OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
PENGANTAR .
Hal:
Berita Acara Konsesus Asesor PMPRN
Nomor Agenda: Tanggal
No
Uraian
Nama
Tanggal
Vida
1
Disusun oleh
2
Diperiksa Ioleh
Stefianus Inkiriwang
Z0/£/jl0/i ^o/c/^iC
3
Diperiksa II oleh
Timotius Tarigan
'< / t/vtm,
4
Ditandatangani I
Hartoyo
5
Ditandatangani II
Luhur Depari
6
Ditandatangani III
Budiono Widagdo
Disimpan oleh
»/»M
Paraf
^L %' c
,
r—
-
i '/r/**
frs
BERITA ACARA KONSENSUS ASESOR
Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2016 bertempat di Ruang Rapat Lantai V Kantor
Ombudsman Republik Indonesia pukul 15.00 WIB yang dihadiri oleh peserta rapat (Daftar
peserta rapat terlampir) telah dilaksanakan rapat Konsesus Asesor dengan nilai total Indeks RB 84,49
Demikian Berita Acara ini dibuat agar menjadi perhatian.
Koordinator Asesor I
Koordinator Asesor II
Koordinator Asesor
Hahjoyo
Luhur Depart
NIP.19620902 198203 1 002
NIP. 19621231 198303 1001
Budiono Widagdo NIP. 19580710 198303 1 001
Instansi
Puji Astuti
Ombudsman Republik Indonesia
Hasil Laporan Evaluasi
Nama Inspektur 2016-05-11 16:59
Tahap 2 *)
Penilaian
dengan rencana kerja
Penjelasan
b.Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai
rencana kerja
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi
organisasi
a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b.Telahmembentuk Tim Reformasi Birokrasi namunbelumsesuai kebutuhan
Waktu Pengisian
Waktu Pengevaluasian Tahap
ajemen Perubahan 1. Tim Reformasi Birokrasi Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
TimReformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerjaTim Reformasi Birokrasi
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai d. Seluruh tugas belum dilaksanakan olehTim Reformasi Birokrasi sesuaidengan
dengan rencana kerja
rencana kerja
telah ditindaklanjuti
a. Seluruh unitorganisasi telahdilibatkan dalam penyusunan Road Map
c. Belum ada quick win
dalam waktu cepat
b.Quick win adatapi tidak sesuai dengan ekspektasi atautidak dapat diselesaikan
cepat
a. Quick win adasesuai dengan ekspektasi dandapatdiselesaikan dalam waktu
c. tidak ada
b. 1-3 area
a. 4 area atau lebih
Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
evaluasi telah ditindaklanjuti
c.Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dandi evaluasi, danhasil
evaluasi telah ditindaklanjuti
b.Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil
Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasirencana kerja, dan a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, danhasil evaluasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
RoadMap telah disusun dan diformalkan
2. Road Map Reformasi Birokrasi
RoadMap telah mencakup 8 area perubahan
Road Maptelah mencakup "quick win"
Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi
d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map
b.Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c.Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
Nilai)
(Bobot/
100%
96.48%
93.4%
dan daftar hadir
1. Laporan penyusunan Road Map
1. Road Map Tahun 2015-2019
1. Road Map Tahun 2015-2019
sosialisasi Road Map
Tahun 2015-2019 3. Notulensi
1, SK Road Map 2. Road Map
Notulensi monitoring hasil raker
PMPRBTahun 2015 2. Notulensi dan dokumentasi pembuatan Sistem Informasi Kerja Sama 3.
1. Matriks monitoringdan evaluasi
Reformasi Birokrasi Tahun 2015
1. Laporan Hasil Pelaksanaan
Tahun 2016
tentang TimPemantapan RB ORI
SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015
1. Keputusan Sekjen ORI Nomor
• P^Slntffe Nama/Nomor Dokumen Pendukung
0.93
4.82
jawaban Nila.
Ya
0.67
f
i%
Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi
PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
a
Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masingunit kerja
Telahdilakukan pelatihan yangcukupbagiTim Asessor PMPRB
Pelaksanaan PMPRB dilakukan olehAsesor sesuai dengan ketentuanyang berlaku
sebelum menyusun kertas kerja instansi?
Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor
Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?
Rencana aksitindaklanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan
Terdapat keteriibatan pimpinan tertinggi secara aktif danberkelanjutan dalam
4. Perubahan pola pikir dan bi
pelaksanaan reformasi birokrasi
a.Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map
internalisasi Road Map
b. Sebagian besaranggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan Road Map
d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belumdirencanakan dan diorganisasikandengan baik
b.Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dandiorganisasikan dengan baik
organisasi
a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masingunit
b. Sebagian besaraktivitas PMPRB telahdikomunikasikan padamasing-masing
unit organisasi
c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruhakktivitas PMPRB belumdikomunikasikan pada masing-masingunit organisasi a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
b. Sebagian besarTim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh TimAsessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan
hingga akhir proses PMPRB.
a.Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB danyang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesorPMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB,
tetapi fungsi asesor dari unittersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.
kertaskerja instansi
a. Koordinator assessor telah melakukan reviuterhadap seluruhkertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun
a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus danseluruh kriteria dibahas kriteria dibahas;
b. Tidakseluruh koordinatorassessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh
c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor a. Terdapat Rencana Aksi danTindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan b. Terdapat Rencana Aksi danTindak Lanjut (RATL) namun belum
dan dilaksanakan
dikomunikasikan dan dilaksanakan
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
b.sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaanReformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secaraaktifdan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
0.89
1
100%
89%
1. Laporan Sosialisasi Road Map 2.
m
Bukti Printscreen pada menu RB di
Surat sosialisasi ke perwakilan 3.
web ombudsman.go.id
Kertas Kerja Asesor
1. SKTim RB 2. Pembagian tugas 3.
Notulensi dan dokumentasi Sosialisasi MenPan mengenai
1.LaporanSosialisasi Road Map 2.
perkembangan Pelaksanaan RB di Lingkungan ORI 3. Notulensi dan
PMPRB di website berisi rencana
dokumentasi IACM4. Content dari
1. Laporan pelatihan assesor 2.
dan notulen
Mei 2016
Foto 3. Notulensi Tahun 2014 dan
1. SK Tim RB Tahun 2016 yang
didalamnya memuat assessor dari pejabat eselon II
PMPRB Tahun 2015)
(Matriks monitoring dan evaluasi
1. Kertas Kerja Tim Assesor
rangka menetapkan nilai PMPRB
1. Notulensi rapat assessor dalam
asesor
2016 2. Berita Acara Konsensus
Notulensi pembuatan Sistem
1. Notulensi rapat PMPRB2.
Informasi Kerja Sama
1, Arahan pimpinan dalam apel
rutin kesiapan setiap hari jumat (Undangan, Daftar Hadir, Foto, resume arahan pimpinan, Surat
Peringatan bagi yang tidak hadir,
Surat Izin untuk yang tidak hadir,) 2. Monitoring hasil Rapat Kerja ORI
Tahun 2016 3. Rapat Rutin
Kesekjenan 4. Notulensi sosialisasi PMPRB 2015 yang dihadiri Sekjen
ORI
ft
reformasibirokrasi yang sedang dan akan dilakukan
Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang
Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent ofchange ataupun role model
Rencana Aksi
II.PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Telahdilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap peraturan
1. Harmonisasi
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang
2. Sistem penjjendallan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan
Paraf Koordinasi
Telahdilakukan evaluasiatas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
Rencana Aksi
a.Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait c. Ada mediakomunikasi yangcakupannya menjangkau seluruhpegawai
tertentu
,
d.Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tmgkatan e. Belum adamedia komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi
perubahan
a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent ofChange secara formal dan sesuai ukuran organisasi. dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam ukuran organisasi
b. Sudah terdapatupaya pembentukan Agent ofChange secaraformal dan sesuai
^^
c. Sudahterdapat upayapembentukan Agentof Changenamunsecara Tormai belum dilakukan
d. Belum adaupaya untuk membentuk Agent ofChange 1. Mengusulkan tambahan peserta diklat assessorRB 2. Mengundang narasumber untuk manajemen perubahan 3.Mengusulkan peserta diklat agent ofchange atau role model 4. Melakukan benchmark ke K/L lain
peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaanterhadap peraturan
telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron _______ a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak
perundangan-undangan yang tidak harmonis
c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak
sinkrontelah dilakukan. namun belumselesai
harmonis / tidak sinkron
a. Seluruh persyaratanlengkap dan diimplementasikan
d. Belum ada persyaratan tersebut
b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c.Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan
a. Evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secaraberkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secaratidak berkala
c. Belum pernah dilakukan evaluasi ataspelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
0.67
2.5
2.5
100%
100%
1. Apel rutin dan kebersamaan pasca apel 2. Rapat rutinkesekjenan setiap hari Senin 3. Surat edaran dari Kepala Biro Umumpembagian jadwal PIC rapat rutin kesekjenan 4. Notulen
forum BPP 5. Website
ombudsman.go.id 6. Website Biro
1, SK Role Model 2. Persekjen
PPK ORI
tentang Pedoman Pembentukan Agent ofChange dan Role Model
1. Matrik identifikasi-harmonisasi
Peraturan Perundang-undangandi
DIM
Ombudsman Republik Indonesia 2.
perundang-undangan yang telah
1. Daftar peraturan
direvisi
pembentukan
1. Sistem pengendalian
perundang-undangan dalam bentuk matrik pengantar/memo 2.
rapat koordinasi
Notulensi rapat koordinasi 3. Draft rancangan peraturan 4. Laporan
peraturan perundang-undangan
pengendalian penyusunan
1. Pelaksanaan evaluasi sistem
dilakukan secara berkala setiap awal tahun. 2.Dokumen/berkas
perundang-undangan 3.Format
evaluasi sistem pengendalian pembentukan
perundang-undangan
sistem pengendalian pembentukan
penyusunan pembentukan perundang-undangan. salinan resmi. kodifikasi peraturan perundang-undangan, publ.kas. melaiu, websrte. pengars.pan.
1Melengkapi dokumentasi pembentukan perundang-undangan. antara lain naskah akademis/kajian/policy paper DIM. n|0^ere^a^^Pfnn9enda,,an
2 Melanjutkan pembahasan rancangan peraturan yang belum ditetapkan/diundangkan. 3.Melakukan identifikasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan diOmbudsman Republik Indonesia 4.Melakukan evaluasi atassistem pengendalian pembentukan perundang-undangan secara berkala
\k
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi
Telahdilakukan evaluasiatas kesesuaianstrukturorganisasi dengan mandat
kinerjayang akan dihasilkan
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan
melapor kepada lebihdari seorang atasan
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
namun ditempatkan dalam satu kelompok
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan
Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi
III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
h dengan instansi lain
Telahdilakukan evaluasiyang menganalisis kemampuan strukturorganisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis 2, Penataan
i. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untukmenilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepadasebagian unitorganisasi c. Belum dilakukan evaluasiuntukmenilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unitorgansiasi
a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukurjenjang organisasi kepada sebagian
unit organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjangorganisasi kepada unit organisasi
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasiyang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepadaunit kerja
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda b.Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuanorganisasi yang berbeda
tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja
tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja
tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda
b. Telahdilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabatyang
melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b.Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian strukturorganisasi dengan kinerja yang akandihasilkan kepada unitkerja kepada seluruh unit kerja
a. Telahdilakukan evaluasi atas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja
b. Telahdilakukan evaluasiatas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasiatas kesesuaian strukturorganisasi dengan mandat kepada unit kerja
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain
Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
_
Ya
Ya
3
100%
Ombudsman Rl (sinkronisasi
1. Laporan evaluasi organisasi Kesekjenan 2. Evaluasi SOTK
organisasikesekjenan dan asisten)
kerja(satker)di perwakilan ORI 4.
3. Usulan pembentukan satuan
pembahasan SOTK
Notulensi berbagai rapat
1. Laporan evaluasi organisasi 2. Laporan pembentukan satuan kerja (satker) di perwakilan ORI 3. Usulan penetapan kelas jabatan
asisten ORI (Job evaluasi dari
Perwakilan dan asisten
Menpan) 4. JobAssessmentKepala
Ombudsman Rl
1. LaporanEvaluasiTugas dan Fungsi 2. Evaluasi SOTK
Ombudsman Rl (sinkronisasi
organisasikesekjenan dan asisten)
Fungsi
1. Laporan Evaluasi Tugas dan
1. Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi2. Penetapan wilayahdan bidang kerja/substansi Anggota
Ombudsman Rl Nomor:
Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Ketua
Maret 2016
014/ORI-SK/lll/2016 Tanggal 4
Fungsi
1. Laporan Evaluasi Tugas dan
Fungsi
1. Laporan Evaluasi Tugas dan
fungsi Ombudsman Rl Tahun2014
1. Matriks Evaluasi tumpang tindih
pengelolaan pengaduan(SP4N)
2. Kerjasama integrasi
antara ORI, Menpan, dan Staf
1. Matriks analisa kemampuan
Kepresidenan
tahun 2015
struktur organisasi untuk adaptif
k
t
Hasil evaluasitelah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
Rencana Aksi
IV.PENATAAN TATALAKSANA
1. Proses bisnisdan prosedur operasionaltetap (SOP) kegiatan utama Telah memiliki peta proses bisnisyang sesuai dengan tugas dan fungsi
Petaproses bisnis sudah dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap (SOP)
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi perubahan organisasi
b.Sebagian besarhasil evaluasi telahditindaklanjuti dengan mengajukan
perubahan organisasi
c.Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
1. Mengusulkan perubahan Perpres Nomor 20 dengan penambahan tigaunit eselon 2
d. Seluruh hasilevaluasibelum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi 2. Finalisasi SOTK Ombudsman(Kesekjenan dan Asisten) 3. Mengusulkan pembentukan satker di perwakilan
a. Seluruh unitorganisasi telahmemiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan dengan tugas dan fungsi
b.Sebagian besarunit organisasi telah memiliki petaproses bisnis yang sesuai
tugas dan fungsi
dengan tugas dan fungsi
c. Sebagian kecil unitorganisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai d. Seluruh unitorganisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsi a. Seluruh peta proses bisnistelah dijabarkandalam SOP
b. Sebagian besar peta prosesbisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telahdijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belumdijabarkan dalamSOP
a. Seluruh unitorganisasi telahmenerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besarunitorganisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
(SOP)
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
Ya, apabila sudahmemiliki rencana pengembangan e-govemment di lingkungan
prosedur operasional
d. Belum ada evaluasiterhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan
proses bisnis dan SOP
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta
secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telahdievaluasi dan disesuaikan dengan a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti perkembangan tuntutanefisiensi, dan efektivitas birokrasi b.Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
Sudah memiliki rencana pengembangan e-govemment di lingkungan instansi
2. E-Government Ya
4.42
100%
88.4%
91.75%
1.5
1.84
1. Usulan Restrukturisasi 2. Naskah Akademls Usulan
Restrukturisasi
1. Peta proses bisnis ORI di pusat
dan perwakilan 2. Foto banner
standar pelayanan dari seluruh perwakilan
Ombudsman Rl
1. Kumpulan SOP di lingkungan
ORI
1. Kumpulan SOPdi Lingkungan
1. Laporan EvaluasiTugas dan
Nomor 039/ORI-SK/IX/2009
Fungsi 2. SK Ketua Ombudsman
Ketua Ombudsman Rl Nomor
Ombudsman Rl 3. Keputusan
tentang Maklumat Pelayanan
Penetapan Standar Pelayanan
059a/ORI-SK/VII/2013 tentang
pada jenispelayananpenyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.
1. Draft Grand Design Teknologi
1. Pengembangan SIKD 2.
Informasi
Pengembangan disposisi
Pengembangan SimPel 2.0 3.
instansi
Sudah dilakukan pengembangan e-govemment dilingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaandan penganggaran,
Pengembangan SimKeu 4.
sistem data base SDM. dll)
Pembuatan Aplikasi Sismonev
Pembuatan aplikasi SimPeg
(Sistem Monitoring dan Evaluasi) 6.
elektronik melalui Zimbra 5.
b. Sudah dilakukan implementasipengembangan e-govemment namun belum
Pembuatan aplikasi PerDin
(Sistem Informasi Kepegawaian) 7.
terintegrasi
terintegrasi
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
implementasi
pemesanan ruang rapat
(Perjalanan Dinas)8. Aplikasi
c. Sudahdilakukan pengembangan e-government namun belumdilakukan d.Belum ada pengembangan dan implementasie-government
(bookingruangrapat.blogspot.co.id)
9. Saung Ombudsman
J*
Sudah dilakukan pengembangan e-govemment untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada
masyarakat, sistem pengaduan)
pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat
Sudahdilakukan pengembangan e-govemment untuk meningkatkan kualitas
mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)
3. Keterbukaan Informasi Publlk
Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapatdiketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Rencana Aksi
SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1. Ptrencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Analisis jabatandan analisis beban kerjatelah dilakukan
Perhitungan kebutuhanpegawai telah dilakukan
a. Sudahdilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
b.Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-govemment namun belum
terintegrasi
implementasi
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government terintegrasi
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
b.Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
terintegrasi
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasie-government
Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik
Ya
0.67
1.09
0.67
72.33%
1. Pengembangan web
PengaduanOnline melalui website
3.ASIK 4. Aplikasi LAPOR/SP4N 5.
Ombudsman 2. Aplikasi SIMPeL
6. Pengaduan online
menggunakan media sosial (twitter, facebook, sms)
media sosial (twitter
1. Sistem pengaduan melalui
©ombudsmanRI) 2. Pengaduan
[email protected]
melalui email
1. PO Nomor 16 Tahun 2014
Dokumentasi pada Ombudsman Rl
tentang Pengelolaan Informasi dan
2. Draft Keputusan Ketua
Dokumentasi 3. Draft SOP
Pengelola Informasi dan
Ombudsman Rl Struktur Pejabat
Subbagian Humas
(antara lain Laporan Keuangan,
melalui web ombudsman.go.id
1. Informasi publik dapat diakses
LAKIP, Laporan Tahunan) 2. Disediakan link permohonan
informasi di dalam web
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses
b. Sebagian besarinformasi publik telahdapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses
dan evaluasi
„_____
_-*i_.i
1. Kompilasi laporan monitoring
masyarakat melalui PPID
Permintaan informasi dari
ombudsman.go.id (printscreen) 3.
0.5
d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses
b. Monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
dilakukan secara berkala
a. Monitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala
informasi publik
c. Belum adamonitoring danevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 1. Membuatproses bisnisorganisasi secara menyeluruh 2. Melakukan evaluasi proses bisnis secara menyeluruh 3 Finalisasi Grand DesignTeknologi Informasi di lingkungan OmbudsmanRl
99.27%
I Mengintegrasikan aplikasi e-government yang terkait menjadi satu kesatuan yang berupa dashboard, sehingga aplikas,-aphkas. tersebut berjalan secara optimal 5. Mengembangkan pengaduan online melalui web menjadi lebih interaktif (dua arah).
dalam mendukung proses reformasi birokrasi.
7. Menetapkandaftar informasiyang dikecualikan
6. SOP implementasi antara PPID dengan unitpengelola dokumen
8.Menyusun kebijakan dan sistem klasifikasi dan keamanan akses arsipen.
14.89
100%
1. Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja 2. Job evaluasi asisten jabatan
a. Analisis jabatan dananalisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh
(Surat Menpan Nomor...) 3. Job assessment Kepala perwakilan dan jabatan
kebutuhan pegawai 2014-2018
1, Dokumen Pengusulan
asisten
b. Analisis jabatandan analisis bebankerja telahdilakukan kepada sebagian besar c. Analisis jabatandan analisis bebankerja telahdilakukan kepada sebagian kecil d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
jabatan
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besarunit organisasi
organisasi
c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit d. Perhitungan kebutuhanpegawai belum dilakukan
f
Proyeksi kebutuhan 5 tahuntelah disusun dan diformalkan
Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan
Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan
Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepatdanpasti (online)
Persyaratan jelas. tidak diskriminatif
Proses seleksitransparan, objektif, adil,akuntabel dan bebas KKN
Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secaraterbuka
Telah ada standar kompetensi jabatan
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi a
Telah dilakukan assessment pegawai
Telah diidentifikasikebutuhan pengembangan kompetensi
ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5tahun dihitung dan diformalkan padaseluruh unitorganisasi
a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dandiformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d.Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan
a. Pengumuman penerimaan disebatluaskan melalui berbagai media (misal: b.Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal:
website, jejaring sosial, dsb)
papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaanbelum disebariuaskan
Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenaikepastianstatus pendaftaran.
Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dankompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat,
dapat dipertanggungjawabkan.
Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan
Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah
Ya. apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan
0.89
89%
1. Dokumen Pengusulan
1. Dokumen redistribusi pegawai
kebutuhan pegawai 2014-2018
kebutuhan pegawai 2014-2018
1. Dokumen Pengusulan
1. Pengumuman penerimaanCPNS
penerimaan Kepala Perwakilan
2014 di website 2. Pengumuman
Perwakilan
dan Calon Asisten 2015 di website dan surat kabar untuk Kepala
1. Pendaftaran CPNS melalui portal sscn.bkn.go.id 2. Pendaftaran
email
seleksi Kaperdan asisten melalui
1. Pengumuman penerimaan CPNS
dan Calon Asisten 2015
penerimaan KepalaPerwakilan
2014 di website 2. Pengumuman
Hasil (CAT BKN) 3. Profil
2014 di website 2. Berita Acara
1. Pengumuman penerimaan cpns
Karma con)
assessment sseleksi Kaper (Hasil
1. Pengumuman hasilseleksi CPNS, Kepala Perwakilan dan Calon
Asisten diumumkan di website
1. Dokumen analisis jabatan 2. PP 100 Tahun 2000 jo. PP 13 Tahun
2002
(Hasil profil assessment dapat
1. Dokumen Assessment Pegawai
dilihat dari dokumen Sekjen) 2.
0.67
a. Telahdilakukanasessment kepada seluruh pegawai b. Telahdilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukanasessment kepada sebagian kecilpegawai
Kaper
RKA K/L 2015
Pengembangan Kompetensi 2.
1. Dokumen Rencana
Kompetensi
Kebutuhan Pengembangan
1, Dokumen Inventarisasi
Pengumuman persyaratan seleksi d. Belum dilakukan assessment pegawai
pegawai
a. Telahdiidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh besar pegawai
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belumdilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi mencukupi b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besarpegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaranyang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
Kebijakan promosi terbuka telahditetapkan
4. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan
Promosi terbuka dilakukansecara kompetitifdan obyektif
Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen
Hasil setiaptahapanseleksi diumumkan secaraterbuka
Penerapan Penetapan kinerjaindividu
5. Penetapan kinerja individu
Terxlapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
a.Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
b.Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar
c.Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil
pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi „__
kompetensi secara berkala
a.Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
c.Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
ya. apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan
a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promositerbuka secara nasional
melaluipromositerbuka secara terbatas
b.Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan
tinggi pratama
c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan
d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif
Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen
^
.
Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb
a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
pegawai
.,
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil d. Belum adapenerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan
_•_»
a.Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan ,_.._,.
b.Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait
kinerja organisasi
dengan kinerjaorganisasi
c.Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ,,_,.„ „ , .. d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yangterkait dengan kinerja organisasi indikator kinerja individu diatasnya
a.Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan b.Sebagian besarpegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai
d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
dengan indikator kinerja individu diatasnya
Ya
Ya
Ya
Ya
0.67
100%
100%
Kompetensi Pegawai
1. Data Pengembangan
1. Laporan Monev Pengembangan Kompetensi Pegawai
f
-f-
untuk Eselon II 2014 2. Seleksi
1. Pengumuman Open Bidding
2016-2021
AnggotaOmbudsman Rl
website 2016-2021
1. Pengumuman Seleksi Open Bidding melalui website2. Seleksi Anggota Ombudsman Rl melalui
website 2016-2021
1. Pengumuman SeleksiOpen Bidding melalui website 2. Seleksi Anggota Ombudsman Rl melalui
untuk eselon II 2. SK Panitia untuk
1. SK Panitia Seleksi Open Bidding
dari Setneg
seleksi anggota Ombudsman Rl
melalui website dan surat kabar
1. Pengumuman hasil seleksi
1. Penetapan Perjanjian Kinerja
2015 2. Dokumen SKP 2015
1. Penetapan Perjanjian Kinerja
Absensi 4. Penilaian peringkat kinerja asisten
2015 2. Dokumen SKP2015 3.
1. Penetapan Perjanjian Kinerja
Pembidangan Asisten
2015 2. Dokumen SKP 2015 3. SK
Pengukuran kinerja individu dilakukan secaraperiodik
Telahdilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaiankinerja individu.
Hasil penilaian kinerja individu telahdijadikan dasar untuk pengembangan karir individu
Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahditetapkan
6. Penegakanaturan dlslplln/kode etlk/kode perilaku pegawai a
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)
Informasi faktor jabatan telah disusun
7. Pelaksanaan evaluasi Jabatan
Peta jabatan telah ditetapkan
Kelas jabatan telah ditetapkan
8. Sistem Informasi Kepegawaian
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukurankinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belumdilakukan a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belumada monev pencapaian kinerjaindividu
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pengembangan kanr
individu terhadap seluruh pegawai individu terhadap sebagian besar pegawai
individuterhadap sebagian kecil pegawai
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pengembangan karir karir individu terhadap seluruh pegawai
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan b. Capaian kinerja individu telahdijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan
kinerja kepada seluruh pegawai
kinerja kepada sebagian besar pegawai
kinerja kepada sebagian kecil pegawai
c.Capaian kinerja individu telah dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasaruntuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai ya,apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada
seluruh unit organisasi
c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telahdiimplementasikan kepada
sebagian besar unit organisasi
sebagian kecil unit organisasi
kepada seluruh unit organisasi
d.Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku instansi
secara berkala
instansi
c. Belum ada monevatas pelaksanaanaturan disiplin/kode etik/kode perilaku
a. Adanya pemberian sanksi danimbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi
d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unitorganisasi
organisasi
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit
Ya, apabila terdapatdokumen tentangpenyusunan Faktor Jabatan
a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besarunitorganisasi telah menetapkan petajabatan c. Sebagiankecil unitorganisasi telah menetapkanpeta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
d. Seluruh unitorganisasibelum menetapkan kelas jabatan
b.Sebagian besarunit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
Ya
Ya
~
100%
100%
1. Matriks uraian kinerja individu 2. Penilaian peringkat kinerja asisten
individu
1. Hasil monev pencapaian kinerja
1. SKP sebagai persyaratan kenaikan pangkat
pemberian insentifasisten
1. SKtunjangan kinerja PNS2. SK
Persekjen Ombudsman Rl Nomor 1
1. PO Nomor 7 Tahun 2011 2.
SK Ketua 079 Tahun 2015
Tahun 2014 3. PP 53 Tahun 2010 4.
poin 4 dan 5 2. Pemotongan
1. SE Ketua Nomor 02 Tahun 2016
kehadiran 3. SK Pemberhentlan
tunjangan kinerja berdasarkan
2011-2016 3. SK Pemberhentian
salah satu anggota Ombudsman
ketidakhadiran apel rutin Jumat
salah satu Kepala Perwakilan 5. SP
penilaian kinerja Asisten 3. Daftar
1. SKtunjangan kinerja dan pemberian uang makan 2. Laporan
hadir apel rutin
1. Surat Peringatan Ketua atas ketidakhadiran apel rutin 2. SK
pemberhentian 3. SKtunjangan kinerja 4. SKinsentif asisten
1. Dokumen Informasi Jabatan
Setjen Ombudsman Rl 2. Evaluasi
1. Peta Jabatan Setjen
jabatan asisten
Ombudsman Rl
dan asisten
1. Dokumen Kelas Jabatan PNS
%,
\%
Sisteminformasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan
Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
Sistem informasi kepegawaian dlgunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM
Rencana Aksi
ABIUTAS
Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
1. Ketertibatan pimpinan
Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saatpenyusunan Penetapan Kinerja
Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
2. Pengelolaan Akuntabllltas Kinerja kinerja
Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian
Kepegawaian
a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b.Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian
c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi
Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung
d. Seluruh unitorgansiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian pengambilan kebijakan manajemen SDM
2. Memetakanuraian tugas sesuai dengan jabatan
1. Evaluasi standar kompetensi masing-masing jabatan dilingkungan Ombudsman Rl 4. Penataan SDM sesuai dengan kompetensi
Ya
Ya
Ya
5.74
100%
95.6%
3.Merencanakan assessment kepada seluruh pegawai untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi 6. Memfmalisasikan SimPeg
5. Pengembangan SDM berbasiskompetensi
2
Rapat audiensi dengan Bagian
1. Proses Finalisasi SimPeg 2.
SISFORTI
1. Proses Finalisasi SimPeg
1. Proses Finalisasi SimPeg
1. Proses Finalisasi SimPeg 2.
e-PUPNS
mengikutidiklat 3. finalisasi
Sistem informasi pendataan diklat sebagai dasar pengusulan
Undangan Rapat Pleno yang
mil 1. LaporanPelaksanaan Rapat Kerja Nasional Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016 2.
diperluas Nomor Surat:
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
053/ORI-INT/1II/2016 Tanggal 16
c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secaralangsung padasaat penyusunan
mengundang narasumber dari Bappenas dengan Nomor Surat
Renstra
LaporanKinerja di LAN dan BPKP
1, Serbfikat Diklat Penyusunan
Rapat Kerja NasionalOmbudsman Republik Indonesia Tahun2016 5. Pengumuman tim terbaik dalam penyelesaian laporan(fotoapel)
s.d 07) 4. Laporan Pelaksanaan
Ketua Ombudsman Rl (Nomor 01
1. Rapat pleno pimpinan Ombudsman Rl 2. Rapat rutin Kesekjenantiap hari Senin 3. SE
1. Tapkin 2015
Maret 2016
158/ORI-SRT/III/2016 tertanggal 16
Maret 2016 3. Undangan Sosialisasi Renstra dengan
Renstra
93.4%
b. Sebagian besarpimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan
3.74
d. Seluruh pimpinan belum terlibat secaralangsung padasaat penyusunan Renstra
Kinerja
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Penetapan Kinerja
b. Sebagian besarpimpinan terlibat secara langsung padasaat penyusunan Penetapan Kinerja
c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secaralangsung padasaat penyusunan Penetapan Kinerja
d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung padasaat penyusunan
a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secaraberkala
b.Sebagian besarpimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c.Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara bericala d.Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala
menangani akuntabilitas kinerja
b.Sebagian besarunit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
a. Seluruh unitorganisasiberupayameningkatkan kapasitasSDM yang menangani akuntabilitas kinerja
menangani akuntabilitas kinerja
c. Sebagian kecil unitorganisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
d. Seluruh unitorganisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
'
V-
Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik
Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit
Pemutakhiran data kinerjadilakukan secara berkala
Rencana Aksi
Telahterdapat kebijakan penanganangratifikas
Telah dilakukan public campaign
Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasiatas kebijakan penanganangratifikasi
Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telahditindaklanjuti
Telah terdapatperaturan Pimpinan organisasi tentangSPIP
2. Penerapan SPIP
.
.
Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja a.Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan b.Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi
terintegrasi belum terintegrasi
implementasi
c.Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum d. Belum ada SistemPengukuran Kinerja berbasiselektronik
a.Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi b.Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi c.Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d.Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi
Ya
0.67
1 Finalisasi pedoman penyusunan laporan kinerja dalam bentuk peraturan Sekretaris Jenderai Ombudsman Rl
a. Pemutakhirandata kinerjadilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhirandata kinerjadilakukan secara semesteran d. Pemutakhirandata kinerjadilakukansecara tahunan e. Pemutakhirandata kinerja belum dilakukan
4.Menyelenggarakan pemutakhiran data kinerja secara bulanan
Ya
Ya
Ya
Ya
1.34
1. Pedoman penyusunan LKj
1. Aplikasi Sismonev (Sistem Monitoring dan Evaluasi)
Monitoringdan Evaluasi)
1. Aplikasi Sismonev (Sistem
1. Laporan triwulan 2. Laporan
TEPRA (screenshoot) 3. Laporanke Bappenas(B3. B6) 4. Notulensi rapat rutin kesekjenan
PO Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Gratifikasi
RPO tentang Pengendalian
(narasumber BPK, KPK. dan BPKP)
Tahun 2015 : - Uji publik - FGD
1. Laporan evaluasiPO Nomor 20
Tahun 2016
Ombudsman Republik Indonesia
Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional
Ombudsman Rl 2. Laporan
1. Rapat pleno pimpinan
gratifikasi
Ombudsman 4. Laporan hasil uji publik tentang pengendalian
Sosialisasi PO melalui website
gratifikasi padasaat Hari Raya 3.
Pusat dan seluruh Perwakilan Ombudsman di 32 provinsi 2. Himbauan untuk tidak menerima
Ombudsman yang melibatkan
Pimpinanpada saat Rapat Kerja
1. Arahan yang disampaikan
Etik Insan Ombudsman
Pengendalian Gratifikasi 3. PO Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode
Gratifikasi di Lingkungan Ombudsman Rl 2. RPO tentang
tentang Tata Cara Pelaporan
1. PO Nomor 20 Tahun 2015
i tSSS££!SSS^SSmo ASIL, dalam rangka mengintegrasikan aplikasi Sismonev ke seluruh perwakilan Ombudsman R.
Ya. apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi
a. Public campaign telahdilakukan secaraberkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign
Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi
Ya. apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabilaterdapat laporantindaklanjut
Ya, apabila adaperaturan pimpinan organisasi tentang SPIP
|J>
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah d Lingkungan Ombudsman Rl
Telahdibangun lingkungan pengendalian
Telahdilakukan penilaian risiko atas organisasi
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Telahdilakukan pemantauan pengendalian intern
Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat
3. Pengaduan Masyarakat
a
Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan
Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Telahdilakukan evaluasiatas penangananpengaduanmasyarakat
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 4. Whistle-Blowing System
a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b.Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c.Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
c.Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko
„
a.Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimallsir b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
risikoyang telah diidentifikasi
meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi
c.Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi
d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
a.SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepada sebagian besarpihak *SPI telah diinformasikan dandikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak
terkait
terkait
mengenai SPI
d. Belum adapihak terkait yang mendapatkan informasi dankomunikasi
a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c Belum adamonitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan
a.Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan b.Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan
masyarakat
masyarakat
c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat
masyarakat
d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan
a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
b.Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c.Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti a Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b.Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dandievaluasi
Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
Ya
Ya
0.67
0.67
1.5
100%
100%
1. Pemetaan atas Lingkungan
Lingkungan Pengendalian Tahun
Rencana Tindak atas Perbaikan
Pengendalian Tahun 2015 2.
Pengendalian Tahun 2015-2016 4.
2015 3. Realisasi Tindak atas Perbaikan Lingkungan
Evaluasi atas Lingkungan
Peta Risiko Sekretariat Jenderai
Pengendalian
Peta Risiko pada 3 Biro 2. Peta
Ombudsman Rl, terdiri dari: 1.
Risiko pada 9 Bagian 3. Peta Risiko
1.Kegiatan Pengendalian pada
pada 19 Sub Bagian
untuk dikompilasi oleh BagianPI) 2
seluruh bagian (Minta laporan
SK Tim Penjamin Mutu
1.. Arahan Pimpinan pada setiap Apel Rutin Jumat Pagi (Minta
absensi (kepegawaian+rekaman (nurul-humas) 2. Rapat secara
berkala masing-masing biro dan
-t-
notulensi dan foto rapat 2x dengan
antar biro (dokumentasi berupa
kesekjenan dikumpulkan
Pak Timo) Notulensi rapat
LaporanPemantauan SPI
1. PO Nomor 2 Tahun 2009
tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan2. Copy pengumuman seleksi Kaper dan
Di pusat dan 32 perwakilan: 1.
asisten
Menerima langsung pelapor
foto) 2. Penyediaan 5 ruang
(fotocopy daftar tamu pelapor,
pengaduandi lantai 5 gedungORI pusat 3. Disediakan Kotak Pengaduan Masyarakat 4. Aplikasi
terintegrasi antara pusat dan
ASIK 5. AplikasiSimpel yang
1. Laporan pengaduanmasyarakat
perwakilan
pengaduan masyarakat atas
tahun 2012 - 2016 2. Laporan
1. Notulensi rapat Tim QA 2.
kinerja internal ORI
tahun 2012-2016
Laporanpengaduan masyarakat
AplikasiSimpel
TelahterdapatWhistle Blowing System
Whistle Blowing Systemtelah disosialisasikan
Whistle Blowing 5ystem telah diimplementasikan
Telahdilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System
Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penanganan Benturan Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atasPenanganan Benturan Kepentingan
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
6. Pembangunan Zona Integritas
Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System
a Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi b'Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d' Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi
Ya. apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan a Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System a Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
d Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti
b' Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti c Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Ya. apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan a Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit
c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit
organisas
organisasi
___
.^Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit
Ya. apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
a Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala berkala
»_i_h
b.Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi a.Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah «♦:„„.„
b.Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
ditindaklanjuti
c! Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti ,
d.Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum
—
Ya
Ya
Ya
Ya
1.5
100%
PONomor 19 Tahun 2015 tentang
Sistem Pelaporan dan Penanganan
Ombudsman Rl
Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan
Ombudsman
Sosialisasi PO melalui website
perwakilan 2. PO Nomor 19Tahun
1. Adanya supervisi dari Pusat ke
2015 3. SKTimWBS4.SKTim
Laporan evaluasiWBS triwulanan
WBS dalam Pengadaan Barang/Jasa
Mei 2016
Rapat evaluasi PO WBS tanggal 19
PO Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Kode Etik Insan Ombudsman
Ombudsman
1. Sosialisasi POmelalui website
Periode 2011-2016 untuk ikut
1. Surat Pengunduran dirisalah satu AnggotaOmbudsman Rl
dalam kegiatan pemenangan
39/ORI-SK/4//2014 tentang
Keputusan Ketua ORI Nomor
capres-cawapres pilpres 2014 2.
3. Surat Pengunduran Diri Kaper
pembentukan Majelis Kehormatan
Lampung untukmengikuti pemilihan walikota 4.
kepentingan 5. Pemberhentian
Pemberhentian salah satu Kaper karena adanya benturan
adanya benturan kepentingan
salah satu calon asisten karena
Puji
Laporan evaluasiatas Penangan Benturan Kepentingan(Arsip Ibu
dengan adanyaSK pemberhentian
1. Lihat POdan dibandingkan
Kepres pemberhentian anggota
sudah merujuk ke dalam PO 2.
atas permintaansendiri (PDH APS)
Ombudsman Rl dengan hormat
i*
I*
Telahdilakukan pencanangan zona integritas
Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas
Telah dilakukan pembangunan zona integritas
Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telahditentukan
Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"
Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan
7. AparatPengawasan Intem Pemerintah (APIP) a
APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.
APIP didukung dengan anggaran yang memadai
APIP berfokus padaclient dan auditberbasis risiko
Rencana Aksi
Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan
Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan
^^^^
a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif
c.Belum ada pembangunan zona integritas
..
.
aZona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala berkala
b.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara
c. Zona integritas yang telahditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi
a.Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM b.Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c.Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah _
b.Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di
tindaklanjuti dalam2 tahun terakhir
tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
c.Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
b.Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang baik secara kuantitas maupun kualitas
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten ^^^^__
d.Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b.Sebagian besarkebutuhan didukung oleh anggaran
a. Seluruh kebutuhan didukungoleh anggaran
d. Seluruh kebutuhan belum didukungoleh anggaran
c. Sebagian kecil kebutuhan didukung olehanggaran
..
.
...
a.Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis b.Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit
risiko
berbasis risiko
berbasis risiko
_
c.Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client danaudit d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus padaclient dan audit
1. Melakukan public campaign tentang WBS. gratifikasi, SPIP, dan zona integritas
berbasis risiko
2. Evaluasiatas kebijakan penanganan WBS 3. Pemantauan atas penanganan benturankepentingan
5. Pemantauan rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan
4. Membangun zona integritas
6.Meningkatkan kompetensi SDM pada Bagian Pengawasan Internal 7 Mengevaluasi SOP dan pedoman pelaksanaan tugas secara berkala b! Meningkatkan peran APIP dalam memberikan peringatan dini 9.Mendorong independesi APIP melalui restrukturisasi organisasi
Ya
Ya
_=
0.5
0.5
1.5
5.6
100%
.33%
1. Piagam Pencanangan Zl 2.
(Notulensi. Paparanberupasoft
Narsum dari Menpan RB dan KPK
Sosialisasi Zona Integritas dengan
Pakta Integritas PNS 4. Dokumen
file) 3. Dokumen Tanda Tangan
1. SK Sekjen tentang penetapan
Tanda Tangan Pakta Integritas Kepatuhan (Kaper dan Asisten)
(Bagian Program dan Evaluasi) 2. Kesepakatan TimKepatuhan
1. Dokumen Tanda Tangan Pakta
sebagai Zl
Asisten) 2. SKTim QAKepatuhan
IntegritasKepatuhan (Kaper dan
Kepatuhan
1. Surat Tugas TimQA Kepatuhan ke perwakilan2. LaporanQA
kepada Pimpinan
dikomunikasikan (Cetak LHA)
1. Laporan Hasil Audittelah
1. Jumlah SDM di BagianPI2.
kompetensi (matriks ada di Irma)
Matriks Diklat pembentukan auditor dan peningkatan
Internal Tahun 2016 sudah
Anggaran Bagian Pengawasan
1. Matriks temuan BPK dan PI 2.
mencukupi untuk mendukung pelaksaan tugas Bagian PI
bagian 3. Laporan Hasil Audit PI
Kompilasi Peta Risiko seluruh
B
1. Standar Pelayanan
Terdapatkebijakan standar pelayanan
Standarpelayanan telah dimaklumatkan
Terdapat SOP bagipelaksanaan standarpelayanan
Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
Dilakukan reviudan perbaikan atas SOP
2. Budaya Pelayanan Prima
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik. estetika, capacity building, pelayanan prima)
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
biaya,waktu, persyaratan perijinan
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan
d Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
a Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan b Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan c Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis
Krdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan
^Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis d.Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
Ya
0.8
0.5
80%
Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013
1. Keputusan Ketua Ombudsman
tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.2. Keputusan Sekjen
tentang penunjukan BPP
Rl Nomor 059a/ORI-SK/VII/2013
1. Keputusan Ketua Ombudsman
tentang Penetapan Standar
Pelayanan pada jenispelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. (bannerdan di
website)
Penetapan Standar Pelayanan
059a/ORI-SK/VII/2013 tentang
1. SK Ketua Ombudsman Rl Nomor
pada jenispelayananpenyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 2.
Alurpenyelesaian laporan pengaduan (leaflet).
1. SK Ketua Ombudsman Nomor 039/ORI-SK/IX/2009 tentang
Rl 2. Keputusan Ketua
Maklumat Pelayanan Ombudsman
Penetapan Standar Pelayanan
059a/ORI-SK/VII/2013 tentang
Ombudsman Rl Nomor
padajenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. 3.
dilakukan dengan melibatkan stakeholders
__^___————
Sosialisasimenggunakan Mobil Sosialisasi Keliling (Foto) 3. Iklan Layanan Masyarakat
1. Printscreen akses pelayanan melalui berbagai media 2.
3. Forum BPP tahunan
dan calon asisten Ombudsman Rl (Kode Etik dan Q.Pass) biro umum.
pelayanan prima, daftarhadir dan undangan 2. Pelatihan dasarCPNS
1. Notulensi sosialisasi budaya
tembusan
04/ORI-SE/1II/2016 tentang
Ombudsman Rl Nomor
1. SE Ketua Ombudsman Rl Nomor 02/ORI-SE/III/2016 2. SE Ketua
Laporan/Pengaduan Masyarakat
TimPenyusunan Draf Standar Pelayanan Penyelesaian
Nomor 46 Tahun 2013 Tentang
Keputusan Ketua Ombudsman Rl
internal maupun eksternal 4.
b.Dilakukan reviu dan perbaikan atasstandar pelayanan secara tidak berkala
0,5
a.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan
pelayanan prima
0.8
Undangan pembahasan revisi Standar Pelayanan Ombudsman Rl dengan mengundang pihak
dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standarpelayanan
a. Dilakukan reviudan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviudan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP
pelayanan prima
a.Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya b.Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
c.Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
d.Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya
a Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
pengumuman, selebaran, dsb)
b.Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
0-
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
Telah terdapat saranalayanan terpadu/terintegrasi
Terdapat inovasi pelayanan
3. Pengelolaan Pengaduan Terdapatmediapengaduan pelayanan
Terdapat SOP pengaduan pelayanan
Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
Telah dilakukan evaluasi ataspenanganan keluhan / masukan
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
.
a Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan .
b Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
sudah diimplementasikan
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada
namun belum diimplementasikan
c Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
a Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c.Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d.Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu penerima pelayanan
Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka
a.Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b.Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOPpengaduan pelayanan
ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan
perbaikan kualitas pelayanan
a.Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
b.Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk
Ya
Ya
Ya
1.5
2015 2. Kebijakan alokasi
1. Rekap POK perwakilan tahun
anggaran perwakilan untuk tahun
2016 berdasarkan laporan tahun 2015 di perwakilan. 3. Perwakilan yang menerima laporan masyarakat lebih banyak mendapatkan anggaran perjalanan
dinas untuk penyelesaian laporan
1. Aplikasi Simpel 2. SP4N/LAPOR
lebih besar
1. Aplikasi ASIK 2. SP4N/LAPOR 3. Layanan Kring (NTT) 4. Layanan SMS (Jatim) 5. Pembentukan komunitas (Sahabat Ombudsman) 6. Laporan PBAMAK 7. Penayangan 1LM di tempat-tempat strategis
1. Pengaduan pelayananbaik secara langsungmaupunmelalui email, fax, media, surat, website
1. SK Ketua Ombudsman Rl Nomor
dan telepon 2. Kotak Pengaduan
Penetapan Standar Pelayanan
059a/ORI-SK/VII/2013 tentang
padajenispelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat.
Bagian Pengawasan
1. Satuan PenjaminanMutudan
Pada tahun 2016 telah
1. Surat Pengaduan Masyarakat 2.
/I
#
udiono) Pelayanan Laporan (Pak Budiono)
T
atas pelayanan Ombudsman Rl
1. Dokumenhasilsurvey eksternal atas pelayanan Ombudsman Rl
1. Laporan hasil survey eksternal
»
—v4-
?ksternal 1. Dokumen hasil survey eksternal
Mutu 2. Data dari Bagian
1. Laporan Satuan Penjaminan
substantif)
100%
menindaklanjuti dua laporan masyarakat terkait dengan pelayanan Ombudsman (Surat Tugas diblok bagian yang
1.5
perbaikan kualitas pelayanan
Ya
c.Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk d.Belum dilakukan tindak lanjut atasseluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala
a Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan
b.Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Ya. apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah a Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
d Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
b Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c Dilakukan tindak lanjut atassebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat
pelayanan
Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian
1. Pengembangan e-govemment dalam rangka meningkatkan pelayananpublik 2. Rencana pembuatan sistem contact center di lingkunganOmbudsman Rl untuk pengaduanmasyarakat
B.HASIL
Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
Rencana Aksi
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja
2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) Rencana Aksi
||. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN l.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 2.0pini BPK
Rencana Aksi
II. KUALITAS PELAYANAN PUBUK
l.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) Rencana Aksi
*) Tahap Penilaian:
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
memberikan pelayanan
b.Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam c.Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
pelayanan
^
d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam membenkan
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
4. InovasiILM versi bahasa Inggris, Korea,dll.
Pengecualian
Wajar Dengan
54.5
1. Membangun Sistem Contact Center guna memberikan layanan kepada publik secara optimal
c. Belum dilakukan perbaikan 2. Membangun Perpustakaan Online 3. Membangun Media Center
Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (0 -100)
1. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A
Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5)
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atasPersepsi Korupsi (0 - 4) WajarTanpa Pengecualian WTP-Dengan Paragraph Penjelas Wajar Dengan Pengecualian Tidak Memberikan Pendapat Tidak Wajar
7.63
4.8
7.25
5.25
7.5
7.5
1. Meningkatkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Ombudsman Rl menjadi WajarTanpa Pengecualian
Tidak Memiliki Laporan Keuangan
1. Meningkatkan nilai persepsi kualitas pelayanan
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 -4)
1. Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di isnpektorat 2. Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi 3. Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB
72.5%
75%
4. Pemanfaatan Media Sosial
1. Pengaduan Online berbasisweb 2. Aplikasi Simpel 3. Aplikasi ASIK
dalam memberikan pelayanan
untuk aplikasiSimpel,website
1. Perbaikan berkesinambungan
Ombudsman Rl, dll
1. Dokumen hasil evaluasi atas
dari Menpan RB
~~
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
LHP dan surat dari BPK
ft
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015 TENTANG
TIM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan Sekretariat Jenderai Ombudsman Republik perlu dibentuk Tim
Pemantapan
Reformasi
Birokrasi Ombudsman
Republik Indonesia Tahun 2016; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu
Ombudsman
menetapkan
Republik
Keputusan
Indonesia
tentang
Sekretaris
Tim
Jenderai
Pemantapan
Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia; c.
bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderai Ombudsman;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);,
f-
8. Peraturan Sekretaris Jenderai Ombudsman Nomor 1/ORI-SEKJENPR/IV/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderai Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderai Ombudsman Nomor 2/ORI-SEKJENPR/IX/2010;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN TENTANG TIM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016.
KESATU
Membentuk Tim
Pemantapan
Reformasi
Birokrasi
Ombudsman
Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
2. Kelompok Kerja (Pokja); KEDUA
KETIGA
3. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas: 1. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan
seluruh
dokumen reformasi birokrasi Sekretariat Jenderai Ombudsman Republik Indoenesia;
2. melakukan penilaian dan penyampaian hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baik secara online maupun dalam bentuk laporan;
3. melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderai Ombudsman Republik Indonesia;
4. mengadakan diskusi, rapat, dan pertemuan secara berkala dengan anggota tim; dan
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. KEEMPAT
1. Keluaran atau output Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi adalah tersusunnya dokumen reformasi birokrasi Sekretariat Jenderai Ombudsman Republik Indonesia.
2. Hasil atau outcome Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya penilaian pelaksanaan reformasi Sekretariat Jenderai Ombudsman Republik Indonesia. KELIMA
birokrasi
Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi
bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderai Ombudsman Republik Indonesia. KEENAM
Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Ombudsman Republik Indonesia Nomor: SP DIPA - 110.01.1.439624/2016 tanggal tanggal 7 Desember 2015.,%
7
KETUJUH
: Tim Pemantapan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.
KEDELAPAN
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015
f-
SEKRETARIS JENDERAL,
80122001
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta 2. Kepala Kantor Perbendahaaran dan Kas Negara Jakarta VII di Jakarta 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderai Ombudsman Republik Indonesia Nomor : SEK-178.OT.01.03 Tahun 2015 Tanggal: 29 Desember 2015
SUSUNAN TIM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
I. Tim Pengarah Penanggungjawab
: A. Animaharsi
Ketua
: Hartoyo
Wakil Ketua Sekretaris
: Budiono Widagdo : Luhur Depari
II. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, Penataan Organisasi dan Tata Laksana Koordinator Anggota
: Timotius Tarigan : 1. Stefianus Inkiriwang 2. Muhammad Yudi Pamungkas 3. Rajasa Dravida
4. Junika Pretty Resistina Rajagukguk 5. Mazhar Sandy Priagung Tugas:
-
menyusun strategi manajemen perubahan dan learning organization;
-
melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman Rl;
-
mengkoordinasikan unit kerja dalam rangka penyusunan road map reformasi birokrasi Sekretariat Jenderai Ombudsman;
-
melaksanaan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Sekretariat Jenderai Ombudsman;
-
melaksanakan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian;
- menyusun proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama; - melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen;
- mengkomunikasikan usulan kenaikan tunjangan kinerja kepada Pimpinan; dan -
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
III. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan, Promosi, dan Komunikasi Reformasi Birokrasi
Koordinator Anggota
; Danny Primawan : 1. Maharandy Fadlan Monoarfa 2. Ika Ratna Widiastuti 3. Fuad Mushofa
4. Desy Jayanthi Pratika
5. Gosanna Oktavia Harianja 6. Nurul Istiamuji 7. Anita Widyaning Putri Tugas:
-
melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- melakukan
sistem
pengendalian
penyusunan
peraturan
perundang-
undangan;
-
melakukan penataan dalam rangka keterbukaan informasi publik* 4
- menginventarisasi kebijakan pengaduan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman;
- menginvetarisasi kebijakan whistle blowing system yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman;
- melakukan inventarisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan; - melakukan inventarisasi kebijakan pengelolaan pengaduan Ombudsman; - melakukan survey penilaian kepuasan terhadap pelayanan; - melakukan strategi komunikasi SekretariatJenderai Ombudsman Rl; - melakukan survey internal dan eksternal menganai pelayanan; -
mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanan reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman Rl;
-
melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman Rl berdasarkan Road Map; mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman Rl;
-
-
melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ombudsman Rl
berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB.
-
melakukan inventarisasi dan pengumpulan dokumen; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
IV. Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia Koordinator
: Sri Ikawati
Anggota
: 1. Slamet Riyadi 2. Virgian Adi Saputra 3. Adrianus Herwasto 4. Dwi Mei Fitri Irawati
5. Parjan 6. Rian Mustika Ayu 7. Tri Yulianto
8. Wawan Suhandi
Tugas:
-
mengimplementasikan Role Model di lingkungan Ombudsman Rl; merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
-
melakukan perencanaan sistem rekrutmen pegawai yang transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
menyempurnakan pedoman standar kompetensi jabatan; menyempurnakan pedoman assesment kompetensi individu pegawai; menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka menyusun Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja;
-
menyusun Pedoman Pola Karir (Sistem Penempatan, Promosi, dan Mutasi);
-
menyusun penetapan kinerja individu; menyusun Pedoman Evaluasi Jabatan;
-
menyusun Pedoman Analisis Jabatan; menyusun Pedoman Pengendalian/Audit Kepegawaian;
-
menyusun Pedoman Pendidikan dan Latihan dan mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Ombudsman Rl; menyusun sistem informasi jabatan;
-
menyempurnakan kebijakan tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; menyempurnakan kebijakan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; /% T
- menyempurnakan kebijakan tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dan Non PNS dilingkungan Ombudsman Rl; - menyempurnakan Kebijakan tentang Disiplin Pegawai di lingkungan Ombudsman Rl;
- mengkoordinir perubahan Mind Set dan Culture Set serta budaya kerja pegawai di lingkungan Ombudsman Rl;
- melakukan internalisasi nilai-nilai etika, moral, dan agama dalam pelaksanaan tugas pada seluruh pegawai
-
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
V. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan Koordinator : Puji Astuti Anggota : 1. Sintha Cattleya 2. Ida Bagus Rai Girindra
3. Eka Rahmawati Syafa'ah 4. 5. 6. 7.
Marsya Putri Nastiti Angga Setiadi Hendry Yuwono Irma Nurjannah
Tugas:
-
melakukan monitoring dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
-
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Ombudsman Rl; pembangunan Sistem Pengawasan; mendorong terwujudnya Zona Integritas;
-
melakukan pengendalian Gratifikasi;
-
mendorong penerapan Whistle Blowing System;
-
mendorong penanganan benturan kepentingan; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
VI. Kelompok Penguatan Akuntabilitas Koordinator
: Marsetiono
Anggota
: 1. Noerman Adi Santoso 2. Kuncoro Harimurti 3. Heru Purwadi
4. Muhammad Pulung Aji Sukmo 5. Nurul Imam Prakasa 6. Fitri Afiani
7. M. Yusuf Nugroho Tugas:
-
-
mengkoordinir penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap unit kerja yang ada di Ombudsman Rl; melaksanakan Pengelolaan dan penguatan Akuntabilitas Kinerja; menyusun Modul penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU); review Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU); dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
VII. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Koordinator : Agus Widji Anggota : 1. Mujiono 2. Yudha Rian Prafitrianto
3. Stefanus Lugas Prastowo
»
4. Indra Dwi Aprianto 5. Eka Sapta Pusparini 6. Tulus Pribadi
7. Firman Yudi Putra
8. Aprilistyo Dwi Hanafi 9. Ignatius Eko Budiyantoro 10. Pangihutan Samaremare Tugas:
-
-
menetapkan pedoman standar pelayanan; menetapkan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan;
menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; melakukan sosialisasi/pelatihan dalam penerapan Budaya Pelayanan Prima; melakukan pengelolaan pengelolaan pengaduan; melakukan penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; melakukan penerapan teknologi dalam pemberian pelayanan; membentuk mekanisme komunikasi berbasis Teknologi Informasi; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator dan Ketua.
VIII. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Koordinator Asesor : 1. Hartoyo 2. Luhur Depari 3. Budiono Widagdo Asesor : l.PujiAstuti 2. Timotius Tarigan 3. Johar W. Marpaung 4. Danny Primawan 5. Stefianus Inkiriwang 6. Muhammad Yudi Pamungkas 7. Rajasa Dravida 8. Muhammad Pulung Aji Sukmo 9. Ida Bagus Rai Girindra 10. Hendry Yuwono 11. Virgian Adi Saputra 12. Marsya Putri Nastiti
Tugas Koordinator Asesor: bertanggungjawab pelaksanaan PMPRB; memberikan sosialisasi kepada para pejabat dan staf masing-masing instansi; mengkoordinasikan Tim Asesor untuk melakukan penilaian secara mandiri; - melihat profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Ombudsman Rl; -
melihat rekapitulasi PMPRB Ombudsman Rl; melihat profil PMPRB di Ombudsman Rl; mensetup data unit kerja di Ombudsman Rl; mensetup Akun Asesor; menunjuk Penugasan Asesor;
melihat penilaian mandiri Reformasi Birokrasi; -
memasukkan penilaian eksternal; melihat penilaian eksternal;
-
melihat pengisian Rencana Aksi; membuat Akun Pimpinan di Ombudsman Rl; melihat perkembangan dan kemajuan PMPRB;
-
mengkomunikasikan untuk evaluasi hasil PMPRB kepada unit kerja;
-
memimpin panel;
r-
- menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RB kepada Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua. Tugas Asesor:
- melakukan penilaian Komponen Pengungkit untuk unit kerjanya; - melakukan penilaian Komponen Hasil untuk unit kerjanya; - mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di unit kerjaeselon I dan unit kerja yang menjadi binaannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; - merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya; - melakukan panel bersama Koordinator asesor dan Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama; dan
- melakukan pengembangan RB di tingkat unit kerjanya dengan berkoordinasi dengan Koordinator Asesesor.
Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015
Q* SEKRETARIS JENDERAL,
SI
91980122031
L '"Wc*
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. HR Rasuna Said Kav C-19, Lt.5-7Jakarta Selatan 12920 Telp. (021) 52960894-95, Faks. (021) 52960907-08 Website : www.ombudsman.go.id NOTULA RAPAT
FINALISASI PMPRB TAHUN 2016 Hari/Tanggal Selasa, 07 Juni 2016 Pukul
10.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat Agenda
Ruang Rapat Lantai 5
Rapat dalam Rangka Finaslisasi Hasil Penginputan Data PMPRB Tahun 2016
A.
Dihadiri oleh : 1.
A. Animaharsi
2. 3. 4.
Hartoyo Luhur Depari Budiono Widagdo
5.
Puji Astuti
6.
Timotius Tarigan
7.
Sri Ikawati
8. 9.
Danny Primawan Agus Widji
10. Stefianus Inkiriwang 11. SlametRiyadi 12. Aswad
13. Mujiyono 14. Dedy Purnomo
B.
15. Artati Subagio 16. TaufikSaleh
17. VirgianAdiS
18. Maharandy F. Monoarfa
19. Muhammad Pulung 20. Rajasa Dravida 21. Muhammad Yudi
22. Marsya Putri Nastiti 23. Ida Bagus Rai Girindra
24. Eka Rahmawati Syafa'ah 25. Hendry Yuwono 26. Angga Setiadi 27. Irma Nurjannah
Pembahasan rapat:
1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Jenderai Ombudsman Rl (A Animaharsh pukul 10.10 WIB
'
2. Monitoring inventarisasi data pendukung pada setiap tim area perubahan dengan membuat tim monitoring (PIC: PI)
3. Masing-masing PIC area perubahan harus segera melengkapi data-data pendukung (paling lambat Kamis, 09 Juni 2016)
4. Data pendukung dikelompokkan berdasarkan area perubahan dan disimpan di dalam odner terpisah, serta diberi keterangan Daftar Isi, Area, PIC
Pendamping PIC, dan keterangan lainnya yang mendukung 5. Data pendukung agar 6Wnk di aplikasi PMPRB agar lebih mudah diakses
6. Catatan pada area perubahan I. Area Manajemen Perubahan 1 Tim Reformasi Birokrasi
- ^ntarisir notulensi rapat oerkembangan PMPRB (untuk mendukung
- Lengkapi Laporan PMPRB 2015 yang telah diserahkan ke MenPan (PIC. Pulung, P. Timotius, P. Hartoyo)
- Untuk selanjutnya agar mengadakan rapat secara periodik untuk
membahas oerkembangan RB untuk mengetahui dan memonitoring
perkembangan masing-masing area perubahan 2. Road Map Reformasi Birokrasi
- Adakan edukasi/pelatihan untuk BPP terkait Quickwins
- Buat surat sosialisasi Road Map ke perwakilan (P Timotius) - Pnntscreen bukti menu RB di website ombudsman.go.id (Yudha) 3. Pemantauan dan Evaluasi
" KBEMEN?ANaRBUntUk "^ ""^ ""*"*«* ^^^ dari 4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya
" nnumasa)riS,r d°kUmentas,/rekaman/resume arahan apel rutin (bagian III. Penataan dan Penguatan Organisasi 1. Evaluasi
• sssj<£•xrmfl Penetapan An"ota ombudsman R' "mmfSfrSlf" k0°rdinaSi men9enai SP4N *n8an Aji
"K^^^Z^T*antara 0mbudsman Rl IV. Penataan Tatalaksana
1. Proses Bisnis dan Prosedur
- Agendakan untuk pertemuan pembahasan
" oSEZSnstandar pelayanan pub,ik dari se,uruh v™^»
- Mintakan list SOP kepada Tim QA 2. E-Govemment
- Maksimalkan dan optimalkan penggunaan aplikasi-aplikasi yang sudah 3. Keterbukaan Informasi Publik
- Konfirmasi ke Pak Agus atau ke Pak Dhani mengenai sistemasi PPID
- Tanyakan ke norya apakah ada daftar informasi yang dikecualikan (korfirmasi norya: daftar belum ada)
V. Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
*SK?P3"™^ dad KEMENPAN-RB men9*™ Job Evaluasi Asisten 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
" dDi°bumseenkjenS)6SSment ^^ (HaSi' Pr°file Assessment lengkap ada 7. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi - Masih membutuhkan hasil survey internal dan eksternal
- Komunikasikan dengan P. Steve, V.da, dan Yudi mengenai koordinasi survey dengan KEMENPAN-RB
- Monitoring perkembangan hasil survey
Notulis,
Irma Nurjannah
NIP. 19910620 201503 2 006
