.jil
;^ '- ' '.,3 1-:.':
ff€Ip&Tt $&ffisslR PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 19 rnHUNt ZOfir TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABLJPATEN SAMOSIR
DENGAN RAIjMAT TUHAN YANG MAFIA ES/\ BUPATI SAMOSIR, Menimbang
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) t.lndang-Undang Nomor
32
Tahrun 2004 tentang Penrerintahan Daerah sebagarmarra telalr beberapa kall
dtubalr terakhir dengarn Undarrg-Undang Nornoi:12 Tahun 2008 tentarig Perubahan Kedua Atas Undang-Urrdang Nornor 32 "l'ahr-rn ?-0A4 tentang Pemerrntahan Daerah, penyelenggaraan Lrrusan penreriniahan yang bersrfar wayrb yang berpeclornan paCa standar pelayar-r:ln nrinirnal cJrlaksanakan secara
bertahap dan ditetapkan oleh Pemerrntah, bahwa Llrusan pemerintahan di brdarrg keie'nagakeryaarn rlerupakan salah satu kewenanqan walrb pernerrntalr daerali yarrg dratur sesuai ketentLran Pasal
ayat (2) huruf I Peraturan Peinerintah Nonror 3B
I
r'
ahL.in 2007 ientarrg
Pembagiarr Lirusari Aniara Pemerntah [:]ernerrnta[rari Daeralr Pr-ovrnsi dari Pemerintalran Daerah Kabupaien/Kota yang penyelerrggaraannya llerpecjoman
pada Standar Pelayanan Mrninral dan Pernerrntah Daeralr rrreilyLrsur-l rencerna
pencapaiair standar pelayanan nrrnimal yar\g nreniuat tarc;i:t tahunan pencapaian starrdar pelayanan minirnal dengan rnengacLr pacla batas; wakru i
[,)C]ncapaiart
standar pelayanan nrinimal sesL]ar clengan Peraturan MenteI
berdasarkan l<etentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pernerintah Norror 65 Tahurr
2005 tentang Pedoman Penyusunan clan Penerapan Standar
Peiayana;-r
Mrnrrnal
bahwa berd;rsarHarn perlinrbangan sebagatrnana
drrnaksL-rcJ
pada iri;ruf a can
nuruf b perlu rnenetapkan Peraturan [3upatr Sanrosrr terrtarrg
Strateg;r
Pencapaiarr Siandar Frelayanan Mrnrmal [-Srdang KetenagakerJaar] t.lr Kabrrpaten Samosil".
I Memperhatrkan
Unciang-[Jndang Nonror
36 I ahun 2003 teilianq Perni:entul.<.an
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagar (Lembaran Negara Republrk lndonesra
-T-ahun
dr
Provirrsi Siumatera
2003 i{orrror 15'1
l-enrbi:ran Negara Repuiblik lndorresia Nornor 4346),
Kabuparen Uiar-a
Taritbahar-r
Undang-Undarrg Nor-ror
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republrk lndonesra l-ahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lerirbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah drubah beberapa kali terakhir dengan l.Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesra Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perinrbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Penrerrntair Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesra Tahun 2004 Nomor 126
, Tambahan Lembaran Negara Republrk
lndonesra Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik lndonesra Tahun 2003 Nomor
39
Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesra Nomor 4279).
Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselrsrhan
Hubungan lndustnal (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4356), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerya lndonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republrk lndonesra
Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesra Nomor 4445),
Peraturan Pemerintah Nomor 65
-l-ahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Mrnimal (Lembaran Negara
Republrk
lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4585),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahr-rn 2007 tentang Pembagran Urusan Pemerrntahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provrnsi dan Pemerrntah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor
6
Tahun 2008 tentang Pedonran
Evaluasr
Penyelenggaraan Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesra
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republrk
lndonesra
Nomor 4819), 10
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2?- Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerla Lembaga Teknrs Daerah Kabupaten Samosrr (Lembaran Daerah Kabupaten Samosrr'lahun 2007 Nomor 132, Seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3)
11
Peraturan Menteri Dalam Negara Nonror 6 Tahun 2007 tentang Petunluk Teknrs Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
4
a
f-)^-^+, ,-^^
12
Peraluran Menteri Tenaga Kerla dan Transmigrasi Republik lndonesia Nomor PER 15/MEN/X/2010
tentang Standar Pelayanan Mintmal BIdang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 04/MEN/|V/2011 tentang Perubahan Atas
Lampiran Peraturan Menterr Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Standar Pelayanan Minimal Btdang PER.I5iMEN/X/2010 tentang Ketenagakerjaan;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SAMOSIR
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1 2
Daerah adalah Kabupaten Samosrr
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagar unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. 4 5. 6.
Bupati adalah Bupati Samosir Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samostr Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Dinas Sosial, Tenaga Keqa, Pemuda dan Olahraga yang selanlutnya disingkat
Dinsostekpora adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir
7.
Satuan Kerla Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerla Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosrr
B
Standar Pelayanan Minimal yang selanlutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenrs dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajrb daerah yang berhak diperoleh setrap warga secara mintmal
9.
Standar Pelayanan Minrmal Brdang Ketenagakerjaan selanlutnya drsebut SPM Ketenagakerjaan adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang sekaligus menjadt
tolok ukur pencapaian target kinerla penyelenggaraan kewenangan Pemerintah
di
bidang ketenagakerjaan dalam mernenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristrk, kondrsi dan kenrampuan
Daerah daerah.
10 Jenis
Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala
daerah yang pencaparannya ditentukan berdasarkan rndikator krnerja.
11 lndrkator
1
1. lndikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan
12 Batas waktu pencapatan adalah batas waktu untuk mencapai target lenrs pelayanan bidang ketenagakerjaan secara bertahap sesuar dengan rndikator dan nilai yang dltetapkan
'13 Tim evaluast SPM adalah Trm yang drbentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Ketenagakerjaan
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat ApBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerrntah Daerah yang drbahas dan
disetului bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah
BAB
II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu Maksud Pasal
2
Maksud ditetapkannya SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai pedoman bagr SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan walrb Pemerintah Kabupaten di Bidang Ketenagakerjaan dalam skala minrmal
Bagian Kedua Tujuan Pasal
3
Tu1uan ditetapkannya SPM Bidang Ketenagakeqaan adalah
a.
Meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan
ketenagakerlaan kepada
masyarakat;
b. c
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Bidang Ketenagaker.laan; dan Memberikan standar yang .1elas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan
pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelengg araan urusan wajib ketenagakerlaan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM Bidang Ketenagaker1aan adalah
a.
Sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menlamrn terwuludnya hak-hak Individu berupa akses dan mutu pelayanan Bidang KetenagakerJaan secara merata;
Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembrayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, Sebagai tolok ukur Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya braya yang drperlukan untuk penyediaan pelayanan Bidang Ketenagakerjaan,
Menjadi acuan bagr masyarakat mengenai kualrtas dan kuantrtas pelayanan ketenagakerjaan yang disediakan oleh pemerintah untuk diterimanya, Menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan di daerah yang lebih adil dan transparan, dan
Alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Pemerintah Provtnsi
dan
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Ketenagakerlaan di daerah
BAB
III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN Pasal 5 (1)
Pemerintah Kabupaten menjamin penyelenggaraan
SPM
Brdang
Ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagaker.laan (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan
dengan pelayanan ketenagakerjaan yang wajib dilaksanakan daerah meliputr jenis pelayanan beserta indikator dan target tahun 2013-2016, yang terdrri darr
a.
lndikator Kinerja Pelayanan Pelatihan;
1)
Besaran tenaga ker.1a yang mendapatkan pelatihan
berbasis
kompetensi .75% pada tahun 2016,
2)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasrs masyarakat 60% pada tahun 2016, dan
3)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
.
60% pada tahun 2016.
b.
lndikator Kinerja Pelayanan Penempatan Tenaga Kerla, yaitu besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 70% pada tahun 2016,
c.
lndikator Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrral, yaitu besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanlian bersama
(PB
50%
pada tahun 2016,
d.
lndikator Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, yaitu besaran peker.lalburuh yang men1adi peserta program Jamsostek
e.
aktif 50% pada tahun 2016,
lndikator Pelayanan Pengawasan Ketenagakerlaan, melrputi
1) 2)
Besaran pemeriksaan perusahaan.4\ok pada tahun 2016', Besaran pengujian peralatan dr perusahaan 50% pada tahun 2016,
(3) Dikecualikan lenis pelayanan sebagaimana drmaksud pada ayal
(2),
Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.
(4) Target pencapaian rndikator kinerja tahunan setrap lenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lamprran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
rnr
B,AB IV
PENGORGANISASIAN Pasal 6
Bupati bertanggunglawab penuh atas
penyelengg
araan spM
Bidang
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelengg araan urusan walrb Brdang Ketenagakerjaan
Pasal (1)
sKPD yang
7
membidangi penyelenggaraan urusan
walib
Brdang
Keterragaker.jaan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajrb
bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan mrnimal sesuai dengan spM Bidang Ketenagakerjaan. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajrb sebagaimana
drmaksud pada ayat (1) wajrb menunJang terlaksananya pencapaian spM Bidang KetenagakerJaan (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal
5
sKPD yang membidangi urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan walrb larnnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
BAB V PELAKSANAAN Pasal (1)
B
sPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerla sKpD yang terkart pada penyelengg araan urusan wa.1ib yang menjadr kewenangan daerah dalam penyelengg araan pelayanan Bidang KetenagakerJaan.
(2)
Penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan
sesuai spM
Bidang
Ketenagakerlaan dilakukan oleh tenaga dengan kualrfikasi dan kompetensr yang drbutuhkan
Pasal 9
Mekanisme dan koordrnasi pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerlaan adalah sebagai berikut :
a.
Penyelenggaraan SPM Bidang Ketenagakerlaan dapat dikerjasamakan dengan lembaga nritra Pemerintah Kabupaten;
SKPD penyelenggara SPM Bidang Ketenagakerjaan melakukan sosialrsasr
standar pelayanan minimal yang telah drtetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM Bidang Ketenagakerlaan, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan; dan
Tim Evaluasi SPM melakukan monrtoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM Bidang Ketenagakerjaan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10
Biaya pelaksanaan pelayanan Bidang Ketenagaker1aan untuk pencapaian targel sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal
11
(1) Bupati melaksanakan pembinaan teknts atas penerapan dan pencapaian SPM
Bidang Ketenagakerjaan di daerah (2)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) dalam bentuk pemberran pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervrsi yang meliputi
a.
Perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan ketenagakerjaan sesuai
b.
S
PM Bidang Ketenagakerjaan,
Penyusunan rencana kerla dan standar kinerla pencapaian target SPM Bidang Ketenagakerlaan, dan
c.
Pengkoordinasian penyusunan laporan penyelengg araan SPM Brdang Ketenagakerjaan.
Pasal 12
(1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang
KetenagakerJaan
dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal
t
huruf d;
(2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada Gubernur.
Pncol 1 ?
Pasal 13
Hasil pengawasan dan
evaluas
j
penerapan pencapaian SPM
Bidang
Ketenagaker1aan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 drpergunakan sebagar
a.
Bahan masetkan bagi pengembangan kapasrtas pemerintah Kabupaten dalam pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan. dan
b
Bahan pertimbangan dalam pembrnaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan
BAB VIII PELAPORAN
Pasal 14
Dinsostekpora Kabupaten Samosir secara periodrk (semester dan tahunan) menyampaikan laporan pencaparan target kiner.la SPM Bidang Keterragakeryaan kepada Bupati Samosir serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupatr kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Tenaga Kerla dan Transmrqrasr
BAB IX KETENTIJAN PENUTUP Pasal
1
5
Peraturan Bupati Samosir rni mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerrntahkan pengundangarr Peraturan Bupatr ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Drtetapkan di Pang pada tanggal | 6
BUPATI
MANGINDA
S
ber 201 3 OSIR,
SIMBOLON
OJ N) -U
.U
o
o
o
00
OJ
OJ
o)
0)
X
fl)
l:
(o
l
f 0)
l"
-Di
I
(t
o
CD (<< o)
C
l
(o
-ui
-rJ
oo
C
fl
O)
o)
0)
o)
rl
o)0) :l :l ll ir f rD -U x f -ol -o J o o cDio N o f c c :fl:l N (o o)
f
i
o)
0,)
U) o.)
-
CD
o
ct)
f.
a
OJ
0)
i
o)
o) l L
z
0)
CN
ai. J
!
3e oq
m
--l
J.
2 z
-o
la
o a
a o
U'
r
x o o)
c) f
0) g ()0)
o
i
(_ rn
o) :J
rl-
OJ I
--tl
o
fl)f (Dr
o) l
0)
x
:t
7a
(D
0)
l
La' o.)
l
I
t___
o
L
P
@
OJ
rD
a
0
o)
,l
OJ
I
-cr
o l
(o C
=o) l
:o
lo
iil io.) o)
l
o
o
OJ OJ
:f
:o l X
a OJ OJ
:i c
o C
6 0) l O)
rD
:l
a OJ J OJ
o)
:l
o) f -r:J
O
-x
:t
o)
f
(()
lO
,l
o)
g cO a
d) OJ
C'
:l
(D
6V,
o)
-o
o :J o
C
:1m LJ -w ;1
CJ]
o o
OJ
0.)
a
C
o)
o)
rD
o
.D
a
o)
0
C
o
m
o o
x-
o J. 3 O) o C'
-o C
w o a
OJ
l
rD
o)
rD
(o o-
rD
a
f t1)
0)
(o
o)
o)
O.
o)
o
o o)
o
-l
n
3
OJ
c
-iJ
c
-
:i
o
fl)
0)
=l :t OJ
:l
a
C o)
o o
OJ
ct
U)
f
0) .J f 0) f
;frfiF
at
m
T
n
.D
(t o) a
0) (n
0)
T
;{
o)
o)
a
0)
0)
a
n (_
:f
x
-x-
o)
o-
0)
0 cn
o
o
c
:J
l
o = OJ
CD
o)
o
x zm
:o
(t
l
:l
OJ
c o) 0) ::. x J0)
o)
O
l
-
:f
._].
:)
:f
:f
J.
OJ
(O
f
o)
0)
o
o) (O
CI
icl
c
z o x
CD
o)
o.)
o
:f
o) f
-
.:.
CD
J
0)
o)
o (o
o)
2a
o)
f o (o O l O)
X
c0
-o
rD
(o
(D
:) (o
lh
oi
o)
5 J.
OJ
a ct) o
(D
.DJ :i a
o)
l
X (o
o) :f
cy cD
a
s
> Ul (/),-fo \",rJto { = -{
I
Ef 6ilo:!
I
l
x
I
O (t
N)
s
o\
z 0 z o
4 a = o @
r
o
z
@
c
o)
--,-'
eF
--{
I
(tr
r
m
2
3B;
\r
_,_
,
-{
za
s $ ;F.l $9fl,
N \) (,
33,
ct
3
l
*l
-a
zdfiri >frrn:-:
O X ,{J <^l q't
>irru
pio ^;Q
L-.-.
'
= o In
z1
e= $E c ni t z:\
m
(' s s F---(nI -r ; Hl E Sl$i S i S l-r,
>@
PH ar
F :A
33 N s5 S.-- 3 ;: ;: iP l-r
IQSiw rr! mCC
CN
luZ
1l
a .> 3 o I7
:l
Crr
G)
ul
:X ru>O otZ rucU
l
,
l
r
fr
at >; 3Z
o ag
n2 z
g
KATA PENGANTAR
Persoalan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam undangundang masih menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat. Pemberian
pelayanan (servtce delivery) selalu saja drgambarkan dengan predikat lamban, berbelit-belit, tldak jelas mahal dan seterusnya. Dalam pelayanan ketenagakerjaan
berbagai masalah utama masih cukup banyak dijumpai,
di antaranya
masalah
pengangguran penempatan tenaga kerja, budaya masyarakat, dan sebagarnya Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar di Bidang Ketenagaker1aan
pun, banyak daerah masih mengalami kesulitan, terbukti dengan banyaknya target SPM (nasional) yang belum dapat terpenuhi. Oleh karena itu percepatan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu upaya penting untuk mewuludkan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dalam memberikan pelayanan yang lebrh baik bagi masyarakat.
Dalam rangka percepatan pencapaian target penerapan SPM dimaksud, Pemerintah Daerah dihimbau agar menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud Untuk tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Samosir bekerjasama dengan Pusat Kajian
Kinerja Otonomi Daerah-LAN menyusun Strategi Pencapaian SPM
di
Bidang
Ketenagakerjaan dengan merujuk pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmrgrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan.
Kiranya dokumen ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak yang berperan
dalam pembangunan Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di Bidang KetenagakerJaan dan pada umumnya bagi Pemerintah Kabupaten Samosir dalam upaya melaksanakan urusan wajib yang rnenjadi kewenangannya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Pangururan,l BUPATI
lr. MANGINDA
Desember 2013 AMOSIR
SIMBOLON, MM
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar lsi Daftar Tabel Daftar Grafik dan Gambar BAB
I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN Latar Belakang Tujuan
i
ii
iii iv
A. B. C.
Ruang Lingkup Buku Strategi Pencapaian SPM
D.
Bidang Ketenagakerjaan Metode Perumusan
1
..
6
6
KERANGKA KONSEP DAN KEBIJAKAN Konsep Standar Pelayanan Minimal Kebijakan lndikator dan Target Capaian SPM Nasional Bidang Ketenagakerjaan
A. B. C.
PENCAPAIAN SPM BIDANG KABUPATEN SAMOSIR DeskripsiWilayah Kabupaten
A. B.
C. D. BAB IV
10 15 21
KETENAGAKERJAAN
Samosit'
27
Perkembangan Pencapaian Stand;'- Pelayanan
28 Minimal Kurun Waktu 2008 - 2012 ' 35 Ketenagakerjaan Bidang Gap Pencapaian SPM 37 Peimasalahan dan Tantangan
ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM Analisis SWOT Roadmap Pencapaian Standar Pelavanan Minimal Bidang ketenagakerjaan ... ... :-. ... Strategi Pencapaian SPM . C Kebutuhan Sumber Daya Pencapaian SPM D.
45
PENUTUP
57
A. B.
.
.
BAB V
5
DAFTAR PUSTAKA
50 51
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1.
Tabel
3.'1
.
Tabel 3.2.
Tabel 3.3
Target Pencapaian SPM Bidang Bidang Ketenagakerjaan.
21
Luas Wilayah dan Jumlah Desa Tiap Kecanratan
27
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosi r 2008-201 2
28
Gap Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan
36
40
Tabel 4.1.
!nterna! Factors Summary (IFAS)'
Tabel4.2.
External Factors Analysis Summary (EFAST
41
Tabel 4.3.
Matrik Strategi.
44
Tabel4.4.
Roadmap Percepatan Pencapaian SPM
Bidang 46
Ketenagakerjaan. Tabel 4.5.
Kebutuhan Anggaran SPM Bidang Ketenagakerjaan
"
52
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR
".4
Nbmor.,'r Gambar 2.1
Grafik
3.1
.
.
Grafik 3.2.
iittfi
',
'Judullabgl o. ,
,
!E=
22
Berbasis KomPetensi... ...
30
.
Besaran Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan .
Besaran Tenaga Kerja Mendapatkan Pela'iihan Kewirausahaan.
Gambar 4.1.
Hal.
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenagekerjaan Besaran Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatilran
Berbasis MasYarakat... ...
Grafik 3.3.
' .u
.
33
.
Peta Kekuatan Sfrength, Weaknesses, Opportunities, Threats dalam Pencapaian SPM Bidang !(3 dan KS
di Kabupaten Samosir... ...
.
43
Strategi Penca pa la n 5Ptvl bloa nt
r\e [et ldg,dr\cr Jdo I I r\q wuvu
!r
I
I Jdlllv)ll
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang dengan Kebijakan desentralisasi dan otonomi dac:ah yang digulirkan tentang Pemerintah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Perimbangan Daerah dan undang-Undang Nomor 3233 Tahun 2004 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan
Keuangan antara
pelayanan kepada bentuk komitmen pemerintah untuk mendekaltan memberikan masyarakat. Desentralisasi di bidang ketenagakerjaan prioritas kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menentukan
pembangunandibidangketenagakerjaandenganmempertimbangkan selain itu juga kebutuhan daerah, serta kondisi daerah masing-masing' pemerintah memperhatikan kemampuan daerah. oleh karena itu kemampuan
daerahdalammengelolasumberdayayangadadidaerahsangat menentukankeberhasilanpelayananketenagakeriean.
Berbagaistudimengenaipelayananbidangketenagakerjaandi
di daerah lndonesia, memperlihatkan bahwa pelayanan ketenagakerjaan strategis belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ecrbagai masalah di banyak dalam pelayanan ketenagakerjaan masih cukup t'anyak dijumpai paling menonjol sampai daerah di lndonesia. Masalah ketenagakerjaan yang kerja yang saat ini masih berkisar pada pengangguran, pene.rnpatan tenaga
masihbermasalah,upahminimumtenagakerjadansebagainya'
Masalahpengangguranmerupakansalahsatuindikator ketenagakerjaanyangpenting.Secarasederhanapenganggurandisebabkan sempitnya kesempatan oleh dua hal yaitu banyaknya angkatan kerja dan :tau kerja yang tersedia' Hal kerja sehingga tidak mampu terserap dalam lapangan yang tingkat lain di belakang itu tentu saja tidak sederhana. Pada wilayah
penganggurannyatinggisepertikitamunculmasaiahlainsepertipenempatan belakangnya dan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan potensi serta latar upah Yang rendah.
jumlah angkatan kerja Menurut data BpS Kabupaten Samosir (2011), penduduk yang bekerja yang tersedia adalah 77.323jiwa1 (92,32%) lerdirt dari
T6.399jiwadanpengangguranterbuka424jiwa.Sedangkanpendudukyang dari penduduk yang bukan angkatan kerja adalah 6.434 jiwa (7,68%; terdiri jiwa, dan lainnya bersekolah 1.808 jiwa, mengurus rumah tanggl 1.731 tJumlah penduduk Kabupaten Samosir berdasarkan Sensus Penr'i;:riuk (SP) Tahun 2010 sebanyak 19,70 ribu jiwa dan tingkat kemiskinan 119.653 jiwa, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak
2010 seudnyak t44'843 jiwa' pada tahun t6,5t%.Menurut Dinas Dukcapil, jumlah penduduk tahun pada tahun 2012 sebanyak 148'524 jiwa' jiwa,
2011 sebanyak 145.129
dan
yang sebanyak 2.895 jiwa. Adapun menurut lapangan usaha, angkatan kerja perburuan dan bekerja di sektor pertanian (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan) adalah 60.351 jiwa (78,48%), diikuti sektor jasa (perdagangan pergudangan besar/eceran, rumah makan dan jasa akomodasi, transportasi, lembaga keuangan, usaha persewaan' dan jasa
dan komunikasi,
jiwa (18,Q2%), kemasyarakatan, sosial, dan perorangan) sebanyak 13.856 serta sektor manufaktur (pertambangan/penggalian, industri pengolahan, inum dan konstruksi) seban y ak 2.692 ji'",.a (3, 50%). Dari tingkat pendidikannya, angkatan kerja yang bekerja lebih banyak
listrik/air
m
(29,52o/o), berpendidikan sLTA yaitu 23.000 jiwa (29,91 %), SLTP 22,698 iiwa sD 13.350 jiwa (17,360/0), Tidak/Belum Tamat sD 11.790 jiwa (15,335),
Diploma l/ll/lll/Akademi/Universitas 4.549 jiwa (5,92o/o), dan Tidak/belum pernah sekolah 1.512 jiwa (1 ,97o/o). sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk Kabupaten samosir pada tahun 2010 sebesar 0,55 %.
sementara itu, dari komposisi penduduk menurut usia, penduduk Samosir masih tergolong struktur usia muda, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia muda (di bawah 15 tahun) sebesar 27,12o/o, penduduk usia 15-64 tahun sebesar 66,63% dan penduduk usia 65 tahun ke penduduk usia atas sebesar 6,55%.Hal ini mengakibatkan beban tanggungan
produktif semakin besar. secara kasar, angka ini dapat digunakan sebagai
indikator pengukur kemajuan ekonomi dari suatu daerah' Rasio
ini
atas menyatakan perbandingan penduduk berusia di abwah 15 tahun dan di jumlah 64 tahun yang dianggap tidak produktif secar:r ekonomi dengan
penduduk berusia 15-64 tahun yang dianggap produktif secara ekonomi' jumlah penduduk Makin tinggi rasio beban tanggungan berarti semakin kecil produktif dan semakin banyak sumber daya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak Produktif.
Kabupaten samosir pada tahun 2012 Hal ini sebesar 27,12% dan beban tanggungan lanjut usia sebesar 6,550/o' sekitar berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung
Beban tanggungan anak
di
kata lain, bahwa 27,12o/o orang anak dan 6,55% orang lanjut usia. Dengan yaitu 33,67% beban tanggungan di Kabupaten samosir masih cukup besar (LPPD, 2012).
Mengingat kondisi tersebut, maka persoalan ketenagakerjaan sudah pemerintah daerah' seharusnya memperoleh perhatian yang memacai dari wujud Hal inilah yang kiranya harus dijawab oleh pemer;ntah daerah sebagai implementasi desentralisasi dan otonomi daerah' Keberhasilan pelaksanaan kebijakan desentralisasi tidak terlepas dengan kejelasan pengaturan pembagian urusan antara pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pembiayaan dari suatu fungsi layanan atau kejelasan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas suatu layanan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 telah diatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan yang sepenuhnya atau absolut menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter d.an fiskal Serta agama, sedangkan urusan yang didesentralisasikan kepada daerah otonom provinsi dan kabupaten serta kota adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak Oan pelayanan dasar warga negara yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan lainnya
sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan dan potensi yang dimiliki daerah. selanjutnya, pasal 11 ayal (4) Undang-Undang Nomor 32Tahun20Q4
tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap Menteri terkait, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib'untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. SPM merupakan standar yang melekat pada urusan yang berkategori wajib bukan pilihan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan tersedia di manapun diwilayah lndonesia.
Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah yaitu
Peraturan
Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang SPM yang menyebutkan bahwa SpM disusun sebagai alat pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah untuk
menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. SPM juga diposisikan
untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyeienggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang
secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk
menjaga
kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI). SPM ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan diberlakukan untuk seluruh
pemerintahan daerah provinsi
juga
dan pemerintahan
dilengkapi dengan indikator
-
daerahkabupaten/kota
indikator yang berfungsi sebagai tolok
ukur kuantitatif dan kualitatif terhadap besaran sasaran yang hendak dipenuhi. Standar pelayanan Minimal yang sudah diwajibkan di beberapa unit SKPD
melalui peraturan menteri dari masing-masing Kementerian terkait, telah ditargetkan untuk dipenuhi pada tahun 2013 ata': lebih. Beberapa ada yang ditagetkan akan dipenuhi keseluruhan (100%) pada tahun 2015 dan ada pula
pencapaian 2Q25 (bidang Perumahan Rakyat). Untuk dapat merealisasikan perencaan di target tersebut, SPM harus dapat menjadi bagian clari dokumen
tiap sKPD terkait. Namun demikian, dalam implementasinya sPM masih terkendala oleh beberapa hal seperti (a) belum semua SKPD menetapkan acuan standar pelayanan minimal dan standar operasional pelayanan sebagai penerapan peningkatan kinerjanya (b) rendahnya perhatian pemda terhadap sPM sPM yang nampak pada tidak jelasnya program/kegiatan tahunan terkait (c) tidak teralokasinya sejumlah anggaran dalam mendanai program/kegiatan pelayanan dasar dan (d) masih terdapat SKPD yang dalam menyusun sPM
belum benar
-
benar memahami tujuan dan teknis pelaporan (PKKOD LAN'
2008 dan 2012).
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Nomor : 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2011 perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan oleh Minimal (sPM), terdapat 13 (tiga belas) sPM Nasional yang disusun SPM kementerian/lembaga sebagaimana amanat PP 65/2005' Ketigabelas tersebut meliputi sPM bidang pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan
sPM hidup, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidaira perdagangan orang penghapusan eksploitasi seksual bagi anak dan remaja di kabupaten/kota dan dan KS, layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, KB yakni ketahanan pangan, kesenian dan kominfo. Teraki-rir, bertambah 2 SPM SPM Bidang Perhubungan dan SPM Bidang Penamanam Modal
Dalam rangka percepatan pencapaian target penerapan sPM dimaksud, Pemerintah Daerah dihimbau agar sc$era melakukan setidaknya lima langkah sebagai berikut: Pertama, menjadikan sPM yang telah penganggaran di ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan pencapaian daerah, dengan tujuan menjamin optimalisasi penerapan dan SPM yang indikator SPM dimaksud. Kedua, menyusun renccna pencapaian pada batas waktu memuat target tahunan pencapaian sPM dengan !'nengacu
pencapaian sPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non perlu Kementerian dimaksud; Ketiga, rencana pencapaian sPM tersebut, Jangka disinkronkan dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Perangkat Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategi satuan Kerja (Renstra sKPD); Keempat, target tahunan pencapaian sPM
Daerah
Rencana Kerja dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)'
PerangkatDaerah(RenjaSKPD),KebijakanUmumAnggaran(KUA)' (RKA-SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah memperhatikan kemampuan keuangari daerah sesuai dengan
dengan
di peraturan perundang-undangan. Kelima, dalam rangka penerapan sPM daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat meiakukan koordinasi dengan
pencapaian SPM Terkait dengan upaya mendukung peiuepatan suatu strategr bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir-, diperlukan adanya strategi tni pencapaian standar pelayanan minimal !6' rlao intregrasi pencapaian standar diharapkan akan mernudahkan sinkronisasi dan
pelayananminimaldalamRencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah
(RPJMD)danRencanaStrategiSatuanKerjaPerangkatDaerah(Renstra SKPD)Disampingitu,diharapkanstrategiinidap'.-l.Lmemudahkanpernerrntah
KabupatenSamosiruntukmemperkirakanke!:utuhanpembiayaanuntuk menyediakan pelayanan ketenagakerjaan
B. Tujuan
1. Memberikan arah percepatan
pencapaian SPM bidang ketenagakerlaan
dt
KabuPaten Samosir
2. 3
Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders terkait percepatan pencapaian Mensinergikan sumber daya (resources) dalam Saiiiosir SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten
strategl pencapalan Adapun Sasaran dari kegiatan ini adalah TersusLtnnya Ketenagaker)aan target SPM Pada Kabupaten Samosir dalam bidanq
C. Ruang Lingkup Buku "strategi
Pencapaian Sl'ici tsidang
Ketenagakerjaan"
1. Perkembangan Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan' 2 Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM
BIdang
Ketenagakerjaan
3.Pemetaanfaktorkekuatankelemahan,tant'ngandanpotensidaerah terkaitdenganpercepatanpenerapanSPMBicangKetenagakerlaan 4'TargetCapaianSPMBidangKetenagakerjaan(Roadmap2014-2018)
5,strategipencapaian(roar)map)SPMBidangnetenagekarjaanKabupaten Samosir
D. Metode Perumusan PerumusanstrategrpercepatanperiuapaianSPMdibangun primci diperoleh dart respondert berdasarkan data primer dan sekunder. Data
denganmelaluidiskusiterbatasdanwawancaraSedangkandatasekunder dengan kalian penelitran, data diperoleh dari literatur-lrteratur yang terkait
sekunderdikeluarkanolehdinas/intansiterkartyangadadiKabupaten Samosir,berupaRenstra,APBD,RPJMD'i(abupatenSamosirDalam Angka,dansebagainya.Datasekunderinidila',i;rgdenganmenggunakan review) instrumen pedoman review dokumen (c)octtnent yakni Analisis data dilakukan melalui beberapa teknik' 1. Analisis Perkembangan Pencaparan SPM
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenaga
AnalisisperkembanganpencapaianSPMdilar,.ukandenganmenampilkan ke tahun yang dikaji tren pencapaian sPM berbagai bidang dari tahun pencapaian dilengkapi secara deskriptif analitik. Analisis perkembangan pencapaian yang ada dan dengan analisa gap (kesenjangan) antara dala'r1 SPM' kesesuaian dengan target yang ditetapkan
2. Analisis SWOT Perumusanstrategijugamempertimbangkani.rasilanalisisSWoTyang
alternatif strategi dan kebijakan umum digunakan untuk memperhitungkan Group Discusslon (FGD) guna Pengumpulan data dilakukan dengan Focus
mengelaborasimasukanmasukanterkairpenerapanSPMpada juga dilakukan untuk Kabupaten Samosir' Di samping itu' FGil
mendapatkansurveiinternaltentang:trengths(kekuatan)dan atas opportunities weaknesses (kelemahan), serta survei eksternal (peluang/kesempatan
)
dan thre afs (ancaman)'
mencakup Tahapan dalam analisis SWOT yang diia
:
a'ldentifikasiKekuatan,KelemahanataulFAS(lnternalFactorsAnalysts Summarv) Y-Yfi;:'il'r's
- l-
sonot -
KesimPulan
Skor
o
Kekuatan I 2
Dst Kelemahan 1.
2
Dst
EFAS (External Factors ldentifikasi Peluang dan Ancaman atai: KesimPulan b
dengan membuat Pemilihan Faktor Kunci yang penting' . Skoring/Penilaian, dilakukan dengan cara:
:
*Pemberiannilaisetiapitemdalariisetiapfaktorlingkungan' dan 1 (kurang penting)' dengan nilai 5 (sangat penting sektiir) atau 6
Pemberian bobot setiaP item dalam satu faktor (.lumlahnYa kemudian berikan nilai Pada setiap item, dan 100%) kemudian bobot x nilai
.
Menentukan Peta kekuatan
f"oa"on ii ts? or;ers;{
r
i
I
: f 15: ngresif)
Kuodrda
,
[u**.$n'iir' f*#jT,t
Kuodron
,i-
h*fensi{}
::
lIl
tW{*." i ut }i* {feur.d) ':
':
..:-r'
::;
.::,
Kuadran I
:
lni adalah situasi yang sangat menguntungkan organisasi
yang
memiliki peluang dan kekuatan' sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditempuh dalam kondisi
ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth oriented strategY)'
-
Kuadran
ll:
Meskimenghadapiberbagai?flc'rr'0?o'organisasimasih harus memiliki kekuatan dari segi internal' strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi'
Kuadran lll tetapi di lain Organisasi menghadapi peluang yanS sangat besar'
pihak,iamenghadapibeberapakendala/kelemahaninternal
Fokusstrategiorganisasidalamkondisisepertiiniadalah meminimalkanmasalah-masalahinternalsehinggadapat merebut peluang pasar yang lebih baik'
Kuadran lV:
Organisasi dalam situasi ini sangat tidak menguntungkan' organisasi menghadapi berbaga' 3ncaman dan kelemahan internal
d. Membuat Matriks Pilihan Strategi' Analisis
swoT dengan skoring yang kerrtudian ditentukan
berdasarkan kuadran, dengan rumus beriKi.ri
hasilnya
nca pa la n
_ApabilaS>Wdano>Tmakastrategiyangdilakukanadalah memilik Perilaku "agresif"; adalah Apabila S>W dan OcT maka strategi yang dilakukan
memiliki perilaku yang mampu mengernbangkan"diversifikasi"; ApabilaS<Wdano>Tmakastrateginy,aadalahmencarialternatif dengan perilaku yang "berputar arah";
-ApabilaS<Wdano
-
Asumsi S-O
Strategiinidibuatsesuaidenganjaianpikiranorganisasi,yaitu dan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut memanfaatkan peluang sebesar-besar:rya;
AsumsiW-O peluang yang strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan yang ada; ada dengan cara meminimalkan kelen*raiian
-
Asumsi S-T
lniadalahstrategidalammenggUnakankekuatanyangdimtliki organisasi untuk mengatasi ancaman;
AsumsiW-T bersifat defensif Strategi yang didasarkan pada kegtaian yang serta dengan berusaha meminimalkan keiemahan yang ada menghindari ancaman
e.
Merumuskan Strategi
a)Melakukananalisisstrategiberdasarkananalisisfactorinternal analisis faktor eksternal
Strategis Analisis
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)
Asums'i,S'O
AsumsiW-O
ANCAMAN (T)
Asurnsi,S-T
Faktor lnternal Strategis Analisi Faktor Eksternal
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
b)
Merumuskan Strategi Keterkaitan
Alternatif Strategi
dengan Visi dan Misi
SO
ST
WO
WT
Keterkaitan
Skor
dengan SPM
Total
BAB
II
KERANGKA KONSEP DAN KEBI..!AKAN
A.
Konsep Standar Pelayanan Minimal 1. Pelayanan Publik
Dalam Kamus Besar Bahasa lndonesia dinyat:';
lain Sedangkan pengertian
serv/ce
dalam Oxford (2000) didefinisikan sebagar "a sist.':m that provides sornethrng that the public needs, organized by the Q()verfiritefit or a private cornpany"
Menyimak pengertian tersebut, maka pelayana'-, berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan ;'ieh masyarakat. Sementara istilah publik, yang berasal dari bahasa lnggris (public), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahlsa lndonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara Secara lebih luas dapat dipahami bahwa pelayan,".n merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer sasfisfaction) (Davvidow & Uttal dalam $rttopo & Adi Suryanto, 2003 9). pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sering disebut dengan pelayanan
umum, yang menurut Keputusan Mentetr Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Bl Tahun 1993 diartikan sebagai seir:la bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pus:t dan daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat l-rerupa fisik, nonfistk, ataupun
administratif Karenanya, pemerintah dalam melaF.sanakan fungsinya sebagar pemberi/penyedia pelayanan kepada masyara!{"lnya bisa dalam bentuk pelayanan fisik, nonfisik, ataupun administratif. Pelayanan umum/publlk (public servlces) yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk pelayanan, Yaitu
.
1. Environmental Service, misalnya dalam penycc,:ian sarana dan prasarana antara lain 1alan, jembatan, taman, kebersli;.,n dan sebagainya, seda pelayanan yang diberikan terhadap personal se:tice antara lain . pelayanan pendidikan dan kesehatan, keagamaan, dan seb'arainya;
2. Devetopment Services, yang bersifat enabling dan facilitating' atar't penyediaan Sarana dan prasarana guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian;
3.
Protective Services, yang bersifat pemberiai'' pelayanan keamanan dan perlindungan. 10
Pada sektor publik, dimana negara dan sistem pemertntahan menjadt tumpuan pelayanan atas warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya,
penataan manajemen kelembagaan sektor ini bukanlah persoalan sederhana
Sistem politik berbagai regulasi yang men1adi i.rahan sistem birokrasi yang memberitempat pada kewenangan berlebih (over attthority) sektor pemerintahan
atas swasta atau negara atas rakyatnya dapat menladi unsur penghambat munculnya sistem pelayanan prima dalam sektor publik Dalam hal tni revitalisasi birokrasr dan cara-Cara menemukan kembali penataan sistem manajemen publik dalam mengantisipasi tuntutan urttuk melayani sektor swasta
serla rakyat pada umumnya menjadi krusial Kebutuhan mendesak
lnl
menemukan momentumnya manakala globalisasi pasar bebas memacu tingkat kompetisi yang sangat tinggi dari seluruh elemen kelembagaan negara maupun sektor swasta. Pada tingkat kompetisi yang semakin terbuk"t, dorongan untuk mengurangi biaya
(cost reduction-drive), dorongan untuk memenatrgkan segmen pasar yang tersedia (market drive) dan manajemen mutu pelayanan semakin strategis dan menjadi variabel penentu dalam memenangkan po:'saingan. Oleh karenanya,
selain mempertimbangkan perubahan internal organisasi/institusi
untuk
memenuhi tujuan mereka, luga dihadapkan pad keharusan melakukan adaptasi Langkah-langkah inovatif menjadi salah satu pilihan yang harus diambil agar
setiap elemen internal maupun eksternal S€uaro sinergis
membangun
kemampuan memenangkan persaingan dan memb-"'i jaminan pelayanan internal atas tuntutan kebutuhan mendasar yang harus ber;bah. Dinamika pasar global
dan tarik-menarik kekuatan eksternal seharusnr'; dapat diantisipasi
secara
proaktif, bukan reaktif
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana manaiemen mampu menciptakan suatu sistem nilai dan moral untuk melayani dan bukan dilayanr dalam budaya
organisasi (organization culture) yang telah terbiasa dengan perlakuan yang kurang menghargai tuntutan kedaulatan konsumei: jrtaupun budaya organisasi
yang kurang menghargai kedaulatan rakyat ?tas ,iegara serta pemerintahan
lntinya adalah bagaimana kualitas pelayan:;'l yang diberikan oleh negara/pemerintah dimaksud dapat terwujud, ::hingga pemberi layanan mestinya mengimplementasikan prinsip'melayani'.
Dalam upaya mencapai kualitas pelayanan publik, diperlukan penyusunan standar pelayanan publik yang menladi tolok ukur pelayanan yang berkualitas. Standar pelayanan (LAN, 2006) adalah suatu tolok ukur yang
dipergunakan
untuk acuan penilaian kuaii',as pelayanan
sebagat
komitmen atau janli dari pihak penyedia pelayana''' kepada pelanggan untuk
11
memberikan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan yag dimaksud dengan
pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang c3pat, menyenangkan, tidak rnengandung kesalahan, serla mengikuti proses dan prosedur yang telah
ditetapkan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga 1::hak yang ingin dipuaskan ataupun drpenuhi kebutuhannya
Upaya penyediaan pelayanan yang berkLralitas ,:ntara larn dapat dilakukan
dengan memperhatikan ukuran-ukuran yang menladi kriteria
ktnerla
pelayanan. Menurut LAN (2006), kriteria-kriteria pelayanan tersebut antara lain.
a. Kesederhanaan, yaitu bahwa tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-i'elit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan;
6. Reliabilifas, meliputi konsistensi dari kinerja yang tetap dipertahankan
dan
menjaga saling ketergantungan antara pelanggan dengan pihak penyedia pelayanan, seperti menjaga keakuratan perhrtu;igan keuangan, teliti dalam pencatatan data dan tepat waktu;
c. Tanggung jawab
dari para petugas pelayanan. yang meliputt pelayanan
sesuai dengan urutan waktunya, menghubungi pelanggan secepatnya apabla terladi sesuatu yang perlu segera diberitahukan,
d. Kecakapan para petugas pelayanan, yaitu bahwa para petugas pelayanan menguasai keterampilan dan pengetahuan yairy dibutuhkan;
e. Penclekatan kepada pelanggan dan kemudaht:rt kontak pelanggan denglart petugas. Petugas pelayanan harus mudah dihubungi oleh pelanggan,
tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi luga melalut telepon atau internet. Oleh karena itu, lokasr dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan;
f.
Keramahan, meliputi kesabaran, perhatian dan r:ersahabatan dalam kontak
antara petugas pelayanan dan pelanggan K:'amahan hanya drperlukan
jika pelanggan termasuk dalam konsumen konkret. Sebaliknya,
pihak
penyedia Iayanan tidak perlu menerapkan keramahan yang berlebihan iika
layanan yang diberikan tidak dikonsumst par" pelanggan melalui kontak langsung,
g. Keterbukaan, yaitu pelanggan bisa mengetai,r-ti seluruh informasr yang mereka butuhkan secara mudah dan 'gamblang', melrputi informast mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, braya dan larn-lain,
h. Kornunikasi antara petugas dan pelanggan Dalam hal ini, komunikasi yang baik dengan pelanggan adalah bahwa pelanggan tetap memperoleh informasr yang berhak dlperolehnya dari pcnyedia pelayanan dalam bahasa yang mereka mengerti;
L2
Kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pelanggan
t.
dan
penyedia pelayanan, adanya usaha yang meii'rbuat penyedia pelayanan
tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pelanggan
dan
kemampuan penyedia pelayanan untuk men1aga pelanggan tetap setra, Kejelasan dan kepastian, yaitu mengenai tata cara, rincian braya layanan
dan tata cara pembayarannya, jadwal wairiu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pelanugan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan; l<.
Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adapya bahaya, resiko dan keragu-raguan Jaminan keamanan yang perlu kita berikan berupa keamanan fisik, frnansral dan kepercayaan pada diri sendiri;
l.
Mengerti apa yang diharapkan pelanggan p13i ;ni dapat dilakukan dengan
berusaha mengerli apa saja yang dibutuhkan pelanggan. Mengerti apa
yang diinginkan pelanggan sebenarnya tidairlah sukar Dapat drmulai dengan mempelajari kebutuhan-kebutuhan Khusus yang diinglnkan pelanggan dan nremberikan perhatian secara pcrsonal, rn.
Kenyataan, meliputi bukti*bukti atau wujud nljata dari pelayanan, berupa fasilitas
fisik,
adanya petugas yang melayani pelanggan, peralatan yang
digunakan dalam memberikan pelayanan, kartu pengenal dan fastlitas penunjang lainnya;
n. Efisien, yaitu bahwa
persyaratan pelayanari irdnya dibatasi pada hal-hal
yang berkaitan langsung dengan pencapai '.i.tSot"3o pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara p'rsyaratan dengan produk pelayanan;
o. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus drtetapkan secara wa1ar dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar 2. Konsep Ketenagakerjaan
Tenaga kerla dapat diklasifikasi berdasarkan [ienduduk, batas keqa dan kualitasnya. Berdasarkan penduduknya, terbag: ke dalam tenaga kerla dan bukan tenaga kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerla iika ada permintaan kerla Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Keqa
mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga ker.1a yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahu;r Sedangkan bukan tenaga
kerla adalah mereka yang dianggap tidak maii,DU dan tidak mau bekerla. meskipun ada permintaan bekerja Bukan tenage kerla adalah pendetduk
dt
luar usia produktif, yaitu mereka yang berusia dr bawah 15 tahun dan di atas
64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pe;isiunan, para lansia (lanlut usia) dan anak-anak. 13
Strategi eerrcapaian SPM Bidang Ketenagal<erjaan Kabupaten Sarnosir
Sementara itu, berdasarkan batas kerjanya, perlcart kerja terbagr ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan ker.1a adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sirdah mempunyai pekerjaan tetapl sementara tidak beker.1a, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan Sedangkan yang dikatakan bukan arillkatan kerja adalah mereka yang berumur '10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak para sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tanggl dan orang cacat, dan pengangguran. Pada 2008, penduduk usia di atas 15 tahun yang termasuk angkatan kerja sebesar 89,36% dan bukan angkatan kerja sebesar (BPS Kab. Samosir, 2008)
10.640/o
kerja Adapun berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja llrbagi menladi tenaga Tenaga terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja terdidik dan terlatih
kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menriliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang terlentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. contohnya pengacara. iokter, guru, dan lain-lain Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerla yang memiliki keahlian dalant inr bidang tertentu dengan melalur pengalaman ker;a. Tenaga kerla terantprl dibutuhkan latihan secara berulang-ulang 5s::iilgga mampu menguasai pekerjaan tersebut. contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan iatn-lain yang Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih aoaiah tenaga kerja kasar
hanya mengandalkan tenaga saja. contoh: rumah tangga, dan sebagainYa.
kiiii
buruh angkut, pernbantu
Membahas persoalan ketenagakerjaan tidak 'llapat terlepas dari aspek pengangguran (unernployment) Terdapat beberapa jenrs penganggurarr yakni pengangguran normal yaitu golongan angi(atan kerla yarrg betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena pendidik:n dan keteramptlan yang tidak memadai (tidak terdidik dan tidak terlatih). Kedua, pengangguran dalant terselubung yaitu golongan angkatan kerja yang Kurang dimanfaatkan bekerja atau golongan yang melakukan pekc:;aan tetapi hasilnya ttdak terbuka cukup untuk menrenuhi kebutuhan hidupnya Ketiga, pengangguran
yaknipengangguranyangtimbulkarenakurangrlyakesempatankerjayang terbagi ke dalam beberapa kelompok. pengangguran kronis i friksronal dinamika adalah pengangguran temporer yang terjadi kar:ria perubahan dan seca|a ekonomi; pengangguran musiman adalah pengangguran yang terladi musirnan; pengangguran konjungtural yaitu pengangguran yang terladt terladt karena berkurangnya permintaan barang dan lrsa (biasanya saat akibat resesi); pengangguran struktural yaitu penganc:guran yang muncul
terjadinya perubahan struktur ekonomi, mtsat dari agraris ke industrt pengangguran Sukarela adalah penganggurarr i/?ng terjadi karena adanya orangyangsesungguhnyamasihdapatbekerlatetapidengansukareladta tidak mau bekerja (malas atau sudah kaya); Pengangguran Deflasioner cukup adalah pengangguran yang disebabkan loworigan pekerjaan tidak yartu untuk menampung pencari kerja, datt Per:,J-ngguran Teknologi pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi
ten Samosrr
B.
Kebijakan
'1. Kebijakan SPM Secara Umum Dalam konteks pelayanan publik di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomt
daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelengg araan pemerintahan
daerah, kesejahteraan rakyat dan pemberdayaa;'; masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Pasal '10 ayat (3) Undang-Undang
Nomor
32 Tahun 2004,
Pemerintah Pusat inenyelenggarakan
urusan
pemerintahanan yang meliputi politik luar negeri, peftahanan, keamanan, yustrst, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pada ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa pemerintah luga
di luar enam urusan pemertnlahan tersebut. Sedangkan pada Pasal 11 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa menyelenggarakan urusan pemerintahan
penyelengg araan urusan pemerintahan dibagi beroasarkan kriteria eksternalitas
akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan reserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Eksternalitas, adalah dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan
suatu urusan pemerintahan Penyelenggara;l urusan
pemerintahan
berdasarkan kriteria eksternalitas ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang timbul akibat penyelengg araan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan kriteria eksternalitas maka semakin langsung dampak penyelenggaraan suatu urusan pemerintahar', kepada masyarakat, maka
urusan tersebut paling tepat untuk diselenggarakorr oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
Akuntabititas, adalah pertanggungjawaban pemeririi.ah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/k,'2 dalam penyelengg araan
urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kriteria akuntabilitas ditentukan berdasarkan kedekatan suatu tingkatan pemerintahan dengan luas, besaran, dan langkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan :l:atu urusan pemerintahan Berdasarkan kriteria akuntabillitas maka semakin ci;kat pemberi layanan dan penggunanya, dan semakin banyak jumlah pengg,-rna layanan maka layanan tersebut lebih tepat diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota
Efisiensi, adalah tingkat daya guna tertinggi ',':ng dapat diperoleh dari penyelengg a(aan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan berdasarkan kriteria efisiensi ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tingg. yang dapat diperoleh dart penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
l5
Berdasarkan kriteria efisiensi maka penyelenggara,air urusan lebih tepat pada tingkat pemerintahan dimana terdapat perbandingan terbaik antara c;os/ penyelengg araan urusan dibandingkan dengan manraat yang diperoleh dengan penyelengg
araan urusan. Penggunaan kriterrn kriteria eksternalitas,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dilaksanakan secara kumulatif sebagai satu kesatuan
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ;;merintahan daerah. yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan eftsienst terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib didefinisikan sebagat urusan daerah otonom yang penyelenggaraannya i::wajibkan oleh pemerintah Hal ini berarti pemerintah menetapkan urusan fil?rr.r yang merupakan urusan
dasar yang menjadi prioritas penyelenggaraan dan mana yang merupakan urusan pilihan.
Urusan walib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
proptnsi
merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan urusan wajib yang menladt kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupiri.rrlkota merupakan urusan
yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan L.lruSan pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan dr atas harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusari !3nQ dapat diptlih untuk diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kriteria pembagtan urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di rias Urusan yang bersrfat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang Secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan nrasyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Yang bersangkutan Dalarn penyelenggaraan urusan pilihan tersebut, pemerintahan daerah provinsi dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat memilih bagtan urusan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu scpcrti pertanian, kelautan pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, pe,rdidikan, ketenagakerlaan, dan berbagai bidang lainnya
Adanya pembagian urusan pemerintahan memben petunluk bahwa terdapat UruSan-Urusan pernerintahan tertentu yang pen!'c:3irggaraannya dibagi-bagi antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintaitan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintaha': daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara bersan,a-sama. Pembagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pe:^'erintahan daerah propinsi kabupaten dan kota atau antar pemerintahan d-erah yang saling terkatt tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerint'han.
L6
Sesuai dengan deskripsi
di atas,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan nemerintahan yang berstfat
wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada SPM yang dilaksanakan secara
bertahap. SPM dimaksud akan dijabarkan oleh
masing-masing
kementrian/lembaga terkait untuk menyusun SPM rnlsing-masing.
SPM didefinisikan sebagai tolok ukur untuk menguKur kinerya penyelenggaraan
urusan wajib daerah yang berkartan dengan ,,elayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, SPM menganut beberapa prinsip, yakni
a. SPM merupakan standar yang dikenakan pada Urusan walib, sedangkan untuk urusan lainnya pemerintah daerah boleh menetapkan standar sendirr sesuai dengan kondisi daerah masing-masing
b. SPM berlaku secara nasional, yang berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh !t-'iJ 11gtlt
c. SPM harus dapat menjamin akses masyarakat lnrhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajibnYa
d. SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang da,i diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata
SPM ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus naslonal, dan lain-lain
SPM harus diacu dalam perencanaan daeran, penganggaran daerah, pengawaSan, pelaporan, dan merupakan salair satu alat untuk menilat Laporan Keterangan Pertanggunglawaban (LKPJ) Kepala Daerah
serta
menilai kinerja penyelengg araan peemrintahan daerah (LPPD).
SPM merupakan alat untuk mengukur kinerja pernerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan ciasar Tingkat kesei:hteraan masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. SPM sangat diperlukan olen pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu senciiii. Bagi pemerintah daerah suatu SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur (bc;,, hmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan tertentu Sedangkan bagr masyarakat SPM akan menjadi acuan dalam menilai kinerja pelayanan publik
yakni kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan
oleh
pemerintah daerah. Penerapan SPM memiliki manfaat sebagai berikut:
a. Dengan SPM akan lebih terjamin penyediaalt pelayanan publik disediakan oleh pemerintah daerah kepada masy:-iiakat; 17
yang
b. SPM akan bermanfaat untuk menentukan Standar Analisis Biaya (SAB) yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik;
c. SPM akan menladi landasan dalam penentuan peiimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan (baik Dana Alokasi i imum/DAU maupun Dana Alokasi Khusus/DAK);
d. SPM akan dapat dijadikan dasar dalam menenti-:kan anggaran kinerla dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan alokasi anggaran yang lebih berimbang:
e. SPM akan dapat membantu penilaian kinerja (t-PJ) Kepala Daerah secara lebih akUrat dan terukur sehingga mengurangi kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah;
f.
SPM akan dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah
daerah kepada masyarakat, karena masyarakat akan dapat melihat keterkaitan antara pembiayaan dengan pelayanan publik yang dapat disediakan pemerintah daerah;
g. SPM akan menjadi argumen dalam melakukan :asionalisasai kelembagaan pemerintah daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat.
Dalam penyelenggaraannya, SPM dibuat berdaqarkan sejumlah peraiuran perundang-undangan, yakni: (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; (b) Undang-Undang Nomcr 33 Tahun 2004 teniang Perimbangan Keuangan antara Pemerrntah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan lnformasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (e) Peraturan Pemerin't*i.r Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Si.,-,dar Pelayanan Minimal
Disamping kebijakan secara nasional, telah terbit pula kebijakan turunan di lingkungan kementerian dalam negeri yakni Permendagri No 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pencitpan Standard Pelayanan Minimal dan Kepmendagri No. 100 05-76 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Ttm Konsultasi Penyusunan Standard Pelayanan Minimal.
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemeriniah Nomor 65 Tahun 2005,
penyusunan SPM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasi oleh Menter Dalam Negeri Konsultast
tersebut dilakukan dengan
tim
konsultasi yanv terdiri t-8
dan
unsur-unsur
Strategi
ICN )dTIIU5II
nca pa la n
Pembangunan Departemen Dalam Negeri, Kementrian Negara Perencanaan Negara Nasional/Kepala Bappenas, Departemen Keuangan, Kementrian LPND Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan tersebut terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri Hasil konsultasi
Peraturan Menteri dikeluarkan oleh masing-masing departemen/LPNi' sebagai yang bersangkutan
kemenierian terkait Yang telah daerah dr lndonesia mengeluarkan acuan SPM untuk diterapkan ke seiuruh
Hingga saat
ini terdapat 15
(sepuluh)
Kelimabelas SPM dimaksud meliputi:
Perumahan Rakyat berdasarkan Peraiuran Menteri Perumahan Rakyat Rakyat Nomor 22 rahun 2O0B tentang sPM Bidang Perumahan
1 Bidang
Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota; Menteri Dalam 2. Bidang pemerintahan dalam negeri berdasarkati Peraturan Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O0B tentang sPM Bidang Pemerintahan Negerl di KabuPaten/Kota, 129 Tahun 3. Bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sostal Nomor
20oB
rah Kabupaten/Kota' tentang sPM Bidang sosial Daerah Provinsi dan L:ae Bidanq Ketenaqakeriaan berdasarkan Peraturer; Menteri Ketenagakerjaan
NomorT4lTahun2008tentangsPMBidangKetenagakerjaandt Menteri Kabupaten/Kota, yang telah diganti denian Peraturan tentang Ketenagakerjaan dan Transmigrast Nomor PER. 15/MEN/X/2010 SPM Bidang Ketenagakerjaan
Menteri Pemberdayaan Bidang perempuan dan anak berdasarkan Peraili;an
PerempuanNomorlTahun2OOgtentangSPMTt:rp?duBagisaksidan/atau Ekplortasr Korban Tindak pidana perdagangan orang d:n Penghapusan SeksualpadaAnakdanRemajadiKabupaten/Kota'danPeraturanMenteri
PemberdayaanPerempuandanPerlindunganA.takNomorlTahun20l0 Bagt tentang standar Pelayanan Mininral BidanE Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
Hidup Nomor 19 6. Bidang LH berdasarkan Peraturan Menteri Li;';ii'-ungan Provinsi dan Daeral.r Tahun 2010 tentang sPM Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota;
0lBsl2TA 7. Bidang KB berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-01 Sejahtera di tentang SPM Bidang Keluarga Berencana 'r: r: Keluarga Kabupaten/Kota;
I
BidangpendidikanberdasarkanPeraturanMenteriPendidikanNasional di Kabupaten/Kota' Nomor 15 Tahun 2010 tentang sPM Pendidikan lJlsar Kerja dan Bidang Nakertrans berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Bidang Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang sPM Ketenagakerjaan; 19
Bidang Peker.laan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Peraturan Menteri
'10
Pekerjaan Umum Nomor 14IPRT/M1 12010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Bidang pertanian berdasarkan Peraturan l,rienteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140112112010 tentang SPM xiCang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Bidang kesenian berdasarkan Peraturan Menteri i(ebudayaan dan Partwisata Nomor PM. 106/HK. 501lMKPl2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
Bidang kominfo berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
IJ
Nomor 22 Tahun 20'10 tentang SPM Bidang l'.cnrinfo
di Kabupaten/Kota
(Surat Edaran Mendagri Nomor 100/676/SJ tertanggal 7 Maret 2O11)
Bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
14
PM. B1 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsr dan Kabupaten/Kota.
15. SPM Bidang Penanaman Modal berdasarkan Pe;.,iuran Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penarn:nam Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.
Kebijakan SPM Bidang Ketenagakerjaan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenag;:<erjaan selanjutnya disebut
SPM bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan ,rengenai jenis dan
mutu
pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan yang merLipakan urusan walib daerah
yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Pemerintahan daerah adalah penyelengg araan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota
dan DPRD
provinsi/kabtrpaten/kota menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndc,'i,esia Tahun 1945.
lndikator SPM Bidang Ketenagakerjaan r,'lalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengi:nrbarkan besaran sasaran
yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan
bagr
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dapar berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan dasar. Dasar hukum pelaksanaan SPM Bidang Ketenagakerjaan yaitu Peraturan
Menteri Tenaga Kerla Nomor PER. 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang
SPM Bidang Ketenagakerjaar, berkaitan dengan lenis pelayanan dasar yang meliputi: Pelayanan P riatihan Kerja, Pelayanan
Ketenagakerjaan.
Penempata kerja, Pelayanan Penyelesaian Perse!:'rihan Hubungan lndustrtal
Pelayanan kepesertaan Jamsostek, ketenagakerjaan. 20
dan
Pelayanan
pengawasan
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
C. lndikator dan Target Pencapaian SPM Nasional Bidang Ketenagakerjaan Adapun target pencapaian masing-masing indicator sPM bidang ketenagakerjaan, sebagaimana terangkum dalam tabel 2.1. berikut. Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Bidtng xglglggulg-lg3l
lndikator
Target SPM Tahun
Pelayanan Pelatihan Kerja
a.
Besaran tenaga kerja yang mendaPatkan Pelatihan
2016
75%
berbasis komPetensi
b.
Besaran tenaga kerja yang mendaPatkan
2016
berbasis masYarakat
ciesaran
ienaga kerja yang mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
petayinan Penempatan Tenaga Kerja
a-gesrran pencari kerja yang terdaftar yang
2016
ditempatkan
peEFnan pen,efesa-ian Perselisitran HuOungan lndustrial
a -tsesttn
r
AGies;ilan Aengan
Perjanlian
2UA
Bersama (PB)
eetayanan KePesertaan Jamsostek a. gesaran pekerja buruh yang menjadi peserta program
2016
Jamsostek .Pelayanan 5.
Pengawasan Ketenagakerjaan
a. Besaran Pemeriksaan Perusahaan b. Besaran Pengujian Peralatan dt Perusahaan Su
toa6" 2016
mOirperalu ran Menleralenaga Kerja dan Transm ig rast Nomor PER'15/MEN/X/20'l0tentangsPMBidangKetenenagakerlaan
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target waktu capaian SPM bidang ketenagakerjaan adalah sampai tahun 2016, sehingga masih tersisa waktu selama 3 tahun ke depan. Jenis pelayanan dasar sPM bidang ketenagakerjaan meliputi pelayanan pelatihan tenaga kerja dengan 3 indikator besaran tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, besaran tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan besaran
pelayanan mendapatkan pelatihan kewirausahaan; pelayanan penempatan tenaga kerja dengan 1 indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, pelayanan penyelesaian hubungan industrial dengan 1 indikator pelayanan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB); yang menjadi kepesertaan jamsostek dengan 1 indikator besaran pekerja/buruh peserta program Jamsostek; dan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan
Strategi Pencapaian sPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten samosir
dengan
2 indikator besaran pemeriksaan
perusahaan dan besaran pengu1lan
peralatan di perusahaan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
Pelayanan
PelaVinan Felatihan
Penempatah tenaga
\./
Pelayanan KePesertaan
Pelayanan PenYelesaian Hubungan lndustrial |g:;::ffi;;1i:,t!!ffi,tiU!4llt,'ltil..!)-!r-,
+ Pelayanan Pengawasan
i ketenagakerjaan
l:;irilil::;'ii "' ;t:::'=fi:.l=i.,,
''
il.
I
Gambar 2.1. SPM Bidang Kelt'nagaker1aan Dasar Jenis Pelayanan
Dalam konteks SPM bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
sedangkan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberr, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerla produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pacar tingkat keterampilan dan pekerlaan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifik;:ijabatan atau Uraian berikut menyalikan penjelasan setiap indikator SPM dari kelima
jenis pelayanan dasar sebagaimana tersebut dalam gambar
1
1. Pelatihan Berbasis KomPetensi pada Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup p:engetahuan, keterampilan,
dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerla
sesuai dengan standar kompetensi yang diieiapkan. Termasuk
dalam
pelatihan berbasis kompetensi ini antara lain. pelatii'ian otomotif; pelatihan las, pelatihan refrigerationlmesin pendingin; pelatih:n elektrik; dan pelatihan mekatronik (Juknis SPM Bidang Ketenagakerjaant
Untuk memperoleh nilai capaian pelatihan berbasis kompetensi, digunakan rumus sebagai berikut:
rffiii
Lll
%=i ii,r
tlt'.i
drmana:
f
tenaga kerja yang dilatih adalah jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tertentu (pembilang).
f
pendaftar pelatihan berbasis kompetensi adalali jumlah tenaga kerla yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis l<+rrtpetensi pada periode teftentu (penyebut).
2. Pelatihan Berbasis Masyarakat Sedangkan pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesarn berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi oaerah baik yang mengacu
pada standar kompetensi maupun non standai Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan
dan bisnis, sehingga mampu
menctptakan
kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan. Contoh pelatihan berbasis mas;,arakat meliputi: pelatihan menjahit; pelatihan pengolahan hasil pertanian: dan pelatihan pengolahan hasil laut
Untuk memperoleh nilai capaian pelatihan berh'asis kompetensi, dtgunakan rumus sebagai berikut: " .l...
f
:-,,.:f ,,_;
tenaga kerja yang-oiiatih X,100o/o
f
'Dp, nd.g$.u ii
pulet na,n berbasi s
m
dsyar.a
t<
at
dimana:
f
tenaga kerja yang dilatih adalah jumlah tenaga kerja yang dapat dilatih pada periode tertentu (pembilang)
f
pendaftar pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah tenaga kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan berbasis masyarakat pada periode tertentu (penyebut).
3. Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yanE inembekali peserta secara
bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirin;';: sendiri maupun orang lain
23
Strategi Pencapaian 5PM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
Sesuai tuntutan pembangunan, di antaranya pelatihan Start up your business; dan pelatihan desa produktif.
Untuk memperoleh nilai capaian pelatihan kewirausahaan, digunakan rumus sebagai berikut:
liti
tt;,;;;,;;;;n
iiws
ffi
id.'Rffi
lil '
rff :
dimana.
tenaga kerja yang dilatih adalah jumlah tenaga
f
t.r:r"Ja
yang dapat dilatih
pada periode tertentu (pembilang). pendaftar pelatihan berbasis kompetensi adalah jumlah tenaga kerja yang
f
mendaftar untuk mengikuti pelatihan kewirausartaan pada periode tertentu (penyebut).
4. Pelayanan penempatan tenaga kerja Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari ker.;a
untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja cjalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggUr dan rnencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah ataLt alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Lowongan pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasai'kcrja yang belum terisi
Persentase pencari kerja yang terdaftar dergan pencari kerja yang ditempatkan:
f
pencari kerya yang ditempitt
[,'Re'
X ogqi=Kefi
g*nU
flOO%
terdaftar
dimana.
f f
pencari kerja yang ditempatkan pada periode tertentu (pembilang). pencari kerja yang terdaftar pada instansi yang rylenangani
ketenagakerjaan (penyebut). Penempatan tenaga kerja dapat dilakukan
di cialam negeri (AKAN=Antar
Kerja Antar Negara) maupun di luar negeri (';''iti-=Antar Kerja Lokal) atau AKAD (Antar Kerja Antar Daerah.
5
Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial
Yang dimaksud perselisihan hubungan industrial adalah adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh a|au serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/sertkat buruh dalam satu perusahaan. Terdapat beberapa jenis perselisihan dalam
hubungan industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Untuk memperoleh data mengenai penyelesaian pcrselisihan digunakan rumus:
x
ki[ffi*o11ut:.56;iiilfr1..1.;j
u-
;{i[[i;
!"di
dimana:
kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah jumlah kasus yang diselesaikan di luar pengadilan huburrgan industrial pada periode
f
tertentu baik PB yang dilakukan secara peiifangan/individual maupun dilakukan secara massal (pembilang). kasus yang dicatatkan adalah jumlah kasus yanu dicatatkan di instansi yang
f
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (penyebut) Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya dir;ngkat JAMSOSTEK adalah
suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam brpntuk santuan berupa uang penggganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalrn, hari tua, dan meninggal dunia Rumus
= 1;
I
pekerjalOuiutr peserta Jimsost".i. 100
%o
dimana:
f
pekerja/buruh peserta jamsostek adalah jumlatr pekerja/buruh yang telah menjadi peserta Jamsostek pada periode terten:-: (pembilang).
f
pekerjaiburuh adalah jumlah pekerja buruh pada oeriode tertentu/tahun yang berjalan (penyebut).
25
strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagal<erjaan Kabupaten samosir
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerlaan
a.
Pemeriksaan Perusahaan pengawas Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yairg dilakukan oleh di ketenagakerjaan dalam penerapan peraturari perundang-undangan
bidang ketenagakerjaan yang terdiri c,a,i pemeriksaan
pertama,
pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang. untuk memperoleh angka pelayanan pemeriksaan digunakan rumus sebagai berikut:
Rumus =
1q
++n+6fi*$'u
t+
i-
ilffi
q;,irfl
dimana:
fperusahaanyangtelahdiperiksaadalahjumlahperusahaanyangtelah diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan
par'-la
tahun berjalan
(pembilang).
fperusahaanyangterdaftaradalahjumlahpertlsahaanyangterdaftardi suatu wilayah/daerah pada tahun berjalan (penyebut)
Pengujian Perusahaan pengawasan Pengujian adalah kegiatan penilaian terhada:p suatu obyek sesual ketenagakerjaan melalur perhitungan, analt:r dan pengetesan
dengan ketentuan atau standar yang berlaku'
Untuk memperoleh angka pelayanan p"**iik'u'n digunakan
rumus
sebagai berikut:
f Rumus=
peralatan Yang diuji
1:
dimana.
fperalatanyangdiujiadalahjumlahperalatanyangdiujiolehpengawas
f
ketenagakerjaan pada tahun berjalan (pemhliang)' peralatan yang terdaftar adalah jumlah jumlat'' peralatan yang terdaftar sesuaiWajibLaporKetenagakerjaanberdasarkanUndang_undang
NomorTTahunlgBltentangWajibLaporKetenagakerjaandi (penyebut) Perusahaan yang berada di provinsi dan kai--paten/kota
ten Samos
e naSa Ke rJaa n
BAB III PENCAPAIAN SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SAMOSIR.
A.
Deksripsi Wilayah Kabupaten Samosir
Kabupaten Samosrr merupakan kabupaten hasil pemekaran
dari
Kabupaten Toba Samosir, yang dibentuk berdasarkan undang-Undang Nomor 36
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Luas wilayah Kabupaten Samosir adalah 2.069,05 km2, yang terdiri dari luas daratan 1.444,25 km'dan luas danau 624,80 km2. Batas wilayah Kabupaten Samosir meliputi:
' . '
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karo rjan Kabupaten Simalungun; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan,
'
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dair"i dan Kabupaten Pakpak Barat.
Adapun luas wilayah Kabupaten Samcsir menurut
Kecamatan
sebagaimana tabel berikut: Luas Wil Not
xr,iii
Tabel 3.'1 dan Jumlah Desa
{,eCamatan :i:'ttlltt
r*;;iil#flfi
Bes,a
;1:::::1'
r.:=
r{ry;$!ur?hafi
sa+ 1,:p-ss Kelunihhan
1
Sianjur Mula-Mula
140,24
12
2
Harian
560,45
13
J.
Sitiotio
50,76
6
4
Onah Runggu
60,89
1r--1"
5.
Nainggolan
87,86
'13
6
Patipi
129,55
17
17
7
Ronggur Sihuta
94,87
B
B
l'.
Pangururan
121,43
12 13
-_B - -1) *--
I
2
25i3
15
28 I
9.
Simanindo
Kabupaten Samosir
198,20
20
1
I
1.444,25
128
6
1
34
Sumber: Bappeda Kab. Samosir, 2013.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun
2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa dalam proses desentralisasi tugas dan tanggung jawab, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas
nyata dan bertanggung jawab kepada pe,'nerintah daerah
untuk
menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Samosir dalam menyelenggarakan pembangunan melaksanakan suati"r proses perubahan sistem dan struktur manajemennya berdasarkan asas demoki"asi, )l
dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta tetap menjaga keseimbangan, kesatuan dan kemajuan nasional, karena pembangunan daerah aflalah bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional.
B. Perkembangan
Pencapaian spM Kurun waktu z0o}-2012
Pada bagian ini akan diuraikan pencapaian SP|V Bidang Ketenagakerlaan
kurun waktu lima tahun yakni periode 2oo8-20i2 Dari data yang ada, dapat diketahui sejauh mana terdapat gap (kesenjangan) antara capaian yang ada dengan target capaian sPM yang diharapkan untuk dapat dicapai pada tahun tertentu. Bagian ini juga mengulas permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Samosir
dan juga tantangan yang dihadapi
dalam memenuhi
pelayanan minimal di bidang ketenagakerjaan.
capaian sPM bidang ketenagakerjaan diperoleh dengan menggunakan formula-formula sebagaimana telah disampaikan pacla bagian indikator dan target
capaian SPM (Bab
ll)
Pada pelayanan besaran tenaga kerla mendapatkan
pelatihan berbasis masyarakat, capaian SpM sebesar.
=
dilatih
'l
f
tenaga kerja yang
f
pendaftar pelatihan berbasis masvarakat t;
p,o" t"i,,^1'*,L
x
100%
t;;;"; ,"n"n, o;;"-;,;; ;#-.",".u"n
uo orans, sedangkan jumlah pendaftar pelatihan berbasis mas)/arakat sebanyak 320 orang Dengan demikian kinerja pelayanan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat adalah sebesar 801320 X 100% = 25ok.
Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir 2008-2A12 Nrd
.._.__''-'------.---'-.------.-'*-' Jenis pelayanan dasar/
ihdikator I
Ta1$6t
2009 i!/e)
2or0
(t/o)
20
2012 (%l
Pelayanan Pelatihan Kerja
a. Besaran Tenaga
Kerja
yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis
75%
161120
1d1. ie
B0/1 '16
(13 33%)
(13,7e%)
(68,97%)
Kompetensi
"27,55%)
b. Besaran tenaga
kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
32t116 (2
60%
B0/400
(20,00%)
f).
?:
80t320 (25,00%)
a( 200t320
40/80
(o. 62,50%)
(50,000h
4 0t120
40t120
(0 ,33%)
(0,330l))
c. Besaran tenaga kerja
yang
mendapatkan
Pelatihan Kewirausahaan
60%
20t120 (0,17%)
)8
20t1?0 (0,17%)
n.a.
)
Pelayanan
penempatan
tenaga
kerja/Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
70%
31210
JILI J
14127 3
(1,43%)
(1 43%)
(5,1 3'7,
i
Pelayanan penyelesaian
hubungan industrial/ Besaran Kasus yang
50%
dengan diselesaikan Perjanjian Bersama (PB)
eetayanln
%
(50,00%)
Tidak
1t1
ada
(100 00%
kaqtrs
)
Tidak ada kasus
Trdak ada
kasus
Kepbiertaan
Jamsostek/
Besaran pekerja/buruh yang men1adi peserta
99t617 (16 05%)
50%
1081617
4191519
(17 ,5001,)
(80.73'70)
program Jamsostek
an Ketenagak Besaran pemerik saan
Pe lay an a
a
n
Pe n
93,v1_1st
I
I
perusahaan
00",.
15184
(17,86%)
n.a
25t82 (30,7]',N)
n.a
n.a
l
o aei;i;n
.-"-l'p""g uJran
peralatan perusaha S umbei
-
an l_3U70 (data
pr<xbb rnx, 2l013
Berdasarkan tabel
n.a.
_
diola h)
di atas, dapat dijelaskai^, oahwa
pencapaian SPM
Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir masih memerlukan upaya dan keqa
keras untuk mencapai target yang ditetapkan. Beberapa capaian telah menunjukkan hasil yang positif, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan dengan baik. Persoalan ini sesungguhnya bukan semata-mata kelemahan atau pun kelalatan oa(l SKPD yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, namun lebih dl:ebabkan pengaruh faktor eksternal yang melingkupinya. Tentu, hal ini bukan merupakan pembelaan diri, justru munculnya berbagat
tantangan dari luar SKPD akan menjadi pembelajaran dalam menangani permaSalahan-permaSalahan yang ada. Munculnl:r capaian-capaian pada beberapa indikator yang 'not available' atau tidak tersedia data hendaknya maktn memotivasi para pelaksana di lapangan untuk mela;{sanakan indikator tersebut
dengan kegiatan-kegiatan relevan. Kendala dan ta^tangan pasti selalu ada namun adanya komitmen tinggi untuk melaksanakan capaian SPM tersebut, pasti akan membantu pencapaian target yang diharapkan. Uraian lengkap pencapalan target SPM bidang ketenagakerjaan sebagaimana uraian berikut.
1.
Pelayanan Pelatihan Kerja
a. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Target pencapaian sPM untuk pelayanan dasar pelatihan kerja khususnya indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi adalah sebesar 75o/o pada tahun 2016 Dari tabel 3.2. di atas, terlihat fluktuasr capaiair Larget tenaga kerla mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. 29
yang
na
Pada tahun 2008, capaian target tenaga yang mengikuti pelatihan
berbasis kompetensi sebanyak 16 orang dari 120 orang yang mendaftarkan diri (13,33%). Pada tahun 2009 mengalami kenaikan menjadi 13,79o/o (161116), dan puncaknya paciS tahun 2010 yaitu sebesar 62,50% (80/116). Angka capaian kembali turun pada tahun 201'1 menjadi 27,59% (321116). Namun sangat disayangkan data capaian target sPM tahun 2Ol2lidaktersedia (not avaitable) sehingga tidak dapat dihitung Dari sisi kuantitas, jumlah tersebut terlihat sangat kecil dan belum merepresentasikan seluruh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Samostr 617 orang, fiumlah tenaga kerla pada tahun 2010 dan 2c11 sebanyak
sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 519 orang atau mengalami penurunan sebanyak 98 orang). Akan tetapi, berdasarkan data dan fakta yang ada terlihat adanya tren peningkatan iumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
] 5,00
10,0{) 2 5.Clti
2.A,AA
15,00 10,00
5,011 n
,
nar
20n1
2"41(i
;1il
l.r
L0r;
Grafik 3.1 Peiuiihan Berbasis Kompetensi Mendapatkan Kerja Tenaga Besaran .
Sumber: PKKOD LAN,2013 (diolah). Dari grafik di atas terlihat bahwa data tat,un 2012 tidak tersedia (not available). secara keseluruhan, jumlah tenag; kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi masih sangat teibatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dalam mengakomo'-lasikan kegiatan (Renstra Dinsosnakerpora, 2011-2015). Di dalam daftar permasalahan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, nampak bahwa
faktor minimnya anggaran pelaksanaan PBK (pelatihan berbasis kompetensi).
30
Segara (2013),2 menyatakan bahwa rancangan untuk membangun
diklat berbasis kompetensi dapat saja diriruiai dari pemetaan
profil
kompetensi yang hendak digarap, yang paling iirjak terdiri atas,
(a) Kompetensi lnti (core competency), yaitu kombinasi keterampilan, pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan agar mampu melaksanakan tugastugas jabatan secara minimal dengan
kesalahan minimu. Kompetensi
ini merujuk pada
sejumlah
pengetahuan dasar yang dibutuhkarr Calam jabatan-jabatan yang spesifik" (b)
Kompetensi penunjang (supportinc competency) merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan kecakapan dalam hal mental dan pembelajaran (thingking
8,
learning), ekspresi kualitas
personal (personat quatity), kecakapan bekerja sama dengan
orang lain (working with others) dan teknologi komputer (computer technology) sehingga :*crang pemegang jabatan memiliki kecakapan dalam memberikan impresi lebih pada pihak lain tentang kompetensi dasar yang dimilikinya. (c) Kompetensi Spesifik (specific competency) merupakan kombinasi
keterampllan, pengetahuan dan kecai
dan memahami materi dan proses t,;'rbagai obyek yang terkait dengan jabatannya. Kompetensi ini nelengkapi Kompetensi lnti
yang dipersyaratkan jabatan. psn!an kompetensi spesifik, seorang pemegang jabatan mampu melengkapi dirinya sedemikian rupa sehingga memiliki kecakapan integratrf dalam melaksanakan tugas jabatan baik secara konseptual maupun "'
operasional.
Secara ringkas, pelatihan berbasis koi-i,rietensi menghendaki agar
peserta pelatihan dapat meningkatkan keter.,nrpilan, pengetahuan, dan
kecakapannya. Kompetensi
yang
dimaksr.rd
disini adalah
untuk
menyesuaikan dengan tuntutan perusahaan/industri
b. Besaran tenaga kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Senada dengan capaian kinerja indikator besaran tenaga kerla mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di atas, pencapian kinerla pelatihan berbasis masyarakat juga cenderung masih belum optimal Dari
data yang diperoleh, terlihat pelatihan bcrbasis masyarakat
belum
terlaksana dengan baik. Selama rentang waktu 4 tahun, pelatihan berbasis masyarakat telah dilaksanakan pada tahun 21108, 2009, 2010, dan 2011
'
I Nyoman Yoga Segara, Makalah "URGENSI DIKLAT BERBASIS KOMi"2fENSl"
http://bdkiakarta.l<emenag.so.id/index.php?a=artikel&id=915, 20L3. 31
diakses pada tanggal 26 Nopember
dengan jumlah peserta tiap tahun sebanyak tit] orang (pada tahun 2009 tidak tersedia datanya). Sedangkan pelatihan berbasis masyarakat pada
tahun 2012 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dari B0 orang yang mendaftarkan diri (50%)
70,00
ftl00
,
I
I
5r1,0CI 11{j,rlCI
:0,011
i
' :
l
tfl,CIrl I
t000 000
'
:ffY
I
100.q
J0ltl
tilCI!l
101
i
10ii
Grafik 3.2 Besaran Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Sumber: PKKOD 1AN,2013 (diolah).
c.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelai.il''an Kewirausahaan Pencapaian indikator SPM besaran tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan kewirausahaan pun masih belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Pada tahun 2O0B dan 2009 tercaiat sebanyak 20 orang yang dapat diikutsertakan pada pelatihan ini dari i.lC pendaftar atau sebesar 0,17%. sedangkan pada tahun 2010 tid:['.r ada kegiatan pelatihan
kewirausahaan, karena
tidak ada keter:;ediaan anggaran
untuk
melakanakan kegiatan Pelatihan.
Namun, pada tahun 2011 dinsosnakerpora kembali dapat melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan dengan peserta sebanyak 40 orang (0,33%, atau naik 100% dibandingkan jumlai' peserta pada tahun 2009 Penambahan jumlah tersebut tentunya $fir rqdt menggembirakan dan seharusnya dapat dipertahankan untuk tahun{chun berikutnya.
n 2012, jumlah peserta pelatihan kewirausahaan sebanyak 40 orang (0,33%) dari 120 pendaftar. Keterbatasan Anggaran Pada tahu
Dinsosnakerpora nrengakibatkan ketidakmampi;an SKPD dinsosnakerpora dalam mengakontodir semua pendaftar pelatihari'
32
abupaten Samosir
$,-15"",' *.
0."1
I
fi tf, .
nl
:
0.15 I
n1
.,' :
s,05
...s\\$$F
t0r0
20cr}.;
r117-i+,\
201
1
t012
Grafik 3.3 Besaran Tenaga Kerja Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Sumber: PKKOD LAN, 20'13 (diolah).
Dari grafik di atas terlihat jumlah peserts pelatihan
kewirausahaan
sebanyak 20 orang dari 120 pendaftar (0,17o/o),q'ada tahun 2008 dan 2009 Namun pada tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan jumlah peserta
menjadi
40 orang sehingga capaiannya seDesar 401120 orang
atau
sebesar 0,33%. Kondisi ini tentunya masih peitu ditingkatkan pada tahuntahun mendatang untuk mencapai SPM yang ditetapkan secara nasional.
2.
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penempatan tenaga kerja sangat tergantung pada lowongan pekerjaan yang tersedia. Namun demikian, persoalan pelik yang dihadapi dalam penempatan
tenaga kerja adalah sulitnya mengukur besaran persentase pencari kerya yang ditempatkan. Sebagai contoh, disini terdapat informasi jumlah pencari kerja untuk setiap tahunnya yakni berturut-turut sebanyak 2'10 orang (2008), 1140 (2009),355 (2010), 172(2011)dan 309 (2012) Akan tetapi, darijumtah tersebut belum semua pencari kerja melaporkan penempatan kerja mereka. Kalaupun ada yang melapor jumlahnya sangat l..ecil, misalnya pada tahun
2008 (3 orang dari 210 atau
tahun 2011 (4 orang dari 172 alau 2,33%) yang ditempatkan, dan tahun 2012 seban;,ak 14 orang dari 173 yang 1,43o/o),
ada, atau sebesar 5,13%).
Kesulitan dalam mengumpulkan data penempatan tenaga kerja dapat dipahami, karena para pencari kerja tidak menyampaikan informasi atau melaporkan kepada dinsosnakerpora mengenai statusnya; apakah sudah bekerja ataukah masih menganggur. Kondisi rcmacam ini tentu sangat menyulitkan bagi instansi yang melayani ketenagakerjaan, karena tidak mengetahui berapa jumlah pencari kerja yang telah diterima bekerja atau memperoleh pekerjaan. Ke depan, pelayanan penempatan kerja ini perlu mendapatkan perhatian yang memadai. 1?
)?mo5lr
3.
Pelayanan Penyelesaian Hubungan lndustrial Pelayanan penyelesaian hubungan industrial diur.ur dengan besaran kasus
yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama ii B). Adanya penyelesaian hubungan industrial ini disebabkan adanya pe'selisihan yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerla/buruh irtau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihar' kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat buruh dalam e:iu perusahaan
Perlanjian bersama itu sendiri adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanli akan ri"entaati apa yang tersebut
dalam persetujuan itu. Adapun besaran kasus perselisihan hubungan industrial adalah jumlah kasus perselisihap i'rL"rbungan industrial yang diselesaikan oleh mediator hubungan industrial yang berkedudukan di instansr
yang bertanggung jawab
di
bidang ketenagakerlaan pemerintah
pusat,
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang penyelesaiannya sampai pada tingkat perjanjian bersama (PB).
Sampai tahun 2012, tidak banyak kasus sengxeta yang dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang keicnagakerjaan Pada tahun 20OB terdapat
2 kasus. Dari 2 kasus pada tahur; 2008 telah diselesaikan
1
kasus (50%), sedangkan 1 kasus sisanya telah d;.elesaikan pada tahun 2010 (100%) melalui Perjanjian Bersama (PB) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Samosir masih sangat kondusif dalam hal hubungan pekerja/buruh dengan pemilik usaha/marlikan.
Kondisi tersebut di atas menunjukkan adanya dua kemungkinan, pertama,
bahwa perselisihan hubungan industrial yang ierjadi dapat diselesaikan secara internal sehingga tidak perlu medras: oleh pihak lain di luar perusahaan. Kedua, peran pemerintah daerah y'ang semakin bark dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepa;1.'i para pelaku usaha dan seluruh stakeholders terkait sehingga tidak menjadi perselisihan. Namun, dari keseluruhan sengketa yang tercatat ;,tasih terdapat 1 sengketa yang belum terselesaikan, sehingga hal ini men;adi pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan sampai tahun 2016.
4.
Pelayanan Kepesertaan Jamsostek pelayanan kepeserlaan Jamsostek diukur denqan besaran peker.lalburuh yang menjadi peserta program Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerla)
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek adalah jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang menjadi
34
pesef; iamsostek.
Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian dari pei-ighasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
capaian kinerja indikator ini sudah cukup baik dimana data tahun 2012 menunjukkan angka sebesar 41g tenaga kerja/L:i,,-ul-r yang menjadi peserta jamsostek dari total 519 orang buruh (BoJ3%) yang tercatat di Kabupaten Samosir. Hal ini sangat positif karena pada hakikatnya setiap pekerja/buruh harus mendapakan perlindungan dalam hal kesejaliteraannya.
Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan a. Besaran pemeriksaan perusahaan
Besaran pemeriksanaan perusahaan aoir!ah persentase jumlah perusahaan yang terdaftar pada kabupaten yang menangani bidang ketenagakerjaan
dan jumlah perusahaan yang telah
dilakukan
pemeriksaan.
Nilai capaian indikator besaran pemeriksaan perusahaan masih belunr teridentifikasi dengan baik, karena beberapa data tidak tersedia (not available). Dalam hal ini hanya tersedia data capaian tahun 2O0B yaitu sebanyak '15 dari 84 perusahaan atau sebeoa; 17 ,860/o dan data tahun 2011 sebanyak 25 dari 82 perusahaan atau sebesar 30,49%. Hal ini mungkin disebabkan masih minimnya jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Samosir Di satu sisi, Dinsosna!<erpora Kabupaten Samosir
juga belum memiliki pengawas ketenagakerjaan, yaitu pNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan peruiiLlang-undangan
Dengan
demikian nilai capaian kinerja inmasih 0%.
b. Besaran pengujian peralatan perusahaan Adalah persentase jumlah peralatan yang terCaftar pada dinas kabupaten dan jumlah peralatan yang telah dilakukan pengujian. Nilai capaian indikator besaran pemeriksaan peralatan masi.h belum dapat diidentifikasi, karena data tidak tersedia (not available). Dengan perkataan lain, nilai capaiannya masih 0%.
C. Gap Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Dari paparan tersebut di atas dapat dijelaskan cahwa pencapaian kinerya sPM bidang ketenagakerjaan masih belum cptimal, sehingga masih memerlukan upaya peningkatan di masa mendatang.
35
Tabel berikut merangkum potret kesenjangan (ga:^ antara target dan capaian SPM bidang ketenagakerjaan. Tabel 3.2 Gap Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan
1.
2.
1,'€ffiah
lndikat6,
No,
:'
Talget
:::.,,,,,',21012t,
,
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Besaran tenaga
n.a
..Tahun Capaian
Gap
:' -.1*:---!
75%
201 6
n.a
60%
2016
+ 10oh
kerla
yang mendaPatkan pelatihan berbasis
50
o/o
masyarakat J.
Besaran tenaga
kerja
yang 4.
59,67 %
mendaPatkan pelatihan kewirausahaan Besaran pencari kerja
0,33 %
60%
2016
yang terdaftar
Yang
5,13%
70%
2016
Yang
Tidak ada kasus perburuhan
50%
2016
80,73%
50%
2016
30,73
n.a
45%
2016
na.
+
64,870k
ditempatkan q
Besaran kasus
diselesaikan 6.
dengan Perjanjian Bersama (PB) Besaran pekerja/buruh
yang menjadi
Peserta
Jamsostek 7
Besaran pemeriksaan perusahaan
B.
Besaran
Pengujian
n.a.
perusahaan
;;-
-;::;
-
Sumber. PKKOD LAN, 2013 (data diolah) Not Avaitable = tidak tersedia data Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan beberapa kondisi aktual sebagat berikut. pertama, terdapat dua gap yaitu gap positif dan gap negatif. Gap ''hutang" pencapaian SPM positif berarti Dinsosnakerpora masih mempunyal bidang ketenagakerjaan sebesar nilai yang tertulis sampai tahun 2016
Adapun gap negatif, berarti Dinsosnakerpora t=iah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Dari uraian di atas, cap positif nampak pada indikator besaran tenaga keria yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat ( + 1Tyo), besaran tenaga keria
yaq
mendapatkan pelatihan
dan besaran pentari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (+ 64,87). Sedangkan Tai, negatif terdapat pada indikator besaran pekeria/buruh yang meniacli peserfa Jamsostek (' kewirausahaan
(+
59,67o/"),
30,73%).
36
n.a
Yo
Strategi Pencapaian sPM Bidang l(etenagal<erjaan Kabupaten Samosir
Kedua, terdapat beberapa indikator yanE tidak konsisten dalam pencapaiannya Hal ini terlihat pada indikat;r besaran tenaga kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan indikator besaran pemeriksanaan perusahaan, dimana indikator tersebut pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Untuk indikator besaian tenaga kerja mendapat pelatihan berbasis kompetensi misalnya' indikatc'' :'ri telah dilaksanakan sejak tahun 2O0B s/d 2011, namun pada tahun 201? +idak tersedia datanya (r;ol available).
Demikian pula untuk indikator besaran pemeriksaan perusahaan, pernah dilaksanakan pada tahun 2008, namun pada tahun-tahun beril
Ketiga, indikator yang seluruh datanya tidak te,redia (n.a.) sehingga tidak dapat diidentifikasi capaian kinerjanya, yakni inCikator besaran pengujran peralatan di perusahaan. Hal ini sesungguhnya dapat dimaklumi mengingat tidak adanya industri besar di Kabupaten Samosir sehingga tidak banyak terdapat peralatan besar dan kompleks yang harus diuji Dari uraian gap pencapaian SPM bidang 16f6,-,-lskerjaan tersebut dapat
diperoleh kesimpulan bahwa upaya penangan2' sPM ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir masih memerlukan sejumlan usaha dan kerja keras dt
masa mendatang. Berbagai permasalahan dan tantangan di masa depan semakin sulit.
D.
Permasalahan dan Tantangan
1.
Penyerapan angkatan kerja Tantangan yang dihadapi dalam pencapain SPI\,1 oidang ketenagakerjaan di
Kabupaten Samosir adalah terkait penyerapan ".1'Skatan kerja yang paling besar terserap di sektor perlanian (pertanian, !'ehutanan, perikanan, dst) '18%, dan sektor sebesar 79%, sedangkan serapan di sektor jasa sebanyak manufaktur sebesar 3% (BPS, 2011). Kondisi tersebut tidak mengalami
banyak perubahan dari tahun ke tahun sejak 2008-2012. Dari komposisi tersebut terlihat jelas bahwa serapan angkatan kerja di Kabupaten Samosir sudah cukup baik, dimana angka penganggura:r lcrbuka sebanyak 434 ltwa (tingkat pengangguran terbuka 0,55%). Penyerap:;r angkatan kerja di sektor
jasa (18%) dan manufaktur ( 3%) sangat bgis karena industri dan perdagangan di Samosir merupakan sektor yang masih tergolong minoritas
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Sarnosir
Sebagai contoh, jumlah pabrik di Samosir hanya 3 buah yakni PT. Toba Pulp
Lestari (TPL), PT Aquafarm, PT. PAM Tirtanadi dan PT. Bank Sumut, PT
BRI dan seterusnya Ke depan, upaya-upaya
peningkatan penyerapan
tenaga kerja seperti pelaksanaan bursa ker.1a, program magang,
dan
sebagainya dapat dilaksanakan di bawah pengawasan dinsosnakerpora. 2.
Minimnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan ketenagakerjaan adalah
masih minimnya kegiatan pelatihan tenaga kerja baik pelatihan berbasis
kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, maupun
pelatihan
kewirausahaan. Keberhasilan pemda khususnya dinsosnakerpora c q BLK Parbaba dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan sangat tergantung
pada ketersediaan anggaran dan komitmen pimpinan di Kabupaten Samosir itu sendiri. Sejauh ini, jumlah pendaftar program-program pelatihan memang
cukup banyak, namun ternyata tidak seluruhnya dapat diakomodir
untuk
mengikuti program pelatihan. Sekedar mengingatkan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dari definrsi tenaga kerja dimaksud maka sebanyak 60 ribu tenaga kerja yang
terserap di sektor pertanian 13 ribu tenaga kerja di sektor industri dan jasa dan 3 ribuan tenaga kerja yang terserap di sektor manufakus dapat mengikutr pelatihan-pelatihan tersebut. Dalam kaitan ini, disnakerpora dapat menyusun
perencanaan tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja di sektor masing-masing. Tentu saja hal ini akan
menyerap biaya yang sangat besar, namun hal ini dapat dilakukan secara bertahap dengan disertai upaya membangun kolaborasi dengan pihak larn 3.
Data Yang Belum/Tidak Akurat
Persoalan lain yang dihadapi Kabupaten Samosir dalam pelaksanaan pencapaian SPM ketenagakerjaan adalah tidak akuratnya data terkait dengan pembinaan ketenagakerjaan., karena data ini yang nantinya akan digunakan
untuk menyusun informasi ketenagakerjaan Di satu sisi, tersedranya data
yang akurat juga akan menrudahkan dinsosnakerpora untuk
mengambrl
kebijakan pembinaan [<etenagakerjaan di Kabupaten Samosir, dan di sisi lain
akan menunjang dan mempermudah para pihak dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, misalnya terkart Upah Minimum Regional/Kabupaten (UMR/K).
Strategi Pencapaian sPM Bidang Ketenagakerlaan Kabupaten Samosir
Trdak hanya itu, ketersediaan data yang akurat juga akan membantu dinsosnakerpora dan BLK parbaba daram merakukan rangkah-rangkah strategis terkait pelaksanaan SpM ketenagakerJaan.
4.
Sumberdaya Manusia di Bidang Ketenagakerjaan Komposisi SDM dinsosnakerpora secara kuantitatif sudah cukup memadai namun dari sisi kualitas masih memerlukan peningkatan secara terus-
menerus Untuk itu, pemerintah Daerah Kabupaten samosir perlu memberikan perhatian serius daiam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut. Hal ini mengingat tantangan pengelolaan bidang ketenagakerjaan makin hari makin kompleks Persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terkait dengan pemenuhan rapangan
pekerjaan namun ke depan juga dihadapkan pada
penrngkatan keselahteraan tenaga kerjalkaryawan Pemenuhan upah minrmum regional misalnya merupakan salah satu persoalan 'klasik" yang masrh tetap up to date untuk diwaspadai Oleh karenanya, dukungan SDM baik dari sisi lumlah maupun kualitas sangat diperlukan agar mampu menjalankan tugas-tugas dengan baik.
5.
Masih Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah daerah telah membangun gedung BLK dan telah mengisrnya
dengan sDM yang akan meraksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya. Demikjan pula, sarana-prasarana BLK juga telah disediakan sedemikian rupa, walaupun memang masih ada beberapa sarana yang masih perlu penambahan
Apabila fasilitas (sarpras) sudah, maka langkah selanlutnya
6.
adalah
pemanfaatan sarpras tersebut seoptimal mungkin, sehingga keberadaan BLK sebagai tempat untuk meningkatkan kemampuan dan keteramprlan tenaga kerja semakin dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan Minimnya Anggaran pemda
Meskipun menjadi persoalan klasik yang terjadi di seluruh sKpD ketersediaan anggaran untuk meraksanakan bidang ketenagakerlaan
dirasakan masih jauh
dari memadai Agar
peraksanaan
bidang
ketenagakerjaan dapat terlaksana dengan baik, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran baik anggaran dari pemerintah provinsi
maupun Pemerintah (DAK). Disamping itu, tidak menutup kemungkinan dirakukannya keryasama kemitraan dengan pihak ketiga (swasta) dalam mengembangkan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sarnosir
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM
A.
Analisis SWOT Pada bab ini akan diuraikan analisis strategi: pencapaian SPM dengan menggunakan analisis SWOT Analisis diawali denqan pemetaan aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (strength, weaknesses, opportunities, and threats) hasil diskusi dan data sel-rui-rder yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Penggunaan metode analisis SWOT mengkaji faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian SPM di bidang ketenagakerlaan Kabupaten Samosir dan alternative-alternatif strategl dan kebijakan yang dapat ditempuh.
Proses penggunaan analisis SWOT menghendaki adanya
suatu
survei internal tentang strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan), serta survei eksternal alas opportunities (peluang/kesempaian) dan threats (ancaman) Adapun pemetaan SWOT untuk pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir terangkum dalam table 4.1 dan +.2. 1
. ldentifikasi
Kekuatan, Kelemahan atau IFAS iinternal Factors Analysis
Summary)
Hasil survei internal tentang Kekuatan (Sl..engfhs) dan
Kelemahan
(Weaknesses) yang mempengaruhi pencapaian Sl-M bidang ketenagakerlaan di Kabupaten Samosir terangkum dalam 4.1 beriki;i Tabel 4.1 lnternal Factors Summary (IFAS)
Keslrnpulah Kekuatan
Ditetapkannya bidang ketenagakerjaan
sebagai salah
prioritas
satu dalam
!:_T!3!99ry1,{e..re!l Tersedianya sarana
dan
prasarana pelayanan ketenagakerjaan (Balai Latihan Kerja) Kelemahan
Kurang terbangunnya data yang akurat Minimnya jumlah dan kualitas SDM (tingkat pendidika n/kualitas SDM tidak sebanding dengan tuntutan
l* lSumber: PKKOD LAN,2013 (data diolah)
--Lpeser-[snd -
-1.85
Samosir Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan nabupaten
(dua) faktor Kekuatan (strengfh) yang diidentifikasi secara '1.5. Kekuatan yang keseluruhan, faktor Kekuatan mendapat nilai rata-rata pertama adalah ditetapkannya bidang ketenaga:'erjaan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Kekuatan kedua adalah tersedianya Latihan Sarana dan prasarana pelayanan ketenagakerjaarr ltersedianya Balai
Terdapat
2
Kerja).
Sementara untuk faktor kelemahan, teridentifikasi 2 (dua) hal yang menladi kelemahan dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten samosir dalam kurun 2OOB-2011, yakni kurang terbangunnya data yang dan masrh minimnya jumlah dvr t kualitas sDM dalam
akurat,
mengelola/membina bidang ketenagakerjaan (tingkat pendidikanikualitas SDM tidak sebanding dengan tuntutan pasar kerja)' 2. ldentifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS :,Ekternal Factors Analysis Summary)
Tabel 4.2 berikut menyajikan hasil survei eksternal tentang tentang faktor di eksternal yang mempengaruhi pencapaian SPIVi lridang ketenagakerjaan Kabupaten Samosir. Faktor eksternal tersebut mencakuP Peluang (O pp
ortu n ifies) dan
Ancaman (Th re ats)
Tabel4 2. External Factors Analysis Summary (EFAS)
ffiia; .=l Rata
l
I 1
I
Peluang
I I
1Bl
Semakin tingginYa tingkat pendidikan fqtlleD-ntelY-erelal Perkembangan IPTEK
i
I
Ancaman -1 B5
Keterbatasan akses terhadap laPangan kerja Semakin banYak dan kompleksnya masalah ketenagakerjaan
3. Faktor Kunci Yang Penting 1. Hasil skoring untuk faktor internal dapat dilih:t dalam tabel 4 1 di
atas
Faktorkekuatanyangpertama,yakniDitetapkannyabidang daerah' ketenagakerjaan sebagai salah satu prioritas daiarn pembangunan mendapat nilai 2 (cukup penting) dan bobot O'zi
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan i-.:bupaten Samosir
2. Dengan demikian faktor ini mendapat skor 0.U. Adapun faktor kekuatan yang kedua, yakni Tersedianya sarana ti:tn prasarana pelayanan
4 (sangat penting) dan faktor ini mendaoat skor 2.4 Dari hasil ini
ketenagakerjaan (BLK Parbaba), mendapat n;iai
bobot 0.6. Dengan demikian
disimpulkan bahwa faktor Tersedianya sarana pelayanan ketenagakerJaan
(BLK Parbaba) lebth berpengaruh sebagai kekuatan dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Samosir. Secara rata-rata, faktor kekuatan mendapatkan nilai 1.5. Sementara untuk faktor internal kelemahan, se'Jara rata-rata mendapatkan
nilai -1.85. Angka minus diberikan untuk menandai bahwa kelemahan merupakan faktor yang negatif. Untuk faktor 4urang terbangunnya data yang akuraf , diperoleh nilai 3 (penting) dan bubot 0.3 sehingga diperoleh skor -0.9. Faktor kelemahan lainnya, yakni fu7asih minimnya iumlah dan kuatitas SDM (tingkat pendidikan/kualitas Slri'il tidak sebanding dengan tuntutan pasar kerja) mendapat nilai 4 (sangat penting) dan bobot 0 / Dengan demikian faktor ini mendapat nilai -2.8. Secara keseluruhan faktor kelemahan mendapat nilai rata-rata -1.85.
Hasil skoring untuk faktor external dapat dilihat dalam tabel 4.2 di atas Faktor peluang secara rata-rata mendapat nilai 1.8. Untuk faktor peluang
yang pertama, yakni semakin tingginya f ingkat pendidikan (formal) masyarakat mendapat nilai 4 (sangat penting) .lan diberi bobot 0.6 Faktor ini dengan demikian mendapat skor 2.4. Sementara faktor peluang kedua, yakni Perkembangan IPTEK mendapat skor 1 .2. FakIor ini deberi bobot 0 4 datr mendapat penilaian 3 (penting). Disimpulkan bahwa Semakin tingginya
tingkat pendidikan (formal) masyarakat leb,iii berpengaruh dibanding Perkembangan IPTEK.
Faktor yang menjadi tantangan (fhreafs) dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerlaan di Kabupaten Samosir, tercii;, dari Keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, serta Semakin banyai". Can kompleksnya masalah
ketenagakerjaan. Secara rata-rata diperoleir skor -1.85. Angka minus disini menunjukkan pengaruh negatif dari faktl;- ancaman. Untuk ancaman berupa Keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrasiruktur, skor yang diperoleh adalah -2.8. Faktor ini dinilai sangat penting(nilai = -4) dan bobotnya 0.7 Adapun untuk faktor Semakin banyak claii kompleksnya masalah
ketenagakerjaan, dinilai penting (nilai
=
-3) .dan mendapat bobot 0 3
Dengan demikian faktor ini mendapat nilai -r).9 Kesimpulannya, faktor Keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur merupakan ancaman yang
lebih utama dibanding Semakin banyak tjart kompleksnya masaiah ketenagakerjaan. A)
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
4. Peta Kekuatan Peta Kekuatan berdasarkan Strength,
l4leakne.s.ses, Opporlunities, Threats
dalam Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Toba Samosir sebagaimana ditampilkan dalam gambar 4 1 merirperlihatkan bahwa kondisi
Kabupaten Samosir cenderung berada pacin Kuardran
lV. Hal rni
mengindikasikan dalam situasi yang sangat tidak r'nenguntungkan, organisasr menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Secara eksternal,
tantangan yang dihadapi cukup berat karena akses yang terbatas yang disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi
dan infrastruktur. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi juga semakin banyak dan kompleks. Sementara peluang yang a,-la kurang mendukung Di
sisi lain secara internal memiliki kelemahan yan,cl cukup berpengaruh. Meski terdapat kekuatan, namun pengaruhnya belum cukup mendukung. Gambar 4.1. Peta Kekuatan Sfrength, Weaknesses, Onportunities, Threats dalam Pencapaian SPM Bidang Kr+tenagaker.laan
X.uadrorr
{5f,
II
Diverslfiko*i}
[,;"'irarr
{50,
I
Agr.esif)
*.*"*"-*.i"r*;J :,r,I
Kuar,l"qn
III
{WC. Turn-oncundi Kuadrsn trV
tWT:,,,b*ferieif)
a. Matrik Pilihan Strategi. Berdasarkan Analisis SWOT dengan skoring
,7"rng dilakukan, mengingat
Kekuatan (Strengths) yang ada kurang berperitaruh dibanding kelemahan yang dimiliki (S<W), dan di sisi lain peluang yang ada kurang dibandingkan
ancaman yang ada (O.T) maka strategi ya^? perlu mendapat adalah mencari alternatif dengan perilaku "bertahan". Pilihan strategi dengan asumsi W-T, yakni strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat
defensif. Strategi dipilih dengan berusaha menrirtimalkan kelemahan ada serta menghindari ancaman.
yang
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir
b.
Merumuskan Strategi
Meskipun, secara umum strategi yang direkomendasikan mendapat penekanan adalah W-T atau strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, namun perlu dilakukan pula analisa terhasap strategi dengan berbagai asumsi lainnya. Berdasarkan analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal, hasilnya dirangkum dalam tabel 4.3 berikut.
Tabel 4.3 Matrik Strategi Strategis
Analisis
Faktor
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
lnternal Strategis
Analisis
Faktor
Eksternal
PELUANG (O)
ANCAMAN (T)
Asumsi S-O Memanfaatkan ditetapkannya bidang ketenagakerjaan sebag ai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah, dai'l ketersediaan sarana pelayanan ketenagakerj:an mulai tingkat desa sampai dengan kecamatan Memanfaatkan peluang globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ketenagakerjaan sebesar- . Asumsi S-T Memanfaatkan ditetapkannya bidang ketenagakerjaan sebegai salah satu prioritas dalam pembangunan daerah dan ketersediaan sarana pelayanan ketenagakerjaan mulai tingkat desa sampai dengan kecamatan untuk mengatasi keterbatasai't akses yang disebabkan konci:;i geografis yang sulit dan masiir terbatasnya transportasi dan infrastruktur serta semakin l banyak dan kompleksnya masalah ketenagakerjaan.
Sumber: PKKOD LAN, 2013 (data diolah).
AsumsiW-O Memanfaatkan peluang globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ketenagakerjaan sebesarbesarnya untuk mengatasi kelemahan yang diakibatkan karena kurang optimalnya promosi ketenagakerjaan untuk merubah perilaku masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat serta kurangnya sionalisme SDM AsumsiW-T . Meminimalkan Kurang optimalnya promosi ketenagakerjaan untuk merubah perilaku masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat Kurangnya profesionalisme SDM . Menurunkan Keterbatasan akses yang disebabkan kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur ' Menghindari semakin banyak dan kompleksnya masalah ketenagakerjaan ,
Strategi Penca
B. RoadMap
pa ia n
SPM Bida ng Ketenagal<erjaa n :' ;bupaten Samosir
Percepatan Pencapaian SPM
Dari strategi tersebut selanjutnya akan disusun roadn,ap percepatan SPM bidang
ketenagakerjaan. Roadmap percepatan pencapaiarr SPM disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut dan gap pdncapaian SPM. Berbagai permasalahan dan tantangan ke depan dalam pencapaian SPM juga menjadi
perhatian khusus. Adapun program/kegiatan yang perlu dilakukan mencapai SPM, dituangkan dalam tabel4.4.
untuk
(o
c) $t
(! .g o. G
o
ro
o (\l
q)
tt)
t+
(5
o 6t
1-
(9
o N \l ([H Jc0 o6 .q? clX m{ cc) L0a
P FGSEo:m 6: h =o-!'Fd 6 bEv 3 3F. P E 8-.6agE
5 s3' s-& ! EfrE TE; a fr
(g
c $ o '--
.s
Epi-Ee
G
o
fr
Y
c)
$
o)
c
:
0!-7$ *ts Xo)
H_e
FEH t c o
V o) c
6 Er(D 0:|^ O-c-
p CS
o--= (,
c(o -c :F
o q)
o zi l c (s
v 6 3* \L -n
l-l
d\ (U#
€9 o o- .._o iq o_GCL 6r$ YK ,s to# oY d*
i:U
-Y
-E (D6 e3 I
fim
'(, (g co o.a-a co) 0)o _$
0t; q." SP Fq i-rsc Ek(,o) oc E 3E E o--< JE o o c et q R
'-o5a)cu I3E H# F'fi:E r:f.nO\: €6-odHoq)o$lD
0)
O
gI c) o-.- c tr9o
(r)(JL _co Eo oc(U c^ oo o;-Il -
:H 5g - $Y : FE -
c)
IZ
o)
au) CN
qrn
(o
1: AN
o o-!
LL
$
(gt
i-
L;fc (n!# .1)#JJ
L.P
0.1
L
lz
o_
61fi o o ,-Eu? ON 'i$oY
9_en53 o_ o_ < AYO lc--
&6'
.{-
l"__-j 6-
m
*o_ -(, \r _c o$ _o; oli
-6-o
E
(s
_6o tY^
(t)
o L
K6EE -;
(L
SE cu O-
=..= P'3 S s 6X o-o-Yo-FU
c
0)
o_
c(!
o c Eor o- I (! 0) (I)
o_ o_
q
o-*=F c)
C
5#*
'-Nq)
(!
c
E
$
o
t
CS
E.e
-c
l<(s (6()_
$
B3
0)
o_
*(E oc
(5
o
cDo G 6O o) l-$ '2. o_ '-o Y c
C
N
(! fit (g
o
(L
-C 'F
o *, (!
-v
o O
o-
c(s c t(s l>
lru lo) lo_
o z.
s
O
$
o e
c o c $
.u3 O)o
.a
(sLL
co (g o.-q IL ^+! E'iu c :i <s qo.Y !u >,(S c tD N (s Y=:+
$sPA! d
(o
$
(o
c) (\t
o
sls oto (o
](o I
($
rc,
q
sls
Lo o 6t $
(! C)
o
v
ct
(9
o c{
sO
I Lr>
slr)
ts
sls
Lo o co C\
(E
l-
lrc)
I
LO
c.)
C9
I
sts OIO cn
sO
lc{
N
fis
(IJ
-C (5
$._
a
9
(u-
f;q q'ro
N-
()_
.g
ttt
o
c)
o-<
q);a YE
E
(Eg 9-
3b o(r)
b EFE c (l) t oO $ F
a v
; c
O '6'o c_c oo
rt Fa cl -lc o-l $ c.(U$o)
*$oo) o ;OL .'" ot_o o)
o;E q h o_tr P.g O- dEo,n.96i C (0:<- Y lYO -..o:f N Ct- _ (tr C_ (sf
(U
(l)l
'l
i n;
g?
P E€ E P !l b 6 o-o o-o-oo) 9 t-:<-:<
s' -A oc) qo- !s
-l ^t
c!
E
cr)
$N
(E
,(U(trot -:z $ (f)tr h.E 6m X' c a';: Yoc.lc) LO_\lY
(t,
o L
tu
c
q)
v > 8-* p3 5o6{ 3*(,ic-cts-aQ o 9
N EI a='6c NI €5.c cl a _Y'E 6coo 6 E€ cl
.o
-
Ss t
(l)\1
=crc _coJ; {:O Nlz O_o $ ! a
€rEq :J-x c'):i
c
-P
\<
-:zi! 6
.:r
;E
(!
-0) I:Y
LJ
cf $a
lor
cr)
lr)
o'jN o'
sco
sc.)
so
o !e () o:
lr)'
O.
e
E.s li(u (!0.
33
(!
(o
(o
O (\
O
N
*rG OE s o)o O tsO r-$ 'z @
I
(5
o
o
o-
o (g J I
.a a
'c.
(ULL
(! o) (sL
E H'ssto l! >$c
-- ^+ F'iu fr 9 RE
(U65
(g
(g
f--
l(o
o (g
([
sO
l* IO
c') -o (!(D.c o ^+<-o (E
-(tr 6
gs-E6
c
o
coo a J $
'xqEfra ss e-eg se gg l<= 0)
-ci
zo
o
oo)
llc
.-(tr k> E!!-
gkc= 0
x Fe 6 cnE
3=e m Xa
N
s
('o
sO
C\t
Lr)
sO
ro
sO
;<
() r! .g o (!
o o
cn (g
1-
c) (\
O
s
\f
o N
c.)
c.)
o)
c.)
sO
sO
sC)
c!
go)
g
c(g c
c)
.g
vo)
eI *E s .=
f $ L
rncro^c(g c
EC o c C o).= o) (rro-ma-
_o
*'-Ei q c:) -q (rJE : _c
r(sr T R'T N_o $
-
tr5ol ro Ra ilcc
o L
(L
O):O-0) A L# L# IOOToO O-O-YcY
c o !r
G '=
SFR
rc
.s Eor
.j
q) U)
E
o a
$ c N
() =o)0J ll c q'c. (I) L
(0
:)
_o
E
E
[$s
q4
o) o) cJ (D:O (tr$ LC cc o_q)
eb OcUq) o- o-:YrcY
(U
c J
c
:
$
I c(g
orc cDo
6O l-([ '2. (t 6 (!
$ 'c. q)
s
o_
a o a E o --)
.o
c(!
O
a L O
o a c.)
(It
c)
o (g
l<
c
0)
o_
PE.
o-
>\c ro .^C)(/,
o
(! g5Jl(U^ tn O E;ar' 0) (D (/) Ox-
mEo-5
C))
$
c
c) 0)
(! -c :J L $
E
c c c'o.9 N O'F
o_
o
q)
.9
c
o
L
ll
c)
U)
f
LV
o0) Av
'- R3 *a
O G 0)
aE o) O$
c) -:z
Y c c) (s c co 0)r rC
$ L L(U L (g $ a ILA
>.q
c o t; 0)
\l c
$ a (s 3 $
ct)
c(Uo$ n_ (,(E c c_Y-c o-(E $ c k9q c
0)
$ (,r)-i OOGJ (! coo_(I 0)
c o
ftes 6e v2 c.z
(IJ
c.)
T id,T $*o $ c r --(_ L rooho.l L o)j *1 lz c $- o E ]J CI, O) N (! afit L -a-ct) :O-C) o L€L! L o(-'.;o O-Y lY
C
b 3E* 3
o)
r$r
o)
Ia_9
^E eYrocc ; s(tr - o) $$9FE
-sq s 3a P' c (E (s - oN >
P$ b
L
o).Y (trJ -lz (o
o)
$\':Y ==
(s
'E.F c' o 0);io -'
c
c(U.1) o A :; :'- .a (tr:9$ $
C\i
T R'T N_o o
cs
io -eb: Otr.; co
(f)
e(E
zo
vL
c c(o
E3
6 TL
=o t! F
:J
.g
(!
c c) c Y
a c
l<(g (t'0_
(E
;.? E Ffi$gfi $EN (:cO-X Ee€ g 9== (s ;(6L $ il Hg .c" ooH orF 0) o6; & o ci lz 3u .a z
o)
-(S-
c.c. F.-. ftld):c) cDr (S--Yv(S
ct)
:C tDl-r
a- cO O- :< o- o_ fl 3 & crj
N
(!
c(E
g 6< tlf f O r.z 6-o-1i .C o_il Fccr c c(! fi J (s -(tr(0L 6l- Ls ou) o O-rj -o lzo Io .@o ?"p9 E ct) c) a $ (/) 0) @> €=3_g c O o< .:oo0) 0) 0)()
a U c.lc o)o 'ic = C)
$
ssB a=
L
L
3 g3-re E
^foEcn
c(!
(U
$:EE Hc f *
E
-P. -3 s sv cL cP
(f)
39 shE
tt)
N
O)
E b. h e; cuf c cc o 3c o P= =gs (g
sO
-o o\
O
(v)
cf)
Cl)
;s
<) (\t
srf)
(o
$
Lr)
(o
sO
o 6t (! (!
o o
sO
rD
C)
o N
o l',
lf
(E
LO
cf)
sO
o c\t
F
N
(9
sO
r
o C\ (uc
E$ (0]C a .\ a
c(g
CSL
(tr'=is
$ '-.
=r(f)cF
:<.-. o).(5c c$
'a; ro : H, [fi q E d^ KF A F [rE A a EP ,^f 64 Pg c€ 9 6R iE eu fi E€R [ [
n$
F
--f
-c(E
o
l-cl!:!t^(,l vt
.g
!U._
att
c ni
(U Y
|
3: E,u;61 c(U-(s.-.!=$=o 6'6 *= 6 - 6
vo
^J
'=Til F'
:
F US 8- 6&E E=E iR Fb
6 L
;_ c g;) o...c ?S?
s= ..-ft
E PRGn f;E ;6 P6_? aP, q€ F 3XX P P,P t$c(g(u-]fcCOt cU
.c =0(,c!9!@ca \lz o*l!lzpY
E
E'qEgg
b* e b e 6 EEE 6s 6 g 6-0 o--e 3 o2odZ-=O-ZO t b o-tE b U) a.Y - o-c
q)
.9 (l)$-,2 r
(u+ ac N(s csf =-v
P6 (l)= ov *.]z
oc
!.=
E
(5
o)
o L
(L
c
.g Eor
o i- o o-*
q
c
3#* c
.?.s l.G
(
(50_
Iru
lo l€ l(5 l# lo ia
33
*t (rc
(')o
l2 l<
(6
o (v
c
o
.$
3 o)
(\t
(!
o
(g
(E
o (L
*15
c
c *c(u ^-u(tr c(s= N-c (u Li! ([m:
cD
zct
c')
l;N I
oOc, t* 'z
^
lJ O o iY lv lo ii_ I
a.r
l_o
ir tt)
la
G. Strategi Pencapaian
SPM
Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, kerangka strategi pencapaian SPM bidang Ketenagakerjaan yang dapat ditempuh n,cliputi:
1.
Peningkatan Penyerapan Angkatan Kerja Kendatipun tingkat pengangguran terbuka di Saii.:sir tercatat hanya 0,55 %
(2011), namun bukan berarti tidak perlu u;eY? untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja yang tersedia. Disini, diperlukan upaya lebih keras yakni tidak hanya sekedar menyerap, namLin diupayakan bisa terserap
pada sektor-sektor atau sub sektor yang merijanjikan bagi peningkatan kesejahteraan hidup tenaga kerja yang bersangkuian. Tentunya, dalam kaitan
ini perlu upaya lanjutan berupa menarik
invesi..--'r'
agar bersedia membuka
usaha industrinya di Kabupaten Samosir
2.
Penyusunan data ketenagakerjaan yang akurai"
Data yang akurat sangat diperlukan un|k menyusun
informasi
ketenagakerjaan yang baik (informatif) Menyadari hal tersebut, maka upaya
penyusunan/ pembangunan data yang valid meirjadi tugas strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dai;in hal ini dinsosnakerpora Disini diperlukan sosialisasi Undang-Undang Non'ior 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada segenap stakeholde[s
rii daerah dan dilanyutkan
dengan penyusunan rencana aksi (action p/an) pembinaan ketenagaker1aan
3.
Peningkatan Pelatihan Tenaga
Kerja
.,
Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja sangat ,diperlukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan tugas{ugasnya dalam organisasi/perusahaan. Uriluk itu, persoalan-persoalan
dahulu misalnya terkait keterbatasan anggaran internal pemerintah :aerah, karenanya dapat
yang dihadapi harus dapat diatasi
terlebih ,
ditempuh melalui sumber lain yang dibenarkan. Silah satu hal yang menarik
untuk dilakukan adalah melalui kerjasama kemitraan dengan
pihak
lain/swasta.
Upaya peningkatan tenaga kerja pun dapat dibeiikan kepada mereka yang masih berstatus 'calon' tenaga kerja. Dalam ka;l;rr AKAN (antar kerja antar negara) misalnya, diklat tenaga kerja dapat mclibatkan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja lndonesia (PJTKI) atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerla lndonesia Swasta (PPTKIS).
4.
Peningkatan Profesionalisme
SDM
:
Kapasitas SDM sebagai unsur pendorong utama memerlukan perhatian dari pemerintah daerah, baik dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Perihal SDM
akan dibahas tersendiri dalam bagian kebutuhai: sumber daya pencapatan SPM
rategr Pencaparan
5.
ng Ketenagakerjaan i(abupaten
Peningkatan Alokasi Anggaran Ketenagakerjaan Senada dengan profesionalisme SDM, pentilJkatan alokasi anggaran merupakan aspek yang sangat penting dalari: upaya pencapaian SPM Ketenagakerjaan. Namun hal ini bukan dimaksudkan untuk menambah beban anggaran pemda, akan tetapi lebih kepada pencntuan 'alokasi yang tepat'
untuk melaksanakan terlebih dahulu hal-hal yar-'g bersifat mendasar, baru kemudian beranjak pada hal lainnya. D. Kebutuhan Sumber Daya Pencapaian SPM
Kebutuhan sumber daya (resources) meliputi SDiii, sarana-prasarana, dan keuang anlpendanaan
1. Kebutuhan SDM Keberhasilan pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan (dan SPM bidang
lainnya) sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Sl-tM aparatur. Dalam kaitan pemenuhan lumlah SDM, ternyata masih terdapat jabatan struktural yang kosong sehingga dalam pelaksanaannya cukup hrnyak menghambat tugas pokok dan fungsi organisasi. Beberapa jabatan struktural eselon lV masih belum terisi, yakni sebanyak
11 (Renstra Dinsosnakerpora, 2011-2015). Selaiir itu, peningkatan kualitas SDM juga masih dibutuhkan dalam upaya meningkatkan profesionalisme SDM,
melalui pendidikan formal, diklat-diklat teknis fungsional dan sebagainya.
itu,
Dinsosnakerpora Kabupate i-r Samosir memerlukan ketersediaan pejabat fungsional seperti petugas ',',formasi dan pendaftaran, petugas pelaksana administrasi, petugas opet;rtor komputer, pengelola
Disamping
pelatihan, dan instruktur.
2. Kebutuhan Sarpras Kebutuhan sarana dan prasarana di Dinsosnakerpora dan BLK Parbaba
masih memerlukan peningkatan/penambahan. Kh,:sus untuk kantor/gedung Dinsosnakerpora perlu mendapat perhatian serir:: dari semua pihak agar pelaksanaan tugas pokok tidak mengalami kendala. Tidak hanya gedungnya, sarana di dalamnya pun memerlukan perbaikan, seperti mebelair, computer, dan fiting cabinet untuk pengarsipan.
Sementara itu, penambahan sarana juga pe,ru dilakukan terhadap BLK
Parbaba. Saat ini memang sudah dilengkapi deitlran berbagai sarana yang cukup baik, namun sebagian sudah mulai menunjukkan kerusakan karena dimakan usia. Peremajaan sarana perkantoran sudah saatnya dilakukan di lingkungan Dinsosnakerpora baik di kantor dinas rn::::pun BLK Parbaba
3.
Kebutuhan Anggaran Agar dapat mencapai target SPM yang diharapka,i lerlu dukungan pendanaan
yang memadai. Anggaran yang dibutuhkan untLrk mencapai SPM
bidang
ketenagakerjaan ke depan sebesar Rp. 2.300.00A.000,- (dua miliar tiga ratus
juta rupiah), sebagaimana tertuang dalam tabel 4.5. berikut. 51
Ctr) - J=go V (Uc{ (s
EE a
-:Z GS
oEr :(sO O ocl
(!
(s L
jo C'
d) (s
o o
Y o) G
-7' 7
3
m
9= .+[ 6a -oc (!(s
,
l-L
'(tr
d) o) (!
-o
c)
Y
[E; E EA €
.: $ c c=
--:
a c(l)
PPd^U, -L\uvd
igo f\i q9o-
o o)
-r-XY
N
OC(E
n*
c!
(s:<\./J t o
LN
im
3m O-c
c) -R-+L L dEE 6VH e s o_0) -rE O-Co k !e : (g o E . .H.-Xd tser 6 -Y6 r \< ($ X.-6 k-o E o([ g$-sB B r€t h'E O: .9 6 N o P.-6) h .- F -:z c o= c o,i a (o 8.p E.,8 c ij n:F le l0) il;\-$c S Lx=U)q) -9. ]LU (stYrc e 3S -Y E ^ - e H f; $ g E r 3g n_Q*== v X (5 oY l6 E € E EE t€ GO(DoX0) eaE fi s fi ;€-&83 (s oO- o otY o fr b; F 5
sg; -ggI [s$ ":39&E g .
l
1
:
,1
lo)
C
O^ lo- -Or
c(s -!! N(o lzc o) -L^ .=lv/ L
N
ct) Q)
AL
k- !q'o*c';v ^o E (E*(s o€oLgJd
-=
.::
P e39b o-YO-v O)
d\P))
co
*if
tC)
(o
F-
N
-o (s 6 L
N
0_
c(o J
gER (!
fi€
([ -:l o-or tl=(uO o
rf) c\t
tiii.tt .N$P.,4 | :,:. )1,t1 EVm,:::::a:
lH tn;: ,,:1 ti:) )::;
::::::a:::::l
,
E
::::'
t::l::
.rgi
ftPi
. F ^ F: x.aa
:::::::
1
::::::
..i
";;t$l 1
O O o O O O $
::::a
55
:lt
O O
i'!
O c) O
:==l i
o O
:$,
O O O
::.. H....4t&
\,..(t 3 :{O itiiW',|
I
N
X N
,# d-$r
q.# /Ll);t:
:
'l{l)::,:
*Z
7
F=.i:
C):;
-z
'7
-7
-7
"7
itr jr,lit-.:::
ffi
7
ii(t
:FliL
Y(s l())
m$ E
r(D
E +g € H r; iE gfr5€E-s:; P&.- 1S* a N F H-
E o 6 Es .-e*Fs** $ € :f sb-o= J
o-ooU)
'* $ $" g "b 'g; g_d t$t;:eau;g ::Fgai*= s* o9(s g$EE
a-u) c (u (l) E_(/) \Z!ll
cu
i=
€Eo :=.$ frLs) -i ..
1:
;
^:n 'ttl
;F .F
:l
rtt= -L :::;,. i,j= O
ffi ;r;;:
.'''...
litw,tuffi 4lll'"'il:i# ;'ro)::tlliii '[ffi:',,
iOcj)^ EgaaeagaE s t ac sst o-c-'
N
cq
s
* $ a6E rf)
colt-
fr
s
gR P(o U cRc -6
-3€ =
$l al $(o (U!NO I= O_(\ _------l
U)
)<
Y O(O (5:o r
(s0
O O O O O O O O
(f O
O O
O C) O O O
(f O O O O
X
x
X
N
c.)
:ti
c) .tr
O
I
CL
c)
t::a
I
Nl
O O O O O O O O
q O O q
tra ;:F
|
(sc) Yc{
oc) xN c(s I= O_N
O O
t!
l,:
,l
\i-
$
I I I
O
q c) O q
cf)
i:,,1:
:=i
!i1i
llt:::
.::
,;l
:...
l
C ::4. '(Ei
''
t P.:.iititt::.:
($,
a
N
t='.|;i11ii::.
q
q
cf)
::::);l#/tl
t{ttif;:
tq,.
"-,.-7
L
-7-7'7-7
r7
--7
l-,.
--7 -7 -?
-7
c\'l
n.-
'7
ff:: (D
J]:
rll$r
,
,.ffi
,,,[=+
*$ \f., :;:t=
:::
-?--z
i
grllL
O:+
----7-.7-7
l* .:
\
:
,11 ,,',,'tii.,:.1!,:,:
CT)
oA
g-d
...o':..
Y
E*R
lz -a (U
;,.::::+ l:;aail
i4-
J<
i.=
€E )o_a0) t^ loo :=G
'',i.iii,'
J
5 FdF c j Kt or=
'*
2'N
PFB gob
':"i,1
-:ti:
(g
bJil
t$, t..: '::=t$ u o)riri'::=
ilrl
_c
E =,, e(D
i",i'
'-= (r*c: (o>clY ol-9 co o+ J*= " co-:> -aF-;i cr, c< (D (')- X
cal $'-i (0d
LJ '=a ul/)0) -)< L
c(tr.v'.=c $H + -c.!! ';o) 9l $(D
--
q o c-c qN Fa_c
€(s *=E s(o.-e FfrE* R o-:< flil o-- I - iic e k Et=;;6 SE g $ b-' o)
-d)rul,€ru€5E$ c-$ C o) cE*- (! -.):O g pg -8" s -8. Yp
(D nl ^^ y-5-N
*
g:
Lo E O-
; c)
-L>--LL(
"F
F
t^
c([
ct)
c $c ctN c(s-
N
(I
? Fh K E'T S= (/)-::
-_;v._
S
E E orro ?'c c: J l(u...-._ ro* e l>ir - -.-rv.i-c o.lc-lPc$ooooq B. loiz t l'o o-L o--l c
ce<-LO(O rN(I
o.E
o
e :5 g,EP =*q-E €
cco ;.ik1 Pb$b* *=:o o o ?E 6R-
P: *:
c cc GN G co) = csf
I
v
o c c$ cc
ru
Eg r(D
.
,t-G.:,:,: c'l
.r* ",o. (L'j
.i
:
(l)c
=Ycs O_(g toNtr b0 oYa L
U,,
n_\l
q
3 e: (tOO-o)O9 orz Q-.L 'rn
c c
Po
\U ^\! = (sCCYLD
$N ll (! (g 'c-F 0) $(l) IZ CDY r(Um(O tr (s (U (u fiE i:()): = c c CO O c 0)
oi;o
YOOOIO fuL\zJ\' ^L#L+
$
rn
I
c s-
c $ Y
(]
G
!!r
N
Y
u^r
G
c (t
HR
:(I U,
ll(U GC
GCO
E(sO o-(\
58 ;!tYt'r,11Yi
el (9,
O O
'E
O O O
,
i| r:::lIF.:1illli
q
u..itlVr=
O O
O rO
':illtt'/,,fl|:'
.1
1
:.-.ili. :..:i:j1i!.a:::
|
O o O O O
AO OO o(f OO o(f qq OO lf) LO
-ooo CJOOO -ooo -ooo Lri rri
q O r.o
XX
X
OO OO OO OO OO
C)OOO O(fOO
rri
NNNN
qq
Lotr)
tri
NN
xxxx lcrNNN
XX NN
-
t___. '.411 l I
-:titii|::t
'l
;:::
I
tloiiir ;s-rL
:2=7
o'= 7
I'X,.:!: l:::a:::afl
l i:i.::::t:ritrl
c.rt F.,t# ? -e: ;t{ e{,ll
7"7
'_a
lrili
i
ltlfi:j:j
,
ir:-r
.:$;l ,ffl.l,,
..i:
i::
:(9ri: ,,.. ,,j
(s:([ P Av
g-.F= g! E.'o q$6 .''l (sc EP EEFH'PF H o= ehu_ ilt u. r__C vO g.e tk a(o r"(D no, '-+: Y Eo lYaa Gc) *a o _epE Ps -(l) o. !oa gb 6'E .:,1 o- F e*i9 P b q-e oH 6-0* o: o)(I o) ci" c'*"p I {S * i s& co P Ffi E (g' ;: sn o'c -l< o .i o 0_y '-Y c c i' :< O r( :. c=(tr(or*^o :.€i 0f .,:', * 6.s LU <sXroroN E F.J 6eg -lll '6c Y l+U)
E
0)
!
0)
($
c) c-
lu-
'rl
e...
L
(5
L.-
;\
CD
-d--'...L
Lll
-
.-'
-oc i,'i IE E: ,"] Itr cr lfr c Eg=c l.=(l): I
1^
IN
l3g6 F3S &3ss rg [s! I
l-
c!
c(tr c cc $o tl
$G E" c'F 0) oo l< cDY -(Sd(U oli;o) tr fro= ro co $
i: c cc c O):OcO Yoooq) LO_:<J:< ALPLP
dt; "'z
..
E
.
",: lC0 o-s
l
i
(U
cD
(E
c t-:av-c s{ _ee-$qEr (s'c $ $ (/);O E O q€ -E E gi€ E PH fctrtrp
(/j(t
''
cr)
(/)
[gs
;-Nce$rcl cc
E3 (f)
O-=
;S:[ (oO lzO cDl< cG(5N F:OtolO) (s N fr! i: c o cc c O):OcO nL#LP Yoo(l)0) o-O-:lJ:<
o a) o2 6 0_oo [sf;" bg
LN LN
Cr
$
(Ec) *N
c(E rla(!ror $|r)
63R O O
q O O q tr)
N
qq o OO OO qq
OOO OOO
xx c{N
NNN
OO (:)
Lotc) NN
(s 'F
e g
oo() cioo OOO OOO
,ri
tci
rri
XXX (\NN
c c C cu coG$ rg oi6
c6 q
'i i=sE e [ [5p *od;.q&e Eq 5c,u. c c P t5-r
:
g. o-o e. PE E'A=P =3 F; .-.oJTO
F;
Et cac€=. FB $IEE _v gEsoLE6.o5;g
6FXF-$ H'PEHts E
-*q",;€E
aAaE fiAE EEEEEgE N
c.)
.{-
LO
(o rn
:-a
cE oco.lC Y q,k=-'
ga (o
E J
-)
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan (abupaten Samosir
BAB V PENUTUP
Era desentralisasi yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah merupakan peluang dan tantangan bagi
pemerintah daerah untuk mengurus rumah tanggariya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Seu:lngkan masyarakat yang sejahtera hanya mungkin diperoleh apabila mereka merniliki pekerjaan yang layak, memiliki tabungan (saving) dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dinsosnakerpora merupakan salah satu institusi yar!g bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat Samosir untuk memperolel'' kondisi yang diharapkan
tersebut, sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya. [Jetsamaan dengan hal itu, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM jo Permenakertrans No. PER. 15/MEN/X/2010 diharapkan dapat mendukung pencapaian dimaksud.
Untuk itu diperlukan berbagai upaya dan kerja keras agar tujuan
yang
ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Ke depan, nra$ilarakat Samosir terhindar dari pengangguran, dan bagi yang sudah memiliki pe!<erlaan drharapkan memlliki kapasitas yang memadai sehingga akan memperoleh unah/imbalan yang sepadan Terakhir, dengan lahirnya permen ini pula diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaannya sehingga rencana capaian SPM dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya.
Strategi Pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan l,.abupaten Samosir
DAFTAR PUSTAKA Sutopo dan Adi Suryanto, 2003, Pelayanan Prima, LAN, .takarta.
Lembaga Administrasi Negara, 2006, Strategi Peningt:atan Kualitas Pelayanan Publ ik, PKMP-LAN, Jakarta.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, 2011, Samos'ir Dalam Angka 2011, BPS Samosir, Pangururan"
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2008, Kajian Strategi Penerapan SPM di Daerah, LAN, Jakarta.
Pusat Kajian Kiner1a Otonomi Daerah, 2012, Sfrafeg; Pencapaian Target SPM Kabupaten Samosr, LAN, Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Samosir, 2007, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006, Pangururan.
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian t-!rusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petun.luk Teknis i":nyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal Permendagri
No 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Caparan
SPM
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerla Nasional.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ncinor PER '1slMEN/X/2010 Tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan
