KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KEPMEN-KP/SJ/2014 TENTANG TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU ONLINE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa guna memperlancar proses penilaian kerja individu dan sasaran kerja pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun aplikasi sistem penilaian kinerja individu online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan;
b.
bahwa dalam rangka melaksanakan aplikasi sistem penilaian kinerja individu online tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Individu Online di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Individu Online di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 4. Peraturan...
2
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126); 8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2014; 9. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); Memperhatikan : 1.
2.
3.
Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Egovernment; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS); Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU ONLINE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. KESATU:...
3
KESATU
: Membentuk Tim Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Individu Online di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Tim SIPKINDU Online KKP yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Tim SIPKINDU Online KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas: A. PENGARAH: memberikan bimbingan dan arahan kepada pelaksana dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPKINDU Online KKP. B. PENANGGUNG JAWAB: bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPKINDU Online KKP. C. PELAKSANA: 1. membuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPKINDU Online KKP; 2. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPKINDU Online KKP; 3. menginventarisasi permasalahan yang diperkirakan akan timbul dan menyiapkan solusi penyelesaiannya; 4. melaksanakan rapat pembahasan dengan unit kerja eselon I yang membidangi kepegawaian dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPKINDU Online KKP; dan 5. melaporkan hasil pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIPKINDU Online kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.
KETIGA
: Masa kerja Tim SIPKINDU Online KKP terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2014.
KEEMPAT
: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014.
KELIMA:...
4
KELIMA
: Keputusan Menteri ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2014 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. SJARIEF WIDJAJA
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/KEPMEN-KP/SJ/2014 TENTANG TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU ONLINE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU ONLINE DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. PENGARAH: Sekretaris Jenderal B. PENANGGUNG JAWAB: Kepala Biro Kepegawaian C. PELAKSANA: NO.
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
1.
Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Ketua
2.
Kepala Bagian Program dan Evaluasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
Anggota
3.
Kepala Bagian Pengendalian dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
Anggota
4.
Kepala Bidang Sistem Informasi, Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal
Anggota
5.
Kepala Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Anggota
6.
Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Anggota
7.
Kepala Subbagian Pengangkatan dan Kepangkatan Struktural dan Fungsional Umum, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Anggota
8.
Kepala Subbagian Jabatan Fungsional I, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Anggota
9.
Kepala Subbagian Disiplin dan Peraturan Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Anggota
10.
Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Anggota
11. Ridona...
NO.
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
11.
Ridona Viju Rafeliandi, Pelaksana pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Anggota
12.
Muzemmil Al Rasid, Pelaksana pada Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Anggota
13.
Dadah Suranto, Pelaksana pada Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Anggota
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. SJARIEF WIDJAJA
