Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden)
PENULISAN HUKUM
Oleh : HENRY AFRIAN SANCOKO (201210110312319)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2013
PENULISAN HUKUM
Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden) Disusun Dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Bidang Ilmu Hukum
Oleh : HENRY AFRIAN SANCOKO (201210110312319)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2013
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Henry Afrian Sancoko NIM : 201210110312319 Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas : Hukum Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul : “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Presiden Dan Dewan Pertimbangan Agung)” Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Malang, 16 Oktober 2013 Yang menyatakan,
Henry Afrian Sancoko
Seperti kata Bung Karno, “bangsa budak belian akan mendidik anakanaknya di dalam roh penghambaan dan penjilatan; bangsa orang merdeka akan mendidik anak-anaknya menjadi orang merdeka”, maka pendidikan hukum yang (cuma) membaca undang-undang hanya akan melahirkan sarjana hukum yang suka mencari celah, lalai, merugikan pencari keadilan, melukai rasa keadilan masyarakat, mengingkari kebenaran hukum dan bahkan membohongi hati nurani(nya) sendiri. Masih terlalu banyak kaum munafik yang berkuasa, orang yang pura-pura suci dan mengatasnamakan tuhan, merintih saat ditekan tetapi menindas saat berkuasa. (Soe Hok Gie) Untuk, ORANG GILA!
ABSTRAKSI
Nama NIM Judul
: : :
Pembimbing
: :
Henry Afrian Sancoko 201210110312319 Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Komparasi Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden) Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Dr. Sulardi, SH., M.Si
Dewan Pertimbangan Presiden telah menjadi bagian dari sistem kelembagaan di negara Indonesia sesuai dengan amanah UUD Negara RI Tahun 1945, objek penelitian sekaligus batasan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangn Presiden dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dan urgensi pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden terhadap kebijakan Presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif (doctrinal legal research) yakni, penelitian yang dilakukan melalui proses identifikasi yang kritis-analisis, klasifikasi yang logis sistematis. Dengan menggunakan pendekatan sejarah dan konsep (historicalconceptual approach) serta pendekatan analisis yuridis (legal analysis) yakni pendekatan dengan melihat konsepsi Dewan Pertimbangan Presiden dari pandangan sejarah lahir, kedudukan, fungsi Dewan Pertimbangan Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dan perbandingan di beberapa negara serta urgensi sebuah lembaga kepenasehatan di Indonesia sebagaimana amanah konstitusi yang termaktub dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kedudukan dan peranan Dewan Pertimbangan Presiden didalam sebuah struktur organisasi pemerintahan sangatlah penting, penasehat-penasehat adalah orang-orang yang ahli, seorang negarawan yang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum sangat membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya. Sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, demokrasi serta pemerintahan yang baik dalam rangkan pencapaian tujuan negara. Peningkatan kedudukan dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden tergantung kepada kemauan politik Presiden bersama-sama semua pimpinan dan anggota partai-partai politik yang sekarang ini menjabat kedudukan di lembaga negara untuk menentukannya.
Kata Kunci : Kedudukan, Dewan Pertimbangan Presiden, Sistem Ketatanegaraan
ABSTRACT Name NIM Title
: : :
Supervisors
: :
Henry Afrian Sancoko 201210110312319 Position and Function of President Council Consideration in the Constitutional System at Indonesia (Comparison Study of Supreme Council Consideration and President Council Consideration) Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Dr. Sulardi, SH., M.Si
President Council Consideration has been a part of institution system in Indonesia along with what it said in UUD Negara RI 1945, research object and also problem limitation that lifted in this law research are the position and function of President Council Consideration in the constitutional system before and after the amendment of UUD Negara RI 1945 and consideration urgency of President Council Consideration to the President’s policy in the Indonesia government system. This research is normative research (doctrinal legal research), that is a research that conducted through critical-analytical identification process, logically and systematically classification. This research uses history and concept approach (legal analysis), that is an approach by seeing the conception of President Council Consideration from the perspective of born history, position, and function of President Council Consideration before and after amendment of UUD Negara RI 1945 and comparison in many countries and also urgency for an advisedness institution in Indonesia as constitution mandate that included into UUD Negara RI 1945. From the research result and discussion, it can be known that the position and role of President Council Consideration in a government organization structure are really important, the advisers are skilled persons, a statesman that gives priority to the nation’s interest and also public’s interest will really help the President in running her/his task. And it is also meant for President that in every decision or policy taking will be based on law principles, democracy, and also good governance in order to reach nation’s goal. The improvement of position and function for President Council Consideration depends on President political willing along with all of leaders and also the member of political party that now grasp a position in nation institution to direct it. Keywords: Position, President Council Consideration, Constitutional System
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Puji dan Puja kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Penyayang pastinya yang dengan kasih sayangnya memberi manusia ingatan sehingga tempat penulis, lupa dan salah tidaklah absolut. Tuhan yang mengingatkan penulis akan kerja kemanusiaan yang belum lagi selesai. Tuhan yang memberikan kebahagiaan, kebenaran dan kebaikan. Tuhan yang memberikan banyak “Jalan”. Tuhan, mereka yang tertindas sepanjang sejarah. Tuhan, tempat penulis mohon ampun. Tuhan yang mengutus Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam, sang pembebas yang mempunyai kesadaran, kemerdekaan dan kemampuan. Tauladan mereka yang bertakwa. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan beliau. Amien. Melalui lembar ini pula, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridhoNya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang menjadi inspirasi, motivasi dan memberikan penulis bimbingan serta dukungan baik moril maupun materiil, sebagai berikut: 1. Bapak Drs. H. Muhadjir Effendy, MAP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta seluruh jajaran Pembantu Rektor dan Staf Rektorat UMM. 2. Bapak Dr. Sulardi, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UMM, Ibu Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH. M.Hum selaku Pembantu Deakan II, Ibu Cekly Setia Pratiwi, SH. LL.M selaku Pembantu Dekan III, Bapak Nu’man Aunuh, SH. M.Hum selaku Kepala Program Studi. 3. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum yang mengabdi maupun yang “luar biasa”, para Instruktur serta Asisten Lab Hukum Lab. FH-UMM dan semua karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum. 4. Ibu Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum. Selaku Pembimbing I sekaligus Dosen Wali Penulis selama menjalani proses akademik dan
Bapak Dr. Sulardi, SH. M.Si. selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan mau mengerti, terima kasih... 5. Teman-teman PUSKON HAN-HTN FH-UMM (Pusat Studi Konstitusi Mahasiswa Konsentrasi HAN-HTN) terima kasih teman atas kajian dan diskusinya,,, Keep spirit for struggle untuk sebuah KEBENARAN dan KEADILAN. Semoga komunitas ini tetap berlajut seterusnya,,, Serta tak lupa do’a teruntuk almarhum Guru Besar Prof. Dr. Muslan Abdulrahman, SH dan almarhumah Ibunda Hj. Suti Mulyani, SH., M.Hum yang menjadi inspirator penulis dan pembimbing temen-temen PUSKON HAN-HTN, semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah SWT... Amin. 6. Kakanda Arief Zein Nokthah, SH. yang menjadi model penulis dalam belajar berorganisasi. 7. HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM, HMI ’47, Think-Thank itu, Rumah Ide, Rumah Kita, yang membuka mata penulis atas dunia, atap penulis mendapatkan kesadaran, mendapatkan “Islam”. aku ga’ tau saudaraku, selama dari anggota kembali ke anggota kurasa ma’af dan terima kasih jelas sangat tidak cukup, apa yang aku pikirkan dan rasakan pun tak bisa terperikan disini, tentunya penyebutan nama pun tak sanggup kulakukan, maklumilah… tetapi yang jelas bangunan kekeluargaan itu, kini, hari ini, besok, lusa, selamanya… Tak Akan Terlupakan!!! Tetap Kita Perjuangkan!!! YAKIN USAHA SAMPAI….. (buat temen-temen kepengurusan 2006-2007 ibu ketum Ngesti, Panzoel, Fitri, Elfa, Prili, Echat, Ap, Afan, Ratih, sekum Mirza, Ulum... terima kasih atas kebersamaan berproses bersama kawan...) 8. Teman-teman HMI Cabang Malang Koordinator Komisariat UMM periode 2009-2010 pak ketum Fadli Fakhri Fauzan, Irfianto, Nabil dan HMI Komisariat di lingkungan Korkom UMM, serta seluruh anggota dan alumni semoga kita semua cepat jadi kader HMI. 9. HMI Cabang Malang periode 2011-2012 ketum Jarot Hartanto, sekum Irul dan kawan-kawan pengurus, dalam apapun kita berdinamika yakinlah bahwa persekawanan kita semua lebih penting,,,
10. LPM “AZAS” Fakultas Hukum UMM, Forum Dinamika Mahasiswa (FORDIMA) FH-UMM, dan LSO Judicial Watch FH-UMM, seriuslah kawan, organisasi itu memang alat, tetapi betulkah kita punya komitmen yang sama, kita punya tujuan yang sama, kalau ya, sederhana kuncinya cuma “Fungsi dan Peran demi Tujuan itu”. 11. IMM se-Korkom UMM, janganlah ahistoris! Menanamkan kebencian dan rasa terancam memang perlu dalam doktrinasi ideologi, namun lihatlah sekeliling, yang “kecil-kecil” dan “tidak jelas” itu kini merambati UMM, menggerogoti Muhammadiyah. KITA seharusnya tidak rela!!! Tak ada alasan yang tepat untuk menjustifikasi “konflik” baik secara historis maupun ideologis, paling hanya “siapa yang lebih besar dari siapa?”, tak bisakah tak besar bersama? 12. Kawan-kawan KNPI Kabupaten Malang, saudara ketua Dewa Kresna,,kita tahu bersama bahwa KNPI tempat bernaung, berhimpun, berkumpulnya organisasi-organisasi kepemudaan dengan latar belakang dan warna yang berbeda-beda justru hal tersebut menjadi tantangan saat kita berbicara PERSATUAN, kita akan senantiasa selalu bekerja sama pak ketua.. 13. TAA, DY, MD, CN Ma’af karena mau berbagi denganku dan terima kasih telah mau meninggalkanku. Dan untukmu *** aku ga’ tau…jangan tanya! 14. Fila sayang… kau adalah alasan kenapa seorang henry dilahirkan… 15. Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2004 khususnya kelas C, senang kenal kalian… Kawan-kawan di LA C78, kost ex Wisma Adem Ayem tahun-tahun pertama di Malang adalah adaptasi tak terlupakan, kost terusan Dieng, aad terima kasih banyak atas tumpangan printernya. 16. Semua GURU penulis, baik di lembaga pendidikan maupun di jalanan, terima kasih memberiku warna, semoga ridho-Nya bersama kalian semua.
Semacam kata pengantar ini mungkin sudah bisa diakhiri disini, oleh karena kata dan kalimat jelas tak akan mampu mengungkapkannya, untuk Mamaku tercinta Hartutik dan Papi Warisantjoko, Mas M. Odik Herwino, Mbak Lina, Adekku
Weike Hertanti Riskasari, Dek Hartono serta jagoan kecil keponakan tercinta Fakhrul (nino) dan Najwa keluarga penulis dalam suka-duka yang dengan sabar menghadapi penulis, bagi kalian mungkin adalah biasa, tetapi bagiku itu adalah anugerah. Aku sayang kalian… Billahittaufiq Wal Hidayah.
Malang, 16 Oktober 2013 Penulis,
Henry Afrian Sancoko
DAFTAR ISI Halaman Lembar Cover/ Sampul Dalam …………………………………………….. i Lembar Pengesahan ……………......………………………………………. ii Surat Pernyataan Penulisan Hukum Bukan Hasil Plagiat ……….……… iii Ungkapan Pribadi / Motto ..………………………………………………… iv Abstraksi ………………......………………………………………………… v Abstract ……………….......………………………………………………… vi Kata Pengantar ………………..........……………………………………… vii Daftar Isi ………………………………………………………….......…….
viii
Daftar Tabel …………………………………………………………........... ix Daftar Lampiran ……………………………………………………...........
x
BAB I PENDAHULUAN ……….…………………………………………
1
A. Latar Belakang ………….……………………………………….
1
B. Rumusan Masalah ……….………………………………………
8
C. Tujuan Penelitian ………….…………………………………….
9
D. Manfaat Penelitian ………………………………………....……
9
E. Metode Penelitian ……………………………………………….
10
F. Sistematika Penulisan ……………………………………….….
15
BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………………………………..
18
A. Konsep Ketatanegaraan Indonesia ……….…………………….
18
A.1. Bentuk Negara ……..........…………………………………
18
A.2. Sistem Pemerintahan ………......………………………….
22
A.3. Indonesia Sebagai Negara Hukum ….….............................
29
B. Konsep Lembaga Negara ……….…………….………………..
39
B.1. Lembaga negara Sebelum Amandemen UUD 1945 …….....
42
B.2. Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 ……….....
43
C. Konsep Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ..................
47
C.1. Komparasi Dewan Kepenasehatan di Negara Lain .............
47
C.2. Dewan Kepenasehatan di Indonesia ....................................
49
D. Hak Prerogratif Presiden ................................................................
53
BAB III PEMBAHASAN ……...………………………………..…………
56
A. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ………………….…………
56
A.1. Lembaga Penasehat Sebelum Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ...............................................................…….
56
A.2. Lembaga Penasehat Sesudah Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945............................………...……
68
A.3. Analisis Kedudukan Dewan Kepenasehatan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia .........................................................
77
B. Urgensi Dewan Pertimbangan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia ……........................................................................…
87
B.1. Dewan Pertimbangan Presiden Sebagai Lembaga Penasehat Dalam Sistem Pemerintahan Pasca UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...............................................
87
B.2. Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .....................................
96
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………..
105
A. Kesimpulan ……………………………………………………
105
B. Saran-Saran …………………………………………………….
107
DAFTAR PUSTAKA ……………..……………………………………..
110
INDEX ……………..……………………………………..........................
114
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden ...................................................
85
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Lampiran 2.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden Dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
Lampiran 3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung
Lampiran 4.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung
Lampiran 5.
Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 6.
Surat Tugas
Lampiran 7.
Berita Acara Seminar Proposal Tugas Akhir
