PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
H k Hukum Tanah T h Nasional N i l
Hukum tanah yang baru atau hukum tanah nasional mulai berlaku sejak 24 September 1960, 1960, dimuat dalam Undang Undang‐‐ Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 dengan judul resmi “Peraturan Dasar Pokok Pokok‐‐Pokok Agraria”, Agraria”, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang Undang‐‐undang Pokok Agraria (UUPA) (UUPA)..
UUPA mengakhiri berlakunya peraturan‐ peraturan‐peraturan hukum tanah kolonial kolonial,, dan sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar‐‐dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang dasar tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional Indonesia yang asli. asli.
FUNGSI UUPA 1.
Menghapuskan g p dualisme hukum tanah yyang g lama dan menciptakan p unifikasi serta kodifikasi Hukum Agraria (Tanah) Nasional yang didasarkan pada Hukum (Tanah) Adat 1) Penghapusan dualisme Hukum Tanah yang lama tersebut dilakukan dengan 2) 3) 4) 5) 6)
cara sebagaimana yang tertuang di dalam diktum “Memutuskan” dari UUPA, yakni k i mencabut: b Seluruh pasal 51 Indische Staatsregeling yang didalamnya termasuk juga ayat‐ayat yang merupakan Agrarische Wet (stbl. 1870‐55); Semua Domein Veklaring dari pemerintah Hindia Belanda baik yang umum maupun yang khusus; Peraturan mengenai Agrarische Eigendom yang dituangkan ke dalam Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Stbl. 1872‐117 jo. Stbl. 1873‐ 38); Buku Kedua KUH‐Perdata sepanjang yang mengenai bumi, bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan‐ketentuan mengenai hipotik. Dalam hal ini secara implisit ikut terhapus juga ketentuan‐ketentuan tentang g larangan g p pengasingan g g tanah ((Grond Vervreemding g Verbod Stbl. 1875‐179). )
FUNGSI UUPA 2. Mengadakan unifikasi hak‐hak atas tanah dan hak‐hak jaminan atas tanah melalui ketentuan‐ketentuan konversi (Diktum ke‐2 UUPA). 3. Meletakkan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria (Tanah) Nasional, misalnya pasal 17 UUPA mengenai Landreform
TUJUAN UUPA 1. Menciptakan unifikasi Hukum Agraria dengan cara:
Menyatakan M t k tidak tid k berlaku b l k lagi l gi (mencabut/menghapus) ( b t/ gh ) produk d k peraturan‐peraturan hukum tanah yang lama Menyatakan berlakunya Hukum Tanah Nasional berdasarkan H k Hukum T Tanah h Adat Ad t yang g tid k tertulis, tidak t t li sebagai b g i bahan b h penyusunan hukum tanah nasional.
TUJUAN UUPA 2 Menciptakan unifikasi hak 2. hak‐hak hak penguasaan atas tanah (hak‐hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah) melalui ketentuan konversi: 1)
2)
Tanah‐tanah hak barat maupun tanah‐tanah hak Indonesia sebagai hubungan konkrit, dikonversi (diubah) menjadi hak‐hak atas tanah menurut UUPA secara serentak dan demi hukum (rechtswege rechtswege), ), terhitung mulai tanggal 24 September 1960. Hak‐hak jaminan atas tanah, yaitu hipotik dan credietverband (pasal 1162 KUH‐Perdata pasal 15 Stbl. 1908‐542) diubah demi hukum terhitung mulai tanggal 24 September 1960, menjadi Hak Tanggungan (pasal 51 pasal IV Ketentuan Konversi UUPA jjo. UU no. 4 Tahun 1996 99 UUPA & p tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda‐benda Yang Berkaitan dengan Tanah).
HUBUNGAN FUNGSIONAL UUPA ((SEBAGAI HUKUM TANAH NASIONAL)) DENGAN HUKUM ADAT Hubungan ubu ga fungsional u gs o a te tersebut sebut dapat d ditemukan te u a di da d dalam a ketentuan‐ketentuan UUPA sendiri, yaitu: Konsiderans “Berpendapat”, huruf “a” : “Bahwa perlu adanya Hukum Agraria Nasional yang b d berdasarkan k Hukum k Adat d tentang tanah”. h” Pasal 5: “Bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat Adat”. Penjelasan Umum III/1: “Bahwa Hukum Agraria yang baru didasarkan pada ketentuan‐ketentuan ketentuan ketentuan Hukum Adat, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia Internasional, dan seterusnya ”. seterusnya....
Hukum Adat yang dimaksud di dalam UUPA
Formal: “... bagian dari hukum positif Indonesia yang berlaku sebagai hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis di kalangan orang-orang Indonesia asli yang mengandung ciri-ciri nasional, yaitu ...”. - Material: “... sifat kemasyarakatan yang berasaskan k keseimbangan i b d diliputi dan dili ti suasana keagamaan”. k ”
Pengertian Substansi H Hukum A Adat Yang disebut Hukum Adat tidak harus diartikan semata-mata sebagai rangkaian norma-norma hukum saja, akan tetapi meliputi juga: Konsepsi K i (ajaran, ( j t teori); i) Asas-asas (yang merupakan perwujudan dari konsepsi); p ); Lembaga-lembaga hukum; Sistem (tata susunan yang teratur)
KONSEPSI HAK PENGUASAAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL
Hak p penguasaan g atas tanah adalah suatu hubungan hukum yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subyek hukum (orang/badan hukum) terhadap obyek hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya dik i
JENIS-JENIS JENISHAK PENGUASAAN ATAS TANAH Berdasarkan kewenangannya, hak penguasaan tanah menurut UUPA dibagi g menjadi j : 1. 2.
Hak Penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khusus yaitu kewenangan yang bersifat publik dan perdata. H k Penguasaan Hak P atas t tanah t h yang memberi b i kewenangan k yang bersifat umum yaitu kewenangan di bidang perdata dalam penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan j i j i hak jenis‐jenis h k atas tanah h yang diberikan dib ik (Hak ( k Perorangan atas Tanah)
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS YAITU KEWENANGAN YANG BERSIFAT PUBLIK DAN PERDATA
11. HAK BANGSA INDONESIA (PERDATA HAK BANGSA INDONESIA (PERDATA‐PUBLIK) PUBLIK) 2. HAK MENGUASAI NEGARA (PUBLIK) 3. HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (PERDATA‐PUBLIK)
HAK BANGSA INDONESIA (Pasal 1 UUPA)
Adalah suatu hubungan yang bersifat abadi antara bangsa g Indonesia dengan g tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan subyeknya bangsa Indonesia. Hak Bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi di Indonesia.
HAK MENGUASAI NEGARA (Pasal 2 UUPA)
Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat melaksanakan tugas untuk memimpin dan mengatur kewenangan bangsa Indonesia (kewenangan publik). publik) Melalui hak menguasai negara, negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.
SUBSTANSI KEWENANGAN DALAM HMN
Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaan; Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subyek hukum tanah; Mengatur hubungan-hubungan hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.
HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT (Pasal 3 UUPA)
Hubungan hukum yang terdapat antara masyarakat hukum adat dengan tanah lingkungannya. Hak Ulayat oleh pasal 3 UUPA diakui dengan ketentuan : 1. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada; 2. Pelaksanaannya y tidak bertentangan g dengan g p pembangunan g nasional. Pada tanggal 24 Juni 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai hak ulayat yaitu dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. B hk Bahkan perkembangan k b t h d terhadap pengakuan k d dan penghormatan h t t h d terhadap H k Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut dikukuhkan di dalam perubahan ke dua UUD 1945 oleh MPR‐RI, para tanggal 18 Agustus 2000 di dalam Pasal 18B ayat (2) disebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan‐kesatuan masyarakat y hukum adat beserta hak‐hak tradisionalnya y sepanjang p j g masih hidup p sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang‐undang”. Hal itu tentunya akan memiliki implikasi yuridis dimasa mendatang terhadap pengaturan mengenai tindakan, perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah Hak Ulayat agar tidak berlanjut dampak‐dampak dampak dampak negatif selama ini seperti dalam berbagai kasus pelanggaran terhadap tanah Hak Ulayat di berbagai tempat.
MACAM HAK PENGUASAAN ATAS TANAH (Berdasarkan Kewenangannya) HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN KHUSUS (Bersifat Publik dan Perdata) HAK BANGSA INDONESIA (Ps (Ps. 1 UUPA) HAK MENGUASAI NEGARA (Ps. 2 UUPA) HAK U ULAYAT MASYARAKAT S HUKUM U U ADAT ((Ps. s 3 UU UUPA))
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH YANG MEMPUNYAI KEWENANGAN UMUM (Bersifat Perdata)
HAK PERORANGAN ATAS TANAH
HAT PRIMER
HAK ATAS TANAH HAK JAMINAN ATAS TANAH (Hak Tanggungan) UU No.4/1996 HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (uu No. 16 Th. 1985) WAKAF
HAT SEKUNDER
Hak Perorangan atas Tanah t di i dari terdiri d i: 1. Hak atas Tanah 1 2. Hak Jaminan atas Tanah 3. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) 4. Wakaf
HAK ATAS TANAH Pengertian : adalah hak penguasaan atas tanah yang memberi b i wewenang g bagi b gi subyeknya b k untuk t k menggunakan tanah yang dikuasainya Hak atas Tanah terdiri dari : 1. Hak atas Tanah Primer atau orisinal 2. Hak atas Tanah Sekunder atau derivatif
HAK ATAS TANAH PRIMER/ORIGINER
Adalah hak atas tanah yang bersumber pada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan oleh Negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak
Hak Atas Tanah yang termasuk hak primer : 1. 2. 3. 4. 5 5.
Hak Milik Hak k Guna G B Bangunan Hak Guna Usaha Hak Pakai Hak Pengelolaan
HAK ATAS TANAH SEKUNDER/DERIVATIF
Adalah hak atas tanah yang tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan pemilik tanah g cara memperolehnya p y melalui p perjanjian j j p pemberian dengan hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak yang bersangkutan
Hak atas tanah yang termasuk dalam hal ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Sewa Hak Usaha Bagi Hasil Hak Gadai Hak Menumpang
HAK JAMINAN ATAS TANAH
Adalah hak penguasaan atas tanah yang tidak memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya tetapi memberikan wewenang untuk menjual lelang tanah tersebut apabila pemilik tanah tersebut wanprestasii
