1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan dimana 75% dari luas wilayahnya adalah
perairan laut. Luas keseluruhan wilayah Indonesia mencapai 5.8 juta
kilometer persegi dan memiliki lebih dari 17.500 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Murdianto 2004). Wilayah laut yang luas ini berpotensi besar pada peningkatan ekonomi bangsa karena memiliki keunggulan komparatif ataupun keunggulan kompetitif dengan potensi sumberdaya yang melimpah antara lain sumberdaya ikan (Sondita dan Solihin 2006). Sebagai negara kepulauan interaksi antar ruang dan keterkaitan ekonomi antar pulau tentu sangat ditentukan oleh peran dan penataan sistem transportasi nasional Indonesia. Semua kegiatan seperti impor bahan baku, memasarkan hasil produksi, menyediakan tenaga kerja yang didatangkan dari kawasan pemukiman ke kawasan industri dan sebaliknya membutuhkan sistem pengangkutan (transpor) Masing-masing sektor kegiatan transpor tersebut mempunyai sarana, sistem dan pengaturan operasional serta perundang-undangan dan pertanggungan jawab yang berbeda. Sistem transpor yang baik dapat menjamin keamanan, keselamatan, kecepatan dalam kegiatan transportasi. Transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi (Depdiknas 1989). Transportasi sebagai bagian dari sistem transpor dapat menciptakan suatu barang atau komoditi berguna menurut waktu dan tempat (time utility and place utility) (Santoso 1996). Transportasi
berfungsi
sebagai
rantai
(chain
of
transportation),
yang
menghubungkan produsen dan konsumen yang melibatkan berbagai unsur kegiatan usaha melalui sistem transpor dengan pilihan moda transpor: darat, laut, dan udara. Wahana atau alat angkut tertentu yang digunakan untuk mengangkut barang dinamakan moda transportasi (mode of transportation). Sistem transportasi perikanan tangkap tidak lepas dari pengkajian dan keterkaitan dari tiga kawasan atau wilayah, yaitu: hinterland, port fishing, dan foreland atau fishing ground yang terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem.
2
Pelabuhan perikanan (fishing port) adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan penunjang (KKP 2004). Peran pelabuhan perikanan adalah sebagai simpul moda transportasi perikanan tangkap dalam menunjang dan menggerakkan perekonomian utamanya sebagai gerbang dari suatu wilayah yang merupakan tempat embarkasi dan debarkasi bagi komoditi hasil laut laut. Pelabuhan perikanan juga merupakan prasarana yang dapat mendukung dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan sekaligus mendorong investasi di bidang perikanan. Fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan, tempat berlabuh kapal-kapal perikanan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, tempat untuk memperlancar kegiatan kapal-kapal perikanan, pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan, dan tempat pelaksanaan penyuluhan (Diniah 2008). Pelabuhan perikanan sangat diperlukan untuk menunjang aktifitas perikanan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan yang mencakup kegiatan pra produksi, produki, pengolahan, pemasaran dan pengawasan. Sasaran utama pembangunan pelabuhan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan, dan sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat perikanan. Sasaran tersebut menuntut peningkatan produksi dan produktivitas dari setiap jenis usaha perikanan. Menurut Lubis et al. 2005, “Kontribusi setiap jenis usaha perikanan tersebut dapat dibuktikan oleh kuatnya upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan laut di pasar dunia dan upaya pemerintah Indonesia untuk mengingkatkan ekspor ke negara-negara maju dalam rangka memperoleh devisa yang lebih besar dan semakin meningkatnya kebutuhan pangan (protein hewani) di pasar nasional”. Di sektor perikanan laut, peningkatan tersebut dilaksanakan melalui motorisasi atau modernisasi perahu layar dan kapal perikanan, penggunaan alat tangkap yang lebih produktif serta perluasan daerah penangkapan (fishing ground) yang mengarah kepada pemanfaatan kawasan nusantara dan zona ekonomi ekslusif (ZEE).
3
Pola pengembangan pelabuhan perikanan belum sempurna baik secara nasional, regional, maupun lokal, akibatnya pelabuhan perikanan belum dapat berfungsi secara optimal (Mahyuddin 2007). Fungsi pelabuhan perikanan yang diharapkan adalah pelabuhan yang mampu memberikan layanan atau kemudahan bagi kelancaran proses produksi, pengolahan serta pemasaran dengan berbagai aspeknya. Pelabuhan perikanan pada kawasan tertentu sudah dilengkapi sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung
aktivitas transportasi perikanan
tangkap, namun beberapa kawasan masih dalam kondisi sangat sederhana dan belum dikelola secara baik. Hal tersebut memberikan suatu gambaran bahwa pembangunan perikanan pada umumnya, dan
usaha penangkapan ikan pada
khususnya masih ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat stabilitas transportasi laut perikanan tangkap. Pemerintah telah membangun dan mengembangkan pelabuhan perikanan di Indonesia sebanyak 784 unit di mana data penyebaran komposisi kelas pelabuhan perikanan pada masing- masing wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1 Penyebaran pelabuhan di Indonesia tahun 2008 No 1 2 3
Kelas PPS PPN PPP
4 PPI Jumlah Unit (%)
WIB 4 7 8
WITA 1 6
WIT 1 4 3
Jumlah unit (%) 5 (0,64 %) 12 (1,53 %) 17 (2,17%)
483 502 (64,04 %)
138 145 (18,49 %)
129 137 (17,47 %)
750 (95,66 %) 784 (100 %)
Sumber: Ditjen. Perikanan Tangkap 2008
Berdasarkan klasifikasi besar-kecil skala usahanya pelabuhan perikanan dibedakan dalam empat kelas, yaitu: Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pengelompokkan karakteristik dan spesifikasi kelas pelabuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
4
Tabel 2 Karakteristik dan spesifikasi kelas pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI No Kriteria Pelabuhan Perikanan
PPS
PPP
PPI
1
Daerah operasional kapal ikan yang dilayani
Wilayah laut teritorial, Zona Perairan ZEEI Ekonomi Ekslusif dan laut (ZEEI) dan perairan teritorial internasional
Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah ZEEI
Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2
Fasilitas tambat/labuh kapal
>60 GT
30-60 GT
10-30 GT
3-10 GT
3
Panjang dermaga dan Kedalaman kolam
>300 m dan >3 m
150-300 m dan >3 m
100-150 m dan >2 50-100 m dan m >2 m
4
Kapasitas menampung Kapal
>2250 GT >6000 GT (ekivalen >300 GT (ekivalen dengan 100 buah (ekivalen dengan dengan 75 buah kapal berukuran 60 30 buah kapal kapal berukuran GT) berukuran 10 GT) 30 GT)
5
Volume ikan yang didaratkan
rata-rata 60 ton/hari
rata-rata 30 ton/hari
-
-
6
Ekspor ikan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
7
Luas lahan
>30 Ha
15-30 Ha
5-15 Ha
2-5 Ha
8
Fasilitas pembinaan mutu hasil Ada perikanan
Ada/Tidak
Tidak
Tidak
9
Tata ruang (zonasi) pengolahan/pengembangan industri perikanan
Ada
Ada
Tidak
Ada
PPN
>60 GT (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 GT)
Sumber: Kementrian Kelautan dan Perikanan R.I 2010 http://www.pipp.dkp.go.id/pipp2/pelabuhan_index.html
Pelabuhan perikanan Nusantara (PPN) Ambon berada di kota Ambon ibukota Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki perairan
laut seluas
666.139,85 km², dengan jumlah pulau sebanyak 1.340 buah. Luas wilayah provinsi ini 90 % terdiri dari laut sehingga laut memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya (Statistik PPN Ambon 2008). Sebagai wilayah kepulauan, tentu memiliki berbagai sumber daya alam laut yang cukup besar dan potensial untuk dikembangkan. Potensi perikanan tangkap Indonesia yang bisa dimanfaatkan 26,3% berada pada wilayah perairan Provinsi Maluku dan sekitarnya. Penyebaran potensi tersebut berada pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP Laut Banda, WPP Laut Arafura serta WPP Laut Seram dan Teluk Tomini, yang secara kumulatif mengandung potensi sumberdaya ikan sebesar 1,640 juta ton/tahun sementara tingkat pemanfaatannya pada tahun
5
2006 baru mencapai 42% (Diskanlut Propinsi Maluku, 2008) sehingga masih terbuka peluang yang besar untuk pemanfaatannya. Provinsi Maluku masih sangat terbatas dalam pelabuhan khusus perikanan (dinas PU Provinsi Maluku, 2005). Terdapat dua Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di provinsi Maluku yakni PPN Ambon dan PPN Tual; empat Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yakni PPI Namlea, PPI Haria, PPI Piru, dan PPI Dobo. PPN Ambon memiliki peranan strategis dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap di Provinsi Maluku karena kebanyakan kapal-kapal perikanan yang beraktifitas di laut Banda, laut Seram dan terutama sekali laut Arafura berpangkalan (home base) di PPN Ambon. PPN Ambon yang berada di titik sentral dari 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) tersebut peranannya harus lebih dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas layanan pelabuhan agar dapat memfasilitasi perkembangan usaha penangkapan ikan/industri perikanan pada ketiga WPP tersebut serta memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur manajemen operasional (good operation and management practice) dan dapat menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat perikanan (one-stop shopping fishing port). Di samping itu posisi PPN Ambon di ibukota provinsi memberikan keuntungan tersendiri dalam menunjang operasionalnya karena didukung infrastruktur yang memadai seperti jalan, telekomunikasi, listrik, jaringan transportasi. PPN Ambon sebagian besar melayani kapal perikanan skala besar (industri) di atas 30 GT sedangkan untuk kapal perikanan skala kecil di bawah 30 GT kebanyakan berada pada teluk Ambon maupun di luar teluk Ambon atau mempunyai tangkahan tersendiri. Perkembangan armada kapal perikanan yang berada di PPN Ambon selama tujuh tahun terakhir menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Kecenderungan peningkatan ini diprediksi akan terus berlangsung pada masa yang akan datang, seiring dengan semakin kondusifnya kondisi keamanan di Maluku. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga memberikan pengaruh langsung terhadap efisiensi operasional penangkapan ikan, khususnya bagi kapal ukuran di atas 30 GT yang beroperasi di perairan laut Banda, laut Arafura, dan laut Seram akan mengalihkan pelabuhan pangkalannya ke PPN Ambon. Persoalan lain yang mengemuka ketika melakukan survei awal adalah:
6
1) Jumlah kunjungan kapal mengalami penurunan dari 903 kapal pada tahun 2006 menjadi 491 kapal di tahun 2008. 2) Produksi ikan mengalami penurunan dari 46.492.326 kg pada tahun 2007 menjadi 8.214.500 kg di tahun 2008 3) Pemasaran regional (antar pulau) mengalami penurunan dari 762.861 kg pada tahun 2007 menjadi 245.460 kg di tahun 2008. 4) Kegiatan ekspor mengalami penurunan dari 48.225.962 kg pada tahun 2007 menjadi 2.756.808 kg di tahun 2008. 5) BBM yang disalurkan ke kapal perikanan mengalami penurunan dari 31.575 kl menjadi 19.287 kl di tahun 2008. 6) Volume es yang disalurkan mengalami penurunan dari 884,68 ton pada tahun 2007 menjadi 358 di tahun 2008. 7) Penyaluran air bersih mengalami penurunan dari 21.823 ton pada tahun 2007 menjadi 7.620 ton di tahun 2008. 8) Pemanfaatan lahan kawasan industri mengalami penurunan dari 18.215 m2 menjadi 17.053 m2 di tahun 2008. 9) Penerimaan PNBP mengalami penurunan dari Rp 432.911.442,- pada tahun 2007 menjadi Rp. 365.083.810,- di tahun 2008. Persoalan yang mengemuka di atas merupakan suatu permasalahan yang dipandang sebagai bagian persoalan dalam layanan sistem transportasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengkaji sistem layanan transportasi di PPN Ambon. Ilmu yang terintegrasi (integrated) dari sains dan sosial serta teknologi kelautan pada bidang kelautan dikenal sebagai Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan atau IPTEK-Kelautan. IPTEK-Kelautan bersifat unity dan diversity yang berupaya menjelaskan setiap fenomena terjadi di dunia kelautan (Manapa 2009). Teknologi kelautan sebagai salah satu rumpun IPTEK-Kelautan memiliki transportasi sebagai bagian dari sub rumpunnya (Manapa dan Monintja 2011c), sehingga transportasi dipandang sebagai suatu ilmu. Transportasi sebagai ilmu mempunyai banyak kaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti: keteknikan, manajemen, pemasaran, pembangunan, ekonomi, hukum dan perundang-undangan. (Santoso 1996). Bidang kajian disiplin ilmu yang berkaitan
7
tersebut berbeda, maka tentu terminologi yang digunakan oleh setiap disiplin ilmu tersebut juga berbeda, namun ada suatu pemikiran yang dapat “menembus” antar disiplin Iptek kelautan
yang disebut tema umum, yaitu : sistem, model,
kekekalan, pola perubahan, skala, evolusi (Manapa 2011b). Berdasarkan tema umum tersebut yaitu sistem dan model, akan dilakukan suatu penelitian mengenai “Pengoptimuman sistem layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon”. Sebelum melakukan suvei lanjut tentu terlebih dahulu mendefenisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan penelitian, yaitu : (1). Konsep jaringan transportasi perikanan tangkap, (2). Konsep tingkat pelayanan transportasi perikanan laut, (3). Konsep pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon. Setelah itu mencari tahu faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan konsep-konsep yang telah ditetapkan. Selanjutnya menetapkan metoda analisis yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat, yang dapat dipilih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Rencana pemilihan model analisis yang akan digunakan berdasarkan teori AHP dari Thomas Saaty, Analisis SWOT, Analisis permintaan dan suplai. Studi-studi yang telah dilakukan yang berkaitan dan relevan terhadap pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap antara lain: 1) Penentuan arah pengembangan pelabuhan, Penentuan alternatif prioritas pengembangan, sensitivitas prioritas pengembangan dan Pola pengembangan dengan konsep triptique portuaire (Mahyuddin 2007). 2) Kajian kebijakan perikanan tangkap, Evaluasi kinerja usaha perikanan tangkap, potensi sumberdaya ikan, dan konflik nelayan (Kaleka 2006) 3) Faktor-faktor eksternal yang memiliki dampak penting
terhadap
perilaku dari sistem transportasi maritim (Mansouri et al. 2010) 4) Cara mengidentifikasi tren dari sub kategori yang dapat mempengaruhi kategori utama pendorong perubahan dalam sistem transportasi (Rodrigue 2010).
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa jenis layanan yang terkait dengan masalah transportasi perikanan tangkap meliputi pengurusan ijin pelayaran, tambat labuh
8
kapal,
bongkar muat ikan hasil tangkapan, pemasaran, pengisian dan persiapan
kebutuhan melaut pada pelabuhan perikanan Nusantara Ambon, maka masalah dalam konteks penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
(1) Bagaimanakah spesifikasi kinerja sistem layanan transportasi laut perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)? (2) Bagaimana karakteristik PPN Ambon dan model operasional sistem layanan transportasi laut perikanan tangkap di PPN Ambon? (3) Faktor-faktor apa saja yang terkait dengan sistem layanan transportasi perikanan tangkap? (4) Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi sistem layanan Transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon? (5) Bagaimanakah mengoptimumkan layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji sistem operasional transportasi PPN dengan membuat suatu rancangan model konseptual pengoptimuman layanan PPN Ambon agar dapat optimal. Optimal dalam arti memiliki level of service (tingkat layanan) yang memadai yaitu tercapainya keseimbangan antara demand dan supply. Diharapkan dengan terjadinya keseimbangan tersebut, layanan jasa oleh pihak pelabuhan dapat memberikan hasil yang lebih baik dan
sejalan dengan
potensi dan rencana pengembangan PPN Ambon untuk meningkatkan level layanannya sesuai dengan standar klasifikasi tipe yang diharapkan, yang dijabarkan sebagai berikut: (1) Menentukan
faktor-faktor
yang
perlu
dipertimbangkan,
serta
diperkirakan akan berpengaruh terhadap pelayanan sistem transportasi laut di PPN Ambon. (2) Melakukan estimasi suplai ikan yang potensial akan ditangani oleh PPN Ambon. (3) Menyusun konsep pola pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon.
9
1.4 Manfaat Penelitian Diharapkan rancangan pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon ini dapat: (1) Memberi masukan dalam pembangunan dan pengelolaan kebijakan PPN Ambon, sebagai bagian kinerja sistem layanan yang memberi kemudahan bagi nelayan dan bagi masyarakat pengguna lainnya untuk melakukan aktivitas di dalam sistem transportasi perikanan tangkap dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan dan taraf hidup nelayan (2) Memberi sumbangan dalam upaya pengembangan konsep atau teori ilmu dan teknologi kelautan secara khusus bidang transportasi perikanan tangkap. (3) Membuka wawasan mengenai kenerja layanan transportasi dan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berminat melakukan penelitian serupa, yang berkaitan dengan layanan transportasi perikanan tangkap.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian dibatasi pada: (1) Sistem layanan transportasi PPN Ambon (2) Permintaan dan suplai ikan untuk Kota Ambon
1.6 Kerangka Pemikiran Jaringan transportasi perikanan tangkap melibatkan tiga kawasan wilayah yaitu: Hinterland, Port; dan Fishing Ground, dimana salah satu komponen penting dari sistem transportasi laut adalah pelabuhan. Agar produk perikanan tangkap sampai ke konsumen sesuai target yang diharapkan, maka pendistribusiannya tentu saja akan melibatkan seluruh aspek jaringan sistem layanan transportasi perikanan tangkap,
dimana transportasi
sebagai bagian dari teknologi kelautan adalah ”Marine-Related Technology that benefit Human” (Lambert 2006). Sistem layanan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendistribusian dan perangkutan
komoditi perikanan
10
tangkap. Tingkat layanan transportasi perikanan tangkap dalam mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sistem interaksi antar wilayah di dalam/luar wilayah yang dikaji. Rencana pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon didasarkan atas RTRW nasional dan RTRW provinsi serta rencana pengembangan transportasi laut propinsi Maluku yang disesuaikan dengan visi dan misi PPN Ambon melalui pengkajian aspek yang berhubungan dengan teknologi penangkapan ikan, aspek pengelolaan ikan hasil tangkapan, aspek distribusi dan pemasaran ikan. Hasil analisis akan merancang sebuah model konseptual yang merupakan gambaran dari hasil kajian kondisi saat ini yang diharapkan merupakan suatu rumusan sistem layanan transportasi yang dapat digunakan oleh PPN Ambon untuk mencapai layanan transportasi perikanan tangkap yang optimum. Kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 pada halaman berikut.
1.7 Kebaruan Penelitian Layanan transportasi dari perikanan tangkap sangat ditentukan oleh volume produksi yang didaratkan di tambah dengan potensi produksi yang dapat dihasilkan oleh sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Potensi produksi (MSY dan TAC) biasanya dilakukan melalui perkiraan stok ikan di perairan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis melakukan pendekatan yang berbeda yakni melalui Analisis Permintaan dan Penawaran (Demand and Supply Analysis). Metode pendekatan seperti ini belum pernah diaplikasikan dalam studi aspek layanan transportasi perikanan tangkap. Hasil estimasi permintaan dan suplai diharapkan dapat merupakan pendekatan baru untuk diaplikasikan.
11
Masalah: Layanan pada jaringan Transportasi Perikanan Tangkap (TPT): • Fishing Ground • Port • Hinterland
1. RTRW nasional 2. RTRW propinsi 3. PPN Ambon: - Rencana induk - Kondisi: SDM,SDI, WPP,RUTR. PRASARANA & SARANA, Geografis & Perairan
Metode Analisis : -AHP -SWOT -Analisis Statistika “ Demand dan Supply”
Posisi penelitian Pola pikir konsep-konsep: - Konsep jaringan transportasi perikanan tangkap - Konsep tingkat layanan transportasi perikanan tangkap - Konsep pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap Desain penelitian
Evaluasi dan Identifikasi permasalahan layanan TPT pada PPN Ambon
Metoda penelitian: -Pengumpulan data -Pemetaan perolehan data -Teknik pengumpulan data -Analisis data
Penentuan variabel-variabel layanan TPT. di PPN Ambon
Analisis Kebutuhan layanan TPT PPN Ambon
Model Konseptual
N
Model Sesuai ?
Y Layanan Transportasi Perikanan Tangkap di PPN Ambon Optimum
Gambar 1 Kerangka penelitian pengoptimuman layanan transportasi perikanan tangkap di PPN Ambon
