Disampaikan untuk: Lokakarya “Community of Practice” : Penguatan Kerangka Kerja Kelembagaan Provinsi Mengenai Perubahan Iklim dan Pembangunan Rendah Emisi, 24 & 25 November
Henry MP Siahaan Kemitraan
Periode 2004-2008 ada 8 (delapan) Ombudsman Daerah yaitu di Kab. Asahan, Kab. Bangka, Kota Pangkalpinang, Kota Makassar, Prop. Jatim, Prop. Kalteng, Prop. Yogyakarta }
Dalam rangka pelayanan yang terbaik diperlukan pemberdayaan pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan umum dan swasta sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat }
Sebagai salah satu upaya perbaikan dan pembaruan tata pemerintahan khususnya dalam kerangka memastikan adanya akses/kontrol warga masyarakat terhadap pelayanan publik dari Pemerintah Daerah }
Diperlukan adanya Lembaga Ombudsman yang mengemban amanat untuk memastikan bahwa hak masyarakat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konteks hak azasi manusia dapat terlindungi dan terpenuhi. }
}
} } }
}
}
mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di daerah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab; mendorong perilaku usaha yang beretika & bebas KKN; meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan swasta; meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi dan perilaku usaha yang tidak beretika; meningkatkan budaya pelayanan publik yang baik;
Keluh kesah Walikota kepada Kemitraan } Fokus Diskusi Pembentukan Komisi Ombudsman Lokal } Pertemuan-pertemuan intensif kemudian MoU Pemkot-Kemitraan } Lokakarya Peran Ombudsman dan Masy Sipil } Launching Program Persiapan Pembentukan Ombudsman Lokal } Pembentukan Tim Pembentukan Ombudsman } Seleksi Calon Anggota Komisioner }
}
}
}
} }
melayani dan menindaklanjuti keluhan/laporan masyarakat mengenai mal-administrasi, bisnis yang tidak beretika, bertentangan dengan hukum; membuat rekomendasi untuk menyelesaikan maladiministrasi dan perilaku usaha yang tidak beretika baik kasuistik maupun sistemik; menyebarluaskan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha; menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman; melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait atau pemerintah daerah baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional;
}
}
}
mengawasi penyelenggaraan pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku usaha; membantu menyelesaikan keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan umum; melakukan langkah-langkah untuk memediasi pelapor dan terlapor.
}
}
}
}
} }
}
meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai suatu laporan yang disampaikan; memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen-dokumen lain baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor; meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk diketahui secara luas; menyampaikan saran kepada Pemda guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat; menyampaikan saran kepada Pemda agar terhadap peraturan dan/atau kebijakan daerah yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan mal-administrasi dan perilaku usaha yang serupa terulang kembali.
} Laporan Masyarakat: ◦ Setiap pihak yang menggunakan layanan pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah dapat menyampaikan laporan ke Ombudsman. ◦ Laporan masyarakat yang dapat disampaikan kepada Ombudsman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: menyebutkan identitas yang jelas; menguraikan peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; telah menyampaikan substansi laporan kepada pihak yang dilaporkan namun tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya. ◦ Dalam kondisi khusus, nama, dan identitas pelapor dapat tidak diumumkan. ◦ Peristiwa, tindakan atau keputusan tertulis yang dikeluhkan atau dilaporkan belum lewat dua tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi atau diketahui oleh pelapor.’ ◦ Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, pelapor menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis yang dapat dikuasakan kepada orang lain.
}
Tindak Lanjut Laporan Masyarakat:
◦ Ombudsman menentukan laporan yang dapat ditindaklanjuti; ◦ Dalam hal laporan memenuhi persyaratan untuk diperiksa Ombudsman dapat melakukan klarifikasi, investigasi, mediasi, dan atau memberikan rekomendasi; ◦ Dalam hal laporan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, maka Ombudsman dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak pengambilan keputusan harus memberitahukan kepada pelapor dengan menyebutkan alasan tidak ditindaklanjutinya kasus tersebut.
Ø Terlapor dan atau atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi yang dibuat Ombudsman; Ø Ombudsman melakukan monitoring terhadap rekomendasi yang dibuat; Ø Dalam hal rekomendasi tidak dilaksanakan maka setelah 60 hari Ombudsman dapat: o melaporkan hal tersebut kepada atasan terlapor; o memasukkannya dalam laporan tahunan dan atau laporan khusus Ombudsman kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; o mengumumkannya pada media massa cetak setempat; o menindaklanjuti keluhan pelapor kepada Instansi penegak hukum yang berwenang untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Ø
Ø
Ø
Organisasi Ombudsman terdiri atas:
Ø Ketua, Wakil Ketua dan Anggota; Ø Asisten anggota; Ø Sekretariat
Ombudsman dipimpin oleh seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang yang diberikan kepadanya. Komisioner dipilih
Ø berdomisili di Kota Makassar yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; Ø pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; Ø mempunyai integritas pribadi; Ø mempunyai pengetahuan, pengalaman dan atau keahlian yang cukup dalam bidang terkait; Ø mempunyai keterampilan mengembangkan komunikasi sosial; Ø mempunyai kepedulian, kepekaan dan empati yang tinggi terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan; Ø berpendidikan paling rendah S1; Ø sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit; Ø tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; Ø tidak pernah dipidana kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Ø bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya lembaga Ombudsman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar
Terima Kasih
