59
Pelaksanaan
PELAKS G-UND BAGI PERLINPERUND ITA DUNG TENAGA KERJA W PRAKTEK DI INDONESIA DAL Oleh: PATIMAH YUNUS Dalam perundang-undangan yang mengatur masalah ,ketenagakerjaan di Indonesia, kita mcng~anut azas nondiskriminasi yang heral·tj tidak memhedabedakan antara tenaga kerja pl"ia ataupun wanita, namun dari pengamatan terdapat kecenderungan kurang tercerminnya kesamaan hak serta kewajihan antara tenaga kerja pria dan wanita dalam praktek sehari-hari, dim ana pcrlindun~an terhadap tenaga ker;ia wanita serin~ diabaikan padahal kita men~etahui pembangunan ketena~akerjaan diarah~an pada penghormatan harkat dan marta hat • manusJa.
I.
,
,
_- .
LATAR BELAKANG
GBHN Bah IV Pola Umum Pelita V. Pcngcrnhangan sumhcr daya rnanusia perlu disclcnggarakan tcrarah dan lerpadu dihcrhagai hidang yang rnencakup terutama kesehat.1n, pcrhaikan gizi, pendidikan dan latihan scrta penyediaan lapangan kerja. Dengan dernikian dapat ditingkalkan kualit.1s manusia Indonesia serta pendayagunaan jumlah pcnduduk yang hcsar sehagai salah salu modal dasar pemhangunan nasiona!. Pernhangunan sumher daya manusia ditujukan untuk mewujudkan manusia pcmhangunan yang berhudi luhur, tangguh, cerdas dan terarnpil, rnandiri dan merniliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif kreatif dan inovatif
Pebruari 1992
Hukum dlln Pembangunan
60
berdisiplin serta berorientasi kemasa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diselaraskan dengan persyarat.'ln keterampilan, keahlian dan profesi yang dibutuhkan dalam semua sektor pembangunan. . Selanjutnya dikatakan pcmbangunan ketena l',akerjaan scbagai bagian dari upaya pengembangan sumbcr daya manusia diarahkan p.:lda peningkat.'ln harbt marlabal dan kemampuan manusia serL'l kepcrcayaan pada diri sendiri. Pembangunan ketcnagakerjaan merupakan upay;. yang sifatnya menyeluruh disemua sektor dan daerah, serta ditujukan pada perluasan lapangan kerja dan pcmerataan kescmpatan kcrja, pcningkatan mutu dan . kcmampuan scrta perlindungan tenaga kerja. Sclanjutnya hUbungan Tenaga Kerja dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualiL'ls dapat tcrcapai apabila memperhatikan hal- hal sebagai berikut : -
1.
Kesejahteraan Tenaga Kerja a. b. c. d. e.
r. g. 2.
.
Peningkatan status sosial dan ekonomi. Peningkatan kesehatan tenaga kerja. Pelcstarian kesehatan ber Keluarga Berencana. Peningkatan asuhan anak. Peningkatan kesempatan kcrja dan pendapaL'ln. Pcningkatan keadilan. Pcningkatan pendidikan.
Kualilas Manusia Indonesia sebagai sumhcr daya manusia: Bcrbudi luhur, tangguh, ccrdas dan terampil, mandiri dan memiliki rasa kesetiakawanan, hekerja keras, kreatif dan inovatif, berdisiplin serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Menciptakan manusia yang berkualitas adalah merupakan proses pcmbangunan manusia yang berjangka panjang. Hal-hal yang perlu diperhatikan : a. Pembangunan manusianya sendiri sejak dini. b. Keadaan tenaga kerja yang secara kodrati mempunyai fungsi reproduksi yang sangat menentukan kualitas manusia
61
Pelaksanaan
nantinya. 3. Peraturan Perlindungan yang menunjang Tenaga kerja Didalam kehidupan suatu hangsa, peranan tenag'i kcrja menduduki tempat yang penting karena merupakan t"aktm yang penting karena merupakan faktor yang mencntukan kebcrhasilan kehidupan hangsa itu sendiri haik t"isik maupun kultural. Oleh karenanya maka pcrlu diadakan pengaturan sehaik-haiknya yang menyangkut herhagai hal dihidang kctenagakerjaan, tcrutama guna menjamin kedudukan sosial ekonomis tenaga kerja. Beranjak dari maksud yang lerkandung dalam pasal 27 ayal 2 Undang-undang Dasar 1945, pcmerintah menctapkan herhagai ketcnluan yang pada dasamya menjamin terpenuhinya hak sctiap warga ncgara untllk dapal hidup layak sehagai manusia. Dihidang pcrlidungan kerja, pcraturan perundangan yang herlaku mcnctapkan hahwa seliap lenaga kerja herhak mendapal perlindungan alas keselamatan, kesehatan , kesusilaan, pemdiharaan moral kerja serta perlakuan yang scsuai dcngan martahalmanusia dan mOTal agama. Di Indonesia, Pancasila mcngajarkan akan pengakt:,10 at;ls persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan xewajihan antara sesama manusia. Hal ini darat disimak dari herbagai peratllran perllntiangan yang herlaku, yang menunjukkan hahwa didalarn hllkllm dianut · azas non diskriminasi, ini herarli hahwa sctiap tenaga kerja Indonesia mendapat perlindungan t;lI1pa perbedaan karena adanya perhedaan apapun, termasuk karena perbedaan jenis kelamin. Yang dimaksud dengan "Perlindllngan Tenaga Ker:ia Wanita" adalah herhagai upaya yang diarahkan "lIntllk melindungi", memclihara dan mcnjaga agar norma-norma kehidupan yang layak hagi kemanusiaan dapat herfungsi sc1aku tenaga kerja wanit.1. Ketenluan perlindungan hukum yang fundament.11 (mendasar) sehagaimana tercantum dalam Pokok Pikiran Pertama ~
•
•
Pebruari ]992
Hukum dan Pembangunan
62
yang terkandung dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (alinea 4) adalah sebagai berikut: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan herazas atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" Adapun tugas Hukum Nasional adalah menumbuhkan dan memelihara penyeIenggaraan keadilan sosial, sckaligus melindungi kondisi keadilan sosial yang telah dicapai. Seperangkat Peraturan Perundang-undangan ten tang Tenaga Kerja khususnya ketentuan yang bcrkaiLe1n dcngan dan yang berlaku bagi tenaga kerja wanita, harus berfungsi untuk • menumbuhkan serLe1 memelihara penyelenggaraan keadilan sosial tersebut yaitu demi terselenggaranya dan tcrpenuhinya kewajiban dan hak. Ini berarti akan tercapainya kondisi yang saling menguntungkan secara seimbang antara pemberi kerja dan tenaga kerja itu sendiri. Perlindungan hukum sebagaimana di dalam Pokok-pokok Pikiran Pertama Pembukaan UUD 1945 telah tercermin dalam Batang Tubuh UUD 1945 an tara lain dalam pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut : 1. "Segala warganegara hersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajih menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kccualinya". •
2.
•
"Tiap-tiap warga negera herhak 1Iias pekcrjulln dlln penghidup:m yang layak hagi kemanusiaan".
Ketentuan-ketentuan tersebut telah mencerminkan Azas Non Diskriminas~ dan hal tersebut sesuai dengan prinsip pokok dalam Undang Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja, bahwa : dalam menjalankan undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan diskriminasi. Berangkat dari prinsip tersebut maka pada dasarnya setiap orang selaku anggota masyarakat baik pria maupun wan ita ataupun sebagai pemberi kerja maupun tenaga kerja itu sen diri berhak atas perlindungan yang sarna (tanpa diskriminasi). Selain
63
Pelaksanaan .
•
persamaan hak yang telah dikemukakan di atas, haik pria maupun wan ita herkewajihan hcrpartisipasi dalam usaha mencapai tujuan pembangunan, tetapi karen a kondisi alami wan ita dapat mengurangi partisipasi aktif dalam pcm- bangunan, oleh karenanya disatu pihak peranannya perlu ditingkatkan, dilain pihak wanita p(~rlu dilindungi . .. - Scdangkan pengertian perlindungan dikailkan dcngan sistem ekososial, dimana masing-masing anggota masyarakal, pria dan wanita saling mengerti dan l~ehadirannya dalam masyara kat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Huhungan saling mdindungi, menghormati, memhcri dan mcngisi . Azas Non Diskriminasi tcrsehut nampak pula dalam iandasan operasional yang mcrupakan kcbijak.sanaan umUlll scbagaimana tertuang dalam GBHN BAB IV Huruf D "Pcranan wanita dalalll pemhangunan" antara lain digariskan hahwa : "Pemh:mgunan yang menyeluruh IIIclllasY:lnlkatklll ikut sertanya pda dan wan ita SC('ara lIIak~illlal di scgala hid:ang. Dalam rangk:1 ini wanita mcmpunyai hak, kewajihan dan kesempatan yang sallla dcngan p.·ia untuk ikllt serta dalam segala ke-giatan pelllhangllnan" . •
"Peran3n w3nita dalam pemhangllnan herkcmhang selaras dan serasi dengan perkemhangan tanggungjawah dan peranannya dalam mcwlljudk;1Il dan l1lengemh:angk;lIl keluaq,!a sehat dan scjahtcnl tcnnasuk pimpinan gcnerasi l1\uda, anak-anak .·cmaja dan ,lIlak dihawah lima tahun, dalam .·angka pcmhangullan manllsia selltuhnya". •
Makna yang tcrkandung dalam landasan operasional tcrschut diatas memhcrikan pctunjuk hahwa kdompok wanita kehadirannya dalam masyarakat mempunyai potensi dalam gcrak pemhangunan. Bahkan ia mcmpunyai peran yang lain adalah reproduksi yang dikaitkan dcngan konsckuansinya untuk memhina generasi muda, anak n:maja dan anak dibawah lima tahun, sehagai generasi penerus. Jelaslah, walaupun peran dan tanggung jawah wan ita da lam pemhangunan menjadi semakin hcsar, namun tidak hotch •
Pebruari 1992
Hllkllm dan Pembangllnan
mengurangi peranannya dalam pemhinaan keluarga scjahtera pada umumnya dan pemhinaan generasi muda khususnya dalam rangka pemhangunan manusia seutuhnya. Kaitannya l.!engan hidang ketenagakerjaan, maka perlu ada upaya-upaya hukum dalam rangka meningkatkan ketertihan dan kepastian hukum yang hcrintikan keadilan scrta hcrfungsi dan mampu mengayomi masyarakat (tcrmasuk kehadiran kclOlllpok wanita) sehagai salah satu syarat tcrcapainya stahilitas nasional yang mantap. Oleh karena itu pcrlindungan tcnaga kcrja harus merupakan kehijaksanaan pokok yang sifatnya secara mcnycluruh, yang . ditujukan kcpada perhaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja dan huhungan kcrja, kcselamat.1n dan kesehatan kerja serta jaminan sosial lainnya dalam rangka kesejahteraan tenaga kcrja secara menycluruh. Sehagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mcnjamin persamaan hak dan kewaj ihan an tara pria dan wanita. Namun di&1mping itu didalam hukum perhuruhan terdapat hehcrapa kctcntuan yang khusus mengatur kcdudukan lcnaga kcrja wan il
2.
Ada pekerjaan-pekcrjaan kesehatan wan ita;
3.
Wan ita lllcmpunyai fungsi rcprotluksi yang lain tlaripada pria. Selama hamil dan pada saal hcrsalin atau gugur kandungan wanit.1 herada dalam kondisi fisik yang memerlukan pcrawatan khusus. Disamping itu ada wan ita yang pada waktu haid mengalami gangguan kcschat.1n.
•
yang
tlapal
memhahayakan
•
Dischahkan hal-hal itu diuS<1hakan untuk mcmberikan perlindungan dan perawat.1n tenaga kerja wanita dcngan jalan mengadakan peraturan- peraturan yang sifatnya mclarang dan/atau memhatasi dalam memperker- jakan tenaga kerja wanita di perusahaan-perusahaan maupun memherikan kelonggaran atau kemudahan/fasilitas tertentu. Ketentuan-ketentuan tersehut
65
Pelaksanaan
merupakan norma-norma yang harus diatasi oleh semua pihak yang berhubungan dengan proses produksi. Dalam hubungan itukebijaksanaan pokok mengenai perlindungan tenaga kerja yang bersifat menyeluruh, adalah menjadi tugas Pemerintah untuk mewujudkannya. Semen tara masih berlaku ketentuan-ketentuan sehagaimana uituangkan dalam he-herapa pcraturan perunuang-undangan yaitu Unuang Undang Kerja Tahun 1941) Nomor 12 jis Undang Undang NomOI' 1 tahun 1951 tentang Pcrnyataan Berlakunya Undang Unuang Nomor 12 tahun 1948 itu untuk scluJuh Inuonesia ser!a Unuang Undang Nomor 14 Tahun 1%9 ten~tng Kch;ntuan-kctentllan Pokok mengenai Tena~a Kerj:l. Periindungan terhadap tenaga kerja wan ita uapat dianalogikan hukan saja pt:rlindungan hagi tcnaga kerjanya saja, tet.1pi periinuungan terhadap wanita sehagai ohyek uan subyek dalam pemhangunan herarti wanita dalam fungsinya sebagai ihu pembina rum:lh tangga, sebagai warga ncgara, peranannya sebagai tenaga kerja yang turut menggerakan roda pembangunan. Dari pengamatan terhauap pel:lksanaan .pcraturan pcrundangunuangan yang berlaku, bescrta implikas.tnya tcrdapat ke ccnderungan kurang tcrcerminnya kesama:ln hak serta kewajiban an tara tcnaga kerja pria dan tenaga kerja wanila ualam praklek sehari-hari, schingga menilllbulkan halllhatan-halllbatalJ hagi kemajuan kaun wanila pada umumnya, dan khususnya hagi tenaga kerja wan il
2.
Pcrlindungan yang bcrtujuan untuk mcnjaga kclangsungan fungsi reproduksi yang sehat.
3.
Perlindungan fungsi ibu dan istcri.
4.
Penghapusan perbedaan perlakuan terhadap wanit.1 .
•
Pebruari 1992
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG II. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WAN ITA
• ,
"j j .~
1.
Pcmhatasan Kcrja Malam a. h.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 pasal7. Ordonasi No. 647 Tahun 1925 pasal3, ditcL1pkan: Scorang wanita antara pukul scpuluh malam dan pukul lima pagi tidak holeh mcnjalankan pckcrjaan-pckcrjaan tcrtcntu tanpa ijin dari pemcrintah. Oalam Ijin yang dihcrikan, ditctapkan syarat : 1) 2)
3) 2.
yang dipcrlukan hagi terlaksananya kcrja malam pcrlindungan terhadap keselamatan huruh waniL1 yang hckcrja pada'malam hari sanksi tcrhadap dipenuhinya pcrsyaratan.
Pckcrjaan-pekcrjaan Oi hawah Tanah Oiatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1<)51 pasal/{ : a. Orang waniL1 tidak holch mcnjalankan pckcrjaan didalam tamhang, luhang dalam tanah atau tempat lain untuk mcngamhil logam dan hahan dari d:llam tanah. h.
3.
Larangan hckcrja di tempat-tempat yang hcrhahaya diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 pasal!') (hclum hcrlaku): a.
4.
Dikccualikan mercka yang hcrhuhungan pckcrjaannya kadang-kadang harus turun didalam tamhang dan tidak mcnjalankan pckerjaan tangan.
Orang wanita tidak holch mcnjalankan pckcrjaan yang hcrhahaya hagi kcsehaL1n atau keselamatan, dcmikian pula pekerjaan yang mcnurut sifat, tcmpat dan kcadaannya herhahaya hagi kesusilaan.
Istirahat Haid Diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1951 pasal 13 ayat 11:
•
pelaksanaan
67
a.
•
Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pad a hari pertama dan kedua waktu haid. Dalam menjalankan ketentuan ini majikan dianggap tidak mengetahui ten tang keadaan haid dari buruhnya wanita bilamana yang hcrkcpcntingan tidak mcmberit.1hukan hal itu kepadanya. .
b. 5.
Istirahat ini adalah istirahat dcngan upah pcnuh.
Perlindungan Kcihuan Diatur dalam Undang Undang Namor 1 Tahun 1951 pasal 13 ayat 2,3 dan 4 : . a. 1) Buruh wan ita harus dihcri istirahat sclama satu sctcngah bulan scbclum saatnya ia mcnurut pcrhitungan akan melahirkan anak dan sctcngah bulan scsudah mclahirkan akan atau gugur kandungan. •
2) Untuk mcndapatkan haknya, buruh wanit:1 harus mengajukan pcrmohonan istirahal sclar.lhat-Iamhatnya 19 hari schclum istirahat dimulai kccuali untllk gugllr kandungan. ~
3) Pcrmohonan harus diJampirkan surat kctcrangan. 4) Cuti ini dcngan upah pcnuh (ayat 2 dan 3)
1) Dengan tidak mcngurangi yang telah ditctapkan pada pasal 10 ayat 1 dan 2 huruh wanita yang anaknya masih menyusu harus t1ibcrikan kcscmpatan sepatutnya untuk mcnyusukan anaknya, jikaJau hal itu harus dilakukan sclama waktu kcrja.
b.
2) Dalam pcnjclasan pasal ini dikatakan hahwa untuk untuk mempermudah pelaksanaannya, dipikirkan mendirikan tcmpat pcnitipan anak (ayat 4). 6.
Penghapusan perbedaan perlakuan terhadap wan ita diatur dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1957 PP No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah . •
Pebruari ]992
68
Hukum dan Pembangunan
a.
7.
Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antma buruh wanita dan laki-Iaki untuk pekerjaan sarna nilainya.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-02/MEN/1984 tentang Pert
8.
Pcraturan Mcntcri Tcnaga Kcrja Rcpuhlik Indonesi:l No. PER03/MEN11989 tentang L'uangan Pemutusan Hubungan Kcrja (PHK) bagi pckcrja wanita brena mcnikah, hamil atau melahirkan. •
9.
Perlindungan Kesehal<1n a.
Tenaga Kcrja dan keluarga diheri pcrlindung:ln herupa pCllIcliharaan keschatan yang meliputi : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
pengohatan; perawatan rumah sakit; pemcriksaan lahoratorium dan radiologi penunjang diagnotik; pemcriksaan hamil dan pcrawal<1n hersalin; pelayanan pencegahan; pelayanan khusus.
schagai
h.
Perusahaan dapat mempertanggungjawahkan tenaga kerja heserta keluarganya kepada Badan Penyelenggara dalam program sakit, hamil dan hersalin.
c.
Tenaga kerja dan keluarga herhak memperoIch pemcliharaan kesehatan yang meliputi sehagai berikut : 1) 2) 3)
Pemeliharaan kesehatan seperti tersehut pada pasal 2; pemeriksaan dan perawatan sclama hamil hagi tcnaga kerja atau isteri tenaga kerja; penggantian biaya pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau isteri tenaga kerja dengan ketentuan sehagai
.
pelaksana an
69 herikut: a) persalinan kesatu, kedua dan ketiga diganti sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Menteri; h) Tenaga kerja yang pada permulaan pertanggungan sudah mempunyai anak tiga atau lehih, tidak herhak mendapatkan penggantian hiaya pertolongan persalinan ini; c) Untuk per&1linan dengan kelainan yang mcmcrlukan tindakan spcsialistik, maka herlaku ketentuan pcrawatan rumah saki!. •
III. PENGA WASAN KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN Telah disebutkan hahwa ketcntuan perlindungan perhuruhan ini hersifat memaksa, schingga karcnnya perlu ditctapkan para petugas yang diserahi mengawasi dibksanakannya peraturan-pcraturan tcrsehut. Sesuai dengan kcwenangannya sepnli dilelapkan dalam pasal 2 Undang Un dang Nomor 3 Tahun 1951 ten lang Undang Undang Pengawasan Perburuhan, Mcnlcri yang discrahi urusan pcrhuruhan ldah menunjuk Direklur Jenderal Binawas unluk mcnetapkan Pegawai Pengawas Ketenagakcrjaan yang diheri lugas dimaksud. Di Indonesia, Pcgawai Pengawas Kctcnagakcrjaan terscbut hcrst::tus sebagai Pegawai Negcri dan memcnuhi persyaratan-pcrsyaratan tcrtcntu. Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1969 dilclapkan bahwa fungsi Pengawasan Pcrhuruhan adalah : . 1.
Mcngawasi hcrlakunya undang-undang dan pcraluran-pcraturan perhuruhan pada khususnya.
2.
Mengumpulkan hahan-hahan kclcrangan tcnlang soal-soal hubungan kcrja dan keadaan pcrburuhan dalam arli yang seluas-luasnya guna mcmhuat undang-undang dan pcraluran -peraturan pcrhuruhan.
3.
Memheri penerangan tcknis serta nasihat kepada pengusaha dan tenaga kerja ten lang hal-hal yang dapat menjamin pclaksanaan efektif dari pada peraturan-peraturan ketenagakerjaan . •
Pebrullri1992
HlIkum dan Pembangunan
4.
Melaporkan kepada yang belWenang tentang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundangan.
5.
Menjalankan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-pcraturan lainnya.
Untuk dapat melaksanakan fungsi pcngawasan ·sepcrti diatas para Pegawai Pengawas diberikan hak-hak scpcrti tcrcantum dalam bagian II pasal 2 ayat (2) dan (3) serta pasal 3 yaitu : •
1.
Memenuhi semua tempat-tcmpat dimana dijalankan atau biasanya dijalankan atau dapat disangka disitu dijalankan pckcrjaan.
2.
Memasuki rumah yang disewakan atau dipergunakan majikan atau wakilnya untuk perumahan at.au perawatan buruh.
3.
mcminta bantuan polisi apabila ditolak memasuki t.empat-tempat diatas.
4.
Meminta keterangan ten(..1ng hubungan kerja dan kcadaan perburuhan pad a umumnya di pcrusahaan pada waktu itu aUlU/dan pad a wak'1u yang lampau. •
5.
Menanyai buruh dengan tidak dihadiri oleh orang ketiga.
6.
Meminta kepada, majikan untuk mcnunjuk seorang pcngantar guna memberi kcterangan pada waktu diadakan pcmeriksaan
Disamping hak-hak tersebut pcgawai pcngawasan ' perburuhan dalam mcnjalankan tugasnya bcrkcwajiban untuk : 1.
Mcnjaga dan mcmbantu ditaati kctentuan-ketcntuan pcrlindungan.
2.
Mengadakan tindakan-tindakan pelanggaran yang didapati.
3.
Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia yang didalam suatu perusahaan yang didapatnya bcrhubung dcngan jabatann ya.
bcrupa
dan pcringat.1n
dijalankan tcrhadap
Dalam undang undang Nomor 3 Tahun 1951 pasal 6 ditentukan juga ancaman hubungan bagi para pengawas yang tidak mema-tuhi kt:wajibannya dengan sanksi pidana dengan tidak a(..1U dipecat dari hak memangku jabatan.
71
pelaksanaan
IV. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WANITA Sebagai wan ita Indonesia saya merasa bangga dan bahagia, bahwa Undang-undang Oasar negara kita jelasnya menerangkan bahwa ncgara yang kita cintai ini bukan tempatnya bagi paham diskriminasi, dan azas non-diskriminasi yang dianuL dipcrtegas dcngan hehcrapa kctcntuan pemerint1h lainnya, scperti yang tcreantum dalam GBI-lN dan/atau ketentuan-ketentuan pokok mengcnai Tcnaga Kcrja yang hcrbunyi : "Oalam menjalankan Undang Undang illi scrta pcraturan-pcraturan pelaksanaannya tidak holch diadakan diskriminasi. Pad a umumnya peraturan perund:mg-undangan yang ada sifatnya umum dan tidak menychutkan wan ita sccara tcrscndiri, walaupun dalam hukum kctcnaga-kcrjaan ada sejumlah pcraturan khusus yang mcngatur kedudukan tcnaga kerja wanita. Peraturan khusus ini tidak dihuat untuk mendiskriminasi wan ita dcngan pria tctapi Ichih ditujukan untuk memberikan pcrlindungan terhadap tenaga kcrja wanita schuhungan dengan perbedaan sirat-sirat alaminya dan untuk melctakkan honna-norma perlindungan kesusilaan dan kcsehatan karena adanya pcrhedaan sirat alami terschul. Oalam praktck sehari-hari tcrnyata pelaksanaan azas non diskriminasi ini belum SC
Pebruari 1992
Hukum dan Pembangunan
72
melahirkan, dia kembali bekerja. Akibat dari pelanggaran satu ketentuan ketcnaga-kerjaan ini dampaknya begitu luas, tidak saja bagi kesehatan si pekerja itu sendiri, tetapi juga bagi kehidupan si bayi yang baru dilahirkan baik SCC.1ra fisik maupun secara physiologis. Ini hanya mengenai satu tenaga kerja wan ita dari sekian juta tcnaga kerja wanita Indonesia yang bcrnasib buruk karena pcrusahaan tempatnya bekerja melanggar satu ketenluan saja, tctapi bcrapa pcraturan yang schcnarnya selama ini tclah d;lO masih akan dilanggar '1, dan bcrapa banyak yang melakukan hal yang sama '!. Bagaimana dengan pelanggaran kctcntuan yang mcngatur jam kcrja, upah, scrta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur kcscjahteraan dan kcselamatan tcnaga kcrja wanita '1, hagaimana dengan akibat fisik dan physiologisnya haik h,agi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya, dan bagaimana dcngan · akibal-akibat sosial lain tcrhadap masyarakat lingkungannya'!. Dari pcngama!':1n saya ser!.:1 ditambah beberapa tulisan dari Mass Media bahwa tenaga kerja wanita yang mcnerima perlakuan/pcrlindungan yang tidak scsuai dcngan hak dan kcwajibannya dalam mcnjalankan fungsinya sehagai tenaga kerja di pcrusahaan, Ichih hanyak didapali pad a mcrcka yang: •
1.
Bckcrja Ilada pcrusahaan yang tidak mcmpunyai peraturanperatur:m kctenaga-kerjaan yang jclas atau bila ada maka pcraturan- peraturan perllsahaan tcrscbllt mcnyimpang atau tidak sclaras dengan pcrllnd:mg-undangan atau hukllm kctcn:lga-kcr:jaan yang bcrlaku.
2.
Bekcr:ja dengan pengetahuan serta kcterampilan yang terhatas dan hanya sedikit atau sarna sekali tidak mcngeta-hui hak dan ya seba~ai tenaga kerja, yang se-henarnya sudah diatur oleh undan~-undang atau Imkum ketenaga-kerjaan yang sudah ada. •
Mungkin masih hisa ditamhahkan hahwa kehanyakan dari mcreka datang dari golongan ekonomi lemah, sehingga lapangan kcrja hagi merekapun sempit sekali sementara golongan mereka adalah juga merupakan golongan yang dapat dikatakan mayoritas dari keseluruhan angkatan pencari kerja.
pelaksanaan
•
73
Kembali pada pembuka dari makah ini bahwa negara kita mempunyai Undang-undang Dasar 1945, GBHN serta peraturan perundang-undangan tanpa membedakan pria atau wan ita, sementara dalam beherapa hal ada peraturan khusus untuk meleng-kapi peraturan perundang yang dibuat untuk melindungi tenaga kerja wan ita, sesuai dengan sifat-sifat alaminya_ Jadi hila ada pelanggaran dan/alau pcnyimpangan pclaksana-an peraturan perundangan yang ada memang terhukti mcngurangi hak, kesejahteraan serta perlindungan tcrhadap tcnaga kcrja wan ita, seharusnyalah dilinjau sccara teiili, mengapa hal tcrschut tclah masih dan terjadi sampai saat ini_ . Mungkin pihak-pihak yang tcrkait harus mulai interos-peksi, misalnya pihak pcmerintah sehagai pcmhual undang- undang mengadakan inlrospeksi apakah pcnyampaian undang-undang kcpada para pelaksana sudah dilaksanakan lengkap dcngan pcngawasan yang diperlukan, hagaimana sanksi-sanksi yang diterapkan sclama ini, apakah memang cukup hermanfaat sehagai sarana mcmhuat orang mcnjadi disiplin menjalankan undang-undang, ataukah undang-undang scrla sanksi-sanksi itu sendiri masih perlu untuk discmpum;tkan '!. Kemudian hagaimana dcngan si pclaksana undang-undang, misalnya : 1. Apakah yang mt!nyt!hahkan pt!rllsahaan tidak at;1Il hdum rncnerapkan IIndang-lIndang kctcnaga-kt!r:iaan yang ad;l, apakah karena tidak tahu, tidak mall tallll, tidak Illau .·ugi atall ada alasan lain, misalnya keadaan penls;lhaan ditinjall dari segi kesanggllpan prodllksi, kCII;H1gan, pcma-sanHl dan lain schagainya. 2.
Mungkin penting pula diket:lhuijumlah schcnamya dad perusahaan yang tidak atau bclum mcmpcrlakulcHl tcnaga kerja wanitanya scsllai deng:m pcraturan perundang-lIndangan yang bcrlaku Icngkap dCllg:m data administrasl dan operasional m:lsing-masillg perusaha:m.
Sementara dilakukan penelitian lersehut diatas, mungkin hisa diamhil langkah-Iangkah antara pihak-pihak pemerinlah ya ng lcrkail unluk "pemecahan masalah" mcngcnai produklivilas dan kualilas rcndah tidak mungkin diimhangi dengan upah, kcscjahleraan dan perlindungan yang memadai. Sebaliknya upab, kesejahteraan dan perlindungan yang mema- dai menghasilkan produktivitas dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya banyak •
Pebruari 1992
1
Hukum dan Pembangunan
74
juga perusahaan yang masih harus menghadapi hambatan operasional, jadi bukan karena mereka mau memeras tenaga kerja wanitanya, maka mereka tidak atau belum dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada; tetapi mung-kin dalam beberapa hal mereka masih membuthkan bantuan- bantuan khusus baik dari pemcrintah maupun dari rckan se-sama pcngusaha. Kita sampai kcpada pcrtanyaan, apa yang dapat kita lakukan terhadap tenaga kcrja wani!'1nya agar mcreka mendapatkan hak, kesejahteraan serta perlindungan ~(!suai dcngan ketentuan ketenaga- kerjaan yang ada? Pert:- ;tla : mcrcka harus mengetahui adanya peraturan perundangundangan yang melindungi hak dan kcwajibannya sebagai tenaga kerja wan ita, kemudian mereka harus mengerti bahwa peraturan khusus yang telah ada dibuat tidak untuk mendiskriminasikan tenaga kerja wanita, tetapi merupakan kebijaksanaan sehubungan dengan adanya perbedaan sifat alami an tara wani!'1 dan pria yang sangat mempengaruhi tidak saja kesehatan dirinya sendiri, tetapi juga demi kepentingan keluarga, yaitu anak dan suami.
Kedua
•
: untuk mclctakkan norma-norma pcrlindungankesusilaan yang juga rncrnpunyai kaitan erat dengan masyarakat sckitarnya. Jelas dalarn hal ini bahwa dengan adanya peraturan khusus untuk dirinya, tenaga kerja wan ita tetap mcmpunyai kewajihan bcrproduktivit<\s yang sarna di tcrnpat kerjanya dengan penuh tanggung jawah, hal ini perlu dikemukakan melihat kcnyataan sehari-hari hahwa banyak tcnaga wanita yang rnenduduki jabatan cukup tinggi dengan pendidikan tinggi masih menggunakan cuti haid hanya dengan anggapan itu haJmya sebagai wanita tanpa mempertahankan produktivitasnya yang hilang dalam dua hari kerja tersebut, bahkan ada kesan malah menurunnya produktivitas dan credibilitas-nya sendiri, misalnya cuti haid pada hari Senin dan Selasaselanjutnya wanita harus bisa membuktikan, bahwa kecuali perbedaan alamiahnya dia tidak bcrbeda dengan pria dalam kccakapan dan kctcrampilan atau dalam memberikan hasil kerjanya kepada perusahaan. Dia hendaJmya bertekad •
•
75
Pelaksanaan
barus dapat kan basil yang lebih baik daripada yang diberikan oleb pria yang bekerja tanpa kekhususan, hal ini tidak dibaruskan tetapi baik untuk dianjurkan dan untuk dilaksanakan oleh rekan-rekan sesama pekerja wanita. Jangan sampai kita mendapat perlakuan diskriminatif nega-tif karen a sikap dan perbuatan kita sendiri yang akan dapat merusak citra tenaga kerjawanita dihadapan pengusaha, schingga pengusaha lebih suka memberi pekerjaan kepada pria, demikian pula dalam memberikan kesempatan untuk meningkatkan karir. Akhimya perlindungan tenaga kerja wan ita yang diberikan oleh pengusaha dan pemerintah melalui undang-undang ser\.1 ketentuanjuga diirilbangi olch tcnaga kerja wan ita itu ketentuan khusus hendaknya • sendiri dengan pengertian meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja yang sepadan. Memang masih ban yak pengusaha yang belum memberikan upah scrta perlindungan yang memadai kepada tenaga kerja wani'a, tetapi tidak sedikit pengusaha yang sudah dan · masih berusaha dcngan tidak menguntungkan dirinya scndiri, untuk bisa mcmpcrlakukan pckcrja wanitanya sesu 'li dcngan kemanusiaan dan undang-undang kctcnagakerjaan yang ada. KEPUSTAKAAN
1.
Prof. Imam Soepomo SH : Hukum Perburuhan 2.Tcxt Konvensi PBB !TIengenai Pcnghapusan scgala bcnluk Diskriminasi tcrhadap wan ita yang telah diratifikasi dengan Undang Undang No.7 Tahun •
1984. 3.
Suwami Salyo, SH ," Beberapa Pemikiran Pcnyempumaan KetentuanHukum yang mempengaruhi Peranan dan ketentuan KedudukanWanita Indonesia". Kertas · Kerja pada Seminar "Aspek-aspck Peranan Wan ita 1981"
4.
Soesanto Isnaedi, SH : "Perlindungan Hukum Buruh Wanita", Makalah Seminar Tentang : Masalah perlindungan buruh wan ita dan Anak- anak, Jakarta, 1986. ,
•
Pebruari ]992
H u/wm dan Pembangunan
5.
Dra. Augustina Saksono : "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja . Wanita" Kertas kerja pada Semmar tentang : Masalah Perlindungan Burub Wanita dan Anak-anak, Jakarta - 1986.
6.
Suwarni Salyo, SH : "Wanita dan Tenaga Kerja", Bahan dalam Diskusi Pand Hukum dan Wanita BPHN - Departcmen Kehakiman, Jakarta, 1986.
1.
Drs. H. Bomer Pasaribu, SH : "Tenaga Kerja. Wan ita" , Peranan, Perlindungan dan Prospekoya. Makalah pada Seminar ten tang Pcrlindungan Hukum terhadap Tenaga Kcrja Wanita Diselcnggarakan dalam rangka Menyambut Peringatan Hari Ihu Tahuo 1989. Oleh DPP APINDO/KADIN, Jakarta 18 Desember 1989. •
Let us dare to read, think, speak, and write. Hendaknya kita berani membaca, berbicara, dan menulis. (Jobn Adam)
•
YANAN-HlJItUII
