VI1. KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Analisa yang dilakukan terhadap Koperasi Unit Desa di Jawa Barat menunjukkan adanya keragaman perkembangan kelernbagaan* dan perilaku usaha. Berdasarkan faktor pembeda tingkat produktivitas, yaitu produktivitas
anggota,
produktivitas
aset,
produktivitas
modal,
produktivitas usaha, dan Sisa Hasil Usaha yang diterima per anggota; dapat.diidentifikasi enam kelompok tingkat perkembangan KUD dengan karakteristik yang berbeda. Keenam kelompok tersebut adalah kelompok
.
: (1) KUD Pra-Perusahaan, yang mencakup 19,4 persen dari seluruh KUD
yang dianalisa; (2) KUD Transisi,
sebanyak 27,l persen; (3) KUD
Perusahaan, sebanyak 14,9 persen; (4) KUD Koalisi, 10,2 persen; (5) KUD Program, sebanyak 15,6 persen; dan (6) KUD Yang Menurun, sebanyak 12,7 persen.. Kelompok Pra-Perusahaan adalah kelompok KUD yang belum menunjukkan perilaku sebagai suatu badan usaha. KUD baru menjadi suatu bentuk organisasi formal yang berbasis ekonomi dan masih berusaha rnenghadapi berbagai permasalahan yang bersifat administratif. Berbagai aspek struktur, perilaku dan kinerja usaha kelompok ini berada pada kondisi yang terendah dibandingkan kelompok lainnya. Kelompok ini sebenarnya masih berada pada tahap
pra-koperasi. Usaha
peningkatannya dapat diarahkan untuk menjadi KUD pada kelompok Transisi dan perlu dicegah agar tidak menjadi kelompok Yang Menurun.
Kelompok
KUD
Transisi
adalah
kelompok
KUD
yang
mengandalkan kegiatan usaha dari program pemerintah dan jumlah anggota. KUD-KUD pada kelompok tersebut merupakan wujud awal dari perkembangan KUD sebagai suatu lembaga usaha dan sesuai dengan rancangan awal pengembangan KUD. Berbagai aspek struktur, perilaku dan kinerja usaha kelompok ini telah menunjukkan peninghatan dibandingkan dengan kelompok Pra-Perusahaan. Kelompok KUD Perusahaan adalah kelompok KUD yang telah mampu menunjukkan kinerja usaha yang tinggi tetapi kegiatan yang dilakukan tersebut sangat kecit keterkaitannya dengan usaha anggota. Kelompok ini telah mampu mengembangkan berbagai usaha disamping memanfaatkan berbagai kesempatan dan fasilitas yang diberikan oleh program pemerintah.
KUD-KUD pada kelompok tersebut memiliki
kemampuan wirausaha, dan umumnya memang didominasi oleh seorang atau beberapa orang berkemampuan wirausaha tinggi, tetapi. kurang memiliki orientasi prinsip-prinsip koperasi. KUD pada kelompok ini telah menjadi sarana bagi pengembangan kegiatan usaha para pengambil keputusan, yang kebanyakan tidak dalam kaitannya dengan kepentingan anggota.
Oleh sebab itu kelompok ini dapat pula dianggap sebagai
koperasi semu, karena walaupun menggunakan nama koperasi tetapi tidak berperilaku sesuai jatidiri koperasi.
Berbagai aspek struktur,
perilaku dan kinerja usaha kelompok ini telah menunjukkan peringkat yang tertinggi dibandingkan kelompok koperasi lain, kecuali nilai SHU dan aspek lain yang berorientasi pada hak anggota.
Kelompok KUD Koalisi adalah kelompok KUD yang telah mampu menunjukkan kinerja usaha yang tinggi sekaligus memperhatikan prinsipprinsip koperasi. Walaupun belum ideal sebagai koperasi, kelompok ini menggambarkan tingkat perkembangan yang paling mungkin dicapai dengan pendekatan pengembangan oleh pemerintah. Kelompok ini telah mampu mengembangkan berbagai usaha disamping memanfaatkan
*
berbagai kesempatan dan fasilitas yang diberikan oleh program pemerintah, dan mengaitkan kegiatan usaha tersebut dengan kegiatan usaha anggota. KUD-KUD pada kelompok tersebut memiliki kemampuan wirausaha dan telah mampu menunjukkan proses kerja dan pengambilan keputusan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Berbagai aspek struktur,
perilaku dan kinerja usaha kelompok ini telah
menunjukkan peringkat yang tinggi, terutama dalam aspek produktivitas anggota, nilai SHU total dan SHU per anggota.
Kelompok ini juga
merupakan kelompok paling potensial untuk dikembangkan menjadi koperasi yang sebenarnya. Kelompok KUD Program adalah kelompok KUD yang usahanya sangat tergantung pada kegiatan usaha dari program pemerintah. Kelompok ini umumnya berada pada kondisi dimana kegiatan anggota belum dapat dikembangkan atau memang merupakan kelompok yang tidak mampu mengelola usaha dengan baik sehingga tetap tergantung pada pemerintah.
Aspek usaha yang lain, seperti modal, aset dan
anggota selalu menunjukkan ketergantungannya terhadap nilai volume usaha dari program. Kinerja kelompok ini tidak selalu buruk, dan pada beberapa kondisi keberadaannya justru dibutuhkan.
Kelompok KUD Yang Menurun adalah kelompok KUD yang memang menunjukkan kondisi yang menurun pada berbagai aspek usahanya. Kelompok ini umumnya memiliki kondisi pengelolaan yang buruk, kegiatan usaha yang t~dakberkembang, menggunakan terlalu banyak modal luar, dan terlalu banyak menghimpun anggota. Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah menyelamatkan beberapa KUD* yang sebenarnya masih memiliki potensi usaha dan kelembagaan. Kecilnya jumlah KUD yang berkembang rnenjadi koperasi seperti yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang terhadap prinsip-prinsip koperasi dan penerapannya, pembentukan yang umumnya bersifat non-partisipatif, penyeragaman berbagai perangkat kelembagaan, besarnya campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek kelembagaan dan usaha, serta besarnya kegiatan program yang harus dilaksanakan oleh KUD. Di wilayah industri dan perdagangan, jumlah KUD yang .dominan adalah KUD Transisi, yaitu 30,4persen dari total KUD yang berada di wilayah tersebut, diikuti oleh KUD Perusahaan (23,5persen) dan KUD Pra-Perusahaan (14,7persen). Di wilayah pertanian, jumlah KUD yang dominan adalah KUD Transisi (30,Opersen), diikuti oleh KUD PraPerusahaan (17,5persen) dan KUD Koalisi (16,7persen). Di wilayah yang masih sedang berkembang jurnlah KUD yang dominan adalah KUD Pra-Perusahaan (27-2persen), diiikuti oleh KUD Yang Menurun, seda KUD Transisi dan KUD Program dengan jumlah yang sama (19,6persen). Pada wilayah industri dan perdagangan KUD cenderung untuk memiliki perilaku yang lebih mirip dengan perusahaan swasta.
Perilaku masing-masing kelompok tersebut diatas berbeda satu dengan lainnya, dan perbedaan perilaku tersebut memberikan pengaruh yang berbeda pula pada kinerja usaha.
Beberapa perilaku umum
diantara kelompok adalah bahwa seluruh kelompok, kecuali kelompok KUD Koalisi, berorientasi internal, yaitu menjadikan anggota sebagai pasar utamanya. Hal ini membatasi pasar KUD atas jumlah dan daxa beli anggota. Kegiatan pelayanan, baik pelayanan produksi dan konsumsi, merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan.
Namun, kecuali
pada kelornpok KUD Koalisi dan KUD Perusahaan,
tidak terdapat
spesialisasi usaha yang mampu mendorong terciptanya keunggulan dan efisiensi. Kegiatan usaha agribisnis merupakan kegiatan yang potensial dan sangat penting dalam struktur usaha KUD. Bersama kegiatan usaha non-program, kegiatan usaha agribisnis merupakan kegiatan usaha yang mernberi pengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas. Disamping itu strategi integrasi usaha juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kinerja.
Terdapat indikasi pula bahwa jumlah
anggota beberapa kelompok telah melewati tingkat optimalnya, yang ditunjukkan oleh pengaruh negatif penambahan anggota terhadap kinerja usaha. Disamping itu tingkat perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh orientasi usaha, pengembangan usaha utama yang berbasis agribisnis pada sub-sistem produksi dan pemasaran terutama yang nonprogram dan mampu menciptakan integrasi usaha, serta dengan mencapai tingkat jumlah anggota yang optimal. Arah
perkembangan
dari
masing-masing
kelompok
yang
diharapkan adalah dari KUD Pra-Perusahaan ke KUD Transisi, dari KUD
Yang Menurun ke KUD Transisi, dari KUD Transisi ke KUD Koalisi, dari KUD Program ke KUD Koalisi, dan dari KUD Perusahaan ke KUD Koalisi. Analisa sirnulasi kebijakan dengan menggunakan peubah-peubah struktur dan perilaku yang diajukan dalam model telah mampu rnewujudkan sebagian dari arah perkembangan ideal tersebut. 63
7.2. Saran dan lrnplikasi Kebijakan lrnplikasi kebijakan atas kesirnpulan diatas akan dibedakan menjadi implikasi bagi strategi pengembangan usaha di tingkat KUD dan implikasi bagi kebijakan pernbangunan koperasi pedesaan, KUD khususnya, yang akan dilakukan pemerintah.
lmplikasi bagi strategi
pengembangan usaha ditingkat KUD yang disarankan adalah : (1) KUD perlu rnengernbangkan orientasi usaha eksternal, dengan memanfaatkan potensi anggota guna dan menjadikan pasar eksternal (non-anggota) sebagai sasaran utama. Dalarn ha1 ini visi KUD adalah untuk menjadikan KUD sebagai wahana anggota memasarkan produknya atau membeli kebutuhannya melalui KUD dan anggota tidak hanya menjual atau mernbeli dari KUD. (2) KUD perlu rnengembangkan kegiatan-kegiatan usaha utama diantara berbagai usaha yang dikembangkan untuk rnenguatkan dan rnenyehatkan portofolio bisnis KUD, dengan tetap rnemperhatikan keterkaitan usaha utarna tersebut dengan usaha-usaha lainnya. (3) Usaha utama yang dirnaksud adalah usaha agribisnis non-program
pemerintah dari sub-sistem produksi luar usahatani, seperti
distribusi input pertanian, penanganan pasca-panen, agroindustri, distribusi output, dan pemasaran. (4)
KUD perlu mencari jumlah anggota yang optimal, yang disertai dengan pengaturan kelembagaan dalam bentuk kontrak atau bentuk lain baik antara KUD dengan anggota, dengan pengurus, dan dengan manajer.
I
(5) Pengembangan modal luar KUD perlu diarahkan dalam kaitannya dengan peningkatan modal sendiri dan aset. Oleh sebab itu perlu dicari modal luar yang memiliki unsur modal investasi dan modal kerja dalam proporsi yang sesuai. (6) Sisa Hasil Usaha masih sangat sedikit perannya sebagai insentif
bagi
anggota
sehingga
perlu
ditingkatkan
atau
KUD
mengembangkan sistem perhitungan khusus untuk melihat manfaat finansial dan ekonomi yang langsung dirasakan anggota.
.
lmplikasi pengembangan KUD bagi kebijakan pembangunan koperasi adalah :
(1) Strategi pembangunan koperasi perlu diarahkan untuk melakukan pembelajaran mengenai prinsip-prinsip atau jati-diri koperasi kepada masyarakat
umum,
khususnya
kepada
partisipan potensial,
pengembangan posisi dan pengaruh tawar koperasi dalam berbagai aspek sosial dan politik melalui pemberdayaan koperasi sebagai organisasi sehingga berbagai bentuk pengambilan keputusan mendukung perkembangan koperasi, dan pengem-bangan koperasi pedesaan dalam bentuk koperasi agribisnis yang memiliki peran
tertentu dalam sistem agribisnis yang bersangkutan dan dengan core-business tertentu sebagai spesialisasi guna mendapatkan keunggulan usaha. (2)
Pembinaan KUD perlu dilakukan dengan memperhatikan keragaman dan tingkat perkembangan KUD.
Pendekatan yang seragam,
misalnya hanya dengan mentargetkan seluruh KUD menjadir KUD Mandiri perlu ditinjau kembali. Pembedaan tersebut dapat dilakukan dengan membedakan perlakukan terhadap peubah struktur usaha, perilaku kelembagaan dan perilaku usaha yang diajukan sebagai instrumen kebijakan. Berkaitan dengan ha1 tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang atas kriteria kinerja KUD, seperti kriteria KUD Mandiri, yang masih cenderung statis dan bersifat administratif dan tidak mampu menangkap keragaman KUD. (3) Pembinaan KUD perlu dilakukan dengan memperhatikan bahwa
pembinaan
KUD
merupakan bentuk
pendidikan
masyarakat;
pembinaan KUD rnerupakan usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha rakyat dengan menerapkan prinsip koperasi dengan melakukan usaha terus-menerus untuk menterjemahkan prinsipprinsip koperasi dalam bentuk praktek usaha keseharian; dan pembinaan KUD diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan pengembangan kekuatan ekonomi rakyat. (4) Orientasi pembinaan perlu pula sejalan dengan perubahan orientasi
usaha yang lebih mengarah pada pasar eksternal. Pemahaman clan kemampuan pembina atas ha1 tersebut menjadi salah satu prasyarat bagi keberhasilan pembinaan.
7.3. Saran Penelitian Lanjutan
Pandangan terhadap KUD selama ini lebih banyak menampilkan KUD sebagai lembaga yang kurang memiliki citra positif. Hal tersebut timbul
karena
cara
pandang
yang
menempatkan
KUD
dalam
perbandingan langsung dengan perusahaan non-koperasi, atau justru memandang KUD lebih sebagai organisasi sosial dari pada organisasi ekonomi atau badan usaha. Sebagai koperasi, KUD memiliki karakteristik khusus yang perlu mendapat apresiasi yang proporsional. Oleh sebab itu kajian'terhadap KUD perlu didasari oleh pemahaman tersebut. Gambaran mengenai transaksi dengan pihak luar KUD tersebut termasuk antara KUD dengan koperasi sekunder, dengan koperasi primer lain, dengan badan usaha swasta, dan sebagainya merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami kegiatan usaha KUD secara mendalam.
Perbedaan atau kesamaan struktur hak dan kewajian serta
perbedaan perilaku dan orientasi antara KUD dengan mitra usahanya tersebut akan menjadi bahan penelitian yang menarik disamping akan semakin marnpu menjelaskan perilaku usaha KUD sendiri. mengenai
peubah-peubah teknologi yang
produktivitas dan
Penelitian
berpengaruh terhadap
kemampuan menangkap peluang usaha juga
merupakan topik yang menarik. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha selalu terdapat rentang waktu antara pengambilan keputusan dengan saat implernentasi keputusan, hasil dari keputusan, dan dampak yang ditimbulkan. Pemahaman atas keterhubungan struktur, perilaku, dan kinerja akan
semakin baik jika fenornena proses dan rentang waktu tersebut merupakan topik yang perlu dianalisa lebih lanjut. Hal lain yang juga perlu diperhatikan bagi penelitian selanjutnya adalah untuk menyertakan informasi langsung dari para pengambil keputusan, yaitu anggota, manajer, pengurus, dan pemerintah.
Perbedaan orientasi dan
kepentingan diantara para pelaku' tersebut akan sangat menenvkan tampilan struktur, perilaku, dan kinerja ditingkat lembaga. Kuantifikasi dari berbagai aspek yang terkait dengan hal-ha1 tersebut akan rnenjadi faktor yang sangat menentukan.
