BUPATI
PACITAN
! PERATURAN BUPATI PACITAN : NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2 i
DENGAN RAHMAT T i m A N YANG MAHA E S A BUPATI PACITAN. Menimbang
a. ; i ; ', b. ; : i •
bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Ketentuan Batas J u m l a h Uang Persediaan. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud h u r u f a d i atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas J u m l a h Uang Persediaan Tahun Anggaran 2012.
Menglngat
1. '• • ; 1
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. j I ; i
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. \ ! 1 \
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. ; ' ; \ ; \ ; [
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. : \ I ; ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. I I ; i I
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
i
7. ,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 1 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 ; Tahun 2 0 1 1 ; 8. ') ; ' '
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penjoisunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. • Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun \ 2011 tentang A n ^ a r a n Pendapatan dan Belanja I Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012; 10. : Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 • tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja j Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012. MEMUTUSKAN : f Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2012. I
BAB I
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati i n i yang dimaksud dengan : 1. ! ' * •
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
2. f i ; I ]
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang j u g a melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. j I • ; i '
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyal tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara U m u m Daerah;
^ I I (
f
1 I
f I
i
4. j Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional ; yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, '• menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang \ u n t u k kepcrluan belanja daerah dalam rangka i pelaksanaan APBD pada SKPD; 5. 1 Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat ] Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, \ membayarkan, menatausahakan dan I mempertanggungiawabkan uang u n t u k keperluan ! belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada i u n i t kerja SKPD;
i
6. '• Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat i SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan \ dana u n t u k melaksanakan kegiatan sebagai dasar \ penerbitan SPP; i
7. i Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 1 disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh i pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan ; kegiatan/bendahara pengeluaran u n t u k mengajukan I permintaan pembayaran; <
8. j \ \ ! ;
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran u n t u k permintaan uang m u k a kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. \ SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat J SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh \ bendahara. pengeluaran u n t u k permintaan pengganti I uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan j pembayaran langsung; i 10. ; SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya , disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh i bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran ! pembantu u n t u k permintaan tambahan uang j persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang j bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan u n t u k i pembayaran langsung dan uang persediaan; 11. ; SPP Lcingsung u n t u k pengadaan Barang dan Jasa yemg j selanjutnya disingkat SPP-LS u n t u k pengadaan Barang ^ dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh ! bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran ; pembantu u n t u k permintaan pembayaran langsung i kepada Pihak' Ketiga atas dasar perjanjian kontrak ^ kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan j u m l a h , \ penerima, peruntukan dan wetktu pembayaran tertentu J yang dokumennya disiapkan oleh PE^K; i i
i
1
I
12. l i : I I i ;
SPP Langsung u n t u k pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS u n t u k pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran u n t u k permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan j u m l a h , penerima, peruntukan dan w a k t u pembayaran tertentu;
13. ;' SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP; LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh ' bendahara pengeluaran PPKD u n t u k permintaan \ pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan i PPKD dengan j u m l a h , penerima, peruntukan dan i w a k t u pembayaran tertentu; 14. ' Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat i SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh ] pengguna a n ^ a r a n / k u a s a pengguna anggaran u n t u k 1 penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; 15. ' I l \
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara U m u m Daerah berdasarkan SPM;
16. " Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang m u k a kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang • dilaksanakan oleh satu atau lebih u n i t kerja pada i SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan i pengerahan siunber daya atau kombinasi sumber daya ; yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah; 18. " Pagu kegiatan adalah batas t e r t i n ^ pengeluaran atau I anggaran yang diberikan kepada SKPD u n t u k ; melaksanakan suatu kegiatan. i
j
BAB I I BESARAN UANG PERSEDIAAN
I
Pasal 2
(1) i I I I • \ I
Batas j u m l a h Uang Persediaan masing-masing SKPD dan atau SKPKD ditentukan berdasarkan formula perhitungan seperduabelas dari j u m l a h belanja langsung barang dan jasa, atau setinggi - tingginya i m t u k kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam jsengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
(2) I Alokasi batas j u m l a h Uang Persediaan tahun anggaran I 2012 pada SKPD dan atau SKPKD adalah sebagaimana : tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati i n i .
BAB I I I KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 (1) ; Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada '; ditetapkan. (2) I ; • !
; ;
tanggal
Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan d i Pacitan Pada tanggal: 05-01-2012 BUPATI PACITAN
>
INDARTATO
1
LAMPIRAN :
P E R A T U R A N BUPATI PACITAN NOMOR : t TAHUN 2012 TANGGALI 9 t 2012
B A T A S J U M L A H UANG P E R S E D I A A N TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2 KODE 2
NO 1 I 1 2 II
i
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
JUMLAH 4
NAMA S K P D 3
BELANJA TIDAK LANGSUNG " 1.20.02BUPATl/WAKIL BUPATI 1.20.00 DINAS PENDAPATAN, P E N G E L O L A A N K E U A N G A N DAN A S E T
Rp Rp
B E L A N J A LANGSUNG l.OI.Ol DINAS PENDIDIKAN 1.02.01 DINAS K E S E H A T A N 1.02.03 RUMAH S A K I T UMUM DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 1.03.01 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA, TATA R U A N G DAN K E B E R S I H A N 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN D A E R A H DAN PM 1.07.01 DINAS P E R H U B U N G A N , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DINAS K E P E N D U D U K A N DAN CATATAN SIPIL 1.10.01 1.12.01 BADAN K E L U A R G A B E R E N C A N A DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.13.01 DINAS S O S I A L , TENAGA K E R J A DAN TRANSMIGRASI DINAS K O P E R A S l , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.15.01 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA. PEMUDA DAN O L A H RAGA BADAN K E S A T U A N BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.19.02 1.19.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D A E R A H 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
25.000.000,00 2.045.000.000,00
890.000.000,00 677.000.000,00 101.000.000,00 168.000.000,00 228.000.000,00 338.000.000.00 123.000.000,00 79.000.000,00 98.000.000,00 50.000.000,00 144.000.000,00 190,000.000,00 122.000.000,00 50.000.000,00 61.000.000,00 29.000.000,60 1.500.000.000,00
KETERANGAN 5
SKPD SKPKD
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD skpb SKPD
o
1
20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
7 9 0 OS 1 20 0 6 1.20.07 1 20 0 8 1.20.09 1.20,10 1.20.11 1.20.12 1 20 13 1 2 0 14 1 2 0 15 1 2 0 16 1 2 0 17 X 1^V* 1 2 0 X1f R 1 2 0 IQ X * ^ \ J t X 7 1 20 20 1.20.21 1 20 2 2 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.21.01 1.22.01 1.26.01 2.01.01
3
4
RADAN PENRLITIAN P E N G E M B A N G A N DAN STATISTIK xINSPEKTORAT j i i X 7 j * i 1 X L-'J*• x ^ w L 1 x ^ L X V 4 x ^ 1 v x X J f X 1 1 X 7 x x i 1 x y x x i l ky 1 f x X 1 XiX L t* X X-^XXX ^ _ ^ X \ f X X BADAN KEPEGAWAIAN D A E R A H KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN X X X XX 1 X \ J 1 ^ X X ^ X X a a X a U * < XX * X X—> X V X X * ' XX X KANTOR KECAMATAN PACITAN X X a X J 1 X X ^ X ^ X V L . ^ V.i/'X X X T X a X X J X> a X J X ^ ^ X X X 1 1 1 KANTOR KECAMATAN K E B O N A G U N G . . KANTOR KECAMATAN TULAKAN X h a l l 1 X V 7 X h X V X d / ^ ^ f h J r X a l X i U 1 X X-r X a V x X h J a l 1 KANTOR KECAMATAN N G A D I R O J O X h a i i 1 X \_y x h x h ^ ^ h ^ a i i f X a i x a x i x 1 1 h - a a i x - r x x h v . y i y x _ / KANTOR KECAMATAN S U D I M O R O t U x X 1 X V 7 X h X V 1 ^ ^ ^ f h J V l f h X X h J X x j W X,y X I V I XX V7 KANTOR KECAMATAN AR.IOSARr I X l X - l 1 X V 7 1 X X h ^y ^ ^ a h i * X f h 1 a x l 1 x i X X u \ j x J l x X X X KANTOR KECAMATAN T E G A L O M R O i u x L 1 • X 7 X X X X X ^ ^ ^ f h l V l a x X I x J 1 X X - a VJ a l 1*1 ^y V 7 KANTOR KECAMATAN NAWANGAN l U x l l XV 7 i X X h ^ ^ f h i V i f X 1 i l l 1 i ^ a x W x h i l \J£xx ^ KANTOR KECAMATAN BANDAR X h ^ h i 1 J V 7 1 V I h X ^ ^ ^ f h 1VIf h ' a l i i L J i i l * ^ / f h l X KANTOR KECAMATAN P R I N G K U K U X U x i * X \ J XX f X L J ^ ^ X h J V L f h X «11 1 X 1X1i 1 X JI h W XhXi' KANTOR KECAMATAN PUNUNG j x a b i 1 X Xh/ X X x x ^ ^ h ^ a n * x f h X a 1 1 1 x x / a i x > i * x_i KANTOR KECAMATAN D O N O R O J O KANTOR K E L U R A H A N PACITAN x u n * X x y X X Bhx_ax.rfhy x x a h x x a • ! • x a x x ^ x A a x i * KANTOR K E L U R A H A N P U C A N G S E W U 1 La • ! * X x y x XXi4.yxaX' x x a x x u x i * x x ax a a xx* x j *vxa KANTOR K E L U R A H A N S I D O H A R J O xxa a i 1 X x y I X x V L a x a x a i v * i x xa x ii x j i x . y x 7 x x a x a x x ' x y KANTOR K E L U R A H A N B A L E H A R J O a a a a a • * — a * a ^ a ^ a a — a ^a a a a a — a i a a a ^ a aa a a KANTOR K E L U R A H A N P L O S O a —/ aa V a a a a m^^^j a ^ a ^ / a a a a a a * a a ^ ^ .— KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN P E M B E R D A Y A A N MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN D E S A KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN P E T E R N A K A N X X J X I *
X_JJKL./A
XJ.1
XXX_#X
^
X—'^-V J X V V X LXX X i 1
X
mJt
h^xXXX XX
X
W
Kp Rrt Kp Rn Kp Rn Kp Rn Rn Rn rep Rn Rn Rn Kp Rn Kp Rn Kp Pn Kp Kp Dn Kp Rn Kp Rn Kp Rn Kp Rn Kp Rn Kp RD
Rn K.p Rp Rp Rp Rp Rp Rp
T i n nnn nnn nn d 13 nnn nnn nn 3d. nnn nnn nn 117 nnn nnn on 147 nnn nnn no 111 nnn nnn nn X X A . Vy Vy W .Vy vy G*» x / x / 31 nnn nnn no ^ X .X./W'./.X/,JV/,X/*J Q nnn nnn nn Q nnn nnn no 7.X/wX/.X/XJX/,X/X/ 12 nnn nnn nn 1 n nnn nnn nn Q y -nnn u, unnn X/X^ , \no jx/ Q nnn nnn nn y.xjiju.uuxj,ux/ 11 nnn nnn nn 1 U U U . Unnn X J X J ,nn UU I nl . nnn lU.XJX/XJ.X.'XJXJ ,XJXJ 1 n nnn nnn nn i XJ.XJXJXJ.X/XJX/,X/X/ Q nnn nn y nnn .xjxjxj.xjxjxjjXJXJ Q nnn nnn nn y Q .x/X/X/.xfx/x/fX/xf nnn nnn nn y .xxx/x/.xxxjxx ,x/x/ 6 nnn nnn no XX . X/XX X/. X/Xf X/, XXX/ 5 000 000 00 3 ono nnn oo xy • x / vy Vy > v vy x ' ^ \ y v y 5.000.000,00 5.000.000,00 68.000.000,00 147.000.000,00 40.000.000,00 94.000.000,00
5 SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPDSKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD "
1 46 47 48
2 2.02.01 2.03.01 2.05.01
DINAS KEHUTANAN DAN P E R K E B U N A N DINAS PERTAMBANGAN DAN E N E R G I DINAS K E L A U T A N DAN PERIKANAN JUMLAH
5
4
3 Rp Rp Rp
252.000.000,00 37.000.000,00 172.000.000,00
Rp
9.455.000.000,00
BUPATI
PACITAN
INDARTATO
SKPD SKPD SKPD
s i I t
BAB I I I \
KETENTUAN PENUTUP
I
Pasal 3
i I
(1) I Peraturan Bupati i n i mulai berlaku pada t a n ^ a l ; ditetapkan. (2) : j I ;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya pada Berita Daerah Kabupaten Pacitan.
Ditetapkan d i Pacitan Pada tanggal: 05-01-2012 BUPATI PACITAN Cap ttd INDARTATO Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 05 01 - 2012 S E K R E T A R I S DAERAH
Ir. MULYONO. MM Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 0 1 4 B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 1
LAMPIRAN :
P E R A T U R A N BUPATI P A C I T A N NOMOR : 1 TAHUN 2012 TANGGAL : 0 5 - 01 - 2 0 1 2
B A T A S J U M L A H UANG P E R S E D I A A N T A H U N ANGGARAN 2 0 1 2 NO
KODE
NAMA S K P D
1
2
3
AV
•
1 A n
JUMLAH 4
B E L A N J A LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN 1.01.01 A 1.02.01 DINAS K E S E H A T A N 3 1.02.03 RUMAH SAKIT UMUM 4 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 1.03.01 5 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN K E B E R S I H A N 1.03.02 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PM 1.06.01 6 7 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.07.01 1.08.01 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 9 DINAS K E P E N D U D U K A N DAN CATATAN SIPIL 1.10.01 BADAN K E L U A R G A B E R E N C A N A DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.12.01 "~i6 DINAS SOSIAL, TENAGA K E R J A DAN TRANSMIGRASI 1.13.01 ' 11 DINAS K O P E R A S l , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.15.01 "12 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.17.01 13 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14 1.19.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ^ 1.19.02 " "15 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D A E R A H 1.19.03 16 SEKRETARIAT DAERAH 1.20]03 "" 17 A A
25 000 000 00 2 045 000 000 00
Rn •
IT
t
r — f '
.
RD
168 000 665 do 22s~666 dddbd
RD
.Rp, .,
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
SKPD SKPKD
•
890 000 000 00
Rp
)
•
Rn Rn Rn
RD
5 .,
— Tin
B E L A N J A T I D A K Lfi iNGSUNG BUPATI/WAKIL BUPATI 1.20.02 DINAS PENDAPATAN, P E N G E L O L A A N KEUANGAN DAN A S E T 1.20.00
KETERANGAN
000 066 d o 101 000 000 00
\j
7x/»wV"W*yj
677
H H LJ k \ J \ J \ J kX / X/X/ • ^y\j 338.000.000,00 123 000 000 00
79'd667o66i66"
A ^ vy * \y x * X r • v y x * x> « x / u
98.000.000,00 50.000.000,00
i44.ooo'oo6,66" 190.000.000,00 • 122.000.000,00
so.ooo^ood.ob 61.000.606^00 '29.000.000,00 1.500.000.000,00
SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
-^
I
f
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 — 30 31 32 33 34 35 36 t 37 38 39 40 • ^ 41 42 43 44 45
1.20.04 1.20.05 1,20.06 1.20.07 1.20.08 1.20-09 1.20.10 1.20.11 1.20.12 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16 1.20.17 1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.21 1.20.22 1.20.23 1.20.24 1.20.25 1.20.26 1.20.27 1.21.01 1.22.01 1.26.01
t
3
2 .
. . .. -
.
.
^
S E K R E TPENDAPATAN, A R I A T D P R D P E N G E L O L A A N KEUANGAN DAN A S E T DINAS BADAN P E N E L I T I A N , P E N G E M B A N G A N DAN STATISTIK INSPEKTORAT BADAN K E P E G A W A I A N D A E R A H KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KANTOR KECAMATAN PACITAN KANTOR KECAMATAN K E B O N A G U N G KANTOR KECAMATAN TULAKAN KANTOR KECAMATAN N G A D I R O J O KANTOR KECAMATAN S U D I M O R O KANTOR KECAMATAN A R J O S A R l KANTOR KECAMATAN T E G A L O M B O KANTOR KECAMATAN NAWANGAN KANTOR KECAMATAN BANDAR KANTOR KECAMATAN P R I N G K U K U KANTOR KECAMATAN PUNUNG KANTOR KECAMATAN D O N O R O J O KANTOR K E L U R A H A N PACITAN KANTOR K E L U R A H A N P U C A N G S E W U KANTOR K E L U R A H A N S I D O H A R J O KANTOR K E L U R A H A N B A L E H A R J O KANTOR K E L U R A H A N P L O S O KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN P E M B E R D A Y A A N MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN D E S A KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
.
4
Rp Rp Rp Rp — Rp t— Rp — Rp
.
-
Rp _Rp Rp Rp '
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
•
r -
\
Rp Rp Rp Rp Rp
s
710.000.000,00 415.000.000,00 34.000.000,00 117.000.000,00 147.000.000,00 111.000.000,00 51.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 A
AA
AA AA AA
^A
AA AA
A\
AA
12.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 U.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 ^A
AA AA AA
AA AA AA
jA
AA
5-000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 68.000.000.00 147.000.000,00 40.000.000,00 94.000.000,00
. SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD " SKPD • SKPD SKPD SKPD
1 46 47 "48
4
2 2.02.01 2/33.01 2.05.01
DINAS KEHUTANAN DAN P E R K E B U N A N DINAS PERTAMBANGAN DAN E N E R G I ' ' DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN '
JUMLAH
Rp Rp"
7252.000.000.00 ' _
37.000^000,00
Rp_'172.000.600,00 Rp
9.455.000.000,00
BUPATI PACITAN Cap ttd INDARTATO
5 _
SKPD SKPD SKPD
