, dapat. Kesehatan, dan Indeks peningkatan yang. Sebelumnya. 1. Dalam rentang 70,31. Sekolah (RLS) dan Angka penduduk usia masih sebesar

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 2.1.

Perkemb bangan Indikator Ek konomi Ma akro Daerrah Tahun Sebelum mnya Berdasarka an data dan informasi pembanguna p n sampai de engan Tahun n 2008, dap pat

diidenttifikasi evalu uasi perkem mbangan pelaksanaan pembangunan daerah ya ang berkaita an dengan aspek so osial, ekonom mi, infrastru uktur, peme erintahan da an aspek laiinnya. Secara m, kondisi pembangunan daerah dap pat disajikan pada Tabel 2.1. umum P nan Manu usia (IPM); yang dih hitung berd dasarkan tig ga Indeks Pembangun indikattor yaitu Ind deks Pendidiikan, Indekss Kesehatan,, dan Indekss Daya Beli; menunjukka an pening gkatan yang g belum sign nifikan. Pada a tahun 200 07, IPM Jaw wa Barat me encapai angkka 70,69,,

meningka at sebesar 0,38 poin dibandingka an tahun se ebelumnya yaitu y sebesar

70,31.. Dalam renttang waktu 2002 – 200 07, IPM Jawa Barat men ningkat sebe esar 4,85 da ari angka 65,84 pada a tahun 2002 2 menjadi 70 0,69 pada ta ahun 2007. Adapun A penccapaian untu uk ndikator pem mbentuk IPM adalah seba agai berikut : tiga in 1. Da alam rentang g waktu yan ng sama, In ndeks Pendiidikan menin ngkat sebessar 2,14 poin, dari 78,07 pad da tahun 2002 menjadi 80,21 pada Tahun 2007, masih di bawah target deks pendid dikan dibenttuk dari komponen Ra ata-rata Lam ma yaitu sebesar 83,60. Ind ekolah (RLS)) dan Angka a Melek Hurruf (AMH). Se

upakan indikkator lamanyya RLS meru

pe enduduk usia a 15 tahun ke atas yan ng bersekola ah. RLS sam mpai dengan tahun 200 07 ma asih sebesarr 7,50 tahun n (angka sangat semen ntara). Kondisi ini menu unjukkan rataratta tingkat pendidikan p p penduduk Ja awa Barat adalah a tidakk tamat SLT TP atau baru me encapai kela as 1 SLTP. Sedangkan S A AMH mengga ambarkan p proporsi pend duduk usia 15 1 tah hun ke atas yang dapatt membaca dan menuliss. AMH Jawa a Barat pada tahun 200 07 me enunjukkan angka sebessar 95,32 % (angka san ngat sementa ara). 2. Ind deks Keseha atan menga alami pening gkatan sebe esar 5,14 poin, dari 65,8 83 pada tahu un 20 002 menjadi 70,97 pada a tahun 2007 7, melampaui target sebesar 70,00 0. Pembentu uk Ind deks Kesehatan adalah h Angka Ha arapan Hidu up (AHH), pada Tahun 2006 AH HH me encapai 67,4 40 dan mengalami ken naikan menjjadi 67,58 ttahun pada tahun 2007. Na amun demikkian AHH Jaw wa Barat ini masih di bawah b angka a nasional sebesar s 68,2 23 tah hun. Strateg gi untuk meningkatkan m n Angka Ha arapan Hidu up (AHH) te ersebut teru us dilakukan dan pada tahun n 2009 difokkuskan pada penurunan secara berssamaan Angkka ematian Ibu (AKI) dan Angka A Kema atian Bayi (A AKB), untuk AKI diharap pkan menuru un Ke Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -11


dari 321,15/1 100.000 kela ahiran hidup menjadi 262/100.00 00 kelahiran n hidup pad da Ta ahun 2009 dan untuk AKB dari 39/1.000 kelahiran k hid dup menjad di 36,5/1.00 00 kelahiran pada a tahun 2009 9, meningka atkan upaya pengendalia an penyakit menular yaitu TB BC, Diare, Kusta, K HIV/A AIDS, DBD, Filariasis, Malaria M dan Flu Burung,, penangana an pe enyakit jiwa dan penyakkit khusus serta s mening gkatkan upa aya Perilaku Hidup Berssih dan Sehat (P PHBS) berb basis 4 tata anan yaitu Rumah Tangga, Instittusi, Institu usi esehatan da an Tempat-Tempat Umum. Adapun strateg ginya dilaku ukan melallui Ke pe enyediaan Te enaga Keseh hatan yang kompeten dalam d pelayyanan Keseh hatan Ibu da an An nak (KIA), penyediaan sarana da an prasaran na pelayana an KIA sessuai standa ar, pe enyediaan biaya b komplikasi kebida anan, pemb berdayaan masyarakat m untuk akse es terrhadap laya anan KIA, peningkatan p kapasitas pengelola p K KIA diberbag gai tingkatan, me eningkatkan sistem surrveilans pen nyakit, men ningkatkan p pengetahuan n masyarakkat ten ntang PHBS S dan meng ggerakkan sserta memb berdayakan masyarakat untuk hidu up sehat. deks Daya Beli B naik seb besar 7,29 poin, p dari 53,61 pada tahun 2002 menjadi m 60,9 90 3. Ind pada tahun 20 007, pencapaian ini massih jauh di ba awah target yaitu sebessar 76,30. T Tabel 2.1 PEN NCAPAIAN INDIKATOR I R PEMBANGUNAN JAW WA BARAT T TAHUN N 2003 – 20 008 NO

INDIKA ATOR

1.

a. Jumlah penduduk (juta jiwa) b. Lajju Pertumbuhan Pe enduduk Laju Pertumbuhan Ekono omi (%) Inflasi (%) PDRB adh Konstan Tahu un 2000 % Pen nduduk Miskin terrhadap total pendu uduk (BPS) IPM 1) Ind deks Pendidikan 2) Ind deks Kesehatan 3) Ind deks Daya beli Jumlah h Pengangguran (jiiwa) Jumlah h Pengangguran (% %) Investa asi adh berlaku (trilliun Rp)

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Sumber gan Keterang

PENCAP PAIAN 2005 2006

2003

2004

2007

2 2008

38,13 2,25 4,39 5,69 176,36 12,90

39,14 2,64 4.77 7,56 230,00 12,10

39,96 2,10 5,62 18,51 242,89 12,86

40,73 1,94 6,02 6,15 257,49 13,39

41,48 1,83 6,41 5,10 273,99 13,55

42,192) 1 1,712) 6 6,366) 11,395) 21 15,664) 13,013)

67,87 1) 78,40 1) 66,57 1) 58,63 1) 2.158.158 8 12,69 36,50

68,36 1) 79,02 1) 67,23 1) 58,83 1) 2.037.746 12,25 40,52

69,95 79,51 70,33 60,02 2.029.082 11,91 63,62

70,31 79,93 70,67 60,34 1.898.954 10.,95 75,64

70,69 80,21 70,97 60,90 1.149.188 1 6,27 87,13

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 83,764)

: BPS Provvinsi Jawa Barat : 1) Angka Jawa Barat disi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pen nduduk bulan Agu ustus Tahun 200 08 2) Kond 3) Kond disi Presentase Penduduk P Miskin bulan Maret Tah hun 2008 4) Kond disi PDRB dan Invvestasi sejak bullan Januari s.d. Oktober O 2008 5) Kond disi Inflasi sejak bulan Januari s/d d Oktober Tahun n 2008 6) n/a = data tidak terssedia

Jumlah penduduk p pada Tahu un 2007 sebanyak s 41 1.483.729 jiwa, j denga an kompo osisi laki-lakii 20.919.807 7 jiwa atau 50,43 5 %, sed dangkan perempuan 20 0.563.922 jiw wa (49,57 7 %), dengan kepadatan n penduduk 1.999,3 orang per km p persegi. Pada a tahun 2008, jumlah h penduduk Jawa Baratt menjadi 42 2.194.869 jiw wa yang terrdiri dari 21.262.743 jiw wa Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -22


(50,39 9 %) laki-la aki dan 20 0.932.126 jiiwa (49,61% %) perempuan, denga an kepadata an pendu uduk menjad di 2.033,6 orang per km m persegi. Laju L Pertumb buhan Pendu uduk (LPP) di Jawa Barat rela atif terus menurun. m P Pada period de 2005-20 006 LPP-nya a mengalam mi unan menja adi 1,94 %. LPP periode e 2006-2007 7 sebesar 1,84 %, lebih h rendah da ari penuru target yang ditettapkan sebe esar 2,14%,, dan pada tahun 2008 8 LPP mencapai 1,71% %. m n upaya pen ngendalian penduduk p dii Jawa Baratt relatif cuku up Kondissi tersebut menunjukkan baik dan d strategi yang akan terus dilakssanakan oleh h Pemerintah Daerah adalah denga an terus menekan angka kelahiran dan pengendalian migrasi. Target kinerja untuk tahu un gka menekkan Laju Pe ertumbuhan Penduduk adalah dittingkatkannyya 2009 dalam rang gram keluarg ga berencan na melalui pemberian bantuan ala at kontrasep psi pelakssanaan prog terutama bagi aksseptor dari keluarga miskin serta ditingkatkan d nnya program m pengirima an migrasi kelu uar Provinsi Jawa Barat. Strateg gi pelaksan naannya ad dalah denga an transm pembe erian

alatt

kontrase epsi

yang

diarahka an

pada

alat

yang

bersiffat

manta ap/pengguna aannya berja angka panjang, serta pe elaksanaan p pelayanan Me etode Opera asi Pria/W Wanita.

Sed dangkan

pe elaksanaan

transmigrasi

dilakuka an

melalui

peningkata an

intensitas pengirriman mela alui peningkkatan kerja asama deng gan provinsi penerim ma, apan ketram mpilan transm migran serta fasilitasi terrbatas kepad da transmigran asal Jaw wa penyia Barat di lokasi pen nempatan. Pengarus sutamaan gender, g yang memilikii pengertian n persamaan n kondisi da an status antara lakki-laki dan perempuan sehingga tidak seora angpun yan ng terabaika an kesem mpatan dan hak h asasinya a. Di bidang g pendidikan pada Tahun 2007, Ang gka Partisipa asi Kasar SMP/MTs perempuan p lebih tinggii dibanding laki-laki yaitu 82,48 % berbandin ng agakerjaan berdasarkan n SUSEDA 20 007, pendud duk 10 Tahu un 78,16 %. Pada bidang ketena as yang bekkerja seban nyak 17.190.810 jiwa, terdiri dari 11.390.066 laki-laki da an ke ata 5.800..754 perem mpuan. Berd dasarkan ge ender untukk usaha pe ekerjaan uttama denga an katego ori berusaha a sendiri 73 % laki-laki dan 27 % perempuan, p buruh/karya awan sebesar 69 % laki-laki dan n 31 % perempuan serta a pekerja tid dak dibayar ssebesar 23% % laki-laki da an n. Isu peng garusutamaa an gender lainnya ya aitu kuota keterwakila an 77% perempuan mpuan dalam m parlemen sebesar 30 0 % sebaga aimana disyyaratkan sam mpai saat ini i perem belum dapat tere ealisasikan. Hal terseb but, antara lain diseba abkan belum m optimalnyya aturan perundang-undangan yang mengatur keterwakilan n perempua an pelakssanaan pera dalam parlemen, pendidikan politik bagi perempuan serta perub bahan kulturr masyaraka at. Targett kinerja Tahun T 2009 meliputi m meningkatka an pemberd dayaan pere empuan yan ng berbassis kemandirrian berusah ha, meningka atkan upaya a perlindungan terhadap p anak melallui penceg gahan keke erasan dalam m rumah tangga serta perdaganga an perempua an dan ana ak, Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -33


serta melibatkan perempuan dalam pen ndidikan politik. Strateg gi pelaksana aan diarahka an n peransertta dan kessetaraan ge ender dalam m pembangunan melallui pada peningkatan gkatan pening

ind deks

pemb berdayaan

dan

pembangunan

gender;

meningkatka m an

perlind dungan terhadap anak dan d perempuan, mening gkatkan parttisipasi perempuan dalam pemba angunan, serta meningkkatkan pendiidikan politik k bagi perem mpuan. Penduduk k Miskin di Jawa Barat pada tahun n 2007 menccapai 5,46 ju uta (13,55 %) % terhad dap total pen nduduk, sed dangkan pad da bulan Maret 2008 me enurun men njadi 5,32 juta (13,01 1 %) dan pa ada tahun 20 009 diprediksi berkisar 13 1 - 14%. K Kemiskinan yang y terjadi di Jawa Barat lebiih disebabk kan oleh kkemiskinan struktural yang dise ebabkan ole eh pangan ketimp

hasil

pemban ngunan,

ke epemilikan

sumberdayya

tidak

m merata,

da an

kemam mpuan tidakk seimbang g serta ketidaksamaan kesempata an yang dimiliki. Target kinerja a tahun 200 09 dalam up paya meneka an jumlah penduduk p m miskin adalah h peningkata an kegiatan-kegiatan yang berorrientasi peng gentasan ke emiskinan se erta terciptan nya sinergita as ng miskin da ari berbagai sumber da ana. Strateg gi pelaksanaannya adala ah penanganan oran ali dengan pemetaan p o orang miskin n secara sp pasial sebag gai penanggulangan yang diawa n kinerja serrta peningka atan peran wadah-wada w h koordinassi penangana an dasar pengukuran b kan seluruh pemangku p kepentingan. k . kemiskkinan yang beranggotak Laju Perrtumbuhan Ekonomi, Jawa Ba arat pada tahun 2007 7 mengalam mi pertum mbuhan cukkup mengge embirakan dengan d pen ncapaian se ebesar 6,41% % meningkkat diband dingkan dengan tahun 2006 2 sebesar 6,02% me elebihi targett yang diteta apkan sebesar 5,8 – 6,0 % dan di d atas rata-rata nasiona al sebesar 6,,2%. Hingga a triwulan III tahun 2008, onomian Jaw wa Barat tu umbuh deng gan laju seb besar 6,48 % (terhadap p triwulan III I pereko tahun 2007). Pe ertumbuhan ekonomi tersebut, t pa ada tahun 2007, dipe engaruhi ole eh mbuhan pad da sektor keuangan, k persewaan dan jasa p perusahaan serta sektor pertum pengangkutan dan n komunikassi yang tumbuh masing-masing seb besar 12,68 % dan 10,1 12 ari sisi permiintaan, pertu umbuhan ekkonomi pada a tahun 2007 7 sangat dip pengaruhi ole eh %. Da penge eluaran konssumsi lemba aga non pro ofit (tumbuh sebesar 7,5 50 %) dan pembentuka an modal tetap bruto o (7,13 %). Pada tahun 2008, pertu umbuhan ekkonomi Jawa a Barat, di sisi ntaan, didorrong oleh ko onsumsi rum mah tangga dan eksporr Jawa Bara at yang massih permin menun njukkan pen ningkatan. Di D sisi penaw waran, fakto or pendoron ng pertumbu uhan ekonom mi diduku ung oleh sekktor industri pengolahan n, sektor perdagangan, hotel dan re estoran, serrta sektorr pertanian. Inflasi ta ahun 2007 te ercatat sebesar 5,10 % lebih rendah h dari tahun 2006 sebesar 6,15 %. % Inflasi gabungan tujjuh kota yan ng berada di Jawa Baratt periode Januari-Oktober Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -44


2008 mencapai angka a 11,39 %. Selurruh kelomp pok pengelu uaran pada tahun 2008, njukkan ken naikan harg ga. Kenaikan paling tin nggi terjadii pada kelo ompok baha an menun makan nan yang mencapai ang gka 3,60 %,, kelompok makanan ja adi 2 %, diikkuti kelompo ok transp portasi, komu unikasi dan jasa j keuang gan yang me encapai 2,97 %. Inflasi yang y terjadi di Jawa Barat sanga at dipengarruhi oleh fa aktor eksternal yakni kkenaikan harrga beberap pa ditas strateg gis di pasarr internasion nal seperti minyak bum mi, minyak kelapa saw wit komod (crude e palm oil /C CPO), gandum m, dan kede elai sejak akh hir tahun 20 007. Produk Domestik D Re egional Bru uto (PDRB) pada tahu un 2007 massih didomina asi oleh se ektor Industtri Manufaktur sebesar 44,97%, 4 sekktor Perdagangan, Hotel dan Restora an (PHR) sebesar 19 9,13 % dan n sektor Pertanian sebe esar 11,95 % dengan nilai sebesar 73,99 triliun n (atas dasa ar harga kon nstan/adhk 2000). Pen ncapaian terrsebut di ata as Rp. 27 target yang ditetapkan yaitu sebesar s Rp. 273,4 triliun n adhk 2000 (adhk tahun n 2000). Pertumbu uhan Sekto or Pertanian n, Industri Pengolahan dan Perdag gangan Hottel R (PHR) pada Tahun T 2007 7 mengalam mi peningka atan (Tabel 2.2). Sektor dan Restoran Industtri Pengolah han pada Ta ahun 2007 m mengalami peningkatan n sebesar 7,,35% denga an nilai Rp R 122,70 triliun, sektor PHR mening gkat 8,03% dengan nilaii sebesar Rp p 54,79 triliun, dan se ektor Pertan nian meningkat sebesar 2,49% darri Tahun 200 06 dengan nilai n Rp 35,6 69 triliun.. T Tabel 2.2 Pertum mbuhan PD DRB Tiga Sektor S Utam ma Sektor 1. In ndustri Pengollahan 2. PH HR 3. Pe ertanian

20 005 10 05,33 47 7,26 34 4,94

Tahun (Rp ( Triliun) 20 006* 20 007** 114,29 12 22,70 50 0,72 54 4,79 34 4,82 35,69

Laju Pertumbuhan 20 005-2006 2006-2007 8,51 7,35 7,32 8,03 -0,34 2,49

Sumber : BPS,, PDRB Kab/Kota di Jawa Barat 2005-2007 ** Angka Sem mentara * Angka Perrbaikan

Pertumbu uhan Inves stasi, Pembentukan Mo odal Tetap Bruto B (PMTB)), pada tahu un 2007 tercatat sebesar Rp 87,137 trriliun (atas dasar harga berlaku u/adhb), jikka dingkan den ngan Tahun n 2003 yaittu sebesar Rp 42,873 triliun, terjjadi kenaika an diband sebesa ar 50,80 % dengan nilai n Rp 87 7,1 triliun (adhb).

encapaian in ni mengalam mi Pe

pening gkatan sebe esar 15,19% % dari Tahun n 2006 sebe esar Rp 75,6 64 triliun (a adhb). Hingg ga triwula an II tahun 2008, 2 PMTB di Jawa Barrat telah mencapai nilai sebesar Rp 26,93 triliun n. Laju Pertumbuhan Invvestasi yang g ditanamkan di Jawa B Barat melalu ui Penanama an Modal Asing (PMA A) dan Pena anaman Mod dal Dalam Negeri N (PMD DN), pada periode p Tahu un Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -55


2003– –2007,

mem mperlihatkan n

kecenderrungan

me eningkat.

K Kondisi

ini

memberika an

sinyale emen bahwa a iklim inve estasi di Jaw wa Barat, cu ukup membe erikan pelua ang bagi para pemod dal untuk menanamkan m n investasinyya di Jawa Barat. Nam mun di sisi lain, l investa asi yang cukup c besarr di Jawa Barat belum se epenuhnya dapat memb berikan dam mpak langsun ng dalam meningkatkkan kualitas dan menyerap sumber daya manussia daerah. Pada period de mbuhan inve estasi PMA dan d PMDN adalah 19,13 % per tahu un 2003 - 2007, rata-rata pertum (Tabell 2.3). Realisasi investa asi PMA dan n PMDN pad da Tahun 2 2006 sebesa ar Rp. 23,74 41 triliun jika diban nding denga an tahun 2005 2 sebessar Rp. 18,371 triliun, merupaka an u sebesar Rp. R 5,37 triliun atau 29,23%. Secara pencapaian pertumbuhan terrbesar, yaitu uruhan nilai realisasi investasi i PM MA dan PM MDN menga ngkatan, da ari keselu alami penin Rp. 12 2,996 triliun n pada tahun 2003, me enjadi Rp. 18,371 triliun n Tahun 200 05, dan pad da tahun 2007 sebessar Rp 20,91 14 triliun. Pe encapaian ini di bawah rrealisasi pad da tahun 200 06 m Rp p. 23,7 triliun n. yang mencapai T Tabel 2.3 aman Modal Asing da Realis sasi Penana an Penanam man Modal Dalam Neg geri Jawa B Barat Tahun n 2003-200 07 URA AIAN

TAHU UN 200 03

200 04

2005

2006 6

2007

12,99 225 52.933

14,146 2 221 58.2 281

18,3 371 3 350 97.3 382

23,74 41 28 85 76.16 61

20,846 6 262 2 61.041 1

Rea alisasi PMA dan d PMDN : 1. Jumlah invesstasi (triliun Rp) R 2. Jumlah proye ek (buah) 3. Jumlah tenag ga kerja (oran ng)

Sum mber : BPPMD Provinsi P Jawa Barat, B 2003-200 07

Perkemba angan perrbankan, yang y dicerm minkan mela alui bebera apa indikato or, hingga a triwulan IIII tahun 200 08 menunjukkkan perkem mbangan yan ng positif. Penghimpuna P an dana masyarakatt dalam da ana pihak ketiga (DP PK) menunjukkan peniingkatan da ari 5,57 triliun pada p tahun 2007 menjadi Rp 107,03 3 triliun pad da akhir triwu ulan III tahu un Rp 105 2008. Kredit yan ng disalurka an perbanka an di Jawa Barat men ncapai Rp 82,86 triliun, ntara pada tahun t 2007 hanya menccapai nilai Rp R 69,74 triliun. Pertum mbuhan kred dit semen yang lebih tinggi dibandingka an pertumbu uhan DPK, menyebabka m an Loan to Deposit Rattio m di Jawa Barat meningkat dari 66,06 6 % pa ada tahun 2007 2 menja adi (LDR) bank umum wulan III tah hun 2008. 77,42 % pada triw Kontribus si Usaha Kecil dan Menenga ah (UKM) terhadap perekonomia p an daerah h ditunjukka an melalui kontribusi k UK KM terhadap p PDRB. Pad da Tahun 20 006 kontribu usi sektorr UKM terha adap PDRB Jawa Barat mencapai 61,69 6 %, m menurun me enjadi sebesar Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -66


61,66 % pada tah hun 2007. Berdasarkan B data BPS Prrovinsi Jawa a Barat, jumllah UKM pad da nyak 7.441.0 014 unit te erbesar berg gerak pada sektor perta anian sebesar tahun 2007 seban n tenaga kerrja di sektor UKM sebanyak 12.118.100 orang atau a mencap pai 45 %. Penyerapan otal tenaga kerja di Jawa Barat. Strategi p peningkatan UKM adala ah 70,49 % dari to uatkan kelem mbagaan da an usaha, kapasitas k SD DM, sistem p pembiayaan dan peluan ng mengu pasar KUMKM. Nilai Tuk kar Petani (NTP), me erupakan sa alah satu in ndikator untuk mengukur tingkat kesejahte eraan petani, yang dihitung melallui rasio an ntara indekss harga yan ng diterim ma petani de engan indek ks harga yang dibayar pe etani. Secara konsep, NTP N mengukur kemam mpuan tukarr produk perrtanian yang g dihasilkan petani p denga an barang atau a jasa yan ng diperlu ukan

petani, semakin n tinggi NTP P, relatif se emakin seja ahtera tingkkat kehidupa an

petani. n September 2008, NTP P gabungan Jawa Barat sebesar 96,,85 %. Hal ini i Pada bulan mence erminkan tin ngkat keseja ahteraan pe etani Jawa Barat menu urun diband dingkan bula an yang sama pada a tahun 20 007. Menurrunnya NTP P disebabka an oleh ken naikan harg ga uhan konsum msi rumah tangga t dan biaya produksi lebih tiinggi diband dingkan harg ga kebutu produkk pertanian yang dihasiilkan. Berdasarkan subssektor, NTP pada subse ektor tanama an pangan, hortikulttura dan peternakan p memiliki an ngka dibaw wah 100, masing-masin m ng ar 92,79, 97 7,38 dan 99,04. Untuk se ektor tanam man perkebunan rakyat dan d subsektor sebesa perikanan memiliki angka di d atas 100, masing-m masing sebessar 111,64 dan 106,19. enaikkan Ind deks Harga yang y diterim ma oleh petani dan menu urunkan biayya Strategi untuk me d mengubah pola tanam monokultur m m menjadi pola a diversifika asi produkksi adalah dengan usaha tani yang didukung d ole eh ketersedia aan pupuk, bibit yang cukup, menja aga kestabila an p te erutama gabah serta baiknya jaringan infrasstruktur jala an harga produksi pertanian entra produkksi. Menurut BPS 2008 bahwa b indekks yang besa ar dikeluarka an menujju sentra–se oleh petani p setelah h biaya prod duksi adalah sektor transsportasi. Jumlah penganggu p ran pada Tahun T 2006 sebanyak 1.898.954 orang o denga an jumlah h angkatan kerja k sebanyyak 15.441.6 639 orang. Pada P Tahun 2007 jumlah h penganggur sebany yak 1.149.188 orang attau menurun n sebesar 39 9,48 %, sed dangkan jum mlah angkata an kerja meningkat sebanyak 17.190.820 0 orang attau 10,18 %. Persen ntase jumla ah adap angkattan kerja ata au Tingkat Penganggura P an Terbuka (TPT) adala ah penganggur terha ar 6,27 %, menurun dari d tahun 2 2006 yang mencapai 10,95 %. sebesa

Target T kinerrja

Tahun n 2009 dalam upaya pe enanggulang gan pengangguran terssebut adalah h menguran ngi jumlah h penganggu ur melalui peningkatan p n tenaga kerrja terutama a bagi penca ari penyerapan Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -77


kerja aktif, angka atan kerja baru b serta tenaga kerja a dengan ju umlah jam kerja k dibawa ah al. Strategi pelaksanaan diarahkan n pada pen ningkatan kkompetensi tenaga kerrja norma melalu ui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan, pe enempatan tenaga t kerja a dengan po ola Antar Kerja Lokal (AKAL), An ntar Kerja A Antar Daerah h (AKAD), A Antar Kerja Antar Negara N), serta men ningkatnya jumlah j sertiffikasi tenaga a kerja. (AKAN Penyerap pan Tenaga a Kerja berrdasarkan Lapangan Usaha pada tahun 200 07 menun njukkan sekktor pertania an masih merupakan m la apangan ussaha yang paling p banya ak menye erap tenaga a kerja wa alaupun darri tahun ke e tahun pe ersentasenya a mengalam mi penuru unan. Dari 17,19 juta penduduk Jawa Baratt yang bekkerja di sekktor pertania an sebesa ar 27,20 %,, di sektor perdagangan p n sebesar 24 4,59 %, di ssektor jasa sebesar s 16,7 72 %, di sektor indusstri sebesar 15,74 %, da an tersebar di berbagai sektor sepe erti keuangan, uksi dan lain n-lain sebesa ar 15,73 %. Tampak ba ahwa dari sissi penyerapa an angkutan, konstru a kerja pada a sektor-sekktor yang ad da, sektor pertanian, pe erdagangan, industri, da an tenaga jasa paling p banya ak dipilih masyarakat m J Jawa Barat. Dibandingkkan Tahun 2006, terja adi penuru unan penye erapan tena aga kerja di sektor pertanian, dan di sisii lain terja adi pening gkatan penyyerapan tenaga kerja di d sektor pe erdagangan dan jasa. Target T kinerrja tahun 2009 adala ah terserapn nya sejumla ah 300.000 tenaga kerj rja pada sem mbilan sektor gan lapang

usaha

terutama

pada

sekktor-sektor

pertanian,

perdagang gan,

industtri

pengo olahan, jasa-jasa, tanpa a mengabaikan sektorr-sektor lain nnya. Target capaian ini i merup pakan bagian n dari targe et penyerapa an satu juta a tenaga kerrja sampai dengan d tahu un 2011, yang dilakkukan melalui pelaksanaan kegiata an pemerinttah (pusat, provinsi da an unia usaha maupun upaya man ndiri. Strate egi kabupaten/kota) secara berrsinergis, du a mempriorritaskan kegiatan-kegia atan pemerrintah (pusa at, pelakssanaan diarrahkan pada provin nsi dan kabu upaten/kota)) yang pro jjob, peningkkatan investtasi dan pad dat karya, da an pembe erdayaan Ko operasi, Usah ha Mikro, Ke ecil dan Mene engah. Rata-rata a Lama Sek kolah (RLS S) merupaka an gambaran n lamanya penduduk p ussia 15 tah hun ke atas yang berse ekolah, dan memiliki bob bot 1/3 di d dalam perhittungan indeks pendid dikan. RLS sampai den ngan tahun 2007 masih h sebesar 7,5 7 tahun (a angka sangat semen ntara, 2008). Kondisi in ni menunjukkkan rata-ratta tingkat pe endidikan pe enduduk Jaw wa Barat adalah tidakk tamat SLT TP atau baru u mencapai kelas 1 SLT TP. Secara terpilah, t pad da m 7,9 9 tahun, se ementara RLLS perempu uan mencap pai tahun 2006, RLS laki-laki mencapai ahun. Strate egi untuk mendorong peningkata an capaian RLS pada tahun 200 09, 7,1 ta dilakuk kan terutam ma melalui implementa asi BOS Pro ovinsi sebag gai upaya menggratiska m an biaya sekolah bag gi siswa SD/MI dan SMP P/MTs teruta ama yang be erasal dari keluarga k tida ak Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -88


mamp pu dan meringankan siswa lainnya a, untuk me endukung penuntasan p Wajib Belajar Pendid dikan Dasar 9 Tahun me enuju Jawa B Barat Bebas Putus Jenja ang Sekolah (Jabar BPJS S), serta Bantuan Khusus Murid (BKM) bagii siswa SMA A/MA/SMK se ebagai salah h satu bentu uk an Wajib Be elajar 12 Tahun. Selain itu diterapkkan pula strategi untuk meringanka an Rintisa beban masyaraka at dalam membiayai m p proses pend didikan khu ususnya yan ng berkenaa an p n dan kegia atan penunjjangnya. Un ntuk mendukung strate egi dengan proses pembelajaran but, agar sa asaran pena anganan me emiliki tingkkat keakuratan dan sin nergitas yan ng terseb tinggi,, maka peny yediaan data a dan inform masi bidang pendidikan baik yang bersifat spasiial maupu un a-spasial menjadi hall yang strate egis. Angka Me elek Huruf (AMH) me enggambarka an proporsi penduduk usia u 15 Tahu un ke ata as yang dapa at membaca dan menulis, serta mem miliki bobot 2/3 di dalam m perhitunga an indekss pendidikan n. AMH Jawa a Barat pada a Tahun 200 07 menunjukkkan peningkkatan sebesar 0,42 % menjadi 95,32 9 % (an ngka sangatt sementara)), dibanding gkan Tahun 2006 sebesar 94,90 %. Apabila dipilah berd dasarkan jen nis kelamin, AMH laki-laki pada tahu un 2006 tela ah apai 97,00 %, semen ntara AMH perempuan baru men ncapai 92,8 %. Adapu un menca berdassarkan hasil pendataan tahun 2008,, sasaran pe enanganan b buta aksara di Jawa Barrat menca apai 326.900 0 orang yan ng tersebar di 21 kabu upaten/kota.. Berdasarka an pendataa an terseb but pula, dip peroleh info ormasi bahw wa Kabupatten Karawan ng, Kabupatten Bandung, Kota Cimahi, C Kota a Tasikmala aya, dan Kotta Cimahi te elah tuntas dalam men nanganai buta aksara a. Pada tahu un 2009 stra ategi pembe erantasan bu uta aksara d di Jawa Bara at ditargetka an untuk dituntaskan n melalui pe emberian ke esempatan belajar b bagi warga massyarakat yan ng ogram Keakssaraan Fungsional meng ggunakan po ola belum bisa membaca/menuliss melalui Pro elajaran 32 hari, denga an sistem pe embagian pe eran dalam hal penang ganan sasara an pembe buta aksara a dan alokasi a pemb biayaannya, antara pusat, provinsi dan kabupate en/kota. Angka Partisipasi Kasar (AP PK) dan Angka A Parrtisipasi Murni M (APM M) SMP/ /MTs, merup pakan indika ator yang menunjukkan kemampuan pendidikan SLTP dalam menye erap pendud duk usia 13-1 15 tahun, da an sekaligus menjadi ind dikator utam ma penuntasa an Wajar Dikdas 9 Ta ahun. APK SMP/MTs S tah hun 2007 ad dalah sebesa ar 82,77 %, dibandingka an 06 sebesar 77,34 7 %, ata au terdapat kenaikan k seb besar 5,43 %. % Sedangka an dengan tahun 200 a Partisipasi Murni (APM)) SMP/MTs p pada tahun 2007 2 sebesa ar 65,45 %, atau terdap pat Angka kenaik kan 3,48 % dibandingkan dengan tahun 2006 (61,9 97 %). Bentuk strate egi pening gkatan capa aian APK da an APM dilakukan melalui penceg gahan dan penguranga an angka putus sekolah antar jenjang pendidikan formal da an peningka atan layana an dikan non formal. f Benttuk-bentuk kegiatan ya ang dilaksan nakan berup pa pemberia an pendid Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -99


BOS Provinsi, P pen ngembangan n SD-SMP Sa atu Atap (Ke elas 1-9), da an penyelen nggaraan SM MP Terbukka, serta pe engembanga an program Paket B da an C yang mengedepan m nkan life ski kill. Melalu ui strategi te ersebut, pen ningkatan A APK dan APM M SMP/MTs dapat berim mplikasi pad da pening gkatan angk ka RLS yang selanjutnya a diharapkan n mampu mendorong ca apaian Indeks Pendid dikan di Jawa Barat. Angka Harapan H Hidup (AHH H) tahun 2006 menccapai 67,40 0 tahun da an menga alami kenaikkan menjadi 67.58 tahu un pada tahun 2007. Be erdasarkan jenis j kelamin, pada tahun t 2006,, AHH laki-la aki mencapa ai 65,5 tahu un, sedangka an AHH pere empuan tela ah menca apai 69,4 ta ahun. Semen ntara itu, be erdasarkan data bulan September 2008 jumla ah pende erita AIDS se ebesar 2.32 25 orang dan HIV Posittif sebesar 1 1.726 orang g. Pada tahu un 2008 ini i telah terjjadi 2 kasuss penderita terinfeksi flu u burung se ehingga jumlah akumula asi total penduduk p terinfeksi virrus flu buru ung sebanya ak 256 orang dengan jumlah yan ng meninggal sebanyyak 54 ora ang. Untuk kkasus penya alahgunaan narkoba, de engan jumla ah yak 38.720 kasus, Jaw wa Barat m menempati urutan u keem mpat dari 10 1 provinsi di sebany Indone esia. Tingka at penangan nan terhadap p penyalahg gunaan narkkoba masih rendah, yaitu sebesa ar 6,45% terrtangani dan n 93,55% be elum tertang gani. Kondisi Kawasan K Liindung, ma asih menunjukkan tingkkat kesesuaia an fungsi da an perunttukan kawassan yang be elum memad dai. Berdasarkan analisa a data tutupa an lahan cittra satelit tahun 2005 5 (Bapeda Provinsi P Jaw wa Barat), ke esesuaian fu ungsi kawassan lindung di apai baru mencapai m 1,0 018 juta Ha (27,5 %), dimana kessesuaian pad da Jawa Barat menca h sebessar 11,3 % d dan kawasan n lindung no on hutan seb besar 16,2 %. % kawassan lindung hutan Hingga a tahun 200 07, strategi peningkatan n fungsi dan n pencapaia an kawasan lindung 45% % terus dilakukan d ba aik melalui re ehabilitasi tu utupan lahan n, konservassi lahan, pen netapan statu us kawassan, serta penandaan batas b kawasan sepanjan ng 8.243 km m (1.060 tittik pal batass). Namun n laju kerussakan kawassan pada kawasan lindu ung masih cukup besar dibandingka an upaya penangana an yang telah dilakukan,, akibat dari masih marraknya perambahan serrta bangan liar, kebakaran hutan, se erta alih fungsi kawasan lindung ke kawasa an peneb budida aya. Strateg gi yang dila akukan untu uk peningkatan fungsi kawasan lin ndung adala ah perbaiikan tutupan n lahan pad da kawasan hutan mela alui program m reboisasi, pengamana an dan pe erlindungan kawasan dengan pemb berdayaan masyarakat m wasan lindung, sekitar kaw serta pengendalia p n lindung. Ke eterpaduan upaya konse ervasi denga an n pemanfaatan kawasan pening gkatan ekon nomi masya arakat sekita ar kawasan n merupakan n pola yang diharapka an dapat memperbaikki dan meng gamankan fu ungsi kawasa an lindung kke depan.

Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -110


Kondisi Lahan L Kritiis masih cukup luas, hingga akhiir tahun 200 07 sisa laha an kritis di d Jawa Bara at seluas 202 2.130 Ha ( Biro B Bina Pro oduksi, 2008 8 ), yang terd diri dari laha an kritis di dalam ka awasan huta an sebesar 8.371 ha dan d di luar kawasan hutan h sebesa ar 58 ha (174..578 ha berrada di laha an milik massyarakat). Upaya U penan nganan laha an 193.75 kritis yang y telah dilakukan d se ejak tahun 2 2003 telah mampu m men ngurangi lah han kritis da ari luas se ebesar 580.397 Ha, yan ng terdiri da ari lahan kriitis di dalam m kawasan hutan h sebesa ar 151.68 89 ha dan lahan kritis di luar kawasan lindung sebesar 428.708 4 ha, menjadi sissa lahan kritis sebessar 202.130 ha, melalui Gerakan Rehabilitasi R an Lahan Kritiss (GRLK) da an Nasional Rehabilitasi Hutan dan n Lahan (GE ERHAN). Upa aya yang te elah dilakuka an Geraka dirasakan masih belum men ncukupi untuk penanga anan lahan kritis secarra cepat da an u karen na proporsi llahan kritis di d luar kawa asan hutan dan d berada di efektiff. Kendala utama lahan masyarakatt jauh lebih besar, disiisi lain basiss data mengenai kondisi dan loka asi h minim. Prioritas utam ma dalam pe enanganan llahan kritis adalah laha an lahan kritis masih d kawasan lindung, teru utama pada daerah alira an sungai ba agian hulu. Strategi S dalam kritis di penanganan laha an kritis ad dalah melalui perbaika an basis da ata spasial lahan kritis, orong prinsip p gerakan melalui m sinerg gitas kegiata an dan kemiitraan antara a pemerintah, mendo dunia usaha, lemb baga masya arakat, serta a relawan lin ngkungan ya ang melaksa anakan upayya hijauan, men ningkatkan pembinaan masyarakat di calon lokasi reha abilitasi, sertta pengh melakssanakan pola insentif untuk mening gkatkan ting gkat keberha asilan rehabilitasi. Kondisi Mitigasi M Ben ncana ditun njukkan mellalui faktor kkesiapan ma asyarakat da an aparatt dalam men ngantisipasi serta menanggulangi bencana b alam m, menginga at Jawa Bara at merup pakan kawassan yang berpotensi te erhadap kejadian benca ana alam. Selama S kuru un waktu tahun 200 07 kejadian tanah long gsor 124 ka ali, banjir 128 kali, gempa 10 kali, aran 29 kalii, angin topa an 163 kalii, yang menimbulkan ko orban menin nggal 48 jiwa. kebaka Jika dibandingkan d n dengan ta ahun 2006, maka kejad dian bencan na kebakara an mengalam mi penuru unan yang cukup c besarr (262 kali p pada Tahun 2006). Seda angkan kejadian Bencan na banjir pada tahun n 2007 lebih h besar dibandingkan ta ahun 2006 sebanyak s 94 4 kali, longso or 4 kali. Nam mun demikia an, dilihat dari d jumlah korban yan ng 98 kali, dan angin topan 84 mi penurunan n yang cukup signifikan dibandingka an meninggal, kondissi tahun 2007 mengalam 6 korban yan ng meningga al adalah sekitar 600 ora ang dan pad da tahun 2006. Pada Tahun 2006 akukan adallah meningkkatkan upayya tahun 2007 menccapai 48 orrang. Strategi yang dila d men ngutamakan n peningkattan pengura angan resikko penanggulangan bencana dengan m penanggulangan benccana, serta meningkatka m an bencana, penguattan sumber daya dalam anan masyarakat dalam m menghadap pi bencana, baik melalu ui sosialisasi,, peningkata an ketaha


II -111


taraf ekonomi masyarakat, m serta pena ataan di ka awasan resiiko bencana a tinggi da an endalian banjjir. penge Kondisi pencemaran dan kerusaka an lingkunga an, menunju ukkan bahwa a pencemara an dan pe enurunan ku ualitas lingku ungan air ya ang terjadi di Sungai Cita arum, Ciliwu ung, Cimanuk, Cisang ggarung, Cittanduy, dan beberapa ssungai utama a lainnya m masih belum m menunjuka an perbaiikan hingga tahun 2007 7 (kondisi status mutu cemar bera at, menurut BPLHD Jaw wa Barat tahun 2007 7). Demikian n juga deng gan pencem maran udara di perkotaa an, seperti di ung, Bogor, Bekasi, B dan Cirebon. Kualitas udara di kota-kota a besar terse ebut rata-ratta Bandu telah melebihi am mbang bata as, khususn nya untuk polutan p deb bu/partikulatt dan karbo on h dengan sem makin menin ngkatnya em misi gas buan ng kendaraa an monokksida. Hal ini diperparah bermo otor yang be ertambah pe esat. Berbag gai upaya te elah dilakuka an melalui diterbitkanny d ya Peratu uran Daerah h Pengendalian Pencem maran Udara a, penetapan n baku muttu dan statu us sungai, pembinaa an lingkunga an (ecoscho ool atau sekolah berbu udaya lingku ungan), sertta akat industrri dalam pro ogram Envirronmental P Pollution Con ntrol Manage ger pelibattan masyara (EPCM M). Strategi dalam men ngurangi pen ncemaran dan d kerusakkan lingkung gan dilakuka an dengan meningkkatkan peng gendalian p pencemaran dan kerusakan lingkkungan pad da ernya, penin ngkatan pem mbinaan dan pendidikan lingkungan,, serta penegakan hukum sumbe lingkungan. Cakupan pelayanan n persampa ahan, tingkkat pelayana an persampa ahan di Jaw wa ngat rendah h. Cakupan pelayanan p pe ersampahan n hingga akh hir Barat secara umum masih san n sekitar 90 0% pengolah han sampah h di TPA ma asih dilakuka an tahun 2007 sebessar 53% dan a open dum mping. Selain n itu kondissi sarana an ngkutan perrsampahan masih belum secara mema adai. Untuk wilayah w Mettropolitan Ba andung dan Kabupaten//kota Bogorr-Kota Depok, penge elolaan sampah direnca anakan aka an dilakukan secara regional r me elalui Tempa at Pemro osesan Akhirr Regional Leuwigajah, L gka, dan Na ambo serta akan dikelo ola Legoknang oleh Pusat P Pengelolaan Persa ampahan Jaw wa Barat (P3JB). Namun demikian, hingga akh hir tahun 2007, TP PA Leuwigajjah belum dapat berrfungsi kare ena masih menghadapi asalahan sossial dan teknis operassional pasca a bencana llongsor, sed dangkan TP PA perma Legoknangka baru u sampai ta ahap kelayakkan teknis, lingkungan, dan sosial. Oleh karen na alam jangka a pendek, permasalaha p pah di Metrropolitan Ba andung masih itu, da n TPA samp menga andalkan Te empat Peng golahan Kompos Sarim mukti sampa ai dengan tahun 2010. Sedangkan untuk k TPA Namb bo hingga akkhir tahun 2007 2 baru tterbentuk Unit Pelaksan na bo sebagaim mana tercanttum dalam Peraturan P Gu ubernur Jaw wa Operasional (UPO) TPA Namb ntang Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat. B Denga an Barat No. 31 Tahun 2007 ten olaan sampa ah di Kabupa aten/Kota Bogor B - Kota Depok untu uk sementarra demikian, pengelo Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -112


sampa ai dengan 20 010 masih dilakukan d ole eh tempat pembuangan p n akhir di masing-masin m ng kabupaten/kota. Selama ku urun waktu u 2003-200 07, telah d dilakukan upaya u untu uk angunan TPA A dan penye ediaan saran na dan prasa arana pendu ukungnya, namun n upaya apemba upaya untuk meng gurangi volu ume sampah h dan mengo olah sampah h menjadi kompos k belum apatkan perrhatian khusus. Strateg gi dalam pe engelolaan persampaha an perkotaa an menda kedepan dilakuka an dengan

membang gun Tempatt Pengolaha an Akhir Sa ampah (TPA A)

nal, sarana prasarana pendukungnya, serta peningkatan n partisipassi masyaraka at Region dalam penguranga an timbulan sampah me elalui gerakan Reduce, R Reuse, Recyccle (3R). Cakupan pelayanan n pengelollaan limba ah cair do omestik, dii Jawa Bara at uti sistem onsite o menca apai 50%, dan offsite 1,2%, seda angkan seba anyak 48,8% % melipu pendu uduk Jawa Barat belu um terlayan ni. Dengan demikian, tidak selu uruh instala asi pengo olahan limbah domestik belum menu unjukkan kin nerja yang ba aik. Hanya 11 1 unit (65% %) dari 17 7 unit Instalasi Pengolah h Lumpur Tinja (IPLT) yang y beroperrasi dengan baik. Strate egi untuk meningkattkan cakupa an pelayana an pengelo olaan limbah h cair dom mestik adala ah embangkan sistem komu unal dalam pengelolaan limbah cairr domestik, khsususnya k menge di kawassan–kawasan n padat deng gan ketersed diaan lahan terbatas. Cakupan pelayanan n air bersih h, pada akh hir tahun 20 007 kondisi pelayanan p a air bersih untuk perkkotaan baru u mencapai 45,32% (Su useda, 2007 7) dengan menggunaka m an er air minum m yang berrasal dari aiir kemasan//ledeng/pom mpa. Rendah hnya cakupa an sumbe pelaya anan air min num disebabkan oleh m masih tingginya angka kebocoran air (rata-ratta 38%),, terbatasny ya sumber air a baku khu ususnya di wilayah w perrkotaan, tariif/retribusi air a yang belum b berorrientasi pada a cost recove very dan massih rendahnyya partisipassi masyarakaat dan swasta s dala am pembangunan sara ana dan prrasarana airr minum. Sementara S di perdessaan hanya mencapai 41 4 % yang terdiri dari 25 % siste em perpipaa an dan 16 % sistem m non perpipaan. Jika diitinjau dari ssumber air minum m yang biasa dipaka ai oleh ruma ah tangga a, maka terd dapat 76,75 % rumah tangga yang mendapatkkan sumber air a minumnyya dari sumur s terlind dung, pomp pa, dan led deng yang relatif r mema adai sebaga ai sumber air a bersih yang sehatt. Sisanya, sebanyak s 13 3,39 % massih menggun nakan sumbe er air terbukka ur atau mata a air) yang tidak t terlindu ungi, serta terdapat t 0,9 96 % rumah tangga yan ng (sumu mengg gunakan airr sungai/air hujan seba agai sumber air minum mnya. Strate egi ke depa an adalah h meningkattkan cakupa an pelayana an air berssih perkotaa an yang be ersumber da ari pengo olahan air pe ermukaan, dan d peningkkatan cakup pan pelayana an air minum difokuska an pada masyarakat miskin di wilayah Pan ntura dan perdesaan p m melalui kerja asama antarra ah dengan masyaraka at. Strategii penyediaa an air min num berbassis pemerrintah daera


II -113


masya arakat tersebut dirasaka an telah cu ukup mampu mendoron ng peningka atan cakupa an pelaya anan serta ke eberlanjutan n sarana dan n prasarana air minum yyang telah dibangun. Kualitas lingkungan n perumah han dan permukima p n, backlog rumah pad da tahun 2007 sebessar 980.000 unit dan diiperkirakan akan a menca apai 1,164 ju uta unit pad da 035 kawasan n kumuh de engan luas sekitar s 25.87 75 tahun 2013. Selain itu, terdapat pula 1.0 ng umumnyya terdapat di wilayah perkotaan dan d permukkiman nelaya an. Tingginyya ha yan

backlo og rumah daan kawasan kumuh di perkotaan disebabkan d o oleh terbata asnya sumbe er pembiayaan yang g berpihakk pada ma asyarakat berpenghasila b an rendah dan belum angnya seimba

pe embangunan

di

perko otaan

dan

perdesaan

sehingga

sulit

uk untu

menge endalikan migrasi m penduduk khusu usnya ke ko ota-kota bessar. Selama kurun wakttu 2003-2 2007, pena anganan pe erumahan difokuskan pada stra ategi untukk mendoron ng pemba angunan rumah susun di kota-kota metropolitan, penge embangan kawasan k sia ap bangu un (kasiba)/ lingkungan n siap bang gun (lisiba) serta penattaan kawasa an kumuh di perkottaan dan permukiman n nelayan melalui kerjasama k a antara pem merintah da an masya arakat. Strattegi ini dira asakan telah h cukup ma ampu untukk mendorong g penyediaa an rumah h yang layak huni bagii masyaraka at berpengh hasilan renda ah, peningkkatan kualita as lingkungan perum mahan oleh masyaraka at, serta pe engembangan kawasan permukima an y lebih tertata. t Nam mun demikia an, percepattan pembangunan ruma ah layak huni baru yang bagi masyarakat m berpenghasi b lan rendah p perlu segera a dilakukan dan d pelibatan masyaraka at serta dunia usaha dalam pengemban ngan perum mahan di Jawa J Barat perlu teru us asi pengemb bangan kasib ba/lisiba di daerah d masih ditingkkatkan. Di samping itu, implementa cukup rendah se ehingga upa aya-upaya untuk mendorong perrcepatan pe engembanga an a/lisiba sanga at diperlukan n kasiba Kondisi kemantapa k n jalan Prrovinsi, ting gkat keberh hasilan pena anganan jala an dapat dilihat dari kondisi kemantapan jala an. Melalui pelaksanaan p Program Pe engembanga an n Telekomun nikasi pada tahun t 2007, telah terjadi peningkata an Infrasttruktur Transportasi dan keman ntapan jalan n dari 1.893,,490 km (86 6,10 %) pada tahun 200 06 menjadi 1.920,140 1 km (87,31 1 %) pada tahun 2007. Pada akhir tahun 2009 diharapkan kemantapa an jalan dapa at menca apai 90%. Untuk me endukung pencapaian kondisi te ersebut, maka m strate egi penanganan jalan Provinsi pada tahun 20 009 diarahka an pada pen ningkatan ko ondisi jaringa an P teru utama pada ruas-ruas ja alan strategiis yang men nghubungkan n pusat-pusa at jalan Provinsi kegiatan serta kawasan k sttrategis Pro ovinsi, yaitu u sentra-sen ntra produkksi, kawasa an wa Tengah dan Jawa Barat - Banten n, serta jalurr horizontal di perbattasan Jawa Barat – Jaw Jawa Barat B Selatan, serta pen nambahan ju umlah serta optimalisasi o fungsi jemb batan timban ng untuk mengurangi tingkat kerrusakan jalan n. Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -114


Kondisi ja aringan irig gasi ditunju ukkan denga an intensitass tanam padi sawah pad da 85 da aerah irigasi (DI) yang g dikelola P Pemerintah Provinsi, dengan luassan mencap pai 87.034 4 Ha. Intensitas tanam meningkat dari 187 % pada tahu un 2006 me enjadi 190 % pada tahun 2007 7. Pencapaia an intensita as tanam masih m belum m optimal, hal h ini terka ait a pada tahun 2007 baru u sekitar 48,9 9 % dari tottal dengan kondisi jarringan irigassi yang mana an irigasi ke ewenangan Provinsi P bera ada dalam kondisi k baik,, serta belum m optimalnyya jaringa keterssediaan air baku b untuk menunjang m k kegiatan pertanian. Pad da tahun 200 09 diharapka an intensitas tanam meningkat menjadi 1 194% dan jaringan j irig gasi dalam kondisi ba aik adi 55 %. Untuk mendukung pencapaian kondisi tersebut, t m maka strategi menja penge embangan in nfrastruktur irigasi i untukk tahun 2009 9 diarahkan pada pening gkatan kondiisi jaringa an irigasi ya ang difokusskan pada d daerah-daera ah sentra p produksi. Se elain itu aka an diupay yakan perbaikan irigasi perdesaan. p Kondisi prasarana p s sumberday ya air, dap pat dilihat da ari kegiatan n pengelolaa an situ se erta perbaikkan dan pem meliharaan sungai di Jawa Barat. Pada tahun n 2007, tela ah terlakssana progra am Operasi dan Pemeliiharaan Situ u sesuai kew wenangan Provinsi P Jaw wa Barat pada 49 situ u, 3 waduk, 3 bendunga an karet, dan n 3 waduk la apangan. Se elain itu, pad da Tahun n 2007 telah h terehabilittasi 33 situ kewenanga an Provinsi Jawa Baratt. Sedangka an untuk program pe erbaikan da an pemeliharraan sungai, pada tahu un 2007 tela ah terbangu un ndali daya rusak air pad da 45 sunga ai kewenang gan Provinsi Jawa Bara at. prasarrana pengen Untuk menjaga ketersediaa an

air

baku

di

wila ayah

Jawa

m Barat, maka

strategi

embangan in nfrastruktur sumber dayya air di Jaw wa Barat diarrahkan pada a peningkata an penge penge elolaan jumla ah situ, waduk, dan emb bung untuk memenuhi penyediaan air baku bagi kebutu uhan domesstik, pertan nian, dan in ndustri. Sed dangkan un ntuk mengurangi tingka at kerusa akan Daerah h Aliran Su ungai serta Bencana Banjir di Jaw wa Barat, maka m strategi penge embangan in nfrastruktur sumber da aya air diarahkan pada a peningkata an prasaran na penge endali daya rusak r air pad da wilayah ssungai kewen nangan provvinsi di Jawa a Barat, untu uk mengu urangi areal tergenang banjir b terutama di wilaya ah Pantura JJawa Barat. Rasio

ellektrifikasi

rumah

tangga

dan d

pelay yanan

listtrik,

tingka at

keberh hasilan pena anganan listtrik perdesaa an dapat dillihat dari rasio elektrifikkasi desa da an rumah h tangga. Pada akhir 200 07, telah terrjadi peningkkatan rasio e elektrifikasi rumah r tangg ga dari 57 7,73 % pada a tahun 2006 menjadi 60,41 % pada akhir tahu un 2007, yan ng artinya da ari 11.011 1.044 rumah h tangga, ba aru sekitar 6.652.101 rum mah tangga yang telah mendapatka an aliran listrik yang bersumber dari PLN da an non PLN. Pada akhirr tahun 200 09 diharapka an e ga dapat me encapai 65% % dari jumla ah rumah tangga di Jaw wa rasio elektrifikasi rumah tangg Barat. Sedangkan untuk listrikk perdesaan,, cakupan de esa yang sud dah mendap patkan tenag ga Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -115


listrik pada perten ngahan tahun 2008 ham mpir mencapa ai 100%, hanya tinggal 11 desa yan ng s 5 desa d di Kabu upaten Garu ut, dan 6 dessa belum memiliki inffrastruktur liistrik, yaitu sebanyak bupaten Cian njur. Pening gkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih teru us diupayaka an di Kab untuk mewujudka an Jabar Caa ang pada ta ahun 2010 melalui m pembangunan ja aringan listrrik a yang belum memp punyai jarin ngan listrikk, sedangka an perdessaan pada desa-desa pening gkatan rasio o elektrifikassi rumah ta angga teruss diupayakan melalui pembanguna p an jaringa an listrik ya ang bersumber dari PLLN, maupun penyediaan n sumber-su umber enerrgi alterna atif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro m hidro, surya, dan n angin, sertta pemba angunan jaringan listriik, pemasan ngan instala asi rumah dan sambu ungan ruma ah diutam makan untukk masyarakatt golongan pra-Keluarga p a Sejahtera (pra-KS). ( Kondisi kinerja k pe elayanan p publik, sela ama tahun 2007 dan n 2008 tela ah dilakuk kan berbaga ai strategi untuk mening gkatkan pela ayanan dan akuntabilita as pelayanan n. Strategi perbaikan n yang telah dilakukan a antara lain dengan mene erapkan Pen nyelenggaraa an nan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Provinsi Jaw wa Barat da an menetapkkan pedoma an Perijin bagi kabupaten/ko k ota dalam membentuk m d dan menyele enggaraan P PPTSP. Pada a tahun 2007 7, kebijakan tersebutt telah diimp plementasika an di sepuluh kabupaten n/kota yaitu di Kabupate en mayu, Kuningan, Ciamiss, Sumedang g, Majalengkka, serta Ko ota Sukabum mi, Sukabumi, Indram Tasikm malaya, Cim mahi dan Ba anjar.

Dala am peningka atkan pelayyanan pemb bayaran Paja ak

Kenda araan Bermo otor (PKB) dan Bea Ba alik Nama Kendaraan K Bermotor (B BBNKB) tela ah dikembangkan dri rive thru den ngan dukung gan teknologi informasii dan komun nikasi di Kotta ung. Di samping itu pembangunan sarana dan n prasarana kantor pela ayanan paja ak Bandu provin nsi di kabupaten dan kota dilakkukan untukk meningka atkan pelaya anan kepad da masya arakat. engadaan barang b dan n jasa tela ah dirintis pembentuk kan Layana an Dalam pe Pengadaan Secara a Elektronik (LPSE) yang melayanii pengadaan n barang dan jasa secarra onik. Kebera adaan LPSE ini memberikan kemuda ahan baik ke epada panitia pengadaa an elektro maupu un vendor/p penyedia ba arang dan jjasa dalam proses pelelangan ka arena denga an dukungan teknolo ogi informasi dan komunikasi dapatt mengurang gi biaya lela ang, membe eri ng yang sam ma kepada semua s vend dor, dan meengurangi taatap muka antara a panittia peluan dengan vendor

y yang dihara apkan akan meningkatk kan efisiensii pengadaan n barang da an

s menin ngkatkan kualitas baran ng dan jasa a yang akan dinikmati masyaraka at. jasa serta Setelah pembentu ukan LPSE telah dilaku ukan sosialiisasi dan p pelatihan kepada panitia, at Pembuat Komitmen (PjPK) dan vendor, serrta ujicoba pengadaan barang pad da Pejaba tiga SKPD. S Sosiallisasi dan pelatihan p terrus ditingkatkan untuk menghadap pi pengadaa an barang g pada pelakksanaan APB BD 2009. Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -116


Di sampin ng itu dala am meningkatkan pela ayanan pub blik dilakukkan penataa an kelembagaan berd dasarkan Pe eraturan Pem merintah Nomor 38 Tah hun 2007 tentang Urusa an an Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenttang Struktu ur Pemerrintahan da Organisasi Perang gkat Daerah yang diara ahkan pada pada prinsip p-prinsip org ganisasi yan ng n dan rasio onal. Untuk mengemba angkan kem mandirian un nit pelayana an diarahka an efisien menja adi Badan La ayanan Umum Daerah (BLUD). Ha asil kajian yyang akan ditindaklanju d uti dengan penilaian kelayakan untuk menja adi BLUD antara lain R RS Al-Ihsan, RS Jiwa, RS R S d Laborato dan orium Keseha atan. Paru Sidawangi, Pelayanan publik tidakk terlepas da ari kinerja ap paratur. Jum mlah aparatu ur Pemerinta ah Provin nsi Jawa Barrat pada tah hun 2008 se ebanyak 16.157 orang didominasi oleh pangka at golong gan III yang mencap pai 56,61% % yang seb bagian besa ar lulusan SMA. Untu uk meningkatkan pen ngetahuan dan d keteram mpilan aparattur tersebutt dilakukan melalui m upayya gkatan pend didikan form mal ke jenja ang lebih tin nggi, pelatih han baik te eknis maupu un pening fungsional,

dan

peningkatk kan

kepem mimpinan

m melalui

pen ndidikan

da an

pelatiha an

mimpinan un ntuk mengissi jabatan sttruktural, se erta penerap pan reward dan sanctio on kepem secara a bertahap. Target kin nerja Tahun 2009 melip puti mening gkatkan pen ngendalian pembanguna p an dan mengembang m gkan sistem pengawasa an, mengem mbangkan da an menerapkan teknologi inform masi dalam manajemen m pemerintaha an dalam rangka pening gkatan pelayyanan kepad da masya arakat, mela aksanakan reformasi b birokrasi, meningkatkan m n dan men ngembangka an kualita as setiap un nit kerja da alam pelaya anan publik,, menata siistem hukum m di daerah, meningkatkan

pe embinaan ketentraman n

dan

kettertiban

ma asyarakat

(tramtibmass),

ualitas data a dan info ormasi pendukung pe erencanaan daerah da an meningkatkan ku han, menin ngkatkan pa artisipasi dan peran kelembagaa an penyelenggaraan pemerintah arakat desa,, serta men ngembangka an desa me elalui progra am “Desa Membangun M n”. masya Strategi pelaksana aan diarahka an untuk me embuka ruan ng publik sebagai komun nikasi denga an arakat; mem mbuat peraturan daerah h yang tran nsparan; me ewujudkan pemerintaha p an masya yang bersih b dari Korupsi, K Kolusi dan Nep potisme (KK KN); serta menghapus m d dan meninda ak tegas pungutan lia ar. 2.2.

Rencana Target Eko onomi Makro Pada Ta ahun 2009

an 2.2.1.. Tantanga Perekonom mian Jawa Barat baikk secara langsung maupun m tid dak langsun ng dipeng garuhi oleh fenomena-fe enomena ya ang berkemb bang saat in ni dan yang akan datang, baik pada p tatanan n perkemban ngan lingkun ngan ekstern nal maupun internal. Perkembanga P an lingkungan ekterrnal perekonomian Jaw wa Barat sangat s dipe engaruhi oleh kebijaka an Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -117


pereko onomian nasional dan internasiona al (global). Berdasarkan B n kondisi terrsebut, faktor eksterrnal yang mempengaru m hi perekonomian Jawa Barat B pada Tahun T 2009 diperkiraka an adalah h pertama,, ketergantu ungan panga an terhadap p produk im mpor; fenom mena ini aka an menga akibatkan ke etersediaan produk pan ngan tergang ggu, sehingg ga terjadi ketidakstabila k an harga di pasaran n; kedua, terjadinya t kkrisis ekonom mi global ya ang berpote ensi terhada ap an perlamba atan pertum mbuhan ekon nomi, serta perlambata an meningkatnya laju inflasi da mbuhan pertum

ek konomi

dun nia

yang

berpotensi

menurunka an

kinerja ekspor

da an

meningkatkan an ncaman pem mutusan hubungan kerrja (PHK); ketiga, ma akin beratnyya h dalam pen nyediaan sub bsidi komoditas seperti energi dan pangan serrta beban Pemerintah y menun ntut peran daerah yang lebih besar dalam pengelolaa an produkk lainnya yang pemba angunan dae erahnya; ke eempat, ma akin beratnya persaingan antar negara dan anttar wilaya ah dalam upayanya u menarik m inve estasi, ketim mpangan d daya tarik menyebabka an investa asi tidak me erata penye ebarannya; k kelima, ma akin tingginyya desakan implementa asi pemba angunan ya ang berkelanjutan serta a food safe fety (ketahanan pangan n); keenam m, regula asi perekonomian nasion nal dan advo okasi alokasii anggaran Pusat P disesu uaikan denga an peran dan kontribusi Provinsi Jawa Barat terhadap pe erekonomian n nasional. n faktor inte ernal yang akan memp pengaruhi perekonomian Jawa Barrat Sedangkan ertama, jum mlah pendud duk; kondisi ini di satu sisi untuk tahun 2009 diperkirakan adalah pe pakan potensi pasar, na amun di sisi lain merupakan beban n pembangunan ekonom mi, merup kedua a, ketersedia aan infrastru uktur wilayah h melalui pe enyediaan sa arana dan prrasarana yan ng relatif baik, akan mempenga aruhi tingkatt efisiensi perekonomia p n dan penin ngkatan dayya b para invvestor, ketig ga, penurun nan kontribusi sektor primer yang mengakibatka m an tarik bagi terjadiinya penga angguran tiidak kentarra (disguise se unemploy oyment) dan n urbanisassi, keem mpat, iklim usaha u yang kondusif; k kondisi ini sangat mempen ngaruhi kela ancaran usah ha dan akktivitas ekon nomi. Tantangan n-tantangan tersebut di atas sang gat menentu ukan perkem mbangan da an pertum mbuhan eko onomi di Jaw wa Barat. Oleh karena ittu, tantanga an ini harus dapat diata asi secara a proporsional melaluii penetapan n prioritas pembangun h, penetapa an nan daerah rencan na kerja dan d pendan naannya, sserta penattaan hubun ngan tata kerja dalam pelakssanaannya, sehingga s terjadinya sine ergitas dan kebersamaa an dari semua pemangkku kepentingan pemb bangunan dii Jawa Baratt. 2.2.2.. Prospek Perekonom P mian Daerah h Prospek pe erekonomian n Jawa Bara at pada tah hun 2009 diiperkirakan akan tumbu uh dengan laju yang lebih rendah terutama dampak krissis ekonomi global. Kondisi ekonom mi Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -118


Jawa Barat akan menghadapi kendala akkibat kenaika an BBM yan ng terjadi pa ada bulan Mei M nomi global yang akan b berpengaruh h terhadap perekonomia an Indonesia; 2008, resesi ekon u inflasi yang diperkirakkan akan me encapai 12 % pada tahu un 2008 serrta meningkatnya laju h terhadap dolar d AS. menurrunnya nilai tukar rupiah ektor konsumsi rumah tangga diperkirakan masih m menja adi Di sisi perrmintaan, se pendo orong utama a pertumbuhan ekonom mi Jawa Ba arat. Pertum mbuhan sek ktor konsum msi rumah h tangga dito opang oleh perbaikan d daya beli yan ng bersumber dari kena aikan gaji da an Upah Minimum Provinsi (UM MP), serta penyaluran n kredit kon nsumsi oleh h perbankan. asi investassi diperkirakkan semakin meningka at didukung g oleh sem makin luasnyya Realisa implem mentasi pro ogram Perijin nan Terpadu Satu Pinttu (PPTSP) baik di tin ngkat Provin nsi maupu un di berba agai kabupa aten/kota d di Jawa Barat. Semen ntara itu, sttimulus fiskkal pemerrintah daerah diperkirak kan semakin meningkat. Disamping itu rencana pembentuka an Zona Internasional (ZONI) sebagai Kawasan Ekonomi Khusu us Indonesiia di wilaya ah paten Bekasi diharapkan n dapat men ningkatkan minat m dan re ealisasi invesstasi PMA da an Kabup PMDN ke Jawa Barat.

Di samping ittu kecenderrungan pen ningkatan re ealisasi kred dit

m men ndorong prod duksi produkk unggulan yang berdayya produkktif untuk UMKM akan mampu saing ekspor e sebagai produk utuh u maupun sebagai ba ahan baku p produk lainny ya. nawaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan didorong d ole eh Di sisi pen sektorr industri pengolahan, p gan, hotel, dan restoran (PHR) serta sektor perdagang pertan nian. Sektorr industri pengolahan p khususnya subsektor mesin dan alat angkkut diperk kirakan masiih tumbuh secara signifikan sejala an dengan masih cerah hnya prospe ek penjua alan kendara aan bermoto or pada tahu un 2008. Se ementara itu u, program restrukturisa r asi mesin Tekstil dan Produk Tekstil T (TPT T) yang telah berjalan n sejak 200 07 yang lalu, apkan dapatt mendorong g kinerja industri TPT Jawa Barat.. dihara

Sektor-se ektor tersebut

juga akan a terdoro ong oleh akttivitas Pemillihan Umum m Legislatif d dan Presiden n Tahun 200 09 yang diperkirakan d akan menin ngkatkan perrmintaan pada beberapa a produk dan n jasa. ng pertumbuhan eko onomi Jawa a Barat ya ang semak kin membaiik, Di sampin akunta abilitas kine erja pemerrintahan se ebagai pend dukung keb berhasilan pertumbuha an ekonomi juga dih harapkan akan semakin membaik k, di mana pada tahun 2009 aka an ung oleh Kepala Dae erah hasil proses de emokrasi m masyarakat Jawa Bara at. diduku Akunta abilitas kine erja tersebu ut ditandai dengan ko omitmen terhadap opttimalisasi Tim Geraka an Anti Ko orupsi yang sudah diriintis sejak tahun lalu, yang diha arapkan aka an dilanju utkan oleh ke epala daerah h terpilih.


II -119


Selain prosspek pereko onomian yan ng baik di attas, terdapa at keterbatassan keuanga an daerah h dalam pembiayaan p pembangun nan daerah h yang berrimplikasi lu uas terhada ap pereko onomian

daerah.

Unttuk

itu,

p perlu

dilaku ukan

terob bosan-terobo osan

melallui

pengg galangan sum mber-sumbe er pembiayaan Non-APB BD, baik di ttingkat regio onal, nasion nal maupu un internasional melalu ui pembentu ukan tim pencarian sum mber-sumberr pembiayaa an alterna atif yang dikkoordinasikan n oleh Peme erintah Proviinsi Jawa Barat. 2.2.3.. Arah Kebiijakan Ekonomi Daera ah Sebagai tahun t

terakhir

dari pelaksanaan n

Rencana

Pembangu unan

Jangkka

Menen ngah Nasion nal (RPJMN)) Tahun 200 04 – 2009, kebijakan ekonomi makro nasion nal tahun 2009 diara ahkan untukk mendorong pertumbu uhan ekonomi yang be erkualitas da an mensi pemerrataan untukk mencapai sasaran s pen ngurangan ke emiskinan menjadi m 8,2 % berdim dan pengurangan p n penganggu uran menjad di 5,1 %, serta s pertum mbuhan ekonomi sebesar 6,2 – 6,5 %. Perrtumbuhan ekonomi e did dorong teruttama dengan n meningkattkan investa asi n migas dan d pertamb bangan, sertta mendoron ng daya sain ng dan ekkspor pada komoditas non industtri pengolahan. Investa asi juga didorong deng gan meningkkatkan prod duktivitas da an akses UKM pada sumberdaya a produktif. Dorongan terhadap t pertumbuhan ekonomi jug ga n memperce epat pemba angunan in nfrastruktur dan penye ediaan enerrgi diberikkan dengan termassuk listrik. Kebijakan K ini dilakukan u untuk menin ngkatkan kem mampuan ekkonomi dalam menciptakan lapan ngan kerja dan d mengura angi kemiskiinan. Stabilitas ekonomi e dija aga melalui p pelaksanaan n kebijakan m moneter yan ng berhati-ha ati n kebijakan fiskal yang g mengarah h pada kesinambungan n fiskal (fisccal serta pelaksanaan

sustain inability). Deengan tetap memberi ru uang gerak bagi pening gkatan kegia atan ekonom mi. Stabilittas ekonom mi juga akan n didukung dengan refo ormasi strukktural di berrbagai bidan ng dan meningkatnya m a ketahanan n sektor keu uangan mela alui penguatan dan pen ngaturan jassa keuangan, perlind dungan dana a masyaraka at, serta pen ningkatan ko oordinasi de engan otorita as m keuangan.. Stabilitas ekonomi e juga a ditingkatka an keuangan melalui jaring pengaman sistem ui penyediaa an kebutuhan n pokok rakyyat dengan cadangan c be eras yang memadai. m melalu Bagi Jawa a Barat, tahun 2009 ad dalah tahun n pertama d dalam pelakksanaan RPJJM Daerah Tahun 20 008-2013. Pada P tahap ini kebijaka an ekonomi daerah diarahkan untu uk apai menca

pertum mbuhan

ekonomi

ang ya

berkelanjutan

an da

berkualitas

melallui

penge embangan kegiatan k uta ama (core businessess) berdasarkkan potensi lokal untu uk mengu urangi dispa aritas keseja ahteraan an ntar wilayah h melalui pe engembanga an agribisniis, bisnis kelautan, in ndustri manu ufaktur, jasa a, dan pariwisata. Pemba angunan ekkonomi daera ah Kebijakan an Umum APBD Tahun T Anggaran 2009 2

II -220


Jawa Barat diarahkan pada peningkatan n nilai tamb bah segenap sumber daya d ekonom mi ui pengemb bangan agrribisnis, bisn nis kelautan n, industri manufaktur, jasa, da an melalu pariwissata, yang ditunjang d oleh pengemb bangan dunia usaha, in nvestasi, infrrastruktur da an keuangan daerah.. Pertumbuh han ekonom mi yang be erkelanjutan dan berku ualitas dilakkukan melallui embangan in ndustri input untuk mem mperkuat sisii hilir dan m meningkatkan n nilai tamba ah penge dan produktivitas baik di keg giatan agrib bisnis maupu un industri pengolahan.. Peningkata an nengah dan n jejaringnyya merupakkan kekuata an kemitrraan antar usaha keccil dan men pengg gerak pertumbuhan ekkonomi. Pen nguasaan teknologi t in nformasi ya ang didukun ng pemba angunan

in nfrastruktur

wilayah

yyang

strate egis

merup pakan

upayya

akselera asi

perwu ujudan dan pencapaian p k kesejahteraa an masyarakkat.


II -221

, dapat. Kesehatan, dan Indeks peningkatan yang. Sebelumnya. 1. Dalam rentang 70,31. Sekolah (RLS) dan Angka penduduk usia masih sebesar

Recommend Documents