385
KEARAij UNDANG-UNDANG PERSEROAN YANG BARU, SUATU SUMBANGAN PEMIKIRAN *)
- - - - Oleh: Jusuf Anwar, & Felix Oenioeng Soebagjo, _ _ __ Pendahuluan
Atau dengan kata lain perencanaan . pertumbuhan ekonomi harus jadi satu Beberapa tahun belakanganini nampaket dengan program pemerataan hapale semakin banyak ahli-ahli pembasil-hasil pembangunan tersebut. Tujuan ngunan dipelbagai negara menyadari mana dapat diciptakan atau dihiduptentang ketidak serasian yang terjadi kan antara lain melalui suatu sistim kedalam pembangunan terutama dinegalembagaan yang dapat berdwifungsi ra-negara · berkembang. Menurut mebaik sebagai sarana untuk meningkatreka, strategi pembangunan yang bakan laju pertumbuhan sekaligus seba· nyak dianut oleh negara tersebut, yang gai pemerataan pembangunan dan habertumpu hanya kepada usaha-usaha sil-hasilnya. meningkatkan laju pertumbuhan eko-. Sejalan dengan pemikiran tersebut, nomi serta Gross National Income Permenurut hemat kami kiranya sudahlah capita (GNP) yang tinggi, ternyata titepat penggarisan strategi pembangundak memecahkan masalah pembangunan yang diterapkan di Indonesia yang an itu sendiri. Pengalaman menunjukbertumpu pada Trilogi pembangunan kan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yaitu mengusahakan adanya keseimyang · tinggi tidak dengan sendirinya bangan yang dinamis antara pertummenghapus atau mengurangi kemiskinbuhan ekonomi yang tinggi dengan an dan·p . Disamping itu p em erataan hasil-hasil pem bangunan strategi pembangunan tersebut yang didalam stabilitas nasional yang manpada umumnya juga didasarkan at as tap, menuju masyarakat adil makmur asumsi bahwa pembagian dapat dip iberdasar Pancasila dan Undang-undang sahkan dari pertumbuhan dan dilaku- Dasar 1945 ("UUD 1945 "). Hanya kan kemudian, justru sering menimpelIllasalahan lebih lanjut dalam rangbulk an kesulitan. Meningkatnya GNP ka pelaksanaan Trilogi Pembangunan dalam bentuk rumah dan mobil me- tersebut adalah bagaimana caranya mewah misalnya, sulit dirubah menjadi num buhkan dan menciptakan suatu rumah murah dan kendaraan umum sistim kelem bagaan yang dapat berdwiuntuk rakyat banyak. fungsi. Disamping sarana-sarana KopeStrategi pembangunan yang cocok rasi dan Badan Us aha Milik Negara bagi negara berkem bang adalah dengan ("BUMN"), maka lembaga usaha Permengatasi kemiskinan karena usaha ini seroan Terbatas ("PT") 1) kiranya dasekaligus akan meningkatkan GNP. 1)
*) Laporan Team Pengkajian Hukum Ekonomi Pembangunan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (1982/1983).
Pengaturan lembaga usaha PT ini terdapat pada pasal-pasal 36-56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD") dengan beberapa perubahan dan pembaharuan.
•
,
386
Hukum dan Pembal1gunan
pat digunakan sebagai sarana akseleraperubahan/penambahan. Khususnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur tor pemerataan pembangunan dan haPT, p'erubaharijpenambahan mana tersil-hasilnya. Melalui PT. dapat diharapjadi atas ketentuan pasal 54-nya, yang kan partisipasi umum dan dengan dememungkinkan )elaksanaan satu samikian pemerataan kemakmuran keham satu suara. 3 pada orang banyak akan lebih mudah direalisir. 1. a) Dengan demikian tak dapatlah disangDalam kerangka usaha m encapai tu- kal bahwa pengaturan PT yang hanya juan terse but itulah, kami mencoba tenlluat dalam 21 pasal dalam KUHD m~mberikan sumbangan pemikiran . sudah tidak sesuai lagi dengan suasana tentang bagaimanakah sebaiknya dan perkembangan perekonomian dan strakearah manakah seharusnya pengatur- tegi pembangunan perekonomian dan an PT di Indonesia dilakukan, sekali- strategi pembangunan di masa mendagus mengundang tanggapan dari para tang. 4) ahli, guna mendapatkan masukan ter- Sebagai contoh kongkrit misalnya hadap Rancangan Undang-undang orang bisa mengatakan bahwa pasal47 ("RUU") tentang PT yang sangat diKUHD merupakan huruf mati. Namun . dambakan kehadirannya itu . 2) bagaimanapun juga ada kemungkinan bahwa anggota Direksi suatu PT akan Sekitar Perigaturan tentang PT. dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian-kerugian KUHD telah mengalami beberapa yang mungkin diderita PT, atas kelalai1.a) Ada pendapat memang yang mengaan melaksanakan ketentuan pasal 47 takan, dan harus pula diterima kebe· KUHD. Masalah lain "likwidasi", hal narannya, bahwa mengkaitkan suatu yang kurang mendapat perhatian '7embaga" yang merupakan dasar KUHD, terutama sejak masuknya molandasan dan "sarana" mobilisasi modal asing, menjadi hangat dibicarakan dal adalah kurang tepat. Secara kongkrit, bagaimana kita akan mengkaitorang. KURD tidak menjelaskan pula kan PT yang merupakan alat didalam bagaimana kaitan antara likwidasi dan alam ''kapitalisme ", dengan pemerakepailitan. taan secara berencana yang merupaSecara garis besar, dapatlah kita sebutkan hasil pemikiran alam . ' 'sosialisme". . kan . bahwa ketentuan-ketentuan PT yang ada sekarang ini memuat ·peng2). Dalam usaha mengadakan pembaharuan di bidang Hukum Perseroan daaturan-pengaturan yang diantaranya pat disebutkan usaha-usaha beberapa adalah (i) bahwa PT harus didirikan panitia (i) Panitia yang dibentuk oleh paling sedikit 2 orang pendiri 5), Lembaga Pembinaan Hukum Nasio (in harus didirikan dengan akta otennal - LPHN (1961 dan 1971) diketuai ofeh Prof. R. So ekardono;' (ii) tik 6) , (iii) bahwa PT baru ada setelah Panitia yang dibentuk Menteri Kehaakta pendiriannya mendapat pengesah•
kiman (1965), (iii) Panitia Intern Departemen Kehakiman (1969), (iv)Panitia Penyempurnaan Rancangan Un - · dang-undang tentang Pe f..sekutuan dan Perseroan Dagang (1971), (v)Panitia yang dibentuk Departemen (1975). Untuk lebih lengkap, lihat Hajati Suroredjo. Masalah Pembaharuan Hukum Perseroan 2, 3, Kertas kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional (BPHN, 1980).
3).
Undang-undang No.4 tahun 19 71, Lembaran Negara (L.N.) ]1' 0.20 tahun
1971. 4) .
Lihat T. Mulya Lubis, PMA dan UU PMA: Harapan dan Kenyataan, (XI) 4 Hukum dan Pembangunan 335
343 (1981). 5).
Pasal16 jo. pasal1 KUHD
6).
Pasal38 KUHD
387
Undang-undang Perseroan
an dari Menteri Kehakiman 7), (iv) bahwa atas akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman itu wajib didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Berita Negara 8), (v) bahwa anggaran dasar PT harus mencantumkan jangka waktu tertentu 9), (vi) bahwa modal perseraan harus terbagi atas saham-saham 10), (vii) bahwa perseraan baru mulai dapat betialan setelah paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan telah disetorkan dalam rekening perseroan 11), dan (viii) bahwa PT harus diurus oleh pengurus_ 12)
Beberapa hal yang perlu rnendapat perhatian dalarn usaha Pernbaharuan Hukurn tentang Perseroan Terbatas. Dalam usaha membatasi masalah Pembaharuan Hukum Perseroan terbatas 13) beberapa masalah pokok yang dapat kita sorati antara lain, (i) Halhal umum, (ii) Pendirian PT dan Anggaran Dasar, (iii) Modal dan Saham , (iv) kewenanganPT, (v) Kepengurusan dan Kepengawasan PT, (vi) Hak dan Kewajiban Pemegang Saham, (vii) Per7).
Pasal36 KUHD
8 ).
Pasa/ 38 KUHD
9).
Pasal 46 KUHD
10).
Pasal 40 KUHD
11).
Pasal 51 KUHD
12).
Pasa/44 KUHD
13).
Dipilihnya bentuk PT sebagai hal yang didahu/ukan da/am usaha mengadakan peninjauan kembali secara menyeluruh atas ketentuan-ketentuan KUHD, kiranya tidaklah menyimpang dari maksud, tujuan dan kebijaksanaan yang digariskan dalam PELlTA II. Lihat Bab 27, HUKUM IV, Langkah-langkah dan Sasaran-.susaran, yang pada sub 1 bab "Perencanaan Hukum dan Perundang-undangan" an tara lain menyebutkan perature
ubahan atas Strukturjorganisasi PT, (ix) Masalah Hukum yang berlaku. (x) Masalah Ketentuan Peralihan_ 14) 1_ Hal-hal Umum Dalam melaksanakan usaha pembaharuan, kita perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain: a _ Pembaharuan Hukum Perseroan tadi hendaknya dilaksanakan agar bentuk badan us aha tadi dapat "berdwifungsi", baik sebagai sarana untuk pertumbuhan ekQnomi, dan sekaligus juga sebagai sarana pemerataan_ 14a) Dengan perkataan lain, pembaharuan tidak saja ditujukan agar bentuk usaha PT tidak saja (diharapkan) mampu mendukung pembangunan (ekonomi) saja, akan tetapi juga mampu memelihara azas pemerataan ke adilan. Untuk itu beberapa hal dapat dipertimbangkan: Pembentukan Undang-undang"'" (i) baru harus bertitik tolak pada kebutuhan sosial, ekonomi dan moneter yang nyata adajakan timbul, 15) Karena itu pembentukan undang-undang baru hen•
an-peraturan Hukum dan peraturan perundang-undang yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi itu meli-. puti juga bentuk-bentuk perusahaan, patent, merek, hak cipta, registrasi dagang dan tera. 14).
Bandingkan Hajati Suroredjo,
OP-CIT,
9. 14a). Ada kritik memang terhadap tujuan ini PT, sebagai alat/sarana untuk mengkomulasikan modal dan menggunakannya sebagai faktor produksi, hendaknya dicegah agar jangan terlalu banyak dibebani dengan belll/acam~acam tujuan idiil. Dikhawatirkan dengan terlalu banyaknya tujuan idiil yang dibebankan kepada PT, PT malah menjadi tanpa tujuan. 15). Pembahasan yang menarik mengenai hal ini, lihat misalnya Nono Anwar Makarim, Mengada-ada ten tang Perseroan Terbatas (PSHE, 1977). September 1983
i
Hukum dan Pembangunan
388·
badan usaha, untuk memperoleh dana dari masyarakat, pembaharuan tadi' hendaknya dilakukan agar ketentuan-ketentuan PT dapat lebih sesuai dan selaras, mengikuti peraturan-peraturan pasar modal yang kompleks dan 1 sophisticated. 8)
daknya menggunakan hasil-hasil penelitian ekonomi dan sosiologis mengenai keadaan yang berlaku sekarang ini sebagai titik tolak dan memusatkan perhatiannya kepada masalah-masalah yang akan timbul di waktu yang akan datang, serta mencoba menemukan bagaimana kita dapat mengatasi atau mengurangi akibat masalah-masalah yang akan datang itu. Dalam hal ini metode perbandingan hukum dan perbandingan sejarah hukum akan banyak memudahkan tugas membentuk undang-undang. (li)
Pembentukan Undang-undang baru harus dilandasi pada kenyataan bahwa sistem ekonomi. Indonesia, mengarah kepada suatu sistem ekonomi terbuka 16), dan sistem ekonomi internasional ataupun peristiwa-peristiwa ekonomi yang teIjadi dilain-lain negara akan baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai pengaruh kepada perekonomian riasional Indonesia. Dengan demikian dalam melaksanakan pembaharuan, kit a perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan di negara-negara lain, baik yang terpengaruh common law maupun system .continental, khususnya negaranegara ASEAN. 17)
(iii)
Dalam kaitannya dengan Pasar Modal, yang dapat dipergunakan sebagai salah satu media bagi
16).
" Dengan dikeluarkanrlya UU No. 1/ 1967 ten tang Penanaman Modal Asing, pengusaha asing mulai menge· lir masuk ke Indonesia.
17).
Salah satu usaha di bidang ini, an tara lain telah diponsori oleh ASEAN LAW ASSOCIATION ("ALA") dalam seminar yang diadakan barubaru ini.
•
b. Perlunya diadakan pembedaan antara PT terbuka dan PT tertutup. 19) Berbagai negara mempunyai pendapat yang berlainan tentang manfaat dan perlunya diadakan pembedaan antara kedua bentuk usaha itu. Ukuran-ukuran yang dipergunakan sebagai dasar pembe, daannya beraneka ragam. Bagi mereka yang mengadakan perbedaan, jelas akan membawa konsekwensi lebih jauh akan adanya kewajiban dan keuntungan dari masing-masingjenis PT itu, 20) c. Juga perlu dipertanyakan apakah perlu diadakan pembeda18).
Peraturan-peraturan yang dimaksud an tara lain akan menyangkut jenis saham, hak dan kewajiban pemegang saham, peralihan atas saham, ketentuan mengenai saham blanko, minimum keterbukaan.
19).
Ada yang membedakan atas "open Corporations" dan "close Corporations" lihat William Rutter, Gilbert Law - Summaries Corporation (10 th Ed., 1978); di Nederland, dibedakan atas "Naamlooze vennootschap (NV)" dan "Besloten vennootschap (BV), lihat, Sanders, Dutch Company Law 2 - 3 (1977).
20).
Di Nederland misalnya, BV dibebaskan dari kewajiban mengumumkan laporan tahunan mereka, sedangkan NV wajib. Di lain pihak bila BV hanya dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, NV dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, NV dapat mengeluarkan jenis saham atas nama, dan saham blanko, Ibid, 2,
1968-169.
g i
389
Undang-undang Perseroan
an antara besar dan kin dapat buka dan
bentuk perseroan kecil, yang mungmencakup PT terPT tertutup_ 21)
d. Perlunya diadakan penjelasan tentang kaitan dan perbedaan antata bentuk PT dengan benfuk-bentuk usaha lain, seperti perserikatan perdata, Fa, CV, MAl, Bagaimana bentuk pengaturan terhadap kemungkinan adanya pengalihan dan bentuk-bentuk lain itu ke • dalam bentuk PT. e. Kemungkinan difikirkannya bentuk holding company dan masalah mery:er. Kedua hal terse but sudah saatnya mendapatkan pengaturan khusus.
f. Masalah status PT. Saat ini dianut paham bahwa dalam rangka UU No. 1 tahun 1967, status PMA diterapkan kepada setiap usaha, berapapun besar/kecilnya saham fihak asing tersebut dipunyai. Dengan hanya 1% saham asing status tetap PT. PMA di lain fihak banyak kemudahan yang dapat di perqleh dalam suatu PT. Nasional, misalnYl!- m asalah distribusi produk akhir. 2. Pendirian dan Anggaran Dasar PT. Bahwa suatu PT harus didirikan dengan akta notaris, kiranya semua pihak dapat menerima. Bahwa anggaran dasar PT memerlukan pengesahan 22) dari Menteri 21)_ 22).
Ibid, 185-207 Dalam draft Rancangan Undangundang Perseroan yang baru, kiranya istilah pengesahan ini akan diganti dengan pemberian "pemyataan tidak berkeberatan ". Bedanya 'adalah bahwa derigan pemyataal1 tidak berkeberatan, maka pertanggungan jawab mengenai isi akta di-
Kehakiman, pada dasarnya tidak menjadi peullasalahan pokok_ Yang masih sering diperdebatkan adalah kapankah PT mulai dapat berusaha dan kapankah PT memperoleh status badan hukum ? Mengenai yang pertama: Apakah sejak saat dibuatnya anggaran dasar PT di hadapan seorang notaris, apakah sejak anggaran dasar di maksud memperoleh pengesahan Menteri Kehakim an , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sebagainya_ Menurut kami yang penting dan hams diperhatikan di sini adalah prinsip pengetahuan oleh pihak ketiga. Oleh karenanya, maka sistem yang menganut pendapat bahwa PT akan memperoleh status sebagai badan hukum sejak saat di umumkannya anggaran dasar PT dalam Berita Negara, lebih dapat dibenarkan_ Di samping itu, perlu juga ditinjau kembaU ketentuan yang mengatakan bahwa oleh karena PT pada dasarnva ' tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dari hukum peIjanjian, 23) maka untuk mendirikan PT diperlukan 2 orang pendiri. Bagaimana seandainya di dalam peIjalanan kehidupan PT , ternyata kemudian saham-saham berada pada tangan satu orang pemegang saham ? Apakah ketentuan-ketentuan perjanjian masih berlaku. Apakah tidak sebaiknya kalau kita katakan bahwa pendirian PT itu menyangkut multipartite legal act_ 24) ,
Modal dan Saham Pengaturan ten tang modal dan saham dalam Undang-undang yang serahkan kepada Notaris yang mem• buatnya, Suroredjo, opeit, 10. .23). Lihat pasal15 jo pasall KUHD. 24). Lihat Sanders, loc-cit. September 1983
390
Hukum dan Pembangunan
barn, hendaknya lebih maju dari sistem pengaturan yang berlaku sekarang. Kemungkinan suatu PT mengeluarkan 1 atau lebih jenis saham 25) menjadi landasan utarna. Dalam kaitannya dengan jenis saham blanko, perlu ditegaskan apaluarkan saham blanko ini hanya diberlkan kepada jenis PT tertentu saja ? 26) Tak dapat di kesampingkan adalah masalah kemungkinan pembelian saham-saham oleh PT sendiri. 27) Apakah hal itu diinginkan, adakah pembatasan minimal atau maksimal yang akan diberlkan . Kewenangan PT .
.
Dengan kewenangan PT, yang dimaksud adalah kewenangan PT sebagai badan .hukum melakukan tindakan-tindakan dalam mencapai tujuanjusaha PT. Kewenangan ini dapat mencakup hal-hal yang secara tegas dinyatakan ("express powers") dan hal-hal yang secara tegas dinyatakan 28) Dalam kenyataannya, 25).
26).
27).
28).
Saham-saham itu sendiri mungkin dapat dibedakan atas (i) saham biasa dan saham preferen/prioritas, (ii) saham atas nama dan saham blanko, (iii) saham A dan saham B . Boleh tidaknya di keluarkan saham atas nama atau saham blanko hendaknya tidak dilandasi pertimbangan "politis" tetapi pertimbangan ''ekonomis". Sebagai perbandingan, peraturan perundang-undangan di beberapa negara lain dengan tegas menyebutkan kewenangan PT untuk membeli sahamnya sendiri. Lihat misalnya, Sec. 207 dari the California Corporate Code; Sec. 202 New York Business Corpo· ration Law; Sec. 98 (2) of Dutch Civil Code, Sandevs, op-cit, 16 . Bandingkan, Harry G. Henn, Law of Corporation 202-204 (2 nd Ed., 1970).
kewenangan yang secara tegas dinyatakan, pada dasarnya telllluat di dalam anggaran dasar suatu PT. 29) Untuk masa yang akan datang, apakah tidak sebaiknya di dalam Undang-undang Perseroan yang baru diadakan pengaturan tentang kewenangan pokok suatu PT. Hal mana tentu saja tidak berarti bahwa para pendiri menjadi tidak berhak untuk mengatur hal-hal khusus yang dianggap perlu di dalam ketentuan-ketentuan anggaran dasar PT. Selanjutnya juga perlu diberikan pengaturan tentang akibat dari tindakan PT yang melampaui atau bertentangan dengan apa yang menjadi kewenangan mereka. Mengenai implied powers dapat kita serahkan kepada dunia praktek untuk menentukan ruang lingkup dan kriteria-kriterianya, sesuai dan mengikuti perkembangan dunia usaha. 30) •
Pengurusan dan Pengawasan PT Adanya 2 lembaga terpisah di dalam PT yang masing-masing mem punyai tugas (i) melakukan pengurusan ("Direksi"), dan (ii) melakukan pengawasan terhadap pekerj aan pengurusan yang dilakukan Direktur("Dewan Komisaris"), kiranya dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang baru nanti. Hal mana tentu saja tidak diartikan bahwa setiap PT harus mem•
29).
30).
Kewenangan-kewenangan dari satu PT mungkin sa;a berbeda dengan PT yang lain. Hal ini tergantung pada tujuan dan bidang usaha PT, serta perumusan di dalam anggaran dasar PT itu sendiri. "Implied powers" akan mencakup tindakan-tindakan · yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan-tujuan PT, dan tidak bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bandingkan Rutter, op-cit, 481 .
391
Undang-undang Perseroan
punyai Direksi dan Dewan Komisaris_ PT boleh menentukan sendiri apakah ia akan, di samping adanya Direksi, mengangkat Dewan Komisaris. Hanya dalam hal-hal tertentu atau untuk tujuan tertentu saja, adanya Dewan Komisaris menj adi kewajiban misalnya untuk suatu PT Terbuka. Beberapa masalah yang sering muncuI di dalam kaitannya dengan adanya Direksi dan Dewan Komisaris antara lain adalah: (i) Apakah anggauta Direksi dapat sekaligus merangkap menjadi anggauta Dewan Komisaris ? (ii)
Apakah anggauta Direksi harus dipilih dari mereka yang menjadi pemegang saham PT?
(iii)
Apakah anggauta Direksi dapat mewakili kepentingan pemegang saham, misalnya dalam hal pemungutan suara. Adalah hal yang kurang dapat diterima secara logis mengapa Direksi tidak dapat mewakili kepentingan pemegang saham 31), terlebih-Iebih bila ia, di samping dalam kedudukannya sebagai anggauta Direksi, adalah pemegang saham PT. Perkembangan di negara-negara lain menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa anggauta Direksi tidak dapat mewakili kepentingan pemegang saham PT. kurang tepat untuk dipertahankan lebih lama. 32)
31).
32).
Dalam praktek, anggaran dasar PT selalu memuat ketentuan yang melarang anggauta Direksi bertindak untuk dan atas ,nama dan oleh karenanya mewakili kepentingan pemegang saham. Bila toh terjadi tindakan itu akan dianggap tidak saha. Lihat, Sanders, op-cit, 51
(iv)
Bagaimanakah dan sampai di manakah batas kewenangan dan tanggung jawab Direksi 33) dalam melakukan pengurusan PT?
Dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab, hams dibedakan dan ditegaskan tanggung jawab sebelum dan sesudah PT memperoleh status badan hukum. 34) Hal ini penting untuk menghindari adanya perbedaan interprestasi terhadap bunyi ketentuan yang kurang jelas. 6. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham Dengan melihat bahwa saham~a ham PT . dapat terdiri atas berbagai jenis saham 35), maka hak dan kewajiban para pemegang sahampun dapat berbeda-beda, tergantung fiepada jenis saham yang mereka miliki. Secara ulnum dapat disebutkan bahwa hak-hak pemegang saham itu akan berkaitan dengan antara lain: (i)
(ii)
Hak untuk menerima keuntungan; Hak .untuk menentukan pengurus PT dan memintakan
33).
Kewenangan Direksi dapat diaturjditegaskan dalam anggaran dasar PT masing-masing. Sedangkan mengenai tanggung jawab Direksi, harus dibedakan atas tanggung jawab ke luar (kepada pihak ketiga) dan tanggung jawab ke dalam (kepada para pemegang saham).
34).
Bandingkan ketentuan pasal 39 KUHD
35).
Hak-hak yang di dapat oleh pemegang saham preferenjprioritas, tentu lain dari hak yang diperoleh oleh pemegang saham biasa. Di lain pihak kewajiban menyetor bagian dari saham yang dikenakan, berbeda antara PT dengan saham 'atas nama dan PT dengan saham blanko. September 1983
$
3
21 S
12 1 2
51
2
2
S
$1225.
.
22' 2
$ ¥
52
2
3 . 522
22
;:
392
$ 2
,,;
22
)
;
2
$
Hukum dan Pembangunan
(iii)
(iv) (v) (vi)
pertanggungan jawab dan mereka; Hak untuk mengeluarkan suara', Hak untuk mengetahui jalannya perusahaan; Hak untuk memeriksa pembukuanPT; Hak-hak yang berhubungan dengan likwidasi PT.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Perseroan yang baru nanti hendaknya jangan dilupakan adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pemegang saham minorita~. 36) 7. Pengalihan Saham •
Kapan pengalihan saham (saham) itu teIjadi dan sah, akan berbeda bila sarna (saham) itu merupakan saham atas nama dan bila saham (saham) itu merupakan saham blanko. Dalam hal saham blanko, pengalihan saham teIjadi dengan diresahkannya saham blanko itu kepada pemilik yang baru, disertai maksud untuk memindahkan haknya atas saham terse but kepada si penerima. Dengan demikian siapa saja yang menjadi pemegang saham blanko, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka ia dianggap sebagai pemilik yang sah at as saham itu. Di lain pihak, untuk pengalihan saham at as nama diperlukan adanya dokumen yang dapat •
36).
2;
Dalam praktek selcarang seringkali terjadi bahwa oleh karena "quorum" untuk mengadakan R(Jpat Umum Pe· megang Saham (''RUPS'') sebagaima· na diminta oleh anggaran dasar PT tidak dapat terpenuhi maka peme· gang saham minoritas, yang bersang· kutan tidak akan pernah berhasil untuk meminta diselenggarakannya RUPS guna membahas masalah-masalah tertentu.
mem buktikan bahwa pengalihan saham itu · telah benar-benar teIjadi 37), yaitu dengan dilakukannya pendaftaran adanya keragu-raguan pendapat, ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut sahnya pengalihan saham dapat dimaksukkan ke dalam Undang-undang yang baru nanti. 38) 8 _ Perubahan atas Organisasi PT Perubahan di sini akan mencakup peru bahan atas susunan/organisasi perusahaan dan juga perubahan dari peIjanjian dasar para pemegang saham, untuk sahnya perubahan mana diperlukan tindakan dari para pemegang saham. 39) Perubahan itu akan meliputi antara lain (i) Penjualan atas semua atau sebagian besar kekayaan (assets) PT, (ii) Merger dan konsolidasi, (iii) Memperbesar atau memperkecil modal PT, (iv) Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar PT, (v) likwidasi. 40) Ketentuan-ketentuan mengenai merger dirasakan sangat perlu dewasa ini. Banyak PT-PT ingin melakukan merger, namun masalahnya sering terbentur kepada tiadanya peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. 41) Merger itu sendi37).
Syarat-syarat, prosedur dan kemungkinan adanya pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan pengaturan saham dapat diatur dalam anggaran dasar PT.
38).
Bandingkan, Sanders, op-cit, 37-38.
39).
Bandingkan, Norman Latin, The Law of Corporations 570 Ond. Ed., 1971) I bid. Praktek yang terjadi sekarang, bila ada perusahaan-perusahaan ingin me· lakukan merger, mereka akan meng• gunakan ketentuan-ketentuan "merger" yang sebenarnya khusus di peruntukkan untuk bank-bank, sebagai pedoman, dengan pengawasan dari birokrasi-birokrasi yang bersangkutan.
40). 41).
393
Un dang-un dang Perseroan
n-
harus dibedakan dari takeovers, walu kedua-duanya sarnasarna merupakan penggabungan atas beberapa perusahaan. Merger dianggap teIjadi bila terdapat dua atau lebih yang kedudukannyajkeadaannya kurang lebih sarna .kuatjbesar bergabung menjadi satu. Take-Overs dianggap teIjadi bila ada perusahaan keeil diam bil oleh alih perusahaan yang relatif jauh lebih kuatjbesar. Pada take-overs, perusahaan-perusahaan yang melakukan penggabungan tadi masih adajhidup. Perusahaan tadi akan tidak ada lagi bila terhadapnya telah dilakukan likwidasi, yang menurut pengarnatan se42 orang ahli hal itu jarang teIjadi. ) 9. Masalah Hukum yang berlaku Masalah status personal bagi badan hukum PT akan menjadi relevant bila dikaitkan dengan perusahaanperusahaan trans-nasional (Trans National Corporation-TNC) khususnya bila kemudian muneul TNC dari Indonesia, juga dengan diharapkannya kehadiran hukum perseroan yang berlaku bagi negaranegara ASEAN. Dalarn hal ini, apakah kit a akan mengikuti pendapat hukum dari negara di mana PT itu didirikan, atau hukum dari negara di mana PT itu melakukan kegiatan utamanya, ataukah kombinasi antara kedua prinsip itu ? 10. Ket entuan Peralihan Oleh karen a pembaharuan Hukum Perseroan hanyalah merupakan bagian dari rene ana pembaharuan Hukum Nasional, maka selarna pembaharuan Hukum Nasional tadi belum dapat dilaksanakan seeara menyeluruh, kita masih membutuh42).
Pembahasan mengenai hal ini, lihat antara lain Sanders, op-cit, 239-265.
kan adanya ketentuan-ketentuan peralihan. Ini terutarna untuk menarnpung ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang ada, dan terhadapnya hukum dilakukan pembaharuan, dapat diterapkan dengan praktek kegiatan PT, dikemudian hari.
Penutup Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa problem yang dihadapi PT, terutama karena tiadanya ketentuan perundang-undangan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh KUHD yang sudah lanjut, dan kurang tertarnpungnya pemecahan masalah-masalah baru oleh yurisprudensi yang ada. •
Ditambah lagi dengan muneulnya ekonom-ekonom didikan Amerika, yang melemparkan konsep-konsep yang berasal dari dunia hukum Anglo-Amerika 43), arah perkembangan hukum persoan kita juga terpengaruh oleh perkembangan itu. Untuk mengatasi, ada 2 eara: 1. Piece meal, yaitu dengan cara memberikan pemecahan atas suatu masalah yang timbul, dan memberikan pemecahan atas masalah lain yang kemudian muncul, sedikit demi sedikit. Contoh-<:ontoh; one share one vote, going public, "penerbitan o bligasi". 2 . . Secara overall, tuntas. Untuk bidang perseroan, usaha-usaha ke arah ini sudah dilakukan sejak I970-an, ternyata masih mengalarnikesulitan. Sesuatu itu akan selalu susah kalau yang ingin kita capai itu harus memenuhi berbagai tujuan, harus sempurna dan harus tuntas. Mengapa? Karena 43).
K onsep-konsep 'going pu blic ", trust, underwritting agreement merupakan contoh-contoh pengaruh dari konsep hukum "Anglo-America" tadi. .
September 1983
394
Hukum dan Pembangunan
sesuatu yang dibebani terlalu banyak tujuan, akhirnya tidak mencapai satu tujuanpun; karena sesuatu yang diharapkan sempurna harus dilaksanakan oleh masyarakat yang belum sempurna, dan karena sesuatu yang dinamis tidak bisa dituntaskan. Cara piece meal itu bisa dimantapkan, bila (Bapepam misaInya) tidak dibiarkan bertepuk sebelah tangan. Apabila eksekuti! nekad ambil langkah biasanya legislati! dan yudikatif akan menyertai di belakangnya. Seharusnya, paling tidak yudikatif harus lebih berinisiatif menampung masaIah-masaIah praktek yang timbul •
di perbagai bidang. Namun demikian, bila dunia hukum Indonesia kurang sependapat dengan cara piece meal dan ingin serba tuntas, sempurna, dan menyelurnh, maka supaya ada kejelasan arah hendaknya diperhatikan 2 pedoman, yaitu (i) konsep-konsep hukum yang kita sudah kenaI, dan (ii) praktek. Hukum Perseroan yang barn hendaknya juga mengarah ke sana. Diusahakan pula adanya interaksi yang seimbang antara hukum dan perkembangan ekonomi. Demikianlah makalah singkat ini guna memperoleh pengembangan lebih lanjut.
TURUT BERDUKA eITA
Seluruh staf majalah Hukum dan Pembangunan menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ayahanda Bpk. Mardjono Reksodiputro, S.H. MA. (anggota Dewan Redaksi Hukum dan Pembangunan) :
Bpk. Mr. SOEMITRO REKSODIPUTRO •
Semoga arwah alm~rhum diterima di sisi Allah, Swt. dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman. Amin.
