Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
PERKEMBANGAN HUKUM INDONESIA DALAM MENCIPTAKAN UNIFIKASI DAN KODIFIKASI HUKUM Oleh : Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Abstract Indonesian legal development is the creations of legal expectations are aligned and balanced for all aspects of life. The history of the development of law in Indonesia has shown unification and codification very difficult to apply in Indonesia, because of the complex Indonesian society. In addition , the applicable legal pluralism in Indonesia led to thorough unification difficult to apply whereas codification can only be done partially. Keywords : Indonesian Legal Development, Unification, Codification. Abstrak Perkembangan hukum Indonesia merupakan pengharapan terciptanya hukum yang selaras dan seimbang bagi segala aspek kehidupan. Sejarah perkembangan hukum Indonesia telah memperlihatkan unifikasi maupun kodifikasi sangat sulit diterapkan di Indonesia karena kompleksnya masyarakat Indonesia. Selain itu, pluralism hukum berlaku di Indonesia, sehingga unifikasi menyeluruh sulit dilakukan, sedangkan kodifikasi hanya dapat dilakukan secara parsial. Kata Kunci : Perkembangan Hukum Indonesia, Unifikasi, Kodifikasi.
A. 1.
beragam
PENDAHULUAN
Perkembangan hukum Indonesia pengharapan
mengarahkan
hukum
Indonesia menuju suatu system yang bisa
Latar Belakang Masalah
merupakan
untuk
menciptakan
mendukung
semangat
bangsa.
Terpeliharanya hukum adat, berlakunya
hukum yang menjiwai bangsa. Sebagai
hukum
Negara yang sedang berkembang, maka
merupakan pilihan-pilihan hukum yang
system hukum Indonesia masih terus
sering menjadi perdebatan. Aneka ragam
mengalami
atau
unifikasi
hukum
mencari
suatu
bentuk hukum yang terdapat di Indonesia
tepat
untuk
menyebabkan banyak terjadinya konflik
diterapkan. Banyaknya pemikiran yang
hukum yang berkembang baik antara
system
perubahan
Islam
hukum
yang
109
110
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
hukum yang tertulis maupun hukum tidak
berkembang
tertulis (hukum adat/hukum kebiasaan).
diselesaikan dengan cara kekerasan.
Sebagai Negara hukum, Indonesia merupakan Negara
d.
yang kaya akan
Otonomi
sehingga
daerah
seringkali
menyebabkan
perpecahan karena membentuk opini
budaya termasuk di dalamnya budaya
tentang
hukum yang plural dan majemuk, tapi
pendatang sehingga memunculkan
pluralisme hukum yang ada dalam sejarah
diskriminasi.
hukum Indonesia menyebabkan beberapa
e.
putra
daerah
dan
putra
Sifat kedaerahan sangat menyulitkan
hal yaitu :
menciptakan sistem hukum yang
a.
berjiwa kebangsaan.
b.
Sulitnya mencari kepastian hukum karena kemajemukan yang berbeda
Sebab-sebab itu membawa akibat
tersebut mengakibatkan hukum di
yang cukup untuk membentuk system
Indonesia menjadi beragam dan sulit
hukum yang diinginkan. Akibat-akibatnya
diatur.
menimbulkan
Persatuan menjadi
dan
kesatuan
pertaruhan
menyulitkan
dalam
yang
bangsa cukup
menyamakan
hal
konflik, yaitu : a.
Tidak adanya kepercayaan terhadap hukum
karena sifat kedaerahan yang masih
mengedepankan hukum adat. b.
Penyelesaian konflik menjadi bagian yang
teramat
diselesaikan
rumit karena
untuk banyak
kepentingan dan system hukum yang
yang
berimplikasi pada saat timbulnya suatu
persepsi masyarakat tentang suatu hal
cukup kuat. c.
beberapa
Negara
dan
lebih
Menganggap hukum daerahnya lebih baik dari yang lain.
c.
Menyempitkan cara berpikir karena lebih mempertahankan
mengutamakan hukum
adat
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
masing-masing
daripada
mengedepankan hukum Negara.
memperoleh kekuasaannya bukanlah dari Tuhan ataupun dari raja maupun Negara,
Sebagai Negara yang memiliki
akan tetapi berdasarkan atas hukum; yang
wilayah yang cukup besar dan jumlah
berdaulat adalah hukum, baik pemerintah
penduduk yang banyak, menyebabkan
maupun rakyat memperoleh kekuasaan
Indonesia menjadi kaya akan banyak hal
dari hukum1.
termasuk adat istiadat yang berkembang
Sedangkan konsep Negara hukum
di masing-masing wilayah dengan ragam
menurut Frederich Julius Stahl memiliki
budaya yang menarik dan berkembang
empat unsur yaitu :
sebagai suatu kekayaan bangsa tapi
a.
Hak-hak Dasar Manusia.
seringkali hal itu menyulitkan untuk
b.
Pembagian Kekuasaan.
membangun
c.
Pemerintahan berdasarkan peraturan-
sistem
hukum
yang
menaungi dan menjiwai bangsa Indonesia. 2.
peraturan, dan d.
Rumusan Masalah
maka dapat dirumuskan beberapa masalah
a.
b.
Usaha
dan
Ada dua asas hukum sebagai bagian dari hidup kejiwaan manusia,
Bagaimanakah
sejarah
hukum
dalam asas hukum ada cita-cita hukum
Indonesia ?
yang ingin diraih yaitu :
Bagaimanakah membangun hukum
a.
Indonesia
dalam
menciptakan
unifikasi hukum ? 3.
Tata
Perselisihan2.
Berdasarkan latar belakang di atas,
yaitu :
Peradilan
Asas hukum umum yaitu asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.
Kerangka Teoritis 1
Teori Kedaulatan Hukum menurut Krabbe
yaitu
bahwa
pemerintah
Kansil,C.S.T., Christine S.T. Kansil, 2004, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 139-140. 2 Mukthie Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum, Banyumedia Publishing, Malang, hal. 42.
111
112
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
b.
Asas hukum khusus berfungsi dalam
B.
PEMBAHASAN
bidang yang lebih sempit seperti
1.
Sejarah Hukum Indonesia
dalam bidang hukum perdata, hukum pidana
dan
sebagainya,
sering
Ketika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1942, akibat kalah berperang
merupakan penjabaran asas hukum
dengan
umum.3
meninggalkan wilayah Indonesia, maka
Dalam
hukum
Jepang,
terpaksa
Hindia
system hukum yang ditinggalkan di
Belanda, ditemukan adatrecht, terdiri atas
Indonesia masih merupakan hukum yang
bagian-bagian :
beraneka warna
a.
tata
pemerintah
Hukum asli dari bangsa Malaiopolynesia
umumnya,
bangsa
Menurut
yaitu :
orang Timur asing yang ada di
a.
juga
hukum b.
rakyatnya sendiri. b. Unsur-unsur hukum agama di daerahdaerah dan mengenai hal-hal serta sebanyak yang di situ hukum aslinya telah dirubah bentuknya atau didesak
c.
oleh hukum agama itu4.
d.
3
Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal. 10-11. 4 Kusumadi Pudjosewojo, 2008, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 80.
Soepomo,
di
Hindia
Belanda terdapat lima tatanan peradilan
Indonesia khususnya, dan mengenai
Hindia-Belanda
(pluralisme hukum).
Peradilan Gubernemen yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Peradilan Pribumi : di bagianbagian Hindia Belanda di mana rakyatnya “dibiarkan menyelenggarakan peradilannya sendiri terdapat hakim-hakim pribumi yang mengadili menurut tatanan peradilan pribumi, di samping hakim-hakim gubernemen. Di dalam kebanyakan daerah swapradja di samping tatanan peradilan gubernemen terdapat juga tatanan Peradilan Swapradja. Peradilan Agama : baik di bagian-bagian Hindia Belanda di mana terdapat peradilan gubernemen maupun di daerahdaerah di mana peradilan agama merupakan bagian dari peradilan pribumi, atau di dalam daerah-
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
daerah Swapradja sebagai bagian dari peradilan swapradja itu. Peradilan Desa : yang terdapat di kebanyakan masyarakat desa5.
e.
terarah
pada
kepentingan
satu
tujuan,
peperangan
yakni
Pemerintah
Militer Jepang6. Keanekaragaman
hukum
dan Dengan Proklamasi Kemerdekaan
pengadilan,
mengakibatkan
perlunya pada
pengaturan yang membantu hakim
tanggal
17
Agustus
1945,
dan terbentuklah sebuah Negara baru yaitu
pejabat
administrasi
pemerintah Indonesia. Dan dengan itu tatanan hukum
(birokrasi) eksekutif untuk menentukan colonial
Belanda
terhapus
dengan
hukum mana yang berlaku. sendirinya, dan di atasnya terbentuk Pada masa penguasaan Jepang, tatanan hukum baru. Tatanan hukum baru tata hukum Hindia Belanda masih tetap tersebut tidak segera berwujud perangkat berlaku sebagai hukum positif. Perubahan kaidah
hukum
positif
yang
tertulis,
merupakan
tatanan
penting yang dilakukan oleh penguasa melainkan militer
Jepang
tidak
banyak,
masih
hanya hukum
tidak
tertulis
yang
belum
terbatas pada perubahan susunan badanmemperlihatkan bentuk yang jelas dan, badan pengadilan dengan penyesuaian karena itu, memerlukan pemositivan lebih hukum
acaranya
serta
menetapkan lanjut.
Pada
dasarnya,
tata
hukum
hukuman yang lebih berat terhadap Indonesia yang ada dan berlaku pada saat pelanggaran di bidang hukum pidana. itu adalah kaidah dan pranata Hukum Tatanan hukum pada masa Interregnum Adat setempat serta Hukum Agama ini dapat dikualifikasi termasuk tipe sejauh sudah diresapi ke dalam Hukum Tatanan Hukum Represif, sebab semua Adat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 keputusan dan pertimbangannya hanya 6
5
Sunaryati Hartono, 2006, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15.
Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.
113
114
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
ditetapkan dan diberlakukan Undang-
dapat dipandang sebagai strategi politik
Undang Dasar 1945, dan dengan itu
untuk mempersatukan Indonesia di bawah
menjadi
satu kekuasaan nasional. Pada masa itu,
jelas
sosok
kepositivitasan
tatanan hukum Negara Indonesia.
mulai
merebak
ke
permukaan
Pada masa 1950 terjadi perubahan
pertentangan antara tiga jajaran penegak
penting dalam bidang penyelenggaraan
hukum yang juga ikut membawa dampak
hukum
adalah
negative pada perkembangan tatanan
badan
hukum
pada
penyederhanaan
masa dan
itu unifikasi
dan
mutu
pengadilan ke dalam Pengadilan Negeri,
peradilan.
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung,
antara hakim dan jaksa yang berkaitan
dengan penunjukan hukum acaranya. Hal
dengan masalah kedudukan dan citra.
ini dilakukan dengan Undang-Undang No.
Persoalan
7 / 1947 (27 Februari 1947) tentang
berlangsung antara jaksa dan polisi,
organisasi dan Kekuasaan Mahkamah
sesungguhnya dalam hal ini yang menjadi
Agung dan Kejaksaan Agung, yang
dasar permasalahan berkaitan dengan
kemudian
status dan prestise. Tetapi, persoalan yang
diintegrasikan
ke
dalam
Pertama-tama
pelaksananaan
kedua
pertentangan
pertentangan
Undang-Undang No. 19 / 1948, yakni
dimunculkan
Undang-Undang tentang Susunan dan
kekuasaan antara pihak kepolisian dan
Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan
pihak badan penuntut umum. Berlakunya
Kejaksaan,
langkah
Undang-Undang Dasar Sementara 1950
pemisahan fungsi eksekutif dan fungsi
menetapkan bahwa Republik Indonesia
pengadilan.
untuk
adalah Negara Hukum yang demokratis
mengunifikasikan badan peradilan yang
dan berbentuk Negara kesatuan dengan
mencerminkan
desentralisasi dan dekonsentrasi, serta
yang
mencakup
Adanya
kehendak
semangat
persatuan
nasional . Reorganisasi badan pengadilan
menganut
adalah
yang
system
pembagian
pemerintahan
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
parlementer dan system multipartai yang
Pada masa 1965, disahkannya
liberalistik. Selain itu, UUDS-1950 juga
undang-undang no 19 tahun 1964 tentang
mengharapkan kodifikasi untuk beberapa
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
bidang hukum tertentu tanpa secara
Kehakiman pada pasal 1 Ayat (1)
eksplisit mengharuskan unifikasi hukum.
ditetapkan bahwa :
Sehubungan
Pasal 1
dengan
ini,
berkenaan
dengan politik hukum yang ditempuh, di kalangan para yuris Indonesia pada masa
(1)
Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
itu terdapat perbedaan pendapat yang Dalam hal ini dimaksudkan adalah hingga
derajat
tertentu.
Di
bawah peradilan dimaksudkan sebagai peradilan
pengaruh Mazhab Sejarah dan relativisme Negara, budaya, menghendaki agar bagi rakyat Indonesia tetap berlaku Hukum Adatnya masing-masing untuk melindungi bangsa Indonesia
asli
melaksanakan
menjalankan
fungsi
hukum
dan sebagai
pengayoman dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
kemungkinan
Manipol/Usdek yang menuju masyarakat
dirugikan dalam dinamika perdagangan
Sosialis Indonesia. Tidak ada tempat bagi
liberal. Pandangan yang bertujuan baik ini
peradilan
dalam
feodalistis, atau peradilan Adat yang
dirinya
dari
yang
sendiri
mengandung
dampak merugikan bangsa Indonesia,
dilakukan
karena,
Negara.
dalam
implementasinya,
menyebabkan bangsa Indonesia terasing
berdampak
dari
perkembangan
menghambat
proses
swapraja
bukan
besar
juga
penyelenggaraan
interaksi
dan
merosotnya
integrasi cultural bangsa Indonesia7.
alat
Undang-Undang
dan
dunia
yang
bersifat
perlengkapan ini
juga
terhadap
proses
peradilan
dan
kehidupan
hukum
di
Indonesia. Ketentuan ini juga membuka jalan untuk adanya campur tangan dari
7
Ibid, hal. 61-62.
115
116
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
Presiden
untuk
peradilan
dengan
mencampuri alasan
proses
kepentingan
Namun, sebaliknya sulit disangkal bahwa rentang
waktu
sejak
Proklamasi
revolusi, yang dalam praktek berdampak
Kemerdekaan hingga tahun 1993 adalah
selain
juga
periode formatif tatanan politik Negara
mempercepat proses demoralisasi, para
Republik Indonesia yakni periode yang di
melemahkan
posisi,
hakim dan penegak hukum lainnya. Perkembangan hukum Indonesia berlanjut pada pemerintahan orde baru. Keinginan untuk mewujudkan Negara Hukum dengan rule of law-nya dan pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa. Berbagai usaha dilakukan untuk menata ulang penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan semangat perjuangan untuk mewujudkan Pancasila
dalamnya berlangsung berbagai upaya untuk
membangun
politik
sebagai
hukum Indonesia memperlihatkan ciri-ciri Tatanan Hukum Represif, yang pada dasarnya bertentangan dengan cita-cita tentang tatanan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang dasar 1945, yakni tatanan hukum yang mandiri namun responsif terhadap perkembangan tuntutan kebutuhan
hukum
Bangsa
Indonesia.
tatanan
pengorganisasian
penyelenggaraan kehidupan suatu bangsa yang baru menghadirkan diri sebagai bangsa yang merdeka yang berkeinginan untuk
mengatur
diri
sendiri
secara
mandiri, yang asas-asas pokoknya dan kerangka
umum
struktur
dasarnya
dicantumkan dalam UUD 1945.
dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Perkembangan
suatu
Sementara itu, dalam keadaan apapun
masyarakat
akan
selalu
memerlukan hukum, meskipun dengan kualitas
yang
tidak
sesuai
dengan
harapan. Karena itu, dalam kaitan dengan kenyataan kemasyarakatan dewasa ini, kehadiran
tatanan
hukum
yang
memperlihatkan ciri-ciri yang represif hingga
tahun
1993
itu
memang tidak dapat dielakkan.
tampaknya
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
2.
Membangun Hukum Indonesia Untuk Menciptakan Unifikasi Hukum Berdasarkan
hukum,
teori
pemerintahan
kedulatan
yakni
konfigurasi
yang
tersusun atas produk perundang-undangan nasional
sesudah
Proklamasi
kemerdekaan,
produk
kedaulatan dari hukum bukan karena
undangan
yurisprudensi
kekuasaan raja atau dari Tuhan tapi dari
Hindia Belanda, hukum adat lokal, dan
hukum yang dibentuk oleh pihak yang
hukum
berwenang.
itu,
konvensi internasional dan pranata hukum
pembangunan hukum merupakan bagian
asing. Tentang hal ini, GBHN 1993
untuk
mengamanatkan agar secepat mungkin
Oleh
mendapatkan
pluralistik,
karena
pengembangan
hukum
dan
dan
Islam,
perundang-
ditambah
sejumlah
menciptakan aktualisasi hukum untuk
dengan
semua unsur system hukum, baik lunak
prioritas,
maupun keras. Secara formal, sebagian
undangan zaman Hindia Belanda diganti
besar
dengan
pembangunan unsur operasional
memperhatikan
zaman
seluruh
produk
pertimbangan
produk
perundang-
perundang-undangan
(kelembagaan hukum) sudah dilaksanakan
nasional. Bangunan tata hukum Indonesia
berupa sudah diberlakukannya berbagai
yang
undang-undang yang mengatur kehidupan
berintikan Cita hukum Pancasila, dan
masyarakat Indonesia. Yang masih harus
dioperasionalkan ke dalam kenyataan
dilakukan
melalui asas-asas hukum nasional pada
adalah
melengkapi
tersusun
secara
dan
kekurangannya serta mengkaji ulang yang
proses
sudah terlaksana untuk menyempurnakan,
melalui
baik segi kualitas substansi maupun segi
yurisprudensi. Asas-asas hukum nasional
kualitas konsistensinya.
ini terdiri atas asas-asas hukum (yang
kini
pembentukan
hierarkis
hukum
positif
perundang-undangan
dan
Tentang materi hukum, hingga
berlaku atau diakui secara) universal,
tata
asas-asas hukum yang didistilasi dari
hukum
Indonesia
masih
117
118
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
hukum adat, asas-asas hukum
yang
sedangkan bagian-bagian yang sensitif
diderivasi secara langsung dari Pancasila
dibiarkan tumbuh sendiri dulu, sampai
dan asas-asas hukum teknis sektoral.8
kelak
Tata hukum yang akan dibangun secara
dijadikan
hierarkis piramidal tersusun atas Cita
berbicara tentang unifikasi, Umar Said
Hukum Pancasila, asas Hukum Nasional,
menyebutkan bahwa unifikasi adalah
dan kaidah-kaidah Hukum Positif yang
penyatuan hukum yang berlaku secara
terdiri
nasional;atau penyatuan pemberlakuan
atas
perundang-undangan,
menjadi
yurisprudensi
undang-undang.9
nasional10.
Ketika
yurisprudensi, pranata dan kaidah Hukum
hukum
Adat
dalam
hukum secara nasional untuk hukum-
kenyataan dan belum diangkat menjadi
hukum yang bersifat sensitif yaitu hukum-
ketentuan undang-undang, kaidah-kaidah
hukum
hukum Islam sejauh sudah diresepsi
pelaksanaan hukum kebiasaan sangat sulit
dalam Hukum Adat atau sudah menjadi
untuk diunifikasi karena masing-masing
ketentuan undang-undang dan hukum
daerah
memiliki
kebiasaan.
berbeda
seperti
sepanjang masih hidup
secara
atau
yang
Penyatuan
mengarah
adat
kepada
istiadat
contohnya
yang
Undang-
Pengembangan hukum Indonesia
Undang tentang Pornografi yang banyak
yang masih pluralisme, menurut Mochtar
mendapat penolakan dari masyarakat di
Kusumaatmadja,
Indonesia
daerah
kodifikasi
tersebut dilaksanakan akan mempengaruhi
parsial, dalam arti bahwa hanya bidang-
esensi pelaksanaan kegiatan adat di
bidang hukum yang tidak sensitif saja,
daerah mereka. Sejarah perkembangan
semestinya
hukum
unifikasi
dan
yang
menganggap
jika
UU
seperti hukum kontrak, hukum perbankan, 9
dan hukum pidana yang dikodifikasi, 8
Ibid, hal. 81.
Sunaryati Hartono, Op.cit, hal. 25. Umar Said, 2009, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hal. 30. 10
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
Hukum
ketika
Indonesia
Belanda
juga
menjajah
kesulitan
untuk
kulturnya
dimana
sarananya.
hukum
Transformasi
sebagai tersebut
memberlakukan hukum Perdata secara
ditempuh melalui berbagai cara dan
unifikasi sehingga terjadi tiga pembagian
tindakan yaitu :
golongan
masyarakat
dimana
bagi
a.
Masyarakat dibiarkan berkembang secara alami tanpa campur tangan dari pihak manapun. Cara ini biasanya memakan waktu yang sangat lama. Perubahan masyarakat secara mendadak dan cepat (revolusioner). Tranformasi masyarakat melalui cara ini sering kali terjadi sebagai akibat peristiwa berdarah yang bertujuan menggantikan pimpinan Negara ataupun asasasas pemerintahan secara tibatiba. Kelemahan dari cara revousioner ini adalah bahwa besar kemungkinannya masyarakat akan mengalami set back karena perubahan itu terjadi secara terlalu mendadak. Karena itu, di abad ke-20 ini lebih banyak ditempuh cara yang lebih evolusioner, yaitup erubahan masyarakatyang direncanakan dan diarahkan supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar ( evolusioner )12.
golongan pribumi masih menggunakan hukum adat. Kemajemukan masyarakat Indonesia pluralisme pelaksanaan
menyebabkan hukum
timbulnya
juga
dalam
hukum-hukum
tertentu
b.
terutama hukum keperdataannya. Selain itu, kodifikasi hukum juga diperlukan untuk beberapa hukum yang dapat dilakukan kodifikasi. Kodifikasi adalah
membukukan
hukum
sejenis,
secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab Undang-Undang, hal itu misalnya : Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang
Perubahan
dan
pembauran
Hukum Perdata, hukum dagang dalam
masyarakat yang dibiarkan secara alami
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang11.
mungkin mengakibatkan perkembangan
Selain
diadakan
masyarakat kea rah yang tidak diinginkan
transformasi masyarakat baik struktur dan
atau bahkan mengakibatkan kemunduran
11
Ibid.
itu,
perlu
12
Ibid, hal. 27.
119
120
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
dan
kekacauan
(anarki).
Sedangkan
untuk memahami sifat hakikatnya dan
perubahan dan pembauran yang dilakukan
konsekuensi diterimanya konsep tersebut.
secara revolusioner dan dalam waktu yang
Apabila hukum diberi peranan sebagai
singkat, kurang berakar dalam masyarakat
perubahan dan pembangunan, pemikiran
sehingga mengacaukan struktur dan kultur
ini
masyarakat yang ada sebelumnya.
terhadap pengaruh timbal balik antara
Sejak Revolusi Industri, hukum
membuktikan
(karena
mentransformasikan
diinginkan
dari
kesadaran
hukum dan masyarakat, dan bahwa
mulai berperan sebagai sarana untuk masyarakat,
adanya
salah
satu
agar
sebab)
memang
masyarakat
yang
masyarakat agraris menjadi masyarakat
bersangkutan berubah secara lebih cepat
industri dan dari masyarakat tradisional
dan menuju suatu arah yang tertentu.
menjadi
masyarakat
modern-kapitalis.
Kini menjelang berakhirnya abad
Namun demikian, setiap cara perubahan
20, perlu diusahakan untuk mengganti
masyarakat mengandung kekurangannya
semua perangkat aturan hukum yang
sendiri. Jika dalam masyarakat tradisional
berasal dari masa Hindia Belanda dengan
perubahan masyarakat terjadi dengan
perundang-undangan
sangat
memperbaiki dan meningkatkan mutu
lambat,
dalam
negeri
menggunakan
hukum
sebagai
pembaruan
masyarakat,
yang sarana
terdapat
kehidupan
hukum,
nasional
termasuk
peradilannya.
sambil
praktek
Terselenggaranya
kemungkinan bahwa aspirasi masyarakat
kehidupan hukum yang bermutu akan
yang bersangkutan kurang diperhatikan.
menciptakan kesempatan yang sama bagi
Karena itu, pemikiran terhadap peranan
tiap warganegara untuk mengembangkan
hukum
diri secara optimal yang akan lebih
sebagai
alat
perubahan
dan
pembangunan itu perlu ditempatkan pada
mendorong
kreativitas,
alur persepsi yang disepakati bersama
memungkinkan semua
fungsi
dan hukum
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
terlaksana,
khususnya
fungsi
sebagai
sarana pembaharuan masyarakat.
struktur maupun kultur yang difasilitasi oleh hukum juga perlu dilakukan untuk mengubah cara pandang dan pemikiran
C.
PENUTUP masyarakat
terhadap
pembaharuan
Sejarah Hukum Indonesia setelah hukum.
Pembaharuan
hukum
sangat
kekalahan Hindia Belanda meninggalkan diperlukan
untuk
membangun
suatu
banyak aturan-aturan hukum yang plural system hukum yang berdasarkan cita-cita dan masih majemuk. Selain itu sistem bangsa
yaitu
hukum
berdasarkan
peradilanpun masih bersifat plural dan Pancasila. Pembangunan Hukum yang masih
terdapat
diskriminasi.
Seiring direncanakan
secara
cermat
harus
berjalannya waktu, pada tahun 1950, telah diarahkan untuk
membangun tatanan
dilakukan unifikasi terhadap peradilan hukum nasional yang modern dengan yaitu pembentukan Pengadilan Negeri, mengacu Cita Hukum Pancasila, yang Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mampu memberikan kerangka dan aturandan pada tahun 1964, pengadilan swapraja aturan hukum yang efisien dan responsif tidak diberlakukan kembali dan semuanya bagi penyelenggaraan kehidupan masa menuju
ke
pengadilan
Negara.
tatanan
hukum
kini dan masa depan. Politik hukum Perkembangan
dalam bentuk penciptaan hukum yang Indonesiapun masih bersifat represif. diharapkan (ius constituendum) mengarah Sedangkan, membangun Hukum pada Indonesia
yang
unifikasi
hukum
diterapkan
menciptakan masih
karena
sifat
sangat
unifikasi
hukum
sangat
sulit
suatu terwujud
karena
respon
terhadap
penyatuan
masyarakat
sulit hukum
secara
pluralistik nasional terutama hukum yang ternyata
masyarakat dan hukum yang ada.. Selain konflik
terhadap
hukum
kebiasaan
itu, transformasi terhadap masyarakat baik menjadi hal yang tidak mudah untuk
121
122
Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015
dicarikan solusi karena peradaban bangsa Indonesia sangat menghormati hukum kebiasaan yang berlaku di daerah. Oleh karena itu, para pembentuk kebijakan harus berfikir lebih sistematis dan realistis ketika akan memberlakukan unifikasi terhadap aturan yang hanya bersifat pelengkap (komplementer) saja bukan aturan yang bersifat imperative, harus mampu bersikap fleksible dan tidak memaksakan
pemberlakuan
aturan
tersebut jika bertentangan dengan hukum kebiasaan setempat.
DAFTAR PUSTAKA Buku Bernard Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, 2004, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Pradnya Paramita, Jakarta.
Kusumadi Pudjosewojo, 2008, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Mukthie Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum, Banyumedia Publishing, Malang. Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Sunaryati Hartono, 2006, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung. Umar Said, 2009, Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan DasarDasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
