1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.
Secara fisik potensi tersebut berupa perairan nasional seluas 3,1 juta km 2, ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) seluas sekitar 3,0 juta km2, panjang garis pantai lebih dari 95.150 km dan jumlah pulau sekitar 17.052 pulau. Dari segi pembangunan, potensi tersebut berupa sumberdaya yang dapat diperbarui adalah perikanan, mangrove, terumbu karang, industri bioteknologi kelautan sedangkan dari segi sumber daya yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas, bahan tambang dan mineral. Selain itu, energi kelautan berupa pasang surut, gelombang dan angin, dan industri jasa seperti pariwisata, perhubungan dan kepelabuhan (KKP, 2008). Besarnya potensi kelautan dan perikanan Indonesia dapat menjadi sumber kehidupan dan sumber pembangunan guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri. Untuk itu, laut harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, dijadikan sebagai masa depan sumber pembangunan Indonesia dan kepentingan nasional yang besar. Di masa yang akan datang, prospek pembangunan perikanan Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi strategis dan dinilai cerah. Hal ini juga dimungkinkan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dunia yang mengalami pergeseran pola konsumsi ke produk-produk perikanan dan hasil laut. Disamping itu keterbatasan kemampuan pasok perikanan dunia akan menjadikan ikan sebagai salah satu komoditi strategis dunia. Hal tersebut sangat didukung oleh potensi perikanan yang dimiliki Indonesia. Hal lain yang semakin mendorong terciptanya pembangunan perikanan yang berbasis pada kepentingan masyarakat adalah lahirnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia dan ZEEI. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap sumber daya kelautan dan khususnya perikanan diterbitkanlah beberapa kebijakan yang antara lain adalah:
2
1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tetang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati); 4) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan tanggungjawab untuk menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya untuk mengelola dan melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia. Salah satu fungsi yang penting dari Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Untuk itu salah satu kebijakannya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 02/MEN/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Penangkapan Ikan. Pedoman tersebut sangat membantu bagi unit kerja pengawasan, petugas pengawas perikanan atau pihak lainnya yang terkait dalam melaksanakan tugas pengawasan perikanan sehingga lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sangat perlu dilakukan. Hal ini penting, karena banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri di wilayah laut Indonesia. Mereka ingin memanfaatkan sumber daya laut dan perikanan secara besar-besaran di luar ketentuan yang berlaku. Menurut laporan tahunan Ditjen PSDKP (KKP 2010), jenis-jenis pelanggaran tersebut antara lain :
3
1) Kapal penangkapan ikan beroperasi tanpa memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, 2) Kapal penangkap ikan tidak melapor hasil tangkapan ikan ke atau di pelabuhan, 3) Kapal perikanan melakukan kegiatan transhipment di tengah laut atau bahkan membawa hasil tangkapannya ke luar negeri, 4) Kapal perikanan melakukan penangkapan ikan di daerah terlarang. Pelanggaran-pelanggaran itu kalau tidak terkendali dan terjadi secara terus menerus, maka tentu akan merugikan Indonesia secara material yang jumlahnya pasti tidak sedikit. Untuk itu fungsi pengawasan perikanan sangat penting, fungsi pengawasan perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan pada hakikatnya adalah untuk melaksanakan pengawasan terhadap tertibnya pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan perikanan meliputi tiga hal yakni, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, dan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan. Kegiatan pengawasan penangkapan ikan dilakukan oleh pengawas perikanan melalui pemeriksaan terhadap dokumen perijinan kapal dan aktifitas penangkapan ikan di laut. Sementara itu untuk kegiatan pengawasan usaha budidaya, objek pengawasan meliputi dokumen perijinan, jenis ikan yang dibudidayakan dan sarana-prasarana kegiatan budidaya. Untuk kegiatan pengawasan terhadap pengolahan, pengangkutan dan pemasaran, pemeriksaan dilakukan di unit pengolahan ikan (UPI) dengan melaksanakan pemeriksaan dokumen perijinan, jenis ikan yang dilakukan pengolahan, penggunaan bahan tambahan terhadap ikan, dll. Kegiatan pengawasan penangkapan perikanan yang dilakukan oleh pengawas perikanan dilakukan di dua tempat yaitu darat dan laut. Kegiatan pengawasan perikanan di darat antara lain adalah pengecekan terhadap kedatangan dan keberangkatan kapal, pemeriksaan dokumen kapal (kelengkapan dan keabsahan), pemeriksaan alat penangkap dan alat bantu penangkapan, pemeriksaan fisik kapal. Untuk kegiatan pengawasan perikanan di laut dilakukan
4
oleh kapal pengawas perikanan yang melakukan pemeriksaan terhadap kapalkapal perikanan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Fakta di lapangan menunjukan bahwa perekaman data atau informasi yang dilakukan oleh pengawas perikanan terhadap kapal penangkap ikan masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat data pada buku laporan. Kondisi tersebut mengakibatkan data atau informasi sulit diperoleh secara cepat, data tidak konsisten dan tidak akurat sehingga untuk evaluasi dan pelaporannya juga memerlukan waktu yang relatif lama. Selain itu, penyampaian informasi atau laporan melalui media komunikasi seperti telepon atau transmitter juga masih dipandang rentan terhadap gangguan antara lain kondisi peralatan, alam atau iklim serta rendahnya pemahaman dan kemampuan operator. Kondisi tersebut mengakibatkan sistem pengawasan penangkapan ikan yang dipandang sebagai kegiatan prioritas untuk dilaksanakan oleh pengawas perikanan belum berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyediaan sistem data atau informasi kegiatan penangkapan ikan yang lengkap dan akurat menjadi kebutuhan utama. Tidak semua data dapat diolah dan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi pimpinan, melainkan data yang sudah dikelompokkan sehingga bisa diproses lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu sistem informasi yang dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki keunggulan kompetitif seperti sederhananya prosedur, kecepatan respon, kemudahan transaksi, diperbarui dan bentuk penyajiannya.(Oetomo, 2004) Kegiatan pengembangan Sistem informasi untuk mengelola data perikanan merupakan kegiatan sangat strategis karena, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan sistem informasi di bidang perikanan yang tertuang di dalam Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 46 disebutkan bahwa : 1) Pemerintah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelengarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
5
2) Pemerintah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan. Kemudian dalam pasal 47 disebutkan juga bahwa : 1) Pemerintah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri. 2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan. Berdasarkan pada penjelasan dari pasal 46 dan 47 Undang-undang No. 31 tahun 2004 maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sistem informasi pengawasan perikanan dapat menunjang kinerja Pemerintah dalam hal penyajian informasi dan data kegiatan pengawasan perikanan. Sistem informasi pengawasan merupakan suatu sistem informasi yang didesain berdasarkan kebutuhan pengawas perikanan untuk mendukung pengawas perikanan melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya perikanan. Menurut surat keputusan Direktur Jenderal PSDKP tahun 2009, unit pelaksana teknis bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berjumlah 5 unit dengan rincian 2 unit setingkat pangkalan pengawasan (eselon III) dan 3 unit setingkat stasiun (eselon IV). Kelima unit pelaksana teknis tersebut membawahi 62 unit satuan kerja pengawasan dan pos pengawasan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan media untuk memudahkan unit pelaksana teknis pengawasan tersebut dalam melaksanakan fungsinya. Perancangan sistem informasi manajemen pengawasan perikanan atau disingkat dengan SIMWASKAN diharapkan dapat membantu para penggunanya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengambilan keputusan secara efektif dalam pengawasan perikanan. Sistem informasi pengawasan berbasis komputer ini nantinya juga diharapkan dapat menampung dan mengelola data dengan kapasitas yang besar untuk dapat diolah dan dianalisa menghasilkan informasi pengawasan yang lengkap, cepat dan akurat bagi unit pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di pangkalan pengawasan, stasiun pengawasan dan satker atau pos pengawasan. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat
6
berjalan optimal maka sistem informasi manajemen pengawasan perikanan mutlak diperlukan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan, karena selain dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan data dan informasi oleh pengawas perikanan, sistem informasi yang baik akan mampu menyimpan data dalam waktu lama sehingga menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan pengawasan perikanan di masa mendatang.
1.2 Identifikasi Masalah Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan oleh pengawas perikanan adalah : 1) Sulitnya memperoleh data perijinan kapal yang terbaru (up to date) sehingga menyulitkan pengawas perikanan untuk mendeteksi keaslian dokumen kapal pada saat datang melakukan pemeriksaan. 2) Lambatnya penanganan perkara tindak pidana perikanan diakibatkan oleh lambatnya laporan hasil pelaksanaan pengawasan perikanan di lapangan ke pihak atasan. 3) Belum adanya sistem pelaporan kegiatan pengawasan perikanan oleh pengawas perikanan kepada pimpinan secara cepat, tepat dan akurat.
1.3 Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 1) Bagaimana upaya agar pengawas perikanan di lapangan dapat segera memperoleh data dokumen kapal yang terbaru (up to date) ? 2) Apa yang menyebabkan lambatnya penanganan perkara dugaan tindak pidana perikanan yang ditemukan oleh pengawas peri di lapangan ? 3) Bagaimana sistem yang terbaik yang dibutuhkan oleh pengawas perikanan agar data perijinan kapal dapat diperoleh dengan cepat, laporan segera bisa disampaikan ke atasan dan penanganan pelanggaran dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku?
7
1.4
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan : 1) Menentukan hal-hal yang mempengaruhi lambatnya perolehan data untuk kepentingan pengawas perikanan. 2) Menyusun
rancangan
sistem
informasi
manajemen
dibidang
pengawasan perikanan berbasis komputer.
1.5
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 1) Dapat memberikan dukungan ketersediaan data dalam kegiatan pengawasan dibidang perikanan dengan lebih baik. 2) Dapat mengoptimalkan pengelolaan data dibidang pengawasan perikanan secara cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 3) Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan teknologi khususnya dibidang sistem informasi manajemen terutama pada aplikasi pengawasan perikanan.
1.6. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian permasalahan diatas, permasalahan yang dihadapi oleh pengawas perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan baik di darat maupun di laut adalah belum adanya sistem manajemen data yang baik yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan perikanan. Hal tersebut berimplikasi pada arah kebijakan dan atau pengambilan keputusan yang tanpa didukung oleh informasi yang tepat sasaran sehingga kebijakan yang ditempuh juga seringkali bermasalah dan tidak tepat sasaran.
8
Pengawasan Perikanan
Darat
Laut
Data
Sistem Informasi Pengawasan Perikanan
Sistem Manajemen Data Saat ini
Kebijakan baik dan tepat sasaran
Kebijakan kurang tepat sasaran
Terpeliharanya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Rusak/Punah
Gambar 1. Permasalahan Pengawasan Perikanan
