1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib dikelola dan dilestarikan sehingga dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penyelenggaraan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat setidaknya dapat diindikasikan dengan meningkatnya taraf kehidupan sosial ekonomi masyaralat desa hutan karena sumberdaya hutan sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Dalam UU tersebut juga diatur tentang penetapan suatu kawasan menjadi hutan lindung yang didasarkan pada kriteria alamiah yang mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Sesuai dengan amanat UU tersebut suatu wilayah yang ditetapkan sebagai hutan lindung diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Selama ini hutan lindung terkesan dikeramatkan atau tidak dimanfaatkan karena masyarakat sekitar hutan lebih banyak memperoleh informasi yang bersifat larangan, sedangkan upaya pengelolaan kawasan lindung yang bersifat partisipatif dengan mengijinkan masyarakat sekitar untuk mengakses hasil hutan lindung 1
2
secara bertanggung jawab masih minim diperoleh masyarakat. Dalam upaya pengelolaan hutan lindung maka partisipasi masyarakat di sekitar hutan lindung secara kongkrit sangat penting. Hal ini mengingat tidak sedikit masyarakat yang masih memiliki pandangan pragmatis dimana ketika masyarakat tidak merasa mendapatkan manfaat dari hutan lindung dan bahkan menganggap keberadaan hutan lindung masih dipandang sebagai penghambat pengembangan ekonomi masyarakat maka akan sulit menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan lindung. Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2002 jo PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008, pemerintah menyatakan bahwa disamping memiliki manfaat sebagai fungsi perlindungan, hutan lindung juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung. Oleh karena itu saat ini pengelolaan pada kawasan hutan lindung juga mulai memperhatikan aspek pemanfaatan, dimana penyelenggaraan pengelolaan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Perum Perhutani sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Jawa kecuali Propinsi DKI dan DIY, sebenarnya telah mencoba berbagai program pengelolaan kehutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Namun berbagai program yang telah diselenggrakan tersebut kurang menjawab permasalahan kehutanan khususnya yang berkaitan dengan penjarahan
3
dan pengrusakan hutan, karena cara yang digunakan dalam program tersebut belum sepenuhnya partisipatif sehingga diperlukan program pengelolaan hutan yang lebih nyata melibatkan masyarakat desa hutan. Sejak tahun 2001 Perum Perhutani mencanangkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan diterbitkannya SK Nomor. 136/KPTS/DIR/2001 jo SK. 268/KPTS/DIR/2007 jo SK Nomor. 682/KPTS/DIR/2009 yang dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk di dalamnya adalah hutan lindung. PHBM merupakan program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk pemberdayaan. Melalui PHBM masyarakat desa hutan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dan memiliki komitmen untuk bersamasama mengelola hutan lindung diwadahi dalam bentuk kelembagaan yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Dalam PHBM masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH diberdayakan dengan diberi hak untuk ikut serta mengelola hutan lindung yang pada umumnya dalam bentuk pemberian hak untuk memanfaatkan hutan lindung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kabupaten Karanganyar merupakan satu kabupaten yang memiliki lahan hutan negara berupa hutan lindung yang dikelola dengan sistem pengelolaan PHBM. Dasar hukum PHBM di Kabupaten Karanganyar untuk saat ini adalah Keputusan Direktur Perum Perhutani Nomor 136/2001 jo SK. No. 268/2007 jo SK No.682/KPTS/DIR/2009 tentang PHBM, yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor. 24 Tahun 2001 tentang
4
PHBM di Propinsi Jawa Tengah. Hutan lindung di Kabupaten Karanganyar memiliki luas 8.029,66 Ha dengan total luas wilayah 77.378,64 Ha sehingga hutan lindung mencapai 10,37% dari luas wilayah kabupaten. Hutan lindung tersebut berada di wilayah timur Kabupaten Karanganyar (lereng tengah-lereng atas Gunung Lawu) yakni di Kecamatan Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu dan Jatiyoso yang tersebar di 10 (sepuluh) desa seperti disajikan pada Gambar 1.1. Hutan lindung tersebut merupakan sumberdaya alam yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat desa hutan. Dari sepuluh desa tersebut, desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan lindung, masyarakatnya melakukan kegiatan pemanfaatan hutan lindung melalui program PHBM serta memiliki aksesibilitas lokasi yang relatif sama adalah Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso dan Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi. Oleh karena itu kedua desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian. Pengambilan sampel dengan cara demikian oleh Patton (2009) digolongkan dalam pengambilan sampel berdasarkan kriteria. Kedua desa tersebut sebagian besar wilayahnya adalah hutan lindung, dimana masyarakat desa telah melakukan kegiatan pemanfaatan hutan lindung secara legal dalam program PHBM melalui pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Dalam implementasi program PHBM, LMDH ini selain sebagai wadah bagi kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, juga berfungsi sebagai fasilitator bagi Perum Perhutani sebagai pengelola hutan lindung dengan masyarakat desa sebagai pihak yang memanfaatkan hutan lindung.
5
Gambar 1.1. Peta Sebaran Hutan Lindung di Kabupaten Karanganyar Sumber : Bappeda Kabupaten Karanganyar 2013(diolah)
6
Sesuai dengan tujuan program PHBM maka peningkatan perekonomian masyarakat desa hutan yang diperoleh dari kegiatan pemanfaatan hutan lindung diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pengaruh kegiatan pemanfaatan hutan lindung secara legal melalui program PHBM yang telah dilakukan di kedua desa ini terhadap kesejahteraan masyarakat. 1.2. Rumusan Masalah Hutan lindung sebagai salah satu sumberdaya alam selama ini keberadaannya masih dipandang sebagai penghambat pengembangan ekonomi masyarakat karena tidak bisa dimanfaatkan. Hal ini karena hutan lindung yang berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan merupakan manfaat utama yang sering tidak disadari oleh masyarakat karena manfaat tersebut bersifat intangible (tidak bisa dihitung). Melihat fungsi dan potensi hutan lindung pemerintah melalui UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 34/2002 jo PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan lindung bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan tanpa merusak dan mengurangi fungsi hutan lindung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian desa. Hutan lindung sebagai potensi sumberdaya alam terbesar yang dimiliki desa mulai dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat sejak dimulainya program PHBM yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan lindung. Oleh karena itu dari kegiatan pemanfaatan hutan lindung yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak dicanangkan program
7
PHBM, perlu diketahui apakah kegiatan tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pertanyaan penelitian yang diharapkan mampu dijawab melalui penelitian ini adalah “Seperti apa dan bagaimana kegiatan pemanfaatan hutan lindung telah dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan lindung setelah adanya program PHBM dan bagaimana pengaruh kegiatan pemanfaatan hutan lindung tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat desa tersebut?“. Dengan melakukan penelitian di kedua desa tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi pemanfaatan hutan lindung setelah program PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat desa. 1.3. Tujuan Umum Penelitian Menganalisis pengaruh pemanfaatan hutan lindung dalam program PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso dan Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. 1.4. Tujuan Khusus Penelitian 1). Mengidentifikasi kegiatan pemanfaatan hutan lindung di dua desa lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar setelah adanya program PHBM. 2). Menganalisis pengaruh kegiatan pemanfaatan hutan lindung setelah adanya program PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat di dua desa lokasi penelitian di Kabupaten Karanganyar.
8
1.5. Manfaat Penelitian 1). Sebagai referensi bagi pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung. 2). Sebagai gambaran bahwa pemanfaatan hutan lindung berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. 3). Sebagai masukan tentang pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar hutan melalui program PHBM bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah. 1.6. Batasan Penelitian 1). Batasan Substansi Penelitian ini membahas tentang pengaruh pemanfaatan hutan lindung melalui program PHBM yang dilakukan oleh masyarakat desa terhadap kesejahteraan masyarakat mereka. Untuk melihat pengaruh pemanfaatan hutan lindung terhadap kesejahteraan masyarakat maka dilakukan perbandingan kesejahteraan masyarakat sebelum (tahun 2003) dan sesudah adanya program PHBM di desa tersebut (tahun 2013). 2). Batasan Spasial Ruang lingkup wilayah spasial penelitian ini adalah Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso dan Desa Anggrasmanis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 1.7. Keaslian Penelitian Perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lain dilihat dari lokus, fokus dan metode yang digunakan merupakan hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian sebelumnya yang mengambil tema tentang pengelolaan
9
hutan dengan lokus di Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Irawan (2010) dengan judul tesis “Kajian Pengelolaan Hutan dan Lahan di Kabupaten Karanganyar”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan hutan dan lahan di Kabupaten Karanganyar dilihat dari aspek sumberdaya hutan dan lahan serta aspek pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sedangkan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : a) Sumberdaya hutan (kayu dan non kayu) di kawasan hutan produksi dan lindung mempunyai fungsi ekonomi relatif kecil sehingga diarahkan pada pengembangan jasa lingkungan termasuk pariwisata; dan b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berupa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Penelitian lain yang mengambil tema tentang pengelolaan hutan dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan tetapi dengan lokus dan metoda yang berbeda. Penelitian tersebut dilakukan oleh Agus Sutopo (2005) dengan judul “Pengaruh Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kelestarian Kawasan Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan di Kabupaten Ngawi” dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan program PHBM di hutan produksi termasuk cukup berhasil dengan pengaruh terhadap kelestarian kawasan hutan produksi dan kesejahteraan tergolong sedang. Penelitian yang lain dilakukan oleh Izzah (2014) yaitu “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus di BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara)” dengan metode
10
deskriptif kuantitatif . Tujuan penelitian adalah untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa hutan di hutan produksi dan pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tingkat partisipasi masyarakat memiliki pengaruh sedang terhadap kesejahteraan masyarakat yakni sebesar 33,8%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut maka penelitian yang dilakukan ini berbeda, baik lokus maupun fokus yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemanfaatan hutan lindung setelah adanya program PHBM terhadap kesejahteraan masyarakat desa, lokus terletak di Desa Segorogunung Kec. Ngargoyoso serta Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi dengan metode deskriptif kuantitatif kualitatif. Sehingga menurut pengetahuan penulis, penelitian tentang aspek keruangan dalam pemanfaatan hutan lindung dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat desa ini belum melakukan penelitian sebelumnya.
ada
yang
