1
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian dan sektor basis baik tingkat Provinsi Sulawsi Selatan maupun Kabupaten Bulukumba. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) provinsi mencapai 26.97 persen dan penyerapan tenaga kerja sebesar 48.05 persen (BPS Prov. Sul-Sel 2011). Sektor pertanian Kabupaten Bulukumba menyumbang sebesar 45.29 persen terhadap total PDRB kabupaten dan menyerap tenaga kerja sebesar 64.13 persen (BPS Kab. Bulukumba 2011). Data tersebut memberikan gambaran pentingnya pembangunan pertanian sebagai penggerak perekonomian daerah. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Guna pencapaian pembangunan pertanian, Provinsi Sulawesi Selatan sejak awal Pelita V menerapkan konsep Pewilayahan Komoditi sebagai salah satu kebijaksanaan dalam strategi dasar pengembangan wilayah daerah guna tercapainya struktur ekonomi yang berimbang antara sektor pertanian dengan sektor lainnya. Pewilayahan komoditas pertanian merupakan suatu bentuk usaha dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal sesuai dengan karakteristik di masingmasing wilayah sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengembangan jenis-jenis komoditas utama pada suatu wilayah tertentu sebagai daerah sentra pengembangan produksi. Dengan peningkatan hasil pertanian, secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Rustiadi et al. (2011) pewilayahan komoditas adalah contoh penetapan wilayah perencanaan/pengelolaan berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Sistem pewilayahan komoditas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi komoditas karena pewilayahan komoditas pada dasarnya adalah suatu upaya memaksimalkan “comparative advantage” setiap wilayah. Pewilayahan komoditas dalam perkembangannya mengarah pada pengembangan komoditas unggulan yang dapat diterapkan untuk wilayah berdasarkan potensi yang dimilikinya. Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 14 ayat 2, menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. UU ini dapat memacu kabupaten untuk mengembangkan setiap wilayahnya sehingga dapat mendorong keseimbangan pembangunan antar wilayah dimana tidak hanya kota kabupaten yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah dan pembangunan terkonsentrasi di kota tersebut akan tetapi kecamatan-kecamatan lainnya sebagai penyuplai sumber daya dapat berkembang dengan potensi yang dimiliki. Terbentuknya daerah-daerah pengembangan yang baru sebagai sentra pengembangan komoditi dapat mengurangi disparitas antara kota dan desa. Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih
2 keunggulan komparatif dan kompetitif (Hendayana 2003). Komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah (Badan Litbang Pertanian dalam Baehaqi 2010). Kondisi geografis Kabupaten Bulukumba yakni memiliki wilayah pantai dan pegunungan sehingga keragaman wilayah ini merupakan modal dasar yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan komoditas unggulan. Pengembangan komoditas di sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menjadikan wilayah tersebut sebagai daerah penyangga pangan di tingkat propinsi. Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peta Pewilayahan Komoditas yang dilaksanakan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 1988 (Bappeda Prov. Sul-Sel 1988) termasuk sentra pengembangan tanaman pangan (padi dan palawija), sentra pengembangan hortikultura (jeruk, mangga dan durian), sentra pengembangan perkebunan (kelapa, kapas, kapok, kopi, kakao, cengkeh, pala, lada, vanili, karet), sentra pengembangan peternakan (ayam ras) dan sentra pengembangan perikanan (budidaya tambak dan kolam). Penentuan pewilayahan dapat dijabarkan ke kecamatan-kecamatan yang ada di Bulukumba untuk pengembangan komoditas dimana dalam pewilayahan kecamatan juga didasarkan pada karakteristik dan potensi lahan yang tersedia. Kecamatan-kecamatan ini nantinya akan dijadikan sebagai sentra pengembangan komoditi sehingga dari komoditi-komoditi tersebut berpotensi menjadi unggulan. Salah satu pendekatan wilayah basis pengembangan di kabupaten adalah dalam satuan wilayah kecamatan. Satu kecamatan dipandang sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghasilkan satu atau beberapa komoditas. Konsentrasi wilayah pengembangan komoditas utama di beberapa kecamatan sentra (basis) dengan kondisi agroekologi yang sesuai akan mempermudah pengembangan komoditas tersebut (Pranoto 2008). Program pemerintah dalam pengembangan sentra produksi pertanian menuju pengembangan komoditi unggulan menuntut adanya keterlibatan masyarakat yang dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam memanfaatkan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Petani sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lahan pertaniannya secara utuh dilibatkan dalam proses program pembangunan pertanian sehinggga merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap program pemerintah. Dengan demikian petani memanfaatkan hasil dari program pembangunan tersebut. Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu program sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam semua aktivitas program tersebut karena tanpa adanya partisipasi maka program yang sudah dirancang tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan (Mulyasari 2009). Tingkat partisipasi petani akan muncul dan terwujud secara nyata apabila di dukung adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berperan dan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pertanian karena sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama bagi kesejahteraan hidup masyarakat (Rayyudin dan Toha 2009). Pengembangan komoditas unggulan sudah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bulukumba yang sejalan misi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, yaitu “Mewujudkan masyarakat
3 Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri”. Agroindustri merupakan sub sistem agribisnis yang berperan dalam pembangunan sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal sehingga kemajuan dan keberlanjutan agroindustri sangat tergantung dengan ketersediaan hasil pertanian sebagai bahan bakunya. Dengan adanya pengembangan komoditi unggulan diharapkan ketersediaan bahan baku untuk agroindustri dapat tercapai dan berkelanjutan serta agroindustri memberikan jaminan kepada petani akan tersedianya pasar untuk hasil-hasil pertanian mereka. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu menunjang pengembangan komoditas sektor pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depannya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi hasil pertanian (on-farm) akan tetapi diarahkan menjadi bahan baku setengah jadi maupun barang jadi (off-farm) yang siap dikonsumsi dan dipasarkan ke konsumen. Peranan agroindustri akan memberikan nilai tambah pada produk pertanian baik dari segi kuantitas, kualitas maupun harga serta membuka lapangan kerja sehingga pekerjaan di masyarakat tidak berpusat di sektor pertanian saja tetapi di sektor industri dapat meningkat. Data pada Tabel 1 menunjukkan penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan paling rendah jumlahnya dibandingkan jenis lapangan pekerjaan lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa industri pengolahan di Kabupaten Bulukumba jumlahnya relatif kecil dan umumnya didominasi oleh industri kecil yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah sedikit. Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 No
Lapangan Pekerjaan
Laki-laki (jiwa)
Perempuan (jiwa)
Jumlah (jiwa)
(%)
1 2 3
Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Rumah dan Hotel
70 008 6 539 7 663
39 062 5 660 14 808
109 070 12 199 22 471
64.13 7.17 13.21
4 5
Jasa Kemasyarakatan Lainnya
7 242 12 201
5 484 1 402
12 726 13 603
7.48 8
103 653
66 416
170 069
100
Bulukumba Sumber: BPS Kab. Bulukumba (2011)
Industri berbasis pertanian sangat berperan menggerakkan ekonomi rakyat yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kegiatan agroindustri tidak hanya menghasilkan barang jadi tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemasok bahan baku (input) bagi perusahaan menengah dan besar. Artinya, gerakan roda ekonomi agroindustri dengan skala usaha mikro dan kecil dapat mendorong berkembangnya usaha besar yang diharapkan dapat membuka peluang kesempatan kerja baru (Pasaribu 2011). Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Bulukumba diharapkan memberikan kontribusi langsung
4 terhadap pencapaian sasaran pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan berdampak positif terhadap pengembangan Kabupaten Bulukumba sekitarnya. 1.2 Perumusan Masalah Sektor basis merupakan sektor penggerak perekonomian di suatu wilayah. Pertanian di samping memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB juga sebagai sektor basis baik di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan maupun Bulukumba. Kabupaten Bulukumba dengan sektor pertanian diharapkan mampu berperan serta terhadap pembangunan perekonomian provinsi terutama dari sektor pertanian. Tingginya peranan sektor ini ditopang oleh sub-sub sektor di dalamnya yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Dengan menitikberatkan pembangunan pertanian pada sub-sub sektor pertanian unggulan di Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian di tingkat provinsi. Kabupaten Bulukumba, berdasarkan geografisnya mempunyai potensi pengembangan komoditas pertanian secara luas, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Hal ini tentunya menjadi keuntungan dan juga menjadi tantangan kabupaten dalam membangun pertanian di wilayahnya. Untuk itu, diperlukan suatu penetapan komoditas unggulan melalui identifikasi berbagai komoditas yang dibudidayakan. Penetapan komoditas unggulan sebagai bentuk kebijakan pemerintah cenderung bersifat “top-down”. Keinginan masyarakat lokal umumnya petani sering kurang dipertimbangkan sehingga dalam pengembangan komoditas menjadi terhambat karena masyarakat merasa tidak menjadi bagian dalam pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian dapat berhasil apabila adanya partisipasi petani dalam setiap kegiatan pertanian guna meningkatkan produksi pertanian mereka. Wujud partisipasi petani dapat dilihat dari pengelolaan usaha tani mereka secara aktif sehingga memberikan hasil atau pendapatan bagi mereka. Pembangunan pertanian tidak berhenti sampai pada penentuan komoditas unggulan dan pengembangannya tetapi harus dirumuskan dalam program pemerintah dengan menentukan strategi pembangunan pertanian ke depan. Menitikberatkan pada pembangunan pertanian di Kabupaten Bulukumba, strategi yang dikembangkan tidak hanya dengan melihat sisi supply berupa upaya peningkatan produksi pertanian semata. Pembangunan pertanian ke depan diharapkan mempertimbangkan sisi demand guna mendorong tumbuhnya permintaan akan hasil produk pertanian. Strategi yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan agroindustri dimana hasil-hasil pertanian sebagai bahan mentah melalui proses pengolahan menjadi bahan jadi sehingga memiliki daya saing yang tinggi dengan wilayah lain untuk komoditi yang sama. Dengan terintegrasinya komoditas unggulan dan agroindustri diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan pertanian di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dalam menyusun strategi pengembangan sektor dan komoditas unggulan serta sektor turunannya disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Sub sektor pertanian mana saja yang menjadi unggulan dari Kabupaten Bulukumba pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan ? 2. Komoditas manakah yang menjadi unggulan di Kabupaten Bulukumba ?
5 3. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba ? 4. Bagaimana arahan dan strategi pengembangan sektor pertanian dan komoditas unggul serta sektor turunannya ?
1.3 Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian secara umum ditujukan untuk menyusun arahan dan strategi pengembangan sektor dan komoditas unggul serta sektor turunannya dan secara khusus tujuan penelitian adalah: 1. Mengidentifikasi sub sektor pertanian unggulan Kabupaten Bulukumba pada lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Mengidentifikasi komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan keunggulan komparatif, kompetitif dan pandangan aparat pemerintah. 3. Menganalisis tingkat partisipasi petani dalam pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba. Manfaat yang diharapkan dari penelitian yakni sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba tentang gambaran komoditas unggulan beserta sentra pengembangannya dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan agroindustri berbasis komoditas unggulan. Penelitian dibatasi pada penggunaan data PDRB Kabupaten Bulukumba sebagai unit wilayah dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah agregat dalam menentukan sub sektor unggulan pada sektor pertanian. Dalam penentuan komoditas unggulan di Kabupaten Bulukumba, komoditas yang diidentifikasi merupakan komoditas yang dominan dibudidayakan untuk masingmasing sub sektor pertanian dan terdata pada instansi tertentu serta melalui pendekatan aspek ekonomi dan aspek sosial.
1.4 Kerangka Pemikiran Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Kawasan Timur di Indonesia berperan penting dalam perekonomian nasional utamanya sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor basis di Sulawesi Selatan begitupun halnya dengan kabupaten atau kota yang ada dalam wilayahnya sehingga majunya pembangunan pertanian di kotamadya atau kabupaten akan memberikan dampak positif terhadap pertanian di tingkat provinsi. Sektor basis merupakan sektor yang aktivitasnya berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan dan berperan sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah (Adisasmita 2005). Sektor yang paling dominan berdasarkan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba adalah sektor pertanian, di samping menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sektor Pertanian memberikan konstribusi yang tinggi terhadap perekonomian sehingga merupakan sektor basis dan perlu dikembangkan secara sektoral (Jamil 2011).
6 Kebijaksanaan pewilayahan komoditi yang dikembangkan di Sulawesi Selatan merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam rangka mengacu pertumbuhan ekonomi dimana sektor pertanian sebagai kekuatan pokok. Pewilayahan komoditi dengan pendekatan wilayah menetapkan Kabupaten Bulukumba sebagai sentra pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk beberapa komoditi. Pewilayahan ini menggambarkan Kabupaten Bulukumba dipandang sebagai kabupaten yang memiliki potensi besar dalam membudidayakan berbagai komoditi pertanian secara luas. Pewilayahan komoditi yang diterapkan Provinsi Sulawesi Selatan didukung dengan adanya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing menurut potensi wilayahnya dimana setiap daerah memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus jeli dalam mengelola potensi yang dimiliki. Dasar pemikiran dalam penentuan komoditas unggulan adalah beragamnya jenis komoditi yang dikembangkan di Kabupaten Bulukumba dan setiap wilayah umumnya memiliki kekhasan tersendiri dalam menghasilkan komoditas baik secara geografis, ekonomi maupun sosial. Sifat kekhasan inilah dengan komoditas di wilayah tersebut berpotensi untuk dikembangkan guna kesejahteraan masyarakat. Penentuan komoditas unggulan baik dari segi komparatif maupun kompetitif dimaksudkan agar komoditas tersebut dalam pengembangannya lebih terfokus dan terarah sehingga pihak pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan komoditi unggulan tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat, kesejahteraan meningkat dan tingkat kemiskinan berkurang. Hal ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Bulukumba maupun tingkat provinsi. Penentuan komoditas unggulan Kabupaten Bulukumba, tidak hanya didukung oleh kondisi geografi semata, tetapi perlunya sinkronisasi antara pandangan aparat pemerintah dengan keinginan petani. Aparat pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan diharapkan bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam pengembangan komoditas unggulan ke depannya dan petani diharapkan mampu berpartisipasi dalam pengembangan komoditas tersebut. Alternatif yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk pembangunan jangka panjang adalah pengembangan agroindustri. Agroindustri memberikan gambaran terhadap perekonomian Kabupaten Bulukumba yaitu adanya pergeseran struktur ekonomi yang dominan dalam memberikan konstribusi PDRB yakni sektor pertanian menuju ke sektor industri dengan tetap berlandaskan pada sektor pertanian. Pengembangan agroindustri sangat tergantung dari peningkatan produktivitas komoditas unggulan sebagai sub sistem produksi (farming) dari agribisnis dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan pendapatan bagi daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti yang tertera pada Gambar 1.
7
Pembangunan Kabupaten Bulukumba
Aspek sosial dan ekonomi : - Tingkat partisipasi - Pandangan aparat pemerintah - Produksi Pertanian
Sektor pertanian
Sektor basis : - PDRB - Penyerapan tenaga kerja
Penentuan komoditas unggulan
Dasar Pelaksanaan : - Kondisi geografis - Pewilayahan komoditi
Pengembangan agribisnis berbasis komoditas unggulan
Misi pembangunan daerah Kab. Bulukumba
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian
