KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ 47+ Nllll2O14/BNN TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA BNN KEPADA KEPALA BIRO UMUM, KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA BALAI BESAR/ KEPALA BALAI DAN KEPALA BNNP SERTA KEPALA BNNK/ KOTA UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BNN MENGUSULKAN DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN BNN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Kepala
BNN selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BNN, dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerjal Kepala Balai Besar/ Kepala Balai dan para Kepala BNNP
serta Kepala BNNI( Kota untuk
mengusulkan dan menandatangani keputusan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN di Lingkungan BNN, guna tertib administrasi perlu menetapkan Keputusan.
Mengingat
: 1. 2. 3.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun 2004
tentang
Perbendaharaan Negara ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan...
2
4
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.0612007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.0612012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; 7. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 8. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
Memperhatikan
: 1.
Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor: 218tKM.612013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri
2.
Keuangan. Pertimbangan dan saran Staf BNN.
MEMUTUSKAN Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA BNN KEPADA KEPALA BIRO UMUM, KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA BALAI BESAR/ KEPALA BALAI DAN PARA KEPALA BNNP SERTA KEPALA BNNK/ KOTA UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BNN MENGUSULKAN DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MtLtK NEGARA (BMN) Dl LINGKUNGAN BNN.
KESATU...
KESATU
Melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan KerjalKepala Balai Besar/ Kepala Balai dan para Kepala BNNP serta Kepala BNNl( Kota untuk dan atas nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani Keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan BNN kepada Menteri Keuangan u.p Dirjen Kekayaan Negara atau Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat atau KPKNL setempat dan menandatangani Keputusan Kepala BNN tentang Penetapan
Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN di lingkungan BNN. (sebagaimana dalam lampiran) KEDUA
Setiap usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN BNN kepada Menteri Keuangan u.p. Dirjen Kekayaan Negara atau Kepala Kantor Wilayah DJKN setempat atau Kepala KPKNL setempat, agar tembusannya disampaikan kepada Kepala BNN beserta kelengkapan persyaratan ad min istrasinya.
KETIGA
Untuk kegiatan di tingkat Satker BNN Pusat, usulan penetapan
status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan
dan
pemindahtanganan BMN di lingkungan BNN dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum atas nama Kepala BNN. KEEMPAT
Untuk BMN di lingkungan BNN berupa infrastruktur telekomunikasi BNN, sebagai salah satu persyaratan usulan pemanfaatan dengan cara sewa, agar diajukan kepada
Kapuslitdatin
BNN untuk mendapat persetujuan
dari
Kapuslitdatin BNN atas nama Kepala BNN. KELIMA
Melaporkan setiap
3 (tiga) bulan sekali kegiatan penetapan
status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,
dan
pemindahtanganan BMN di lingkungan BNN kepada Kepala BNN dilampiri rekapitulasi hasil pelaksanaannya.
KEENAM...
4
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan:
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Utama BNN 2. lnspektur Utama BNN 3. Para Deputi BNN 4. Kapus Litdatin BNN 5. Kepala BNNP 6. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN 7. Ka Balai BNN 8. Kepala BNNI(Kota
Dikeluarkandi: Jakarta Pada tanggal : L4 Agustus 2014 Kepala Badan Narkotika Nasional
IAMPIR$,N" KEFVrusAN KEPALA qNN
NOMOR
TANGGAL ":
KEP1 4v1
'L9
A/I1L/281_4iBNN
AGUqTIJS-2O14
DAFTAR WEWENANG KEPALA BNN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA BIRO UMUM, KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA BALAI BESAR/ KEPALA BALAI DAN KEPALA BNNP SERTA KEPALA BNNK/ KOTA UNTUK DAN ATAS NAMA KEPALA BNN MENGUSULKAN DAN MENANDATANGANI KEPUTUSAN KEPALA BNN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN BNN
NO 1
2.
3
MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN Mengajukan Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa a. Tanah dan/ atau Bangunan. b. Selain Tanah dan/ atau Bangunan yaitu BMN yang mempunyai bukti kepemilikan (seperti : sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang) dan BMN yang nilai perolehannya di atas Rp.25.000.000,:
Menerbitkan dan Menandatangani Penetapan Status Penggunaan BMN terhadap BMN selain Tanah dan/ atau Bangunan yang nilai perolehannya sampai dengan Rp.25.000,000,Mengajukan Usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi : Sewa, PinjJm Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
4.
Menetapkan dan Menandatangani Keputusan Pelaksanaan Sewa-menyewa.
5
Menandatangani Laporan Pelaksanaan Sewa-menyewa.
6
Menerbitkan dan Menandatangani Naskah Perjanjian Pinjam Pakai.
7.
Menandatangani Laporan Pelaksanaan Pinjam Pakai.
8.
Menetapkan Mitra Kerjasama Pemanfaatan.
9
Menerbitkan dan Menandatangani Naskah Perjanjian Pemanfaatan.
10.
Menandatangani Laporan Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan.
11.
Mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
12 Menerbitkan...
LAM,PIRAN K.FPUTUSAN KEPALA BNN
TANGGAL
:
AGUSTUS 2014
12. I Menerbitkan dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang '13. I Menerbitkan dan Menandatangani Keputusan Penghapusan BMN
i4. I Mengajukan Usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) meliputi
:
Penjualan, Tukar-menukar, Hibah atau Penyertaan Modal Pemerintah.
'15. I Menerbitkan dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah.
16. I Menandatangani Laporan Barang Milik Negara (BMN). 17. I Menandatangani Daftar Barang Milik Negara (BMN). '18. lPenetapan Tim dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah dan/ atau Bangunan
19. i Penetapan Tim Pelaksana dalam rangka Penghapusan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan/ atau Penilaian Kekayaan Negara Lain-lain berupa Tanah dan/ atau Bangunan.
20. I Mengajukan Usulan Penetapan Status Penggunaan Barang Rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.
Dikeluarkan di Pada tanggal
: :
Jakarta
'24 Agustus 2014
Kepala Badan Narkotika Nasional
