R.E,
PIJBLTK TND OI\IE, S TA
MEMORI JABATAI\ SESMEN PPN
/
SESTAMA
BAPPENAS
2005 DCKUMENTASI
&
ARSIP
BAPPENAS , q1.#.-?./ c;.,, , .."'..... ft:ti
Acc. No. checke
t
.-;'y'"""r /.6,-.J-.=.
-?"
{
.'4r.{
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASTONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
I(ATA PENGANTAR
Pcnyusttnan buku ' Mcrttori Jabatan Sesrnen PPN/Scstanra Bappenas ini dirnakstrdkan ttntuk nrelcrrgkapi dokumcn scralr tcrirrra jabatan clari .saya sclaktr pcrttaltgku jabatan Scsltrcn l)l)N/Scstama llappcnas scjak 5 Descrrrtrcr.200l slcl t I Agustus 2005 kepada pcjabat Sesmen PPN/Sestama Bappenas yang baru, yaitu Saudara Ir. Syahrial Loetan. MCp. Detrgan disusunnya buku Memori Jabatan ini, dilrarapkan pengenalarr darr pernahaman pejabat baru terhadap tugas pokok dan fungii (tupoksi) yang akan dilaksanakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih baik. Dalam buku ini selain diuraian butir-butir tupoksi, juga dijelaskan kegiatan-kegiatan riil yang nlerupakatr jabaran dari tupoksi dimaksud. Kegiatarr-k.giotun tersebut dikelornpokkan dalam tiga kategori, yaitu: (i) kegiatan yang telah dilaksanakan, (ii) kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan (iii) kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sanlping itu, buku inijuga memberikan gambaran t.ntong isu-isu dan permasalahan yang selama ini dihadapi agar menjadi perhatian dan antisipasi lebih dini. Menyadari bahwa isi buku Memori Jabatan ini belum lcngkap scpenuhnya, saya membuka diri sekiranya pejabat Sesmen yang baru bermaksud menggali infonnasi lebih jauh tentang unit kerja Sesmen ini. Kepada para staf yang selama ini telah membantu saya dalarn nrengemban tugas, saya nlengucapkan terir.na kasih dan penghargaan yang sctinggi-tingginyu. Demikian, kiranya buku Memori Jabatan ini bermanfaat.
akarta,
ll
Agustus2005 PPN/Sestama Bappenas
anto Inpasihardjo
MEMORI JABATAN SESMEN PPN / SESTAMA BAPPENAS I.
i
Jabatan Sekretaris Naskah ini merupakan lampiran Berita Acara Serah Terima Penjabat Baru Meneg PPN / Sekretaris Utama Bappenas dari PenjabatLamake yang berisi tiga hal Pokok, Yakni: i. iJraian t rg"r potok dan fungsi Sesmen PPN / Sestama Bappenas; 2. Unit kerja eselon 2 di lingkungan Sesmeneg PPN/ Sestama Bappenas; dan 3. progres dan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya'
I
I
I
I
II.
TUGASPoKoKSESMENEGPPN/SESTAMABAPPENAS Bapnelagl'{o' 050 / Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan MENPPN/I(epala Vt.piN t 03 /2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor MENPPN/Bappenas, untuk melaksanakan koordinasi sesmen PPNiSestama Bappenas mempunyai tugas dalam pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi Bappenas, serta perencanaan, pengendalian program' dan sumber
I
l I
PENDAHULUAN
MEMPN/Kepala daya di lingkungan Kantor MENPPN/Bappenas'
IIL
FUNGSI SESMEI\IEG PPN / SESTAMA BAPPENAS
I
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sesmen PPN/Sestama Bappenas
l
1.
I I
I
I
menyeleng-garakan fungsi
Z.
pembinaan Pengltoordinasian dan pelaksanaan perencanaan progfam serta organisasi dan tata laksana; pangkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum serta pelaksanatrn kegiatan hubungan masyarakat;
3. 4. 5. 6.
l
7.
I
g.
I I
:
Pembinaan administrasi danpelayanan umum; dokumentasi, Pembinaan dan pelayanan data, pengembangan sistem informasi, dan j aringan PerPustakaan; pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dalam rangka peningkatan kapasitas institusi perencanaan di pusat dan
Pembinaan, administrasi kepegawaian, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pemberian bantuan hukum di lingkungan Kantor MENPPNIBAPPENAS; dan Pengkoordinasian dalam pen) rsunan laporan kegiatan BAPPENAS
dokumen kenegaraan lainnya
yang
ditugaskan kepada Kantor
MENPPN/BAPPENAS; Koordinasi penelitian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnYa.
-t
I
I I
IV.
UNIT KERJA ESELON II DI LINGKUNGAN SESMEN PPN / SESTAMA nAPPENAS
II
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sesmen PPN/Sestema Bappenas mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari enam unit kerja Eselon II:
; | "
l.
I| tI
Biro Hubungan Masyarakat, Persidangan dan Administrasi Pimpinan;
2. Biro Kepegawaian dan Hukum; 3. Biro Umum; 4. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana; 5. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana; 6. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
I
I
l I I
i t t
t
t I I I I
1
dan
RTNGKASAN KEGIATAN YANG SUDAH, SEDANG DAN NQ\I{ DILAKUKAN DI MASING-MASING UKE II
I I
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT' PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
I
TUGAS POKOK
I I
I.
I I I
u.
FUNGSI
A.
Penyusunan rencana, progfam dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan
I I t
I I I I
I
i
Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, serta pelayanan bagi pimpinan dalam hal hubungan masyarakat, persidangan, keprotokolan, dan administrasi pimpinan.
media masa serta hubungan antarlembaga;
B.
Pelaksanaan urusan keprotokolan dan persidangan;
C.
Penyiapan batran serta pelaksanaan ketatalaksanaan bagi pimpinan.
ilI.
KEGIATAN YANG SUDAH DILAKUKAI\
Kegiatan yang telatr dilakukan Biro Humas dan PAP dapat dilaporkan dalam 3 (tiga) kelompok bagian, yaitu bagian hubungan masyarakat, bagran persidangan dan protokol, dan bagian administrasi pimpinan.
Oleh karena sifat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan PAP adalah kegiatan pelayanan, maka kegiatan yang telatr, yang sendang, dan yang akan dilaksanakan relatif sama, dan bersifat melanjutkan pelayann yaurrg ada. Kegiatankegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:
Bagian Hubungan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan Bagran Hubungan Masyarakat meliputi:
1.
Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pers sesuai kebutuhan lembaga (konferensi pers, talk show, diskusi dengan wartawan ekonomi, mengUsahakan peliputan pers atas kegiatan-kegtatan yang berlangsung di Bappenas, dll.).
2.
Menjalin hubungan komunikasi dengan unit kehumasan
3.
Memberikan layanan bagr pelaksanaan kunjungan tamu (koordinasi pelaksanaan, penentuan narasumber, dll.).
4.
Menerbitkan media informasi internal secara hiwulanan, berupa majalatr "Kabar Bappenas".
5.
Membuat kliping berita harian beserta indeks beritanya sebagai referensi harian bagi Menteri.
di
instansi pemerintah lainnya (melalui hubungan langsung maupun partisipasi dalam pertemuan rutin Bakohumas).
-1-
ke
Bappenas
I
l
B.
Bagian Persidangan dan Protokol Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Persidangan dan Protokol meliputi:
i
l
1.
Menyelenggarakan layanan keprotokolan bagi pimpinan, baik untuk ac ra yang diselenggarakan di luar maupun di Bappenas.
2.
Mengkoorllinasikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial di Bappenas (Upacara Bendera, Upacara Pelantikan, Coffee Morning, dll.).
I
a J.
Memberikan layanan pengurusan dokumen perjalanan luar negeri bagi pimpinan dan staf di lingkungan Bappenas.
I
4.
Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan atau memberikan dukungan bagi pelaksanaan kegiatan persidangan pimpinan, baik di internal Bappenas maupun di lembaga eksternal (Rapat Pimpinan, Sidang Kabinet, Rapat Kerja dengan DPR, dll.).
5.
P
l I
C.
enyusunan j adwaVagenda kerj a harian Menteri.
Bagian Administrasi Pimpinan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pimpinan meliputi:
I I
1.
Melaksanakan tugas-fugas ketatalaksanaan administrasi pimpinan, meliputi:
a. Pemrosesan surat-iurat masuk, termasuk monitoring tindaklanjut penanganannya oleh pej abat terkait sesuai penugasan/disposisi Menteri
b. Pemrosesan surat-surat keluar, termasuk finalisasi konsep surat menteri
l
yang diterima melalui Sesmen sebelum diteruskan kepada Menteri. Dalam proses termasuk dalamnya adalah kegiatan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan isi surat dengan unit kerja terkait apabila isi surat dipandang menyentuh substansi yang menjadi kewenangan unit kerja lainnya.
ini,
l
di
I
2.
Melaksanakan tugas koordinasi dan finalisasi penyiapan batran untuk Menteri (seperti batran ceramah/sambutan, bahan sidang kabinet, paper, dll.)
l
3.
Menatausahakan batran-bahan Sidang Kabinet yang diterima dari kementerian/lembaga lain untuk memperoleh penanganan dari unit kerja yang terkait.
I
D.
Kegiatan Lain-lain
I
Di samping kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ketiga bagian tersebut di atas, Biro Humas dan PAP juga melaksanakan tugas-tugas yang bersifat adhoc, seperti tugas kesekretariatan dll. Kegitan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
I
1. Sekretariat pen)rusunan Program 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu
I I
2.
l
dan Laporan Pelaksanaannya. Sekretariat pen)rusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006.
-4-
3.
Sekretariat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
4.
Sekretariat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
5.
Sekretariat penyusunan Lampiran Pidato Presiden (Lampid) di depan Sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2005-
atas, Biro Humas dan PAP juga menjadi pengelola DOM (Dana Operasional Menteri).
Di samping kegiatan lain-lain yang tersebut di
IV.
KEGIATAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN Beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Biro Humas dan PAP saat adalah sebagai berikut:
r I
|I
V.
ini
l.
Melanjutkan kegiatan-kegratan pelayanan pimpinan yang bersifat rutin dan terus menerus di ketiga bagian yang disebut di atas (Bagian Humas, Bagian Persidangan, dan Bagian Administrasi Pimpinan).
2.
Melanjutkan pelaksanaan tugas sebagai sekretariat penyusunan RPJPN 20052025 yangdalam waktu dekat memasuki tahap pembahasan di tingkat Pansus di DPR-RI.
3.
Melanjutkan pelaksanSan tugas sebagai sekretariat penyusunan RKP 2006 sebagai tindak lanjut pembahasan RAPBN 2006 antara Depkeu dan DPR.
4.
Melaksanakan tugas kesekretariatan penyrsunan Lampiran Pidato Presiden di depan Sidang Paripuma DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 2005.
KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
.
r ir
Kegiatan yang akan dilakukan di waktu-waktu yang akan datang, termasuk dalam *aktu dekat adalah sebagai berikut:
t.
Melanjutkan kegiatan-kegatan pelayanan pimpinan yang bersifat rutin dan terus menerus di ketigabagtan seperti disebutkan di atas.
I
|
2.
I |
Melanjutkan pelaksanaan tugas sebagai sekretariat penyusunan RPJPN 20052025 yangdalam waktu dekat memasuki tatrap pembatrasan di tingkat Pansus di DPR-Rr.
:.
Meianjutkan pelaksanarrn tugas sebagai sekretariat pen)rusunan RKP 2006 sebagai tindak lanjut pembahasan RAPBN 2006 antara Depkeu dan DPR.
I I
4.
Melaksanakan tugas kesekretariatan penyusunan Pidato Presiden - -; Sidang Paripurna DPD-RI pada tanggal23 Agustu, ZOOj.
| I
5.
Terus menerus mengenali permasalatran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, untuk dicarikan jalan keluar yang baik bagi pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien.
I
l
l
-5-
di
depan
I I
I
I I
VL
ISU-ISU AKTUAL YANG DIHADAPI Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti diuraikan di atas, isu-isu penting yang dihadapi oleh Biro Humas dan PAP antara lain sebagai berikut:
1.
Dalam berkomunikasi dengan pers, saat ini belum ada pedoman baku yang mengaturlmekanisme berkomunikasi dengan pers, misalnya apakah semua pihak berhak langsung berhubungan dengan pers, apakah perlu ada batasan pejabat level mana yang boleh memberikan pernyataan kepada pers, dll. Saran: perlu disusun kebijakan lembaga tentang mekanisme komunikasi dengan pers.
I
2.
(booklet) yang menggambarkan lembaga Bappenas secara menyeluruh, baik menyangkut sejarah lembaga, profil lembaga (termasuk di dalamnya gambaran SDM-nya), tugas dan wewenang, dan lain-lain. Sejauh ini, booklet semacam itu yang ada baru memuat aspek sejarah Bappenas dengan perubahan-perubahan kewenagannya yang disusun oleh Biro Renortala. Saran: buku tersebut perlu disempurnakan lebih lanjut dengan memuat aspekaspek lain yang lebih komprehensif.
I I
I
3.
4.
l l I I
I
Dalam penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim), dirasakan perlunya mekanisme yang disepakati bersama untuk meningkatkan efektifitas penganrbilan keputusan dan tindaklanjutnya. Mekanisme dimaksud antara lain meliputi mekanisme penentuan agenda pembahasan, format bahan bahasan, dan mekanisme monitoring terhadap status pelaksanaannya.
l I
Dalam penerimaan kunjungan tamu, seringkali ditanyakan buku saku
Dalam layanan kegiatan keprotokolan, sejauh ini staf yang terlibat di dalamnya belum memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan yang resmi, oleh karenanya dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan lebih banyak didasarkan pada common sense yang bersangkutan. Saran: perlu melibatkan staf protokol dalam diklat formal tentang keprotokolan.
5.
Dalam hal ketatausahaan persuratan menteri, database yang telah ada masih terbatas jaringan aksesnya. Saran: database perlu ditingkatkan kualitasnya terutama perluasan jaringan aksesnya bagi pihak-pihak yang terkait.
6. Kegiatan adhoc sebagai sekretariat, seringkali memerlukan perhatian yang ' sangat besar, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok yang ada. Saran: perlu dilakukan redistribusi penugasan unit kerja sebagai sekretariat, dengan mempertimbangkan beban kegiatan dan relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja bersangkutan.
I
l I
l
-6-
BIRO KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
I.
TUGAS POKOK Melaksanakan administrasi
di
bidang kepegawaian, koordinasi penyusunan
peraturan perundang-undangan, dan pemberian bantuan hukum.
II.
FUNGSI
A.
Pelaksanaan tata usaha, kesejahteraan, pengembangan dan mutasi kepegawaian;
B.
Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum.
III.
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
Sampai dengan bulan Juni 2005, Biro Kepegawaian dan Hukum mengelola pegawai Kantor Meneg. PPN/Bappenas yang be{umlah 870 pegawai, dengan status sebagai pegawai organik, perbantuan dan honorer serta latar belakang pendidikan meliputi 53, 52, S1 Diploma, SMA, SMP dan SD.
A.
Dalam bidang kepegawaian, telah dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi:
l. 2.
Perencanaan formasi pegawai dalam rangka rektrutmen pegawai baru.
Proses kenaikan pangkat/jabatan bagr pegawai yang telah memenuhi persyaratan.
3.
tugas-tugas Baperjakat dalam rangka mempertimbangkan pangkat dan jabatan pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
4.
Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai yang meliputi pelaksanaan Diklatpim Tk. III dan IV, Diklat Fungsional khususnya Jabatan Fungsional Perencan4 dan Diklat Teknis bekerjasama dengan Pusbindiklatren.
5.
Pelaksanaan evaluasi pegawai
Pelaksanaan dukungan
[,
(DP3)
di
lingkungan Kementerian
PPN/Bappenas.
6. B.
Proses pensiun dan kesejahteraal pegawai
Dalam bidang Hukum, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, meliputi
1. 2.
Penyusunan kontrak dan kesepakatan kerja antara Bappenas dengan Pihak
III
Penyusunan konsep Surat Keputusan Pimpinan (Menteri/Kepala sampai dengan Deputi/Eselont) di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas
-7
-
3.
Pemberian legal opinionlopini hukum atas berbagai kegiatan dan peraturan yang disusun oleh unit kerja lain.
4.
Pemberian berbagai masukan yang menyangkut masalah hukum dalam rangka pelaksanaan prosedur dan pelaksanaan kerja yang terkait dengan pelaksanaan tata kepeqerintahan yang baik yang disusun oleh unit kerja lain.
5.
Penyelesaian perkara hukum dalam kasus litigasi berupa tuntuan class action dari suatu LSM
6.
Penyelesaian berbagai kasus disiplin pegawai
Pengembangan Prosedur kerja bidang kepegawaian
1.
Mengembangkan sistem uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan eselon II sebanyak 3 kali, yaitu :
a. Jabatan Kepala Biro Renortala pada bulan Desember 2002 b. Jabatan Direktur Pembangunan Sektoral dan Daerah bulan Agusrus 2003 c. Jabatan Direktur Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Direktur Pengembangan Otonomi Daerah bulan Februari 2004. Beberapa pengembangan sistem dan prosedur kerja meliputi
a.
Tahun 2002, Analisa Jabatan Mandiri, menghasilkan model Analisa Jabatan.
b.
Tahun2003 Analisa Jabatan Mandiri yang lebih menekankan pada Analisa Beban Kerja menghasilkan model Analisa Beban Kerja yang dapat diaplikasikan bagr suatu lembaga perencanium. Penyrsunan Standard Operation Procedure bagi tata kerja di bidang kepegawaian dan hukum
i.
ii.
c.
Tahun2004 Mengembangkan prosedur rekrutmen pegawai baru melalui tahapan ujian penyaringan yang meliputi seleksi administraif, seleksi tertulis melalui TPA dan TOEFL dan wawancara, dilanjutkan dengan orientasi bagr pegawai baru meliputi pelaksanaan pengenalan lingkungan kerja dan outbond.
i.
ii.
Melaksanakan Analisa Kompetensi Jabatan, menghasilkan kamus Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Bappenas
iii.
Penyusunan database sistem informasi kepegawaian, menghasilkan suatu pro gram komputerisasi pengelo laan administrasi kepegawaian.
-8-
'Iv
III.
lffffllil
5:-o**un
KEGIATAN YANG SEDANG DILAKUKAN Pada tahun 20Q5
kajian yang meliputi
A.
:';::#.:{":;#::^{{i{ #{i;i?'.,?i#,ff
Biro Kepegawain dan Hukum melaksanakan berbagai kegiatan
:
Pengembangan Analisa Kompetensi Jabatan, tujuannya adalah untuk mendapatkan
kompetensi yang akurat yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan struklural di lingkungan Bappenas
B. C. D.
Penyusunan Training Need Analysls, tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kebutuhan diklat bagr pegawai Bappenas dalam rangka pengembangan kemampuan khususnya bidang perencanaan. Pengembangan lssessment Center, tujuannya adalatr pemetaan pegawai yang telah menduduki pangkat/golongan IV b dalam rangka perencanaan penempatan dalam jabatan struktural. Persiapan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dalam rangka penghapusan jabatan struktural eselon [V.
v.
6U.ISU AKTUAL YANG DIHADAPI
A.
Penyelesaian pen) rsunan Surat Keputusan Menteri tentang pengecualian atas pelaksanaan kajian prakarsa strategis dalam pembatasan penghitungan orang/jam
B.
Penyusunan SK Menteri tentang struktur organisasi Bappenas yang bam
C.
Persiapan perubatran SK (MenterilEselon I) yang menyangkut keanggotaan suatu Tim berkaitan dengan perubahan struktur organisasi Bappenas.
D.
Persiapan pengisian jabaun Eselon II dalam struktur organisasi Bappenas yang bartr dengan menggunakan sistem uji kompetensi yang telah diterapkan sejak 2002.
E.
Persiapan rekrutmen pegawai baru untuk tahun anggaran 2005 dengan menggunakan prosedur seleksi pegawai dan orientasi pegawai baru yang telah dilaksanakan pada tahun 2004.
-9-
BIRO UMUM
I.
TUGAS POKOK Melaksanakan pelayanan umum, tata usaha, keuangan, serta urusan rumah tangga di lingkungan Kantor MENPPN/ BAPPENAS.
II. A. B. C. D.
FUNGSI Koordinasi pelayanan umum; Pelaksanaan persuratan, ekspedisi, penggandaan, dan reproduksi;
Pelaksanaankegiatanadministrasikeuangan; Pelaksanaan urusan dalam di bidang pemeliharaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan angkutan.
III.
KEGIATAN YAI{G SUDAH DILAKUKAN
A.
Bagian Tata Usaha:
1. Menyusun sistem pengelolaan penerimaan surat secara elekhonik; 2. Pemantapan pengelolaan pengantaran surat keluar berbasis elekhonik,
3.
B.
menggunakan s oftware canofi le for windows; Penyempumaan prosedur untuk permintaan penggandaan dokumen.
Adminstrasi Keuangan:
1.
Melakukan usulan penyetaraan TKG pegawai dan pejabat Bappenas agar sesuai dengan standar tunjangan kerja pengelola keuangan negara yang berlaku di Departemen Keuangan;
2.
Melakukan penyesuaian sistem pelaporan pertanggungiawaban pengelolaan anggaran kegiatan kantor Meneg PPN/Bappenas agar berbasis kinerja;
3.
Melakukan verifikasi data dan menyempurnakan implementasi sistem pelaporan anggaran di lngkungan kantor Meneg PPN/ Bappenas;
4.
Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengguna sistem anggaran unified budget agar berbasis kinerja;
5.
Melakukan penyempurnaan aplikasi penggajian, penyusunan aplikasi potongan pendapatan, dan aplikasi perhitungan TKG;
6. 7
Pengembangan jaringan komputer di Bagian Keuangan (database);
Melalnrkan pengujian dan perintah membayar, a.1. melakukan pengujian dan menerbitkan surat perintah membayar (SPM)
-10-
7 C.
Melakukan pengujian dan perintah membalar, a.l. melakukan pengujian dan menerbitkan surat perintah membayar (SplO
Bagian Urusan Dalam:
1.
Melakukan assesment terhadap fasilitas dan kondisi gedung dan ruang kerja, lift, instalasi lisrik, air, hidrant , sprinkler, danfire alarm;
2.
Merehabilitasi fasilitas gedung, ruang kerja, dan fasilitas-fasilitasnya, a.l. lift, conference system, viewer, wireless sound system, meubelair, PABX, dan genset;
3. 4.
5.
Pembuatan laporan mutasi barang dan inventaris kantor tahunan;
Pengadaan Pengurusan pembangunan gedung secara Bappenas JI. Rasuna Said, Jakarta Selatan; Pengurusan atas tanah Pertamina di Jl.
Jatib**g,
BOT di atas tanah
Rawamangun yang dihuni
pej abaVmantan pej abat Bappenas.
6.
Menerapkan sistem presensi dengan sidik lingkungan Sesmen PPN/Sestama Bappenas;
7.
Secara bertahap melakukan peremajaan terhadap kedaraan dinas dan
jari di
beberap
a TJI(E 2 di
operasional;
8. Bersama Korpri menyiapkan pengadaan
rumah untuk para karyawan kantor
Meneg PPN/Bappenas.
IV. A.
KEGIATAN YAI\G AKAI\ DILAI(UKAN Bagian Tata Usaha:
l. 2. 3.
Melaksanakan diklat sistem komputerisasi ketatausahaan peneriman surat Bappenas;
Melakukan evaluasi dan analisa kebutuhan sDM untuk ekspedisi; Akan dilakukan penambahan mesin fotocopy dan revitalisasi SDM penggandaan.
B.
Bagian Keuangan:
l. 2. C.
Melakukan reposisi anggaran menjadi unified budget berbasis kinerja; Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap sistem pengguna anggaran;
Bagian Urusan Dalam:
l.
Melakukan rehabilitasi instalasi listrik, pemadam kebakaran ruang kerja, mengganti list, dan mengatasi kebocoran atap gedung.
2. 3.
Melakukan penggantian peralatan ruang rapat dan penggandaan; Terus berusaha untuk megadakan kekurangan meubelair;
- ll
-
I |
I
I I
4. 5.
Melakukan penataan fitur telepon guna efisiensi penggunaannya; Penambahan kamera di tempat-tempat tertentu guna meningkatkan keamanan
kantor;
6.
Mengadakan kendaraan dinas dan operasional, serta melakukan penghapusan terhadap kendaraan yang secara teknis sudah tua dan mahal perawatannya. I
I I I
I I t
I
l
I I
I I
t I I
-t2-
I
I
,
I
BIRO PBRENCANAAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA
I
I
I.
1 I
II i t T II t I
Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program/ kegiatan, peningkatan tapasitas orgdnisasi dan tata laksana, penrmusan kebijakan teknis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan.
il. A. B.
FUNGSI Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program lkegiatan; Pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana kantor
MENPPN/BAPPENAS;
C. D.
Pelaksan:urn penrmusan kebijakan teknis;
rtl. A.
KEGIATAN YAI\G TELAH DILAKUKAI\
Pelaksanan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan.
Tahun 2002
1. Tersusunnya program kerja Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2002 2. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kine{a Instansi Pemerintah tahun 2001 3. Tersusururya Tupoksi, Struktur dan Tata Kerja Kementerian PPNlBappenas
I
t It
TUGAS PoKoK
tahun 2002
B.
Tahun2003
1. Tersusunnya program kerja Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2003 2. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2002 3. Tersusunnya Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi 4. Tersusunnya Pedoman Penilaian Usulan Kegiatan Pembangunan 5. Tersusunnya Info Kajian Bappenas Edisi
t !
1
I | ! !
I
l
C.
Tahun 2004
l. 2. 3.
Tersusunnyaprogram kerja Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2004 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintafr tahun 2003 Tersusunnya Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Nasional
4.
Tersusunnya Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
-13-
5.
Tersusunnya Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database Pembangunan
I
6.
Tersusunnya Kaj ian Reposisi Bappenas
7.
Tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
I
8.
Tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
I
9.
(RKA-K/L)
Tersusunnya Undang-Undang No. 25 Tahun 200 4 T entang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP}$.
I
10. Terlaksananya sosialisasi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPI\Q kepada seluruh instansi pemerintah baik
I
I I I
I I I t
I I
I t I
pusat (Kementerian/Departemen/Lembaga) (Pro
D.
p
di
dan daerah
ini s/k abup aten/kota)
Tahun 2005
1. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tatrun 2004 2. Tersusunnya program kerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2005 3. Tersusunnya Dokumen Isian Pelaksanatm Anggaran (DFA) tahun 2005 4. Tersusunnya konsep Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 20052009
5. w.
Terselenggaranya Pertemuan Pejabat Senior Lembaga Perencanaan ASEAN
KEGIATAN YAI\G SEDAIIG DILAKUKAT\ Aspek Perencanaan dan Penganggaran
1. Finalisasi Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas 20AS - 2009 2. Penyusunan RKA-KL (Final) 3. Pembahasan dengan Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan 4. Penyusunan DIPA 2006 5. Evaluasi Renstra dan Renja 6. Penyusunan Kodifikasi Program dan Kegiatan 7. Penyusunan Buku Anggaran Tahun 2005
-14-
I
l ,
I
v.
KEGIATAN YAI\G AKAN DILAKUKAN Asp ek Pen gembangan Organisasi dan Tatalaks ana
|I
1.
Penyusunan Pedoman Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantuan dan Evaluasi
I
1
2.
Penyusunan Pedoman Penilaian Usulan Kegiatan
|
'nj,
;il::ffi;::TL::",::ilfftr*il;"rrkebawah
5. 6.
Penyusunan Info Kajian Bappenas Edisi ke empat
||
|
Koordinasi Penyusunan RPP turunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
'r, ;;ffi::#ril:H::;:;:::".:":.i::;;x-#ffiEselon II di Canada
-
||
J I
VI. A.
I
ISU.ISU AKTUAL YANG DIHADAPI Aspek Perencanaan dan Penganggaran
l'
":"'ffi;H:ffiilKerja
I
Bappenas dalam rangkapenetapan rencana
b ::T:1ilTffi:*';J:railampiranRens'fra
.' |
c. 2.
PenyusunanAnggaranBappenasTahun2OO6
a. b.
tI
|
Finalisasi Dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas 20A5-20Ag
PenYusunan Finalisasi
RKA-KL
Pembahasan Dengan Direktur Jendral Anggaran dan Perimbangan
"d. ;ffiilDrpA2oo6
Evaluasi Renstra dan Renja
t Ir l, |
e. t B.
Penyusunan Kodifikasi Program dan Kegiatan Penyusunan Buku Anggaran Tahun 2005
Aspek Pengembangan Organisasi dan Tatalaksan a
l.
Koordinasi tim penyusunan Pedoman Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantuan dan Evaluasi
2. 3.
Koordinasi tim Penyrsunan Pedoman Penilaian Usulan Kegiatan Koordinasi tim Penyusunan Pedoman Rancangan Anggaran Biaya -'15-
|
I
4.
Koordinasi tim Penyusunan Tupoksi dan Struktur Organisasi Eselon II ke bawah
5. 6.
Koordinasi tim Penyusunan Info Kajian Bappenas Edisi ke empat Koordinasi tim Penyusunan RPP turunan Undang-Undang No. 25 Tahun
2004 7. 8.
i
Persiapan penyelenggaraan Kegiatan Studi Banding ke Beberapa Negara Asia Persiapan penyelenggaraan dan Eselon
II di
Diklat "Change Managemenr" bagi para Eselon I
Canada
-16-
I PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
I f
I
r.
I
TUGAS PoKoK
Y:Fffi5il5,"'[:'HX'r1ilir"ffiTl,Til:-i:iffi,:]'ffiffii'.",ili^iil'il-tr
I
O-
perencana pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan daerah.
I I
II.
FUNGSI
I
A.
I I
Pengkajian dan analisis kebijakan, program dan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan diklatperencana;
B.
Perumusan dan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan diklat perencana;
Ir
C.
I I
D.
II
g. F.
I
I |
II , li ti ll
f
Penyelenggaraan diklat pegawai Kantor MENPPNIBAPPENAS dan perencana di pusat dan daerah;
Pemantauan, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan diklat di bidang perencanaan pembangunan; Pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana;
Pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana dan diklat, dan pelayanan Perencana;
6.
Peningkatan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencanaim dan daerah.
a.
|
t | I
I
I
I
Program Pusbindiklatren 2002 - 2005
Dalam penjabaran rumusan tugas-tugas tersebut, Pusbindiklatren memberikan kontribusi secara nyata selama tatrun 20AZ - 2005 dengan menjalankan peran sebagai:
1.
Pusat Pembinaan Perencan4 yang mencakup: Pusat Penlnrsunan Pedoman JFP Pusat Akreditasi Kurikulum Diklat Renbang Pusat Penilaian Angka Kredit Perencana
2.
Pusat Penyelenggara Diklat Perencana a- Penyelenggara Diklat Gelar
lll; l1
di pusat
a. b. c.
b.
3.
Penyelenggara Diklat Non-Gelar
PusatPelayananPerencana a. SosialisasilFasilitasi lnformasi JFP b. Penyediaan Data Perencana
-17
-
I
b.
I
Pencapaian Umum Pusbindiklatren 2002 -2005
Secara umurn, program-program utama Pusbindiklatren di atas telah dilaksanakan secara berhasil, dengan rata-rata pencapaian target sebesar 93olo. Pencapaian tertinggi Pusbindiklatren selama tatrun 2A02 - 2005 adalah sebagai Pusat Penyelenggara Diklat Gelar mencapai l00yo, sementara pencapaian terendah adalah sebagait Pembina JFP yakni 76% (lihat lampiran I pada lampiran Rincian Kegiatan Pusbindiklatren). Khusus untuk pembinaan JFP dianggap masih belum optimal, ada beberapa kemungkinan yang dianggap menjadi penghambat keberhasilan pembinaan JFP yakni adanya persepsi di masyarakat yang masih kuat, antara lain : (a) Umumnya Jabatan fungsional - termasuk JFP - masih dianggap sebagai jabatan buangan, tidak prestisius, dan tidak memiliki fasilitas setara dengan jabatan struktural; O) kompetensi perencana yang bertugas di instansi perencanaan sangat rendah, karena seringkali perencana-perencana yang kompeten justru dimutasi ke instansi badan/dinas yang tidak relevan dengan kompetensinya; dan (c) kualitas output perencanaan masih dianggap kurang akurat, tidak komprehensif, dan hanya berorientasi pada kinerja output - sekedar menghabiskan anggaran - bukan berorientasi pada outcomes atau manfaat untuk masyarakat.
III.
KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN
1.
Dalam rangka pelaksanaan JFP sampai saat ini Bappenas - bersama Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Departemen Keuangan- telatr menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaan JFP sejumlah 13 peraturanlketentuan (lampiran 2 pada lampiran Rincian Kegiatan Pusbindiklatren).
2.
Dalam pelaksanaan diklat gelar dan non gelar yang dilaksanakan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, berhasil diikuti oleh sebanyak 5.106 orang, dengan rincian progftrm Gelar (S2 dan 33) 611 orang dan Non Gelar 4.495 orang.
J.
Sedangkan dalam pelayanan perencana, Pusbindiklatren telah mengadakan sosialisasi/fasilitasi informasi JFP kepadzT2 daerah/instansi perencanarm di seluruh Indonesia. Sementara itu, Pusbindiklatren telah menyebarkan pula pedoman penyelenggaraan diklat dan JFP serta majalah Simpul Perencana masing-masing 6000 eksemplar kepada pejabat pusat dan daerah yang terkait dengan kegiatan perencanann.
IV. KEGIATAN YANG SEDANG DILAKUKAN l.
Tahun 2005 ini, Pusbindiklatren melaksanakan pembinaan JFP dengan mengadakan pemantauan pelaksanaan JFP di daerah, dengan fokus pemerintah daerah di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan penyelenggaraan diklat gelar dan nongelar, awal tahun ini Pusbindiklatren telah mengadakan seleksi, dengan memproses penempatan peserta diklat gelar sebanyak 335 orang dan non-gelar sebanyak 1.315 orang.
-18-
I I I
I
2.
Berkaitan dengan lanjutan program diklat tahun 2005 ini, Pusbindiklatren saat ini sedang melakukan tahap negosiasi dengan Pemerintah Jepang dalam rangka Proyek Profesional Human Resourees Development Program Phase ///(PHRDP III), dan pemerintah Perancis dalam rangka program Double Degree.
a J.
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren tahun 2005 ini mencakup fasilitasi dan sosialisasi informasi mengenai peraturan/ketentuan JFP kepada 33 pemerintah daerah/instansi perencanaan di seluruh Indonesia, distribusi pedoman penyelenggaraan diklat bagi perencana serta majalah Simpul Perencana.
4.
Sebagai bagian kegiatan pelayanan dalam bidang seleksi, Pusbindiklatren melaksanakan pula persiapan penutupan UPP TPA. Pengaturan ke UPp TpA kepada Koperasi Bappenas telah memasuki tahap pematangan transition actionplan.
I
I I I
l I
V.
Dalam lingkup tugas dan fungsi Bappenas sebagai instansi pembina perencana dan penyelenggara diklat tersebut di atas, sebagai bahan penyusunan strategi dan rencana kerja, yang mampu memberikan kontribusi secara nyata kepada upaya pengembangan peran dan fungsi Bappenas, maka ?usbindiklatren mengharapkan dapat menjadi UKE II yang m,rmpu berperan sebagai :
A.
Pusat Pembina Perencana; yang mencakup:
l. 2. 3.
I
I
KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
B.
I
Pusat Akreditasi
Kurikulum Diklat Renbang
Pusat Penilaian Angka Kredit Perencana Pusat Penyrsunan Pedoman JFP
Pusat Penyelenggara Diklat Perencanaan Pembangunan; Program diklat renbang gelar dan non gelar, di dalam dan luar negeri, yang selama ini diselenggarakan untuk perencana Pusat dan Daerah, akan tetap dilaksanakan Bappenas, karena sesuai hasil monitoring dan evaluasi serta kajian-kajian selama ini membuktikan bahwa diklat ini sangat diperlukan bagi perencana pusat dan daeratr, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas institusi
I
perencanaan.
I
I
C.
I
D. E. F.
I
I
I
l.
Penyelenggaraan Diklat dengan Dana GrantlSoft-Loan
2.
Pengembangan Model
Diklat Lain
Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Jabatan Fungsional Perencana; Pusat Seleksi Nasional; Pusat Penyedia Beasiswa Pasca Sarjana; Pusat Pelayanan Perencana.
19^
t
I I
TUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
I I
I
r.
I
Xffl'ffi:ilffi'"l*,T-:fl1#l:il#*;ffif"T:1ffiff"T,[3ffi:
I
II
1 I . Ir
1 I ' I
TUGAS POKOK
pembangunari nasional.
II. A. B.
C. D. E.
FUNGSI Pengkajian dan analisis kebutuhan prasarana teknologi informasi di Bappenas. Pengumpulan, penyrmpanan dan pengolahan basis data serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; Penyajian informasi dan publikasi perencanaan pembangunan; Pengelolaan perpustakaan dan pengembangan jaringan perpustakaan; Pelaksana:m koordinasi dalam penyusunan laporan kegiatan BAPPENAS dan dokumen kenegaraan lainnya.
I
III'
KEGIATAN YANG SUDAII DILAKUKAN
1.
Melengkapi koleksi perpustakaan dengan buku, majalah, surat kabar, statistik, produk hukum (perundang-undangan), dokumen perencanaan, hasil penelitian, DIP, dan bahan pustaka nonbuku lainnya;
2-
Menyediakan layanan dari mulai manual sampai dengan menggunakan layanan elekfronik;
3.
Menyusun blue print pengembangan fasilitas sistem informasi
4.
Mernbangun sistem informasi unfuk pelayanan perpustakaan secara elektronik;
It t I I r I I
5.
Meningkatkan kapasitas, keandalan, dan keamanan perangkat dan fasilitas sistem informasi di Bappenas;
I
6.
Membangun fasilitas internet dan intranet.
I t
7.
Menambah dan melengkapi data dan informasi pada layanan website dan ELS dengan dokumen-dokumen perencanaan dari' tahun 1950 sampai dengan terkini (tahun 2005).
I
8.
Menyediakan fasilitas digital jurnal "Proquest".
II
9.
I I I
Membangun/memperbaharui
di
Bappenas;
situs portal Simrenas,
mengakomodasi layanan internet seluruh kabupaten /kota secara terintegrasi dalam satu portal. -zo-
di
yang Indonesia
10. Membuat buku panduan
pemahaman dan pengisian data dasar perencanaan pembangunan yang ditujukan kepada seluruh bappeda kabupaten/kota.
IV. KEGIATAN'YANGSEDANGDILAKUKAN l.
Penambahan bahan pustaka;
2.
AIih media dokumen DIP;
3.
Penjilidan bahan pustaka;
4.
Fumigasi;
J.
ELS: Elehronik Library System - Konversi data Perundang-undangan, statistik, teksbook, dokumen dari CD,S-
-
/s/s
Entri data, scanning d,aftar isi, mengabstrak dokumen daerah. Scanning, editting, dan checking dataRepelita I s.d. VI dan Pidato Presiden dan Lampiran. Digitasi Produk hukum dari tahun 1945 s.d. terkini.
67. 8.
Mengembangkan aplikasi GIS untuk intranet d,an internet.
9.
Melaksanakan sosialisasi tentang buku panduan pemahaman dan pengisian data dasar perencanaan pembangunan kepada seluruh bappeda kabupaten/kota, dengan koordinator pelaksana bappeda propinsi.
10.
Bersama world bank, UNDP, USAID membangun dan mengelola database portal e-Aceh-nias.org, website resmi untuk mendukung kegiatan R2NAD-Nias.
V. l-
KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
Menyempurnakanaplikasi e-office/intranet Updating bahan-bahan/dokumen yang akan dipublikasikan melalui website Bappenas.
Mendidik para pengelola dengan mengikuti berbagai diklat dan pendidikan formal kepustakawanan.
2. 3.
Menambah tenaga perpustakaan yang professional dan meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan yang ada dan menyediakan pelayanan perpustakaan secara elektronik; Pengadaan koleksi bahan pustaka mengikuti perkemban gan zarnarr
-21-
4.
5.
Pengadaan bahan pustaka edisi baru dan penambahan jumlah eksemplar bahan pustaka yang banyak diminati
Memaksimalkan fungsi ELS dan system lainnya serta mempertimbangkan untuk melakukan migrasi ke sistem lain
6.
Sistem pelayanan perpustakaan secara elektronik (onJine) yang dapat mempercepat akses dari lingkungan Bappenas maupun dari luar Bappenas sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi baik untuk intem Bappenas maupun pemakai dari luar.
7.
Pengembangan kapasitas saluran informasi internet (kapasitas bandwidth diperlebar);
8.
Pengaturan/ manajemen akses internet yang dituangkan dalam SOP;
9.
Pengembangan prasarana jaringan informasi yang menggunkan sistem wireless;
10.
Pengembangan kualitas SDM teknologi informasi.
11.
E-Office/intranet. Sistem informasi yang terintegrasi menuju terwujudnya EGovernmenL Dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi intra Bappenas melalui fasilitas e-mail, News (Bulletin Board) maupun forum diskusi onJine (File Sharing).
12.
Menambahkan firngsi single login untuk keseluruhan fasilitas maka memudahkan staf Bappenas dalam menggunakan sistem informasi E-Offce Bappenas. Cukup satu kali login maka fasilitas WebMail, WebForum dan WebNews sudah dapat digunakan.
13.
Mengintegrasikan antara Situs Bappenas Chttp://www.bappenas.go.id) dengan Situs PerpustakaanlEl-S , khususnya dalam pencarian (data hal referensi dan informasi) yang dibutuhkan para pengguna yang
ti
mengakses situs Bappenas.
ll
t4.
Menyempurnakan modul pencarian pada aplikasi ELS, dan menyempurnakan struktur databasenya agar dapat dicari melalui "search engine" global, misalnya dengan "Google.com"
15.
Penambahan fitur/modul interaktif "Fortrm" pada website Bappenas yang dapat memuat topik bahasan tertentu, khususnya di bidang perencanaan, sebagai sarana komunikasi antar pengguna dengan Bappenas, maupun antar pengguna itu sendiri.
16.
Menyelenggarakan forum komunikasi dan pertukaran tlata/informasi
ti
il tl
antar perencana di pusat dan daerah.
ll
I
17.
Persiapan penandatangan MoU antara Bapel R2NAD-Nias, Bappenas, dan DepKeu untuk menjaga keberlangsungan operasional database portal e-AcehNias.org, dan menyiapkan masa transisi untuk penyerahan pengelolaan secara penuh kepada Bapel R2NAD-Nias.
-22-
l
Y
Lamplran-lampffan
RINCIAN KEGIATAN YANG SUDAH, SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN DI MASING.MASING UKE II
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, PERSIDANGAN DAN
ADMINISTRASI PIMPINAN
I.
TUGAS POKOK Biro Hubunganl Masyarakat, Persidangan dan Administrasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pen)rusunan rencana program dan kegiatan, serta pelayanan bagi pimpinan dalam hal hubungan masyarakat, persidangan, keprotokolan, dan administrasi pimpinan.
U.
FUNGSI
2. 3.
Penyusunan rencana, program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan media masa serta hubungan antarlembaga; Pelaksanaan urusan keprotokolan dan persidangan; Penyiapan bahan serta pelaksanaan ketatalaksanaan bagi pimpinan.
1.
III. KEGIATAN
YAIYG TELAH DILAKUKAII
Kegiatan yang telah dilakukan Biro Humas dan PAP dapat dilaporkan dalam 3 (tiga) kelompok bagtan, yaitu bagian hubungan masyarakat, bagian persidangan dan protokol, dan bagian administrasi pimpinan. Oleh karena sifat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan PAP adalah kegiatan pelayanan, maka kegiatan yang telah, yang sendang, dan yang akan dilaksanakan relatif sama, dan bersifat melanjutkan pelayanan yang ada. Kegiatankegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:
Bagian Hubungan Masyarakat Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat meliputi: 1.
Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pers sesuai kebutuhan lembaga (konferensi pers, talk show, diskusi dengan wartawan ekonomi, mengusahakan peliputan pers atas kegiatan-kegiatat yang berlangsung di Bappenas,
dll.). 2.
Menjalinhubungan komunikasi dengan unit kehumasan di instansi pemerintah lainnya (melalui hubungan langsung maupun partisipasi dalam pertemuan rutin Bakohumas).
3.
Memberikan layanan bagi pelaksanaan kunjungan tamu ke Bappenas (koordinasi pelaksanaan, penentuan narasumber, dll. ).
4.
Menerbitkan media informasi internal secara triwulanan. berupa majalah "Kabar Bappenas".
5.
Membuat kliping berita harian beserta indeks beritanya sebagai referensi harian bagi Menteri.
l-
Bagian Persidangan dan Protokol Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Persidangan dan Protokol meliputi:
l.
Menyelenggarakan layanan keprotokolan bagi pimpinan, diselenggarakan di luar maupun di Bappenas.
2.
Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seremonial di Bappenas (Upacara Bendeia, Upacara Pelantikan, Cofee Morning, dll.).
3.
Memberikan layanan pengurusan dokumen perjalanan luar negeri bagi pimpinan dan staf di lingkungan Bappenas.
4.
Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan atau memberikan dukungan bagr pelaksanaan kegiatan persidangan pimpinan, baik di internal Bappenas maupun di lembaga eksternal (Rapat Pimpinan, Sidang Kabinet, Rapat Kerja dengan DPR, dll.).
5.
Penyusunan j adwaVagenda kerj a harian Menteri.
baik untuk acara yang
Bagian Administrasi Pimpinan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Administrasi Pimpinan meliputi: 1.
Melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan administrasi pimpinan, meliputi:
a. b.
Pemrosesan surat-surat masuk, termasuk monitoring tindaklanjut penanganannya oleh pejabat terkait sesuai penugasan/disposisi Menteri
Pemrosesan surat-surat keluar, termasuk finalisasi konsep surat menteri yang diterima melalui Sesmen sebelum diteruskan kepada Menteri. Dalam proses ini, termasuk dalamnya adalah kegiatan untuk meng-komunikasikan dan mengkoordinasikan isi surat dengan unit kerja terkait apabila isi surat dipandang menyentuh substansi yang menjadi kewenangan unit kerja lainnya.
di
Melaksanakan tugas koordinasi dan finalisasi penyiapan batran untuk Menteri (seperti batran ceramah'/sarnbutan, batran sidang kfrinet, p ap er, dll.) a
J.
yang
Sidang Kabinet diterima dari kementerian/lembaga lain untukmemperoleh penanganan dari unit kerja yang terkait. Menatausahakan bahan-bahan
Kegiatan LainJain
Di samping kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ketiga bagian tersebut di atas, Biro Humas dan PAP juga melaksanakan tugas-tugas yang bersifat adhoc, seperti tugas kesekretariatan dll. Kegitan-kegratan tersebut adalah sebagai berikut:
I.
Sekretariat penyusunan Program 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu dan Laporan Pel aksanaannya.
2.
Sekretariat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2A06.
3.
Sekretariat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
4.
Sekretariat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
-2-
5.
Sekretariat penyusunan Lampiran Pidato Presiden (Lampid) di depan Sidang paripuma DPR RI tanggal l6 Agustus 2005.
Di samping kegiatan lain-lain yang tersebut di atas, Biro Humas pengelola DOM (Dana Operasional Menteri).
l
IV. KEGIATAN Yh.NG SEDANG DILAKSANAKAN Beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Biro Humas dan PAP saat ini adalah sebagai berikut:
I 1.
I
I
dan PAP juga menjadi
Melanjutkan kegiatan-kegiatan pelayanan pimpinan yang bersifat rutin dan terus menerus di ketiga bagian yang disebut di atas (Bagian Humas, Bagian Persidangan, dan Bagian Administrasi Pimpinan).
Melanjutkan pelaksanaan tugas sebagai sekretariat pen)rusunan RPJPN 2005-2025 yang dalam waktu dekat memasuki tahap pembahasan di tingkat Pansus di DpR-RI. n
J.
I
Melanjutkan pelaksanaan tugas sebagai sekretariat penyusunan RKP 2006 sebagai tindak lanjut pembahasan RAPBN 2006 antara Depkeu dan DpR. Melaksanakan tugas kesekretariatan penyusunan Lampiran Pidato Presiden di depan Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 16 Agustus 2005.
V.
KEGIATAN YAAIG AKAN DILAKSAI\AKAN Kegiatan yang akan dilakukan di waktu-waktu yang akan datang, termasuk dalam waktu dekat adalah sebagai berikut:
I
I
l I
1.
Melanjutkan kegiatan-kegiatan pelayanan pimpinan yang bersifat rutin dan terus menerus di ketiga bagian seperti disebutkan di atas.
2.
Melanjutkan pelaksanaan tugas sebagai sekretariat penyusunan RPJPN 2005-2025 yang dalam waktu dekat memasuki tahap pembahasan di tingkat Pansus di DPR-RI.
3.
Melanjutkan pelaksanaan tugas sebagai sekretariat penyusunan RKP 2006 sebagai tindak lanjut pembahasan RAPBN 2006 antara Depkeu dan DpR.
4.
Melaksanakan tugas kesekretariatan penyusunan Pidato Presiden Paripurna DPD-RI pada tanggal23 Agustus 2005.
5.
Terus menerus mengenali permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, untuk dicarikan jalan keluar yang baik bagi pelaksan,un tugas yang efektif dan efisiln.
'
l
di
depan Sidang
VI. ISU / PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
I I I I
I
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti diuraikan di atab, isu-isu penting yang dihadapi oleh Biro Humas dan PAP antara lain sebagai berikut:
l.
Dalam berkomunikasi dengan pers, saat ini belum ada pedoman baku yang mengafur mekanisme berkomunikasi dengan pers, misalnya apakah semua pihak berhak langsung berhubungan dengan pers, apakah perlu ada batasan pejabat level mana yang boleh memberikan pernyataan kepada pers, dll. Saran: perlu disusun kebijakan lembaga tentang mekanisme komunikasi dengan pers.
-3-
I I
2.
Dalam penerimaan kunjungan tamu, seringkali ditanyakan buku saku (booklet) yang menggambarkan lembaga Bappenas secara menyeluruh, baik menyangkut sejarah lembaga, profil lembaga (termasuk di dalamnya gambaran SDM-nya), tugas dan wewenang, dan lain-lain. Sejauh ini, booklet semacam itu yang ada baru memuat aspek sejarah Bappenas dengan perubahan-perubahan kewenangannya yang disusun oleh Biro Renortala. Saran: buku tersebut perlu disempumakan lebih lanjut dengan memuat aspek-aspek laitr yang lebih komprehensif.
J.
Dalam penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim), dirasakan perlunya mekanisme yang disepakati bersama untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dan tindaklanjutnya. Mekanisme dimaksud antara lain meliputi mekanisme penentuan agenda pembahasan, format bahan bahasan, dan mekanisme monitoring terhadap
I
I
I I
status pelaksanaannya. 4.
Dalam layanan kegiatan keprotokolan, sejauh ini staf yang terlibat di dalamnya belum memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan/pelatihan yang resmi, oleh karenanya dalam penyelenggarazrn layanan keprotokolan lebih banyak didasarkan pada common sense yang bersangkutan. Saran: perlu melibatkan staf protokol dalam diklat formal tentang keprotokolan.
5.
Dalam hal ketatausatraan persuratan menteri, database yang telatr ada masih terbatas jaringan aksesnya. Saran: database perlu ditingkatkan kualitasnya terutama perluasan j aringan aksesnya bagi pihak-pihak yang terkait.
I
I
I
l I
Kegiatan adhoc sebagai sekretariat, seringkali memerlukan perhatian yang sangat besar, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat mengganggu pelaksanaan tugas-tugas pokok yang ada. Saran: perlu dilakukan redistribusi penugasan unit kerja sebagai selaetariat, dengan mempertimbangkan beban kegiatan dan relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi unit kerjabersangkutan.
l l l l I I I I I
-4-
BIRO KEPEGAWAIAN DAN HUKUM
A.
Kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi
Biro Kepegwaian dan Hukum memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan administrasi di bidang kepegawaian, koordinasi penyusunan peraturan perundangundangan, dan pemberian bantuan hukum. Sampai dengan bulan Juni 2005, Biro Kepegawaian dan Hukum mengelola pegawai Kantor Meneg. PPNlBappenas yang berjumlah 870 pegawai, dengan status sebagai pegawai organik, perbantuan dan honorer serta latar belakang pendidikan meliputi 53, S2, Sl Diploma, SMA, SMP dan SD. Dalam bidang kepegawaian, telah dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi: Perencanaan formasi pegawai dalam rangka rektrutmen pegawai baru.
a. b. c.
Proses kenaikan pangkat/jabatan
bagi pegawai yang telah
memenuhi
persyaratan.
Pelaksanaan dukungan
tugas-tugas
Baperjakat dalam
rangka
mempertimbangkan pangkat dan jabatan pegawai di lingkungan Kementerian
d.
PPN/Bappenas.
e.
Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pegawai yang meliputi pelaksanaan Diklatpim Tk. II, III dan [V, Diklat Fungsional khususnya Jabatan Fungsional Perancana, dan Diklat Teknis bekerjasama dengan Pusbindiklatren. Pelaksanaan evaluasi pegawai (DP3) di lingkungan Kementerian
f.
PPN/Bappenas. Proses pensiun dan kesejahteraan pegawai
Dalam bidang Hukum, telah dilaksanakan berbagai kegiatan, meliputi Penlrusunan kontrak dan kesepakatan kerja antara bappenas dengan Pihak III Penyusunan konsep Surat Keputusan Pimpinan (Menteri4(epala sampai dengan Deputi/Eselonl) di lingkungan Kantor Meneg. PPN/Bappenas Pemberian legal opinion/opini hukum atas berbagai kegiatan dan peraturan yang disusun oleh unit kerja lain. d. Pemberian berbagai masukan yang menyangkut masalatr hukum dalam rangka pelaksanaan prosedur dan pelaksanaan kerja yang terkait dengan pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik yang disusun oleh trnit kerja lain. Penyelesaian perkara hukum dalam kasus litigasi berupa tuntuan class action dari suatu LSM Penyelesaian berbagai kasus disiplin pegawai
ab. c.
B. 1-
Pengembangan Prosedur kerja bidang kepegawaian Mengembangkan sistem uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan eselon II sebanyak 3 kali, yaitu :
a. Jabatan Kepala Biro Renortala pada bulan Desember 2002 b. Jabatan Direktur Kembangunan Sektoral dan Daerah bulan Agustus -5-
2003
c.
Jabatan Direktur Ke{asama Ekonomi Multilateral
dan Direktur
Pengembangan Otonomi Daerah bulan Februari 2004.
2.
Beberapa pengembangan sistem dan prosedur keda meliputi
a. Tahun 20A2, Analisa Jabatan Mandiri,
menghasilkan model Analisa
Jabatan.
b.
Tahun2003 Analisa Jabatan Mandiri yang lebih menekankan pada Analisa Beban
i.
Kerja menghasilkan model Analisa Beban Kerja yang
ii. c.
Tahun 2004 Mengembangkan prosedur rekrutmen pegawai baru melalui tahapan ujian penyaringan yang meliputi seleksi administraif, seleksi tertulis melalui TPA dan TOEFL dan wawancara, dilanjutkan dengan orientasi bagi pegawai banr meliputi pelaksanaan pengenalan lingkungan kerja dan outbond.
i.
ii.
iii. iv.
C.
dapat
diaplikasikan bagi suatu lembaga perencanaan. Penyusunan Standard Operation Procedure bagi tata kerja di bidang kepegawaian dan hukum
Melaksanakan Analisa Kompetensi Jabatan, menghasilkan kamus Kompetensi Jabatan Struktural di lingkungan Bappenas Penyusunan database sistem informasi kepegawaian, menghasilkan suatu program komputerisasi pengelolaan administrasi kepegawaian. Penyusunan Standard Operation Procedure, sebagai pengembangan dari tata kerja bidang kepegawaian dan hukum yang telah ada.
Kegiatan yang sedang dilakukan Pada tatrun 2005 Biro Kepegawain dan Hukum melaksanakan berbagai kegiatan kajian yang meliputi :
l. 2. 3. 4.
Pengembangan Analisa Kompetensi Jabatan, tujuannya adalah untuk mendapatkan kompetensi yang akura{ yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan struktural di lingkungan Bappenas Pen5rusunan Training Need -Analysis, tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kebutuhan diklat bagi pegawai Bappenas dalam rangka pengembangan kemampuan khususnya bidang perencanaan. Pengembangan lssessment Center, tujuannya adalah pemetaan pegawai yang telah menduduki pangkat/golongan dalam rangka perencanaan penempatan dalam j abatan struktural.
IV b
Persiapan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dalam rangka penghapusan jabatan struktural eselon fV.
-6-
D.
Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian
l. 2. 3. 4. 5.
Penyelesaian penyusunan Surat Keputusan Menteri tentang pengecualian atas pelaksanaan kajian prakarsa strategis dalam pembatasan penghitungan orang/jam Penyusunan SK Menteri tentang Sturktur Organisasi Bappenas yang baru Persiapan perubahan SK (Menteri/Eselon I) yang menyangkut keanggotaan suatu Tim berkaitan dengan perubahan struktur organisasi Bappenas. Persiapan pengisian jabatan Eselon II dalam struktur organisasi Bappenas yang baru dengan menggunakan sistem uji kompetensi yang telah diterapkan sejak 2002. Persiapan rekrutmen pegawai baru untuk tahun anggaran 2005 dengan menggunakan prosedur seleksi pegawai dan orientasi pegawai baru yang telah dilaksanakan pada tahun 2004.
1
BIRO UMUM
Tata Usaha Kantor Menneg PPNlBappenas Penerimaan Surat I
Kondisi dan Permasalahan Penerimaan surat adalah salah satu tugas dan fungsi dari Biro Umum cq. Tata Usaha. Penerimaan surat atau bahan dilakukan dari luar Kantor Bappenas untuk para pejabat dan pegawai di masing-masing unit kerja. Surat dan bahan yang masuk dipilih sesuai dengan alamat tujuan yang kemudian digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu: biasa, rahasia, dan pribadi. Surat yang masuk dalam kategori biasa, dibuka pembungkusnya dan diperiksa. Surat rahasia tidak dibuka hanya di stempel pada bagian luar. Sedangkan untuk surat pribadi langsung disampaikan kepada alamat si penerima. Oleh karena ifu, dalam mekanisme penerimaan surat diperlukan adanya suatu sistem penerimaan secara elektronik dengan bantuan sistem komputer. Hal tersebut dimaksudkan agar penggunaan sumber daya dapat lebih efektif dan efisien. b.
Pengembangan ke depan
Penerapan sistem melalui impelmentasi sistem terkomputerisasi memiliki kendala tentang kesiapan sumber daya manusia yang berfungsi sebagai tenaga operasional dan pengendali sistem. Oleh karena itu, untuk rencana kedepan perlu adanya suatu pelatihan dan pendidikan khusus untuk tenaga operator persuratan.
li
B.
Pengantaran Surat @kspedisi)
a.
Kondisi dan Permasalahan Pengantaran atau ekspedisi surat keluar memegang peranan penting sebagai fungsi penerus informasi yang tertuang dalam bentuk surat atau batran tersebut. Mekanisme surat yang akan diantar ke alamat fujuan harus menggunakan nomor. Penomoran tersebut dilakukan secara elektronik dengan bantuan software canofle for windows yaitu sistem komputerisasi melalui scanner system dengan penylmpanan data dalam hardisk.
l'
I
l I
I I
Untuk pengantaran alamat luar kota dilakukan melalui jasa pos atau tiki dan untuk pengantaran ke luar negeri melalui DHL atau DXP. Sedangkan untuk dalam kota, Kantor Menneg PPN/Bappenas menugaskan 5 (lima) orang caraka luar/caraka bermotor untuk melakukan pendistribusian surat dan bahan.
Akan tetapi, oleh karena volume surat dan bahan yang terus meningkat, menjadikan mekanisme pendistribusian bahan dan surat keluar belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal apabila mengandalkan SDM yang tersedia. Oleh kaiena itu, surat atau bahan pimpinan yang sifatnya urgent perlu dilakukan adanya pola out sourcing yaitu sistem kontrak dengan jasa pengiriman dalam kota untuk melakukan pengantaran bahan dan surat keluar Kantor Menneg PPN/Bappenas. Hal itu tenfu saja membawa konsekuensi pada timbulnya biaya pengantaran surat.
-8-
b.
Pengembangan ke depan Dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada perlu dilakukan evaluasi ulang untuk mempelajari jumlah optimal SDM yang dibutuhkan dan juga biaya yang timbul akibat pemilihan suatu metode pengiriman.
c.
Penggandaan Bahan
a-
Kondisi dan Permasalahan Sesuai dengan tupoksinya, Kantor Menneg PPN/Bappenas memiliki fungsi sebagai koordinasi. Oleh karena itu, aktivitas koordinasi dalam bentuk rapat kerja dan pertemuan menjadi cukup tinggi frekuensinya. Peran serta unit kerja penggandaan bahan menjadi sangat diperlukan untuk memperlancar kegiatan rapat tersebut. Sistem penggandaan bahan di Kantor Menneg PPNlBappenas didasarkan pad jumlatr lembar yang akan digandakan (copy).Untuk penggandaan bahan dengan jumlah sedikit (di bawah 100 copyAembar) dilakukan di masing-masing unit kerja atau pada unit kerja lain dalam satu lantai yang memiliki mesin fotocopy. Namun, unhrk penggandaan bahan dalam jumlah besar (diatas 100 copyAembar) dilakukan oleh Tata Usaha cq. Sub Bagian Penggandaan. Hal yang menjadi kendala adalah mesin fotocopy sebagai alat bantu mesin risograph yang sudah ada saat ini telatr melewati umur ekonomis sehingga diperlukan penggantian dan penarrbahan mesin.
I
b.
Pengembangan ke depan
Untuk meningkatkan kinerja dari unit Sub Bagian Penggandaan, pandangan kedepan perlu dilakukan penggantian dan penambatran alat (mesin/orocopy),revitalisasi SDM, dan pengawasan atas sistem operasi prosedur penggandaan bahan. Hal tersebut dilakukan tidak lain dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi sumber daya.
Administrasi Keuangan Kantor Menneg PPNlBappenas Penggajian pegawai
Kondisi dan Permasalahan Saat ini Kantor Menneg PPN/Bappenas memiliki lebih dari 800 orang pegawai, ditambatr dengan tenaga honorer. Bagran Keuangan yang berfungsi sebagai pengelola adminishasi keuangan Kantor Menneg PPN/Bappenas, mempunyai salatr satu fungsi sebagai pelaksana pembayaran gaji dan Tunjangan Kerja Ganda (TKG) pegawai dan tenaga honorer. Sesuai dengan afuran yang belaku, penyediaan dana untuk gaji pegawai diperoleh melalui kas negara, sedangkan dana untuk Tunjangan Kerja Ganda (TKG) diperoleh melalui kas Departemen Keuangan. Masing-masing jenis penghasilan tersebut memiliki standar penilaian yang berbeda-beda. Standar Gaji diatur melalui keputusan presiden dan berlaku secara nasional. ,Sedangkan standar TKG diatur oleh kebijakan intern dengan keputusan persetujuan dari Depkeu dengan mengacu pada kesetaraan dengan standar Tunjangan Kerja Pengelola Keuangan Negara (TKPKN) yang berlaku di Departemen Keuangan.
-9-
Pengembangan ke depan Saat ini Kantor Menneg PPN/Bappenas telah mengajukan usul penyetaraan standar TKG dengan standar TKPKN yang terakhir dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, untuk itu perlu diadakan pemantauan lanjutan.
I I B.
Pengelolaan Anggaran Kegiatan Kantor Meneg PPN/Bappenas (eks Rutin) i
Kondisi dan Permasalahan Dalam rangka mendukung kegiatan operasional Kantor Menneg PPN/Bappenas sehari-hari, sumber pendanaan rutin dialokasikan ke dalam kegiatan-kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang kebutuhan kantor, belanja pemeliharaan kantor, dan belanja perjalanan dalam dan luar negeri. Dengan semakian meningkatnya aktivitas Kantor Menneg PPNlBappenas, dukungan sumber dana rutin menjadi terbatas. Dukungan sumber dana rutin hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan kantor sehari-hari, kecuali untuk gaji dan tunjangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemilhan prioritas yang lebih ketat.
I I I
Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dari anggaran rutin melalui belanja pemeliharaan gedung dan kantor adalah terbatas pada pemeliharaan kebersihan, kebutuhan batran bakar kendaraan operasional, dan pemeliharaan kendaraan operasional. Untuk alokasi belanja barang, sebagian besar dipergunakan untuk belanja daya dan jasa seperti pembayaran listrik, telepon, dan air. Alokasi perjalanan dinas dalam negeri digunakan sebagai kegiatan monitoring dan pemeriksaan di daerahdaerah. Sedangkan untuk alokasi perjalanan luar negeri, digunakan sebagai kegiatan yang sifatnya Internasional berkaitan dengan tugas Bappenas, dengan mendapatkan persetujuan terlebih datrulu dari Menneg PPNlBappenas dan Selaetariat Negara. Masalah yang timbul pada perjalanan dinas luar negeri ini adalah keterlambatan untuk dipertanggung jawabkan kepada KPPN, dimana cover ticl@t sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban tidak secepabrya dikembalikan ke Bagran Keuangan.
I
I I I
li
b.
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka sistem anggaran mengalami beberapa perubahan. Dengan demikiarU Kantor Merureg PPN/Bappenas harus berupaya merencanakan untuk melakukan reposisi anggaran menjadi unified budget dengan berbasis kinerja.
li li
li
li I
I
I
I
Pengembangan ke depan
C.
Verilikasi dan Pelaporan Anggaran Kcrndisi dan Permasalahan Sebagaimana diatur dalam standar pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan Depkeu (c.q Bakun), setiap instansi wajib membuat laporan keuangan yang memuat kekayaan dan ekuitas (penyertaan) negbra di instansinya masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Menneg PPNlBappenas diwajibkan untuk membuat laporan setiap tatrunnya. Namun, karena standar pelaporan ini relatif baru, proses pelaporan keuangan masih memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus. Sistem pelaporan tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal
ke dalam suatu laporan yang sahih dan tepat waktu. Hal itu disebabkan karena terdapat beberapa kendala yang berasal dari dalam dan luar instansi. Salah satu kendala dari dalam instansi, seperti proses penyampaian pelaporan dari proyek/satuan
l0-
kerja sering terlambat disampaikan ke Biro Umum cq. Bagian Keuangan. Sedangkan salah satu kendala dari luar instansi, dapat berupa sering terlambatnya data dukung dari Kantor Pelayanan Kas Negara sebagai sumber verifikasi proyek- proyek yang ada dilingkungan Bappenas. Namun demikian, hasil akhir laporan tersebut dapaf menjadi sahih setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak pembina yaitu BAKUN. b.
Pengembangan ke depan
Dalam rangkl menyempurnakan impelentasi sistem pelaporan anggaran, Kantor Menneg PPNiBappenas berupaya melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengguna sistem anggaran. Penyeragaman prosedur dan format laporan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketepatan waktu dan data yang dibutuhkan sesuai
dengan standar yang ada. Disamping dilakukan secara lebih optimal.
itu, koordinasi
dengan Inspektorat akan
Fasilitas Lembaga Gedung dan Ruang kerja Kondisi dan Permasalatran Dalam kapasitasnya saat ini, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas memiliki 8 unit gedung di lingkungan Jalan Taman SuropatilJalan Madiun yang dipergunakan sebagai ruang kerja bagi lebih dari 800 orang pegawai & tenaga perbantuan/honorer, dan I unit gedung di Jalan Proklamasi yang berfirngsi sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Gedung-gedung tersebut rata-rata telatr berusia di atas 20 tahun, batrkan sebagian merupakan gedung peninggalan pemerintah Hindia Belanda, sedangkan gedung terbaru dibangun tahun 1996. Mengingat faktor usia teknis secara tunum, kondisi gedung telah mengalami penunxxan kondisi sekitar 40o/o-50Yo, contohnya yaitu alat-alat dan komponen vital gedung seperti lift, instalasi air dan lisnik, hidrant, sprinHer, dmfire alarm telatr mengalami kerusakan atau usang. Selain gedung di lingkungan Jalan Taman Suropati, Kantor Menneg PPN/Bappenas juga memiliki bangunan lain yang berfimgsi sebagai fasilitas penuqiang yaitu berupa 1 unit rumatr jabatan di Jalan Sunda Kelapa 9, 3 unit rumah jabatan di komplek Siaga Raya, unit gudang di komplekperumahan Bappenas Krobokan & Grogol, dan fasilitas umum berupa gedung serbaguna & posyandu yang terletak di komplek pegawai. Seluruh luas bangunan kantor (gross) yang kurang lebih 25.393 m2, dirasakan'kurang maksimal dalam mendukung aktivitas kegiatan Kantor Menneg PPN/Bappenas yang cularp tinggi. Kondisi ruang kerja yang telah ada juga memerlukan perbaikan yang bervariasi, mulai dari perbaikan ringan sampai dengan rehabilitasi menyeluruh, ymg kesemuanya dilakukan demi kenyamanan kerja. Disamping itu, untuk mengantisipasi penambahan pegawai pada tahun-tatrun yang akan datang diperlukan tambahan ruang keda dan ruang rapat kurang lebih 3000 m2. Masalah halaman parkir, saat ini menjadi kendala tersendiri. Halaman parkir yang teisedia hanya dapat menampung 165 unit kendaraan roda empat, sementara kebutuhan nyata saat ini adalah sekitar 350 unit kendaraan roda empat dan enam.
itu
Kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan gedung dan kebutuhan ruang kerja pada tahun 2002 sampai dengan 2005 adalah dengan cara rehabilitasi gedung dengan hasil mencapai kondisi 60%. Rehabilitasi memprioritaskan pembenahan koridor, ruang kerja, dan fasilitas-fasilitas umum pendukung lainnya. Optimalisasi pemanfaatan ruangan sebagai ruang kerja dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi dan penambahan-penambahan. Hal ini berdampak pada gudang-gudang
ll -
-
,, j
I
yang semula bertempat di lingkungan kantor, dialihkan ke gudang yang berada di lingkungan komplek perumahan Bappenas. Untuk menyikapi kebutuhan gudang tersebut kemudian dilakukan alih fungsi beberapa tanah Bappenas, tetapi kurang optimal pemanfaatannya untuk dijadikan sebagai gudang.
I I
b.
Rencana pengembangan ke depan adalah melakukan rehabilitasi instalasi listrik dan air, instalasi pemadam kebakaran di ruang-ruang kerja, penggantian lift di beberapa
I
gedung, dan mengatasi kebocoran atap-atap gedung. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang kerja yang masih kurang dan untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir, perlu kiranya dilakukan evaluasi untuk melakukan penambahan lokasi kantor (misalnya dengan melakukan pembelian tanah mitik Pemda DKI di samping Kantor Meneg/Bappenas). Dengan penambahan tersebut, kebutuhan ruang kerja dapat bertambah sekitar 2.000 m2, 1.000 m2 ruang rapat, dan tambahan lahan parkir dengan tampungan 24A kendaraan roda empat. Hal itu dirasa cukup untuk
I I
mengantisipasi perkembangan 10 tahun ke depan.
l I
B.
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Secara umum, barang inventaris Kantor Menneg PPNlBappenas berada dalam kondisi yang memerlukan peremajaan, beberapa di antaranya ada yang rusak berat atau usang.
I
Hal ini dikarenakan banyak peralatan kantor yang berusia hampir sama dengan usia gedung.
I I
Rencana pengembangan kedepan
1.
Peralatan kantor
a.
Kondisi dan Permasalahan Secara umum, peralatan kantor belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pegawai, baik karena adanya penambahan pegawai baru maupun akibat kerusakan. Peralatan rapat dan upacara untuk mendukung kegiatan kantor seperti conferenc system,viewer, danwireless sound system dipastikan memerlukan peremajaan. Untuk peralatan fotokopi, Kantor Menneg PPN/Bappenas melakukan sistem sewa dengan tujuan untuk efisiensi biaya, sedangkan peralatan cetak (risograph) untuk mendukung kegiatan kantor Menneg PPN/Bappenas telatr diadakan I unit.
I I I b.
Rencana pen gembangan kedepan
I
Sebagai rencana pengembangan kedepan, akan dilakukan penggantian peralatan kantor secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan. Pemenuhan kebufuhan diutamakan untuk alat yang mempunyai fungsi cukup vital dan dominan, seperti
I
peralatan ruang rapat dan peralatan penggandaan.
I I I
I
2.
Meubelair
a.
Kondisi dan Permasalahan Sebagai salah satu fasilitas standar unit keda, kebutuhan Meubelair Kantor Menneg PPN/Bappenas belum sepenuhnya optimal terpenuhi. Secara umum, Meubelair unit kerja masih berasal dari pengadaan sebelum tahun 2000 dengan kondisi rata-rata 60%. Banyak lemari dinding penyimpan arsip yang telah mengalami kerusakan akibat
12-
r-
terkena hama rayap atau lapuk karena termakan usia. Disamping itu, beberapa Eselon II belum memiliki unit kursi untuk menerima tamu atau mengadakan rapat intemal. Rencana
p
engembangan kedepan
Dalam menyikapi kekurangan tersebut, selama periode 2002 sampai 2004 telah diupayakan untuk melakukan perbaikan, penggantian, dan penanrbahan Meubelair. Namun, kebutuhan yang terpenuhi baru sekitar 70% daijumlah kebutuhan unit kerja. Rencana kedgpan yang dianrbil adalah terus berusaha memenuhi kekurangan kebutuhan Meubelair dengan memperhitungkan alokasi anggaran yang tersedia.
3.
Peralatan komunikasi
a.
Kondisi dan Permasalahan Untuk peralatan komunikasi berupa jaringan telepon memerlukan penggantian akibat komponen perangkat yang ada telah melebihi umur ekonomis. Hal tersebut tentu saja dapat mengakibatkan inefisiensi biaya pemeliharaan. Untuk menyikapi hal tersebut, pada tatrun 2003 telatr dilakukan penggantian sistem PABX dan penanrbahan jaringan telepon di masing-masing ruang kerja. Disamping itu, permasalahan lain yang timbul adalah belum optimalnya penataan dan efisiensi pemakaian telepon.
b.
Rencana pengembangan kedepan
Sebagai rencana pengembangan kedepan akan dilakukan penataan nomor intern unit kerja dan penambahan fasilitas fifur telepon seperti pembatasan lama pembicaraan keluar dan groupmg. Dengan adanya pembatasan lama pembicaraan keluar dapat dilakukan efisiensi penggunaan telepon.
Peralatan Pendukung
a.
Kondisi dan Pemrasalahan
Disamping peralatan-peralatan tersebut, keadaan peralatan pendukung seperti Generator set Diesel, instalasi pengolah limball dan pompa air bersih juga memerlukan peremajaan. Untuk peralatan pemantau keamanan belum sepenuhnya tersedia di dalam membantu menjaga keamanan gedung. Dengan kondisi kerawanan keamanan yang makin meningkat dewasa ini, perlu dilalcukan perubahan sistem p€ngamanan dengan dibantu oleh peralatan pemantau dan pendeteksi yang handal danmemadai
Selama periode 2002-2004 Kantor Menneg PPN/Bappenas telah melahrkan perbaikan generator diesel sebagai cadangan listrilq revitalisasi instalasi pengolah limbatr, dan pompa air bersih secara bertatrap. Khusus untuk segi keamanan telah dilakukan perubatran sistem dan SDM dengan bantuan tenaga keamanan pensiunan TNVPOLRI yang bekerja sama dengan KODAM Jaya dengan jumlah tenaga keamanan yang diperbantukan/non organik sebanyak 39 orang, sedangkan tenaga keamanan organik sebanyak 22 oratg, sehingga total jumlah tenaga seluruhnya adalah 61 orang yang masing-masing di tempatkan pada 10 Pos Penjagaan. Saat ini penanganan pengamanan untuk Kantor Menneg PPN/Bappenas antara lain dengan melakukan pemasangan instalasi kamera pengawas (CCTV).
-13-
b.
Rencanapengembangan kedepan Sebagai rencana kedepan, untuk mengantisipasi kebutuhan listrik, Kantor Menneg PPN akan mengganti genset 60 KVA yang ada saat ini dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 250 KVA, serta melakukan revitalisasi dan pemeliharaan peralatan pendukung agar tetap dapat berfungsi dengan baik. Khusus untuk keamanan, akan dilakukan penambahan tenaga keamanan pensiunan TNI/POLRI bekerja sama dengan KODAM Jaya. Di samping itu, untuk meningkatkan pengawasan keamanan, akan dilakukan penambahan kamera pada tempat-tempat tertentu yang dilengkapi oleh alat perekam dan pengadaan alat metal detektor
C.
Kendaraan Dinas
a.
Kondisi dan Permasalahan Kantor Menneg PPN/Bappenas memiliki kendaraan operasional yang terdiri dari 8 unit kendaraan roda enam, lll unit kendaraan roda empat, dan 31 unit kendaraan roda dua, seperti tampak pada tabel dibawah ini:
i{2a01; 2lno2. ,:'2003? ,zin;Mi ttriffiAfil
No-, I
Roda Enam / Bus
2
Roda Empat
a
J
I
0
7
0
8
5
0
0
0
5
Roda Empat / Sedan
J
0
0
0
3
4
Roda Empat / Minibus
45
5
32
2l
103
5
Roda Dua I Sepeda Motor
15
9
7
3l
/
leep / Box
Tabel: Jumlah kendaraan dinas menurut jenis dan tahun perolehannya
Kondisi kendaraan operasional memerlukan peremajaan, karena pada umumnya telah melewati batas umur ekonomis yang membawa konsekuensi tersendiri pada tingginya biaya pemeliharaan. Masalah lain yang dihadapi adalah administrasi kendaraan yang belum sepenuhnya dapat tertangani secara optimal.
Untuk menyikapi masalah administrasi maka dilakukan kegiatan inventarisasi, beberapa kendaraan yang masih dipakai oleh mantan pejabat telah ditarik kembali dan
pada tahun 2002 & 2004 telah dilakukan penghapusan kendaraan dinas yang telah mengalami rusak berat/tidak laik jalan dengan jumlatr 58 unit. Untuk mernenuhi kebutuhan unit kerja, peremajaan kendaraan dinas pada periode 2002 s.d 2004
dilakukan dengan cara melakukan pengadaan kendaraan dinas sejumlah T unit kendaraan roda enam,47 unit kendaraan roda empat, 16 kendar:urn unit kendaraan roda dua. Namun demikian, jumlah tersebut terbilang masih belum mencukupi kebutuhan operasional unit ke{a Eselon I dan II yang berjumlah 55 uKE. b.
Rencana pengembangan kedepan
Sebagai rencana kedepan, dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Eselon I dan II, masih diperlukan sekitar 14 kendaraan roda empat, I unit kendaraan operasional Menteri Negara PPN/I(epala Bappenas, dan 6 unit kendaraan roda enam untuk operasional antar jemput pegawai. Dalam mengatasi masalah administrasi,
l4
I Permasalahan Khusus Tahun Anggaran 2005
I l.
Makan Siang
a.
I
Latar Belakang
Dalam DIPA Kementerian Negara PPN/Bappenas TA 2005 untuk Program Penyelepggulraan Pimpinan Kenegaraan dan Keperintahan ada satu sub kegiatan
I
yaitu Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh (makan siang). Harga satuan yang dialokasikan dalam DIPA sesuai dengan ketentuan Harga satuan Menteri Keuangan RI adalah sebesar Rp. 3.500/porsi sudah termasuk pajak. Pagu anggaran untuk TA 2005 Rp. 590.175.000,00
I b.
Kondisi Saat ini Sedangkan saat
I 2.
Kesenjangan Kesejahteraan
a.
li
ll ti
I
I I
Latar Belakang
Dalam anggaran tahun 2005 ini, untuk setiap Unit Kerja Eselon II terdapat alokasi dana yang besarnya sama yang dapat digunakan untuk suatu kegiatan di masing masing unit keda Eselon II. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan monitoring evaluasi dan database dimasingmasing UKE tersebut.
il il
harga perporsi yang dibayarkan kepada pihak rekanan (pihak
catering) sebesar Rp. 4.950 sudah termasuk pajak, sehingga ada selisih harga yang harus dicover oleh Program P3KK. Dengan adanya selisih harga tersebut permasalatr yang timbul adalah anggaran yang tersedia tidak mencukupi sampai akhir tahun, hanya dapat mengcover makan siang sampai dengan akhir Juli pertengahan realisasi sebesar Rp. 494.858.650. Saldo yang ada saat ini adalah Rp.96.116.350 sehingga prediksi penyediaan makan siang hanya cukup sampai pertengahan Agustus.
I
I
ini
b.
Kondisi saat ini Dampak yang timbul sebagai konsekuensi kebijakan tersebut menciptakan kesenjangan kesejahteraan pegawai dimasing-masing UKE II seccara signifikan. Di satu sisi tujuan ini baik sekali, tapi di sisi lain menimbulkan kesenjangan pendapatan bagi pegawai di UKE II yang jumlah stafirya banyak khususnya di Biro Umum. Hal ini tentu saja tidak terjadi untuk unit-unit kerja dengan jumlah pegawai sedikit. Apabila dibiarkan tanpa ada suatu aratran dari pimpinan tentu saja dapat menimbulkan polemik yang sangat menyulitkan pejabat yang memiliki jumlah staf lebih banyak. Lebih lanjut dapat menimbulkan kecemburuan dan mengakibatkan penurunan semangat kerja yang berdampak pada kinerja Unit Kerja secara keseluruhan. Dengan demikian, masalah ini berpotensi memberi dampak negatif pada kinerja pelayanan dalam Institusi Bappenas.
I - 19-
I
setiap penyerahan kendaraan dinas disertai dengan surat serah terima yang secara tegas menyatakan pemanfaatan dan kondisi pemakaian yang memberi kekuatan dan kejelasan tentang status kendaraan, bagi yang belum memiliki bukti serah terima akan dilakukan inventarisasi sebagai upaya penertiban administrasi. Disamping itu, akan dilakukan upaya penghapusan kendaraan dinas yang secara teknis dapat dibilang sudah tua sehingga perawatannya tidak ekonomis dan kurang layak sebagai kendaraan operasional. ,
Tugas Tambahan
I
Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)
a-
Latar Belakang Sehubungan dengan terbitnya IJU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan disusul dengan Peraturan Menteri Keuangan
R[ Nomor:
606/PMK.0612004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005, membawa perubahan dalam tata cara pengelolaan anggaran. Berdasarkan perafuran ada sebelumnyq Surat Perintatr Membayar (SPM) dikeluarkan
oleh KPKN. Sedangkan menunrt Peraturan menurut Peraturan Menkeu No. 606/PMK.0612004 SPM dikeluarkan dan diverifikasi oleh instansi masing-masing. Kemudian Instansi menyeratrkan SPM tersebut kepada KPPN untuk kemudian diterbitkan Surat Perintah P-engeluaran Dana (SP2D).
Biro Umum cq. Bagian Keuangan dengan menerapkan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN yaitu pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari PPA di lingkungan Menneg PPN/Bappenas Pelaksanaan tugas tersebut dikelola oleh
dan menerbi&an Surat Perintah Membayar (SPM) yang sebelunnya merupakan tugas
dari KPPN. b.
t,
l lr
Proses alur kegiatan kerja pertanggungiawaban anggaran belum optimal karena terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1.
2.
I
l
Belum adanya prosedur standar yang mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu aturan petunjuk teknis oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan
3.
I
Sistem pertanggungiawaban yang relatif masih baru belum dapat sepenuhnya mensinlronisasi kegiatan Pengguna Anggaran (Pejabat Pengeluaran Anggaran), Satuan Kerja @ejabat Penguji dan Perintah Peinbayaran), dan KPPN.
I I
Kondisi Saat ini
Di dalam pelaksanaan, efeklifitas waktu penerapan mekanisme ini belum dapat sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat dokumen pendukung yang disampaikan PPA masih belum sesuai dengan ketentuan, dan adanya kesalahan dalam pembuatan SPP mengakibatkan waktu untuk pencairan dana menjadi lebih lama.
4.
Tugas ini terbilang relatif baru, sehingga dalam pelaksanaannya masih dirangkap oleh pejabat struktural dan belum dilaksanakan oleh petugas khusus sehingga berdampak pada penyelesaian pengujian SPP dengan waktu penyelesaian yangbelum optimal.
15-
::
c. Rencana ke depan
l. 2. 3.
Sesuai dengan usulan dalam struktur Baru terdapat Bagian yang khusus menangani masalah pertanggungiawaban anggaran. Melakukan kegiatan koordinasi pertanggungi awaban penggunaan anggaran
Menyusun standar pelaksanaan (pola) pertanggungjawaban anggaran secara spesifik dengan melibatkan pihak Inspektorat, Pelaksana, Penguji, dan KPPN.
Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Gedung Menara Nusa JI. HR Rasuna Said Kav B-2 Kuningan Jakarta (BOT antara Bappenas dan PT BSU)
a.
Latar Belakang Sebagaimana dimaklumi bersama, untuk pemanfaatan tanah Bappenas di Jl. HR Rasuna Said Kav B-2 dilakukan perjanjian kerjasama BOT antara pihak Bappenas
dan BSU. Namun demikian, karena terjadinya krisis moneter mengakibatkan tertundanya penyelesaian gedung denganjadwal sesuai addendum yang seharusnya beroperasi pada bulan September 1999. Namun demikian, proses penyelesaian gedung belum dapat berjalan sesuai rencarna sehingga pada tanggal 30 April2004 dilakukan rapat penyelesaian BOT antara Bappenas dan PT BSU di Bappenas
dengan kesepakatan bahwa Bappenas dan perjanjian BOT.
PT BSU tetap akan
melanjutkan
Dari berberapa pertemuan lanjutan, akhirnya Bappenas dan PT BSU sepakat untuk melakukan pembaharuan perjanjian BOT yang tertuang pada Perjanjian Nomor: 43 00/SES/ 09 I 2004. Dalam perj anj ian tersebut tertuang kesepakatan bahwa:
l.
Bappenas menerima
Unit seluas 3000 m2 @ross) paling lanrbat akhir Pebruari
2005 dan pembangunan Gedung selesai pada Nopember 2005.
2. f,
Kedua belatr pihak sepakat adanya besaran kompensasi sebesar 65% dari nilai appraisal jika pembangunan gedung tidak terselesaikan sesuai perjanjian dan mengakibatkan konhak BOT berakhir.
3.
I
Kompensasi kepada Bappenas untuk perubahan masa BOT, berwujud pada tanatr senilai Rp 2.5 milyar yang dituangkan dalam bentuk hibah dengan surat pernyataan yang terpisah.
I
b. I
Kondisi saat ini:
1. Sampai dengan akhir Pebruari 2005, penyelesaian
unit belum dapat dilakukan. Untuk itu, mulai bulan Maret 2005 Bappenas telah meminta BSU membayar ganti rugi/denda keterlambatan langsung ke kas negara sebesar Rp.75.000/m2 per bulan untuk unit yang seharusnya diterima Bappenas mulai tanggal I Maret
l
2005.
I
l I
2.
PT. BSU mengajukan tawaran ruislag tanah Bappenas di Jl HR Rasuna Said Kav. B-2 Kuningan dengan tanah dan bangunan kantor yang bersebelahan dengan kantor Bappenas di Taman Suropati.. 16-
t'
3.
Bappenas tetap menekankan kepada
PT BSU agar tetap menyelesaikan gedung BOT sesuai dengan perjanjian paling lambat bulan Nopember 2005. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Mei 2005 Bappenas telah melakukan kunjungan pengawasan pelaksanaan ke lokasi Proyek Gedung Menara Nusa. Dalam kunjungan tersebut WIKA menjelaskan bahwa terdapat jadwal penyelesaian gedung yang akan berakhir sesuai dengan kontrak yaitu pada akhir Nopember 2005. Untuk penyelesaian struktur sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan, finishing dan pekerjaan interior mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2005 dan rencananya unit Bappenas akan siap pada akhir bulan Agustus 2005 atau awal bulan September 2005. Kemudian pada bulan September 2005, Bappenas mendapatkan kesempatan melakuk
an
fit-out untuk unit.
Perumahan Pegawai Bappenas
a.
Kondisi dan Permasalahan Dalam rangka perwujudan peningkatan kesejahteraan karyawan, Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas mengupayakan pengadaan rumah bagi pegawai. Dari hasil pendataan terdapat 353 orang pegawai yang belum memiliki atau mendapat fasilitas perumahan dinas. Langkah awal untuk memenuhi kebutuhan rumah pegawai adalah pengadaan tanah yang dilaksanakan tahun anggaran 2003 seluas +5,6 hektar yang terletak di desa Jatisari dan desa Jatisampurna kota Bekasi. Dengan tambahan tanah seluas * 1,4 hektar hasil perolehan/hibatr tatrun anggaran 2004 di lokasi yang sirma, maka Bappenas memiliki lahan seluas sekitar 7 hektar. Mengingat status tanah yang ada pada saat ini merupakan tanah negara maka peruntukan sebagai rumah pegawai sifatnya 'dipinjamkan' kepada pegawai. Dalam hal ini diharapkan setelah 5 tahun atau lebihpegawai dapat melakukan proses pembelian tanah negara.
I
I
I
I I
I
Berdasarkan hasil pendat&m yang dilakukan Biro Kepegawaian dan Hukum dibantu oleh Korpri, kebutuhan rumah bagi pegawai Kantor Menneg PPN/Bappenas maksimal yang dapat diakomodir dalam latran 7-hektar tersebut adalah sebanyak 353 rumah. Kebutuhan itu terdiri dai 34 rumah untuk pegawai golongan I, 130 rumah untuk pegawai golongan II,. 189 rumah untuk pegawai golongan III dan tV.
Dengan ketersediaan lahan dapat terpenuhi seluruhnya
+
7 hektar yang ada diharapkan kebutuhan tersebut
Di lain sisi, pemerintah Kota Bekasi melalui
Peraturan Daerah mensyaratkan pembangunan perumahan dengan pebandingan antara Fasum dan Kavling adalah 40% berbanding 60%. Untuk itu Kantor Menneg PPN/Bappenas ,telah menyiapkan dan mengirim rencana lokasi (siteplan) yang mengakomodasi Perda tersebut. Dengan adanya kebutuhan dan batasan dalam perda tersebut diatas, luas kavling untuk masing masing golongan adalah 90-95 m2 untuk golongan I, 100-120 untuk golongan II, dan 140-150 untuk golongan III dan IV.
-t7-
b.
Hasil-hasil yang telah dicapai
Tim pengadaan perumahan sampai saat ini terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperoleh ijin prinsip. Hasil koordinasi antara lain diperlukan analisa dampak lingkungan, analisa banjir, analisa lalulintas, dan kebutuhan 2% dan luas lahan (kurang lebih 1.400 m2) untuk fasilitas tempat pemakaman umum. Khusus lahan untuk pemakaman ini perlu mendapat perhatian yang cukup mengingat jika kebutuhan tersebut dituangkan dalam bentuk uang jumlahnya relatif besar dan menjadi beban dari para calon pengguna kavling perumahan.
Pencarian kreditur KPR dan pemilihan pengembang secara bersamaan telah dilaksanakan. Namun demikian, perlu pemikiran tentang bantuan dan kerjasama pembangunan Prasarana Sarana Dasar Perumahan Umum (PSDPU) berupa jalan dan saluran yang akan dibiayai oleh Kimpraswil. Gardu listrik tegangan menengatr akan diusahakan melalui PLN, sedangkan jaringan telepon akan diusahakan melalui PT. Telkom. Berdasarkan Surat Keputusan Menneg PPN Nomor: IT5AA{.PPN/08/2004 tanggal 27 Agustus 2004 tentang Peruntukan Tanah bagi Perumahan Pegawai Bappenas, ketiga bidang tanah tersebut diperuntukkan bagr perumahan pegawai kantor
Menneg PPNiBappenas. Pembangunan perumahan pegawai dibiayai melalui Ikedit Tanpa Agunan mengingat stafus tanah merupakan tanah negara maka lahan perumatran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai agunan yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur. Rencana pelepasan hak dari negara kepada masing-masing pegawai akan dilakukan setelatr 5 (tima) tahun masa cicilan Kredit. Sebagai agunan kepada pihak Bank gaji yang akan diterima oleh masing-masing pegawai selama masa kredit.
Biro Kepegawaian dan Hukum sedang melakukan verifikasi data dan menyusun konsep kriteria pegawai yang berhak mendapatkan fasilitas perumahan dengan cara "peminjaman" tanah. Pihak Bank Permata sebagai pemberi kredit telah
mengeluarkan izin prinsip bagl pengucuran kredit. Saat ini tim Sekretariat Perumahan sedang melalcukan negosiasi dengan Pihak Bank Permata mengenai besaran bunga Kredit. Disamping itu, Tim Pembangunan Perumatran dibantu oleh Korpri sedang melakukan kegiatan persiapan pembangunan termasuk proses perizinan, perjanjian kerja sama dengan pengembang (Koperasi Swadarma), dan sosialisi kepada Pegawai calon penerima.
c.
Rencanakedepan
1.
Melakukan pembagian kapling apabila kriteria penerima telah ditetapkan oleh pimpinan
2.
Melakukan kerja sama dengan pihak Bank dalam pelaksanaan akad kredit antara pegawai dan Bank
-
I
18 -
BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSAI\A
I.
TUGAS POKOK Melaksanakan koordinasi penJrusunan rencana program/ kegiatan, peningkatan kapasitas orgarlisasi dan tata laksan4 pemmusan kebijakan teknis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan.
II.
FUNGSI Pelaksanaan koordinasi penyrsunan rencana program rkegiatan; Pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana kantor
MENPPNIBAPPENAS; Pelaksanaan perumusan kebij akan teknis; Pelaksanan evaluasi dan pelaporan pro grarn/kegiatan
III.
KEGIATAN UTAMA
1.
Melakukan koordinasi-penyusunan programlkegiatan Kementerian PPN/Bappenas
2.
Melakukan penilaian atas usulan kegiatan masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
3. 4.
Menyusun dokumen perencanarm dan anggaran Kementerian PPNlBappenas Melakukan koordinasi penyusunan pedoman kerja pelaksanrum kegiatan Kementerian PPN/B appenas
5.
Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas
6. 7. 8.
Melakukan analisis dan perumusan Organisasi
9.
Melakukan koordinasi penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas
10.
Melakukan publikasi produk-produk kajian Kementerian PPN/Bappenas melalui media info jumal kajian Bappenas
I
l.
12.
Melakukan evaluasi organisasi Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. (LAKTP)
Melakukan koordinasi pen)rusunan agenda kerja Kementerian PPN/Bappenas Melakukan koordinasi penyelenggara:rn kegiatan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik tingkat pusat maupun nasional
-20-
ry.
PENUGASAN LAIN
l. 23. 4. V.
Melakukan koordinasi penyusunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional Melakukan koordinasi pen)rusunan PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP dan pp No. 21 Tahun 2004 tentang RI(A-KL MelakukBn koordinasi sosialisasi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SppN) Melakukan koordinasi penyusunan RPP turunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI Hasil-hasil Tahun 2002 Tersusunnya progrirm keda Kementerian ppN/ Bappenas tahun 2002 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2001
Tersusunnya Tupoksi, Struktur dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas tahun 2002
B.
Hasil-hasil Tahun 2003 Tersusunnya program kerja Kementerian PPN/ Bappenas tahun 2003 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2002 Tersusunnya Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Tersusunnya Pedoman Penilaian usulan Kegiatan pembangunan Tersusunnya Info Kajian Bappenas Edisi I
I
c.
Hasil-hasil Tahun 2004 Tersusunnya pro gram kerja Kementerian PPN/ Bappenas tatrun 2004
I
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2003 Tersusunnya Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Nasional
I
Tersusunnya Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Kajian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
I
Tersusunnya Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegi,atan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database Pembangunan
I
Tersusunnya Kajian Reposisi Bappenas
I
Tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) -21
Tersusunnya Peraturan Pemerintah No. 2l Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-IVL) Tersusunnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SppN). Terlaksananya sosialisasi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) kepada seluruh instansl pemerintah baik di pusat (Kementerian/ Departemen/ Lembaga) dan daerah (Piopinsi/ kabupaten/ kota).
D.
Hasil-hasil Tahun 2005 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2004 Tersusunnya program kerja Kementerian ppNiBappenas tahun 2005 Tersusunnya Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2005 Tersusunnya konsep Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2005 -2oog Terselenggaranya Pertemuan Pej abat Senior Lembaga Perencanaan ASEAN
VI.
KEGIATAI\ YAI\G SEDANG DILAKSANAKAN Aspek Perencanaan dan penganggaran Finalisasi Dokumen Renstra Kementerian PPNlBappenas 2005 - 2009 Penyusunan RKA-KL (Final) Pembahasan dttgatt Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Penlrusunan DIPA 2006 Evaluasi Renstra dan Renja Penyusunan Kodifikasi program dan Kegiatan Penyusunan Buku Anggaran Tahun 2005
VII. KEGIATAN
YAITG MASIH BELUM DIKERJAKAN
Aspek Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana Penyrsunan Pedoman Mekanisme Perencanaan, Pelaksanzlan, pemanfu an dan Evaluasi Penyrsunan Pedoman penilaian Usulan Kegiatan Penyusunan Pedoman Rancangan Anggaran Biaya Penyusunan Tupoksi dan struktur organisasi Eselon
II ke bawah Penyusunan Info Kajian Bappenas Edisi ke empat Koordinasi Penyusunan RPP turunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Penyelenggaraan Kegiatan studi Banding ke Beberapa Negara Asia Penyelenggaraan Diklat"Change Management" bagipara Eselon I dan Eselon II di Canada
't1
V[I.
HAL YANG PERLU DITINDAKLANJUTI Aspek Perencanaan dan Penganggaran
-
-
(Penyusunan Anggaran Bappenas Tahun 2006)
l. 2.
I
3. 4. 5. 6.
I I
I
l l
l
1.
2. 3.
I
I
(Finalisasi Dokumen Renstra) Penyelenggaraan Rapat Kerja Bappenas dalam rangka penetapan rencana ke{a masing-masing unit kerja sebagai Lampiran Renstra Kooidinasi Tim Penyusunan Renstra Finalisasi Dokumen Renstra Kementerian PPNiBappenas 2005-2009
Penyusunan Finalisasi RKA-KL Pembahasan Dengan Direktur Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan Penyrsunan DIPA 2006 Evaluasi Renstra dan Renja Penyusunan Kodifikasi Program dan Kegiatan Penyusunan Buku Anggaran Tahun 2005
Aspek Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Koordinasi tim penyusunan Pedoman Mekanisme Perencanaim, Pelaksanaan, Pemantuan dan Evaluasi Koordinasi tim Penyusqnan Pedoman Penilaian Usulan Kegiatan Koordinasi tim Penyusunan Pedoman Rancangan Anggaran Biaya Koordinasi tim Penyusunan Tupoksi dan Struktur Organisasi Eselon II ke bawah Koordinasi tim Penyusunan Info Kajian Bappenas Edisi ke empat Koordinasi tim Penyusunan RPP turunan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Persiapan penyelenggaraan Kegiatan Studi Banding ke Beberapa Negara Asia Persiapan penyelenggaraan Diklat "Change Management" bagSpara Eselon I dan Eselon II di Canada
I I
I
I
I I
I I
-23-
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
(PUSBINDIKLATREN)
PENDAHULUAN Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklatren) sebagai salah satu Sekmenneg Bappenas telah merumuskan tugas dan fungsi utamanya dalam kerangka mendukung upaya pengembangan Bappenas sebagai : (a) instansi pembina jabatan fungsional perencana dan (b) instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam bidang perencanaan pembangunan (diklat renbang). Jadi untuk mendukung fungsi Bappenas, tugas utama Pusbindiklatren adalah meningkatkan kompetinsi dan produktivitas individu perencana, sehingga akhirnya diharapkan akan rneningkatkan kapasitas, produktivitas dan kualitas output instansi perencanaan di pusat dan
unit kerja eselon II (UKE ID "di lingkungan
daerah.
Tugas, fungsi dan tujuan tersebut di atas, dilaksanakan melalui kegiatan
l.
:
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFp)
Kegiatan utama pelaksanaan JFP adalah melakukan sosialisasi, konsultasi dan fasilitasi instansi perencanaan pusat dan daerah, dalam penetapan JFp. Disamping itu juga melalcukan akreditasi kurikulum bagi perencana, penilaian angka kredit bagi perencana utama, dan pen)nrsunan pedoman-pedoman pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penerapan JFp, dan kajian sistem pembinaan perencana.
2-
Penyelenggara Diklat Renbang bagi Perencana Pusat dan Daerah
Kegiatan dalam penyelenggaraan diklat renbang adalah meliputi seluruh siklus pelaksanaan diklat renbang yaitu penyusunan disain progam diklat, seleksi peserta, pengelolaan progrcm diklat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program diklat, dan kajian sistem diklat renbang. Jenis diklat yang dilaksanakan adalah diklat gelar (S2, 53) dan non gelar dalam bidang perencanaan pernbangunaru baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program Pusbindiklatren 2002 - 2005
Dalam penjabaran rumusan tugas-tugas tersebut, Pusbindiklaten memberikan kontribusi secara nyata selama tahun 2002 - 2005 dengan menjalankan peran sebagai:
1.
Pusat Pembinaan Perencana, yang mencakup: Pusat Penyusunan Pedoman JFP Pusat Akreditasi Kurikulum Diklat Renbang Pusat Penilaian Angka Kredit Perencana
a. b.
c.
-24-
2.
Pusat Penyelenggara
Diklat Perencana
a. Penyelenggara Diklat Gelar b. Penyelenggara Diklat Non-Gelar 3.
Pusat Pelayanan Perencana
a. Sosiafisasi/Fasilitasi Informasi JFP b. Penyediaan Data Perencana B.
Pencapaian Umum Pusbindiklatren 2002 -2005 Secara ulnum, program-program utama Pusbindiklatren
di atas telah dilaksanakan secara berhasil, dengan rata-rata pencapaian target sebesar 93olo. Pencapaian tertinggi Pusbindiklatren selama tahun 2002 2005 adalah sebagai pusat Penyelenggara Diklat Gelar mencapai l00yq sementara pencapaian terendah adalah sebagai Pembina JFP yakni 76% (lihat lampiran I). Khusus untuk pembinaan JFP dianggap masih belum optimal, ada beberapa kemungkinan yang dianggap menjadi penghambat keberhasilan pembinaan JFP yakni adanya persepsi di masyarakat yang masih kuat, antara lain : (a) Umumnya Jabatan fungsional - termasuk JFP - masih dianggap sebagai jabatan buangan, tidak prestisius, dan tidak memiliki fasilitas setara dengan jabatan struktural; (b) kompetensi perencana yang bertugas di instansi perencanaan sangat rendah, karena seringkali perencana-perencana yang kompeten justru dimutasi ke instansi badan/dinas yang tidak relevan dengan kompetensinya; dan (c) kualitas output perencanaan masih dianggap kurang akurat, tidak komprehensif, dan hanya berorientasi pada kinerja output - sekedar menghabiskan anggaran - bukan berorientasi pada outcomes atau manfaat untuk masyarakat.
IL
PROGRAM KEGIATAN YANG TELAII DILAKSANAKAN Dalam rangka pelaksanaan JFP sampai saat ini Bappenas - bersama Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKI.I) dan Departemen Keuangan- telah menerbitkan berbagai peraturan yang mendukung pelalaanaan JFP sejumlah l3 peraturan/ketentuan (lampiran 2). Dengan berlakunya 13 peraturan pelaksanaan JFP
di
atas, agar pelaksanaan JFP
lebih efektif dan menarik minat para PNS untuk memilih JFP sebagai pilihan karirnya, maka diperlukan satu lagi ketentuan yang mengatur tentang batas usia pmsiun (BUP). Dalam draf Keppres yang diajukan ke Menpan, BKN dan Setneg Sejas tahun 2003 lalu, Bappenas mengusulkan agar BUP perencana diatur antara lain : usia setinggi-tingginya 56 tahun - sama seperti PNS umumnya - untuk
jenjang perencana pertama dan perencana muda; dan setinggi-tingginya 60 tahun diperpanjang setiap tahun sesuai prestasi kerja - untuk jenjang perencana madya dan perencana utama.
l -25-
I
l
I I Jumlah pejabat fungsional perencana berdasarkan catatan kami sampai Januari 2005
be{umlah 1025, yang terdiri dari : Instansi Pusat 833 orang, Pemerintah propinsi 139 orang, Pemerintah Kota 15 orang dan Pemerintah Kabupaten 38 orang
I
(Lampiran 3).
I
Dalam pelaksanaan diklat gelar dan non gelar yang dilaksanakan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, berhasil diikuti oleh sebanyak 5.106 orang, dengan rincian program Gelar (S2 dan 53) 611 orang dan Non Gelar 4.495 orang.
I
Sedangkan dalam pelayanan perencana, Pusbindiklatren telah mengadakan sosialisasi/fasilitasi informasi JFP kepada 72 daer#instansi perencanaan di seluruh lndonesia. Sementara itu, Pusbindiklahen telah menyebarkan pula pedoman penyelenggaraan diklat dan JFP serta majalah Simpul Perencana masing-masing 6000 eksemplar kepada pejabat pusat dan daerah yang terkait dengan kegiatan
l
perencanaan.
I ilI.
INOVASI PUSBINDIKLATREN PERIODE
2OO2
-
2OO4
I
I I I
l I
l I
l l I
Sejak tahun 2002, beberapa program diklat model baru menjadi inovasi Pusbindiklatren, baik dari segi penyelenggaraan maupun dari segi pembiayaan. Dari segi penyelenggaraan, inovasi Pusbindiklatren adalah Program 52 13 bulan di dalam negeri, Program Gelar-Ganda (Double-Degree), Program Magang, Program Basic English for Academic Programs (BEAP). Sedangkan dari segi pembiayaan, Pusbindiklatren memelopori pelaksanaan diklat dengan pembiayaan cost-sharing, partially-funded, danpembiayaan Diklat mandiri (fully-funded). Program 52 13 bulan diadakan bekerjasama dengan 10 perguruan tinggr dalam negeri ternama dalam bidang perencanan pembangunan, ymg mencakup 13 program studi (Lampiran 4). Program Double-Degree merupakan kombinasi program gelar antara perguruan tinggl dalam dan luar negeri, dengan mendapat 2 gelar, dengan tidak memperpanjang jangka waktu studi yang diambil di salatr satu perguruan tinggi yang bersangkutan. Saat ini Program Double-Degree dilaksanakan di UI, ITB dan UGM yang bekerjasama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi mitra masing-masing di Belanda (Lampiran 5). Sedangkan inovasi dalam pelaksanaan diklat non-gelar adalah pelaksanaan program Magang dan BEAP. Program Magang adalatr program diklat yang memberi keempatan para perencana daerah untuk bekerja dan belajar sebagai perencana di lembaga perencanaan pusat atau intemasional. Saat ini, Program Magang hanya dilaksanakan di Bappenas. Di masa datang, Pusbindiklatren mempertimbangkan kemungkinan untuk menyalurkan perencana daerah dapat menimba ilmu dengan berbagi pengalaman bekerja di unit perencanaan di departemen. dan lembaga internasional lain di Jakarta.
Program BEAP, merupakan program diklat peningkatan bahasa Inggris yang memberi kesempatan para perencana daerah yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih rendah (TOEFL < 400), tetapi memiliki potensi akademis yang memadai (perencana luar jawa, punya skor TPA > 500). BEAP dimaksudkan untuk
-26
I
I
-
I
I mendorong terciptanya kesempatan belajar program gelar yang lebih luas bagi perencana daerah, yang kesulitan mencari kursus bahasa Inggris di daerahnya.
l
Dari segi pembiayaan, inovasi Pusbindiklatren adalah memberi 3 kemungkinan skema pembiayaan Pusbindiklatren untuk menyiasati keterbatasan dana yang disediakan pemerintah untuk pembinaan perencana, yakni cost-sharing, partially-
I
funded dan Diklat Mandiri. Cost-sharing merupakan kesepakatan pembiayaan yang meminta kontribusi intansi asal peserta diklaVpemerintah daerah untuk menanggung beban biaya pulang pergi peserta (tiket) dan tambahan uang saku, sementara tuitionfee @iaya lembaga diklat penyelenggara) dan allowance (uang saku versi HSII) ditanggung oleh Pusbindiklatren. Partially-funded merupakan kesepakatan pembiayaan yang mensyaratkan intansi asal peserta diklat/pemerintah daerah untuk menanggung beban biaya variabel (variable cosl, seperti:. allowance dan perjalanan pulang pergi peserta/tiket), sementara fixed-cost (dalam hal ini tuition fee yang dibayarkan ke lembaga diklat penyelenggara) ditanggung oleh Pusbindiklaften. Khusus untuk pemerintah daerah/instansi yang mampu, maka tersedia skema diklat mandiri. Dalam hal ini, seluruh biaya diklat ditanggung oleh instansi asal peserta/pemerintah daerah, sementara Pusbindiklatren hanya menjadi quality control supentisor untuk menjamin tercapainya standar diklat perencana yang ditargetkan.
I
I I I
I
l I
l
l l I
l
IV.
PROGRAM KEGIATAN YAI\G SEDANG DILAKSANAKAN Tahun 2005 ini, Pusbindiklatren melaksanakan pembinaan JFP dengan mengadakan pemantauan pelaksanaan JFP di daerah, dengan fokus pemerintah daerah di wilayah Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan penyelenggaraan diklat gelar dan non-gelar, awal tahun ini Pusbindiklafien telah mengadakan seleksi, dengan memproses penempatan peserta diklat gelar sebanyak 335 orang dan non-gelar sebanyak 1.315 orang.
Berkaitan dengan lanjutan program diklat tahun 2005 ini, Pusbindiklatren saat ini sedang melakukan tahap negosiasi dengan Pemerintah Jepang dalam rangka Proyek Profesional Human Resources Development Program Phase ///(PHRDP II[), dan pernerintah Perancis dalam rangka program Double Degree. Sementara itu, pelayanan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren tahun 2005 ini mencakup fasilitasi dan sosialisasi informasi mengenai peraturanlketentuan JFP kepada.33 pemerintah daerah/instansi perencanaan di seluruh Indonesia, distribusi pedoman penyelenggaraan diklat bagi perencana serta majalah Simpul Perencana.
Di
samping itu, sebagai bagian kegiatan pelayanan dalam bidang seleksi, Pusbindiklatren melaksanakan pula persiapan penutupan UPP TPA. Pengaturan ke UPP TPA kepada Koperasi Bappenas telah memasuki tahap pematangan transition action-plan.
I I
l
l
-27
-
V.
PROGRAI\{ KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN Dalam lingkup tugas dan fungsi Bappenas sebagai instansi pembina perencana dan penyelenggara diklat tersebut di atas, sebagai bahan penyusunan shategi dan rencana kerja, tyang mampu memberikan kontribusi secara nyata kepada upaya pengembangan peran dan fungsi Bappenas, maka Pusbindiklatren mengharapkan dapat menjadi UKE II yang mampu berperan sebagai:
Pusat Pembina Perencana; yang mencakup:
l.
Pusat Akreditasi Kurikulum Diklat Renbang Pada dasarnya setiap lembaga diklat
di seluruh Indonesia dapat melaksanakan
diklat renbang bagi perencana pemerintah. Namun secara institusional,
lembaga tersebut harus mendapatkan alreditasi dari Lembaga Adminstrasi Negara, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat LAN. Sedangkan unnrk kurikulum yang diberikan dalam diklat tersebut, agar para perencana peserta diklat memperoleh angka kredit, maka kurikulum diklat yang diikutinya harus memperoleh ataeditasi dari Bappenas terlebih dahulu. Dalam melaksanakan tugas ini, Bappenas berperan sebagai penanggurlg jawab, dengan anggota para ahli kurikulum diklat renbang dari unsur universitas, pemerintah dan masyarakat lainnya.
2.
Pusat Penilaian Angka Kredit Perencana Sesuai ketentuan, Bappenas melalarkan penilaian angka kredit bagi Perencana utama di seluruh Indonesia. Namur demikian, Bappenas juga mempunyai tugas untuk menilai Perencana jenjang perencana pertama, perencana muda, & madya apabila 6i i6tansi mereka belum tersedia Tim Penilai. Untuk itu, Bappenas harus menjadi pionir dalam pembentukan Tim Penilai Angka Kredit, yang anggotanya dapat terdiri dari unsur Bappenas dan Non Bappenas, baik Universitas, pemerintatran maupun swasta. Seluruh hasil penilai.an tersebut tentu saja harus ditata dalam suatu sistim database yang baik dan lcredibel.
Dengan peran seperti
di atas, sebagai Instansi Pembina
pere,ncana, Bappenas
pada akhirnya akan berperan menjadi Pusat Penilaian Perencana dan tempar bertanya bagi Tim Penilai yang ada di instansi pusat dan daerah
3.
Pusat Pen5rusunan Pedoman JFP
Untuk dapat melaksanakan penerapan JFP dengan baik di seluruh Indonesia, maka Bappenas harus menyusun pedoman - pedoman yang diperlukan, serta senantiasa memperbaiki kualitas pedoman yang telah ada. penlrusunan Pedoman harus selalu melibatkan rmsur-unsur terkait yang kompeten, baik di Pusat maupun di daerah. Dengan tugas seperti ini, maka Bappenas akan berperan menjadi pusat Penlrusunan Pedoman Perencana, yang didalamnya termasuk fugas-tugas sosialisasi dan fasilitasi JFP.
-28
-
I I I
I t I I
I
I t I
I I I I
I
l
B.
Pusat Penyelenggara Diklat Perencanaan Pembangunan; Program diklat renbang gelar dan non gelar, di dalam dan luar negeri, yang selama ini diselenggarakan untuk perencana Pusat dan Daerah, akan tetap dilaksanakan Bappenas, kalena sesuai hasil monitoring dan evaluasi serta kajian-kajian selama ini membuktikan bahwa diklat ini sangat diperlukan bagi perencana pusat dan daerah, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas institusi perencanaan.
l.
Penyelenggaraan Diklat dengan Dana GrantlSoft-Loan
Bila tahap negosiasi dengan pemerintah Jepang dan Perancis berhasil, pada tahun mendatang Pusbindiklatren akan memberi beasiswa diklat perencanaan dengan memanfaatkan bantuan negara asing tersebut. Skema diklat yang akan
dilaksanakan meliputi diklat linkage, yang bermaksud meningkatkan derajat perguruan tinggi dalam negeri agar sama dengan perguruan tinggr luar negeri.
2.
Pengembangan Model Diklat Lain
menawarkan jenis diklat lainnya dengan penyelenggaraan yang berbeda, diklat seperti ini sebut saja diklat nonkonvensional. Diklat non-konvensional yang dapat ditawarkan dan dikelola Bappenas antara lain : Bappenas
juga dapat
o Diklat
non gelar secara link program, dimana sebagian diadakan di
Bappenas dan sebagian lagl di luar negeri atau di daerah.
o .
Magang bekerja luar negeri,
di lnstansi Perencanaan lain, baik di dalam maupun di
Joint research antar instansi perencanaan, baik dengan dalam negeri maupun dengan luar negeri.
Mengingat ketersediaan SDM Bappenas dengan strata pendidikan 53 dan 52 yang berlimpah, maka diyakini bahwa di masa depan, Bappenas bahkan juga harus mampu memiliki Sekolah Tinggi atau Universitas Ilmu Perencanaan Sl, 52 dan 53. Sebagian gedung Bappenas di Jl. Rasuna Said dapat dipertimbangkan untuk menjadi Sekolah Tinggi atau Universitas Ilmu Perencanaan ini.
Sekolah Tinggi atau Universitas ini terbuka untuk umurn, sehingga harus terakreditasi dan memiliki kualitas yang dibanggakan. Dengan kualitas seperti ini, maka Sekolah Tinggr atau Universitas Ilmu Perencanaan Bappenas ini akan dapat juga melaksanakan link program dengan Universitas di luar negeri, baik untuk Sl, 52, maupun 53.
Apabila hal tersebut sudah terwujud, maka Pusdiklat dapat memperoleh dana dari peserta diklat gelar dan non gelar. Hasil dana yang dikumpulkan'sebagian dapat
digunakan untuk membiayai sendiri operasional sehari-hari, peningkatan kesejahteraan pengelola diklat dan membayar para pengajar yang sebagian besar adalah staf Bappenas.
I
l
I
-29 -
C.
Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Jabatan Fungsional Perencanal Bappenas perlu setiap saat memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan diklat dan pelaksanaan JFP, agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Apabila ternyata ada masalah atau diinginkan perbaikan, maka Bappenas juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan kajian atau penelitian. Dengan cara seperti ini, maka kualitas penyelenggaraan diklat dan pelaksanaan JFP akan
I I
senantiasa meningkat.
Kajian diklat renbang dan JFP ini dapat dilaksanakan oleh staf Bappenas sendiri, outsowcing atau dengan kontrak kepada pihak ketiga hanya dilakukan apabila staf Bappenas overloaded atau kompetensi pada bidang yang dikaji dirasakan masih kwang. Untuk itu seluruh staf Bappenas harus memiliki kompetensi untuk melakukan kajian Diklat renbang dan JFP. Berkaca kepada pengalaman Toko Buku Bank Dunia, hasil-hasil kajian ini dapat dijual kepada yang membuhrhkan, sehingga memungkinkan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan bagi Bappenas dan Bappenas.
I
D.
TPA (Tes Potensi Akademik) dan Potensi Intele'ktual Umum) yang selama ini telatr dianggap membanggakan itu, sesungguhnya masih mengandung kelemahan karena tidak ada satupun SDM Bappenas yang memiliki kemampuan untuk membuat soal TPA dan TPru. Pengalaman Bappenas dalam penyelenggaraan
TPru (Tes
I I
Namun, melihat kenyataan penyelenggaraan TPA Bappenas selama ini yang sanggup menarik minat peserta tes yang berlimpah, timbul cita-cita untuk mengembangftan alat tes lain, yang sudah pasti dibutuhkan dan sampai saat ini belum tersedia cukup di Indonesia. Dengan memiliki ketiga alat tes tersebut, maka Bappenas akan dapat berperan menjadi Pusat Seleksi Nasional, yang tidak terbatas bagi Perencana Pemerintah, melainkan juga bagi seluruh anggota masyarakat Indonesia. Sebagaimana pengalaman TPA dan TPru, Pusat Seleksi Nasional juga akan mernungut biaya kepada pengguna TPP dan TPJ, sehingga dapat menjadi sunber dana bagi Bappenas melaksanakan program-programnya. I&edibilitas dari ketiga alat tes ini, dicita-citakan seperti laedibilitas TOEFL Internasional.
l I I I
Pusat Seleksi Nasional;
E.
Pusat Penyedia Beasiswa Pasca Sarjana;
l
Dari penjelasan-penjelasan di atas, terlihat dengan jelas bahwa di masa yang akan datang, banyak kegiatan Bappenas yang memungkinkan untuk menghasilkan dana sendiri.
I
Dengan kredibilitas Bappenas di dalam penyelenggaraan diklat renbang dan JFP, di masa yang akan datang diharapkan juga akan mampu menarik dana yang lebih pasti dari sumber hibah bilateral dan multilateral atau sumber hibah dalam negeri. Dana hibah ini akan menambah jumlah dana yang tersedia di Bappenas untuk tujuan
l I I
-30-
I I
I
I I I I I
I t I
penyediaan beasiswa pascasarjana maupun diklat non gelar, di Pusdiklat Bappenas atau di luar Bappenas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apabila sudah seperti ini, maka di masa depan Bappenas diharapkan akan mampu berperan sebagai Pusat Penyedia Beasiswa non pinjaman bagi program pasca sarjana dan diklat non gelar perencanaan pembangunan.
Pusat Pelayanan Perencanal
Bappenas harus mampu melayani segala kebutuhan profesi perencana, serta menjawab segala pertanyaan paft perencana dari selunrh lndonesia yang berhubungan dengan diklat renbang dan JFP. Untuk itu, sarana penunjang terpenting yang harus dimiliki Bappenas antara lain database diklat Renbang dan JFP, database Perencana, Web Site Bappenas, dan Perpustakaan Diklat Renbang dan JFP. Untuk alasan efisiensi, perpustakaan ini harus berada di lokasi Perpustakaan Bappenas. Selain itu, Bappenas juga harus dapat menyediakan booklet atau buku panduan informasi diklat renbang dan JFP, menerbitkan majalah atau buletin diklat renbang dan JFP, serta sanggup mengadakan fasilitasi dan sosialisasi untuk segala informasi diklat renbang dan JFP.
di atas harus dapat dikelola secara profesional oleh SDM yang kompeten di bidangnya. Selain itu, Bappenas juga harus sudah mulai memiliki SDM bidang Public Relation yang terlatih, sehingga Bappenas benar-benar dapat berfungsi sebagai Pusat ?elayanan bagi Perencana di seluruh Indonesia. Sarana penunjang
Komunikasi dengan para perencana, selain berhadapan langsung, juga harus dapat dilakukan dengan cara yang lebih cepat, efektif dan murah, antara lain telepon, fax, email, internet, teleconference, dll. Melihat pengalaman BPS, data dan informasi yang diproduksi oleh Pusat Pelayanan Perencana ini sangat memungkinkan untuk menghasilkan dana sendiri.
I t I I
I I
l I I
-
3l
-
o
E E
.o J
z z
(J UJ
tr
ut
c
zqF -Y trx JZ =< 6o
za Fr 2z aO
d{
Y,Z FO
EE o-
i(
Fz "f; I
-l! F
o
-32 -
I I Lampiran 2
I
I I I
I
I
t I I
I t I
l
I I I I
I
PEMTU MN/KETENTUAN (PENDUKU NG) JABATAN RJNGSIONAL PERENCANA 1.
KEPMENPAN' No- 16/Kep/M.PAN/3/2001:
Kreditnya;
Jabatan Fungsional perencana dan Angka
2.
sKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEp.1106/rG loSlzoot dan 34A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional perencana dan Angka Kreditnya;
3,
KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEp.019/M.ppN/1212001: petunjuk Teknis Pelaksanaan penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan engka Kredit Perencana;
4.
KEPMENPPN/Ka Bappenas Formasi Perencana;
5.
KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEp.z34/M.ppNlo4lzooz: petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkatfiabatan, pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari labatan fungsional Perencana;
No. KEP.020/M.ppN/12l2001: pedoman penentuan
KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP.235/M.PPN/04/2002: Petunjuk Teknis penilaian Angka Kredit Perencana; 7.
KEPMENPPN/Ka. Bappenas No.: KEp.266/M.ppN/04/2fi)2 tentang Tata Kerja dan organisasi rim Penilai Angka Krcdit Jabatan Fungsional perencana;
B.
KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: KEp.011/M.ppN/022003 Alih Kredit Program Dildat grhntif perencana;
9.
KEPMENPPN/Ka Bappenas
No.:
tentang Atceditasi dan
tentang
pedoman
loztzaB tentang
pedoman
t<Ep.oLz/M.ppNlozl2oo3
Kualifi kasi Pendidikan untuk Jabatan fungsional perencana; 10.
KEPMENPPN/Ka Bappenas No.: . KEp.013/M.ppN Penyelengga raan DIKLAT Fu ngsional perencana ;
11.
KEPPRES
No. 41 Tahun 2003 tanggat 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsional Perencana;
L2. KEP. Kepala BKN No. 32 Tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan penghentian Tunlangan Jabatan -Fungsional Perencana;
13.
sE DJA Depkeu No. sE-188/A/2003 tentang pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana.
-33-
lE l5
'6.
tg
E aq
f
I =Y 9^o
I
*59
I I I
z<
Htr
-ro. 4z
5f, o|(t
Rr' (\Io
Fd E:3
PsE EF ec; (t' EEs *Z c=(g 1 -;
rs E
6
ct,
E 6
o-z
E o
o.
2# {a qo
=2 SE =tu Ho .! c(!^
9c E (UG
(,E . -J
= (lt (u
E
o (L
I I
I
I
Lampiran 4
Program Getar 52 Dalam Negeri
T
KEGULER
NO. Universitas
Lama Studi
program Studi
..
1 Universitas Indonesia
I t
-
Magister Ilmu
Ekonomi
2 Universitas Gadjah Mada
-
Magister Administrasi
I
TAILOR MADE
I |
I
1g bulan
publik
18 butan
Universitas Hasanuddin (UNHAS) Manajemen perencanaan pembangunan 13 bulan
_
2 Universitas Andalas (UNAND)
-
t rI
pembangunan
Magister perencanaan
3 Universitas Indonesia (UI)
-
Magister perencanaan dan
Kebijakan
13 bulan
13 bulan
Publik (MPKP)
4 Institut Teknologi Bandung
I |
I! I |
-
Magister perencanaan Wilayah dan Studi pembangunan
Kota
13 bulan
t y'T"#,'$;?:1l1*:1x
-
Magister Ekonomika
Kora dan Daerah pembangunan
6 Universitas Brawijaya
-
Magister Administrasi
publik
13 buran 13 bulan
13 butan
7 Universitas Diponegoro
-
!l
8 Institut Pertanian Bogor
-
I t
Magister Peren@naan Wilayah dan Magister perencanaan
Kota
Wilayah
13 bulan
9 Universitas padjajaran
-
Magister Pembangunan dan Magister Ilmu
perencanaan
Lingkungan
L0 Universitas Sriwijaya Magister Admistrasi
-
publik
I
I
13 bulan 13 bulan
13 bulan
ll
l l
13 bulan
-35-
Larnpiran 5 Program S2 Double Degree
1 Institut Teknologi Bandung (ITB) - RUG Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
-
2 Universibas Gadjah Mada (UGM) - HIS - Magister Perencanaan Kota dan Daerah 3 Universitas Indonesia (UI) - Vnje Universiteit - Magister Ilmu Ekonomi
I t
l I I I I
I I t
t I
-36 -
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan Prasarana Ruang Perpustakaan Sebelum Tahun 1994 Bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan telah mengalami 4 kali pindah tempat karena pada saat itu ruangan untuk mengelola bahan pustaka belum memadai, seiring dengan perkembangan maka pada Tahun 1986 telah diresmikan pemakaian Gedung Baru yang luasnya sebesar 606 M2 yang terdiri dari Ruang Dokumentasi seluas 226,5 M2, Ruang Perpustakaan seluas 204,5 M2 dan Ruang Service seluas 175 M2 (foto copy, pantry, toilet). Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan melaksanakan kegiatan sehari-hari sampai sekarang beralamat di Jalan Madiun No. 4-6, lantai2.
B.
Koleksi Bahan Pustaka Jumlah koleksi di perpustakaan Bappenas terus bertambah sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jumlah pemakai sesuai bidang keilmuannya. Penambahan koleksi tersebut diperoleh baik melalui pembelian, hadiah maupun tukar menukar. Jenis dan jurnlah koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan Bappenas sampai dengan bulan September 2004 meliputi :
l. Buku : 14.012 juduVll.34} eks (Buku berupa CD 55 buah) - bidang ekonomi kurang lebih 50% - bidangpolitik kurang lebih l}yo - bidang administrasi r0% - bidang manajemen lV/o - bidanghukum 5% - bidang pengetahuan umum 15%
2. Majalah
-
:
Langganan Hadiatr dari dalamnegeri hadiah dari Luar Negeri
228judul dari dalam dan luar negeri 23judul 155 judul 50judul
3.
Surat Kabar
:
13
4.
Statistik
:
9.280 juduV9280 eks. ( Statistik berupa CD,25 buah)
5. Perundang-
:
judul untuk
Pembaca dan 7 judul untuk klipping
27.282 Judul (Peraturan Negara; Peraturan/Keputusan/ Ins.Menteri) undangan
-37 -
:
6. Dokumen
juduVl1.532 eks (terdiri dari : tulisan Bappenas, laporan departemen, laporan regionaVinternasional, 11.352
paper-paper asing)
l I NO. 1
8.
Daftar Isian
9.
Bahan Pustaka Non Buku : Micro Film, Kaset dan CD-Rom ( Jumlah CDRomProquest dapat di lihat pada tabel - 3).
CD-ROM
-
I
:
Tahun 1980/81 sld 1998199 (821 roll) Tahun 1998/99 s/d 200012001 (38 CD)
Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara 1950 s.d. 1996 Himpunan Keputusan Menteri Keuangan Th. 1975 s.d. 1995 Himpunan Keputusan Menteri Perindag Th. 1968 s.d. 1995
1/CD 1/CD
I/CD 55/CD
Proquest
s03/cD
Kaset
Toefl: Test of English as a foreign
3
Micro Film
-
Dokumen Depernas dan Bappenas Dokumen kontak (Biro KELN) Klipping T\.1977 s.d. 1986 Penelitian Th. 1984 DIP (Th. 1980/81 s.d. 1998/99)
JUMLAH
C.
JUMLAH CD/ROLL/CARTRIDGE
Buku Statistik DIP T\1998/99 s.d. 2000/01
2
l
I
-
I
I I
667
PERIHAL
-
l
I
Proyek
JENIS
I
I
judul/667 eks
Hasil
I
I
Penblitian :
7.
2slcD 38/CD
3ikaset 6 Cartridge (roll) 4 Roll 45 Roll
(r692judul) 821 Roll
134 Roll
627 CDl3 kaset/l.010 Roll
Pelayanan
Sistem pelayanan yang diterapkan Perpustakaan Bappenas adalah system close access atau system pelayanan tertutup, jadi pengguna tidak dapat mencari/melihat langsung ke rak. Pengguna harus mengisi bon pemesanan buku berdasarkan data buku yang tersedia pada katalog dan ELS. Selanjutnya petugas akan mencarikan buku yang dipesan/diperlukan.
-38-
I t
I I I I
Jenis jasa layanan yang terdapat di Perpustakaan Bappenas adalah: Reference, Buku, Dokumen, Perundang-undangan , Majalah Statistik, Klipping, Daftar Isian Proyek, Penelitian, CD-ROM, Jasa Akses Informasi ke jaringan internet, ELS dan Foto Copy. i
D.
Pengguna Perpustakaan adalah Pimpinan/Deputi/Direktur dan semua staf dari unir unit kerja di lingkungan Bappenas, selain itu juga dari Instansi-instansi Pemerintah,
Lembaga Penelitian, Perusahaan Swasta, Perguruan Tinggr maupun dari Perpustakaan lain. Pengguna Perpustakaan Bappenas setiap harinya kurang lebih 20/25 orang. Pengguna ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu pengguna aktif dan pengguna potensial. Pengguna aktif adalah mereka yang secara teratur memanfaatkan koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya, sedangkan pengguna potensial adalah kelompok yang belum secara tetap
T
I I
t t I t I
t I t
t I I
Pengguna
memanfaatkan koleksi atau bahkan tidak pernah menggunakan.
E.
Permasalahan dan Harapan/Rencana Kedepan
HarapanlRencana Kedepan
Permasalahan Sekarang 1.
l.
SumberDaya Manusia
a)
b)
Banyaknya pengelola yang berlatar belakang pendidikan non kepustakaan Kurangnya tenaga perpustakaan yang professional sehingga sangat memperlambat proses pengolahan
Sumber Daya Manusia a) mendidik para pengelola dengan
mengikuti berbagai diklat
b)
dan
pendidikan formal kepustakawanan
menambah tenaga perpustakaan yang professional dan meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan yang ada
Koleksi Perpustakaan
a) sebagian besar koleksi
Koleksi Perpustakaan bahan
a) sebagian besar koleksi
pustaka dari hadiatr
b) pengadaan
b)
c)
c)
koleksi bahan pustaka melalui pembelian kurang memadai kurang terpenuhinya permintaan pengguna terhadap buku-buku (bahan pustaka) edisi baru maupun untuk menambah jurnlah eksemplar yang ada.
3. Sarana dan Prasarana
Electronic Lybrary System belum berfungsi secara maksimal, adapun
-39 -
bahan pustaka dari pembelian pengadaan koleksi bahan pustaka mengikuti p erkemb an gan z:iman pengadaan bahan pustaka edisi
baru dan
penambahan jumlah eksemplar bahan pustaka yang
banyak diminati
Sarana dan Prasarana Memaksimalkan fungsi
ELS
dan
svstem lainnva serta memoertim-
bangkan untuk melakukan migrasi ke svstem lain
kendala-kendala sbb:
- belumbisa konversi dari cds-isis - sering kena virus - sering error dan lambat - belum ada buku petunjuk pengisian - untuk memperbaiki kesalahankesalahan atau menambah
t I
l
kekurangan-kekurangan pada ELS masih tergantung pada tenaga ahli IT dari luar. 4. Program Komputerisasi (Automasi)
4. Program Komputerisasi (Automasi)
I
elekhonik
System belum maksimal.
I I
I I I
I
5.
Anggaran Anggaran yang diberikan masih belum mencukupi yang sesuai dengan kebuhrhan.
R
Diharapkan memberikan
anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan.
Programyang sedang berjalan
l. 2. 3. 4. 5.
Penambahan Bahan Pustaka Alih Media dokumen DIP Penjilidan Bahan Pustaka (perundang-undangan, majalah dan statistik)
Fumigasi Elekhonik Library System - Konversi data Perundang-undangan, statistik, teksbook, dokumen dari CDS-ISIS - Entri data" scanning daftar isi, mengabstrak dokumen daerah. - Scanning, editting, dan checking data Repelita I s.d. VI dan Pidato Presiden dan Lampiran. - Digitasi Produk hukum dari tahun 1945 s.d. terkini.
t
I I I I
(on line) yang dapat
mempercepat akses dari lingkungan Bappenas maupun dari luar Bappenas sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi baik untuk intern Bappenas maupunpemakai dari luar. 5. Anggaran
I
t
Sistem pelayanan perpustakaan secara
Mempergunakan Electronic Library
-40-
I n.
Teknologi Informasi
I Konfigurasi Jaringan
umlm !"n"rupun jaringan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu: rntranei dan Internet. Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang sekuritas maka penerapan jaringan Bappenas terbagi dalam 3 (tiga) area yaitu: Red Zone (outside/Internet area), DeMiliterized Zone (DMZ), dan Inside areallntemal. Konfigurasi jaringan tersebut terbagi menjadi lima segmen yaitu: -S-ecya
1. 2.
Segmen I dengan IP Gateway 10.1.16.1 untuk gedung pusdatin (C) Segmen 2 dengan IP Gateway l0.l.3z.l untuk gedung Asmen atauTaman
3. 4. 5.
Suropati (E) Segmen 3 dengan IP Gateway 10.1.48.1 untuk gedung Baru / Utama (B) Segmen 4 dengan IP Gateway 10.1.64.1 untuk gedung 24. (F) Segmen 5 dengan IP Gateway 10.1.80.1 untuk gedung Madium (G)
^.
Intranet; Intanet merupakan jaringan infomasi dan komunikasi yang menghubungkan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Bappenas. Jaringan ini dimaksudkan untuk mengalirkan informasi yang digunakan oleh satu unit ke unit-unit lain di lingkungan Bappenas. Informasi dalam intranet tidak dapat diakses secara bebas dari luar-atau melalui internet. Lingkup jaringan inhanet Bappenas meliputi: . Backbone antara gedung saat ini memiliki bandwidth antara 200 Mbps sid 2 Gbps menggunakan media fiber optik o Remote Access dengan menggunakan Cisco Router 2500 memfasilitasi 8 saluran
b.
Internet; Internet merupakan jaringan informasi yang disediakan dalam rangka memfasilitasi hubungan antara Bappenas dengan komunitas luar (intemet). Jaringan ini berbasis pada konsep DMz(DeMiliterized Zone) yaitu konsep isolasi terhadap jaringan agar pengamanan-pengamanan spesifik dapat dilalarkan mtuk menympan server-server yang perlu pengamanan. menggunkan media wireless sebagai hubungan antarmuka ' Iptek.net.id, (interface) dengan kapasitas bandwidth yang disewa sebesar 64 Kbps. Iptek.net.id adalah milik Bppr (Badan penerapan dan pengkajian Teknologi).
o
Telkom.net.id, yang menggunakan model DsL (D,Bttal subscriber Line) sebagai media antarmuka (interface) yang dihubuhgkan dengan saluran PSTN (Public Switch Telephone Network) kepunyaan Telkom I Mbps.
dengan kapasitas bandwidth yang disewa sebesar
-41
I I Konfigurasi workstation dan server Sebagian besar peralatan komputer mempunyai spesifikasi yang cukup up to date, yaitu mesin dengan processor Pentium 3 ke atas, saat ini jumlah perangkat komputer yang tercatat sebanyak 562 unit, jumlah printer sebanyak 243 unit yang tersebar di 14 unit eselon I dan 44 unit eselon 2. Sedangkan perangkat komputer yang sudah terhubung dengan fasilitasjaringan adalah sebanyak 550 node.
I
I
Sedangkan server-server yang digunakan untuk publikasi informasi yang dapat diakses melalui intranet maupun intemet selama 24 jam adalah sebagai berikut: . Server untuk Web Portal Bappenas, merupakan web server untuk menghubungkan dengan komunitas luar (internet) serta sebagai penyimpan data yang akan di tampilkan; . Web hosting; merupakan web server dari unit-unit di lingkungan Bappenas yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik melalui internet, antara lain: http://acehreconstruction. bappenas.qo. id/ http://renca nai nd ukacehnias. orq/ http://oerpustakaan.baopenas.qo. id/ htto://ousbind iklatren. bappenas.qo. id/ htto://www. kawasan.or. id/ http://si mrenas. bappenas.qo.id http://oood-qovernance. bappenas. oo.id/ htto://www. red.or. id/ http ://ai r. ba ope nas.qo. id htto://donorai r.bappenas. oo. id hft p://www.kpel.or.id/ htto://www.ampl.or.id/ http :l/www. i ct4 pr. orol http ://nrm. ba poe nas.qo. id/ htto://www. bktrn. orql htto://penoairan. bappenas.qo.id o Server untuk e-mail, merupakan server yang digunakan untuk kepentingan kerja sistem e-mail. o Server untuk database, digunakan untuk aplikasi surat, kepegawaian" penggajian, asset manajemen dan koperasi serta aplikasi perpustakaan. Masing-masing aplikasi menggunakan teknologi samba dan web. o Beberapa server yang digunakan untuk keperluan router danfirewall, internet access serta aplikasi komputer lainnya.
I
I I
I
I I
I
I I
l
I
t t
t t
c.
Fasilitas Layanan yang tersedia Beberapa fasilitas yang dimanfaatkan oleh pegawai Bappenas dan umrunnya diseluruh wilayah Indonesia adalah sebagai berikut: a.Website, E-mail Bappenas, dan Proquest Sejak 1995/96 telah dibangun suatu situs (website) BAPPENAS dalam dua versi yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris yang di-hosting pada lptek.net dan
-42-
I
I
I
pada tahun 2001 mulai pula melalui Telkom. Web ini dapat diakses melalui setiap komputer yang terhubung dengan jalur intemet di mana pun berada.
ini fasilitas Web Site Bappenas sudah menggunakan
Content Management System (CMS), menyediakan sitemap, menyediakan tampilan website dalam 2 (dua) versi bahasa yiritu bahasa Indonesia dan bahasa Inggns, menyertakan link terhadap situs-situs lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappenas, menyediakan fitur Search, dan menyediakan fasilit^s user-management yang simple dan user friendly. Saat
ini website Bappenas memptrnyai domain yang bernama bappenas.go.id. Di dalam domain tersebut juga terdapat beberapa portal yang dikelola unit kerja di Saat
I I
I I t
I I
l l
I I I I
I
lingkungan Bappenas, seperti: . htto://acehreconstruction.bappenas.qo.id/ . http://perpustakaan.bappenas.qo.id/ . htto://pusbindiklatren.baopenas.qo.id/ . htto://simrenas.baooenas.qo.id . http://qood-qovernance.baopenas.qo.id/ . http://air.bappenas.qo.id . http://donorair.bappenas.qo.id . htto://nrm.bapoenas.qo.id/ . http://oengairan.baopenas.go.id
Konten lAebsite Bappenas. Pada bagian paling atas dan paling bawah homepage terdapat informasi mengenai Profil Bappenas yang terdiri atas, informasi umum, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia, Bagan statistik SDM. Sitemap yang memperlihatkan informasi mengerni konten yang ada pada web Bappenas. FAQs memuat informasi yang sering ditanyakan pengunjung. Hubungi Kami adalah formulir untuk permintaan berupa layanan atau konten lain pada website atau pun perpustakaan (ELSElecfionic Library System), Buku Tamu yaitu formulir untuk memberikan komental terhadap berbagai masalatr yang berkaitan dengan Tupoksi Bappenas dan Perencanaan Pembangunan, dan lain-lain. Cari adalah layanan pencarian data dan informasi yang terdapat pada seluruh halaman web Bappenas. Konten website sendiri terdiri atas beberapa menu, yaitu: Menu di sebelah Kiri Bagian Utama Laidasan Acuan : terdiri atas (fU, PP, Perpres, Kepres, Kepres Pengganti UU, lnpres, KepMen, SKB, SE, Kerangka Nasional, Pedoman/Tata Cara,dll. Dolatmen Perencanaan dan Pelal<sanaan: berisi Rencana Pembangunan Nasional di mulai dari Repelita I, Pidato Kenegaraan beserta Lampirannya, PJP, PJM, RKP, Simrenas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
-43-
Pembiayaan
dan
berisi sistem
penganggaran, RAPBN, Pengendalian Pembangunan, Dasar Perhitungan ApBN, Data Portofolio, Disbursment Pinjaman LN, Blue Book, Daftar Rencana Projek-projek 5 tahun ke depan.
I
Kerja Sama Luar
Pengendalian:
Negeri: berisi informasi ke{a sama Bilateral
dan
Multilateral Ekonomi
Makro : berisi sasaran
pembangunan, indikator ekonomi, dan laporan
perkembangan ekonomi makro Seminar dan Kajian/Studi: berisi informasi hasil-hasil seminar dan kajian.
Isu Lintas Bidang
:
Makalah
: berisi informasi hasil-hasil
berisi informasi yang meliputi isu lintas bidang. pelaksanaan pembangunan sekloral
Special Content Berisi informasi yang diperlukan dalam kurun waktu lebih dari 6 enam bulan harus tetap di tampilkan di halaman depan.
Unit Kerja Berisi data dan informasi serta berbagai publikasi dan berita yang dikeluarkan oleh tiap{iap unit kerja.
Link Terkait I I I I
Adalah link menuju situs intern yang ada di lingkungan Bappenas seperti: BKTRN (Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional), Perpustakaan Bappenas, Pusbindiklatren, KTIN (Kerangka Teknologi lnformasi Nasional), Good-Governance, GTZ_Red (Regional Economic Development), Dit. Pengairan dan higasi, Kemihaan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, water Resources Donor's Database, ICT for Poverty Reduction, dan eksternal link menuju situs lembaga kerja sama bila teral dan multilateral, lembaga pemerintah lainnya, lembaga pendidikan dan itmu pengetatruan, serta link menuju media rnassa online. Menu di sebelah Tengah
Info
terbaru
: berisi informasi terbaru pada
Bagian Utama atau pun pada Unit Kerja Berita dan Siaran Pers: Berisi berita atau siaran pers seputar bapenas dan perencanaan pembangunan.
Menu di sebelah Kanan Intranet Bappenas : merupakan link menuju E-mail Bappenas dan proquest
E-mail.
-44-
t I
I
I
l I
I I
I I I
Di dalam web site bappenas ini juga juga terdapat icon fasilitasi e-mail
untuk kegiatan berkomunikasilsurat-menyurat atau bertukar informasi secara elektronik melalui mail.bappenas.go.id. Fasilitas e-mail ini dapat digunakan oleh setiap pegawai Bappenas untuk berkomunikasi atau bertukar informasi antar pegawai Bappenas mappun dengan komunitas luar. Setiap pegawai Bappenas yang didaftarkan olbh administrator mendapatkan e-mail account dengan format sbb: User
@baooenas.qo.id.
Proquest
Icon lainnya adalah Proquest, yaitu layanan informasi secara on-line yang menyediakan berbagai media surat kabar, artikel dan full-text jurnal sejak tahun 1986, dan lebih dari 5.5 milyar halaman koleksi micro flm, serta buku-buku dari berbagai perpustakaan online yang sangat berguna unnrk menjadi referensi pembuatan makalah, thesis, disertasi, ataupun tulisan ilmiah lainnya.
Event Calendar Memuat jadwal peristiwa-peristiwa yang melibatkan Bappenas dan lembagalembaga lain, baik lingkup Pusat, Pusat dan Daerah (Nasional), maupun Internasional.
Kliping llari ini Berisi kliping mengenai Bappenas, ekonomi dan investasi, fiskal dan moneter perencanaan pembangunan, serta isu-isu sektoral dan regional, yang berasal dari berbagai harian surat kabar online mau pun digitalisasi dari surat kabar offline.
t
l l il
I t
t t I
-45-
I I I t
I t t I
I I
Berikut adal ah tampilan pada homepage www-bappenas. go.id:
fr
td llc, Fffit6
Tolb t{+
Qea -O-Elat,\;rls.-', frr*r-
Q|*n
(}
fft (l):B
'fr
Go lu{c,
lnfo Tcrtaru
t-_ed
T.hun 2O0a t3ntcng Slrtcm PsEncrn.rn Pcmb.ogun.a N!rlond (39PN) QI UU No.25
Und.ng-und.ng flo.29 T.hun 200{ tlitanC Sistem P?mb.ngunro No;ioni (SPPN)
tccnen.€o (13r oib.o)
le
stratcal dcn l'cn(!n. akrl fcrnckrragaman Hayau lndoocrlr ./ lndonlrarn Slodlecrltt 5t tcgy .nd AGUon Pl.n - l85AP (Cngltrh Yc6loo)
K"6.Lrr.g.run
Tod.t'r Eecntt
liet b!!i [email protected]@o d.n krm.lmur.n b.ngs. tlrosn, s.rirt moeclob sat ioi raog*iidal hayrti merupckan
mud.h, p6d.h!l lndongb bcootanri mmj.lank.n gGmb.noua.n ber!6l6njrn o dcmi kmkrus r.kt!tnt., rd.h r.t nt. ml.tJi p?ngrlol.rn kaln?karugaman hayati rcrru lortari. Di $mDing itu, darlr! ini lndooaJi. m.njllril ganrbah.n tano poritif menqju
Xo
fvartt
Upcomlng EeG.*t frlo
Ev"r*t
:J
i--f [-Hradru*t
-
t
t I t t I I t t t
"
prctca d"rrokrctirai (072
n!nc.n. IGrl.
y.no oditit mcNju
do dcrcnlclitri rarta drbtri d!!rah.
oib.cr) | S!hn*!rnr....
(1666
brt l.ci) | I Prggrlm I'targinal fahing Commuoty Orvdotmcnt Pilot (nFcDp)
Pcmorlntah Tahon 20Os
n"Bn! (fir P.m.t*ah Talu 2005 dsrun bcrd&cd
il.mb.rE6 Kmidi.i.n Pangm
h
T.hun 2005 bcriri kcbiiat.n pcmbanguneo beik yrng tcrkdt dcnOln k.bijckd ApOl{ ruupq yang
Druft ?.6rndlngrn Dolumcn SPfx,fpff
p
Q
d..g!n tug.J ocapcnrt tcbrgci Xalompok Kc.i. Percnan!.i ttakrg Panlnggulangln Kcmitkinan dan Koordaoltot Eqrkcncan
Oiclog
fllrionll: lr9.r! l,lOG d lndon
9grd
barDalgrDe
d.lt. d..rah ,aeO| drlem Enolonro lllDOitSlA 1.9.b d.rrah 9r.rldtor
wu.ipDd.l
Ap.l
Tim finrliscsi Strlt69i P.n.nggul.nOan Xemiskin.n lt.Jion!1, b?rs.m. ini t!rl.mpir Or!ft P.r$dino.n Ookumon SP(f,yPRSp untuk dikctrhul olch sltyarukrt luat dln mondrp.t mltvkan d!r; 3caqa ttarahold.l tcrutar'! pcmrrha! marllah !6miJkrnan... (?r9 Oib.a) | Selcngkalnyc... (3793 bytq l.oi) | g
P.dagrnOah
L.por.n tttllGnium Ocsclogmcnt Go.k (HDC) Indoncrl!
h.fru^gkinl.n arito F.J.b.t k.u.ng.nr.di bd.h9l.
Pclsneron L.po.!n ltillcnium Dcvclopmnt co.lr (trlOG) lndonqrie pc.l.m. tlne dilrkreokcn t!d. tangg.l 17 ttci zflX dihoropkan
Kofgs
P.m.rti.h t.tu
;l:i;;r;:.,,,, Tot.l Argi 20Cs
roxeas
UU Xauang.n
brrluaog
I
-46-
ii.
Pcnc.9.i.n
YtdCtrr!.
hqls
lXOiOHl
ltr
CA
t I t
I Fac
Ed t!.{ Fa{qt6 loob hS
I
$ jl ei,O* ftr*r- {t*+
;
t t
t T
I I
t
l.u.ig.6J.dl
(l.lDG) lndoncrir partlma ta.rg dilckr.o.kan tada taoOo.l lt I'l.a zO(X dihar.gk.h dep.t renjrdi infomo:i darcr bcai ug!t. pcn%p.i.n t.tar.nTa,|rm(ir Laporan tarrbut.
'r'rr.mtr.
Tckoologl
(740
str.t
qa
Oib.e) | S.l.ngkcant.,,.
(32.t2 bttc l.gi) | g
lnfom!Jl drn f omunlkr.l: str.tcgl
xcmkklnrn
I I
I
---isi
Pdu|rq.n t.gor.n tfi[lnim O€velolmnt Gorlr
I
I I I I
. .r fl ..9:g **__T_pF_lt'i"r
Pcdull
B
r.knologi Infom.i d.n (omunik.Ji (rtk)
dirunang
i
XCRACA
ltarraagla
b..i!..ne Hrl 5qd9.t OPR m.r.viri R tg! Dil.a. rsb.tdi lgx (1)
SUAA^
IUiYA 6Ulf.A I(ARYA
tneacati
K.9.irbuh.n.^ li.tih T.rh.mbd klig:nl
KOi!|9AS
l'innt'
rcbaqci begirn dcri Stratlgi P?n.ngggul.ng.n (emitkin.n fi!3ion.l (sPKN). c.r. pcnd?krt6n y.nc dipilih st!ktif korrnl :cruei deogao gnnriD TIK rcblgai .lrt b.ntu dalom ugcyr mcngurrngi kcmirkin.n bukrn obogai haril pcnengguleogao kemitkinen. (366 Dibao) lB
8arft. dan Slrran Part Progr.m tt!.g|n!l Flrhln! Coomunlty DGv.loDmcnt Pllot (HrcDP)
Plm.intrh &bm h.l ini B!pp.n.t .krc mclekronakrn
orcgram
f'trrpinal fi4*n Conf,drtity O.v.lo9m"r* Pilot (lifCDP) rbtgai groer.m Darcontohrn di c predmi taiuJ ptoginti sumata lrtan. l{ura Tlnger. A.rat, Sularlji t tara, Srotcn, sn|.(cti Scl!t!n. dlo Ssl.e?ri T.nOgDt . Prcgrn tlFCoP hi dim.k3udke unt k mamb&lJ ffitsaki pariri. dm ndryrn lccil drbm maneltrri
b.
Simrenas
Seiring dengan telah diberlakukannya otonomi daerah kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran dana perimbangan (DAU, DAK Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah memerlukan data untuk membantu pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi demikian, secara praldis sebenarnya dapat dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang merupakan suatu unit firngsional pe,lrgelolaan basis data dan informasi daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta dapat digunakaa dalam rangka pengembangan peluang investasi dan potensi daerah.
Pada tahun 2001 sesuai dengan Kerangka Acuan dan Snategi Informasi Teknologi Nasional (NITF) Bappenas dengan bantuan Bank Dunia membuat Sistem lnformasi Perencanaan Nasional (Simrenas). Diharapkan dengan adanya Simrenas ini penyediaan data untuk perencanaan pembangunan nasional dapat terwujud. Karena di dalam situs simrenas dimungkinkan untuk menampilkan profil, daerah, potensi, serta peluang investasi. Sebagai proyek percontohan dipilihlah 60 kantor Bappeda di daerah tingkat I dan II. Ke-60 Bappeda tersebut diberikan bantuan berupa pengadaan peralatan komputer, perangkat lunak dan perangkat keras berikut
-47 -
I
l
I I
I I
I I
I I l
I l
l
t I t I t
t
asesorisnya termasuk training untuk dapat akses internet, memasukan data dan informasi ke dalam situs Simrenas serta Demeliharaan.
Namun, pada,kenyataannya para operator yang berasa dari daerah setelah diberikan pelatihan, kdtika kembali ke tempat asalnya banyak yang dipindahtugaskan, kemudian beberapa perangkat mempunyai masalah teknis, serta yang lebih penting lagi adalah bahwa data dan informasi yang harus dipublikasikan atau diisi pada halaman Simrenas masih belum mempunyai kategori, klasifikasi dan format yang standar, maka tujuan pelaksanaan Simrenas belum sepenuhnya tercapai.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bappenas merasa bahwa diperlukan acuan atau modul untuk mengisi data dan informasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan ini untuk mendukung kegiatan yang ada di Pusat Pengelolaan Data Bappenas dengan mengoptimalkan pemanfaatan hardware dan software SIMRENAS telah melakukan kerjasama dengan sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara yaitu mengintegrasikan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang ada di setiap daerah dengan sistem informasi sidang kabinet (SISKAB) danri.go.id.
Melalui penyusunan modul isian daerah dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan ini, diharapkan daerah dapat men)rusun database dengan kualitas baik, lengkap dan terstruktur, sehingga daerah dapat dengan mudah dan cepat melihat peluang investasi dan potensi daerah untuk meningkatkan perekonomiannya yang pada akhirnya akan memampukan daerah di era otonomi, unfuk menuju e-governmeil di lndonesia. Saat
ini
telah tersusun modul isinan mengenai kondisi suplai, permintaan,
keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan data keamanan yang berguna untuk perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang akan digunakan oleh aparatur di daerah.
c. ^
d.
Browsing Internet Beberapa server di Bappenas digunakan unhrk keperluan router danfirewall, internet access. Oleh sebab itu akses internet dapat dilakukan oleh semua user dari masing-masing unit kerja melalui komputer prory server dengan nama prorybappenas. Dengan jaringan berbasis pada konsep DMZ yaitu konsep isolasi terhadap j aringan pengamanan-pengamanan spesifi k dapat dilalnrkan untuk menyimpan s erver -s erver yang perlu pengamanan.
Pertukaran Data Adanya jaringan Intranet y^ng menghubungkan tiap{iap unit kerja di lingkungan Bappenas dimaksudkan untuk mengalirkan informasi yang digunakan oleh satu unit ke unit-unit lain di lingkungan Bappenas. Dengan demikian pertukaran data dapat dilalcukan antara unit-unit kerja pemilik data dengan pengguna data. Jenis data yang dipertukarkan diatur lebih lanjut
-48-
melalui kerja sama antar unit. Informasi dalam intranet tidak dapat diakses secara bebas dari luar atau melalui internet.
e.
Dial-in Fasilitas ini disediakan unhrk berhubungan dengan intranet Bappenas melalui fasilitas tdlepon. Setiap pegawai Bappenas yanglerdaftar dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengakses intranet maupun intemet dari Luar Bappenas. Pengguna tidak perlu terdaftar pada salah satu 1^SP (Internet Service Provider) dan biaya yang ditanggung adalah pulsa lokal.
f.
Helpdesk Bantuan yang melayani permasalahan-permasalahan yang dihadapi user dalam bidang IT yang mencakup aplikasi, jaringan informasi, virus yang s ifatnya dukungan penyelesaian level pertama.
g.
Tingkat layanan Jaminan layanan terhadap infrastruktur dan jaringan Bappenas dengan lingkup
-
sebagai berikut: Farm Server Bappenas Saluran ke Internet Server Gateway
Jenis jaminan yang tersedia adalah:
o
Availabilitas
Kesiapan infrastruktur untuk digunakan: - 24 x7 Q4 jam sehari, 7 hari, seminggu) semua server dan jaringan - Redundanl UPS
I
I I I
l
o -
Sekuritas Proteksifirewall danprory untuk koneksi internet Active Directory Update otomatis untuk server dan software path
Permasalahan - Dengan semakin mendesaknya kebutuhan akan informasi melalui jaringan informasi dan terbatasnya kapasitas saluran informasi, mdka pada jam-jam sibuk dirasakan penurunan kinerja jaringan informasi khususnya dalam pelayanan akses internet. - Disamping itq pengaruh interaksi dengan komunitas luar telah menyebabkan pula beredarnya virus-virus yang dapat mengganggu kelancaran tugas. Virusvirus tersebut ada yang tergolong ganas dan sedang. - Adanya perubahan lokasi peralatan komputer yang terjadi terkadang sangat mengganggu koneksi kabel yang terpasang, sehingga diperltrkan kegiatan penyusunan ulang yang cukup memakan waktu; - Beraganmya Platform aplikasi yang dibuat di masing-masing unit kerja Bappenas yang bersifat multiuser membuhrhkan penanganan yang berbeda pula sehingga diperlukan suatu penguasaan teknologi tersebut;
I -49-
Data dan informasi pada konten website Bappenas belum sepenuhnya dioptimal. Masih banyak unit kerja yang tidak memanfaatkan web untuk menyebarkan data dan informasi maupun publikasi yang dibutuhkan orang lain dari unit kerjanya. Administrator masih dituntut untuk harus proaktif agar informasi yang tertuang dihalaman web selalu bertambah dan terkini terus menerus. Data dan informasi pada konten website Simrenas juga belum dioptimal. Pada halaman simrenas data masih banyak yang belum terisi. Hal ini disebabkan bahwa para operator yang berasa dari daerah setelah diberikan pelatihan, ketika kembali ke tempat asalnya banyak yang dipindahtugaskan, kemudian beberapa perangkat mempunyai masalah teknis, serta yang lebih penting lagi adalah bahwa masih ragu-ragu untuk memasukkan data dan informasi yang harus dipublikasikan atau diisi pada halaman Simrenas karena masih belum mempunyai klasifikasi, kategori, dan format yang standar. Belum mempunyai n'One Stop Shopping" mengenai data perencanaan pembangunan (data dan informasi yang terintegrasi). Belum adanya sistem informasi intrabappenas yang terintegrasi guna menuju terwuj udnya E - Gov ernm ent Kualitas SDM masih sangat terbatas.
Rencana pengembangan
I I I
I I
l
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ada serta dalam rangka peningkatan pelanyanan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan, maka direncanakan pengembangan : - Pengernbangan kapasitas saluran informasi internet (kapasitas bandwidth diperlebar); - Pengaturan/ manajemen akses internet yang dituangkan dalam,SOP; - Pengembangan prasarana jaringan informasi yang menggunkan sistem wireless; - Pengembangan kualitas SDM teknologi informasi. - E-OfJica Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) khususnya Pusat Data dan krformasi Perencanaan Pembangunan terdorong untuk ikut mempelopori sistem informasi yang terintegrasi menuju terwujudnya E-Government. Hal tni didasari oleh sangat pentingnya integrasi komunikasi dan informasi intra Bappenas mengingat junrlah staf, deputi dan biro yang cukup banyak. Karenanya Bappenas perlu untuk membangun satu sistem informasi intemal yang terintegrasi secara utuh dan lengkap yang kami namakan sistem informasi E-Office Bappenas. Sistem Informasi E-Ofice Bappenas yang akan dikembangkan ini dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi intra Bappenas melalui fasilitas e-mail, News (Bulletin Board) maupun forum diskusi o-nline (File Sharing). Tujuan pengembangan aplikasi E-ffice Bappenas adalah untuk mendukung efisiensi dan integritas intra Bappenas. E-Office Bappenas difungsikan sebagai
I -50-
l
I
I
I
I I
t I t T
l t ! T
I I I
I
sarana komunikasi dan informasi yang terintegrasi secara utuh dan lengkap bagi intra Bappenas.
Platform dasar dari sistem informasi E-Off;ce Bappenas adalah sistem berbasis web. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan integritas data,rkarena seluruh klien dapat dikelola pada satu titik, yaitu Web Server. Selain itu, sistem ini memungkinkan penggunaan yang luas dan mudah bagi internal Bappenas, tanpa ada kebutuhan setting aplikasi di sisi klien. Dengan menggunakan fasilitas WebMail maka antar staf Bappenas dapat berkirim surat (e-mail) kepada staf lain. E-mail merupakan alat komunikasi yang murah dan cepat. Dengan menggunakan fasilitas lI/ebForum maka antar staf Bappenas dapat berdiskusi, saling bertukar pendapat dan pikiran secara online membahas suatu topik diskusi tertentu. Forum diskusi terarah dan efektif dilengkapi fungsi moderator dan file sharing. Dengan menggunakan WebNews maka staf Bappenas dapat memperoleh informasi berita internal dengan lebih cepat. Dengan fungsi single login untuk keseluruhan fasilitas maka memudahkan staf Bappenas dalam menggunakan sistem informasi E-Offce Bappenas. Cukup satu kali login maka fasilitas WebMail, WebForum dan llrebNews sudah dapat digunakan. Mengintegrasikan antara Situs Bappenas (http:/ftwvw.bappenas.go.O dengan Situs Perpustakaan/ElS (http:l/pemustakaan.bappenas.eo.id), khususnya dalam hal pencarian referensi (data dan informasi) yang dibutuhkan para pengguna yang mengakses situs Bappenas. Penarnbahan fitur/modul interaktif "Forum" pada website Bappenas yang dapat memuat topik bahasan tertentu, khususnya di bidang perencanaan, sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan Bappenas, maupun antar pengguna itu sendiri. Pangkalan Data. Wacana mutakhir yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat perihal peran dan firngsi Bappenas mengarahkan Bappenas agar lebih mampu menyediakan layanan publik dan menyusun program pembangunan sektor dan daerah yang lebih terpadu, terkoordinasi, sinergis, komprehensif, dan partisipatif. Dan agar Bappenas lebih berperan aktif sebagai pencetus prakarsaprakarsa strategis guna mempersiapkan masyarakat dan negara dalam menghadapi persoalan dan tantangan di masa mendatang, serta menjadikan Bappenas sebagai salalr satu institusi yang mampu memberikan second opinion terhadap berbagai kebijakan publik yang akan dan telah diambil pemerintah Untuk merealisasikan dan melaksanakan peran tersebut, maka Bappenas sangat membutuhkan berbagai fasilitas pendukung, ldrususnya berupa data dan informasi yang memadai. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan, pen)rusunan, dan pemilihan program-program strategis, koordinasi antarperencana pembangunan sektoral dan daerah, serta mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat dapat bdalan sesuai dengan harapan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengembangan/Penguatan Basis Data Pembangunan (Pangkalan Data) yang mampu mendukung tugas pokok dan fungsi semua unit kerja di Bappenas merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda lagi. Adapun Data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan berupa hardcopy akan terdapat di Perpustakaan, sedangkan berupa softcopy akan terdapat di Electronic Library System (ELS), Web Bappenas, dan Situs Simrenas.
-51 -
-
Pada situs Simrenas dilakukan modifikasi dan penyempurnaan yang akan memuat berbagai data dan informasi tidak saja hanya dari 60 Bappeda, nilmun informasi dari seluruh Bappeda kabupaten/kota dan propinsi. Data/Informasi tersebut dibutuhkan dalam rangka menunjang proses perencanaan dan pengambilan keputusan bagi para pimpinan baik di pusat maupun di daerah. Saat ini, masih dan akan terus dilikukan
sosialisasi dan lfasilitasi kepada seluruh bappeda memanfaatkan situs tersebut secara optimal.
di
Indonesia agar dapat
I
i{ rI
-52-
