S E R U A N KETUA UMUM DEWAN ADAT PAPUA NO. 001 / KETUM-DAP / IX /09 TENTANG PENYELAMATAN TANAH DAN ORANG ASLI PAPUA, BANGSA PAPUA, RAS NEGROID DI PASIFIK, YANG MASIH TERSISAH 1,2 JUTA JIWA DARI CREEPING GENOCIDE (PEMUSNAHAN SECARA MERANGKAK PERLAHANLAHAN) DAN KEHANCURAN TANAH PAPUA MEMASUKI PAPUA BARU
Bekerjalah Bagi Negeri – Mu, Menimbang
: a. Kita sadar atau tidak bahwa jumlah orang asli Papua tidak bertambah secara signifikan dibandingkan dengan Negara tetangga Papua Neuw Guinea dalam kurun waktu yang sama dimana di PNG pada tahun 1969 jumlah penduduk sebanyak ± 900.000 jiwa dan di Papua Barat pada tahun 1969 jumlah penduduk sebanyak ± 800.000 jiwa dan sekarang jumlah orang asli Papua baru ± 1,2 juta jiwa sedangkan PNG sudah mencapai ± 7 juta jiwa; b. Bahwa tanah sebagai faktor ekonomi pertama dan utama milik masyarakat adat Papua dalam wilayah tiap kampung tradisional, sub-suku dan suku se-tanah Papua sudah mulai berkurang, baik secara kwantitas maupun kwalitas; c. Bahwa sumber daya alam (SDA) baik kekayaan alam yang dapat diperbaharui maupun yang tak dapat diperbaharui sebagai asset ekonomi tradisioanal telah, sedang, dan akan kehilangan hak milik mutlak orang asli Papua, yang nota bene adalah masyarakat adat Papua (MAP); d. Bahwa kampung-kampung tradisional sebagai tempat hidup dan berkembangnya orang asli Papua dengan sistem pemerintahan tradisional dan atau sistem kebudayaan dalam arti luas yang juga sebagai bagian dari kekayaan intelektual umat manusia secara universal telah, sedang, dan akan mengalami pergeseran; e. Bahwa ada tanda-tanda telah, sedang dan akan terus berlangsung creeping genocide atau pemusnahan secara merangkak perlahan-lahan orang asli Papua dengan indikator sebagai berikut : - Mati dibunuh oleh senjata api; - Mati dibunuh oleh senjata tajam; - Mati dibunuh oleh senjata virus (HIV/AIDS); - Mati dibunuh oleh senjata tumpul; - Mati dibunuh oleh senjata cair (minuman keras); - Dan lain-lain. -1-
f. Bahwa bahaya creeping genocide telah, sedang, dan yang akan berlangsung baik oleh perilaku orang Papua sendiri maupun disebabkan kepentingan pihak luar dengan mengabaikan hak azasi manusia; g. Bahwa seruan ini tidak diskriminatif dan provokatif karena dengan berprinsip: sebelum kita menyelamatkan orang lain harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu; h. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang sangat prinsipil dalam mempertahankan hak hidup seperti disebutkan pada point a, b, c, d, e, f, dan g, maka Ketua Umum Dewa Adat Papua merasa perlu untuk mengeluarkan, Surat Seruan Umum Penyelamatan Tanah dan orang asli Papua, Bangsa Papua, Ras Negroid, sebagai tanda peringatan dini adanya creeping genocide serta kehancuran tanah dan hutan Papua; Mengingat
: 1. Pembukaan UUD RI Tahun 1945; 2. Deklarasi Umum Hak Azasi Manusia (DUHAM) PBB, 10 Desember 1948; 3. Konvensi ILO no. 169 tahun 1989; 4. Deklarasi PBB tentang Hak Azasi Bangsa Pribumi se-Dunia, tanggal 13 September 2007; 5. Kongres Papua I Tanggal 19 Oktober 1961; 6. Ketetapan-ketetapan Kongres Papua II Tahun 2000; 7. Ketetapan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua I (KBMAP I) tahun 2002 tentang Manifestasi Hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua; 8. Ketetapan KBMAP II Tahun 2007 tentang Statuta dan Pedoman Dasar DAP; 9. Hasil ketetapan sidang-sidang dan rapat-rapat pleno DAP sejak tahun 2003 – 2009;
Memperhatikan : 1. Visi Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada Ketua Umum Dewan Adat Papua selama ini, tentang penyelamatan manusia dan Tanah Papua untuk hormat dan kemuliaan Nama Tuhan dan; 2. Melihat, menerima, mendengar dan menyimak secara rasional menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); serta iman dan taqwa (IMTAQ) informasi tentang situasi dan kondisi Tanah Papua melalui media cetak maupun media elektronik serta sumber lain yang kredibel. 3. Mengingat dan memperhatikan pada mandat dan amanat yang diberikan oleh MAP kepada kami selaku Ketua Umum Dewan Adat Papua dalam Konferensi Besar MAP (KBMAP) tahun 2007 di Gedung Olahraga Cenderawasih Jayapura.
-2-
MAKA DENGAN MENGUCAP SYUKUR KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA, KETUA UMUM DEWAN ADAT PAPUA: MEMUTUSKAN Mengeluarkan
: Surat Seruan Umum Penyelamatan Tanah dan Orang Asli Papua Ras Negroid di Pasifik yang masih tersisah ± 1,2 Juta Jiwa dari Creeping Genocide dan Kehancuran Tanah Papua memasuki Papua Baru.
Bagian Pertama SERUAN UNTUK TANAH PAPUA 1. Secara ekonomi tanah adalah asset ekonomi yang pertama dan utama sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa; 2. Menurut filsafat orang asli Papua tanah adalah mama yang melahirkan dan memberi makan kepada kita; 3. Tanpa tanah, air dan udara serta isisnya, manusia tidak akan hidup dan berkembang; 4. Tanah Papua sudah dibaptis dengan nama Tuhan Yang Maha Esa oleh kedua Rasul-Nya Ottow dan Geisler; 5. Manusia dibuat dari tanah, hidup dari tanah dan kembali ke tanah jadi debu. Sebagaimana Firman Tuhan Allah (Yahweh) dalam kitab Kejadian 3:17–19 “Lalu Firman-Nya kepada manusia itu; “ ….., maka terkutuklah tanah karena engaku; dengan susah payah engkau akan makan dari tanah seumur hidupmu; ayat 19: “……. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil; sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu”; 6. Firman Tuhan untuk kehidupan ekonomi manusia seperti disebut dalam Alkitab, Kejadian 3:17-19 itu belum diubah atau dibatalkan oleh Allah Yahwe karena itu Tuhan Yesus tidak mau membuat firman baru tentang ekonomi tawaran iblis ketika dicobai di Padang Gurun selama berpuasa 40 hari, 40 malam, yaitu untuk merubah batu-batu menjadi roti, baca Injil Matius 4 :3; 7. Dengan merenungkan alasan tentang seruan penyelamatan Tanah Papua seperti tersebut pada point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atas maka kami menyerukan kepada semua orang asli Papua agar : a. Tidak boleh lagi menjual tanah-tanah milik masyarakat adat setiap individu, keluarga, marga, kampung, sub-suku dan suku yang masih tersisa (baca Kitab Imamat 25:23-28; ayat 23 berbunyi :”Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku”.);
-3-
b. Tanah yang sudah terlanjur dijual kepada pihak lain dengan pelepasan tanah adat yang sah sebelum surat seruan ini dikeluarkan, tidak boleh diganggugugat kembali; c. Kepada semua pihak orang non asli Papua maupun orang asli Papua tidak boleh membujuk, menteror atau intimidasi untuk memaksakan pelepasan tanah adat untuk dijual-belikan; d. Tanah adat dapat dipakai oleh pihak lain dalam bentuk kontrak atau sewa saling menguntungkan dalam kurun waktu tertentu; e. Sesuai tradisi suku-suku asli Bangsa Papua Ras Negroid tanah dapat diberikan hak pakai kepada saudara atau kepada kerabat keluarga dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kepada saudara perempuan, selama itu, anak-anaknya harus berusaha di tanah asal suaminya. Hal ini sangat penting agar struktur pemerintahan kampung-kampung tradisional dengan kebudayaannya tidak rusak dan punah; f. Tetapi bila saudara seperti tersebut pada point 7.e) di atas, anak-anaknya ingin tetap tinggal di tanah kampung asal mama / ibunya, maka mereka harus bicara dan sepakat untuk memasuki jalan keluar yang baik bisa kontrak atau sewa atau cara lain yang saling menguntungkan; g. Tanah untuk fasilitas umum seperti; pendirian bangunan pemerintah dan lainlain untuk pelayanan public yang bersifat sosial dapat diberikan hak pakai dengan sistem rekognasi; h. Tanah yang akan dipakai oleh pihan lain untuk usaha ekonomi yang bermotif orientasi keuntungan secara ekonomi maka harus dalam bentuk kontrak kerjasama yang saling menguntungkan; i. Tanah pertanian dalam arti luas tidak boleh dialih-fungsikan agar tidak terjadi kekurangan bahan makanan sehingga terjadi gizi buruk dan bencana kelaparan; j. Masyarakat Adat Papua setiap kampung, sub-suku, dan suku harus menetapkan dan memelihara tanah-tanah adat sebagai areal pertanian; k. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah adat harus memperhatikan lingkungan hidup; l. Penyelesaian batas-batas tanah adat harus dilakukan sesuai kebiasaan atau norma adat setiap kampung, sub-suku dan suku dengan kriteria umum sebagai berikut : - Harus jujur dalam menjelaskan asal-usul atau riwayat kepemilikan tanah terdahulu secara keturunan atau yang lainnya; - Berpedoman pada Kitab Suci (Alkitab) sebagai kebenaran Tuhan Allah, Yahweh, pencipta alam semesta sebagaimana tertulis dalam Kitab Ulangan 19:14; “janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di dalam negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu”. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu harus berkata : Amin ! (Baca juga Kitab Kolose 1 : 23); -4-
Bagian Kedua SERUAN UNTUK PENYELAMATAAN JIWA ORANG ASLI PAPUA, BANGSA PAPUA, DAN RAS NEGROID DI PASIFIK DARI KEPUNAHAN. 1. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Papua Neuw Guinea pada tahun 1969 pernduduk berjumlah ± 900.000 jiwa, sekarang sudah hampir mencapai ± 7 juta jiwa dan Papua Barat tahun 1969 penduduk berjumlah 800.000 jiwa, sekarag 1,2 juta jiwa. Artinya bahwa pertumbuhan jiwa orang asli Papua di tanah Papua Barat tidak produktif dengan indikator hambatan pertumbuhan penduduk adalah: a). Mati dibunuh oleh senjata api; b). Mati dibunuh oleh senjata tajam; c). Mati dibunuh oleh senjata virus (HIV/AIDS); d). Mati dibunuh oleh senjata tumpul; e). Mati dibunuh oleh senjata cair (minuman keras); f). Dan lain-lain. 2. Ada tanda-tanda kematian orang asli Papua yang mengarah ke creeping genocide; 3. Creeping genocide itu terjadi karena kelalaian orang asli Papua sendiri dan juga disebabkan oleh kepentingan dari pihak lain; 4. Ada tanda-tanda pembunuhan semangat, karakter atau pembunuhan secara phisikis, ada pembunuhan tubuh jasmani atau pembunuhan secara fisik orang asli Papua demi kepentingan dan tujuan tertentu; 5. Creeping Genicide terjadi dengan bermotif politik, ekonomi, rekayasa kriminal oleh agen provokator dan atau rekayasa musibah kecelakaan; 6. Creeping genocide terjadi juga karena sistem hukum dan atau administrasi manajemen yang diberlakukan di seluruh tanah Papua tidak serius memihak kepada penegakkan dan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, yang nota bene adalah Masyarakat Adat Papua (MAP); 7. Orang asli Papua atau MAP akan jadi minoritas dan mungkin juga punah karena selain serangan penyakit dan bahaya kelaparan tetapi juga oleh 2 (dua) hal yaitu: a) Bila kegiatan Creeping genocide benar-benar telah ada, sedang dan akan terus berlangsung di tanah Papua; b) Bila tidak dapat mengendalikan atau membatasi sama sekali arus imigrasi, baik transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa, maupun transmigrasi spontan perorangan atau kelompok keluarga yang masuk ke tanah Papua setiap tahun. 8. Dengan mengamati dan merenungkan hal-hal tentang creeping genocide tersebut pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas maka kami menyerukan supaya: a. Selalu waspada terhadap kegiatan yang mengarah kepada kegiata creeping genocide;
-5-
b. Membuat laporan secara kronologis, jika menemukan kegiatan yang mengarah kepada creeping genocide; c. Marilah kita sama-sama berjuang untuk mendatangkan tim peneliti yang idependent, baik dari dalam maupu luar negeri untuk melakukan penelitian tentang adanya creeping genocide di tanah Papua dan; d. Merilah kita memgambil langka-langkah yang kongkrit secara damai, arif dan bijaksana untuk menyelamatkan orang asli Papua yang masih tersisa berjumlah ± 1,2 juta jiwa dari kepunahan.
Bagian ketiga PERILAKU ORANG ASLI PAPUA YANG BERAKIBAT MENGARAH KE CREEPING GENOCIDE MENUJU PAPUA BARU 1. Creeping genocide seperti dijelaskan pada bagian kedua adalah genosida merangkak atau pemusnahan manusia secara merangkak perlahan–lahan baik dengan unsur kesengajaan atau tidak; 2. Pengertian gerakan genosida merangkak perlahan-lahan itu dapat disimpulkan secara padat dalam pepatah kuno berikut : “Sedikit Demi Sedikit Lama-lama Menjadi Bukit”. Artinya setiap tahun orang asli Papua yang mati dibunuh mungkin jumlahnya sedikit, tetapi jika data itu dikumpulkan dalam sekian puluh tahun pasti jumlahnya menjadi banyak; 3. Ciri-ciri pelaku orang asli Papua yang mengarah ke genosaid merangkak adalah, antara lain : a. Mati karena Minuman Keras (minuman keras sebagai senjata cair pembunuh orang asli Papua); b. Dibunuh oleh senjata Virus HIV/AIDS lewat seks bebas; c. Senjata kekerasan baik secara fisik maupun phisikis (mental) dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tempat kerja, dll dengan bermotif apapun dalam perbuatan negative setiap hari dan; d. Dibunuh karena kelalaian dalam mengusahakan pengobatan kesakitan; 4. Tuhan sedang menilik Masyarakat Adat Papua (MAP), yang nota bene adalah lebih banyak orang Kristen (umat Tuhan); 5. Bila perbuatan kita baik sebagai individu, keluarga, marga, kampung, sub-suku, suku dan bangsa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menerima berkat (baca kitab Ulangan 28:1-14). Tetapi bila perilaku perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menerima kutukan Allah menuju PAPUA BARU. (baca kitab Ulangan 28:15-46; Ayat 20 berbunyi “Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engaku punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab Engkau telah meninggalkan Aku”.); 6. Dengan menghayati alasan-alasan mendasar seperti tersebut pada bagian ketiga point 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas, maka kami menyerukan untuk:
-6-
a. Menjauhkan diri dari minuman keras, narkoba, seks bebas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perbuatan lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pencipta Alam semesta dan isinya; b. Semua pihak baik anggota masyarakat adat, pimpinan adat, pimpinan agama, dan umat Tuhan, anak-anak adat Papua di birokrasi pemerintah, maupun swasta untuk : - Menyesali perbuatan mereka (kita) yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan; - Bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat; - Menyerahkan diri kepada Tuhan secara sungguh-sungguh dan terusmenerus serta melakukan perbuata-perbuatan yang baik di mata Tuhan selama hidup di dunia ini. c. Kepada saudara-saudari, anak-anak adat Papua yang jadi pejabat di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar segera membuat peraturan sebagai tindakan kongkrit untuk : - Melarang pembuatan, peredaran dan konsumsi minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya; - Melarang pembukaan tempat-tempat prostitusi diseluruh tanah Papua; - Bertindak tegas bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut; - Untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) masih ada sumber daya alam dan yakinlah bahwa Tuhan pasti memberi berkat lain yang halal sesuai dengan janji-Nya dalam kitab suci (Alkitab).
Bagian Keempat SERUAN UNTUK PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI ATAS DAN DI DALAM TANAH PAPUA 1. Kita hidup dari sumber daya alam (SDA) yang ada di atas maupun yang ada di dalam Tanah Papua sebagai hak milik mutlak Masyarakat Adat Papua pemberian Tuhan sang pencipta alam semesta; 2. Masyarakat Adat Papua (MAP) dilihat dari adanya sumber daya alam (SDA) sesungguhnya tidak miskin tetapi miskin dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta iman dan taqwa (IMTAQ); 3. Untuk mengatasi kemiskinan terutama di bidang IPTEK dan IMTAQ dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam upaya meningkatkan pendapatan rakyat, maka setiap investor yang akan mengelola sumber daya alam sudah harus membuat kontrak kerjasama dengan MAP pemilik sumber daya alam yang memuat hak dan kewajiban serta sanksi dari masing-masing pihak yang terlibat pada seorang notaris yang kredibel dan legal; 4. Kriteria investor adalah yang bonafit (punya modal sendiri yang ideal), kredibel (punya pengalaman usaha ekonami / bussines oriented yang dapat dipercaya), -7-
Legal (memenuhi persyaratan perundang-undangan / aturan yang berlaku), dan yang bersedia membuat kontrak kerjasama dengan MAP pemilik SDA; 5. Masyarakat Adat Papua (MAP) sudah harus menyelesaikan batas-batas tanah adat antara kampung, sub-suku dan suku dengan kriteria umum seperti disebutkan pada Bagian Pertama no. 7 – L, tentang penyelesaian batas-batas tanah; 6. Pembagian manfaat dari hasil pengelolaan SDA (tambang/mineral), harus dimulai dari hulu ke hilir, artinya harus dibagi mulai dari pemilik tanah dan sumber daya alam sampai dengan kempung-kampung dan suku-suku yang kena dampak lingkungan hidup dan juga untuk kepentingan seluruh MAP di tanah Papua; 7. Manfaat yang wajar diperoleh Masyarakat Adat Papua dari pengolahan sumberdaya alam, yaitu : a. Kompensasi adalah pembayaran yang dilakukan akibat digunakannya sumber daya alam milik masyarakat adat dan dampak negatif yang ditimbulkan; b. Sewa Tanah adalah pembayaran yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat adat pemilik tanah karena tanah tersebut digunakan untuk keperluan pihak luar dengan catatan bahwa apabila pada akhir masa sewa ternyata kualitas tanah telah menurun sehingga masyarakat adat tidak dapat memanfaatkannya lagi untuk keperluan-keperluan sebagaimana pada awal sewa, maka harus diberikan pembayaran tambahan; c.
Royalti adalah pembayaran yang diterima masyarakat adat dari sebagian penerimaan royalty yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai konsekuensi dari pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam wilayah masyarakat adat;
d. Pajak adalah pembayaran yang diterima masyarakat adat dalam bentuk proyek-proyek pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah di wilayah masyarakat adat yang dibayar dari sebagian pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah; e. Saham adalah kepemilikan masyarakat adat pada perusahaan yang memungkinkannya memperoleh sejumlah dana (deviden) secara berkala; f.
Gaji adalah pembayaran yang diterima oleh masyarakat adat yang bekerja di perusahhan tersebut, yang besarnya mengacu pada ketentuan ILO (Organisasi Buruh Internasional);
g. Kontrak Bisnis adalah pembayaran yang diterima oleh masyarakat adat yang mengembangkan hubungan dengan perusahaan, misalnya sebagai pemasok bahan /barang tertentu, jasa tertentu, dan lain-lain; h. Donasi adalah sumbangan yang diberikan oleh perusahaan dan pemerintah. (sumber item 7.a – h : Buku Pokok-pokok Pikiran Tentang Pemberdayaan Ha-hak MAP dalam Eksplitasi SDA, oleh UNIPA, hal.5 Thn 2002).
-8-
Bagian Kelima SERUAN UNTUK PENYELAMATAN HUTAN 1. Hutan adalah salah satu asset yang sangat penting dan mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia; 2. Kita dapat memahami kebenaran pernyataan no.1 di atas bila kita memahami secara sadar fungsi-fungsi hutan berikut ini: a. Hutan berfungsi sebagai gudang penyediaan bahan bangunan; b. Hutan berfungsi sebagai gudang penyediaan bahan makanan, baik nabati maupun hewani; c. Hutan berfungsi sebagai waduk raksasa penampung air dalam jumlah jutaan ton kubik; d. Hutan berfungsi sebagai mesin produksi oksigen, zat yang penting bagi pernapasan manusia, hewan dan tumbuhan itu sendiri; e. Hutan berfungsi sebagai air conditioner (AC) alam untuk memberikan kesejukkan dikala panas; f. Hutan berfungsi sebagai penahan, penyerap, dan pengatur peredaran air hujan yang turun ke atas permukaan tanah; g. Hutan berfungsi mencegah erosi tanah dan banjir; h. Hutan berfungsi sebagai istana tempat hidup hewan liar (marga satwa liar); i. Hutan berfungsi sebagai mesin produksi zat karbon. Zat yang sangat penting bersama oksigen dikeluarkannya secara teratur dalam jumlah yang sangat banyak ke seluruh dunia. Dan sangat berguna sekali untuk menahan sinar ultra violet matahari yang amat-sangat panas, sehingga semua makhluk hidup tidak terpanggang menjadi kering-kerontong dan hangus (mati) karena menipisnya oson (lapisan udara atmosfer) pemanasan bumi dan; j. Hutan berfungsi sebagai apotik hidup raksasa karena menyediakan tumbuhan berkhasiat obat-obatan bagi kesehatan umat manusia dalam jumlah ribuan jenis dan macam bentuk. 3. Oleh Karena fungsi-fungsi hutan dilihat dari manfaatnya bagi keberlangsungan hidup manusia, maka diserukan kepada kita semua : a. Supaya tidak merusak hutan dengan cara apapun, baik penebangan liar (tak beraturan) dan pembakaran hutan; b. Supaya terus memelihara hutan sebagaimana telah diwariskan oleh nenek moyang kita; c. Agar menanam hutan kembali bila hutan telah rusak; d. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan dipadukan dengan iman dan taqwa; e. Memberikan pengetahuan tentang hutan kepada anak-anak agar mereka juga ikut memelihara hutan sejak usia remaja; f. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di tanah Papua harus berdasarkan izin dan kontrak kerjasam dengan masyarakat adat pemilik tanah dan hutan;
-9-
g. Hutan-hutan lindung di setiap suku jangan dialihfungsikan; 4. Untuk penjualan zat karbon (Carbon trade) dari hutan milik kampung, sub-suku, dan suku-suku masyarakat adat Papua harus memenuhi syarat-syarat berikut : a. Bank-bank penjamin perdagangan karbon (carbon trade) harus membuat kontrak perdagangan karbon dengan masyarakat adat pemilik hutan; b. Bank (Bank dunia) dan mekanisme internasional lain sebagai penjamin perdagangan karbon harus membuka cabang di tanah Papua untuk memudahkan akses masyarakat adat dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan karbon; c. Masyarakat adat menerima manfaat berupa : - Pembayaran kompensasi sebagai akibat hutan diproteksi demi kepentingan kebutuhan karbon di seluruh dunia; - Menerima sebagian royalty sebagai akibat dari perdagangan karbon dari hutan milik MAP sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat adat; d. Pehak pemerintah harus memberikan akses kemudahan bagi kontrak kerjasama perdagangan karbon antara masyarakat adat Papua (MAP) dan badan-badan serta mekanisme internasional yang berkompeten dengan perdagangan karbon.
Bagian Keenam PENYELAMATAN KAMPUNG-KAMPUNG TRADISIONAL DI SETIAP SUB-SUKU DAN SUKU-SUKU SE-TANAH PAPUA 1. Sejak nenek moyang kita telah hidup dalam kelompok marga-marga yang ditata dalam sistem kampung tradisional dengan sistem kebudayaan dalam arti luas di dalam suatu wilayah tempat berlangsungnya kehidupan secara turun-temurun; 2. Kampung-kampung tradisional dengan sistem pemerintahan tradisional yang merupakan satu kesatuan kebudayaan juga merupakan salah satu kekayaan intelektual umat manusia di muka bumi ini; 3. Kampung-kampung tradisional merupakan tempat hidup dan berkembangnya orang asli Papua secara marga, sub-suku, dan suku-suku dalam satu-kesatuan budaya di atas Tanah Papua; 4. Oleh karena itu, diserukan kepada semua masyarakat adat Papua supaya: a. Tanah tempat kampung tradisional, dan tanah areal pertanian serta hutan dan sumber daya alam lainnya harus tetap dipelihara sebagai milik MAP; b. Tidak boleh menggeser batas-batas tanah setiap kampung dengan alasan pembangunan kota dan motif lainnya, sebab akan menghancurkan kehidupan orang asli Papua; c. Pembangunan demi kemanusiaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat di kampung-kampung dan disetiap suku; d. Tanah milik masyarakat adat di kampung-kampung tidak boleh dijual-belikan.
-10-
Bagian Ketujuh MASA DEPAN ORANG ASLI PAPUA 1. Masa depan keberlangsungan hak hidup orang asli Papua, Bangsa Papua, Ras Negroid sebagaimana bangsa-bangsa lain di planet bumi ini tergantung pada beberapa kriteria yang sangat prinsipil sebagai berikut: a. Orang asli harus tetap menjadi mayoritas yang ideal dalam jumlah seluruh penduduk di tanah Papua (tidak boleh menjadi minoritas); b. Jumlah kampung-kampung tradisional tetap ada seperti dulu hanya perlu perkembangan dalam pembangunan dengan memggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di berbagai bidang kehidupan yang didasarkan pada iman dan taqwa (IMTAQ) yang sehat serta kuat; c. Sumber daya alam (SDA) tetap menjadi milik masyarakat adat Papua (MAP) yang dibuktikan dengan adanya rekognisasi dan kontrak kerjasama dengan para investor; d. Sistem pemerintahan tradisional harus tetap berlangsung; e. Tanah-tanah milik masyarakat adat setiap keluarga, individu, marga, kampung, sub-suku, dan suku harus tetap ada dalam jumlah areal seperti yang masih ada sekarang ( tahun 2009) ; f. Masyarakat Adat Papua harus tetap memiliki tanah seperti sekarang (Tahun. 2009) dalam jumlah secara mayoritas kepemilikannya dan; g. Orang asli Papua harus bebas bergerak di tanah Papua berdasarkan pada hak azasi manusia (HAM) dan iman kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Jika kriteria yang sangat prinsipil dalam mempertahankan hak hidup seperti tersebut pada bagian ketujuh nomor 1 poin a, b, c, d, e, f dan g . Bagian pertama di atas terjamin, maka masa depan kehidupan orang asli Papua akan cerah, dan sebaliknya jika tidak terjamin , maka masa depan orang asli Papua akan suram atau punah; 3. Oleh karena itu (seperti pada bagian ketujuh nomor 1 point a, b, c, d, e, f dan g) kriteria prinsipil berlangsungnya hak hidup harus diperjuangkan, dipertahankan, dan dipelihara oleh setiap individu, kelompok, marga, kampung, sub-suku, dan suku-suku asli Bangsa Papua agar masa depan tidak suram hilang dan punah.
Bagian Kedelapan PERMASALAHAN DAN SOLUSI/PENYELESAIAN 1. Masalah-masalah yang telah, sedang, dan mungkin akan dihadapi oleh orang asli Papua yang nota bene adalah masyarakat adat Papua (MAP) antara lain : a. Kurang adanya rekognisasi hak milik mutlaknya atas tanah-tanah adat dan sumber daya alam (SDA);
-11-
b. Jumlah jiwa orang asli Papua yang tidak bertambah secara signifikan di bandingkan dengan Papua Neuw Guinea cenderung menjadi minoritas (adanya creeping genicide); c. Hutan-hutan milik setiap kampung, sub-suku,dan suku mulai berkurang secara kwantitas maupun kwalitas; d. Kampung-kampung tradisional di setiap suku mulai tergeser otoritas dan fungsi-fungsinya; e. Pembangunan yang mengabaikan bahkan ingin meniadakan hak-hak dasar masyarakat adat Papua (MAP) di tanah Papua; f. Masalah tersebut pada bagian kedelapan point 1. a, b, c, d dan e di atas dan masalah-masalah lain telah dtulis oleh Lemebaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku “PAPUA ROAD MAP” yaitu : (1) Marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, (2) Kegagalan pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, (3) Kekerasan Negara dimasa lalu, dan (4) Kontradiksi sejarah dan kontruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta (sumber: LIPI, Papua Road MAP, Jakarta, 2008); 2. Solusi dan Penyelesaian a. Apapun solusi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan serangkaian masalah seperti tersebut pada bagian delapan, point 1.a, b, c, d, e dan f di atas harus menjawab pertanyaan berikut ini: “APAKAH ORANG ASLI PAPUA, RAS NEGROID, BANGSA PAPUA YAKIN BAHWA SISTEM HUKUM DAN ATAU ADMINISTRASI MANAJEMEN PEMERINTAH INDONESIA YANG BERLAKU SELAMA INI DI SELURUH TANAH PAPUA TELAH MENJAMIN DAN JUGA AKAN DAPAT MEMBERI JAMINAN HAK HIDUP ORANG ASLI PAPUA DI MASA DEPAN? b. Solusi yang selama ini disuarakan oleh orang asli Papua, bangsa Papua, Ras Negroid terdiri dari dua (2) opsi yaitu : 1. Dialong internasioanl, dan; 2. Referendum, bukan model act of free choise seperti pada tahun 1969
Bagian Kesembilan SERUAN PENUTUP 1. Seruan ini ditujukan kepada semua orang Papua, Bangsa Papua, Ras Negroid baik secara individu, rumah tangga/keluarga, marga, sub-suku, suku di bawah koordinasi setiap tingkatan Dewan Adat Papua (DAP), yaitu Pimpinan Dewan Adat Kampung, Dewan Adat Suku, Dewan Adat Daerah, dan koordinator Dwan Adat Papua dan perwakilan Dewan Adat di Asia dan Internasional; 2. Ditujukan juga kepada semua pihak yang berjuang dan yang berkompeten dengan penegakkan hak azasi manusia (HAM); 3. Bila masyarakat Adat di setiap suku, sub-suku, dan kampung-kampung mendapat hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) dalam mempertahankan hak-hak dasar berdasarkan seruan umum ini harap supaya : -12-
a. Menyesal, bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan dalam doa (puasa) dan ratapan untuk negari Papua (serahkan pada Tuhan); b. Melapor secara kronologis kepada DAP dan pihak-pihak lain di dalam maupun di luar negeri yang peduli tentang HAM di tanah Papua dan; c. Harap supaya tetap berjuang secara damai, demokratis, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dalam mempertahankan hak hidup orang asli Papua sebagai ciptaan Tuhan; d. Andalkan kuasa dan hikmat Tuhan dalam perjuangan menegakkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua (MAP); 4. Seruan ini juga segera disosialisasikan kepada seluruh lapisan Masyarakat Adat Papua (MAP) secara rutin dan berkala. Demikianlah seruan Ketua Umum Dewan Adat Papua ini, dibuat dan dikeluarkan sebagai pedoman kerja bagi para Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) di 7 (tujuh) wilayah Dewan Adat Papua (DAP) yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dikeluarkan.
Dikeluarkan di Pada Tanggal
: Jayapura/Port Numbay : 13 September 2009
-13-
