XOTISI PEIILIHAN UMUU
Jakarta,4 Oktober 2012
'31/IPU/X/?-012
Nomor
:
Sifat
:
Lampiran
:1
Perihal
: Petunjuk Teknis
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
Sangat segera
2. Ketua KPU
berkas
Kabupaten/Kota
diVerifikasi Partai Politik
Seluruh Indonesia
Calon Peserta Pemilu Tahun 2014
Mernperhatikan mua tan materi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah ilengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 dan hasil rapat kerja KPU dengan KPIJ p16y;6i seluruh Lrdonesia tanggal 17 - 19 September 2012 tentang Verifikasi Partai Politik, perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi KPU Provins i dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 (trrlampir). Sehubungan dengan tugas KpU Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi kearrggotaan partai politik, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. KPU Kabupaten/Kota meraksanakan tugas verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politil;. dengan cara: a. menerima nftcopy dalltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KpU yang dikirim melalui ;rplikasi Sipol.
b.
c.
meneliti jumlah keanl;;gotaan partai politik pada softcopy daltar nama anggota partai politik hasil 1:,encermatan KpU, daftar nama anggota partai politik sebagaimana formuri' t ampiran 2 Model F2-parpol dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA). mencocokkan nftcoptt daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan
KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-parpol dan fotokopi KTA. 1) apabila softcopy claftat nama anggota partai politik telah sesuai dengan
lurdcopy dan/atau KTA, rnaka
keterangan denga.n tanda centang partai politik.
2)
KpU Kabupaten/Kota memberikan
(/)
pada softcopy daftar nama anggota
apabila terdapat l.etidaksesuaian antarc sofcopy daftar narna anggota partai
politik dengan formulir Lampiran 2 Model
F2_parpol, KpU Kabupaten/Kota rnenggunakan softcopy daltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KpU sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan
3)
fotokopi KTA. apabila daftar narna anggota partai politik pada softcopy tidak ditemukan fotokopi KTA, KPU Kabupaten/Kota rnemberikan keterangan pad a softcopy daftar nama angg,rta partai politik tidak ditemukan KTA.
d.
menyusun berita acara hasil verifikasi adminisbasi keanggotaan partai politik sebagaimana dirraksud huruf b dan c.
e.
melaporkan berita acara. hasil verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada KPU melalui K[,U Provinsi dan aplikasi Spol tanggal 6 Oktober 20L2.
f.
menerima perbaikan daftar nama anggota partai poritik dalam bentuk hardcopy dan fotokopi KTA tanggal 9 - 15 Oktober 2012 sefia menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada KpU melalui KpU provinsi.
2. KPU Provinsi melakukan supervisi, asistensi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU kabupaten/Kota sebagaimana diqraksud angka 1 dan melaporkan kepada KPU.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
T*4
PETUNIUK TEKNIS VERIFIKASI PAF|.TAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DP& DPRD PRO\/INSI DAN DPRD KABUT'ATEN/KOTA
TAHUN
201,4
PETUNJI,]K TEKNIS VERIFIKA$I PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTADP& DPRD PII,OVINSI DAN DPRD KABUPATENIKOTA TA,TIUN 2014
A. PENDAHULUAN Dalam rangka pelaksanaan
taha pan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagairnana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tah,:n 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 te ntang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pernilu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakya! Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota De*'an Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan li(PU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tt:ntang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Pr,:rwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu diterbitkan petunjuk teknis sebagai pedr:rman Kpu, Kpu provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota serta partai politik calon peserta Pemilu.
B. VERIFIKASI ADMINISTRASI
1,
Komisi Pemilihan Umurn a. Melaksanakan verifikasi adminisl rasi dokumen persyaratan: 1) surat pendaftaran partai polit:ik menjadi calon peserta pem u Anggota DpR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabul:aten/Kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekretaris Jenderal partai p<:'litik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/ stempel basah.
2)
3)
salinan Berita Negara Republik brdonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai Politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manur;ia. surat pemyataan yang ditanrratangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan kepengurusan, alamat dan kantor tetap tirrlkut p.oirirr"l du' kabupaten/kota serta kepen8;urusan tingkat kecamatan sesuuiforrn,rli, Model F1-
Parpol. 4) surat pemyataan yang ditan,Jatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai poti"tit tingtat provinsi sesuai forrnulir Lampiran 1 Model Fl_parpol. 5) surat pemyataan yang ditan datangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus dan alamat kantor tetap partai poriiit tingkat kabupaten/kota sesuai formulir Lampiran 2 Model F1_parpol. 6) surat pemyataan yang ditar.datangani oleh pimpinan pirtai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan pengurus partai politik tingkai kecamatan sesufi formulir Lampiran 3 Model F1-parpol. 7) surat pemyataan yang ditarrdatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan daftar susunan prngurus dan alamat kantor tetap partai poliir tingkat pusat sesuai formulir Larnpirrln 4 Model F1_parpol. 8) keputusan partai polidk tentimg pengurus tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. 9) surat pemyataan yang ditarrdatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang_kurangnya 1.000 (seribu; o.ang atiu l/1.U00
(satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sesuai formulir Model F2-Parpol. 10) surat pernyataan yang ditand atangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan rekapitulasi daftar ijrnggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota seguai formulir Lampiran 1 Mcidel F2-Parpol. 7I) softcopy daftar nama anggota f'artai politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari junlah penduduk pada setiap kabupaten/ kota sesuai formulir Lampiran 2 Mcrdel F2-Parpol. 12) surat pemyataan yang ditanclatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perer:npuan 30 % (h'ga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, prrrvinsi, dan kabupaten/kota sesuai formulir Model F3Parpol. 13) surat keterangan domisili kan:or tetap dan alamat tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sesuai formulir Model F11-Parpol. 14) salinan bukti kepernilikan atar sewa atau pinjam kantor tetap partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupater.r/kota. 15) surat keterangan tentang pe'ndaftaran rvrma, lambang, dan/atau tanda garnbar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hulum dan hak asasi Inanusia. 16) fotokopi nomor rekening atar; nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 17) salinan anggaran dasar dan mggaran rurnah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan petaturan perundarrg-undangan. 18) nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwama sebanval. 5 (lima) lembar. b.
Melaksanakan verifikasi adminislrasi keanggotaan partai politik: 1) Mencerrnati dugaan ganda keanggotaan partai politik daram satu partai politik atau antar partai politik.
2) Apabila terdapat dugaan ganda dalam satu partai politik, dihitung keanggotaan.
satu
3) Apabila 4)
terdapat dugaan ,;ganda antar partai politik, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh KpU Kabupaten/Kota. Setelah melakukan pencermatan, KpU menyampaikan daftar nama anggota dalam bentuk softcopy kepada KpI.r Kabupaten/Kota untuk dicocokkan deir-gan daftar nama anggota partai poritik s'-'bagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-parpol dan fotokopi Kartu Tanda Anggoia (KTA).
Menyampaikan hasil verifikasi- administrasi kepada partai pottik. Apabila terdapat dokumen persyaratan yang belrrm lengkap, purtui potiUt diberi kesempataa untuk melengkapi atau memperbaiki. perbaikan persyaratan disampaikan oleh Dpp partai politik kepada KPU, kecuali dafiar nama anggota partai politik dalam bentuk Inrdcopy dan fotokopi KTA disampaikan l.epada KpU Kabupatenrri(ota. Melakukan verifikasi adminish;isi terhadap perbaikan persyaratan. Apab a terdapat perbaikan syarat keanggotaan Partai politik, KpU melakuian purr."rr'utu., drrguu' ganda dan menyampaikan hasirnya kepada KpU Kabupaten/Kota untuk dicocokkan dengan hnrdcopy daftar nama anflgota partai poritik dan fotokopi KTA has' perbaikan. Berdasarkan verifikasi administrasi has perbaikan, KpU menyusun berita acara dan menetapkan partai politik yang (lapat mengikuti tahap verifikasi faktual.
2.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,fKota Melaksanakan verifikasi adrrunishasi keanggotaan partai politik dengan langkah sebagai berikut:
a.
Persiapan 1) membentuk Kelompok Kerja (I,okja) Verifikasi Adminishasi dan Faktual. 2) membagi Anggota Pokja ke dalam Tim Verilikasi yang bertugas mencocokkan soficopy daltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik se bagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA. 3) melaksanakan pembekalan parla Tim Verifikasi.
b.
Pelaksanaan
1) 2)
3)
4) 5) 6)
menerima sofcopy daftar narru:, anggota partai politik hasil pencermatan KpU. meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada softcopy daftar narna anggota partai politik hasil pencermatan KIju, daftar nama anggota partai politik sebagaimana forrnulir Lampiran 2 Model Fil-Parpol dan fotokopi KTA. mencocokkan softcopy daltar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA. a) apabila softcry dat'tar narra anggota partai politik telah sesuai dengan Inrdcopy
dan/atau KTA, maka KFU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (/) pad.a ntlcopy daftar nama anggota partai politik. b) apabila terdapat ketidaksesuaian antan sofcopy daftar nama anggota partai politik dengan formulir Lampiran 2 Model F2-parpol, KpU Kabupaten/Kota menggunakan soltcopy daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU sebagai pedoman un tuk mencocokkan dengan fotokopi KTA. c) apabila daftar narna anBgota partai poritik pad,a softcopy tidak ditemukan fotokopi KTA, KpU Kal,upaten/ Kota memberikan keterangan pad,a sortcopy daftar nama anggota partiii politik tidak ditemukan KTA. menyusun berita acara hasil verilikasi administrasi keanggotaan partai politik
sebagaimana dimaksud angk,:r 2) dan 3) daram contoh fo rmurir terlnmnir. melaporkan berita acara hal;il verifikasi administrasi keanggotaan partai politik kepada KpU melalui KpU prr:rvinsi dan aplikasi Sipol. menerima softcopy daltar na ma anggota partai politik hasil perbaikan dari KpU untuk dicocokkan dengan hvdcopy daftar nama anggota partai politik dan/atau fotokopi KTA hasil perbaika:r dengan mekanisme sebagairnana dimaksud angka 2)
sampai dengan 5).
C. VERIFIKASI FAKTUAL
1.
Kornisi Pemilihan Umum Melaksanakan verifikasi faktual denl;;an langkah sebagai berikut:
a.
Persiapan 1) membagi Anggota pokja ke Calam Tim Verifikasi Faktual. 2) melaksanakan pembekalan pada Tim Verifikasi Faktual.
3)
4) 5)
menyiapkan dokumen pen
b.
Pelaksanaan
1)
menyampaikan pemberitahuair tertulis kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi f aktual. 2) melakukan verifikasi faktual terhadap: a) jumlah dan susunan pen gurus partai politik di tingkat pusat dengan cara mendatangi kantor pengu'us patai politik untuk mencocokkan kebenaran sK partai politik tentang pengrrus tingkat pusat, daftar nama pengurus yaitu Ketua Umum atau sebutan lain, liekretaris Jenderal atau sebutan rain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lalnpiran 4 Model F1-parpol dengan pengurus yang bersangkutan. b) pemenuhan keterwak an Derempu:rn pada kepengurusan partai poritik tingkat pusat sekurang-kurangnyi:r 30 % (t:ga puluh persen) dengar cara mendatlgi kantor pengurus partai lroltik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana I crmulir Model F3_parpol dengan pengurus yang bersangkutan. c) pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menuniukkan KTA asli atau identitas; lain (Kartu Tanda penduduk/KTp atau Kartu Keluarga/KK) untuk dicor:okkan dengan sK dan formulir Larnpiran 4 Model F1Parpol. d) domisili kantor tetap den gan cara mendatangi kantor pengurus partai politil untuk mencocokkan dom:sfi kantor sebagaimana formuli, Mod"i f_ff iu.pot dengan dokurnen yang sah yaitu sertifikai hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhimya tahapan pemilu, yaitu pungr.r.upu., sumpah janji anggota DpR dan Dpl).
e) domisili
kantor tetap partai politik tingkat pusat harus berada
ibukota negara.
di
wilayah
3)
apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) berhalangan hadir, wajib menyampaika n alasan dengan menunjukkan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lainlain). 4) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakil petugas verifikasi mendatangi yang bersangkutan. - apabila pengurus partai poJ.itik 5) berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau men.r.nggal at"au mengundurkan diri, pengurus yang _dunia bersangkutan dapat digantik;rn oreh wakirnya d".,iat -"r,co.okkan sK, formulir Lampiran 4 Model F1_parpol dan KTA/KK. 6) apabita dalam verifikasi fakt'ral sebagaimana dirnaksud huruf a) dan b) petugas verifikasi tidak bertemu dengim pengurus yang bersangkutan, KpU _"rryurnpuit1, pemberitahuan tertulis kepr:rda pengurus p--artai politik untuk , yang bersangkuta.. ^"ngnjfk"n kepada KpU sampai dengan akhir rnasa fengurus verifikasi faktual tahap I.
7) verifikasi faktual
pengurus r)artai politik sebagaimana angka 6) d'akukan oleh petugas verifikasi dengan c'ra meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. Setelah pelaksa'aan verifikasi Uurlmir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh E nmpi/\. 8) menyusun berita acara verir'ikasi faktual sesuai formurir Model F5-parpor dan lamlirannya dan rnenyampail
11) melaksanakan rapat pleno terbuka:
a) b)
Rekapitulasi hasil verifikar;i tingkat provins| Hasil verifikasi faktual tinl;kat pusat. 12) rnenyusun berita acara sesui:.i formulir Model F5-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan hasilnya keparla partai politik dan Bawaslu.
Komisi Pemilihan Umurn Provinsi Melaksanakan vedfikasi faktual deng an langkah sebagai berikut:
a.
Persiapan 1) membentuk Pokia Verifikasi F aktual. 2) rnernbagi Anggota Pokja ke dr;Llam Tim Verifikasi Faktual. 3) melaksanakan pembekalan pa.da Tim Vedfikasi Faktual.
4)
5) 6)
b.
menyiapkan dokumen pendrrkung verifikasi faktual yaitu formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol, Model F3-I'arpol, Lampiran Model F6-ParpoL Model F11-Parpol, SK partai politik tcntang pengurus tingkat provinsi, bukti kepernilikan/sewa/kontrak kantor partai politik. menyiapkan alat dokumentasi (kamen, handycan, dan lainJain). menyiapkan daftar hadir darr berita acara hasil verifikasi faktual (contoh Erbmprl terhadap pengurus yang dihadirkan pengurus partai politil di kantor KPU Provinsi.
Pelaksanaan (1) menyampaikan pemberitahrran tertuls kepada pengurus partai politik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikar;i faktual. (2) melakukan verifikasi faktua I terhadap: a) jumlah dan susunan pe:ngurus partai politik di tingkat provinsi dengan cara mendatangi kantor pengSrrus partai politik untuk mencocokkan kebenaran SK partai politik tentang p',lngurus tingkat provinsi, daftar narna pengurus yaitu
Ketua atau sebutan liri4 Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir l.-ampiran 1 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan.
b)
c) d)
e)
pemenuhan keterwakil.an perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sekura:rg-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan cara mendatangi kantor per:.gurus partai politik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama penguru$ sebagaimana formulir Model F3-Parpol dengan pengurus yang bersangl :utan. pengurus partai politik sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTP atau KK) untuk dicocokkan dengan SK dan formulir Lampiran 1 Model F1-Parpol. domisili kantor tetap d(ngan cara mendatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan dornisili kantor sebagairnana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaitu setifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau konhak sampai be rakhimya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan surnpah janji anggota DPRD Pro,rinsi. domisili kantor tetap prutai politik tingkat provinsi harus berada di wilayah ibukota provinsi, kecual.i daerah pemekaran.
(3) apabila pengurus partai politik sebagaimana dinaksud huruf a) dan b) berhalangan hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menuniukkan dokumen yang diterbitkan oleh lerrrbaga yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah. haji/ umrah). (4) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan sakit, petugas verifikasi mendatangi yang bersangkutan.
(5) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan menunaikan ibadah haji/umrah atau m'::ninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang bersangkutan dapat cl.igantikan oleh wakilnya dengan mencocokkan SK, formulir Lampiran 1 Model l;l-Parpol dan KTA/KK. (6) apabila dalam verifikasi fak iual sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) petugas verifikasi tidak bertemu derngan pengurus yang bersangkutan" KPU Provinsi menyampaikan pembedtah.ran tertulis kepada pengurus partai politik untuk menghadirkan pengurus yarrg bersangkutan kepada KpU provinsi sampai dengan akhir masa verifikasi faktual tahap I. (7) verifikasi faktual pengurus partai politik sebagaimana angka 6) dilakulan oleh petugas verifikasi dengan i::ara meminta pengurus yang bersangkutan mengisi daftar hadir. setelah pelaksanaan verilikasi berakhir, petugas verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (,i:o toh Erlampir\. (8) menyusun berita acara ver ifikasi faktual sesuai formulir Model FGpamol dan lampirannya dan menyampi:rikan hasilnya kepada partai politik. (9) apabila partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan d) diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lama Z (tujuh) hari setelah pemberitahuan l.rasil verifikasi faktual. (10) melakukan verifikasi faktu;:rr terhadap has perbaikrn, menyusun berita acara sesuai formulir Model F6-prupol dan larnpirannya serta menyampaikan hasilnya kepada partai politik, Bawaslu provinsi dan KpU melalui aplikasi Sipol. (11) melakukan rapat pleno terbr.rkal a) Rekapitulasi hasil verifilasi tingkat kabupaten/kota. b) Hasil verifikasi faktual tingkat provinsi. Komisi Pemilihan Urnum Kabupater/Kota Melakukan verifikasi faktual dengan tangkah sebagai berikut:
a.
Persiapan
1) membagi Anggota pokja ke dr:rlam Tim Verifikasi Faktual. 2) khusus bagi pelaksanaan v<:rifikasi faktual keanggotaan,
Anggota pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administratif untuk meneliti seluruh partai politik.
3) 4)
5) 6)
b.
melaksanakan pembekalan p;rda Tirn Verifikasi Faktual.
menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual yaitu formurir Lampiran 2 Model Fl-Parpol, Model F3_p:rrpol, Lampiran 1 Model F8_parpol, Lamptan i Model F8-Parpol, Model Fl1-parp,ol, SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota, bukti kepen.'ikan/sewa/kontrak kantor parLi potit, xre. ' menyiapkan alat dokumenta si (katnen, lnndrlcam, dan lain_lain). menyiapkan daftar hadir darr berita acara hasil verifikasi faktual (contoh terramptr. terhadap pengurus dan angg'ta yang dihadirkan pengums partai poritik di kantor KPU Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan
1)
2)
menyampaikan pemberitahui:Ln kepada pengums partai poritik jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan domisili kantot tetaD. melakukan verifikasi faktual t,erhadao: a) kepengurusan daa domisili kantor tetap partai politik (1) jumlah dan susuna::r pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota
dengan cara merrdatangi kantor pengurus partai politik untuk mencocokkan kebe:iraran SK partai politik tentang pengurus tingkat kabupaten/kota, da ftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan l-an,
Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan pengurus yang bersangkutan. (2) pemenuhan keterwa l.ilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/k.ota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dengan cara menrJatangi kantor pengurus partai potitik untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus sebagaimana formulir Model F3-Parpol den14n pengurus yang bersangkutan. (3) pengurus partai pc,litik sebagaimana dimaksud angka (1) dan (2) menunjukkan KTA asli atau identitas lain (KTp atau KK) untuk dicocokkan dengan S,K dan formulir Lampiran 2 Model F1-parpol. (4) apabila pengums partai politik sebagaimana dimaksud huruf angka (1) dan (2) berhalangi:n hadir, wajib menyampaikan alasan dengan menunjukkan dokurnen yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (misabrya surat ketet angan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah). (5) apabila pengurus partai politik berhalangan had karena alasan sakig petugas verifikasi mr:ndatangi yang bersangkutan. (6) apabila pengurus partai politik berhalangan hadir karena alasan
menunaikan ibadah haji/umrah atau meninggal dunia atau mengundurkan diri, pengurus yang betsangkutan dapat digantikan oleh
wakiJnya dengan mr:ncocokkan SI(, formulir Lampiran 2 Model F1_parpol dan KTA/KK. (7) apabila dalam verifilcasi faktual sebagaimana dimal<.sud angka (1) dan (2) petugas verifikasi h:dak bertemu dengan pengurus yang bersangkutan, KPU Kabupaten/K,)ta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus patai poli,jk ,,ntuk menghadirkan pengurus yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota sampai denganaklii, ,,."ru verifikasi faktuar tahap I. (8) verifikasi faktual pe:rgurus partai politik sebagaimana angka Z) dilakukan oleh petugas verifika si dengan cara meminta p=".,g.r.u" yang bersangkutan mengisi daftar hadi.r. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, p"t rgu, verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlnmpir). (9) domisih kantor teterp dcngan cara mendatangi kanror pengurus partai politik untuk menccrcokkan domisili kantor seiagaimana formulir Model F-11 Parpol dengan dokumen yang sah yaltu se"rtifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan pemilu, p"t,grrcapan su.mpah janji anggota DpRD Kabupaten/Kota. ._ ^. {uito (10) dornisili kantor tetaF partai politik tingkat kabupaten/kota harus berada di wilayah adrninistras i kabupaten/kota yang bersangkutan. (11) domisili kantor tetal) partai politik tingk"at taUu;aten/kota yang berada pada daerah induk, r;ernentara daerah tersebut telah dilakukan pe"-"ku.ro maka domisili kant,rr tetap pada daerah induk dinyatakan memenuhi syarat. b) keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu)
dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan cara: (1) Menentukan metod., verifikasi faktual keaaggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak secl.erhana. (2) Metode sensus dilerkukan apabila jumlah anggota partai politik pada k"p"rg3tn"ut di kabupaten/kota sampai a".,g_1OO (seratus) orang. .^. (3) Metode sampel acal. sederhana, dilak.rtun upllft jumtah anggota partai politik pada kepengr.rrusan di kabupaten/kota leUih iOO lseratuslorang.
(4) Dalam metode sampel acak sederhana, melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel dengan menggunakan nfurnrc tvlistwtt Excel, yaitu: (a) Bukafle Excel, dan letakkan kursor pada salah satu cell.
(b) Pada papan rumus/fornrula ketik rumus b€rikut RLJMUS -RANDgrangka populaai yang dikehmdaki Misalnya akan diambil sarrpel dari angka populasi 2.000, maka ditulis sebagai
berikut
RLJMUS-RAND0iZil
(c) Dari angka yang terdapat rtetarn elt, tarik ell kedalam beberapa kolom dan baris untuk diketahui angka acak yang keluar. Dalam menarik oell
yang sudah ada angkanya tersebut pastikan lebih dari 10% dari popuiasi yang ak;rn diambil. Misalnya pada contoh di atas populasi adalah 2.000 dan yang akan diambil adalah 1.r:.)'/. dart populasi, yaitu 200, maka angka yang akan dirnunculkan did,:rlam program harus lebih dari 200.
-rc1
'.i.i!'
t z'*
(d) Sampel diambil l:erdasarkan urutan dari kolom pertama ke bawah, clan dilakukan dengarr pola yang sama untuk berikutnya sampail terpenuhi sampel sejumlah 200. Apabila ada norrror y;rng sama padahal pada nomor sebelumnya sudah terambil maka e.ngka tersebut dilewati untuk kemudian dilaniutkan pada urutan ber:kutnya. (Lihat anak panah dalam cara penga;bilan sampel).
.!
','f
anr3,t,.0q,l
-,i.ga
(5) Melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel di bawah superuisi KPU Provinsi. Hasi.l pengambilan atau pencuplikan sampel bersifat rahasia, dicetak dan dilaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui aplikasi Sipol serta menyampaikan salinan kepada Bawaslu Provinsi. (6) Hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagairnana angka (5) dituangkan dalam fo::mulir Lampiran 2 Model F8-Parpol. (7) Apabila ditemukan sampel keanggotaan partai politik yang alamatnya
berada
di wilayal.
terpencil atau sulit dijangkau dengan
sarana
transportasi, KPU X.abupaten/Kota dapat mengambil sampel pengganti dari urutan berikutn'ya. (8) Menyusun berita a:ara hasil pengambilan atau pencuplikan sampel sebagaimana contoh formulir terlampir. (9) Melakukan verifikas;i faktual, bertemu secara langsung dengan anggota partai politik dan merlakukan kegiatan sebagai berikut: (a) petugas verifikar,;i mencocokkan daftar nama anggota partai politik
hasil pengambilan/pencuplikan sarnpel
sebagaimana forrnulir Lampiran 2 Model F8-Parpol, fotokopi KTA dan KTA asli. Apabila anggota partai pciitik yang bersangkutan dapat menuniukkan KTA asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat. (b) apabila tidak dapat menunjukkan KTA, maka anggota partai politik yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa KTp atau KK. Apabila terrlapat kesesuaian antara fotokopi KTA dengan KTp atau KK dan ar,ggota partai politik yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka keanggotaarurya dinyatakan memenuhi syaral. (c) apabila yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, diminta mengisi formulir Model F12-parpol. Apabila tidak bersedia, keanggotaarmya dinyatakan memenuhi syarat. (d) apabila keanggc taan partai politik tidak memenuhi syaral petugas verifikasi mengir;i kolom keterangan pada formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol untuk menjelaskan alasan keanggotaan partai politik tidak memenuhi syaral:. (e) setelah melakul:an verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifika si meminta kepada anggota partai politik yang bersangkutan atau anggota keluarganya membubuhkan paraf pada kolom keterangarr formulir Lampiran 2 Model Fg-parpol. (f) apabila petugas ,zerifikasi tidak bertemu dengan anggota partai politik yang bersanglcutan, KPU Kabupaten/Kota rnenyampaikan pemberitahuan t:ertulis kepada partai politik untuk menghad.irkan anggotanya di liantor KPU Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa verifikasi fi:rktual. (g) verilikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana huruf (d) dilakukan oleh Petugas verifikasi dengan cara meminta anggota yang bersangkutan m€ngisi daftar hadir. Setelah pelaksanaan verifikasi berakhir, petugi:.s verifikasi menyusun berita acara hasil verifikasi (contoh terlnmpir'.t. (h) apabila sampai akhir masa verifilasi faktual tahap I, partai politik tidak dapat menghadi.rkan anggotanya di kantor KpU Kabupaten/Kota, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. (i) apabila terdapat seseorang menjadi anggota lebih dari 1 (satu) partai politik, yang berr;angkutan diminta menegaskan keanggotaannya pada
10
1 (satu) partai pc litik dan mengisi formulir Model Fl2-Parpol. Apabila tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) partai polil:ik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. fi) apabila diternuk;rn keanggotaan partai politik pada daerah pemekaran, petugas verifikal;i rnencocokkan kesesuaian domisili f aktual anggota partai politik ,rang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tercantum pada I:.TA. (k) sebagai bukti te..ah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, petugas verifikasi mengisi kolom keterangan sebagaimana formulir Lamp:lan 2 Model F8-Parpol untuk menerangkan bertemu/tidak L'ertemu dengan anggota partai politik dan meminta paraf anggota partai politi-k yang betsangkutan atau anggota keluarganya atatr pengurus RT setempat dengan menuliskan narna lengkap. (l) apabila partai pctitik menyerahkan syarat keanggotaan lebih dari 1.000 atau 1/1.000 darr. setelah dilakukan verifikasi faktual telah memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 atau 1,/ 1,.000, petugas verifikasi dapat menghenti kan verifikasi faktual.
verifikasi fakh.ral keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.00t) orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yan g bersangkutan. (11) Menyusun berita ac:rra verifikasi faktual sesuai formulir Model F8-Parpol dan lampirannya .(ierta menyampaikan laporan kepada KpU melalui aplikasi Sipol. (12) Apabila Partai politik belum rnemenuhi syarat, diberi kesempatan untuk memperbaiki palinl;; lama 7 (tuiuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. (10) Hasit
3)
Melakukan verifikasi hasil perbaikan: a) verifikasi faktual kepengr.rrusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetaP.
b) verifikasi administrasi dan faktual
keanggotaan partai politik dengan menempuh langkah: (1) menghitung jumlah keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dan melakukan pencermatan dugaan ganda. (2) apabila syarat kearrggotaan partai politik sebagaimana angka (1) tidak terpenuhi, tidak dila:njutkan dengan verifikasi faktual. (3) Melakukan
verifi}:asi faktual keanggotaan dengan
mekanisme
sebagaimana angka r'9).
4)
Melaksanakan raPat pleno l;erbuka dan menyusun bedta acara hasil verifikasi faktual sesuai formulir Moclel F8-Parpol dan lampirannya serta menyampaikan laporan kepada partai politik, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU melalui aplikasi Siool.
D. RAPATPLENOTERBUKA Rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan rrrenempuh langkah sebagai berikut:
11
1. 2. 3.
4.
Menyampaikan undangan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu dan pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan proses dan hasil veriJ:.kasi faktual. Partai politik dan/atau Bawaslu/Eiawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil verifikasi faktual. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelursan dan menunjukkan bukti pendukung. Apabila partai politik dan/ atau Ba.;vaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/ Kota tidak dapat menerima penielasan I?U/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota, diminta mengisi formulir keberatan terlampir.
E. PELAYANANDATADANINFORMAS,I
1. Berpedoman pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Akses data dan informasi diberrikan kepada partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kotzr, pemantau atau pemangku kepentingan lairmya setelah setiap kegiatan dalam tahaparr verifikasi partai politik berakhir yaitu: a. Verifikasi administrasi kelengkap'an syarat partai politik menjadi peserta Pemilu oleh KPU. Verifikasi faktual partai politik olt:h KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
b. 3. Pelayanan data kepada partai politik,
Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ Kota, pemantau atau 1:'emangku kepentingan lairurya dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a.
b. c. d.
e.
partai politik, Bawaslu/Bawaslu .Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya menyarnpaikan permohonan tertulis kepada KPU dengan menyebut identitas yang,elas dan lengkap, jenis data dan daerah yang diminta serta peruntukannya. KPU meneliti kelengkapan syarat perrnohonan data sebagaimana dimaksud huruf a. Apabila syarat permohonan dat,1 belum lengkap, partai politik, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ K.ota, pemantau atau pemangku kepentingan lainnya KPU menyampaikan pemberitahu an tertulis untuk melengkapi. Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap dan data yang diminta berada pada wilayah kerja KPU Provinsi Jan KPU Kabupaten/Kota, KPU memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kor:a untuk memenuhi data dimaksud dengan tembusan kepada partai politik, Bawasrlu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota, pemantau atau pemangku kepenh.ngan lairurya. KPU Provinsi dan KPU Kabu paten/ Kota menyampaikan laporan kepada KPU pelaksanaan tugas sebagairnana dimaksud huruf d.
F. LAIN.LAIN Menanggapi permasalahan akurasi dirta wilayah administrasi dan penduduk sebagaimana Keputusan KPU Nomor 156 /Kpts / Kl?U /Tahun 2012, Menteri Dalarn Negeri melalui surat Nomor 138/3691/SJ telah melakukan revisi sebagaimana terlampit. Pelaksanaan veriJikasi kepengurusar.r dan keanggotaan partai politik berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/l
1.
756 /Kpts/l
/Tahun 2012.
rz
5.
7.
Apabila terdapat perbedaan nama w'ilayah administrasi antara Keputusan KpU Nomor L56 /Kpts/ KPU / Tahun 2012 dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138/3691/SJ, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota berpedoman pada surat Menteri Dalam Negeri Nomor 1 38 / 3697 / SJ. Pemenuhan syarat kepengurusan partai politik di seluruh provinsi, T5% kabupaten/kota di setiap provinsi, dan 50% kecamatan di kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi berpedoman Keputusan KPU Nomor .156/Kpts/KPU /Tahn2012. Apabila terdapat kepengurusan gand' partai politik tingkat pusa! KpU berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak .,\sasi Manusia. Apabila terdapat kepengurusan gand;r partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten,/Kota berpedoman pada dokumen hasil verifikasi administrasi yang diserahkan oleh KPU. Apabi-la terdapat penggantian pengurus partai politik pada masa verifikasi faktual di tingkat provinsi dan kabupaten/lcota, KPU provinsi dan KpU Kabupaten/Kota berpedoman pada dokumen hasil verifikasi administrasi yang diserahkan oleh Kpu.
px{s
l(wX
13
Contoh
BERITA ACARA HASIL PENGAMBILAN ATAU PENCUPLIKAN SAMPEL KEANGGOTAAN PARTAI PIf,LITIK TINGKAT KABUPATENAOTA
NOMOR:,........
Pada hari
ini ..................... tanggal
bulan ..-.................. tahun .........,
berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-tJndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota
DPR, DPD dan DPRD, Pasal 19 ayat 13) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DpR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota da:n Pasal 2o ayat (2) peraturan KpU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturar KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Poltik peserta pemilu Anggota DpR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*)
..... ... ...... ....
melakukan pengambilan atau pencuplikan sampel terhadap di bawah supervisi KPU Provinsi..................... dengan hasil Jumlah penduduk kabupaten/kota*) . ... . .. ..... ....... . Jumlah anggota partai politik dalam nfia:,py daftar nama
sebagai berikut:
".............,...... ' .. ........
... ... .... .
orang orang
(populasi) Junrlah sampel anggota partai politik (mndmal 10%)
.
..................... orang
Hasil pengambilan atau pencuplikan sam.pel sebag aimana terlampir.
Dibuat di pada tanggal
KOMISI PEMILIHAN UM UM KABUPATENAOTA 1
(Ketua)
2.
(Anggota)
J.
(Anggota)
4.
(Anggota)
5.
(Anggota)
*) Coret yang tidak diperlukan.
.
telah keanggotaan partai ..
Contoh
BERITA ACARA \/ERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI P.CLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NOMOR:........
ini ..................... tanggal
Pada hari
bulan ..................... tahun .........,
berdasarkan ketentuan Pasal 9 undang-Lhdang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (l) peraturan KpU Nomor g
Tahun 2012 tentang Pendaftaran, VeriJ rkasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provirui dan L)pRD Kabupaten/Kota, Komisi pernilihan Umum Kabupaten/Kota) ..................... telah rnelakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai dengan mekanisme merr.cocokkan daftar nama anggota partai poritik dalam bentrrk softcopy, hardcopy, dan totokopi Ka rtu Tanda Anggota (KTA). Berdasarkan hasil verifikasi adminisbas.i, daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy sesuat/trdak sesuai*) dengan daft.ar nama anggota partai politik dalam bentuk lndcoprl. Sedangkan jumlah nama anggota partai politik dalam bentuk sortcopy, rurrlcopy, KTA serta keanggotaan partai politik yang sesuai/ti,iak sesuai adalah sebagai berikut:
1.
2.
Daftar nama anggota partai politik da.lam bentuk
anggot l
sofcopy
Daftar nama anggota partai politik da.lam bentuk
anggota
hardcopy
Fotokopi KTA yang diterima Daftar nama anggota partai politik da.lam bentuk nftcopy yang sesuai dengan lnrdcopy rlan KTA 5. Daftar nama anggota partai pottik da tam bentuk softcopy yang ttdak sesuai dengan harrlcopy danKTA Daftar nama anggota partai politik da tam bentuk sofcopy yang sesuai dengan fotokopi 1(TA 7. Daftar nama anggota partai politik da tam bentuk soltcopy yang ndak sesuai dengan fotc,kopi KTA 3.
anggota anggota
4.
anggota anggota anggota
Dibuat di pada tanggal
KOMISI PEMILIHAN UM UM KABUPATENAOTA (Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
2. 3. 4. 5. *) Coret yang
tidak diperlukan.
Contoh
BERITA ACARA'I,IERIFIKASI ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI P'OLITIK TINGKAT KABUPATENAOTA
Pada hari
ini ..................... tanggal
bulan ..................... tahun .........,
berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-tlndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) peraturan KpU Nomor g Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Veril tkasi, dan Penetapan Partai Politik Pesetta Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan L)PRD Kabupaten/Kota, Kornisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota) ..................... telah:nelakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai dengan mekanisme mer..cocokkan daftar nama anggota partai politik dalam benntk nftcopy , lnrdcopy , dan fotokopi Ka rtu Tanda Anggota (KTA) . Berdasarkan hasil verifikasi administras.i, daftar nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy sesuai/ ndak sesuai*) dengan dafl.rr nama anggota partai politik dalambentuk lardcopy. Sedangkan iumlah nama anggota partai politik dalam bentuk softcopy, hardcopy, KTA serta keanggotaan partai politik yang sesuai/ti,lak sesuai adalah sebagai berikut: 1. Daftar nama anggota partai politik da tam bentuk anggoul softcopy
2.
Daftar nama anggota partai politik da Lam bentuk
anggoul
hardcopy
Fotokopi KTA yang diterima Daftar nama anggota partai politik da lam bentuk sofcopy yang sesuai dengan hardcopy rlan KTA 5. Daftar nama anggota partai politik da lam bentuk softcopy yang tidak sesuai den gan lnrdcopy danKT A Daftar nama anggota partai politik da lam bentuk softcopy yang sesuai dengan fotokopi .l(TA 7. Daftar nama anggota partai politik da tam bentuk sofcopy yang ndak sesuai dengan fotc,kopi KTA J.
anggota anggota anggota anggour anggota
Dibuat di pada tanggal
KOMISI PEMILIHAN UM UM KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 5.
") Coret yang tidak diperlukan.
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
Contoh
BERITA ACARA VERIFIKASI FAKTUAL PENGURUS ATAU ANGGOTA PARTAI POLTTIK
TINGKAT PUSAT/?ROVTNSI/KABUPATENAOTA*)
NOMOR:.........
ini tu.ggul ..... ............... bulan tahun.........,telah hadir di kantor Komisi Permilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) pengurus/anggota*) Patai ..................... dan Pada hari
hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut:
NAMA PENGURUS/ANGGOTA*]
NO.
Contoh: Nama pengurus/ anggota")
1
Jabatan
ALAMAT
NO. KTA/KTP/KK-)
Sesuai/tidak sesuai*)
:
:
2.
J. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
dst Dibuat di pada tanggal
KOMISI PEMILIHAN U}{UIVI/ KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSIAABTJPATEN/KOTA*) ............... (Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
1. J. 5.
tt. 7.
Keterangan:
1. 2.
KETERANGAN
*) Coret yang tidak diperlukan.
Untuk kolom pengesahan oleh KPU Prrrvinsi dan KPU Kabupaten,/Kota disesuaikan.
PERTIYA'TAAN KEBERATAN HASIL VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DP& DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABI.JPATENAOTA TINGKAT PUSAT/?ITOVINSIAABI.JPATEN/KOTA)
Kabupaten/ Kota*) Provinsi*)
Catatan pemyataan keberatan oleh Partai ..................../Bawaslu/Bawaslu Provinsi /Panwaslu Kabupaten/Kota ....................*) sebagai berikut:
Yang mengaiukan keberatan*")
(..... ............. ... ....
.........)
KPUAPU PROVINSIIGU KABUPATEN/KOTA*) KETUA"
(.............................................................)
Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan *) Diisi dengan Partai .................... atau Bawarrlu atau Bawaslu Provinsi ....'.'............. atau Panwaslu Kabupaten/Kota .................... dan jabatann'ya
