-1- BAB I PENDAHULUAN

-1-

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Biro Umum dan Hubungan Masyarakat merupakan bagian dari organisasi tingkat Eselon II Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yaitu

melaksanakan

fungsi

manajemen

pendukung

dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya. Biro Umum dan Humas melaksanakan kegiatan

fungsi

Kementerian

manajemen Pertanian,

mendukung khususnya

pelaksanaan pada

aspek

manajemen Pelayanan pimpinan dan Hubungan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah (Medium-Term Expenditure Framework), penganggaran terpadu (Unified Budget), dan penganggaran berdasarkan kinerja (Performance Budget). Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan

Nasional/Kepala

Bappenas

bersama

dengan

Menteri Keuangan menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor

0142/M.PPN/06/2009

menetapkan Penganggaran

pelaksanaan (RPP)

untuk

tanggal Reformasi periode

19

Juni

2009

yang

Perencanaan

dan

pembangunan

jangka

menengah periode kedua, 2009-2014. Reformasi perencanaan dan penganggaran mensyaratkan adanya keterkaitan antara perencanaan dan pendanaan program dan kegiatan dengan kinerja program dan kegiatan, serta capaian

Rencana Strategis Biro Umum dan Hubungan Masyarakat 2011 - 2014

-2-

kinerja dengan akuntabilitas organisasi. Program disusun secara hierarkis agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas perencanaan organisasi, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan. Di samping itu, Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Sebagai turunan dari Renstra K/L, maka Rencana Strategis Biro Umum dan Humas memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Melaksanakan amanat RPP, memuat Program dan Kegiatan yang dilengkapi dengan output, target, alokasi pendanaan, dan indikator kinerja. Dengan demikian, Rencana Strategis Biro Umum dan Humas 2011-2014 ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja, RKA-KL, dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Biro Umum dan Humas setiap tahunnya selama periode tahun 2011-2014.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

nomor

61/Kpts/OT.140/10/2010, disebutkan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat

Jenderal yang memiliki tugas pokok dan fungsi manajemen mendukung

pelaksanaan

kegiatan

Kementerian

Pertanian,

khususnya pada aspek manajemen Pelayanan pimpinan dan Hubungan masyarakat. Dalam mendukung Tupoksi tersebut, Biro Umum dan Humas dan

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan

ketatausahaan,


kerumahtanggaan,

-3-

Hubungan Antar Lembaga dan keprotokolan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dibidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 3. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dan protokol; dan 4. Pelaksanaan hubungan masyarakat. Susunan Struktur Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : 1. Bagian Tata Usaha 2. Bagian Rumah Tangga 3. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol 4. Bagian Hubungan Masyarakat 5. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. KONDISI UMUM Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

61/Permentan/OT.140/10/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat bersifat pelayanan, baik kedalam maupun keluar serta mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, Hubungan Antar Lembaga dan keprotokolan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dibidang pertanian. Pada periode tahun 2011 - 2014, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat akan melaksanakan program kerja yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Penjabaran program kerja tersebut, kelompok kegiatan yang dilaksanakan

meliputi

:

1)

Penyelenggaraan

ketatausahaan

Kementerian dan Pimpinan, Penggandaan bahan dan dokumen


-4-

Pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan. 2) Laporan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Pertanian. Urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, sarana angkutan pegawai, serta kerumahtanggaan pimpinan, 3) Laporan penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian, 4) Paket pemasyarakatan program pembangunan pertanian, 5) Laporan Kerjasama dengan lembaga tinggi Negara, organisasi profesi, asosiasi, dan wisata agro, serta 6) Laporan keprotokolan dan Pelayanan pimpinan. Prinsip yang diterapkan Biro Umum dan Humas dalam mencapai pelayanan yang prima, adalah pelayanan yang Cepat, Cermat, Tanggap, akurat dan Terkoordinasi dengan baik. Bagian Hubungan masyarakat akan membuat program dalam rangka

memasyarakatkan

program

pembangunan

pertanian

kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Kepentingan internal menyangkut penataan informasi yang secara signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja lembaga, sedangkan eksternal diarahkan pada kemudahan publik mengakses dan memperoleh informasi yang akurat, cepat, tepat, dan bermanfaat sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Adapun

Kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

bidang

kehumasan pertanian 2011 - 2014 mencakup pemberitaan dan publikasi, dengan kegiatan antara lain : peliputan kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Pimpinan lainnya; pemasyarakatan informasi pembangunan pertanian melalui berbagai media massa, cetak dan elekronik. Analisis pendapat umum antara lain meliputi pembuatan klipping dari

berbagai

media

cetak;

analisis

dan

resume

berita

pembangunan pertanian serta merespon berita melalui media cetak, analisis dan resume berita dilakukan dalam upaya


-5-

mengevaluasi sejauh mana respon publik terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan hasil sebagai berikut: Rencana kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol meliputi hubungan

antar

profesi/LSM,

lembaga

protokol

dan

pemerintah/swasta/organisasi pelayanan

pimpinan

serta

ketatausahaan. Kegiatan

Hubungan

Antar

Lembaga

antara

lain

kegiatan

Raker/RDP/RDPU dengan Komisi IV DPR-RI, DPD-RI, Rapat Gabungan Komisi, pendampingan kunjungan kerja Komisi IV DPR pada masa reses persidangan di provinsi dan kunjungan spesifik dilaksanakan

berdasarkan

permasalahan

yang

terjadi

di

masyarakat dalam rangka penyusunan RUU. Selain itu, rencana kegiatan Hubungan Antar lembaga yaitu mendampingi Menteri Pertanian melakukan kunjungan DPRD Tingkat I maupun Tingkat II dalam rangka audiensi atau konsultasi mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di daerah, serta turut aktif juga dalam pertemuan Bakohumas. Namun demikian Rapat Kerja Nasional Wisata Agro yang baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2009 dan 2010. Kegiatan Protokol dan Fasilitasi Pelayanan Pimpinan, meliputi antara lain: pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Menteri Pertanian; koordinasi dan pengawalan kunjungan kerja di dalam negeri . Sedangkan kegiatan fasilitasi Rapat Pimpinan tingkat Kementerian Pertanian dilaksanakan rata-rata 2 (dua) kali setiap bulan. Selain itu, Protokol merencanakan kegiatan berupa Sosialisasi Pedoman Keprotokolan dan Apresiasi Keprotokolan lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan

ketatausahaan

telah

dilaksanakan

dalam

rangka

mendukung kelancaran operasional dan ketertiban administrasi unit kerja Biro Umum dan Humas. Dalam rangka mendukung kegiatan


-6-

pimpinan,

bagian

penyelenggaraan bahan

dan

Tata

usaha

ketatausahaan

dokumen

merencanakan Kementerian,

Pimpinan,

serta

kegiatan

Penggandaan

bahan

bimbingan

ketatausahaan Rencana Startegis kerumahtanggaan antara lain melaksanakan pemeliharaan sarana dan sarana gedung, rumah jabatan dan wisma pertanian, meliputi pemeliharaan sarana gedung kantor dan peralatan

Mekanik

Elektrikal

serta

perbaikan

sarana

dan

penggantian suku cadang peralatan Mekanik Elektrikal, rencana pembangunan pagar, infrastruktur dan turap sepanjang 817 M, gudang seluas 200 m2 serta tersedianya sarana aksesibiltas untuk penyandang cacat disetiap gedung Kantor Pusat Kementerian Pertanian berupa sarana jalan dan toilet untuk penyandang cacat di Auditorium Gedung A/F. Disamping itu akan melaksanakan perawatan kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2 meliputi pembelian BBM, perpanjangan STNK, service besar dan kecil serta perbaikan/penggantian suku cadang kendaraan termasuk penggantian ban dan aki, rekondisi, perbaikan kendaraan dengan prioritas utama kendaraan bus antar jemput pegawai serta peremajaan kendaraan roda 6 secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Kegiatan lainnya pada Bagian Rumah Tangga yaitu pembinaan kemampuan teknis dan pembinaan karakter meliputi pelatihan peningkatan kemampuan Satpam, pelatihan peningkatan kualitas pelayanan pengemudi dan pramubhakti, pelatihan penanggulangan kebakaran dan bencana alam, pelatihan peningkatan kualitas teknisi gedung dan kegiatan pengembangan karakter yang diikuti seluruh staf Bagian Rumah Tangga.


-7-

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM) Biro Umum dan Humas sebagai berikut: Tabel. 1 DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN NO

PENDIDIKAN

BAGIAN

S3

S2

S1

5

9

DIV

DIII

SLTA

19

5

20

1

BAGIAN TATA USAHA

2

BAGIAN RUMAH TANGGA

3

14

6

153

3

BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PROTOKOL

2

19

4

11

4

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

3

18

2

11

17

74

20

195

JUMLAH

5

SMP

SD

6

2

6

2

JUMLAH

319

Tabel. 2 DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN NO

BAGIAN

1

BAGIAN TATA USAHA

2

BAGIAN RUMAH TANGGA

3

BAGIAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PROTOKOL

4

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JUMLAH

GOLONGAN IV

III

II

9

45

7

1

122

62

1

29

7

4

28

4

15

224

80


I

JUMLAH

319

-8-

BAB II VISI DAN MISI 2.1. VISI Terwujudnya

pelayanan

Ketatausahaan,

prima

Kerumahtanggaan,

dalam

penyelenggaraan

pelaksanaan

Hubungan

Masyarakat, pengembangan hubungan antar lembaga dan fasilitasi keprotokolan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian.

2.2. MISI Untuk

mewujudkan

Visi

tersebut

Biro

Umum

dan

Humas

menetapkan misi sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Ketatausahaan; 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kerumahtanggaan; 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga dan Protokol; 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan Hubungan Masyarakat.

2.3. TUJUAN Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Umum dan Humas selama periode tahun 20112014 adalah : 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan yang menunjang kinerja Pimpinan dan Kementerian. 2. Meningkatkan

pengelolaan

kerumahtanggaan

Kementerian

dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja.


-9-

3. Mengembangkan

pelaksanaan

hubungan

antar

lembaga,

penyelenggaraan keprotokolan serta ketatausahaan pimpinan dalam mendukung kelancaran tugas Kementerian. 4. Meningkatkan pelaksanaan hubungan masyarakat dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan Pertanian.

2.4. SASARAN Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. terwujudnya Kementerian

laporan dan

Penyelenggaraan

Pimpinan,

pengadaan

Ketatausahaan bahan

dokumen

pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan. 2. terwujudnya laporan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat Kementan, urusan keamanan dan ketertiban kantor pusat, sarana angkutan pegawai, serta kerumahtanggaan pimpinan. 3. terwujudnya

Laporan

Penyebarluasan

informasi

program

pembangunan pertanian. 4. terwujudnya kapasitas SDM Teknisi gedung, Satpam, Supir dan Pramubakti melalui pelatihan teknis dan pembinaan selektif. 5. terwujudnya paket pemasyarakatan program pembangunan pertanian. 6. terwujudnya laporan kerja sama dengan lembaga tinggi negara, organisasi profesi,dan asosiasi. 7. terwujudnya laporan keprotokolan dan pelayanan pimpinan.


-10-

BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. KEBIJAKAN Menyusun rumusan penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian,

kerumahtanggaan

dan

pelaksanaan

hubungan

masyarakat serta Keprotokolan dibidang pertanian.

3.2. STRATEGI 1. Mengelola dan menyelenggarakan administrasi ketatausahaan. 2. Menyusun, mengelola, dan menyelenggarakan Tata Naskah serta Penerapan sistem Elektronisasi Tata naskah dinas. 3. Menata ruangan, lalu lintas, perparkiran dan tenaga satpam lingkup sekretariat Jenderal 4. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan(K3) dan mengamanan Aset (eks Rumah Sakit Pasar minggu) serta mengoptimalkan penggunaan rumah jabatan Kementerian Pertanian. 5. Menginformasikan serta meluruskan pemberitaan di media cetak yang kurang akurat. 6. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

pelaku

pemberitaan

pertanian

(pers

dan

staf

kehumasan). 7. Melakukan kerja sama dan terbangunnya pemahaman para pemimpin

redaksi

media

massa

terhadap

kebijakan

pembangunan pertanian. 8. Melakukan kerja sama dengan media cetak dan elektronik dalam program pembangunan pertanian. 9. Melakukan Kerja sama Hubungan Antar Lembaga dan Protokol dalam mefasilitasi Pimpinan dengan baik, tertib dan lancar.


-11-

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk periode 2011-2014, sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Umum dan Humas akan mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro

Umum

dan

koordinasi

Humas

dan

kerumahtanggaan,

mempunyai

tugas

penyelenggaraan dan

pelaksanaan

melaksanakan ketatausahaan,

hubungan

masyarakat

dibidang pertanian. Fungsi yang dilaksanakan Biro Umum dan Humas mencakup : 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; 2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; 3. Pelaksanaan Hubungan antar lembaga dan protokol;dan 4. Pelaksanaan hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dibidang pertanian, dengan sub kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan, penggandaan bahan dan dokumen pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan. 2. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Pertanian, urusan keamanan dan ketertiban kantor

pusat,

sarana

angkutan

pegawai,

serta

kerumahtanggaan pimpinan 3. Koordinasi

Kerjasama

dengan

lembaga

tinggi

negara,

Organisasi profesi, dan asosiasi. 4. Koordinasi penyebarluasan informasi program pembangunan pertanian. 5. Koordinasi Paket pemasyarakatan program pembangunan pertanian. 6. Koordinasi Keprotokolan dan pelayanan pimpinan


-12-

Indikator Kegiatan Biro Umum dan Humas : 1. Terselenggaranya Ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan , penggandaan bahan dan dokumen pimpinan, serta bahan bimbingan ketatausahaan. 2. Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Pertanian, urusan keamanan dan ketertiban kantor

pusat,

sarana

angkutan

pegawai,

serta

kerumahtanggaan pimpinan. 3. Terselenggaranya

penyebarluasan

informasi

program

pembangunan pertanian. 4. Terselenggaranya

Paket

pemasyarakatan

program

pembangunan pertanian. 5. Terselenggaranya Kerjasama dengan lembaga tinggi negara, Organisasi profesi, dan asosiasi. 6. Terselenggaranya Keprotokolan dan pelayanan pimpinan.

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha 2. Bagian Rumah Tangga 3. Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga 4. Bagian Hubungan Masyarakat 5. Kelompok Jabatan Fungsional

3.3.1. Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha, mempunyai Tugas : melaksanakan urusan

ketatausahaan

Bagian

Tata

Usaha

menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan tata usaha, penyiapan evaluasi, dan

penyempurnaan

pelaksanaan

Kementerian.


ketatausahaan

-13-

b. Pelaksanaan urusan tata usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri c. Pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan surat menyurat serta kearsipan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Bagian Tata Usaha terdiri dari: 1. Sub Bagian Tata Usaha Kementerian melakukan urusan tata

usaha,

penyiapan

penyempurnaan

bahan

pelaksanaan

evaluasi,

dan

ketatausahaan

di

lingkungan Kementerian Pertanian. 2. Sub Bagian Tata Usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri melakukan urusan tata usaha Wakil dan Staf Ahli Menteri. 3. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Biro mempunyai

tugas

melakukan

urusan

tata

usaha

Sekretaris Jenderal, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Indikator Kegiatan Bagian Tata Usaha: a. Tersusunnya laporan ketatausahaan Kementerian dan Pimpinan. b. Tersusunnya Bahan dan dokumen Pimpinan. c. Tersusunnya laporan Bahan Bimbingan Ketatausahaan

3.3.2. Bagian Rumah Tangga Bagian Rumah Tangga mempunyai Tugas: melaksanakan urusan kerumahtanggaan Bagian Rumah Tangga melaksanakan fungsi:


-14-

a. Pelaksanaan

urusan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana Kantor Pusat; b. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, serta angkutan pegawai Sekretariat Jenderal; dan c. Pelaksanaan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan Bagian Rumah Tangga terdiri dari: 1. Sub

Bagian

Pemeliharaan

melakukan

urusan

pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Pusat 2. Sub Bagian Keamanan dan Angkutan melakukan urusan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat, serta angkutan pegawai Sekretariat Jenderal. 3. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan melakukan urusan pelayanan rumah tangga pimpinan Indikator Kegiatan Bagian Rumah Tanggga: a. Tersusunnya

laporan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana Kantor Pusat. b. Tersusunnya laporan keamanan dan ketertiban kantor pusat. c. Tersusunnya laporan sarana angkutan pegawai serta kerumahtanggaan pimpinan.

3.3.3. Bagian hubungan Antar Lembaga dan Protokol Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan hubungan antar lembaga dan urusan protokol. Bagian

Hubungan

Antar

Lembaga

dan

Protokol

melaksanakan fungsi: a. Penyiapan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, Organisasi, Profesi, dan Asosiasi.


-15-

b. Pelaksanaan urusan keprotokolan c. Pelaksanaan urusan tata usaha Menteri

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol terdiri dari: 1. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga melakukan tugas penyiapan bahan hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara dan Pemerintahan, organisasi profesi dan asosiasi. 2. Sub

Bagian

Protokol

melakukan

tugas

urusan

keprotokolan. 3. Sub Bagian Tata Usaha Menteri melakukan tugas urusan tata usaha menteri. Indikator Kegiatan Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol : a. Tersusunnya

laporan

Penyebarluasan

program

pembangunan Pertanian. b. Tersusunnya laporan kerja sama dengan lembaga tinggi negara, Organisasi, Profesi, asosiasi, dan wisata. c. Tersusunnya laporan koordinasi keprotokolan d. Tersusunnya laporan kesekretariatan Menteri

3.3.4. Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Hubungan dan Masyarakat

mempunyai Tugas:

melaksanakan penyiapan hubungan masyarakat. Bagian Hubungan dan Masyarakat melaksanakan fungsi: a. Analisis

opinipublik

yang

bersumber

dari

media,

masyarakat dan isu strategis tentang pembangunan pertanian. b. Penyiapan pemberitaan dan publikasi pembangunan pertanian.


-16-

c. Penyiapan

pelaksanaan

komunikasi

publik

dalam

rangka pencitraan Kementerian Pertanian. Bagian Hubungan dan Masyarakat terdiri dari: 1. Sub Bagian Analisis Pendapat Umum melakukan tugas analisis opini publik yang bersumber dari media, masyarakat dan isu strategis tentang pembangunan pertanian. 2. Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi melakukan tugas penyiapan bahan pemberitaan dan publikasi pembangunan pertanian. 3. Sub

Bagian

Komunikasi

Publik

melakukan

tugas

penyiapan bahan pelaksanaan bahan komunikasi publik dalam rangka pencitraan Kementerian Pertanian. Indikator Kegiatan Bagian Humas : a. Tersusunnya Laporan opini publik yang bersumber dari media,

masyarakat

dan

isu

strategis

tentang

pembangunan pertanian b. Tersusunnya laporan Pemberitaan dan Publikasi c. Tersusunnya laporan pelaksanaan bahan komunikasi public dalam rangka pencitraan Kementerian Pertanian.

3.3.5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

Tugas:

melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku.

3.4. PEMBIAYAAN Untuk periode 2011-2014, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal memperoleh alokasi pendanaan sebesar


-17-

Rp.404.134.400.000 milyar yang berasal dari APBN, dengan rincian alokasi anggaran per Bagian sebagaimana pada Tabel

Tabel 4 :

Kebutuhan Pembiayaan APBN 2011-2014 pada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal

No

BAGIAN

1

Bagian Tata Usaha

2

Bagian Rumah Tangga

3

Bagian Humas

4

Bagian HAL dan Protokol

5

Fasilitasi kebijakan pimpinan di daerah Total

2011

2012

2013

2014

Rp 28.157.826.000

Rp

30.973.608.600

Rp 34.070.969.460

Rp

Rp 93.736.122.000

Rp 103.109.734.200

Rp 113.420.707.620

Rp 124.762.778.382

Rp 41.027.049.000

Rp

45.129.753.900

Rp 49.642.729.290

Rp

54.607.002.219

Rp 29.157.590.000

Rp

32.073.349.000

Rp

35.280.683.900

Rp

38.808.752.290

Rp 204.747.300.000

Rp 225.222.030.000

Rp

247.744.233.000

Rp 272.518.656.300

Rp 396.825.887.000

Rp 436.508.475.700

Rp

480.159.323.270

Rp 528.175.255.597


37.478.066.406

-1- BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents