ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2015 PERDA NO. 1, LD 2015/ NO. 1, TLD. NO. 37, LL BAG HUKUM : 28 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK :
-
Penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu disesuaikan dengan
kebutuhan
dan
perkembangan
masyarakat
dalam
meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, tanpa biaya sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien serta memberikan
kepastian
hukum
bagi
masyarakat.
Dan
telah
diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. -
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014.
-
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pasal 1 angka 8 dihapus terkait Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); Perubahan pasal 1 angka 13, 15, 16 dan 24 yaitu masing-masing terkait pengertian Petugas Registrasi yang awalnya diartikan Pegawai Negeri Sipil diubah menjadi Pegawai, pengertian penduduk diubah menjadi penduduk daerah, pengertian Warga Negara Indonesia ditambah dengan penyingkatan WNI, dan pengertian Kartu Tanda Penduduk diubah menjadi pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Penambahan pasal 1 angka 4a tentang pengertian menteri.
Pengubahan Pasal 5 huruf f yaitu terkait pengelolaan dan penyajian data berskala daerah diubah menjadi berskala kota. Pengubahan pasal 7 huruf b yang awalnya berbunyi memberikan pelayanan kepada setiap penduduk atas pendaftaran peristiwa diubah menjadi atas pelaporan peristiwa; huruf c yang awalnya berbunyi menerbitkan dokumen kependudukan diubah menjadi mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan; huruf e awalnya berbunyi menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas dokumen kependudukan diubah menjadi penjaminan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan; kemudian pasal 7 huruf g dihapus terkait pengembangan SIAK dalam Administrasi Kependudukan. Pasal 8 diubah dimana ketentuan mengenai pejabat Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. Pasal 9 diubah dimana ketentuan mengenai petugas restribusi mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan. Pengubahan Pasal 14 ayat (4) dan (5); masingmasing mengenai surat keterangan pindah dimana keterangan batas waktu penerimaan surat 14 hari dihapus, dan juga terkait penggantian kata KTP menjadi KTP-el. Pengubahan Pasal 16 ayat (1) yaitu kalimat penduduk yang pindah ke luar negeri diubah menjadi penduduk yang datang dari luar daerah; dan ayat (3) pengubahan kata KTP menjadi KTP-el. Pengubahan pasal 18 ayat (2) kata KTP diubah menjadi KTP-el. Penghapusan pasal 19 ayat (4), pengubahan pasal 19 ayat (5) yaitu kata Kartu Keterangan Bertempat Tinggal diubah menjadi Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan ayat (7) kata KTP diubah menjadi KTP-el. Penghapusan pasal 23 ayat (3). Pengubahan ketentuan pasal 25 ayat (1) awalnya berbunyi setiap data kelahiran WNI di luar wialyah NKRI yang diterima dari Kemendagri RI dinas wajib mencatat dan merekam ke database Kependudukan, diubah menjadi Dinas Wajib mencatat dan merekam ke dalam database Kependudukan setiap data kelahiran penduduk WNI yang ditermia Kemendagri RI. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah yaitu kata sampai dengan 1 tahun dihapus, dan ditambah kalimat pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran sebelum kalimat sejak tanggal kelahiran; kemudian ketentuan pasal 26 ayat (2) dihapus. Pengubahan ketentuan
Pasal 28 ayat (1) yaitu kata setiap dihapus dan kalimat dilaporkan oleh suami dan/ atau istri diubah menjadi dilaporkan salah 1 pihak atau kedua pihak penduduk. Pengubahan pasal 29 yaitu pada kalimat setelah tanggal pencatatan perkawinan menjadi sejak tanggal pencatatan perkawinan. Pengubahan pasal 31 ayat (1) yaitu kalimat Penduduk WNI diubah menjadi Penduduk Daerah WNI, dan kalimat setelah kedatangan di Indonesia diubah menjadi sejak kedatangan di Indonesia. Pengubahan Pasal 32 ayat (1) yaitu kalimat setelah putusan pengadilan diubah menjadi sejak putusan pengadilan, dan ayat (3) yaitu sebelum kalimat untuk direkam ditambah kalimat sejak tanggal pencatatan pembatalan perkawinan. Pengubahan pasal 33 ayat (1) yaitu kalimat yang mempunyai kekuatan hukum tetap diubah menjadi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , dan ayat (6) yaitu kalimat setelah tanggal pencatatan perceraian diubah menjadi sejak tanggal pencatatan perceraian. Pengubahan Ketentuan Pasal 34 ayat (1) yaitu kalimat setiap surat keterangan terjadinya perceraian diubah menjadi setiap putusan pengadilan tentang perceraian, ayat (2) yaitu sebelum kata WNI diambah kalimat penduduk daerah. Pengubahan pasal 35 yaitu kalimat setelah tanggal pencatatan perceraian diubah menjadi sejak tanggal pencatatan perceraian. Pengubahan ketentuan pasal 36 ayat (1) yaitu kalimat setelah tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian diubah menjadi sejak tanggak putusan pengadilan, dan ayat (3) yaitu sebelum kalimat untuk direkam ditambah kalimat sejak tanggal pembatalan perceraian. Pengubahan Pasal 37 ayat (1) yaitu kalimat wajib dicatatkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas di tempat terjadinya, diubah menjadi kalimat wajib dilaporkan oleh ketua RT di domisili penduduk; kemudian penghapusan pasal 31 ayat (3), dan penambahan ketentuan pasal 37 ayat (4) tentang pencatatan kematian. Pengubahan atas pasal 38 ayat (2) yaitu kalimat dicatat pada dinas di tempat tinggal pelapor diubah menjadi dicatat pada dinas berdasarkan putusan PN, dan ayat (3) yaitu kalimat dilakukan berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian setempat diubah menjadi kalimat berdasarkan dari surat keterangan dari kepolisian. Pengubahan pada pasal 39 ayat (1) yaitu
kalimat setelah peristiwa kematian diubah menjadi sejak tanggal peristiwa kematian. Pengubahan ketentuan pasal 40 ayat (1) yaitu kalimat setelah salinan penetepan sejak tanggak salinan penetapan. Penghapusan pasal 42 ayat (4) dan penambahan ayat (5) tentang pengakuan anak. Pengubahan ketentuan pasal 43 pada seluruh ayat yaitu ayat (1) sampai ayat (4) tentang Pencatatan Pengesahan Anak. Pengubahan pasal 53 ayat (3) tentang pengelolaan SIAK yaitu kalimat dilakukan oleh Pemerintah daerah diubah menjadi kalimat dilakukan oleh Dinas untuk diusulkan ke menteri. Pengubahan pasal 55 huruf a, e, f, g, h, i, j tentang unsur SIAK yang pada akhir kalimat ditambah kata kependudukan. Pengubahan ketentuan pasal 57 ayat (1) yaitu kalimat akhir yang berbunyi semi elektronik (offline) atau manual dihapus; kemudian penghapusan pada ayat (2). Pengubahan pasal 62 ayat (2) dan (3) mengikuti perubahan unsur SIAK pada pasal 55. Penambahan 4 huruf pada pasal 63 ayat (2), dan ayat (4) diubah yaitu kalimat database kependudukan diganti menjadi database SIAK, serta penambahan ayat (5) yaitu terkait data dan dokumen kependudukan. Pengubahan ketentuan pasal 66 ayat (1) yaitu kata KTP diganti dengan KTP-el. Pengubahan ketentuan pasal 68 secara keseluruhan yaitu penggantian ketentuan kata KTP menjadi KTP-el, termasuk masa berlaku KTP yang awalnya hanya 5 tahum menjadi berlaku seumur hidup. Pengubahan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) penggantian ketentuan KTP menjadi KTP-el bagi penduduk daerah WNI dan penduduk asing. Pengubahan ketentuan pasal 70 ayat (1) dan (2) terkait ketentuan KTP menjadi KTP-el terkait penduduk yang berpindah tempat. Pengubahan ketentuan pasal 76 secara keseluruhan terkait ketentuan berkas permohonan KTP diganti ketentuan baru yaitu terkait berkas permohonan KTP-el. Pengubahan atas pasal 77 yaitu kata KTP diubah menjadi KTP-el. Pengubahan pada pasal 80 ketentuan terkait pelarangan diubah menjadi terkait penegasan pengenaan sanksi. Pengubahan pasal 81 kata data ditambah kata perseorangan menjadi data perseorangan. Ketentuan pada pasal 82 ayat (1) diubah terkait data pribadi penduduk yang harus dilindungi dan ayat (2) dihapus. Ketentuan pasal 83 dan 84 dihapus.
Pengubahan pasal 93 ayat (1) yaitu kalimat menurut Peraturan Walikota dihilangkan. Pengubahan ketentuan pasal 95 dari 2 ayat diubah menjadi 1 ketentuan tidak berayat. Pengubahan ketentuan pasal 96 ayat (1) yaitu kata organisasi kemasyarakatan diubah menjadi instansi vertikal, dan kata perguruan tinggi diubah menjadi lembaga pemerintah non departemen, kemudian ayat (3) diubah mengikuti ketentuan ayat (1). Penghapusan ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf e dan ayat (2) diubah yaitu hanya menjelaskan bahwa denda administratif paling banyak Rp 1.000.000,00. Pengubahan pada pasal 100 ayat (2) yaitu kalimat ketentuan diubah lebih ringkas terkait denda administratif paling banyak Rp 1.000.000,00. Dan terakhir pengubahan pada pasal 105 ayat (2) yaitu kata KTP diganti dengan KTP-el.
CATATAN :
-
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 April 2015;
-
Penjelasan, 5 hlm.
