-2-
Terhadap Bendahara; dan
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PI\/lK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG
PETUNJUK
PENYELESAIAN
TEKNIS
KERUGIAN
PETUNJUK
NEGARA
Dl
TEKNIS
LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU.
KESATU
KEDUA
Menetapkan petunjuk teknis petunjuk teknis penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Petunjuk teknis penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, digunakan dalam pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi pada; a. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; b. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi; dan c. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
KETIGA
Petunjuk teknis petunjuk teknis penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini. KEEMPAT
Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal lo
2016
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
PROF. DR.
AMMAD, M.Sl., S.IP
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. D. Definisi/Istilah
Beberapa pengertian dan istilah terkait kegiatan penyelesaian kerugian negara:
1. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang nyata jumlahnya dan pasti barangnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum,baik sengaja maupun lalai. 2. Jumlah Kerugian Negara adalah perhitungan berkurangnya kekayaan negara
yang ditetapkan dengan
bukti-bukti
yang sah (masuk akal, dapat
dipertahankan, mempunyai dasar hukum).
3. Kekayaan Negara adalah uang dan atau barang milik negara yang
berasal/dibeli dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari
APBN atau yang diperoleh dengan cara lain yang sah yang dikuasai/dibawah pengurusan Kementerian Keuangan baik di dalam maupun di luar negeri. 4. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perbuatan
melanggar hak orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat.
5. Kelalaian adalah melakukan sesuatu dengan kurang melihat ke depan atau
kurang mempertimbangkan secara tepat terhadap akibat yang akan terjadi atau tidak melakukan kewajiban untuk berhati-hati dalam melakukan suatu
perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan yang merupakan tanggung jawabnya.
a u V
6. Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis telah dinyatakan
lalai, atau jika pGrikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 7. Keadaan memaksa {force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar dugaan dan/atau kemampuan inanusia yaitu gempa bumi, tsunami, badai, banjir, huru-hara, pemogokan, embargo, perang, kebakaran, peledakan, sabotase, atau ditetapkan oleh Pemerintah sehingga membebaskan pihak yang menimbulkan kerugian dari kewajiban mengganti kerugian. 8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara sebagaimana dimaksud Pasal 63 UU
Nomor 1 Tahun 2004 dengan tujuan untuk mendapatkan penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut dalam rangka tugas jabatannya dan atau melalaikan tugas kewajibannya.
9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah keterangan yang merupakan pengakuan serta kesanggupan secara tertulis di atas meterai yang cukup dari pegawai negeri bukan Bendahara untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela dalam waktu tidak lebih dari 24 bulan.
10. Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh pegawai negeri/pihak ketiga yang merugikan negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti secara sukarela walaupun jumlah kerugian negara belum dapat dipastikan. 11. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah seorang yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang ang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
12. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
13. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan
3 I P a I!
perundang-undangan dan digaji menumt peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan pegawai negeri tetapi dianggap bertanggung jawab atau ikut bertanggung jawab atas kerugian negara yaitu penyedia barang/jasa.
15. Pejabat/Pegawai lainnya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota DKPP, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota, dan pegawai Bawaslu dengan perjanjian keija. 16. Kadaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku kerugian negara. 17. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah
tim yang dibentuk oleh Sekjen Bawaslu RI yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelesaikan kerugian negara. E. Penyebab Kerugian Negara 1. Kerugian Negara disebabkan oleh:
a. Perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh
Bendahara, PNS bukan Bendahara, Pejabat/Pegawai lainnya, dan/atau pihak ketiga; dan b. Keadaan memaksa (force rnnjeur). 2.
Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari Bendahara dan PNS bukan
bendahara, Pejabat/Pegawai laiimya, dan/atau pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada poin E.l.a, berupa:
a. Menyalahgunakan uang atau barang atau surat berharga milik Negara; b. Memiliki,
menjual,
menggadaikan,
menyewakan,
meminjamkan,
menghilangkan, merusak dokumen, surat berharga dan/atau barang milik Negara secara tidak sah;
c. Melakukan kegiatan sendiri atau bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau pihak ketiga di dalam atau di luar lingkungan kerja menggunakan
kekayaan Negara dengan tujuan mencari keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi secara langsung maupun tidak langsung; d. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan;
e. Tidak menyimpan rahasia Negara atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya,sehingga rahasia tersebut dapat diketahui pihak lain;
41P
uc
f. Tidak melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya sehingga pihak ketiga terhindar dari kewajiban membayar kepada Negara; g. Tidak menyimpan dan mengawasi secara khusus terhadap barang-barang yang dikategorikan atraktif yang menjadi wewenang penggunaannya atau lingkup tugasnya;
h. Tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, dan tidak mengambil sikap pada waktu mengetahui hilang atau rusaknya dokumen, surat berharga, atau barang;
i. Mengambil keputusan atau tindakan yang salah sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan dan menuntut kepada Negara;
j. Tidak menyimpan dan memelihara barang yang menjadi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan adanya kerusakan barang dari pengaruh alam atau hal lainnya;
k. Kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada yang tidak berhak;
1. Kesalahan
dalam
membuat dan
menandatangani
kontrak
yang
barang/jasa
yang
mengakibatkan kerugian Negara;
m. Kesalahan atau kelalaian yang menguntungkan pihak lain;
n. Kesalahan
atau
kelalaian
dalam
pengadaan
mengakibatkan kerugian Negara;
o. Kelalaian dalam membuat pertanggungjawaban.
3. Perbuatan melawan hukum atau kelalaian dari Pihak Ketiga khusus penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada poin E.l.a, berupa a. Perbuatan melawan hukum seperti:
• Pemalsuan barang yang kemudian dijual kepada Negara; • Pemalsuan dokumen penagihan kepada Negara; • Penggelapan uang/barang milik Negara yang sedang menjadi tanggung jawabnya. b. Ingkar janji terhadap kontrak;
c. Kelalaian dalam mengurus/memelihara barang/uang milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
F. Tim Penyelesaian Kerugian Negara
1. Dalam menyelesaikan kerugian Negara, Sekretaris Jenderal Bawaslu R1
membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat
5IPa uc
TPKN untuk memproses penyelesaian kerugian Negara terhadap Bendahara, PNS bukan Bendahara,Pejabat/Pegawai lainnya, dan/atau pihak ketiga; 2.
Unsur TPKN terdiri dari:
a. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI sebagai ketua;
b. Kepala Biro H2PI, Kepala Biro Administrasi, Kepala Bagian Pengawasan Internal dan Tata Laksana, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian SDM dan TU Pimpinan, Kepala Bagian Hukum,dan Kepala Bagian Umum sebagai anggota; c. Sekretariat.
3. Fungsi TPKN adalah sebagai berikut: a. Menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima dari laporan hasil
pemeriksaan dari BPK, APIP, dan Unit Pengawasan Internal Bawaslu RI;
b. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung terkait Bendahara, PNS bukan Bendahara, Pejabat/Pegawai lainnya, dan/atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik
disengaja atau lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara; c. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, PNS bukan Bendahara,
Pejabat/PegaWai lainnya, dan/atau pihak ketiga yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Negara; d. Menyelesaikan kerugian Negara melalui SKTJM; e. Memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tentang kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan pembebanan TP/TGR bagi Bendahara, PNS bukan Bendahara, dan
Pejabat/Pegawai lainnya serta pelimpahan kepada instansi yang menangani piutang dan lelang Negara atau penegak hukum bagi pihak ketiga penyedia barang/jasa; f. Menatausahakan penyelesaian kerugian Negara; g. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Bawaslu RI dengan tembusan BPK RI.
G. Penetapan Pelaku Kerugian Negara
1. Penetapan pelaku kerugian Negara harus jelas memuat: a. Identitas pelaku; b. Status kepegawaian/status pelaku;
6 I r :i
c. Unsur kesalahan peiaku.
2. Unsur kesalahan peiaku, meliputi:
a. Perbuatan langsung, antara lain: mencuri, menggelapkan, dan merusak
uang dan/atau barang milik Negara, membayar lebih kepada pihak ketiga, ingkar janji/wanprestasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara; b. Perbuatan tidak langsung, antara lain: sebagai atasan langsung telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga memudahkan atau memungkinkan pegawai atau pihak ketiga melakukan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian Negara. Atas perbuatan tersebut dikenakan tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng.
H. Kerugian Negara Kadaluwarsa
Bendahara,PNS bukan Bendahara,Pejabat/Pegawai lainnya, dan/atau pihak ketiga yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian Negara tidak dapat dituntut ganti rugi, apabila:
1. Setelah 5 (lima) tahun sejak diketahui kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8(delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara dan tidak dilakukan penuntutan ganti rugi;
2. Setelah 3(tiga) tahun sejak: a. Keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara;
b. Bendahara, PNS bukan Bendahara, Pejabat/Pegawai lainnya, diketahui melarikan diri;
c. Bendahara,PNS bukan Bendahara, diketahui meninggal dunia; d. Tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara kepada penanggungjawab kerugian. I. Temuan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti 1. Ketua Bawaslu RI mempunyai kewenangan untuk menetapkan temuan hasil
pemeriksaan BPK RI, BPKP,dan Bagian Pengawasan Internal yang mempunyai unsur kerugian Negara yang tidak dapat ditindaklanjuti; 2. Penetapan temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang tidak dapat ditindaklanjuti dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dengan BPK RI;
3. Kriteria untuk menetapkan temuan hasil pemeriksaan BPK RI, BPKP, dan Bagian Pengawasan Internal yang tidak dapat ditindaklanjuti, antara lain: a.
Rekomendasi bersifat himbauan;
7I P a- c
