{SIDOARJO
, 21 Maret 2017
}
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL A. Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah. B. Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan). C. Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain.
JADWAL PENYUSUNAN RKPD JAWA TIMUR 2018 Rakorbangpus (Maret)
Bottom-Up
Top-Down
Penetapan RKPD (Mgg IV Mei )
Dimensi kewilayahan
Musrenbang Desa (Januari)
Musrenbang Kab/Kota
Musrenbang Kecamatan
(Maret)
( Pebruari )
Januari
Raker Gub dg SKPD
Februari
Penyusunan Rancangan Awal RKPD oleh BAPPEDA
FGD
Teknokratik
Pra-Musrenbang Prov. ( April Minggu I)
Maret
Penyampaian Pokok Pikiran DPRD
Konsultasi dengan DPRD
HASIL KAJIAN PT DAN PARTISIPASI DEWAN RISET DAERAH FGD, Lokakarya, Seminar, Rakor, Konsinyering bersama stakeholder pembangunan
April
Musrenbangnas ( Minggu III April)
Mei
FGD
Musrenbang Provinsi ( MGG II April)
Partisipatif Politik
Latar Belakang Perubahan
EKSTERNAL 1. UU. No. 23/2014 Pemerintahan Daerah :
Penyesuaian urusan dan Perpindahan Kewenangan. Semula terdapat urusan yang menjadi kewenangan Kab/Kota sekarang Berpindah menjadi Kewenangan Provinsi dan sebaliknya.
Terdapat perubahan asumsi makro dan dampak dari krisis ekonomi global berdampak signifikan thd perekonomian nasional dan Jawa
berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Timur sehingga
target kinerja pembangunan daerah.
2. PP. No. 18/2016 Susunan Organisasi Perangkat Daerah : Semula
71 SKPD Menjadi
67 OPD
3. PerPres. No. 2/2015 tentang RPJMN Tahun 2014-2019
Perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja 1. PDRB, memakai tahun dasar 2010.
Akibatnya capaian angka petumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah
2. IPM, angka melek huruf tidak dipakai diganti angka Berdasarkan UU. No. 25/2004, program pembangunan daerah harus
mengacu
pada prioritas
pembangunan nasional
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN & RPJPN
harapan lama sekolah. Akibatnya capiaian angka IPM lebih rendah dibanding metode lama
3. IPG
Mengacu pada : Instruksi
Menteri
Dalam
Negeri
nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, tertuang dalam: DIKTUM KEDUA “Segera Melakukan Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan PP no 18 th 2016”
1
7
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas nomor 050/4936/SJ, nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
2 IKU (Indikator Kinerja Utama)
Program
6
3 IKD (Indikator Kinerja Daerah) 5
Sasaran
Skema Pembiayaan Pembangunan
4
Proyeksi Pengelolaan Keuangan daerah
Prioritas Pembangunan
6,96 6,31
6,44
4,09
2010
2011
6,64
7,77
6,08
5,86
5,44
5,55
3,08
2,76
2015
2016
4,52
2012
2013
PERTUMBUHAN EKONOMI Sumber : BPS Jatim, 2016
8
2014
INFLASI
1. KUADRAN I (PDRB Perkapita Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi) 2. KUADRAN II (PDRB Perkapita Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Rendah) 3. KUADRAN III (PDRB Perkapita Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Rendah) 4. KUADRAN IV (PDRB Perkapita Rendah, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi)
Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah
Kota Madiun 79,48 %
Kota Surabaya 79,47 %
Bangkalan 61,49 %
Kota Malang 80,05 %
Sampang 58,18 %
Sumenep 62,38 %
1. KUADRAN I (Pertumbuhan IPM Tinggi & IPM Tinggi) 2. KUADRAN II (Pertumbuhan IPM Tinggi & IPM Rendah) 3. KUADRAN III (Pertumbuhan IPM Rendah & IPM Rendah) 4. KUADRAN IV (Pertumbuhan IPM Rendah & IPM Tinggi)
A. DINAMIKA GLOBAL CHINA
AMERIKA SERIKAT
(yoy) 2016 tumbuh 6,8% manufaktur, konstruksi, dan ekspor melambat, TRUMP EFFECT USA keluar TPP Ancaman untuk China
Pertumbuhan (yoy) 2016 1,9 % FFR Efective FFR Jan 17’ 0,65% FFR TRUMP EFFECT 3X KENAIKAN
FFR
AS keluar dari TPP
JEPANG
PROTEKSIONIS
Pertumbuhan 2016 0,9% (yoy)
INDIA Pertumbuhan 2016 6,6 % (yoy)
UNITED KINGDOM (yoy) 2016 tumbuh 0,6% Penurunan sektor pertambangan
SINGAPURA (yoy) 2016 tumbuh 1,8% Rebound sektor manufaktur dan jasa
EUROSCEPTISCISM
Negara-negara di Eropa cenderung proteksionis
ARAH PEREKONOMIAN DUNIA
NEW NORMALLY
DINAMIKA SOLVABILITAS PASAR KEUANGAN YANG TINGGI MELAMBATNYA SEKTOR PERDAGANGAN DAN INVESTASI
B. LOGICAL FRAME WORK DAMPAK DINAMIKA GLOBAL •EURO SCEPTISCISM •US EXIT FROM TPP
PROTEKSIONIS
EKSPOR MELAMBAT
CAPITAL OUTFLOW DINAMIKA GLOBAL
FFR 2016 : 0,5 – 0,75 2017 Naik 3 X 2019 : 3 %
•Tekanan kurs •Dinamika SBI •Suku Bunga Bank
Penerimaan Dalam Negeri (Tax) (Contoh : realisasi PAJAK 2015 & 2016 TIDAK TERCAPAI)
New Normally
Vollatilitas Pasar Keuangan Meningkat Pertumbuhan Perdagangan & Investasi Melambat
PAD JATIM 2014-2017 RELATIF STAGNAN
STRATEGI PEMBIAYAAN
C. TANTANGAN JAWA TIMUR (MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN)
EAST JAVA EXISTING PERFORMANCE (2016)
POVERTY 11.85%
GINI RATIO 0.40
HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI)
69,76
UN EMPLOYEEMENT (4.21%)
WHAT’s STRATEGY
ISU - ISU STRATEGIS
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
1. PRIORITAS PENDIDIKAN Bappeda Provinsi Jawa Timur
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN
BPPDGS/ BOSDA MADIN Bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan di madrasah diniyah sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok
1. Sistem pembiayaan berupa sharing anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota; 2. Untuk Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok Pesantren sebesar Rp. 15.000,-/siswa/bulan. 3. Untuk Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Wustho, Paket B, dan Paket B Pondok Pesantren sebesar Rp. 25.000,-/siswa/bulan. 4. Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/ SMPLB/Salafiyah Wustho Swasta dan guru SMP Satu Atap sebesar Rp. 300.000,- /guru/bulan.
• Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) : Indeks Pembangunan Manusia. • Pada thn 2018 Pemprov akan melanjutkan pemberian BPPDGS/BOSDA Madin pada 38 Kab/Kota.
Bos SLTA (BKSM) BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN
Bantuan Khusus Siswa Miskin yang diberikan/disalurkan kepada lembaga/sekolah sebesar Rp. 65.000,-/siswa/bulan
atau sebesar Rp. 780.000,-/siswa/tahun;
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
2. PRIORITAS KESEHATAN MELALUI PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN
ISU STRATEGIS KESEHATAN Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TB)
Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggi Belum tercapainya universal coverage jaminan kesehatan Masih tingginya angka stunting
Tinggi : 9 Kab/Kota Sedang : 12 Kab/Kota Rendah : 17 Kab/Kota
Pencegahan (Sosialisasi, Penyuluhan) Percepatan deteksi dini penderita HIV Tata laksana pengobatan HIV standar Menghilangkan stigma dan diskriminasi
PETA PREVALENSI RATE PER 10.000 PENDUDUK
Prev. Rate Tinggi >2 : 13 Kab/Kota Prev. Rate Sedang (1 - < 2) : 8 Kab/Kota Prev. Rate Rendah (< 1) : 16 Kab/Kota
Koordinasi dengan Lintas OPD
Penguatan keterlibatan RSUD/UPT
Peningkatan Promotif Preventif SEMUA Stakeholder
Penguatan Layanan Komprehensif Berkesinambungan PONKESDES
JUMLAH KASUS TB KEBAL OBAT (TB MDR) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 SD 2016
250 200 150 100 50 0
194
50
86
217 214 237
112
5 TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
JUMLAH KASUS TB YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI TAHUN 2016 S.D TB III
< 70%
70-99%
=>100%
Penyediaan logistik
Penguatan keterlibatan UPT dalam Program
Penghitungan akurat per kab/ko
Koordinasi dan asistansi untuk pembinaan wilayah binaan
Penguatan one gate policy
Pembentukan RUS 1 di RS Karsa Husada dan RSP Dungus
Peningkatan keterlibatan semua stakeholder Konsolidasi LS dan LP
TB Day
Peningkatan capaian indikator program
Peningkatan mutu program
Penguatan Surveilans (SITT2)
Jaga Mutu Lab
Mentoring tatalaksana TB
Penguatan jejaring Lab
Kecamatan Bebas TB
Pendampingan RS Sub rujukan TB MDR
JUMLAH KEMATIAN IBU PROV. JATIM 2010 SD 2016 JUMLAH
700 600 500 400 300 200 100 0
598 627
582
642 567
531
534
JUMLAH KEMATIAN IBU PROV. JATIM 2010 SD 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TAHUN
0 KO MOJOKERTO KO MADIUN KO BATU KO KEDIRI KO PASURUAN KO BLITAR TRENGGALEK NGAWI KO PROBOLINGGO PACITAN MAGETAN KO MALANG MADIUN TUBAN LAMONGAN SUMENEP PONOROGO BLITAR NGANJUK SAMPANG PAMEKASAN KEDIRI SITUBONDO JOMBANG GRESIK LUMAJANG BANGKALAN TULUNGAGUNG BANYUWANGI BONDOWOSO PROBOLINGGO MALANG MOJOKERTO PASURUAN BOJONEGORO SIDOARJO JEMBER KO SURABAYA
40 37
33
30 50% kematian
25% kematian
10
1 1 2
6 6 6 4 4 5 25% kematian
20
10 11 11 11 9 9 8 12 12 12 14 14 16
17 17 17 18 18 20 20 20 20 23 23 21 22 24
JUMLAH KEMATIAN : 534
JUMLAH KEMATIAN BAYI PROV. JATIM 2010 SD 2016
JUMLAH
7000 6000 5000
5533
6099 5904 5793 5229 5132
4870
4000
JUMLAH KEMATIAN BAYI PROV. JATIM 2010 SD 2016
3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TAHUN
300
JUMLAH KEMATIAN : 4870 50% kematian
269 253
25% kematian
250
242 224 219 220
25% kematian 194 195
200 180 181 161 150
137 125 126
100
89 90 73 75 47
50 11 14 0
27 19 22 23
54
61
97 98
106
114
142 145
166 167 167 168 169
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 2. Kelembagaan forum PENAKIB di provinsi 3. Pengembangan forum PENAKIB di kab/kota 4. Pengembangan forum PENAKIB di kab/kota 5.
Pengembangan rumah tunggu kelahiran 6.
Penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal di kab/kota
7. Surveilans kesehatan anak dan kematian ibu 8. Audit maternal perinatal 9. Penguatan keterlibatan masyarakat pd program KIA melalui P4K
10. Ketersedian buku KIA, buku pintar KIA bagi Catin 11. Pendampingan Ibu Hamil oleh Kader atau mahasiswa
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
3. PRIORITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN, MELALUI PENINGKATAN AKSES LAYANAN INFRASTRUTRUKTUR DASAR
ISU STRATEGIS
PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Mewujudkan Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan dengan 100-0-100
INFRASTRUKTUR DASAR PELAYANAN DASAR Sasaran dan Arah Kebijakan ARAH KEBIJAKAN
Kondisi Kinerja Jawa Timur *) NO
Sasaran RKP
Target RKP 2019
2015 (MDG's)
2016
2017
2018
2019 (Target UA)
1
Akses Air Minum Layak (%)
100
80,51
85,38
90,26
95,13
100
2
Akses Sanitasi Layak (%)
100
70,96
78,22
85,48
92,74
100
3
Hunian yang layak 0
3.165
1.810
932
522
0
Permukiman Kumuh (ha) Backlog Rumah (unit)
5 juta
Renovasi RTLH (unit)
-
468.261 459.209
450.057
440.905 422.601
91.350
111.350
121.350 131.350
101.350
*) Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
1. Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak 2. Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah
ISU - ISU STRATEGIS
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
4. PRIORITAS PENGEMBANGAN DUNIA Bappeda Provinsi Jawa Timur
USAHA DAN PARIWISATA, MELALUI PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING EKONOMI
PRIORITAS INDUSTRI NO
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS 1 Pengembangan IKM Primer: • Pengembangan Produktivitas IKM agro 2 Peningkatan Standarisasi Industri a. Standardisasi Produk IKM b. Mobil layanan standarisasi & desain kemasan 3 Peningkatan Perdagangan Antar Daerah MENGURANGI SUBTITUSI IMPOR a. Penguatan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) MARKET INTELEGENT b. Penyelenggaraan Misi Dagang 4 Perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan: a. DASHBOARD Pengendalian Ekspor-Impor b. Pengadaan Alat Penguji Residu Pestisida LCMS/MS
• •
TARGET 2.678 IKM Agro
a. 1.465 IKM b. 72 lokasi/ sentra a. 26 KPD b. 9 Kali @ 20 Pengusaha
a. Operasional Dashboard P E-I b. 4.516 Uji/Th
PRIORITAS PENANAMAN MODAL NO
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS
1.
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal di Dalam dan Luar Negeri (Minat Investasi PMA dan PMDN berdasarkan Izin Prinsip) Kegiatan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengoptimalan EJICS (East Java Information Super Corridor) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2
TARGET Rp. 121,06 Triliun 6 kali luar negeri 1 kali dalam negeri 1 dokumen 2 aplikasi 5 project prospektus Dokumen potensi dan peluang penanaman modal
PRIORITAS PENANAMAN MODAL NO
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS
3.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sinkronisasi Kebijaksanaan Antar Lembaga Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanTerpadu
4
TARGET Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Rp. 92,32 Triliun Percepatan realisasi investasi pembinaan bersama instansi terkait dalam memberikan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal 5.000 dokumen persetujuan perizininan yang diterbitkan UPT P2T melalui pelayanan yang cepat, tepat, efisien dan transparan didukung dengan pelayanan mobil keliling , cabang di 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dan aplikasi berbasis teknologi informasi (website)
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
5. PRIORITAS KETAHANAN ENERGI, MELALUI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PRIORITAS
PENYANDINGAN RANCANGAN DAN RKPD Penyandingan Rancangan RKP RKP 20182018 dan RKPD 2018 2018 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Rancangan RKP 2018
Rancangan RKPD 2018
Prioritas Nasional : Ketahanan Energi Sasaran 1. Rasio Elektrifikasi (%) 2. Porsi Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi (%) 3. Kapasitas Pembangkit 4. Produksi Sumber Daya Energi Batubara (juta ton) 5. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)
Prioritas Daerah: Ketahanan Energi
Target
Sasaran
93,9 % 1. Rasio elektrifikasi (%) 15 % 2. Jumlah pembangkit Energi Baru Terbarukan yang terbangun 76,2 GW 3. Peningkatan ketersediaan listrik 406 juta ton 4. Pendataan wilayah dan sumber daya mineral dan batubara 1.129 5. Rumah Tangga (RT) Berlistrik Bagi Warga Miskin
Target 94 % 70 unit
30.000 KVA 400 rekom
250.750 RT
SASARAN
Ketersediaan dan Energi Baru pengusahaan Terbarukan bagi ketenagalistrikan masyarakat pedesaan dan terpencil
Pengusahaan pertambangan dan produksi mineral dan batuan, pengelolaan lingkungan pertambangan
Informasi geologi dan air bersih dari air tanah bagi masyarakat
PROGRAM
Program Program Pengelolaan Pengembangan Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan, dan Tak Terbarukan
Program Pengelolaan Usaha Pertambangan
Program Pengelolaan Kegeologian dan Air Tanah
Program Sinkronisasi Pembangunan Sektor ESDM
Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Migas Program Pengelolaan Laboratorium Uji Kualitas Air dan Mineral
Penyandingan Rancangan RKP RKP 20182018 dan RKPD 2018 2018 PENYANDINGAN RANCANGAN DAN RKPD LINGKUNGAN HIDUP Program Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Program Provinsi
Indikator dan Target Provinsi Tahun 2018
Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana
Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Indeks kualitas air dan udara Sampah dan Limbah yg dikelola;
Sektor Unggulan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019. 2. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan. Sasaran : Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : a. Indeks Kualitas Air; b. Indeks Kualitas Udara; c. Indeks Tutupan Lahan
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
6. PRIORITAS KEDAULATAN PANGAN
PRIORITAS PERTANIAN
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TARGET
1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian a. b. c. d. e. f.
Produksi Padi (ton) Produksi Jagung (ton) Produksi Kedelai (ton) Produksi Bawang Merah (ton) Produksi Cabe Besar (ton) Produksi Cabe Kecil (ton)
13.874.221 6.662.566 367.417 390.700 131.058 231.424
2. Dukungan Alsintan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian a. b. c. d. e.
Cultivator Hand Traktor Transplanter Pompa Air Cadangan Benih Daerah (CBD)
56 Unit 58 Unit 175 Unit 37 Unit Rp 2,5 miliar
PRIORITAS PERTANIAN NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS 3.
Dukungan Alsintan untuk Peningkatan Nilai Tambah Hasil Pertanian a. b. c. d. e.
4.
TARGET
Combine Harvester (CH) Corn Combine Harvester (CCH) Packing House Sarana Pasca Panen Hortikultura Peralatan Penggorengan Vakum
261 Unit 25 Unit 10 Unit 10 Unit 3 Unit
Program Pengembangan Agribisnis Pertanian Pengembangan Cooperative Farming (CF), dengan dukungan Alsintan berupa: • Transplanter • Combine Harvester (CH) • Pompa Air • Hand Traktor
28 Kelompok 28 Unit 28 Unit 28 Unit 28 Unit
PRIORITAS PERTANIAN NO 5.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Pengembangan Agribisnis a. Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui GAP Tanaman Buah dan Tanaman Hias b. Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui GAP Tanaman Sayur dan Tanaman Obat
6.
a. 27 Unit b. 35 Unit
Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat b. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari
7.
TARGET
a. 20 Kelompok di 16 Kabupaten b. 100 Desa di 29 Kabupaten
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan Pengembangan Karangkitri
100 Desa di 20 Kabupaten
PRIORITAS PETERNAKAN NO 1.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TARGET
Swasembada Daging yang didukung :
a. Optimalisasi Inseminasi Buatan
target Kelahiran ( 1.300.000 ekor )
b. Mini feedmill
60 Unit Efisiensi pakan ternak 35-40%
2.
Program peningkatan produksi peternakan Produksi Daging
386.990 Ton
Produksi Telur
379.984 Ton
Produksi Susu
454.492 Ton
PRIORITAS PERKEBUNAN NO 1.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TARGET
Program Peningkatan Produksi Perkebunan
a. Intensifikasi tembakau; 7000 ha Tembakau vor oogst : 6.500 ha, Tembakau na oogst : 500 ha (Bantuan sarana on farm: hand tractor, cultivator) b. Perluasan, Intensifikasi dan Diversifikasi Tanaman Tebu
48 Ha
c. Pengembangan Tanaman Kopi Arabika
2.000 Ha
d. Pengembangan Tanaman Kakao
4.000 Ha
e. Pengembangan UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
1.000 sertifikat
PRIORITAS PERIKANAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
TARGET
1.
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan
a.
Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya
293 Kelompok
b.
Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya
4 UPT dan 89 usaha budidaya perikanan
c.
Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan
38 Kab/Kota
2.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
a.
Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Pemulihan sumberdaya ikan dengan membangun dan menenggelamkan rumah ikan di 20 titik
b.
Pemberdayaan Nelayan
hibah alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan 22 Kab/Kota berpesisir
c.
Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
13 Pelabuhan
3.
Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan
a.
Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan
b.
Konservasi dan Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau 150 Ha mangrove dan rehabilitasi 12 Ha kecil Terumbu karang
100 hari operasi, 22 Poskamladu
PRIORITAS KEHUTANAN
No
Program/ Kegiatan Prioritas
Target
1.
Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
a.
Prosentase Peningkatan jumlah industri primer hasil hutan yang berizin (dari 786 unit 806 unit)
b.
Luas Pengembangan Hutan Rakyat
2.
Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
a.
Prosentase penurunan luas kebakaran hutan
5%
b.
Prosentase penurunan pencurian hasil hutan
2,5%
3.
Rehabilitasi Sumberdaya Hutan
a.
Luas kawasan hutan yang dikonservasi
2,6%
2.500 Ha
5.000 Ha
SUMBER DAYA AIR Program Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas Nasional
Program/ Kegiatan Provinsi
Indikator & Target Provinsi 2018
Pembangunan Sarana & Prasarana Pertanian
Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Program Operasi, Pemeliharaan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (UPT PSDA)
Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik = 68,45%
Pencegahan & Penanggulangan Bencana
Sarana & Prasarana Kebencanaan
Program Pengendalian Daya Rusak Air (UPT PSDA)
Penanganan banjir pada daerah rawan banjir = 600 ha
Kegiatan Pemanfaatan & Pengawetan SDA (UPT PSDA)
Jumlah Embung yang dibangun = 9 unit
Air Bersih & Sanitasi Peningkatan Ketersediaan Air Baku Pembangunan Desa & Kawasan Perdesaan
Pemenuhan SPM di Desa
Penyediaan Air Baku untuk Irigasi (target = 73%) • Program Pemanfaatan & Perlindungan SDA. • Program Hidrologi, Pemantauan Kualitas Air & SISDA. • Program Pengelolaan Jaringan Hidrologi & Pemanfaatan SDA di UPT PSDA. • Program Penatagunaan & Pengembangan SDA. • Program OP & Rehab Sungai, Waduk & Pantai. • Program OP & Rehab Sungai, Waduk & Pantai di UPT PSDA. • Program OP & Rehab Sungai, Waduk & Pantai di UPT Depo. Anggaran = 30 M
Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (target = 68,45%) • Program OP & Rehab Jaringan Irigasi. • Program OP & Rehab Jaringan Irigasi di UPT PSDA.
Anggaran = 27,65 M
Luasan Daerah Rawan Banjir yang Dikurangi (target = 40%) • Program Pengendalian Daya Rusak Air. • Program Pengendalian Daya Rusak Air di UPT PSDA.
Anggaran = 57,42 M
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
7. PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROGRAM PRIORITAS
Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Penataan Organisasi, Badan Hukum, Tata Laksana Koperasi dan UKM Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM Advokasi Pengembangan Koperasi dan UKM Penguatan peran DEKOPIN Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM Pengawasan Koperasi dan UKM
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
Penguatan manajemen produk K-UKM Standardisasi Produk KUKM Penguatan Inkubator Teknologi dan Bisnis KUKM Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Usaha Dan Diversifikasi Produk KUKM Penguatan Manajemen dan Perlindungan usaha K-UKM Penguatan restrukturisasi usaha K-UKM
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Penguatan akses permodalan KUKM bersumber dana program pemerintah Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi Penguatan Akses Pembiayaan KUKM bersumber dana non perbankan Penguatan akses jasa keuangan dan Perpajakan KUKM
Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi UKM
Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM Pengembangan Diklat Koperasi UKM Penyelenggaraan diklat dan pelatihan Koperasi UKM Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pembangunan Koperasi UKM Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kemitraan Usaha bagi KUKM Penyediaan Jaringan informasi pasar bagi KUKM Penyediaan Lembaga Pendukung Pemasaran Koperasi dan UKM Promosi Produk KUKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri Penyediaan Sarana Promosi Produk KUKM
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
8. PRIORITAS INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
ISU STRATEGIS PERHUBUNGAN 1. 2. 3. 4.
Berlebihnya kapasitas beban jalan; Peningkatan konektivitas dan daya saing; Keselamatan transportasi; Pelayanan angkutan laut masyarakat kepulauan.
PRASARANA PERHUBUNGAN Rancangan RKP 2018
Rancangan RKPD 2018
Prioritas Nasional : Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
Sasaran 1. Pembangunan Jalan baru (Km) 2. Pengembangan 24 Pelabuhan Strategis Tol Laut
Target 676,9 24 (lanjutan)
Prioritas Daerah: Infrastruktur dan Konektivas
Sasaran 1. Meningkatkan jalan provinsi dalam kondisi mantap 2. Pengembangan Pelabuhan Laut
3. Peningkatan Kapasitas Bandara
100
3. Peningkatan Kapasitas Bandara Abd. Saleh
4. Pembangunan Dermaga Angkutan Penyeberangan
16
4. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan
5. Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas Jalan (ATCS)
17
5. Keselamatan dan Keselamatan Transportasi
Target 93,73% 3 pelabuhan 1 bandara 2 pelabuhan
61,65%
SASARAN 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan
2. Konektivitas mendukung sektor unggulan
3. Pelayanan Dasar Perhubungan Sektor Unggulan
Meningkatkan jalan provinsi dalam kondisi mantap (93,73%)
Pengembangan Pel. Penyeberangan (2 Pelabuhan)
Keselamatan dan Keselamatan Transportasi Early Warning System (EWS)
Pertanian
Pengembangan Pel. Laut (3 Pelabuhan)
Fasilitas Perlengkapan Jalan (61,65%)
Mudik Balik Gratis Industri
Meningkatkan jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer (63,61%)
Peningkatan Kapasitas Bandara Abd. Saleh
Peningkatan Pelayanan Terminal Tipe B (25 Terminal) Pariwisata
Pembangunan Pel. Laut di kepulauan (3 Pelabuhan)
ISU - ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Jawa Timur
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
9. PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH
PROGRAM PRIORITAS
PENYANDINGAN RANCANGAN RKP 2018 DAN RKPD 2018 PRIORITAS PUSAT/ NASIONAL SASARAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA: • Resko Sedang • Resiko Berat
PRIORITAS DAERAH JAWA TIMUR TARGET
• 16 Kab/Kota • 120 Kab/Kota
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM PERINGATAN DINI NASIONAL UNTUK BENCANA ALAM
137,5
MENINGKATKAN KAPASITAS MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
149,0
SASARAN
TARGET
MENURUNNYA RESIKO BENCANA DI JAWA TIMUR
9,59% (40 Desa)
MENINGKATNYA RESPONSIFITAS DALAM MENANGANI BENCANA PADA SAAT SIAGA, TANGGAP DAN TRANSISI BENCANA DI JAWA TIMUR
100%
MENINGKATNYA RESPONSIFITAS DALAM MENANGANI BENCANA PADA SAAT SIAGA, TANGGAP DAN TRANSISI BENCANA DI JAWA TIMUR
100%
PRIORITAS PEMBANGUNAN PENANGGULANGAN BENCANA DI JAWA TIMUR NO
INDIKATOR SASARAN
TARGET
MENURUNNYA RESIKO BENCANA DI JAWA TIMUR Program: Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
1. Persentase Kenaikan Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana 2. Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi
1. 9,59% (40 Desa)
2.
MENINGKATNYA RESPONSIFITAS DALAM MENANGANI BENCANA PADA SAAT SIAGA, TANGGAP DAN TRANSISI BENCANA DI JAWA TIMUR Program: Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
1. Persentase Korban Terdampak 1. 100% Bencana yang Ditangani 2. Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Sesuai Waktu 2. 100% Tanggap
3.
MENINGKATNYA PEMULIHAN PASCA BENCANA DI JAWA TIMUR Program: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Persentase Rencana Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan
1.
SASARAN/PROGRAM
Th. 2018
2. 100%
100%
ISU - ISU STRATEGIS
PRIORITAS NASIONAL VS DAERAH
PROGRAM PRIORITAS
10. PRIORITAS POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN. Bappeda Provinsi Jawa Timur
Sharing Dana antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Keamanan Pilgub dan Pilkada
Penyelenggaraan PILGUB dan PILKADA
Isu
Strategis
Komitmen Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada
Pengamanan • KPU • Bawaslu • Dinas Kependudukan • Pemda Kab/Kota
Logistik dan Calon Pemilih
• Polda • Kodam • Biro Pemerintahan • Bakesbangpol • Pemda Kab/Kota • Biro Hukum
PELAKSA NAAN PILGUB DAN PILKADA
Penguatan Desk Pilkada
• Satpol PP • Polda • Kodam • Biro Pemerintahan • Bakesbangpol • Pemda Kab/Kota • Biro Hukum
Minimalisasi Golput • Bakesbangpol • KPU Prov dan Kab/kota • Diskominfo • Pemda kab/Kota
8,00 7,00
7,04 6,44
7,26 6,64
6,89 6,08
6,44 5,86
6,00
5,44 5,24
5,00 4,00 3,00 2,00 1,00
Jawa Timur
50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Jawa Timur Sidoarjo
Sidoarjo
0,00 2011
2012
2013
2014
2015
Pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sama dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo selama 2011-2014 tumbuh di atas rata-rata provinsi Pada tahun 2015 Kabupaten Sidoarjo mengalami perlambatan dari 6,44% menjadi 5,24%, sedangkan perekonomian Jawa Timur mengalami perlambatan dari 5,86% menjadi 5,44%. Lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi paling tinggi dalam struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo, diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; dan kategori transportasi dan pergudangan dengan total kontribusi ketiganya mencapai 74,14%. 90
60,00
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
50,00
Pengadaan Listrik dan Gas Konstruksi 40,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
30,00 Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi
20,00
Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
10,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,00
Jasa lainnya 2010
2011
2012
2013
2014
Pada empat sektor dominan terjadi pergeseran di dalam struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo Kategori transportasi dan pergudangan kontribusinya mengalami peningkatan dan menggeser kontribusi lapangan usaha konstruksi Lapangan usaha industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang menurun.
91
1
2
3
4
• PENDEKATAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN • ARAHAN KLASTER KEWILAYAHAN • KEBIJAKAN PRASARANA WILAYAH • AMANAH PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO YANG HARUS DIPENUHI
USULAN KEGIATAN DALAM RAKORTEK RKP 2018 (SIDOARJO) Kemen ATR/BPN:
Kementerian Kesehatan :
Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah untuk Mendukung Prioritas Nasional Reforma Agraria (Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Usulan Lokasi Lahan yang BELUM BERSERTIFIKAT
Kementerian Perhubungan Usulan Kereta Bandara melalui KPBU
Daerah Sengketa Agraria Kantong Kemiskinan Daerah Rawan Bencana
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCNA: Pembangunan Desa Daerah Rawan Bencana
Kementerian Sosial Penanganan Perdesan
Fakir
Miskin
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat:
•
•
•
Tangguh
Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan kualitas indeks udara Pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah B3 Sidoarjo
•
Pembangunan Frontage Road Waru – Sidoarjo Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur Sidoarjo (Jl. Juanda Airport-Sedati-Jabon)
Peningkatan kelengkapan infrastruktur wilayah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan simpul Kawasan Timur Indonesia (KTI) • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Pengembangan permukiman dan perdagangan-jasa sebagai pusat perkotaan didukung sektor industri di sekitarnya • Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Program Pengembangan Industri Non Agro; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan UKM untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran perkotaan • Program Pendidikan Menengah Kejuruan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengendalian Penyakit; Program Pemasaran Produk Koperasi dan Usaha Kecil Mikro; Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Penguatan kelembagaan kerjasama antar daerah mendukung pengembangan Agropolitan dan pariwisata yang mewujudkan iklim investasi kondusif berdasar tatanan peraturan, keamanan, stabilitas sosial, dan mitigasi bencana • Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
KEBIJAKAN KEWILAYAHAN KLASTER METROPOLITAN
Kompetensi Inti Kerupuk di Kec. Buduran, Kec. Candi, Kec. Jabon, Kec. Porong, Kec. Sidoarjo, Kec. Tanggulangin
Industri Kreatif Batik Tulis dan Alas Kaki di Kec. Gedangan, Kec. Krian, Kec. Sidoarjo, Kec. Tulangan dan Kec. Waru IKM Berbasis Agrobisnis Pengolahan Ikan di Kec. Sedati dan Kec. Tarik; Pengolahan Rumput Laut, Jamu, Camilan dan Anyaman di Kec. Waru
Industri Berbasis One Village One Product (OVOP) Sambel Pecel di Kec. Taman dan Tas & Koper di Kec. Tanggulangin
RTRW KAB SIDOARJO
PEMENUHAN PENYEDIAAN 20% RTH Publik
RENCANA KAW STRATEGIS KAB SIDOARJO • KSK ekonomi (6 RTR KSK) • KSK Hankam (2 RTR KSK) • KSK Sosbud (4 RTR KSK) • KSK SDA/High Tech (1 RTR KSK) • KSK Daya Dukung Lingkungan (1 RTR KSK)
14 RTR KSK
10% RTH Privat
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG BWP Perkotaan Waru, Sedati, Gedangan, Taman, Sukodono, Krian, Balongbendo, Tarik, Prambon, Wonoayu, Buduran, Sidoarjo, Candi, Tulangan, Krembung, Porong, Tanggulangin, Jabon
18 RDTR
Sudah disusun RDTR BWP Sidoarjo, Buduran, Candi, Prambon, Balongbendo, Wonoayu, Tarik, Tanggulangin, Krian Perlunya percepatan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dari RTRW dan pedoman penerbitan perizinan
melalui
ALTERNATIF PENYEDIAAN RTH • Identifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dapat menjadi RTH • Identifikasi Tanah Terlantar yang dapat dimohonkan menjadi RTH • Pemanfaatan sempadan sungai, jalan, mata air, dsb.
LP2B KAB SIDOARJO
SAWAH Irigasi Nonirigasi Total
LUAS LP2B (Ha) 12.205,82 0 12.205,82
STRATEGI PEMBIAYAAN NON APBD BUSINESS TO BUSINESS BUMD JATIM – BANK & NON BANK (PT SMI, PNM, LPEI)
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (SPAM UMBULAN)
ALTERNATIF SKEMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
NON APBN / D
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI Jalan Tol RUAS KRIAN-LEGUNDI-BUNDER MANYAR OLEH PT PWU & PELAB PRO BOLINGGO- PT PJU
LOAN (STATUS : ON GOING PROCESS)
PEMBANGUNAN RS.dr. SUTOMO, RS. SYAIFUL ANWAR, RS. HAJI, dr. SUDONO, RS. HAJI
SKEMA PEMBIAYAAN BARU KE DEPAN (BAHAN DISKUSI AKADEMISI, PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN)
1. PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA (UMBULAN WATER SUPLY PROJECT) HARGA AIR BERSIH UMBULAN, JIKA : SWASTA PPP
= Rp. 7.000 / M3 = Rp. 2.400 / M3
MODEL BARU PEMBIAYAAN BERBASIS SYARIAH
COMPETITIVE
BANK
BANK
BANK BANK
SUSTAINABILITY TRUST FACTOR
BANK
NEW FINANCING INFRASTRUCTURE
SYARIA MODEL
INNER SATISFACTION
KEPUASAN BATIN
Penjaminan Resiko
( P T. J A M K R I D A )
BUMD Pemprov Jatim
Penyertaan Modal Eksternal
(Non APBD)
SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN SWASTA (PROGRAM CSR/PKBL) DAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL / NGO.
Forum CSR Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP
Forum Kemitraan Mitra Pembangunan mewadahi peran para stakeholder (organisasi/NGO/lembaga internasional) untuk berkontribusi dalam proses percepatan pembangunan dan terciptanya keharmonisan antar pelaku pembangunan
Terimakasih
