PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI RUMAH TINGGAL KAVLING No…… TYPE .…. M2 DI PERUMAHAN “PURI SYAILENDRA” Nomor : …… /SBP/SPKK/…… -09 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Alamat Jabatan
: : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Syailendra Bangun Persada Perusahaan Developer dan Perdagangan umum, berkedudukan di Jl. Terusan Setraria No 5F Bandung, selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama Alamat No. KTP Jabatan
: : : :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal Tipe …… M 2 sebanyak …. unit Terletak di Kavling ……… Komplek Puri Syalilendra, Bandung dengan ketentuanketentuan sebagai berikut : PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN 1.1 Pihak Pertama menunjuk dan memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua akan melaksanakan penunjukan dari Pihak Pertama berupa Pekerjaan Konstruksi Rumah Tinggal Tipe ……… sebanyak …. unit di PerumahanPuri Syailendra yang meliputi pekerjaan sebagai berikut : 1. Persiapan dan Tanah 2. Pekerjaan Pondasi 3. Pekerjaan Beton 4. Pekerjaan Dinding 5. Pekerjaan Lantai 6. Pekerjaan Kayu, Kaca, Besi 7. Pekerjaan Atap
8. Pekerjaan Gantungan 9. Pekerjaan Pengecatan 10. Pekerjaan Sanitary dan Plumbing 11. Pekerjaan Instalasi Listrik 12. Pekerjaan Taman 13. Pekerjaan Lain-lain
Pemborongan pekerjaan di atas pada Proyek Pihak Pertama berdasarkan Gambar & Spesifikasi Teknis Dokumen -dokumen dimaksud merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
1.2 Apabila terdapat kekurang jelasan dalam Perjanjian ini maupun dalam dokumen-dokumen di atas maka Pihak Kedua harus meminta penjelasan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu untuk dapat melaksanakan perjanjian dan / atau dokumen dimaksud tersebut. 1.3 Adapun alamat kavling rumah yang dikerjakan adalah kavling rumah nomor …….. dengan total rumah yang dibangun sebanyak 1 unit. PASAL 2 HARGA BORONGAN 2.1 Pemborongan Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah bersifat "Lumpsum Fixed Price" untuk Pekerjaan Konstruksi Rumah Tinggal Tipe ….. m 2 sebanyak 1 unit di Perumahan Puri Syailendra dengan harga borongan Rp. 2.500.000,per M2 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sehingga total harga borongan keseluruhan sebesar Rp. ……………………….., ( ……………………………………………………………………………………… ) PASAL 3 CARA PEMBAYARAN 3.1
Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama Jaminan Giro Perusahaan kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :
a/n
a.Pekerjaan fisik bangunan mencapai 45 % akan dibayar 40 % dari harga borongan atau sebesar Rp. ………………………… b.Pekerjaan fisik bangunan mencapai 90 % akan dibayar 80 % dari harga borongan atau sebesar Rp. ……………………………….. c. Pekerjaan fisik bangunan mencapai 100 % akan dibayar 95 % dari harga borongan atau sebesar Rp. ……………………………….. d.Retensi sebesar 5 % atau Rp. ………………….. - akan dibayar setelah masa pemeliharaan 100 hari. e.Pembayaran dilaksanakan setelah mencapai progress pekerjaan yang telah ditentukan disertai dengan Berita Acara Progress Pekerjaan yang disetujui oleh kedua belah pihak. PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 4.1 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rumah Tinggal Tipe ……… m2 sebanyak 1 unit Perumahan Puri Syailendra oleh Pihak Kedua selama 7 Bulan (210 ) hari kalender terhitung sejak tanggal …….. , ………………, ……… dan seluruh pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ……… , ………………. , ………. yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I secara bertahap (Parsial).
4.2 Untuk kejadian dimana akan terjadi keterlambatan pekerjaan, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu guna perpanjangan waktu pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan. PASAL 5 PENGAWASAN PEKERJAAN 5.1 Selama pelaksanaan pekerjaan Proyek, Pihak Kedua senantiasa wajib mengkoordinasikan dengan Pihak Pertama sesuai dengan jadwal dan tempat yang akan ditentukan kemudian guna memonitor kelangsungan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. 5.2 Pihak kedua wajib menyampaikan kepada Pihak Pertama : a. Rencana Anggaran Biaya (RAB). b. Schedule pelaksanaan pekerjaan untuk dimintakan persetujuan Pihak Pertama. c. Struktur Organisasi Perusahaan Pihak Kedua dan Struktur Organisasi Team Pelaksana Pihak Kedua. 5.3 Laporan prestasi pekerjaan oleh Pihak Kedua akan diperiksa kebenarannya oleh team pengawas Pihak Pertama. Laporan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengajuan tagihan pembayaran. 5.4 Pekerjaan pemborongan tersebut harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan tidak diperkenankan untuk dialihkan atau disubkontrakkan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain. Pengalihan pekerjaan kepada pihak lain hanya dapat dilakukan atas permintaan dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 5.5 Pihak Pertama berhak meminta pergantian personil Pihak Kedua yang dianggap tidak dapat bekerja sama dengan Pihak Pertama. Pihak Kedua harus sudah mengganti personilnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan tertulis Pihak Pertama diterima oleh Pihak Kedua. 5.6 Pihak Kedua harus dapat bekerja sama dengan kontraktor lain yang ada di Proyek Pihak Pertama dan wajib menjaga lingkungan di Area Lokasi Pekerjaan. PASAL 6 PEKERJAAN TAMBAH KURANG 6.1
Dalam hal terdapat penambahan dan / atau pengurangan pekerjaan (variation work) maka Pihak Pertama akan mengeluarkan Addendum
6.2
Harga satuan yang akan dipakai di dalam penambahan dan / atau pengurangan pekerjaan (variation work) tersebut adalah harga yang
disepakati dalam Perjanjian ini dan untuk harga pekerjaan tambah yang belum ada di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian atas dasar kesepakatan para pihak. PASAL 7 FORCE MAJEUR Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Pihak Kedua untuk mengatasinya (force majeur) seperti : pemogokan, kerusuhan, huruhara, demonstrasi, pemberontakan, perang, bencana alam (banjir atau gempa bumi) dan peraturan pemerintah, maka dalam waktu 2 x 24 jam Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang keadaan tersebut, untuk meminta dan mendapat persetujuan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan / atau melakukan suatu tindakan yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. PASAL 8 SANKSI-SANKSI 8.1 Dalam hal Pihak Kedua melakukan kelalaian, maka Pihak Pertama akan membuat surat teguran kepada Pihak Kedua. Bila Pihak Kedua masih berlanjut melakukan kelalaian dan setelah teguran 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. 8.2 Jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal Perjanjian yang bukan disebabkan oleh force majeur, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum didenda sebesar 5 % (lima persen) dari harga borongan. 8.3 Dalam hal terjadi kondisi seperti Pasal 8.1 di atas, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan berhak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain yang ditunjuk Pihak Pertama atas beban dan biaya Pihak Kedua. 8.4 Dalam hal telah terjadi pembayaran, maka Pihak Kedua Wajib menyerahkan kembali kepada Pihak Pertama atas pembayaran yang telah diterima dari Pihak Pertama. PASAL 9 PERNYATAAN DAN PENJAMINAN 9.1
Selama jangka waktu Perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua menjamin tidak akan menerima order dari pihak manapun yang mempunyai potensi konflik dengan Proyek Pihak Pertama.
9.2
Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua berhak dan berwenang untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini.
9.3
Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan dan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan apapun dari pihak lain.
9.4
Seluruh keterangan atau penjelasan dan atau dokumen dari Pihak Kedua adalah benar dan mengikat Pihak Kedua.
9.5
Pihak Pertama berhak melakukan tindakan-tindakan untuk melindungi kepentingannya atas Proyek. Pihak Kedua akan membantu Pihak Pertama untuk menandatangani dokumen dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan dan atau permintaan instansi / pejabat yang berwenang. PASAL 10 LAIN-LAIN
10.1 Dalam hal terdapat ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian ini, maka para pihak akan mengaturnya dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 10.2 Perjanjian ini dan / atau perubahannya dan / atau penambahannya mengikat para pihak dan para penggantinya. 10.3 Dalam hal terdapat salah satu ketentuan atau bagian dari Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan pemerintah dan / atau kebijakan pejabat yang berwenang, maka Perjanjian ini tidak menjadi batal akan tetapi para pihak akan mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan lain sesuai peraturan yang berlaku dan kepentingan para pihak. 10.4 Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, maka para pihak akan menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat BANI. Keputusan BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Biaya penyelesaian perselisihan (termasuk BANI) ditanggung para pihak secara pro-rata, kecuali BANI memutuskan lain. 10.5 Pihak Kedua bersedia mematuhi semua aspek perpajakan. Kesediaan tersebut dinyatakan dalam surat jaminan yang akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (apabila diperlukan). 10.6 Perjanjian ini tunduk kepada peraturan perundangan Republik Indonesia.
10.7 Para pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 10.8 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama. 10.9 Biaya Perjanjian ini ditanggung oleh para pihak secara pro-rata. Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini. Pihak Kedua Kontraktor
Pihak Pertama Developer
……………………… Pimpinan
…………………….. Direktur PT. SBP
Saksi - saksi 1. Jabatan
:
Alamat
:
______________________________ 2. Jabatan
:
No. KTP Alamat
: :
______________________________
