TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.6036
KEUANGAN OJK. Akuntan Publik. Jasa Keuangan. Penggunaan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62) PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.03/2017 TENTANG
PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
I.
UMUM Terciptanya disiplin pasar (market discipline) perlu didukung oleh adanya
informasi
keuangan
yang
transparan
dari
Pihak
yang
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan. Hal ini mengingat adanya transparansi informasi keuangan memudahkan penilaian yang wajar bagi kepentingan
publik
dan
pelaku
pasar.
Untuk
itu,
Pihak
yang
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan harus menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas. Tersedianya
informasi
keuangan
yang
berkualitas
merupakan
cerminan penerapan tata kelola yang baik yang diantaranya melibatkan peran
dari
Komite
Audit
dalam
rangka
mengawasi
efektivitas
penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi keuangan tersebut, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan menggunakan jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dengan demikian, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki peran yang penting sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan dalam penegakan disiplin pasar.
www.peraturan.go.id
No.6036
-2-
Untuk itu, dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan, Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan harus menjaga hubungan yang independen dengan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan termasuk Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Huruf a Yang dimaksud dengan “AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan” adalah AP yang terdaftar pada satu atau lebih sektor jasa keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan. Contoh: PT Bank “ABC” Tbk. harus menggunakan jasa: 1.
KAP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan
2.
AP
yang
paling
kurang
terdaftar
pada
sektor
Perbankan dan sektor Pasar Modal. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-3-
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain tercantum dalam rekam jejak negatif yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan macet” adalah
kredit
atau
pembiayaan
macet
sebagaimana
tercantum dalam sistem informasi perkreditan yang dikelola oleh otoritas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “rangkap jabatan” adalah: 1.
bekerja pada KAP lain atau profesi penunjang lain dalam kegiatan jasa keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2.
bekerja pada perusahaan klien maupun kelompok usaha dari klien yang laporan keuangannya akan dikonsolidasikan.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kompetensi dan pengetahuan di bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa AP, antara lain dipenuhi melalui program sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit
sesuai
jumlah
SKP
yang
wajib
dipenuhi
sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri. Lembaga dimaksud berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penentuan materi sertifikasi,
www.peraturan.go.id
No.6036
-4-
jumlah SKP, dan penyampaian data rekapitulasi peserta sertifikasi. Ayat (4) Pengetahuan akuntansi syariah antara lain dipenuhi melalui program sertifikasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan asosiasi profesi akuntan yang ditetapkan oleh Menteri. Lembaga Keuangan
dimaksud antara
berkoordinasi lain
dalam
dengan
rangka
Otoritas
penentuan
Jasa materi
sertifikasi. Yang dimaksud dengan “asosiasi profesi akuntan” adalah organisasi profesi akuntan yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan beregister negara. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Daftar
riwayat
pendidikan
dan
hidup
antara
pengalaman
lain
meliputi
riwayat
kerja
sebagai
auditor,
dilengkapi dengan penjelasan tentang penugasan yang pernah diterima dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada KAP serta keterangan tentang nama perusahaan yang diaudit, tahun penugasan, dan jenis penugasan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-5-
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Untuk keperluan pemeriksaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Lembaga yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri. Lembaga
dimaksud
Keuangan
dalam
berkoordinasi rangka
dengan
penentuan
Otoritas
materi
PPL
Jasa dan
penyampaian data rekapitulasi realisasi PPL yang diikuti oleh AP, paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Data rekapitulasi realisasi PPL yang diikuti oleh AP, antara lain dipergunakan untuk penilaian kepatuhan pemenuhan kewajiban PPL.
www.peraturan.go.id
No.6036
-6-
Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sektor jasa keuangan” adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Ayat (2) Contoh: AP “X” telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sektor Perbankan. Jika AP “X” juga ingin memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal dan/atau IKNB maka AP “X” perlu melakukan penambahan ruang lingkup pemberian jasa pada sektor Pasar Modal dan/atau IKNB di Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain KAP hanya memiliki 1 (satu) orang Rekan AP yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan namun tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan KAP lain yang mempunyai Rekan AP yang terdaftar pada daftar AP dan KAP yang Aktif pada Otoritas Jasa Keuangan.
www.peraturan.go.id
No.6036
-7-
Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c AP
dapat
menunda
PPL
setiap
tahun
namun
tidak
menghilangkan kewajiban untuk memenuhi jumlah SKP PPL setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (7) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sebab lain” antara lain izin dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri atau meninggal dunia. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Dalam hal sisa masa berlaku izin AP yang diberikan oleh Menteri kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal rencana penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan penghentian pemberian jasa paling lama sampai dengan masa berlaku izin AP dari Menteri berakhir. Contoh 1: Masa berlaku izin AP dari Menteri adalah sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 dan tanggal rencana penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu adalah sejak tanggal 1 Januari 2017 maka masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu adalah paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
www.peraturan.go.id
No.6036
-8-
Contoh 2: Masa berlaku izin AP dari Menteri adalah sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal rencana penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu adalah sejak tanggal 1 Januari 2017 maka masa penghentian pemberian jasa adalah paling lama sampai dengan tanggal 1 Maret 2019. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh: AP yang telah mendapatkan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dapat aktif kembali dengan cara: a.
mengikuti PPL per tahun pada tahun 2017, 2018, dan 2019; atau
b.
mengikuti PPL secara akumulasi dalam periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-9-
Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” adalah: 1.
sedang
diperiksa
oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan
dan/atau otoritas lain; 2.
sedang
memberikan
jasa
kepada
Pihak
yang
Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan; dan/atau 3.
pertimbangan lain.
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “AP dan/atau KAP yang tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan” adalah AP dan/atau KAP yang termasuk pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Periode Penugasan Profesional. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-10-
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Contoh: PT “ABC” menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP “X” mulai tahun buku 2015 maka PT “ABC” hanya dapat menggunakan jasa AP “X” berturut-turut untuk tahun buku 2015, 2016, dan 2017. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “AP yang merupakan pihak terasosiasi” adalah
AP
yang
tidak
menandatangani
laporan
auditor
independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Ayat (3) Contoh: Bank “ABC” telah menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis dari AP “X” untuk tahun buku 2015, 2016, dan 2017 maka Bank “ABC” hanya dapat menggunakan kembali jasa AP “X” mulai tahun buku 2020. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Dalam memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, AP dan KAP menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik. Yang dimaksud dengan “kondisi independen bagi AP, KAP, dan orang dalam KAP terhadap Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan selama Periode Audit dan Periode Penugasan
www.peraturan.go.id
No.6036
-11-
Profesional” adalah apabila dalam pemberian jasa tersebut tidak terdapat kondisi: a.
kepentingan keuangan yang material;
b.
hubungan pekerjaan;
c.
hubungan
usaha
yang
material,
termasuk
dengan
karyawan kunci atau pemegang saham utama; d.
pemberian jasa non asurans;
e.
pemberian jasa atau produk dengan dasar fee kontinjen atau komisi;
f.
sengketa hukum; dan/atau
g.
hal-hal
lain
yang
dapat
menimbulkan
benturan
kepentingan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) AP
dan/atau
KAP
berkomunikasi
dengan
Satuan
Kerja
Pengawasan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan terkait. Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan” adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Informasi yang diminta Otoritas Jasa Keuangan kepada AP dan/atau KAP termasuk kertas kerja pemeriksaan audit, apabila diperlukan. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-12-
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Laporan perubahan data AP dan/atau KAP antara lain perpanjangan
izin
AP,
perubahan
izin
usaha
KAP,
perpindahan AP ke KAP lain, perubahan perjanjian kerja sama antar Rekan bagi KAP yang berbentuk persekutuan, perubahan nama KAP, perubahan alamat domisili KAP dan/atau kantor cabang KAP, perubahan susunan Rekan KAP, perubahan pemimpin KAP, perubahan kerjasama KAP dengan
KAP
Keuangan, akuntan
lain
yang
perubahan publik
asing
terdaftar
kerjasama atau
pada KAP
organisasi
Otoritas
Jasa
dengan
kantor
audit
asing,
penghentian pemberian jasa sementara waktu, pembukaan cabang KAP, dan/atau permohonan pengunduran diri AP atau pencabutan izin usaha KAP kepada Menteri. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-13-
Huruf f Contoh: 1.
AP “X” yang tergabung dengan KAP “XYZ” melakukan audit informasi keuangan historis tahunan terhadap PT “ABC” pada posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, tanggal 31 Desember 2017, dan tanggal 31 Desember 2018 sehingga jumlah tahun periode audit: a)
AP “X” terhadap PT “ABC” yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP Tahun 2019 terhitung sebanyak 3 (tiga) tahun;
b)
KAP “XYZ” terhadap PT “ABC” yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP Tahun 2019 terhitung sebanyak 3 (tiga) tahun.
2.
AP “Y” yang tergabung dengan KAP “XYZ” melakukan audit informasi keuangan historis tahunan terhadap PT “ABC” pada posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan tanggal 31 Desember 2020 sehingga jumlah tahun periode audit: a)
AP “Y” terhadap PT “ABC” yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP Tahun 2021 terhitung sebanyak 2 (dua) tahun;
b)
KAP “XYZ” terhadap PT “ABC” yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP Tahun 2021 terhitung sebanyak 5 (lima) tahun.
Huruf g Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Contoh: Laporan Kegiatan Pemberian Jasa KAP untuk periode 1 April 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 disertai dengan bukti pendukung disampaikan oleh KAP “XYZ” kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 April 2018. Bukti pendukung, antara lain berupa tanda terima pembayaran atas pemberian jasa KAP kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.
www.peraturan.go.id
No.6036
-14-
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Persetujuan
atau
pemberitahuan
Kementerian
Keuangan
diterima
perubahan oleh
AP
data
dari
dan/atau
KAP
dibuktikan dengan dokumen tanda terima persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Data dan informasi tersebut dapat diperoleh Otoritas Jasa Keuangan melalui koordinasi dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Kementerian Keuangan dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri. Data dan informasi untuk pengkinian data AP dan KAP yaitu data dan informasi sebagaimana penjelasan dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a. Selain itu juga data dan informasi mengenai AP dan/atau KAP yang dikenakan sanksi, antara lain pencabutan atau pembekuan izin oleh Menteri, masa berlaku izin AP dari Menteri telah habis, AP mengundurkan diri, AP meninggal dunia, KAP membubarkan diri, AP dan/atau KAP menghadapi permasalahan hukum yang berpotensi mengganggu kelangsungan pemberian jasa. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan” adalah pada saat laporan pelanggaran signifikan, kelemahan yang signifikan dan/atau kondisi atau perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak
www.peraturan.go.id
-15-
No.6036
yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan, diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Huruf a Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-16-
Ayat (2) Contoh: PT Bank “ABC” Tbk. melakukan kegiatan di sektor Perbankan dan Pasar Modal maka PT Bank “ABC” Tbk. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada pengawas sektor Perbankan karena PT Bank “ABC” Tbk. memiliki kelembagaan berbentuk bank. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Contoh: 1.
Batas akhir waktu penyampaian permohonan dan/atau laporan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring (offline) jatuh pada hari Sabtu maka permohonan dan/atau laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya yaitu hari Senin.
2.
Dalam hal permohonan dan/atau laporan disampaikan pada hari Selasa maka KAP dinyatakan terlambat menyampaikan permohonan dan/atau laporan terhitung 1 (satu) hari.
Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
berkoordinasi
dengan
Kementerian Keuangan dalam memberikan informasi dan/atau rekomendasi untuk pencabutan izin AP dan/atau KAP, atas pelanggaran yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.6036
-17-
Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Contoh: AP
dikenakan
sanksi
berupa
teguran
tertulis
atau
peringatan tertulis sebagai berikut: 1.
pertama kali pada tanggal 15 April 2017;
2.
kedua kali pada tanggal 30 November 2018; dan
3.
ketiga kali pada tanggal 1 April 2019.
www.peraturan.go.id
No.6036
-18-
Dengan demikian, AP telah mendapat 3 (tiga) kali sanksi berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 39 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Contoh: Pelanggaran berat antara lain: 1.
AP
dan/atau
KAP
melakukan
manipulasi,
membantu
melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan/atau 2.
AP dan/atau KAP memberikan jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan pada masa tidak aktif sementara waktu.
Huruf c Contoh: AP dan/atau KAP dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran yaitu: 1.
pertama kali pada tanggal 15 Januari 2017; dan
2.
kedua kali pada tanggal 10 Januari 2019.
Dengan demikian, AP dan/atau KAP telah mendapat 2 (dua) kali sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
-19-
No.6036
Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Contoh: PT “ABC” pada tahun 2014 telah menunjuk AP “X” sebagai auditor selama 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun buku yang dimulai pada 2014 sampai dengan tahun 2018, PT “ABC” hanya dapat menggunakan jasa AP “X” sampai dengan tahun buku 2017 sehingga untuk tahun buku 2018 PT “ABC” harus menunjuk AP lain selain AP “X”, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
