MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA KEPUTUSANBERSAMA JAKSAAGUNGMUDATINDAKPIDANAKHUSUS KEPALABADANRESERSEKRIMINALPOLRI DEPUTIKEPALABPKPBIDANGINVESTlGASI NOMOR : KEP-006/F/Fjp/09/2009 NO.POL : B/2171JIXl2009 NOMOR : KEP-1165/D6/2009 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN KERJASAMADALAMPENANGANAN KASUSPENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGANNEGARAYANGBERINDIKASITlNDAKPIDANAKORUPSI TERMASUKDANANONBUDGETER JAKSAAGUNGMUDATlNDAKPIDANAKHUSUS,KEPALABADANRESERSE KRIMINALPOLRI,DANDEPUTIKEPALABPKPBIDANGINVESTlGASI, Menimbang: bahwa dalam rangka meninda~lanjuti No~a.Kesepahaman anta~a Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republlk Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Nomor: KEP109/A/JA/09/2007, NO. POL: B-2718I1X/2007, dan Nomor: KEP1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penangana~ K~su~ Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter, yang difasilitasi oleh Wakil Presiden RI, dipandang perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan; Mengingat 1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 2. Keputusan Presiden RI Nomor: 24/M Tahun 2008 tanggal 11 April 2008. 3. Keputusan Presiden RI Nomor: 70/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni2006. 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: SKEP/424/X/2008 tanggal1 0 Oktober 2008. 5. Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A1JAl09/2007, NO. POL: B-2718I1X/2007, dan Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter;
114
KEDUA
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 11, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersamaini. Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan pedoman dalam penanganan masalah/kasus/perkara di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan penanganan masalah, kasus, atau perkara dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Instansi Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Forum Komunikasi Instansi seperti tersebut pada diktum KETIGA diselenggarakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Prioritas kerja forum komunikasi instansi adalah penanganan masalahl kasus/perkara dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang memiliki nilai strategis, material dan signifikan terhadap program atau kegiatan yang berskala nasional, lintas sektoral, regional yang menjadi atensi pimpinan. Dalam setiap penanganan masalah/kasus/perkara, Kepala BPKP memberikan rekomendasi kepada Instansi Pemerintah terkait untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur sebagai upaya pencegahan agar masalah/kasus/perkara yang sama tidak terjadi kembali.
KETIGA
KEEMPAT KELlMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN:
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diktum KELlMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
',,:
."
Ditetapkan di Jakarta tanggal, 12 September 2009
'\
TI;:PIOTHUSUS JAKSA AGUN'MUDA
'i,.~
"
'""
MAR~~
EFFENDY .'\.
~.••... 115
lampiran I NOM OR : KEP - 006.1F/Fjp/09/2009 NO. POl: B/2171/1X/2009 NOMOR : KEP - 1165/D6/2009 PENJElASAN
UMUM
1. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan: a. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan ke dudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. b. Dana Nonbudgeter adalah semua dana yang diperoleh dan/atau dikelola secara menyimpang dari sistem keuangan negara. c. Instansi adalah Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POlRI), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). d. Koordinasi adalah suatu forum komunikasi instansi dalam rangka kerjasama untuk melakukan penanganan masalah, kasus atau perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, termasuk dana nonbudgeter. e. Forum Komunikasi Instansi adalah sarana untuk koordinasi dalam penanganan masalah/kasus/perkara, yang dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. f.
Pimpinan Forum Komunikasi Instansi adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala BPKP.
g. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi adalah para penanggung jawab forum komunikasi instansi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. h. Tim Gabungan adalah tim yang dibentuk oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi untuk menangani satu masalah/kasus/perkara. i.
Sekretariat Forum Komunikasi Instansi adalah organ yang menyelenggarakan fungsi dukungan administrasi, anggaran keuangan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan koordinasi, monitonnqdan evaluasi pelaksanaan Forum Komunikasi lnstansi Tingkat Pusat.
j,
Sumber informasi adalah instansi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat yang memberikan informasi sesuai dengan jenis masalah/kasus/perkara sebagaimana dimaksud dalam diktum KELlMA Surat Keputusan Bersama ini.
116
k. Masalah, kasus atau perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi termasuk dana non budgeter selanjutnya disebut masalah/kasus/perkara. I.
Masalah adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan (deviasi) antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintahan dan atau pembangunan.
m. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintahan dan atau pembangunan, n. Perkara adalah penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi. 2. Untuk kelancaran koordinasi pelaksanaan forum komunikasi instansi diselenggarakan Sekretariat Forum Komunikasi Instansi dan Tim Gabungan. 3. Sekretariat Forum Komunikasi Instansi dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 4. Personil unsurtim gabungan ditetapkan oleh masing-masing Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 5. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi mempunyai fungsi pengendalian dan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Instansi, di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 6. Pelaporan pelaksanaan Forum Komunikasi Instansi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi, provinsi ke tingkat pusat. 7. Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat pusat. 8. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Instansi di tingkat kabupaten/kota kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi. 9. Untuk rnenentukan prioritas penanganan masalah/kasus/perkara dalam penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang memiliki nilai strategis, material dan signifikan terhadap program atau kegiatan yang berskala nasional, lintas sektoral, regional yang menjadi atensi pimpinan ditetapkan sesuai dengan pertitnbangan Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat pusat atau daerah.
117
lampiran11 NOMOR : KEP c 006/F/Fjp/09/2009 NO. POl: B /2171/1X/2009 NOMOR : KEP - 1165/06/2009
I. Uraian Tugas Pelaksana Forum Komunikasi Instansi 1. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi terdiri dari JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai Ketua Pelaksana, Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI sebagai Wakil Ketua Pelaksana 1, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Wakil Ketua Pelaksana 2. bertanggung
jawab
kepada
3. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi bertugas: 1) memberikan arahan dan kebijakan kasus/perkara;
teknis penanganan
masalah/
2) melakukan pengendalian dan koordinasi percepatan penanganan masalah, kasus, atau perkara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing; 3) membuat keputusan kasus/perkara.
bersama
atas
5) melaporkan kegiatan kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi secara berkala sekali dalam sebulan; 6) memberikan dukungan anggaran keuangan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pelaksanaan Forum Komunikasi Instansi Tingkat Pusat;
URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA DI TINGKAT PUSAT
2. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi Pimpinan Forum Komunikasi Instansi.
4) mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan hasil kegiatan Tim Gabungan;
penanganan
masalah/
7) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Nota
3. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Forum Komunikasi Instansi dibantu oleh personil yang berasal dari instansi Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP. Ill. Uraian Tugas Tim Gabungan 1. Tim Gabungan terdiri dari personil Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP yang memenuhi syarat kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Gabungan. 2. Tim GabLingan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 3. Tim Gabungan bertugas: 1) menangani satu masalah/kasus/perkara Pelaksana Forum Komunikasi Instansi.
yang
ditugaskan
oleh
2) menyelenggarakan gelar masalah/kasus/perkara.
4) melaporkan kegiatan Forum Komunikasi Instansi kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan. 4. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dapat menunjuk pejabat di lingkungan instansi masing-masing sebagai pelaksana harian Forum Komunikasi Instansi. 11. Uraian Tugas Sekretariat Forum Komunikasi Instansi: 1. Sekretariat Forum Komunikasi Instansi adalah Kedeputian Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan c.q. Biro Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat yang didukung oleh unsur dari Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP. 2. Sekretariat Forum Komunikasi Instansi bertugas: 1) menerima informasi dari sumber informasi; 2) mendistribusikan informasi kepada masing-masing instansi; 3) memproses, mengolah dan menelaah informasi dari sumber informasi; 118
3) melaporkan hasil penanganan satu masalah/kasus/perkara kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi secara berkala selama dalam penyelesaian penugasan. IV. Mekanisme Kerja 1. Penanganan dan Tukar Menukar Informasi 1) Sumber informasi berasal dari instansi penyidik, instansi pemerintah (instansi pemerintah pusat dan daerah, BHMN/BUMN/BUMD/BLU dan badan lainnya dalam hal pemerintah memiliki kepentingan) dan masyarakat. 2) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi mendokumentasikan setiap informasi yang masuk. 3) Sekretariat Forum Komunikasi informasi kepada tiga instansi.
Instansi
menerima dan
mendistribusikan
berkas
4) Informasi yang sudah ditelaah dipaparkan dalam Forum Komunikasi Instansi untuk menentukan apakah suatu informasi merupakan 119
masalah/kasus/perkara Komunikasi Instansi.
atau
diarsipkan
pada
Sekretariat
Forum
5) Keputusan Forum Komunikasi Instansi terhadap suatu informasi apakah merupakan masalah/kasus/perkara ditetapkan secara bersama oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan suatu informasi sebagai masalah/kasus/perkara, maka diputuskan oleh pimpinan masing-masing instansi secara berjenjang. 6) Setiap instansi dapat memberikan dan atau mengakses informasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi serta bersifat rahasia melalui Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 7) Tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada butir 5 dapat dilakukan sesuai kebutuhan. 2. Penanganan Masalah 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan Surat tugas untuk penanganan masalah yang akan dilaksanakan Tim Gabungan. 2) Tim Gabungan menindaklanjuti penanganan masalah dengan melakukan audit atau reviu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing. 3) Dalam melaksanakan audit atau reviu, Tim menggunakan bantuan ahli teknis lainnya.
Gabungan
dapat
4) Sebelum laporan hasil audit atau reviu diterbitkan, Tim Gabungan melaksanakan pemaparan hasil audit atau reviu pad a Forum Komunikasi Instansi. 5) Atas pemaparan hasil audit atau reviu tersebut dibuat Risalah Pemaparan Hasil Audit atau Reviu yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 6) Risalah Pemaparan Hasil Audit atau Reviu diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 7) Laporan Hasil Audit atau Reviu dikirimkan ke pihak yanq meminta dilakukannya audit atau reviu dengan tembusan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 3. Penanganan Kasus 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan Surat tugas untuk penanganan kasus yang akan dilaksanakan Tim Gabungan.
120
2) Tim Gabungan menindaklanjuti penanganan kasus dengan melakukan audit investigatif dan penyelidikan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing. 3) Dalam melaksanakan penanganan kasus, Tim Gabungan menggunakan bantuan ahli teknis lainnya.
dapat
4) Sebelum menerbitkan laporan hasil audit investigatif dan laporan hasil penyelidikan, Tim Gabungan memaparkan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan pada Forum Komunikasi Instansi. 5) Dalam hal Forum Komunikasi Instansi memutuskan bahwa hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, maka proses akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. 6) Atas pemaparan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan tersebut dibuat Risalah Pemaparan yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 7) Risalah Pemaparan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 8) Laporan Hasil Audit Investigatif dan Hasil Penyelidikan dikirimkan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 4. Penanganan Perkara 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan Surat tugas untuk penanganan perkara yang akan dilaksanakan Tim Gabungan, 2) Tim Gabungan berdasarkan keputusan Forum Komunikasi Instansi melaksanakan penyidikan sesuai kewenangan masing-masing. 3) Dalam hal selama penyidikan ditemukan adanya bukti baru yang mempengaruhi nilai kerugian keuangan negara seperti termuat dalam LHAI, maka Tim Penyidik dapat meminta Tim Gabungan dari BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN). 4) Auditor BPKP yang ditugaskan sebagai ahli untuk menghitung kerugian keuangan negara dan atau pemberi keterangan ahli pada saat penyidikan dan sidang di pengadilan harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan. 5) Tim Gabungan memaparkan Komunikasi Instansi.
hasil
penyidikan
kepada
Forum
6) Atas pemaparan hasil penyidikan tersebut dibuat Risalah Pemaparan yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 7) Risalah Pemaparan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi.
121
8) Dalam hal Forum Komunikasi Instansi memutuskan bahwa hasil penyidikan telah lengkap secara hukum, maka proses akan dilanjutkan dengan tindakan penuntutan, 9) Kepala BPKP memberikan rekomendasi kepada atasan langsung lnstansi pemerintah terkait untuk melaksanakan perbaikan terhadap sistem dan prosedur sebagai upaya pencegahan agar masalah/ kasus/perkara yang sama tidak terjadi kembali. 5. Koordinasi 1) Rapat koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. 2) Materi rapat koordinasi adalah pembahasan rnenqenai implementasi dan hambatan pelaksanaan kerja sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalarn penanganan masalah/kasus/perkara, rnaka diputuskan oleh pimpinan masing-masing Instansi secara berjenjang. 3) Rapat koordinasi dihadiri oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dan Tim Gabungan yang masih dalam penugasan serta dapat dihadiri oleh Pimpinan Forum Komunikasi Instansi.
kabupaten/kota. 3) Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dalam melaksanakan monitoring secara khusus seperti tersebut pada butir 2) dapat diiaksanakan dengan menugaskan tim monitoring. 4) Tim monitoring sebagaimana tersebut pada butir 3) melaporkan hasil monitoring yang dilakukan kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 5) Setiap akhir tahun anggaran Pelaksana Forum Komunikasi Instansi melakukan monitoring secara menyeluruh atas kegiatan Forum Komunikasi Instansi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi. 6) Untuk melaksanakan butir 5) tersebut, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi menugaskan Tim Monitoring Kinerja Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi.
4) Sekretariat Forum Komunikasi mendokumentasikan hasil rapat koordinasi dan melaporkannya secara tertulis kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi, dengan tembusan kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi. 6. Pelaporan 1) Tim Gabungan secara berkala membuat penanganan informasi.
laporan perkembangan
2) Laporan dikirimkan kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dengan tembusan kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi dan Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 3) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi secara berkala melaporkan kegiatan forum komunikasi kepada Pimpinan Forum Komunikasi lnstansi. 4) Pimpinan Forum Komunikasi Instansi secara berkala melaporkan hasil Forum Komunikasi Instansi kepada Presiden dan Wakil Presiden. 7. Monitoring 1) Pelaksana Forum Komunikasi Instansi harus melaksanakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan penanganan rnasalah/ kasus/perkara. 2) Selain melaksanakan monitoring secara berkelanjutan tersebut, secara berkala Pelaksana Forum Komunikasi Instansi melaksanakan monitoring secara khusus terhadap pelaksanaan penanganan masalah/kasus/perkara yang dilakukan di tingkat provinsi dan 122
123
lampiranIII NOMOR : KEp· 006/F/Fjp/09/2009 NO. POl: B 12171/1X12009 NOMOR : KEP . 165/D6/2009 URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA DI TINGKAT PROVINSI I.
7) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Uraian Tugas Pelaksana Forum Komunikasi Instansi 1. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Ketua Pelaksana, Kepala Kepolisian Daerah sebagai Wakil Ketua Pelaksana 1, dan Kepala Perwakilan BPKP sebagai Wakil Ketua Pelaksana 2. 2. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi Pimpinan Forum Komunikasi Instansi.
bertanggung
jawab
kepada
3. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi bertugas: 1) memberikan arahan dan kebijakan teknis penanganan masalah, kasus, atau perkara; 2) melakukan pengendalian dan koordinasi percepatan penanganan rnasalah, kasus, atau perkara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing; 3) membuat keputusan bersama atas penanganan masalah, kasus, atau perkara. 4) melaporkan kegiatan Forum Komunikasi Instansi kepada Pirnpinan Forum Komunikasi Instansi secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan. 4. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dapat menunjuk pejabat di lingkungan instansi masing-masing sebagai pelaksana harian Forum Komunikasi Instansi.
11. Uraian Tugas Sekretariat Forum Komunikasi Instansi: 1. Sekretariat Forum Komunikasi Instansi adalah Perwakilan BPKP. 2. Sekretariat Forum Komunikasi Instansi bertugas: 1) menerima informasi dari sumber informasi; 2) mendistribusikan informasi keoaca masing-masing instansi; 3) mernproses, mengolah dan menelaah informasi dari sumber informasi; 4) mengadministrasikan dan mendistribusikan laporan hasil kegiatan Tim Gabungan; 5) melaporkan kegiatan kepada Pimpinan Forum Komunikasi instansi secara berkala sekali dalam sebulan; 124
6) melakukan koordinasi dengan Sekretariat Forum Komunikasi Instansi di tingkat pusat dalam rangka penyediaan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; Nota
3. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Forum Komunikasi instansi dibantu oleh personil yang berasal dari instansi Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRI. 4. Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi juga merangkap sebagai Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat kabupaten/kota. 5. Dalam hal informasi yang diterima berkaitan dengan masalahl kasus/perkara yang terjadi di kabupaten/kota, maka Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi menyampaikan informasi tersebut kepada Tim Gabungan tingkat kabupaten/kota untuk proses penanganannya. Ill. Uraian Tugas Tim Gabungan
1. Tim Gabungan terdiri dari personil Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, dan Perwakilan BPKP yang memenuhi syarat kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Gabungan. 2. Tim Gabungan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan masing-masing Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi. 3. Tim Gabungan bertugas: 1) menangani satu masalah/kasus/perkara Pelaksana Forum Komunikasi Instansi.
yang
ditugaskan
oleh
2) menyelenggarakan gelar masalah/kasus/perkara. 3) melaporkan hasil penanganan satu masalah/kasus/perkara kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi secara berkala selama dalam penyelesaian penugasan. IV. Mekanisme Kerja 1. Penanganan dan Tukar Menukar Informasi 1) Sumber informasi berasal dari instansi penyidik, instansi pemerintah (instansi pemerintah pusat dan daerah, BHMN/BUMN/BUMD/BLU dan badan lainnya dalam hal pemerintah memiliki kepentingan) dan masyarakat. 2) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi menerima dan mendokumentasikan setiap informasi yang masuk. 125
3) Sekretariat Forum Komunikasi informasi kepada tiga instansi.
Instansi
mendistribusilkan
berkas
4) Informasi yang sudah ditelah dipaparkan dalam Forum Komunikasi Instansi untuk menentukan apakah suatu informasi merupakan masalah/kasus/perkara, atau diarsipkan pada Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 5) Keputusan Forum Komunikasi Instansi terhadap suatu informasi apakah merupakan masalah/kasus/perkara ditetapkan secara bersama oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi Provinsi. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan suatu informasi sebagai masalah/kasus/perkara, maka diputuskan oleh pimpinan masingmasing instansi secara berjenjang. 6) Setiap instansi dapat memberikan dan atau mengakses informasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi serta bersifat rahasia melalui Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 7) Tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada butir 5 dapat dilakukan sesuai kebutuhan. 2. Penanganan Masalah 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi instansi sesuai kewenangannya menerbitkan surat tugas untuk penanganan masalah yang akan dilaksanakan Tim Gabungan. 2) Tim Gabungan menindaklanjuti penanganan masalah dengan melakukan audit atau reviu sesuai dengantugas, fungsi dan peran masing-masing. 3) Dalam melaksanakan audit atau reviu, menggunakan bantuan ahli teknis lainnya.
Tim
Gabungan
dapat
4) Sebelum laporan hasil audit atau reviu diterbitkan, Tim Gabungan melaksanakan pemaparan hasil audit atau reviu pada Forum Komunikasi Instansi. 5) Atas pemaparan hasil audit atau reviu tersebut dibuat Risalah Pemaparan Hasil Audit atau Reviu yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 6) Risalah Pemaparan Hasil Audit atau Reviu diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 7) Laporan Hasil Audit atau Reviu dikirirnkan ke pihak yang meminta dilakukannya audit atau reviu dengan tembusan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 3. Penanganan Kasus
126
1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan surat tugas untuk penanganan kasus yang akan dilaksanakan Tim Gabungan. 2) Tim Gabungan menindaklanjuti penanganan kasus dengan melakukan audit investigatif dan penyelidikan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing. 3) Dalam melaksanakan penanganan kasus, Tim Gabungan menggunakan bantuan ahli teknis lainnya.
dapat
4) Sebelum menerbitkan laporan hasil audit investigatif dan laporan hasil penyelidikan, Tim Gabungan memapatkan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan pada Forum Komunikasi Instansi. 5) Dalam hal Forum Komunikasi Instansi memutuskan bahwa hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, maka proses akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. 6) Atas pemaparan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan tersebut dibuat Risalah Pemaparan yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 7) Risalah Pemaparan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 8) Laporan Hasil Audit Investigatif dan Hasil penyelidikan dikirimkan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 4. Penanganan Perkara 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan surat tugas untuk penanganan perkara yang akan dilaksanakan Tim Gabungan. 2) Tim Gabungan berdasarkan keputusan Forum Komunikasi Instansi melaksanakan penyidikan sesuai kewenangan masing-masing. 3) Dalam hal selama penyidikan ditemukan adanya bukti baru yang mempengaruhi nilai kerugian keuangan negara seperti termuat dalam LHAI, maka Tim Penyidik dapat rneminta Tim Gabungan dari BPKP untuk melakukan penghitungan keruqian keuangan negara (PKKN). 4) Auditor BPKP yang ditugaskan sebagai ahli untuk manghitung, kerugian keuangan negara dan atau pemberi keterangan ahli pada saat penyidikan dan sidang di pengadilan harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan. 5) Tim Gabungan memaparkan Komunikasi Instansi.
127
hasil
penyidikan
kepada
Forum
I
6) Atas pemaparan hasil penyidikan tersebut dibuat Risalah Pemaparan yang ditandatangani oleh peserta pemaparan.
pemantauan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan penanganan masalah/kasus/perkara.
7) Risalah Pemaparan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi.
2) Selain melaksanakan monitoring secara berkelanjutan tersebut, secara berkala Pelaksana Forum Komunikasi Instansi melaksanakan monitoring secara khusus terhadap pelaksanaan penanganan masalah/kasus/perkara yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota.
8) Dalam hal Forum Komunikasi Instansi memutuskan bahwa hasil penyidikan telah lengkap secara hukum, maka proses akan dilanjutkan dengan tindakan penuntutan. 9) Kepala BPKP memberikan rekomendasi kepada atasan langsung instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan perbaikan terhadap sistem dan prosedur sebagai upaya pencegahan agar masalahl kasus/perkara yang sama tidak terjadi kembali. 5. Koordinasi 1) Rapat koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali. 2) Materi rapat koordinasi adalah pembahasan mengenai implementasi dan hambatan pelaksanaan kerja sama. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penanganan masalah/kasus/perkara, maka diputuskan oleh pimpinan masing-masing instansi secara berjenjang. 3) Rapat koordinasi dihadiri oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dan Tim Gabungan yang masih dalam penugasan serta dapat dihadiri oleh Forum Komunikasi Instansi tingkat pusat.
3) Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dalam melaksanakan monitoring secara khusus seperti tersebut pada butir 2) dapat dilaksanakan dengan menugaskan tim monitoring. 4) Tim monitoring sebagaimana tersebut pada butir 3) melaporkan hasil monitoring yang dilakukan kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 5) Setiap akhir tahun anggaran Pelaksana Forum Komunikasi Instansi melakukan monitoring secara menyeluruh atas kegiatan Forum Komunikasi Instansi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi di tingkat pusat. 6) Untuk melaksanakan butir 5) tersebut, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi menugaskan Tim Monitoring Kinerja Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi.
4) Sekretariat Forum Komunikasi mendokumentasikan hasil rapat koordinasi dan melaporkannya secara tertulis kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi, dengan tembusan kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi tingkat pusat. 6. Pelaporan 1) Tim Gabungan menyampaikan laporan perkembangan penanganan informasi kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dengan tembusan kepada Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 2) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi secara berkala melaporkan kegiatan forum komunikasi kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 3) Pelaksana Forum Komunikasi Instansi secara berkala melaporkan hasil Forum Komunikasi Instansi kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi tingkat pusat.
7. Monitoring 1) Pelaksana
Forum
Komunikasi
128
Instansi
harus
melaksanakan
129
Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. Lampiran IV NOMOR : KEP - 006/F/Fjp/09/2009 NO. PO L: B 12171/1X/2009 NOMOR : KEP-1165/D6/2009
Ill. Mekanisme Kerja 1. Penanganan dan Tukar Menukar Informasi
Uraian Tugas Pelaksana Forum Komunikasi Instansi 1. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Ketua Pelaksana, Kepala Kepolisian Wilayah atau Kepolisian Resor sebagai Wakil Ketua Pel~ksa.na 1, d~n Kepala Perwakilan BPKP c.q. Kepala Bidang lnvestiqasi Perwakllan BPKP sebagai Wakil Ketua Pelaksana 2. 2. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi Pimpinan Forum Komunikasi Instansi,
bertanggung
jawab
kepada
3. Pelaksana Forum Komunikasi Instansi bertugas: 1) Menyampaikan informasi dan rencana penugas.an .masalahl kasus/perkara kepada Sekretariat Forum Kcrnunikasi Instansi tingkat provinsi. 2) Memberikan arahan dan kebijakan kasus, atau perkara;
teknis penanganan
rnasalah,
3) Melakukan pengendalian dan koordinasi percepatan penanganan masalah, kasus atau perkara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing; 4) Membuat keputusan bersama atas penanganan atau perkara.
masalah, kasus,
5) Melaporkan kegiatan Forum Komunikasi Instansi kepada Pelaksan~ Forum Komunikasi Instansi Tingkat Provinsi secara berkala sekali dalam sebulan. 11. Uraian Tugas Tim Gabungan 1. Tim Gabungan terdiri dari personil Kejaksaan Negeri, Kepolisian Wilayah atau Resor, dan Perwakilan BPKP yang me.menuhl syarat kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tirn Gabungan. 2. Tim Gabungan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan masing Pelaksana Forum Komunikasi Instansi.
masing-
3. Tim Gabungan bertugas: 1) menangani
satu
masalah/kasus/perkara
gelar masalah/kasus/perkara.
3) melaporkan hasil penanganan satu masalah/kasus/perkara kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi secara berkala selama dalam penyelesaian penugasan.
URAIAN TUGAS DAN MEKANISME KERJA TINGKAT KABUPATEN/KOTA I.
2) menyelenggarakan
yang
ditugaskan
oleh
1) Sumber informasi berasal dari instansi penyidik, instansi pemerintah (instansi pemerintah pusat dan daerah, BHMN/BUMN/BUMD/BLU dan badan lainnya dalam hal pemerintah memiliki kepentingan) dan masyarakat. 2) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi Kabupaten/Kota oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi Provinsi
dirangkap
3) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi Kabupaten/Kota dan mendokumeritasikan setiap informasi yang masuk.
menerima
4) Sekretariat Forum Komunikasi Instansi Kabupaten/Kota mendistribusikan berkas informasi kepada tiga instansi. 5) Informasi yang sudah ditelaah dipaparkan dalam Forum Komunikasi Instansi untuk menentukan apakah suatu informasi merupakan masalah/kasus/perkara, atau diarsipkan pad a Sekretariat Forum Komunikasi Instansi. 6) Keputusan Forum Komunikasi Instansi terhadap suatu informasi apakah merupakan masalah/kasus/perkara ditetapkan secara bersama oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi Kabupaten/Kota. Dalam hal terdapat perbedaan dalam penentuan suatu informasi sebagai masalah/kasus/perkara, maka diputuskan oleh pimpinan masing-masing instansi secara berjenjang. 7) Setiap instansi dapat memberikan dan atau mengakses informasi secara tertulis dan ditandatangani oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi Serta bersifat rahasia melalui Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi. 8) Tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada butir 5 dapat dilakukan sesuai kebutuhan. 2. Penanganan Masalah 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya rnenerbitkan Surat tugas untuk penanganan masalah yang akan 131
130
dilaksanakan Tim Gabungan.
7) Risalah Pemaparan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan dikirimkan untuk diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi.
2) Tim Gabungan menindaklanjuti penanganan masalah dengan melakukan audit atau reviu sesuai dengan tug as, fungsi dan peran masing-masing. 3) Dalam melaksanakan audit atau reviu, Tim menggunakan bantuan ahli teknis lainnya.
Gabungan
8) Laporan Hasil Audit Investigatif dan Hasil penyelidikan dikirimkan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi.
dapat
4. Penanganan Perkara
4) Sebelum laporan hasil audit atau reviu diterbitkan, Tim Gabungan melaksanakan pemaparan hasil audit atau reviu pad a Forum Komunikasi Instansi.
1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan surat tugas untuk penanganan perkara yang akan dilaksanakan TimGabungan.
5) Atas pemaparan hasil audit atau reviu tersebut dibuat Risalah pemaparan Hasil Audit atau Reviu yang ditandatangani oleh peserta pemaparan.
2) Sebelum laporan hasil audit atau reviu diterbitkan, Tim Gabungan melaksanakan pemaparan hasil audit atau reviu pad a Forum Komunikasi Instansi.
6) Risalah Pemaparan Hasil Audit atau Reviu dikirim untuk diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi. 7) Laporan Hasil Audit atau Reviu dikirimkan ke pihak yang meminta dilakukannya audit atau reviu dengan tembusan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 3. Penanganan Kasus 1) Berdasarkan hasil keputusan Forum Komunikasi Instansi, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan surat tug as untuk penanganan kasus yang akan dilaksanakan Tim Gabungan. 2) Tim Gabungan menindaklanjuti penanganan kasus dengan melakukan audit investigatif dan penyelidikan sesuai dengan tug as, fungsi dan peran masing-masing. 3) Dalam melaksanakan penanganan kasus, Tim Gabungan menggunakan bantuan ahli teknis lainnya.
dapat
4) Sebelum menerbitkan laporan hasil audit investigatif dan laporan hasil penyelidikan, Tim Gabungan memaparkan hasil audit investigatifdan hasil penyelidikan pada Forum Komunikasi Instansi. 5) Dalam hal Forum Komunikasi Instansi memutuskan bahwa hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi, maka proses akan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. 6) Atas pemaparan hasil audit investigatif dan hasil penyelidikan tersebut dibuat Risalah Pemaparan yang ditandatangani oleh peserta pemaparan.
132
,,
3) Atas pemaparan hasil audit atau reviu tersebut dibuat Risalah pemaparan Hasil Audit atau Reviu yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 4) Risalah Pemaparan Hasil Audit atau Reviu dikirim untuk diarsipkan oleh Sekretariat Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi. 5) Laporan Hasil Audit atau Reviu dikirimkan ke pihak yang meminta dilakukannya audit atau reviu dengan tembusan ke Pelaksana Forum Komunikasi Instansi. 6) Atas pemaparan hasil penyidikan tersebut dibuat Pemaparan yang ditandatangani oleh peserta pemaparan. 7) Risalah Pemaparan dikirimkan untuk diarsipkan Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi.
Risalah
oleh Sekretariat
8) Dalam hal Forum Komunikasi Instansi memutuskan bahwa hasil penyidikan telah lengkap secara hukum, maka proses akan dilanjutkan dengan tindakan penuntutan. 9) Kepala BPKP memberikan rekomendasi kepada atasan langsung instansi pemerintah terkait untuk melaksanakan perbaikan terhadap sistem dan prosedur sebagai upaya pencegahan agar masalah/kasus/perkara yang sama tidak terjadi kembali. 5. Koordinasi 1) Rapat koordinasi sekali.
dilakukan
sekurang-kurangnya
2 (dua) bulan
2) Materi rapat koordinasi adalah pembahasan mengenai implementasi dan hambatan pelaksanaan kerja sama. Dalam hal terdapat
133
perbedaan diputuskan berjenjang.
dalam penanganan masalah/kasus/perkara, oleh pimpinan masing-masing instansi
maka secara
3) Rapat koordinasi dihadiri oleh Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dan Tim Gabungan yang masih dalam penugasan serta dapat dihadiri oleh Forum Komunikasi Instansi tingkat provinsi/pusat. 6. Pelaporan 1) Tim Gabungan menyampaikan laporan perkembangan penanganan informasi kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi dengan tembusan kepada Sekretariat Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi. 2) Sekretariat Forum Komunikasi di tingkat kabupaten/kota kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di kabupaten/kota terkait. 3) Pelaksana Forum Komunikasi Instansi melalui Sekretariat Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi secara berkala melaporkan hasil Forum Komunikasi Instansi kepada Pelaksana Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi. 7. Monitoring 1) Pelaksana Forum Komunikasi Instansi harus pemantauan secara berkelanjutan terhadap penanganan masalah/kasus/perkara.
melaksanakan pelaksanaan
2) Setiap akhir tahun anggaran Pelaksana Forum Komunikasi Instansi melakukan monitoring secara menyeluruh atas kegiatan Forum Komunikasi Instansi dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Forum Komunikasi Instansi di tingkat provinsi dan tingkat pusat. 3) Untuk melaksanakan butir 2 tersebut, Pelaksana Forum Komunikasi Instansi menugaskan Tim Monitoring Kinerja Forum Komunikasi Instansi di tingkat kabupaten/kota.
134
