STPDN - PENGGABUNGAN PERPRES NO. 1 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2004 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI PEMERINTAHAN DALAM NEGERI KE DALAM INSTITUT ILMU PEMERINTAHAN ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2004 perlu disesuaikan dengan perubahan, kebutuhan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, dan berdasarkan rekomendasi Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN, perlu ditetapkan peraturan ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; dan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Penyisipan Pasal 2A dan Pasal 2B, Pasal 4A.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009.
BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 PERPRES NO. 2 TAHUN 2009 2009
DAERAH
DALAM
PENYELENGGARAAN
PERPRES TENTANG BANTUAN DAN FASILITAS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.
-
Dasar hukum : 1. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 8 Tahun 1974; 3. UU No. 17 Tahun 2003; 4. UU No. 1 Tahun 2004; 5. UU No. 15 Tahun 2004; 6. UU No. 32 Tahun 2004; 7. UU No. 22 Tahun 2007; 8. UU No. 10 Tahun 2008; 9. PP No. 9 Tahun 2003.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Bantuan dan Fasilitas; Bab III : Pendanaan; Bab IV : Ketentuan Penutup.
-
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2009.
BRR WILAYAH DAN KEHIDUPAN PROVINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMUT PERPRES NO. 3 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KESINAMBUNGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa sebagian besar program rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulaian Nias Provinsi Sumatera Utara, sehingga kelanjutan pelaksanaan dan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Wilayah Pascabencana, dipandang cukup dilakukan oleh Kementrian/Lembaga dan Pemda sebagaimana diamantkan oleh UU No. 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (5) Perpu No. 2 Tahun 2005, pengakhiran masa tugas BRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut beserta akibat hukumnya perlu ditetapkan dengan Perpres.
-
Dasar hukum : 1. Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 12 Tahun 2008; 3. UU No. 10 Tahun 2005; 4. UU No. 11 Tahun 2006; 5. UU No. 30 Tahun 2005.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; Bab III : Pendanaan; Bab IV : Penyerahan Kekayaan Negara; Bab V : Pengelolaan Data dan Kearsipan; Bab VI : Penyelesaian Kepegawaian; Bab VII : Laporan Akhir; Bab VIII : Badan Kesinambungan Rekonstruksi; Bab IX : Penutup.
-
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2009.
PEMILU PERPRES NO. 4 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 121 UU No.22 Tahun 2007 dipandang perlu Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dengan menetapkan Peraturan Presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2008; dan UU No.42 Tahun 2008.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : ketentuan umum, dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2009, penanggungjawab, pembentukan dan hubungan kerja antara tim koordinasi, laporan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pendanaan.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009.
PEGAWAI NEGERI SIPIL PERPRES NO. 5 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2009 ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dengan ditetapkan gaji pokok PNS berdasarkan PP No. 8 Tahun 2009, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok PNS menurut PP No. 10 Tahun 2008 ke dalam gaji pokok PNS menurut PP No. 8 Tahun 2009.
−
Dasar hukum : 1.
Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
2.
UU No. 43 Tahun 1999;
3.
UU No. 8 Tahun 2009.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Gaji pokok PNS menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 10 Tahun 2008, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 8 Tahun 2009.
-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
−
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009.
JASA KEUANGAN - ASEAN PERPRES NO. 6 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE FOURTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON FINANCIAL SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KEEMPAT DI BIDANG JASA KEUANGAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa di Da Nang, Vietnam, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di bindang Jasa sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi negara anggota ASEAN, dan protokol tersebut disahkan dengan peraturan presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.24 Tahun 2000; dan Keppres No. 88 Tahun 1995.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol ini beserta lampiran berupa naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2009.
PERSETUJUAN - PENGESAHAN PERPRES NO. 7 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa di Jakarta, pada tanggal 6 September 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia.
−
Dasar hukum : 1.
Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945;
2.
UU No. 24 Tahun 2000; dan
3.
UU No. 25 Tahun 2007.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerinth Federasi Rusia mengenai peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal yang telah ditandatangani pada tanggal 6 September 2007 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perpres ini.
-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
−
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2009.
PPH – PAJAK BERGANDA PERPRES NO. 8 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND PROTOCOL BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SWISS CONFEDERATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa di Jakarta, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol antara RI dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi, dan protokol tersebut disahkan dengan peraturan presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.24 Tahun 2000; dan Keppres No.48 Tahun 1989.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol ini beserta lampiran berupa naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2009.
PENGESAHAN PERSETUJUAN PERPRES NO. 9 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan maka perlu dilakukan penggantian terhadap Keppres No.61 Tahun 1998.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; KUHPerdata; UU No.25 Tahun 1992; dan UU No.40 Tahun 2007.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Jenis, Kegiatan Usaha, dan Pendirian Lembaga Pembiayaan; Bab III : Pembatasan; Bab IV : Pengawasan; Bab V : Ketentuan Peralihan; Bab VI : Ketentuan Penutup.
-
-
Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keppres No.61 Tahun 2008; Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Keppres No.61 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres ini; Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2009.
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PERPRES NO. 10 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa mengingat beratnya resiko beban tugas Menteri dan Pejabat Tertentu, diperlukan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan pelayanan paripurna. Jaminan pemelihraan kesehatan bagi Menteri dan Pejabat Tertentu yang saat ini masih disetarakan dengan jaminan pemeliharaan kesehatan yang berlaku bagi PNS, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dimaksud.
−
Dasar hukum : 1.
UU No. 23 Tahun 1992;
2.
UU No. 17 Tahun 2003;
3.
UU No. 1 Tahun 2004;
4.
PP No. 60 Tahun 2000;
5.
PP No. 28 Tahun 2003.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pemberian layanan kesehatan layanan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan terhadap Menteri dan Pejabat Tertentu. Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu yang telah mendapat manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang berlaku bagi PNS, layanan paripurna tersebut merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan dimaksud. Layanan kesehatan paripurna juga diberikan kepada keluarga Menteri dan Pejabat Tertentu.
-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
−
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2009.
TUNJANGAN JABATAN - PENGATURAN PERPRES NO. 11 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; PP No.7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2009; PP No.16 No.1994; PP No.9 Tahun 2003; dan Keppres No.87 Tahun 1999.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : pengertian, waktu pemberian, besaran tunjangan (lampiran), TMT, persyaratan penghentian pemberian, dan ketentuan pelaksana.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2009.
TUNJANGAN KINERJA PERPRES NO. 12 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet maka dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet perlu diberikan tunjangan kinerja.
−
Dasar hukum : 1.
Pasal 4 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
2.
UU No. 43 Tahun 1999;
3.
UU No. 17 Tahun 2003;
4.
UU No. 1 Tahun 2004;
5.
PP No. 10 Tahun 2008;
6.
PP No. 12 Tahun 2008;
7.
PP No. 13 Tahun 2008;
8.
Perpres No. 19 Tahun 2007.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Kepada pegawai dilingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
−
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009.
KEMISKINAN PERPRES NO. 13 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk menanggulangi kemiskinan sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium, diperlukan peningkatan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat dan Daerah.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2005; dan UU No.17 Tahun 2007
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan; Bab III : Program Penanggulangan Kemiskinan; Bab IV : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; Bab V : Hubungan Kerja dan Tata Kerja; Bab VI : Pendanaan; Bab VII : Ketentuan Peralihan
-
Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Perpres No.54 Tahun 2005; Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2009.
SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA PERPRES NO. 14 TAHUN 2009 2009 PERPRES SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA ABSTRAK
STATUS
:
:
-
bahwa untuk pemenuhan kebutuhan tenaga intelijen yang profesional dan memiliki kemampuan keilmuan di bidang intelijen, telah diselenggarakan pendidikan tinggi intelijen negara oleh Badan Intelijen Negara; dan penyelenggaraan pendidikan tinggi intelijen negara sebagaimana dimaksud di atas perlu dilembagakan;
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 60 Tahun 1999;
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengukuhan Pendirian Sekolah Tinggi Intelijen Negara.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 13 April 2009.
BADAN PENGAWAS PEMILU – KEDUDUKAN KEUANGAN PERPRES NO. 15 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; dan UU No.22 Tahun 2007.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Definisi, uang kehormatan dan besaran, pemberian fasilitas lainnya, tmt pemberian uang kehormatan, ketentuan pelaksanaan peraturan ini.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 13 April 2009.
PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PERPRES NO. 16 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada umumnya dan jabatan fungsional pada khususnya, telah diatur penamaan jenjang jabatan fungsional yang baru. Keppres No. 37 Tahun 1995 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Sandiman, penamaan jenjang jabatan fungsional yang lama sehingga perlu dilakukan penyesuaian penamaan jenjang jabatan fungsional Sandiman.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.43 Tahun 1999; PP No.65 Tahun 2008; PP No.16 Tahun 1994; dan Keppres No. 87 Tahun 1999.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Sandiman jenjang Madya, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan selain Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Sandiman jenjang Madya, batas usia pensiun pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-
Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Kepres No.37 Tahun 1995; Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 22 April 2009.
BATAS USIA PENSIUN – FUNGSIONAL PERENCANA PERPRES NO. 17 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk mengisi kekosongan PNS yang menduduki jabatan fungsional Perencana jenjang Madya dan Utama, serta sambil menunggu selesainya penyempurnaan peraturan perundang-undanganan yang mengatur pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2008; dan PP No. 16 Tahun 1994.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Perpanjangan batas usia pensiun, pemberhentian PNS yang menduduki jabatan fungsional ini, dan ketentuan pelaksana Peraturan Presiden ini.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 28 April 2009.
BEBAS VISA – PENGESAHAN PERPRES NO. 18 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TUNISIA ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) ABSTRAK
STATUS :
:-
Bahwa pada tanggal 23 November 2006 di Bali, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Tunisia On Visa Exemption For Diplomatic And Service Passports), sebagai hasil perundingan antara delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden. -
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.
-
Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : Pengesahan Persetujuan Pembebasan Visa Bagi Paspor Diplomatik Dan Dinas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Tunisia. Pengesahan persetujuan ini disertai dengan lampiran yang berisi naskah persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris.
-
Mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2009.
VISA – PEMBEBASAN PERPRES NO. 19 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON VISA EXEMPTION (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 25 Juli 2006 Pemerintah RI telah menandatangani ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembebasan Visa); sebagai hasil perundingan para delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan disahkan dengan Peraturan Presiden.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945; dan UU No.24 Tahun 2000.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengesahan Protokol ini beserta lampiran berupa naskah asli dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2009.
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN – PENETAPAN PERPRES NO. 20 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK
: -
.
STATUS
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Presiden Tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. -
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 37 Tahun 2008.
-
Peraturan Presiden ini mengatur mengenai : 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi; 2. Organisasi; 3. Tata Kerja; 4. Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian; 5. Pembiayaan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2009.
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 PERPRES NO. 21 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010 ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 yang memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; dan Perpres No.7 Tahun 2005.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu 2010 yang dimulai tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terdiri dari Buku I, Buku II, dan Buku III, yang dijadikan (a) pedoman bagi Kementrian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga; (b) acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010; dan (c) pedoaman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2009.
KONSUMSI PANGAN – PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN – KEBIJAKAN PERPRES NO. 22 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL. ABSTRAK
STATUS :
: -
Bahwa dalam rangka mewujudkan penganakaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pementapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistimatis dan terintegrasi. Mengingat sampai saat ini penganekaragaman konsumsi pangan belum mencapai kondisi yang optimal, maka untuk mencapai kondisi konsumsi pangan yang optimal sesuai harapan dipandang perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local secara terintegrasi dan berkesinambungan. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 68 tahun 2002; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 83 Tahun 2006.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2008.
BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH – PERUBAHAN PERPRES NO. 23 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA - MADURA ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam upaya mengoptimalkan dan mempercepat operasionalisasi kegiatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, maka dilakukan perubahan atas Perpres No. 27 Tahun 2008 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; dan Perpres No. 27 Tahun 2008.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Perpres No. 27 Tahun 2008 yaitu : perubahan Pasal 8 ayat (1) dan (2), perubahan Pasal 9 ayat (1), perubahan Pasal 10 ayat (1) dan (2), perubahan Pasal 11, dan perubahan Pasal 19 ayat (1).
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2009.
BATAS USIA PENSIUN – FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS PERPRES NO. 24 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam rangka mengatasi krisis tenaga Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran Dokter dan Dokter Spesialis pada rumah sakit pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran, dipandang perlu untuk memperpanjang batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1979 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 65 Tahun 2008; dan PP No. 16 Tahun 1994.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Perpanjangan batas usia pensiun Dokter Pendidik Klinis yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, pengabdian masyarakat, pendidikan dan pengajaran bagi Dokter dan Dokter Spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran pada rumah sakit pendidikan.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2009.
ASEAN - PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERPRES NO. 25 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE INTEGRATION OF PRIORITY SECTORS (PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN UNTUK INTEGRASI SEKTOR-SEKTOR PRIORITAS) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
bahwa di Vientiane, Laos, pada tanggal 29 November 2004 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas), sebagai hasil keputusan Para Kepala Pemerintah/Kepala Negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-10, dan ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors ((Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas), yang ditandatangani di Cebu, Filipina, pada tanggal 8 Desember 2006, ASEAN Sectoral Integration (Amendment) Protocol for Priority Sectors ((Perubahan) Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Sektor-sektor Prioritas), yang ditandatangani di Cebu, Filipina, pada tanggal 8 Desember 2006, Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors (Protokol untuk Mengubah Pasal 3 (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas), yang ditandatangani di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007, beserta 12 (dua belas) Protokol Sektor Prioritasnya;
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 24 Tahun 2000;
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang: Pengesahan Asean Framework Agreement For The Integration Of Priority Sectors (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas).
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2009.
KTP BERBASIS NIK – PENETAPAN SECARA NASIONAL PERPRES NO. 26 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL ABSTRAK
:
-
-
-
STATUS
:
-
Bahwa Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanga Penduduk untuk satu penduduk diperlukan kode keamana dan rekaman elektronik data kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan. Berdasarkan Pasal 101 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat akhir tahun 2011 dan dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Presiden tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali, terakhit dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2006; PP Nomor 37 Tahun 2007; dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditekan pada tanggal 19 Juni 2009
PENANAMAN MODAL – PELAYANAN TERPADU PERPRES NO. 27 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Presiden ini.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; dan PP No. 45 Tahun 2008.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bab III : Tolak Ukur PTSP di Bidang Penanaman Modal; Bab IV : Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal; Bab V : Tata Cara Pelaksanaan PTSP di Bidang Penanaman Modal; Bab VI : Pembinaan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal; Bab VII : Tim Pertimbangan PTSP di Bidang Penanaman Modal; Bab VIII : Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; Bab IX : Pembiayaan; Bab X : Pelaporan; Bab XI : Koordinasi Penyelenggaraan PTSP; Bab XII : Ketentuan Peralihan; Bab XIII : Ketentuan Penutup.
-
-
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku : Keppres No. 33 Tahun 1981 yang diubah terakhir dengan Keppres No. 28 Tahun 2004, Keppres No. 97 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres No. 117 Tahun 1999, dan Keppres No. 29 Tahun 2004. Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2009.
KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK – PERSETUJUAN PERPRES NO. 28 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION) ABSTRAK
:
Bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Technical Cooperation), sebagai hasil perundingan antara DelegasiDelegasi Pemerintah Republik Indonesia den Pemerintah Republik Azerbaijan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujan tersebut dengan Peraturan Presiden. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 24 Tahun 2000. Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Azerbaijan Mengenai Kerja Sama Ekonomi Dan Teknik (Agreement Between The Government Of The Republic Of Azerbaijan On Economic And Technical Cooperation). Pengesahan persetujuan ini disertai dengan lampiran yang berisi naskah persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Azerbaijan, dan Bahasa Inggris.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditekan pada tanggal 23 Juni 2009
JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA PERPRES NO. 29 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mencapai millenium development goals, perlu diberikan akses pembiayaan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional. Agar dapat mendorong perbankan nasional memberikan kredit investasi pada PDAM, dipandang perlu memberikan jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat atas kewajiban pembayaran kredit investasi PDAM kepada bank. Dalam rangka hal tersebut, perlu ditetapkan Perpres tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.16 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; dan PP No. 42 Tahun 2008.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Umum; Bab II : Jaminan Pemerintah Pusat; Bab III : Subsidi Bunga; Bab IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan; Bab V : Ketentuan Lain-Lain; Bab VI : Ketentuan Penutup.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2009.
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN – PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN – TATA CARA PERPRES NO. 30 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ABSTRAK
:-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Peraturan Presiden.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2006. Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.
-
STATUS
:-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2008.
IBADAH HAJI – BIAYA PENYELENGGARAAN – 1430 H/2009M PERPRES NO. 31 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M ABSTRAK
:
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1430 H/2009 M perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai besarnya tariff penerbangan haji per embarkasi. Penetapan besarnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji musim haji Tahun 1430 H/2009 M merupakan komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2008. Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditekan pada tanggal 3 Juli 2009
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT NEGARA & SEKRETARIAT KABINET PERUBAHAN PERPRES NO. 32 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dengan telah diberikannya tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet berdasarkan Perpres No.12 Tahun 2009, maka tunjangan khusus pelayanan tugas kepresidenan telah dihapuskan. Untu itu, Perpres No.12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dipandang perlu disempurnakan.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009; dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, dengan menambah 1 (satu) pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni Pasal 6A.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2009.
PENANAMAN MODAL – PENGESAHAN PERSETUJUAN PERPRES NO. 33 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODAL) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
bahwa di Jakarta, pada tanggal 22 Januari 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark concerning the Promotion and Protection of Investments (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Denmark.
-
Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;; UU No. 24 Tahun 2000.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum; Bab II : Jenis, Kegiatan Usaha, dan Pendirian Lembaga Pembiayaan; Bab III : Pembatasan; Bab IV : Pengawasan; Bab V : Ketentuan Peralihan; Bab VI : Ketentuan Penutup.
-
-
Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keppres No.61 Tahun 2008; Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Keppres No.61 Tahun 2008 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres ini; Mulai berlaku pada pada tanggal ditetapkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2009.
AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM - PENGESAHAN PERPRES NO. 34 TAHUN 2009 2009 PERPRES TENTANG PENGESAHAN AMANDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DIBIDANG PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa pada tanggal 20 November 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menyetujui Amendments to the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN dibidang Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pariwisata), sebagai hasil pertemuan Dewan Direktur Pusat Promosi ASEAN – Jepang, sehingga perlu disahkan Perubahan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.
-
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1981.
-
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengesahan Amendments to the Agreement Establishing the ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN dibidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata) yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2007 yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dn merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perpres ini.
-
Mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.
–
Ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2009.
ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL – HONORARIUM PERPRES NO. 35 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK
:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja serta kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan kembali honorarium bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden. Dasar Hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006. Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Honorarium bagi Anggota Dewan Pengarah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
STATUS
:
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditekan pada tanggal 5 Agustus 2009
PERDAGANGAN - PERSETUJUAN PERPRES NO. 36 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN) ABSTRAK
:
-
Bahwa Pemerintah Indonesia telah menandatangani persetujuan perdagangan dengan Pemerintah Republik Uzbekistan, sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi pada tanggal 13 Mei 2008, yang disahkan melalui Peraturan Presiden ini.
−
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD RI Tahun 1945 dan UU No. 24 Tahun 2000.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : pengesahan persetujuan perdagangan yang terdapat dalam lampiran Perpres ini beserta pemilihan bahasa naskah persetujuan yang disepakati apabila terjadi perbedaan penafsiran.
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2009.
PEMBEBASAN VISA - PERSETUJUAN PERPRES NO. 38 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON VISA EXEMPTION FOR DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS) ABSTRAK
:
-
Bahwa di Baku, Azerbaijan, pada tanggal 12 Mei 2008 Pemerintah RI telah menandatangani persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Azerbaijan dan persetujuan tersebut perlu disahkan melalui Peraturan Presiden ini.
−
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD RI Tahun 1945; dan UU No. 24 Tahun 2000.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : pengesahan persetujuan pembebasan visa sebagaimana terdapat dalam lampiran Perpres ini beserta pemilihan bahasa naskah persetujuan yang disepakati apabila terjadi perbedaan penafsiran.
STATUS
:
-
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2009.
UNIT KERJA – PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang sehingga Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sepenuhnya sasaran kebijakan nasional, program dan rencana kerja Pemerintah perlu membentuk unit kerja bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan.
−
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Bab I : Pembentukan dan Kedudukan; Bab II : Tugas dan Fungsi; Bab III : Susunan Organisasi; Bab IV : Sekretariat; Bab V : Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab VI : Hak Keuangan dan Fasilitas; Bab VII : Tata kerja; Bab VIII : Pembiayaan; Bab IX : Ketentuan Lain-Lain; Bab X : Ketentuan Peralihan; Bab XI : Ketentuan Penutup.
-
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres No. 17 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 21 Tahun 2008. Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2009.
-
FINAL ACT – PENGESAHAN PERPRES NO. 55 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE PLENIPOTENTIARY CONFERENCE, ANTALYA, 2006 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI YANG BERKUASA PENUH, ANTALYA, 2006) ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa di Antalya, Turki pada tanggal 6 sampai dengan 24 November 2006, telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Telekomunikasi Dunia yang mengesahkan Instrumen-instrumen Perubahan terhadap Konstitusi dan Kovensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional yang tergabung dalam Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006), sebagai hasil sidang para Delegasi Negara-negara Anggota Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.
−
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; Keppres No. 88 Tahun 1995.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Pengesahan Final Acts of the Plenipotentiary Conference, Antalya, 2006 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Antalya, 2006).
−
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2009.
KONSULAT – PENINGKATAN PERPRES NO. 58 TAHUN 2009 2009 PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH, AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA ABSTRAK
STATUS
:
:
-
Bahwa dalam rangka perlindungan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di Perth, Australia serta untuk meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama antara kedua negara, maka dipandang perlu meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
−
Dasar hukum : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 37 Tahun 1999; Keppres No. 108 Tahun 2003.
−
Peraturan Presiden ini mengatur tentang : Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia Menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
-
Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2009.
