- 188 b. Standar Pelayanan Pemantauan dan Pelaporan Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, DAN PERATURAN PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, DAN INDUSTRI
BAGIAN KESATU PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden 3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan 4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009 5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Negara B. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. Agar pelaksanaan pemantauan dan pelaporan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan standar pelayanan. C. Maksud dan Tujuan Maksud penetapan standar pelayanan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri adalah untuk menyediakan informasi dan panduan secara jelas dan pasti mengenai pemantauan dan pelaporan proses penyusunan …
- 189 penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. Tujuannya adalah untuk memperkuat sistem kinerja Biro Peraturan Perundangundangan Bidang Perekonomian dan Industri secara terencana dalam pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri. C. Ruang Lingkup 1. Unit Pelayanan yang melaksanakan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri adalah Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri. 2. Pelaksana pelayanan adalah para pejabat dan pegawai Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri. 3. Penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Peraturan Perundangundangan Bidang Perekonomian dan Industri. 4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya panduan secara jelas dan pasti dalam melaksanakan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. 5. Pengguna pelayanan adalah Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan, dan masyarakat. 6. Keluaran (output) pelayanan adalah laporan dalam bentuk memorandum atas hasil pemantauan terhadap proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. 7. Kemanfaatan (outcome) pelayanan adalah dapat diketahuinya posisi akhir proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri. 8. Standar kompetensi pelaksana: a. mampu melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri
b. memiliki …
- 190 b. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Legal Drafting) b. mampu memberikan laporan atau pendapat hukum terhadap permasalahan yang terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan dan industri c. mampu mengoperasikan komputer program MS Office (MS Word, Excel, dan Power Point), dan internet
BAGIAN …
- 191 BAGIAN KEDUA KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN
A. Kerangka Prosedur Penerimaan undangan rapat pembahasan RUU/RPERPU/RPP dari instansi pemrakarsa/Depkumham/DPR yang ditujukan kepada Deputi PUU/Karo PUU Bidang Ekondustri
Penerimaan arahan Deputi PUU/Karo PUU Bidang Ekondustri atas undangan rapat tersebut
Penyiapan bahan/materi terkait dengan RUU/RPERPU/RPP yang akan dibahas dalam rapat (2 jam)
Analisis substansi RUU/RPERPU/RPP (1 hari)
Pemantauan pembahasan RUU/RPERPU/RPP pada rapat di instansi pemrakarsa/Depkumham (sesuai waktu pelaksanaan rapat)
Penyiapan dan penyampaian undangan rapat kepada instansi terkait untuk membahas RUU/RPERPU/RPP di Setneg (1 hari)
Pemantauan pembahasan RUU/RPERPU/RPP pada rapat di Setneg (sesuai waktu pelaksanaan rapat)
Pemantauan pembahasan RUU pada rapat di DPR (sesuai waktu pelaksanaan rapat)
Penyusunan laporan hasil pemantauan (2 jam)
Penyampaian laporan hasil pemantauan kepada pimpinan (15 menit)
B. Prosedur …
- 192 B. Prosedur Pelayanan 1. Menerima undangan rapat pembahasan Rancangan UndangUndang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang/Rancangan Peraturan Pemerintah dari departemen/instansi pemrakarsa/DPR yang ditujukan kepada Deputi/Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri 2. Menerima arahan dari Deputi/Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri atas undangan yang diterima dari instansi pemrakarsa/Depkumham/DPR 3. Menyiapkan bahan/materi terkait dengan Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan dibahas di instansi pemrakarsa/ Depkumham/DPR (2 jam) 4. Menganalisis substansi Rancangan Undang-Undang/ Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang akan dibahas di instansi pemrakarsa/ Depkumham/DPR (1 hari) 5. Menghadiri dan sekaligus melakukan pemantauan atas pelaksanaan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang dibahas di instansi pemrakarsa/Depkumham (sesuai waktu pelaksanaan rapat) 6. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat dari Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan/Kepala Biro PUU Bidang Perekonomian dan Industri kepada instansi terkait untuk membahas RUU/RPERPU/RPP di Sekretariat Negara (1 hari) 7. Menghadiri dan sekaligus melakukan pemantauan atas pelaksanaan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah yang dibahas di Sekretariat Negara (sesuai waktu pelaksanaan rapat) 8. Menghadiri dan sekaligus melakukan pemantauan atas pelaksanaan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dibahas di DPR (sesuai waktu pelaksanaan rapat) Terhadap Rancangan Undang-Undang yang sudah diajukan ke DPR, pemantauan pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan baik di tingkat Pansus/Komisi, tingkat Panja, maupun di tingkat persetujuan bersama (rapat Paripurna DPR). Adapun kegiatan pemantauan yang dilakukan pada masing-masing tingkat pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR antara lain: a. pemantauan penyampaian Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang terjadi pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang di tingkat Pansus/Komisi. DIM disampaikan oleh Pemerintah apabila Rancangan Undang-Undang yang dibahas merupakan Rancangan Undang-Undang Inisiatif …
- 193 Inisiatif DPR, dan DIM disampaikan oleh DPR jika Rancangan UndangUndang yang dibahas merupakan Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah; b. pemantauan terhadap penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas dan pemantauan tersebut dilakukan pada tingkat Panja; c. pemantauan terhadap tanggapan fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan yang dilakukan pada Rapat Paripurna atau tingkat persetujuan bersama. 9. Membuat laporan hasil rapat atau hasil pemantauan (2 jam) 10. Mengajukan laporan hasil pemantauan kepada Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Peundang-undangan/Kepala Biro Peraturan Perundangundangan Bidang Perekonomian dan Industri (15 menit) C. Persyaratan 1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan: a. Adanya naskah Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah dari Pemrakarsa kepada Presiden (dalam bentuk softcopy dan hardcopy) b. Adanya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada pemrakarsa perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dilakukan pengharmonisasian baik dari segi substansi maupun konsep c. Adanya surat dari pemrakarsa kepada Presiden perihal permohonan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah d. Adanya surat pemrakarsa kepada Presiden perihal permohonan Surat Presiden untuk penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR e. Adanya surat dari Pimpinan DPR kepada Presiden perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama antara Presiden dan DPR, untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang 2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan: Berkepentingan terhadap hasil pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. D. Sarana dan Prasarana Pelayanan Alat tulis kantor, komputer, notebook, flashdisk, printer, LCD projector, telepon, faksimile, mesin fotokopi, ruang rapat, kendaraan operasional
E. Biaya …
- 194 E. Biaya Pelayanan Tidak ada F. Tempat Pelayanan Proses administrasi pelayanan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah, di bidang ekonomi, keuangan dan industri diselenggarakan di Biro Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan industri, sedangkan tempat pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tempat pembahasan. G. Jadwal Pelayanan Pelayanan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri diselenggarakan selama jam kerja kedinasan, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan diluar hari dan jam kerja. H. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan 1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan penyusunan pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, dan industri disampaikan kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri. 2. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bagian terkait untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan. 3. Kepala Bagian beserta staf terkait menindaklanjuti pengaduan/keluhan/ masukan.
c. Standar …
