1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sektor perikanan khususnya industri perikanan tangkap di Indonesia saat ini masih memiliki peluang untuk dikembangkan, mengingat potensi perikanan tangkap yang masih berpeluang. Potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7 persen dari total potensi lestari SDI laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,4 juta ton. Oleh karenanya, masih ada peluang untuk mengembangkan usaha perikanan tangkap di daerah yang SDI-nya masih belum dimanfaatkan optimal yakni di perairan pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali, NTB, dan NTT, sampai ke ZEEI di Samudra Hindia, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Laut Banda, dan ZEEI di Samudra Pasifik (Dahuri, 2005). Dampak dari kondisi tersebut adalah masih diperlukannya
kebutuhan sumber daya manusia perikanan untuk memenuhi
kebutuhan industri penangkapan ikan tersebut pada berbagai usaha perikanan tangkap Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta nasional perikanan baik PMDN dan PMA serta perusahaan perikanan dari luar negeri. Berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja perikanan khususnya untuk tingkat menengah yaitu tenaga perikanan yang memiliki ijasah perikanan setingkat sekolah menengah, saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) sebagai pihak yang mempunyai tugas
utama
memformulasikan
dan
menganalisis
pengembangan sumber daya manusia perikanan
kebijakan
program
di Indonesia membina 8
(delapan) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang tersebar diberbagai wilayah di Indonesia. SUPM merupakan sekolah menengah kejuruan di bidang perikanan dengan lama pendidikan 3 (tiga) tahun, setiap tahunnya SUPM meluluskan kurang lebih 600 orang tenaga perikanan tingkat menengah yang siap bekerja di kapal. Mengacu dari jumlah yang dihasilkan ini hanya dapat mengawaki 150 unit kapal penangkap ikan ukuran 88 GT- 353 GT yang berlayar di perairan Indonesia sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri
No. KM
46/1996 tentang kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan. Selain sekolah menengah kejuruan perikanan yang dikelola oleh BPSDMKP yang berada di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan, tercatat terdapat
161 Sekolah Usaha Perikanan Menengah milik Daerah dan Swasta, serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan swasta yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia yang mengembangkan bidang kelautan dan perikanan yaitu program keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL) dan Teknika Perikanan Laut (TPL). Pembinaan SUPM dan SMK tersebut berada di bawah kewenangan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Setiap tahunnya diperkirakan sekolah-sekolah tersebut di tahun mendatang akan menghasilkan kurang lebih 3000 lulusan. Selain itu SMK dan SUPM sudah ada yang mengembangkan program keahlian NPL dan TPL, dengan maksud memperluas kesempatan belajar dengan kondisi yang minimal (sarana, prasarana dan dukungan dana). Untuk itu Depdiknas merencanakan dan segera akan merealisasikan pengembangan SMK Perbantuan/SMK Kecil yang juga membuka program keahlian yang sama. Pengertian SMK Kecil adalah SMK pembantu/cabang, yang dianjurkan untuk dibuka di daerah-daerah pesisir. Pada tahun 2004 ini Depdiknas menyediakan dana pengembangan SMK Kecil, di 280 Pemerintah Kabupaten/Kota, yang 20 SMK Kecil diantaranya adalah yang membuka program keahlian NPL dan TPL. Seiring dengan berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan, yang dilanjutkan dengan disahkannya UU 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang menonjolkan konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan dan mengarah pada pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah (sistem desentralisasi) maka pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut menyebabkan ijin mudah diberikan untuk pendirian sekolah. Cerahnya prospek kerja di bidang perikanan menimbulkan euforia bagi daerah sehingga
menyebabkan pengajuan pendirian sekolah
perikanan tingkat menengah sangat intensif. Jika tidak dilakukan pengendalian jumlah sekolah yang didasarkan atas kebutuhan optimal akan berdampak pada tidak terserapnya tenaga kerja yang dihasilkan oleh pasar kerja. Berdasarkan uraian di atas, dipandang perlu melakukan suatu penelitian tentang kebutuhan tenaga kerja perikanan tingkat menengah pada industri penangkapan ikan. Kajian kebutuhan tenaga kerja tersebut difokuskan pada jumlah sekolah menengah kejuruan perikanan, dan lulusan yang dihasilkannya serta program strategis pengembangan SDM tingkat menengah serta prospek 2
industri penangkapan ikan sampai 5 tahun mendatang. Melalui hasil kajian tersebut diharapkan akan diperoleh gambaran kebutuhan tenaga kerja berpendidikan
menengah
kejuruan
perikanan
disesuaikan
dengan
perkembangan industri perikanan tangkap di Indonesia.
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah Salah satu pertimbangan dilaksanakannya penelitian ini adalah bahwa dengan banyaknya pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan pada saat ini dikuatirkan akan menyebabkan lulusan sekolah kejuruan perikanan baik SUPM maupun SMK perikanan tangkap mempunyai berbagai kendala
dan
persaingan dalam mencari kerja. Besarnya peluang kerja bagi seorang siswa untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang diperebutkan dipengaruhi oleh jumlah lulusan di suatu wilayah yang bisa berbeda antar daerah yang disebabkan oleh banyak atau sedikitnya jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut serta peluang industri perikanan tangkap khususnya yang berada pada lingkungan daerahnya yang akan menyerapnya. Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilakukan suatu penelitian yang mendalam mengenai kebutuhan jumlah sekolah menengah kejuruan perikanan bagi industri perikanan dan pengembangannya, yang tentunya juga sangat dipengaruhi aturan serta kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui jumlah lulusan yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah apakah sudah mencukupi untuk memenuhi kompetensi dan kebutuhan industri penangkapan ikan yang berkembang di Indonesia, termasuk penyebaran sekolah serta
proyeksi
kebutuhan
tenaga
kerja
bagi
pengembangan
industri
penangkapan ikan sampai dengan 5 tahun mendatang.
1.3. Kerangka Pemikiran Sekolah Pendidikan Menengah Perikanan baik SUPM dan SMK seyogianya meluluskan sejumlah siswa yang mampu disalurkan atau bekerja sesuai dengan tingkatan kemampuan yang dimilikinya di pasar kerja. Banyaknya tenaga kerja perikanan tingkat menengah yang dibutuhkan pada industri perikanan tangkap tentunya akan dipenuhi oleh sejumlah sekolah menengah kejuruan
yang jumlah dan sistem pengelolaannya akan dipengaruhi oleh
aturan/ketetapan serta kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang selanjutnya akan diperoleh pula oleh strategi penyediaan tenaga kerja perikanan tangkap 3
tingkat menengah. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan seperti Gambar 1 :
Proyeksi Kebut uhanTenaga Kerja Perikanan Tingkat Menengah
Kondisi Tenaga Kerja Perikanan Tingkat Menengah saat ini
Masalah Supply
Demand Analisis
Industri Penangkapan Ikan
Peraturan/ Ketetapan Pusat dan Daerah
Sertifikasi/ Kompetensi Kepelautan Perikanan
Rekomendasi Strategi Pengembangan SDM Perikanan Tingkat Menengah
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Kondisi tenaga kerja perikanan tingkat menengah masa datang diharapkan dapat diprediksi berdasarkan keadaan
tenaga kerja perikanan
tingkat menengah pada saat ini dengan berbagai pendekatan metode. Secara nyata kondisi yang paling berpengaruh adalah jumlah SDM yang dibutuhkan, namun harus juga ditunjang elemen lain dalam sistem SDM seperti aturan atau kebijakan, dampak desentralisasi dalam pengambilan keputusan (otonomi daerah), tingkat kompetensi lulusan yang harus sesuai dengan perkembangan industri, dan keberadaan investasi yang mendorong industri penangkapan ikan. Keempat hal inilah yang diasumsikan sebagai penunjang kunci keberhasilan pengembangan SDM perikanan tangkap. Selanjutnya analisis keempat faktor tersebut sebagai dasar analisis TOWS yang akan dituangkan dalam strategi pengembangan ataupun rekomendasi program strategis. Aturan/kebijakan yang dilaksanakan di lapangan dianalisis berdasarkan aturan/kebijakan normatif. Aturan/kebijakan tersebut berupa aturan lokal maupun internasional yang mendukung SDM perikanan, termasuk mengenai diklat.
Efek desentralisasi
menyangkut kebijakan pengembangan SDM di daerah baik yang tercermin 4
dalam UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah maupun aspek legal lain yang dikeluarkan
daerah
diidentifikasi
berkaitan
dengan
kebijakan
nasional.
Kompetensi lulusan diidentifikasi berdasarkan kemampuan (lulusan) dan permintaan (pengguna lulusan). Perkembangan investasi yang dicerminkan dengan industri penangkapan diidentifikasi perkembangannya berkaitan dengan kebutuhan SDM. Keterkaitan aspek tritunggal antara diklat, SDM, dan investasi diidentifikasi ketergantungannya. Terkait dengan perkembangan armada kapal ikan saat ini, penangkapan
yang
berlebihan
(overfishing))
pada
terjadinya
beberapa
daerah
penangkapan tentunya sangat berpengaruh terhadap fishing capacity di suatu wilayah. Penambahan unit penangkapan secara signifikan merupakan fenomena input yang berlebih pada kondisi daerah penangkapan yang sudah mulai berkurang. Sehingga penambahan unit penangkapan yang signifikan tidak akan memberikan
output
yang
memadai.
Keadaan
tersebut
tentunya
akan
mempengaruhi hasil tangkap per upaya (CPUE) yang diduga telah cenderung menurun dengan meningkatnya upaya/jumlah unit penangkapan, dan akhirnya pemanfaatan palka ikan terpasangnya juga turun. Secara nyata bertambahnya unit penangkapan memerlukan penambahan SDM namun dengan beban individu SDM di kapal yang diduga semakin berkurang dalam arti produktivitas.
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : • Menghitung jumlah tenaga kerja menengah perikanan tangkap saat ini yang bekerja di kapal dan jumlah kapal penangkap ikan. • Memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja perikanan tingkat menengah untuk industri penangkapan ikan sampai dengan 5 tahun mendatang • Merumuskan
program
strategis
pengembangan
sumberdaya
manusia
perikanan tingkat menengah
1.5 Hasil dan Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini adalah diperolehnya identifikasi, proyeksi dan perumusan kebutuhan tenaga kerja kepelautan perikanan tingkat menengah untuk memenuhi kesempatan bekerja pada kapal perikanan skala industri baik di 5
beroperasi di perairan Indonesia maupun yang beroperasi di perairan di luar wilayah Indonesia. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi masukan
dalam
pengembangan lembaga pendidikan penghasil tenaga – tenaga teknis tersebut Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pertimbangan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan sekolah perikanan menengah yang optimal, selaras dengan pengembangan dan rencana investasi industri penangkapan ikan. Implementasi dari kegiatan ini adalah adanya pengaturan tentang pengembangan sekolah menengah kejuruan perikanan yang ada di suatu daerah dengan mempertimbangkan daya serap tenaga kerja yang ada.
1.6 Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini adalah
Tidak terdapat keseimbangan antara permintaan dan suplai terhadap SDM perikanan tingkat menengah
Kebutuhan SDM perikanan tingkat menengah pada industri perikanan tangkap tidak linier dengan penambahan jumlah kapal
6
