Nomor
BS[ri)
Term of Reference
Dok
Revisi
F.PKT.4.0.1
: :
I
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
1
:
.2014
dari 8
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE DOKUMEN PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI TA. 2016
KementerianrLembaga Unit Kerja Program Hasil (Outcome) Kegiatan
lndikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran lO utputl
Badan Standardisasi Nasional Bilo Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Organisasi Yang Profesional di BSN Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi Dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi 6 (enam) dokumen perencanaan dan monev yang meliputi : 1. Dokumen Renja BSN 2017 2. Dokumen RKAKL BSN 2017 3. Dokumen LAKIP BSN 2015 4. Dokumen Penguatan SAKIP BSN 5. Dokumen Laporan Monev Kegiatan 6. Dokumen Kajian lsu Strategis, yang meliputi I paper report isu strategis Pelaksanaan Raker BSN 2016, yang dihadiri 150 orang Penyelenggaraan Forum Komunikasi Strategi Standardisasi Nasional, yang diikuti 100 orang Penyelenggaraan Bimtek Perencanaan dan Anggaran, yang diikuti 20 orang (2 kali) Pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan, Penganggaran, Akuntabilitas Kinerja, yang diikuti 50 orang (5 kali) Pelaksanaan Workshop refreshment penyusunan RMKL, yang diikuti 40 orang (2 kali) 6 (enam) Dokumen
-
Volume Keluaran Satuan Ukuran Jenis Keluaran
A Latar Belakang
:
1, Dasar Hukum Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor 965/85N-l/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada pasal 2 menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 7 menyatakan bahwa Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) mempunyai tugas penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.
2. Gambaran Umum Setiap tahunnya, dalam menjalankan fungsinya di bidang perencanaan yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi. Pada Tahun 2016, Bagian Perencanaan dan Program - Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha akan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan:
a. Dokumen Renja BSN Th 2017 b. Dokumen RKA-KL BSN Th 2017 c. Dokumen LAKIP BSN Th 2015 d. Dokumen Penguatan SAKIP BSN e. Dokumen Laporan Monev Kegiatan f. Dokumen Kajian lsu Strategis Dengan tersusunnya enam dokumen perenctnaan dan monitoring evaluasi tersebut di atas, diharapkan dukungan pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat lebih efektif dan berkualitas.
Sedangkan pada tahun 2015, Bagian Perencanaan dan Program-Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha telah menghasilkan 5 dokumen, yaitu Dokumen Renja BSN Tahun 2016, Dokumen RKA-KL BSN Th 2016, Dokumen LAKIP BSN Ih 2014, Dokumen Penguatan SAKIP BSN yang terdiri dari Perianjian Kinerja Tahun 2015 dan Renstra BSN Tahun 2015-2019, serta Dokumen Laporan Monev Kegiatan Tahun 2015.
B Sasaran/ Penerima Manfaat
:
Penerima manfaat dari kegiatan Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN ini adalah seluruh Unit Kerja di lingkup BSN.
C Strategi Pencapaian Keluaran
1.
:
Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola
2.
Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (metodologi pelaksanaan kegiatan)
Untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, pelaksanaannya dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut:
a. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Penyusunan Renja BSN Tahun 2017 diawali dengan koordinasi dan sinkronisasi Program dan Anggaran antara lain terkait penataan ADIK RKAKL fahun 2017 yang bertujuan menghasilkan informasi kinerja yang sesuai hierarki pengambilan kebuakan. ldealnya, penataan informasi kinerja tersebut dilakukan secara top-down, yaitu mulai dari Lembaga, Ess I, dan Ess ll. Hasrl penataan ADIK RKAKL selanjutnya dituangkan dalam Aplikasi yang telah disediakan oleh DSP-Kementerian Keuangan. Untuk menggali usulan program/kegiatan/output yang akan dilakukan di Tahun 2017 dan yang
belum dilakukan pada tahun sebelumnya, maka Unit Kerla yang akan mengusulkan inisiatif
baru dapat mengusulkan proposal. Seluruh proposal inisiatif baru akan
dilakukan
pembahasan, sehingga diharapkan usulan inisiatif baru dapat benar-benar merupakan
kegiatan yang sangat prioritas dilakukan oleh BSN. lnisiatif baru dapat diajukan dalam tiga kali kesempatan, yaitu sebelum penatapan pagu indikatif, sebelum penetapan pagu anggaran, dan sebelum penetapan alokasi anggaran.
Pada tahap selanjutnya, setelah Pagu lndikatif ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, BSN akan melakukan pembahasan Renja BSN Tahun 2017 dalam suatu kegiatan pembahasan yang melibatkan Pimpinan dan Wakil dari setiap Unit Kerja di BSN dalam Forum Group Discussion (FGD). Hasilnya berupa draft Renja BSN yang kemudian akan dibahas dan disepakati dalam Pertemuan Tiga Pihak (Tilateral Meetingl antara BSN, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, diperoleh Dokumen Renja
BSN Tahun 2017 yang akan dituangkan dalam Aplikasi Renja yang disediakan oleh Bappenas. Dokumen Renja BSN ini merupakan acuan Unit Keria dalam penyusunan program dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun 2017. Pada Tahun 2016, Biro PKT akan menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) di lingkungan BSN
Tahun 2016 sebagai upaya untuk pemantapan rencana kerja lembaga yang akan dilaksanakan di Tahun 2016. Raker BSN menjadi forum dalam mengevaluasi pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Tahun 2015 dan menetapkan rencana kerja BSN Tahun 2016 secara keseluruhan. Kegiatan Raker ini akan diikuti seluruh pejabat struktural dan fungsional khusus
dan direncanakan akan diadakan di Jawa Barat. Sebagai rangkaian agenda
Raker, (Pokia) sebelumnya akan dilakukan kegiatan Pra-Raker dengan membentuk Kelompok Kerja yang akan membahas tema-tema yang akan didiskusikan dan disepakati dalam Raker dan sekaligus untuk mengevaluasi capaian hasil Raker BSN tahun 2015.
Selain itu dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran BSN dengan Biro Perencanaan Kemenristekdikti dan LPNK di lingkup Kemenristekdikti akan dilakukan FGD
yang direncanakan akan dilakukan di Malang, diharapkan dengan pertemuan ini ter.iadi shaing knowledge dan mendapatkan feedback terutama dalam pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian.
Menyusun Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BSN Dalam rangkaian penyusunan RKA BSN Tahun 2017 dilakukan beberapa kali pembahasan dengan instansi terkait yaitu Komisi Vl DPR. Dalam menyiapkan bahan untuk jawaban tertulis atas pertanyaan DPR, Bagian Perencanaan dan Program-Biro PKT berkoordinasi dengan Pimpinan BSN dan Unit Ker.ia untuk menyusun draft jawaban.
Dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RKA BSN dengan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN, Bagian Perencanaan dan Program mengagendakan rapalrapat untuk membahas Nota Keuangan dan RAPBN, Pidato Presiden Rl, Standar Biaya, dan OIPA. Penyusunan detail RKA-KL dimulai dengan melakukan sosialisasi terkait Perencanaan dan Penganggaran (Standar Biaya, Revisi DIPA, RKA-KL, BAS) untuk menyamakan persepsi, sehingga dapat memudahkan dalam menyusun Rencana Anggaran dan Biaya sebagai masukan dalam penyusunan RKA-KL. Selanjutnya berdasarkan Renja BSN Tahun 2017, Unit Kerja diminta untuk menyiapkan TOR dan RAB. Sebagai persiapan turunnya Pagu Anggaran, TOR dan RAB yang telah disusun
Unit Keria disampaikan ke Biro PKT untuk dilakukan penelitian yang pelaksanaannya bersamaan dengan reviu dari lnspektorat dalam rangka mengefektifkan waktu yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan reviu tersebut, jika diperlukan Unit Kerja melakukan penyesuaian TOR dan RAB.
Tahap berikutnya setelah turun Pagu Anggaran, iika tidak ada perubahan pagu, Unit Kerja dapat melanjutkan untuk input RAB ke dalam Aplikasi RKAKL. Apabila terdapat perubahan
pagu, akan dilakukan pembahasan dengan Unit Kerja. Selanjutnya Unit Kerja diminta untuk menyesuaikan kembali TOR dan RAB yang mengalami perubahan pagu. Biro pKT akan melakukan workshop untuk penyusunan RI(AKL dengan perwakilan Unit Kerja yang menjadi
Tim penyusun anggaran berbasis Aptakasi RKAKL. Hasil input aplikasi RKAKL tersebut sebagai bahan penelaahan oleh Bappenas dan Dirjen Anggaran-Kementerian Keuangan. Dari hasil penelaahan tersebut, apabila masih ada perbaikan, akan dilengkapi dan disempurnakan kembali. RKA seluruh Kementerian/Lembaga hasil pembahasan kemudian dihimpun menjadi Himpunan RKA-KL oleh Kementerian Keuangan sebagai lampiran Nota Keuangan dan RAPBN untuk dibahas menjadi UU APBN. Hasil Pembahasan APBN tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran.
Berdasarkan Alokasi Anggaran tersebut dilakukan penelitian RKA oleh Biro pKT dengan masing-masing Unit Kerja apabila terjadi perubahan anggaran, yang dilanjutkan dengan reviu RKA oleh lnspektorat. RKA yang telah disusun menyesuaikan dengan Alokasi Anggaran selanjutnya dimintakan persetujuan kepada DPR dan diserahkan kepada Dirjen Anggaran
sebagai bahan penelaahan. Setelah dilakukan perbaikan sesuai hasil penelahan, RKA dikirimkan ke Kementerian Keuangan hingga akhirnya diproses kembali oleh BSN hingga keluar DIPA BSN Tahun 2017 dan disahkan oleh Kementerian Keuangan. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) BSN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAK|p) BSN 2015 dilaksanakan oleh Tim yang anggotanya terdiri dari peMakilan seluruh unit kerja di BSN. Diawali dengan rapat koordinasi awal penyusunan LAKIP BSN, dimana Unit Kerja diharapkan telah menyusun LAKIP Ess ldan ll di lingkup Kedeputian/Kesestamaan masing-masing secara berienjang.
Tim LAKIP BSN akan penyusunan draft LAKIP BSN yang terdiri dari narasi, gambar, tabel, data, serta formulir terkait dengan dibimbing oleh narasumber (BpKp/KemenpANRB). Selanlutnya dilakukan finalisasi LAKIP melalui pembahasan intensif dengan Ess l dan ll. Setelah ditandatangani oleh Kepala BSN, dokumen LAKIP BSN Tahun 2015 yang telah dicetak disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Selanjutnya LAKIP yang telah disampaikan tersebut akan dilakukan evaluasi oleh KemenPANRB. Dalam rangka menilai efektifitas dan mengevaluasi pelaksanaan AKlp BSN, dan sekaligus
sebagai tindaklanjut atas rekomendasi hasil penilaian LAKIP BSN Tahun 2015 oleh KemenPANRB, akan dilakukan evaluasi AKIP bersama dengan lnspektorat. Hasil evaluasi AKIP diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan LAKIP BSN tahun 2016.
Melaksanakan lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan dan pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Tahap awal dilakukan evaluasi Renstra BSN Tahun 20'15-2019 termasuk reviu lndikator Kinerja Utama (lKU) dengan seluruh Ess I dan ll. Jika ada perubahan Renstra dan IKU akan ditindaklanjuti dengan adendum Perka BSN. Selanjutnya kepada Ess I dan ll diminta untuk merumuskan Perjanlian Kinerja (PK) Tahun 2016 di lingkungan Kedeputian/Kesestamaan masing-masing secara berjenjang. Perumusan Perjanjian Kinerja di BSN disusun melalui rapat-rapat koordinasi dengan Unit Kerja yang akan menghasilkan dokumen Perjanjian Kinerja Lembaga, Ess ldan ll Tahun 2016. Perjanjian Kiner.ia tersebut merupakan kontrak kerja pejabat Eselon I dan ll yang akan dilaksanakan di Tahun 2016.
Sebagai alat untuk memantau pencapaian target Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2016, Unit Kerja diminta menyusun rencana aksi dan dilanjutkan melakukan monitoring pencapaian kinerja setiap triwulanan. Hasil monitoring tersebut akan dilakukan reviu secara triwulanan untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dihasilkan dan mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan akuntabilitas
di
lingkungan BSN akan dilakukan
pertemuan untuk pembahasan dan juga akan dilakukan sosialisasi kepada Pe.,abat Struktural dan Staf terkait agar lebih memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait akuntabilitas kinerja. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kompetensi personel khususnya di lingkungan Bagian Perencanaan dan Program dalam melaksanakan tusinya, direncanakan pada tahun 2016 akan dilaksanakan bimbingan teknis terkait perencanaan dan program.
Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Standardisasi Nasional Dokumen ini merupakan hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan antara lain melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi Program dan Anggaran dalam rangka monev dengan Unit Kerja sebagai upaya untuk memantau pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja dan mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Untuk mengakomodasi revisi anggaran tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari sinkronisasi program dan anggaran serta monev kegiatan, akan dilakukan pertemuan dengan Tim Penyusun Anggaran berbasis RKA-KL dari perwakilan masing-masing Unit Kerja. Dalam memenuhi aturan PP 39 Tahun 2006 disusun laporan triwulanan yang disampaikan ke Bappenas, menyusun laporan kinerja ke Kementerian PAN dan RB sesuai aturan PP I Tahun 2006, serta menyusun Laporan Pelaksanaan RM-KL Tahun 2014 sesuai PMK 249 Tahun 2011 yang disampaikan ke Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan.
Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan monev pelaksanaan kegiatan, Bagian Perencanaan dan Program pada Tahun 2016 merencanakan untuk melakukan monitoring langsung ke beberapa lokasi kegiatan dalam rangka melihat implementasi pelaksanaan rencana kegiatan
antara lain Palembang, Semarang, Pontianak, Medan, Yogyakarta, Aceh, Manado, dan Maluku Utara. Lokasi monev ini disesuaikan dengan agenda kegiatan Unit Kerja yang akan dipantau di Tahun 2016 dan.iuga berdasarkan propinsi yang telah melakukan MoU dengan BSN (Pemda maupun Perguruan Tinggi).
Dalam rangkaian pelaksanaan Bulan Mutu Nasional
di Tahun 2016, Biro PKT akan
melaksanakan Forum Komunikasi Strategi Standardisasi Nasional dengan mengundang para
stakeholder standardisasi dan penilaian kesesusuaian. Forum ini bertujuan untuk mengkoordinasikan peran pihak-pihak yang terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta merumuskan penguatan program standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam menghadapi MEA.
Melaksanakan Kajian lsu Strategis Pada Tahun 2016, Biro PKT mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kajian strategis dalam rangka untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahanpermasalahan yang terjadi di masyarakat di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
Pelaksanaan kajian strategis ini dimulai dari pembahasan awal isu-isu strategis yang perlu segera dilakukan kajian. lsu-isu strategis ini bisa didapatkan dari masukan dari Bagian Humas, pengaduan masyarakat, berita dari berbagai media atau stakeholder bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya isu strategis yang layak untuk segera dilakukan kajian akan dibahas dalam forum yang melibatkan Unit Kerja yang relevan serta mendapatkan masukan dari para ahli yang kompeten, yang diharapkan dapat menghasilkan hasil kajian strategis yang dapat digunakan oleh BSN dalam pengembangan kebijakan atau untuk memberikan masukan pihak-pihak lain
yang terkait untuk penyelesaian masalah. Jika diperlukan tim ka.lian strategis dapat memperdalam informasi dan melakukan pemantauan langsung ke lokus yang terkait misalnya Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Samarinda, Papua, Sumatera Barat. Beberapa hasil kajian strategis yang dirasa perlu untuk disebarluaskan akan disosialisasikan kepada pihak yang terkait.
Matriks waktu pelaksanaan penyusunan 'Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi"
Rencana Penoeluarah' $gls1,,(grr
Sub Komponen/ Langkah
No.
1
1
MENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA Administrasi Pendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Angqaran (Renia/ADl K RKAKU|nisiatif Baru)
Sub Komponen/ Langkah
2
4
3
5
6
7
8
o
10
11
12
I
t[
Pembahasan intensif Penyusunan Renja BSN Tahun 2017 Trilateral Meetinq Pra-Raker BSN/ Evaluasi Raker Raker BSN Tahun 2016 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan dan Anqqaran BSN denqan l(L lain No.
2
Ill
I
Rencana Pengeluaran Bulan ke-
MENYUSUN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN'LEMBAGA (RKA.KL) BSN Administrasi Pendukung Kegiatan
-
Penyiapan bahan pembahasan program dan anooaran denoan instansi teknis Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RKAKL (Nota Keuangan & RAPBN/ Pidato Presiden/
T
Standar BiavalDlPA) Sosialisasi Aturan Perencanaan dan Penganggaran (Standar Biayal Revisi DIPA/ RKAKU BAS) Penelitian TOR dan RAB 2017 Workshop refresment penyusunan RKAKL menqqunakan Aplikasi RKAKL Pembahasan lntensif Penyusunan RKAKL 2017
I
ft
Rencana Pengeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah
No.
1
tc
3
4
5
6
7
Ia Ie lro I rr
12
MENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Administrasi Pendukung Kegiatan Koordinasi Penyusunan LAKIP Tahun 2015 (BSN, Sestama, Biro) Pembahasan lntensif Penyusunan LAKIP BSN
3
Tahun 2015 Evaluasi LAKIP BSN
ruo 4
I
Sub Komponen/ Langkah MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAK!P) Administrasi Pendukung Kegiatan Pembahasan evaluasi Renstra BSN Th 20152019/ Reviu IKU Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja BSN Th 2016 Reviu pencapaian target Perjanjian Kinerja BSN Sosialisasi Akuntabilitas Kinerja Bimtek Perencanaan dan Penganggaran
Rencana Penqeluaran Bulan ke1
2
3
4
E
6
7
8
9
'10
11
12
Rencana Penoeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah
No.
2
1
MENYUSUN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BSN Administrasi Pendukuno Keqiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Keqiatan/Monev Revisi Anqgaran Tahun 2016 Penyusunan Laporan PP 39 Th 2006/ PP Tahun 2006/ Pelaksanaan RKA-KL Pelaksanaan monev kegiatan Forum Komunikasi Strategi Standardisasi Nasional
5
4
5
6
7
8
I
10
11
12
I
I
I
I
Rencana Penoeluaran Bulan ke-
Sub Komponen/ Langkah
No.
3
,1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
'11
12
MELAKSANAKAN KAJIAN ISU STRATEGIS Administrasi Pendukung Kegiatan
6
Workshop analisis kajian strategis L
Koordinasi oenvusunan kaiian Pelaksanaan kajian Sosialisasi kajian skategis
D Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
I
I IIIfI
fT
:
Keluaran kegiatan yang terdiri dari 6 dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi harus dicapai sepanjang tahun anggaran 2016.
E Biaya Yang
Diperlukan
:
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp.3.563.400.000,- sebagaimana RAB terlampir.
Menyetujui, Sekretaris Utama
Jakarta,
November 2015 Penanggung Jawab,
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha
-z/$P-Puji
Winarni 196102271985',t22001
NrP.
M. Beni Nugraha NtP. 196208141989031001
Y
