96
Pengertian Damang diatur dalam Pasal 1 angka (24) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 adalah: Pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para Kepala Desa/Kelurahan, para ketua badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian Desa/Kelurahan yang termasukdalam wilayah Kedamangan tersebut. Mengenai tugas Damang Kepala Adat diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 yaitu: a. b. c.
d. e. f.
g.
h.
menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat kedamangan membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang berlaku berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara bendabenda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan
97
i.
j.
k.
l.
pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap nilai-nilai terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan dayak pada khusunya mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamangan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.
Di samping itu dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 menentukan bahwa: 1.
2.
Fungsi Damang Kepala Adat adalah: a. fungsi Damang Kepala Adat yaitu mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamangan yang dipimpinnya b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan pada tingkat terakhir c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat Selain fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota.
Berdasarkan
Pasal
10
Peraturan
Daerah
Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 menentukan bahwa: 1.
Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang:
98
2.
a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasa yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adatistiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak d. menetapkan peraturan damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat atau hak-hak adat di atas tanah e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan secara adat, mengesahkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang dimintai pihak-pihak berkepentingan. Damang Kepala Adat juga berkewajiban untuk: a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayyaan kedamangan agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat b. ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis c. ikut menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak e. selalu mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut serta bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup
99
Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat. Falsafah hidup tersebut pada masyarakat adat Dayak Ma’anyan disebut dengan Pakat PuntalPayuh Pada. Falsafah hidup tersebut yang berarti bahwa terhadap sesama tidak boleh saling mencela, harus saling menghormati, saling mufakat, bekerja sama dan gotong royong. Tujuan dengan adanya falsafah tersebut adalah antar antar masyarakat dapat saling menjaga kerukunan dan kedamaian. Diterapkannya Budaya Huma Betang atau Belom Bahadat (Pakat PuntalPayuh Pada) apabila terjadi perselisihan dapat segera di selesaikan. Cara menerapkannya adalah dengan musyawarah mufakat dan melalui kerapatan mantir serta melakukan pemotongan ayam kemudian darahnya akan dipercikan keatas untuk menyampaikan kepada roh-roh halus agar tidak mengganggu kesepakatan yang telah dicapai. Pada masyarakat hukum adat Dayak Ma’anyan, pemegang hak atas tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah yang berstatus hak milik bersama tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 menentukan bahwa: a.
b.
sengketa tanah adat dapat di ajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarahperdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Let Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan
100
c.
apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
Berdasarkan hal di atas menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara berjenjang dimulai pada tingkat desa sampai tingkat kecamatan. Tata cara penyelesaian sengketa serta
penjatuhan
sanksi
adat
oleh
Kerapatan
Mantir/Let
Perdamaian Adat akan dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang
berlaku
di
wilayah
kedamangannya
masing-masing.
Berdasarkan wawancara dengan Bartherius bahwa di dalam penyelesaian sengketa di dasarkan pada panduan penyelesaian perkara perdata masyarakat desa mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat yaitu sebagai berikut: 1. Penyelesaian ditingkat keluarga yang bersangkutan 2. Penyelesaian ditingkat RT/RW Pihak penggugat menyampaikan permasalahnnya baik secara tertulis maupun lisan kepada Ketua RT setempat. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan maka Ketua RT akan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa atau kedua belah pihak beserta saksi yang sah untuk diminta keterangan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Bagi pihak penggugat menyerahkan uang (bebantuan) yang jumlahnya tidak mengikat
101
kepada Ketua RT sebagai bukti yang sah untuk pelaksanaan musyawarah mufakat. Pada penyelesaian sengeketa ditingkat ini, Ketua RT akan memanggil kedua belah pihak sebanyak 3 kali. Bilamana permasalahan ini tidak dapat diselesaikan di tingkat RT maka Ketua RT berhak untuk meneruskan atau memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk diselesaikan ditingkat desa oleh Tim Penyelesai Perkara. 3. Penyelesaian ditingkat Desa Kepala Desa menerima surat rekomendasi dari Ketua RT, dimana pihak penggugat telah membuat surat pernyataan gugatan tertulis secara jelas kepada Kepala Desa atau Tim Penyelesai Perkara. Tim akan mempelajari surat rekomendasi RT dan Surat Pernyataan Gugatan untuk menentukan waktu dan penyelesaian perkara. Kepala Desa memanggil atas nama Tim kepada pihak penggugat, tergugat dan saksi yang sah. Tim Penyelesai Perkara akan menghimpun data-data atau dokumen terlebih dahulu dari penggugat, tergugat saksi dan objek perkara secara bersama-sama dan atau bergantian pada tempat yang telah ditentukan. Penyelesaian sengketa akan di buka oleh Tim Penyelesai Perkara di Balai Desa dengan dihadiri oleh penggugat, tergugat dan saksi yang sesuai dengan ketentuan dan tahapan sidang.
102
Pada proses penyelesaian sengketa diberikan waktu untuk melakukan mediasi (koordinasi secara kekeluargaan) selama 3 minggu. Tahapan dasar penyelesaian sengketa adalah dengan mengadakan: 1. Sidang dokumen 2. Sidang saksi 3. Sidang pernyataan 4. Sidang pledoi 5. Sidang putusan Sebelum dibuka sidang terlebih dahulu kedua belah pihak membayar uang ragam (uang sidang) kepada Tim Penyelesai Perkara sesuai ketentuan. Apabila dalam penyelesaian yang dilakukan oleh Tim Penyelesai Perkara tidak mendapatkan kesepakatan, maka Tim Penyelesai Perkara akan diserahkan ke desa. Apabila penyelesaian oleh Tim Penyelesai Perkara dicapai kesepakatan maka Tim Penyelesai Perkara menyatakan sidang selesai dan membuat surat perdamaian yang ditanda tangani kedua belah pihak, saksi, Tim dan Kepala Desa. 59 Menurut wakil PT. Ketapang Subur Lestari sengketa yang melibatkan masyarakat hukum adat ada 49 (empat puluh sembilan) kasus
59
Wawancara, Bartherius selaku Damang, tanggal 20 Agustus 2013, Pukul 08.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).
103
yang kesemuanya masih dalam penyelesaian pada tingkat desa, setelah penyelesaian ditingkat RT/RW tidak tercapai. 60 Melihat tata cara penyelesaian sengketa tersebut diatas yang dilakukan secara berjenjang, namun dalam kenyataanya bahwa proses di dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Ketapang Subur Lestari dan masyarakat dilakukan dengan dua cara yaitu secara kolektif dan personal. Proses penyelesaian secara kolektif adalah penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama yaitu PT. Ketapang Subur Lestari dengan masyarakat hukum adat dengan melibatkan RT dan Kepala Desa. Penyelesaian secara personal dilakukan antara PT. Ketapang Subur Lestari dengan masyarakat hukum adat saja, sehingga kesepakatan yang terjadi atas dasar kesepakatan antara para pihak tanpa melibatkan orang lain di dalamnya.
61
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat hukum adat bahwa di dalam penyelesaian sengketa dengan PT. Ketapang Subur Lestari masyarakat menginginkan proses penyelesaian sengketa dapat segera diselesaikan. Dengan demikian masyarakat dapat menerima ganti rugi yang layak terhadap tanah yang sudah di jual kepada PT. Ketapang Subur Lestari. 62
60
Wawancara, Bapak Ranu wakil dari Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma’anyan, tanggal 29 Agustus 2013, Pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat). 61 Wawancara, Ario Manager Umum PT. Ketapang Subur Lestari, tanggal 20 Agustus 2013, Pukul 13.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).
104
Mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 adalah untuk mendorong untuk mengupayakan pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu
membangun
Perbedayaan
karakter
tersebut
Masyarakat
dilakukan
melalui
Adat
Dayak.
pelestarian,
pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaankebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat. Di samping itu pula untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat
setempat,
kelancaran
pemerintahan
dan
pembangunan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Adat Dayak tetap merasa dihargai sehingga turut serta terpanggil untuk bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya. Dalam penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 disebutkan bahwa Lembaga Kedamangan dapat di pandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh atas tetap lestari, berdayaguna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu Lembaga Kedamangan ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat
Dayak
Provinsi,
Kabupaten/Kota,
Kecamatan
dan
105
Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan mekanisme jual beli tanah adat dapat dilakukan dengan dua proses yaitu secara kolektif dan personal. Proses jual beli tanah secara kolektif adalah tanah yang akan di jual harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah adat tersebut sedangkan proses jual beli tanah secara personal adalah tanah dapat dijual langsung oleh pemiliknya sendiri tanpa menunggu kesepakatan dan melibatkan orang lain atau masyarakat hukum adat. Di dalam hal ini PT. Ketapang Subur Lestari adalah badan hukum yang tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah tetapi boleh memiliki Hak Guna Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Adapun tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, dimana pelaksanaan Hak Guna Usaha baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah yang dikuasai 106
107
oleh PT. Ketapang Subur Lestari berasal dari hak milik, maka seharusnya dilakukan dengan cara pelepasan hak atas tanah. Penguasaan tanah oleh PT. Ketapang Subur Lestari tidak dilakukan dengan cara pembebasan tetapi dilakukan dengan cara jual beli antara
PT.
Ketapang
Subur
Lestari
dengan
masyarakat.
Pembayaran tanah dianggap sebagai ganti rugi dari PT. Ketapang Subur Lestari
kepada masyarakat. Proses selanjutnya PT.
Ketapang Subur Lestari mengajukan permohonan Hak Guna Usaha. 2. Penyelesaian sengketa adat diselesaikan secara berjenjang dimulai pada
tingkat
desa
sampai
tingkat
kecamatan.
Tata
cara
penyelesaian sengketa serta penjatuhan sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat akan dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di wilayah kedamangannya masingmasing. Melihat tata cara penyelesaian sengketa tersebut diatas yang dilakukan secara berjenjang, namun dalam kenyataanya bahwa proses di dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Ketapang Subur Lestari dan masyarakat dilakukan dengan dua cara yaitu secara kolektif dan personal. Proses penyelesaian secara kolektif adalah penyelesaian yang dilakukan secara bersama-sama yaitu PT. Ketapang Subur Lestari dengan masyarakat hukum adat dengan melibatkan RT dan Kepala Desa. Penyelesaian secara personal dilakukan antara PT. Ketapang Subur Lestari dengan
108
masyarakat hukum adat saja, sehingga kesepakatan yang terjadi atas dasar kesepakatan antara para pihak tanpa melibatkan orang lain di dalamnya. B. Saran Ditinjau Dari Sistem Hukum Pertanahan Nasional mekanisme jual beli tanah adat yang belum ada tanda bukti hak kepemilikkan pada masyarakat hukum adat Dayak Ma’anyan Di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah belum terwujud. Hal ini dikarenakan masih masih banyak masyarakat yang menjual tanah adat secara kolektif maupun personal kepada sebuah Perseroan Terbatas yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya sosialisasi pemerintah daerah untuk menegakan dan memberikan penjelesan bahwa bagi masyarakat yang ingin menjual tanah adat ada beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-udangan. Di samping itu pula memberikan penjelasan bahwa sebuah Perseroan Terbatas itu tidak dapat mempunyai hak milik tetapi hanya boleh memiliki Hak Guna Usaha saja terhadapa tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Mengenai banyaknya sengketa mengenai jual beli tanah adat yang terjadi, hendaknya masyarakat melibatkan aparat desa dan diselesaikan secara musyawarah bersama-sama untuk mecapai mufakat agar tidak ada pihak-pihak yang menjadi dirugikan.
