YUSTITTA. Volume 14, No.1 Mei 2013 ISSN 14t2-2928

YUSTITTA

./

,/

Filosofi Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi Tianjauan Yuridis Dampak Negatif dan Positif Dalam Perdagangan T'._Commerce Alokasi Ilana Bagi Hasit (DBH) Cukai Hasit Tembakau (CET) ke l)aerah Sebagai Pelaksanaan llesentralisasi Fiskal Tinjauan Hukum Atas Tindakan Premanisme Menurut Hukum Pidana fndoneia Masaa Dirul Ahkam (telaah kritis sumber hukum Islam Perspektif Historis)

Volume 14,No.1 Mei 2013

ISSN 14t2-2928

JURI{AL *YUSTITIA-

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab Dekan FaLlltas Hul':um Universitas Madura Pimpinan Redaksi Muhammad, S.H.,MH. Wakil Pimpinan Redaksi Achmad Rifai, S.H-, M.Hum. M Amin Rachman-S H.. MH. Sekretaris Redaksi Sri Sulastri, S.H.,M.Hum. Konsultan Redaksi Drs. H. Kufq'a M.Pd Drs. H. Abd Roziq. MH. Dr. H. Akh. Munit S.H.,N{.Hum. Redaksi Pelaksana Nadir, S H., tuIH. H. Gatot Subroto, S.H.,M.Hum Dr. Ummi Supratiningsill S.H,M.Hurn. Win Yuli Wardani, S.H.,Ir{.Hum Adriana Pakendek,S.H , MH lvf.Si .Ntr\4 PemLrantuUmum Hj \Yasilaning Rahayu Toyyib Muniri Alamat Redaksi Jl Raya PanglegurKm 3,5 Telp. (032a) 322231,Fax. (0324) 32741'7 Pamekasan E-maiI : fl:uni raelslkq4t-lql Yustitia diterbirkan stu kali dalam selahur sebagai rnedia komunikmi ihnu grcngetahum huklm dan pcmbangunm. Untuk itu. redaksi rnenerima sumbangan nrlivn ilmiah 1mg belunr pemah diterbitkan dalam media lain, denga pe6)'aratan reperti ratg terffitum pada halmm smpul belakug.

Volurne 14, No.I Mei 2013

DARIREDAKSI

Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Madura Volume 14 No. 1 Mei 2013 pada penerbitan ini kini hadir kembali dengan berbagai artikel hasil penelitian dan konseptual maupun hasil gagasan yang dihasilkan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Madura untuk dipersembahkanke hadapanpara pembaca. Tulisan Pada penerbitan Jurnal Yustitia Volume 14 No. I Mei 2Ol3 ini, redaksi mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan jurnal kali ini serta kepada semua penulis atas artikel yangkami terima. Tulisan Nadir mengenai Filosofi peran serta masyarakat dalam upaya pelestarianlingkungan hidup di era globalisasi. Kemudian Tulisan Agustri purwandi mengenai Tinjauan luridis Dampak negatif dan positif dalam perdagangane-commerce. Kernudian menarik dikaji Tulisan insana meliya dwi cipta aprila sari mengenai Alokasi daoa bagi hasil (DBFI) cukai hasil tembakau (CHT) ke daerah sebagai pelaksanaandesentralisasifiskal. Selanjutnya Tulisan Mohammad mengenai Tinjauan huk-um atas tindakan premanisme menurut hukum pidana Indonesia. Berikutnya tulisan ini di tutup dengan tulisan Suhaimi yang mengkaji masalahMasa-dir al-ahkam (telaah kritis s-rmber hukum islam perspektif historis)

loba

Volume 14, No.I Mei 2013

Eedalui

DAFTARISI

1. Nadir, SH.,MH. Filosofi peran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup ' l ... ' .-.-.--..-.--..-...' Dier aglobalisa s i ... 2. fuustriPurwmdi, SH., MH. Tinjauan yuridis Dampak negatif dan positif dalam perdagangan .----.-21 e-cornmerc,e 3. InsanaMeliyaDwi CAS, SH.,MH. Alokasi dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (ClfD ke daerah sebagaipelaksanaandesentralisasifiskal...-..'.... -"--.'--...-58 4. Mohammad, SH.,MH. Tinjauan huhrm atas tindakan premanisme menuntt hukum pidana .....-.-.-89 I ndones ia 5. Suhaimi, SHI., MHI. Masa-dir al-ahkam (telaah kritis sumber hukum islam perspektif historis)

Volume 14, No.I Mei 2013

I 15

Iil

FILOSOFI PE,RANMASYARAKAT DALA1UI'PAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA GLOBALISASI

Nadir, S.8., M.H. FakultasHukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raya Panglegurkm. 3,5 PamekasanMadura Jatim Email: [email protected]

Abstrak Peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup tidak bisa diabaikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusanyang bersifat administratif maupun yang bersifat publik mutlak diperlukan oleh karena peran serta masyarakat yang dimakzud adalah meliputi perar dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengancara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan keterbukaanterhadap masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperolehlingkungan hidup yang sehat dan bersih. Dalam perdaganganbebas yang tidak bisa dikesampingkan adalah regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai payung hukum dalam pengelolaan dan melestarikanlingkungan yang ada Kata Kunci : lingkungan hidup, giobalisasi,peran serta masyarakat,upayapelestarian

A. Pendahuluan Segala sesuatu yang ada di dunia ini antara satu dengan yang lainnya erat hubungannya.Antara manusia dengan sesamamanusia,antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan,dan bahkan antara manusiadenganbenda matipun karena semuamembutuhkan keseimbangan (equalitj). Sebaliknya deniikian, antara hewan dengan hel.var1 antara her.van dengan tumbuh-tumbuhan, antara hewan dengan benda-benda mati yang ada disekelilingnya. Akhirnya tidak terlepas pengaruhsaling mempengaruhiantara tumbuh-tumbuhanyang satu dengan tumbuhan yang lainny4 antara tumbuh-tumbuhan dengan herva4 antara tumbuh-tumbuhan dengan manusia, dan antara rumbuh-tumbuhandengan benda mati yang ada disekelilingnya. Pengaruhantarakomponenyang satu

I'olttnc 11.No. I Mci 20I3

dengankomponen lainnya bermacam-macambentuk dan sifatnya. demikian halnya denganmanusia. Manusia merupakan bagian dari ekosistenr. menusia adalah pengelola pula dari sistem tersebut. Betapa-pun bentuk dan ciri ekosistem tersebut yang penting bagaimana ekosistem itu menjadi stabil, sehingga manusianya menjadi hidup stabil dan teratur dari generasi-kegenerasi selamanya dan sejahtera. Selain itu. juga harus disadari bahwa manusia harus berfungsi sebagai subyek dari ekosistemnya, walaupun tidak boleh mengabaikanarti pentingnya menjadi kesetabilanekosistemnyasendiri. Dalam era globallsasi danfree morket manusia sebagai sebagian dari ekosistem itu seringkali mengabaikanarti penting keseimbanganantara lingkungan hidup dengan kebuthannya. Namun yang terjadi manusia cenderung lebih meadominasikan kebutuhannya tanpa melihat dampaknya terhadap lingkerngan. Pembangunan perusahaan, pembangunan sup€r market yang dilakukan oleh manusia cenderung tidak berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkeianjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkrrngan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraa4 dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Namun yang terjadi di dalam masyarakat, dalam proesespernbuatan AMDALnya sering dimanipulasi dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat untuk berperan serta di dalam proses pembuaian AMDAI tersebut. Dalam era globaiisasi pernbanguan berkelanjutan nampaknl,a sudah mengabaikanasaskeseimbangan(equalits:) akiibatnyakerusakanlingkunganterjadi di mana-maitasepefii pencemaran air, pencemaran udara hingga mencapai lintas batas suatu Negara. Alihfungsi hutan yan-9 jelas-jelas menimbulkan perusakan dan menirnbulkanefek negatif terhadapkehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Periindungandan PengeiolaanLingkungan Hidup dijelaskan bahwa. "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menirnbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atauhayatilingkungan hidup sehingga meiampaui kriteria baku kerusakan iingkungan hidup." Makna yang terkandung di dalam Pasal I tersebut bahwa sebagai manusia jangan sampai melakukan perusakan lingkungan dengan cara apapurL dan jangan mengabaikan lingkungan dikarenakan kepentingan

I'olrrnt, !1. No.1ltIci ]Ul3

sesaat karena masih banyak generasi-kegenerasiyang akan datang yang akan menikmati lingkungan tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia, sehingga tidak heranjika kerusakanlingkungan terjadi di mana-mana. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman sebagai peringatan terhadap insan ya:rg memiliki akal untuk berfikir tentang lingkungan hidup sebagaiciptaannya: "Dholarol Fasqqdu fil Bsrri wal bqhri bimq{, liyudziiqohum bq"dolladzii lrosabat aidinnassi A mi lwt [n' cillcthm Yari i trun " "Artinya: telah tampak kerusakan di bumi (daratan) dan dilautan sebab akibat olah tangan manusia" Ir{aksud ayat di atas menurut hemat penulis bahu'a alam itu pada dasarnya membutuhkan keseimbangan arrtaramanusia dengan alam, dan alam dengan manusia, tentunya manusianyaharus sadar akan keimbangan diri dengan alamnya bukan alam yang harus menyeimbangkan dengan antaramanusiadenganalam akan manusia.Keseimbangat dan keselarasan tercipta dengan sendirinya.jika manusiaselalu bebuat adil terhadapalam dan lingk-ungannya N{enurut beberapa literatur keadilan adalah keseimbanganantara menuntui hak dan kewajiban. Sedangkanadil adalah lVad'uss.vai'i fii mahaiiihii" (meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenanrnya). Manusiatelah memasukkanalam di dalam kehidupannya,tetapi ia lupa bahrva dirini'a merupalian bagian dari alam itu sendki di mana ia hidup. Dengan demikiaq manusia ternyata tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam sekitarnya, tetapi ia juga sebagai pengabdinya Dengan kekuasaannya atas alam ia tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannyapada a1am.Kehidupan manusia menuat dalam dirinya sebagian alam dan ketergantungankepada lingkungan material. Di antara populasi, vaitu kumpulan individu suatu sgesies organisme hidup yang sama yang terdapat dalam ekosistera. Sedangkanmanusia adalah populasi yang paiing sempurna konstruksinya yang rnemiliki akal dan budi pekerti yang tidak ditemui di dalam ekosistem iainnya. Dengan kelebihannya atas populasi yang lain manusia pengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur dan adailya keselerasandan keseimbangan antara keseluruhan

L'olume11.No I tulei2013

komponen ekosistem traik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan. Kesadaran akan tugas dan kewajiban tersebut, manusia melepaskandiri dari anggapan lama, bahwa dikamniai akal dan budi pekerti oleh Allah SWT sebagai penciptanya dititahkan untuk menguasaidan memerintahkansubsistem dan seluruh ekosistern, sehingga diwenangkan untuk berbuat semaunya terhadap ekosistem lainnya dan ekosistem seluruhnya, sebagaimanayang dijelaskan di dalam Pasal I angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup bahwa: "Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangarl stabilitas, dan produhivitas lingkungan hidup". Upa-vapelestarianlingkungan hidup di dalam era perdaganganbebas tidak akan lepas dari kesadarandan peran serta masyarakatdi dalam proses pengambilan keputusan sebuah kebijakan. termasuk di dalam proses pembuatan AMDAL untuk mengetahui dampak dan akibat dari efek pembangunan yang akan dilakukan agar tidak terjadi dampak negtaif terhadap masyarakat dikemudian hari. Pelestarianyang di maksuddi sini adalah: "Pelestarian fun_gsi lingkungan hidup adalah rangkaia.n upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup" "Dava dukung lingkungan hidup adalah kernampuan iinekungan hidup unhik mendukung perikehidupan manusiadal makhiuk hidup lain" '?elestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/ataudampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu . mendukun_e perikehidupanmanusiadan makhluk hidup lain" Jika diamati kewajiban dan peran serta masyarakatdi dalam era perdaganganbebas ini secaranyata dapat digambarkanPasal 65 Undano-

l'olunc 11,No I |,Iei 2013

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secaraberturut-turut berbunyi: l. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaibagian dari hak asasimanusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkanpendidikan lingkungan hidup, akses informasi. akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhihak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatanterhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan B.

Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Era Globalisasi dan Free Market

Kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup pada dasaranya sudahdimulai sejak konferensi internasionaldi Stockholm pada lahun 1972 yang dibuat kesepatakan oleh negara-negara untuk menyelamatkan lingLernganhidup yang dikenal dengansebutandeklarasi Stockholm. Permasalahanlingkungan sudah dimulai dari kesadarantentang polusi, yang bisa terjadi baik di air maupun di udara.Hal ini selanjutnya bertambah dengan permasalahanbagaimana melindungi jenis-jenis satwa maupun tumbuhan .vang mulai iangka dan kondisi lain terhadap alam keseluruhan. misalnya perubahan cuaca atau kerusakan lapisan ozon. Kesemuanyaini mulai terjadi akibat pesatnya perkembangandi dalam berbagaikegiatanprekonomian.Misalnya rintuk memudahkanpemusnahan hama tanaman banyak digunakan pestisida yang pada akhirny'a akan berdampaknegatifterhadapkehidupanmanusia' Seianjutnyatidak dapat dipungkiri bahwa berbagaipermasalahan lingkungan akan melintasi wilayah Negara, sehingga penanggulangan permasalahanlingkungan harus dilakukan melalui kerja samaintemasional. Salah satu kesepatakaninternasionaladalah melakukan pembangunanyang berdasarkanprinsip svstainable development yang pada dasarnyabahwa pembangunan tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan selalu

' Sri Rahap Oklaberina- Lipcya Perlinifuotgon Linglatngtm Hidup Dalam Era Perdcgmtgan Bebas: llalam lda &tstmti din Batu Seto ed, Ido Susanli dan Batu Seio ed,.Aspek Hukun Dmi Per,TagonganBebas.Baadung.2003. Citra Adiq-a BaL1i.ht-ii. .+19

L'olttnrc11. No.! lt{ei 2{)l-7

memperhatikan kehidupan di masa yang akan datang yang tentunya memiliki kebutuhan setaradengankehidupan masakini.z Salah satu aspek dalam pembangunan adalah maraknya perdaganganinternasional yang mencerminkan pula kebergantunganantara satu individu dengan individu lainnya, bahkan antara Negara satu dengan Negara lainnya. Sejak tahun 1948 telah disepakati tentang 1 (satu) sistem perdaganganbebas yang bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan perdagangan akibat sistem proteksi yang berkembang sejak au'al tahun 1930. Berbagai perundingan telah diadakan sejak tahun lg47 di Jenewa sampai putaran Uruguay tahun 1986-1994. Putaran terakhir ini ditutup dengan disepakatinya Final Act yang ditandatangani di Marrakesh Uruguay. Final Act ini sektigus meresmikan terbentuknya organisasi perdagangan internasional yang dikenal dengan sebutan WTO {World Trade Organaati on). Sistem perdaganganbebasini selajutnya berkembangsecara regional, termasuk Negara-negara asian3 hal ini mencerminkan bahwa sistem ini banyak diterima diberbagai Negara. Akan tetapi disi lain pemberlakuanperdaganganbebas ini menimbulkan kontroversi yang cukup emosional." Tidak sedikit para pecinta lingkungan hidup seperti lembaga swadayamasyarakatpeduli lingkungan hidup memberikan suatu pernyataan bahwa perdagangan bebas akan menghancurkan lingkungan itu sendiri, karena yang dipentingkan di dalam perdagangan bebas adalah menghilangkan sekecil mungkin berbagai ketentuan atau kebijakan yang akan menghambat antar Trlegara.Di sisi lain para pendukung perdagangan bebas men-yatakanbahwa pendapat tersebut merupakan sikap fanatik yang tidak masuk akal atau merupakan tindakan proteksi yang berlebihan, karena banl'ak ketentuan yang justru akan menghambat berkembangya suatu perdagangan internasional. Namun vang jelas kalau tujuan yang hendak dicapai di dalam perdaganganbebas adalah untuk menghilangkan hambatan-hambatanperdagangantermasuk dalam hal ini adalair regulasi dari satun negara dalam mnengatur pelestarian lingkungan hidup dianggap menjadi penghambat sebuah perdagangan bebas, maka jelas bahwa perdaganganbebas itu kontek utamanya adalah mencari kebebasansebesar mungkin di dalam kegiatan perdagangan lv{aka dengan demikian akan menggabaikan konsep klingkungan hidup yang sudah di tata rapi sebelumnyaoleh Negara itu.

'Ibid. 3 Perdagangan behasdi kauasan Asean mulai berlaku tahur 2t)03 {AFTi\.Asean Free kade Agement. ' Sri Rahayr

Oktaberina,

dalam ida Su-sanri dan Batu Seto ed- 2003, hlm, 419.

I'blume11. No.1lvlai2013

Pada dasarnyatidak semuakonsep perdaganganbebas akan selalu membawa keuntungan bagi Negara-negara yang sedang berkembang. Perdaganagnbebasmungkin akan selalu membawa keuntunganbagi Negara yang sudah maju yang sudahmemiliki tatanan dan sistem hukum yang jauh lebih mapan dibandngkandenganNegara-negaraberkembang. Pembarrgunanakan membawadampak negatif dan akan membawa dampak posistifterhadap lingkungan hidup tergantung konsep dan kontek pembangunan yang direncanakan. Pembangunan yang akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan jika pembangunan itu tidak berwaw-asan lingkungan hidup dan tidak hanya merugikan negaranya sendiri melainkan juga akan merusaklingkungan negara lain. Pembangunan tidak bisa dihindarkan oleh siapapun termasuk pembangunan dibidang hukum, ekonomi, sosial politik dan pembangunan lingkungan hidup. Namun dampak negatif tidak bisa dicegah tapi dapat dikurangi yang dicerminkan diberbagai kesepakatan yang dilakukan diberbagai Negara. Salah satu pertemuaninte.masionaladalah pertemuan yang diadakan di fuo yang dikenal dengan konferensi Rio de .lemeiro yang lebih dikenal dengan Eqrth Sunrnfl tahun 1992 yang menyepakati satu prinsip pembangunan, yaitu sustainable development yang diindonesiakan dengan sebutan pembangunan yang berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimanayang dijelaskan dalam Pasa 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahhun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup bahwa: "Pembangunan belkelanjutan j-ang bem,awasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, .vangmemadukanlingkungan hidup, termasuk sumber daya- ke dalam prosespembangunanuntuk menjamin kemampuan, kesejahteraan,dan mutu hidup generasi masakini dan generasimasadepan' Terakhir pembahasan masalah seputar lingkungan hidup ini di adakan di Bah yang dihadiri oleh beberapa Negara di dunia. Namun kesepakatanyang diambil itu belum dapat dirasakan oleh seluruh ummat manusia dibelahan dunia ini. Namun yang penting di dalam kehidupan berbangsadan bernegaramasa kini dan masa yang akan datang bagaimana menjalanlian prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh Negara-negara tersebut dapat benar-benar dijalankan dengan kesadaran demi kebutuhan bersama akan lingkungan yang nyaman bersih dan benvibawa tanpa ada pihak yang men-eontrol.Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin oleh masing-masing Negara agar

l' o l r t m t 11 . , \ o . l M ci 2 0 1i

kegiatan pembangunan tidak berdamnpak negatif terhadap lingkungan hidup. Prinsip s-trstttinsblede:elopment secara eksplisit dimunculkan dalam laporan komisi Brundtland tahun 1987 yang di defisinikan sebagai'5 Developmenl thctt meets the needs of the present without compromising the ability of fimre generations to meet their own needs. Pengertian ini digunalam sebagai suqtu strategi yang berarti improting the quality of human life while living within carring capacily of supporling ecoststem. Artinya dengan prinsip ini diharapkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam, mempertahankankualitas hidupnya karena ekosisem tempat manusia trerdiam memiliki kemampuanterbatas,karenanyaapabila digunakan secara berlebihaq akan mengakibatkan dampak negatif terhadap habitatmanusiaitu sendiri. Sudah empat puluh dua tahun sejak konferensi di Stokcholm tahun 1972- dan di adakanpertemuanEarth Summft yang menghasilkanberbaga! kesepakataninternasional dan yang terakhir di Bali baik yang hard lsu,o maupun yang .soft /sx,' salah satu kesepakatantersebut dalah mengenai bergai rencana aksi mengahadapi abad 21. Rencana aksi dalam pembangunan agar selaras dan (seimhang hrrsif penulis) dengan kemampuanlingkunganhidup yang lebih dikenal denganagenda218,juga memikirkan rnasalahberkaitandenganperdagangan.Negara-negarasepakat untuk memberikan dukungan dalam p€ncapaiantujuan pembanguanyang berorientasi pada lingkungan hidup. Salah satu cara untuk mencapaitujuan lnr aoatan: 1 Promoting sustainabledevelopmenttrough trade iiberalization; 2 i\{aking Trade and environmentmutuali;- supportive I

t

Ibid., hkn. 422 6 Hard Lata thukum keras) adalah suatu tentuk huttm internasional vang memplmvar keknatan mengikat (Pinding power) terbadap Negara peserla secara langsung sesuai dengan &saspacta sant servutda, Flard 1au' ini dapat berupa trearl-- convenstion, agreement. protocol dan lain-1ain. Lihat Sri Raharl Oktaberina. t Soft Lu',n thuk-um iunai) adalah merupakan satu bentr.* hulrrm inle.masional vang tidak secara langsung mengikat Negara- tetapi dia harus diiadikan pedoman untuk me.rnbentuk hukum dimasa mendatang.liliat Sri Rahalt Oltaberina. " Saiah satu kesepakatari daiam konfsrensi PBB di fuo Janeiro (UNCED) tahrm 1992 rang berisi rencanaa aksi 1.ang sebaikn-v-a dilakukan oleh Negara-.negara dunia dalan menyeimbangkrn anlara pe'mbangiruan dan lingkrmgan hidup dalam Sn Rahap Okratrerina, Ibid. hlnr 427 n lbid.

[lolume 11. No. ] Mei 2013

3. 4.

Providing adequatefinancial resourcesto developingcountriesand dealingwith internationaldebt; Encouraging macroeconomic policies conducive to environment and development.

Pemikiran ini menurut Oktaberina karena banyak Negara-negara peserta konferensi di Rio adalah sekaligus sebagai anggota Wtvld Trade tentunya banyak pemikiran mereka terutama NegaraOrganization fffo) negara maju yang mendorong kesepakatan suatu sistem perdaganganyang dianut oleh mereka dalam pertanuan di Rio, sekalipun prinsip dasamya adalahsustainable deveIopment. Perdagangan bebas diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antar negata yang meotadakan hambatan taif (t*if baniers) maupun hambatan normatif (rwn tarff bariers) di antara Negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakatinya. Di dalam black's law I0 clictionary mendefinisikan perdaganganbebassebagaiberikut. "The apen and unrestrictied irnport c*d erport of goods without barriers. such as qaotas or larffi, other than those charged only as o letlenue source, dIs opo.ssed to tho.te too desigted to protect domestic businesses". Karvasan di mana berlangsung perdagangan bebas diantara Negara-negarayai€ menyepakatinyadisebut ka*'asan perdaganganbebas (fi'ee fi'ade area) Di dunia terdapat berbagaiperjanjian perdaganganbebas yang menyebabkan timbulnya kawasan perdagangan bebas, antara lain Asosiasi PerdaganganBebabas Eropa @tropean Free Trade Associatjut (EFTA), kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asea Free Trade Area) (Af TA). perjarlian perdagangar.r bebasAmerika Utara (North America free Trade Agrement (NAFTA) yang dalam article i01 tentangEstablishmentof the Free Trade Area menyatakan: "bahrva the Parties to this agreement, consistentwith article X)i[\' of the generai Agrement on Tariffs and tradq hereby establisha free Tarde Area".

'o Lrhat Joharnes (innaq'arL Huhtm Prlindungan Konsttnetz drn Perdagaagan Bebas, kumpulan tnlisan dalam "Aspek Htthm Dari Perdagangan Bebas": l{enelaah Kesiapcm Huktrnt Indonesia dultm l,{elaksanakm Pedagzagan Be6zzs. Bandung, 2003, Citra Adih'a Bakti- hlm. 173

I'alu nc I1 .No lt{c t l0l3

Membahas masalah peran serta masyarakat dalam era globalisasi ini, dalam hal ini Santoso menyebutkan bahwa intinya terdapat 5 (lima) manfaat lain dari peran serta masyarakat: l. Sebagai proses suatu pembuatan kebijakan, karena masyarakat sebagai kelompok yang berpotensi menanggungkonsekuensi dari suatu kebijakan memiliki hak untuk dikonzultasikan. 2. Sebagai suatu strategi, di mana melalui peran serta masyarakat suatu kebijakan pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat sehingga keputusan tersebut memiliki kredibilitas. 3. Peran serta masyarakat juga ditujukan sebagai alat komunukasi bagi pemerintah yang dirancang untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan masukan dan informasi daam pengambilan keputusan, sehingga melahirkan yang responsif. 4. peran serta mayarakat dalam penyelesaian sengketa atau konflik didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melaui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapatyang ada. Asumsi yang melandasi pendapat tersebut adalah dengan bertukar fikiran maupun pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan berkerancuan. Sebagai Negara berkembang tidak bisa menghindarkan diri dari perdagangan bebas mau tidak mau Negara harus men_eikutinya,apakah akan menguntungkan pihak Indonesia atau tidak, hal itu tergantung dari kesiapansistem hukum Indonesiadalam menghadapinya,bisajadi menjadi korbanglobalisasi,bukan menjadipromotor globalisasi. Dalam hal ini tentunya kita harus melibatkan masyarakat sepenunhya sebagaimana yan-e diatur dalam keputusan kepala badan pengendaliandampak lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tertanggal l7 Pebruari tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup bahwa maksud dal tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) ini adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembanguan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan,,memastikan transparansi dalam keseluruhan proses A-N{DAL dari rencana usaha atau kegaiatan usah4 dan menciptakan suasanakemitraan yang setaraantara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibakan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh pihak lain yang

Ilolume | 1. No.I Mei 20 | 3

IO

terpengaruh. Demikian maksud dan tujuan yang hendak dibangun oleh badan pengendalian dampak linglmngan hidup. Oleh karena itu, Pasal 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lin-qkungan Hidup mengatur Pen-vusunan Rencana Perlindungandan PengelolaanLingkungan Hidup. C.

Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakatdalam upaya pengelolaanlingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran sertatersebuttidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusanadministrasi. Akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta dapat efektif melampai kemampuanorang seorang baik dari sudut pandang kemampuan keungan maupun dari sudut kemampual pengetahuaanya,sehinggaperan sertakelompok dan organisasi sangatdiperlukan. Berirasilnya tidaknya program pembangunandibidang lingkungan hidup ada di pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan perhatian, motivasi dan penghayatan di kalangan masyartaliat untuk berperan serta dalam mengembangkanlingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan:setiap orang yang melakukanusaha daniatau kegiatan berkervajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengeiolaan lingkungan hidup secara be1ar, akurat, terbuka, ciantepat vn''aktu;menjagakeberlanjutanfungsi lingkungan hidup' Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat, kalau kita hubungkan dengan teori penvakilan bahi'va dalam pemerintahan yang menganut konsep perwakilan, maka hak untuk melaksanakankekuasaanada pada waliil-rvakil rakyat van-edipilih oleh rakl'at Nanrun saat ini yang menjadi masalah sering kali para wakil-wakil takyat cenderung mengabaikan kehedak dari yang diwakili dikarenakan dalam konsep perwakiian ini pihak yang diwakili tidak bisa menuntut langsung atas apa yang diperbuat oleh pihak yang meu'aki1i. Namun demikian, menurut Koesnadi (1936 : 4) di dalam peran serta masyarakattidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta m4syarakat karena wakill-rvakii rakyat itu bentindak untuk kepentinganrakyat. SelanjutnyaKoesnadi (i986 . 4) menambahkansebuahargumen perwax'ilan irang dikatakan oleh para pahar bahwa menurutnYadalam sistem peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusanadministrastif akan menibulkan masalah keabsahandemokrasi, karena warga masyarakat,

L'olttme 14. No.I h:fci 2013

li

kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah dipilih atau diangkat dengancara demokratis. Hal tidak dipilihnya atau tidak diangkatnyamasy'arakatdi dalam proses pengambilan keputusantersebut menurut hemat penulis di dalam implementasinya sering terjadi bahkan pihak-pihak yang berkepentingan mengabaikanperan sertamasyarakatunlaupun peran serta masyarakatpada dasarnya tidak perlu diwujudkan dalam bentuk kongkrit. Akan tetapi dengan dikutsertakan masyarakat di dalam setiap proses pengambilan keputusan tentunya zudah menjalankan amanat undang-undang bahwa masyarakat mempunyai hak untuk dikutsertakan atau dilibatkan di dalamnya. Seiring dengan argumen yang dikemukkaan oleh Koesnadi dan dari penulis di atas" Lathar Gundling mengemukakan sebagaimana yimrg dikutip oleh Koesnadi (1986 : 4) dengantanggapannyabahwa: 1. Demokrasi dengan sistem perw-akilan adalah satu bentuk demokrasi,bukan satu-satunya; 2. Bahwa sistem penrv-akilan tidak menutupbentuk-bentukdemokrasi langsung,dan 3. Bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil keputusarq mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap persiapanpengambilankeputusan.Ir.{onopoliNegara dan lembagalembagaNeqara untuk mengambilkeputusantidakiah dipersoalkan oleh adanyaperansertamasyarakatini. Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu Negara dan lembaga-lembagaNegaragunan.relaksanakan tugas dengancara yang lebih tepat diterina dan berhasilguna. Peran serta masyarakatmemerlukanpenyaluran informasi kepada masyarakatdengan cata-catayang berhasilgunadan berdayaguna_Berdava guna dan tlerl'rasil guna perlu diwuju
I'olttma11. No.l tlci 2013

t2

dokumen seperti misalnya uraian proseg permohonan izin dan sarnpaibatas waktu tedentu juga laporarl hasil studi juga berba-qai sarandan pendapat.Di Amerika serikat dikembangkankebiasaan, yaitu disamping adanya pengumuman kepada masyarakatmelaiui media sebagaimana diuraikan di atas juga dikirimkan pemberitahuan kepada warga masyarakat, kelompok dan organisasi konservasi alam yan_e menaruh perhatian terhadap pelestarian lingLrrngan hidup. Daftar mereka ini senatiasa dipelihara untuk keperluan pengiriman pemberitahuan, bahanbahan, dan sebagainya. ,,) Informasi lintas batas Masalah yang sangat penting adalah yang ditimbulkan oleh pencemaran lintas batas. Bentuk dan pencemaran tertentu di daerah perbatasan dapat melintasi perbatasan Negara dan memberikan dampak kepada warga masyarakat yang hidup dinegara perbatasan. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya ketentuan yang menyatakan bahwa badan federal Amerika Serikat harus mempertimbangkan dampak sesuatu kegiatan federal tentang lingkungan hidup terhadap lingkungan di Negara-negaralain terhadap laut bebas atau terhadap wilayah yang tidak benraung di bar*ah yurisdiksi nasional seperti daerah antartika. Untuk keperluan ili, ketentuaan menyarakanbahrva Departemen luar negeri, Coundi on Etryironntental Quclitl' dan badan-badan fecieral lainnira dirvajibkan guna menyelenegarakan program ditujukan kepada penyediaan keterangan secara terus-nenerus mengenai keadaan lingkun-ean Selain dari pada itu, badan-badan federai tertentu diwajibkan untuk menetapkan prosedur tentang bagaimana dan bila nana negara lain yang terkena dampak itu akan diberitahuk-antentan_edampak dari sesuatukegiatan itu. Upaya lainnya dalam rangka informasi lintas batas adalahmelalui perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian tahun 1974 mengenai perlindungan lingkungan yang ditandatangani oleh Denmark, Finlandia, Noru'egia dan Sr,r'edia memuat ketentuan yang mewajibkan adanyainformasi lintas batas. Informasi tepat waktu Peran serta masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna memerlukaninformasi yang sedini mungkin. Informasi perubahan diberikan pada saat belum diambil sesuatu keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengusulkan alternatif-alternatil

I'olune I1. No I Mei 20 | 3

t-t

Memberikan informasi sedini mungkin ini adalah salah satu tujuan dari peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Misalnya tentang keharusan secepat mungkin mengumumkan rancangan Environmentql Imperct Statement, mengingat Environmentsl Impact Ststement merupakan saran untuk memperkirakan dampak rencana kegiatan dan bukan untuk membenarkan sesuatu keputusanyang telah diambil. 4. Informasi lengkap Mengenai isi yang perlu dituangkan dalam informasi terdapat banyak perbedaan dari Negara kenegara. Ketsntuan yang mengatur hal ini yang dikaitkan dengan peran serta masyarakat, terdapat secara lebih lengkap dalam peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat. Draf Erwironmental Impacl Stalement misalanya sudah harus mempertimbangkan alternarive-alternatif lainnya mengenai sesuatu rencana kegiatan. 5. Informasi yang dapat dipahami Sesuatu informasi harus dapat dipahami oleh warga masyarakat karena kalau tidak maka informasi tersebut tidak berguna sama sekali. Penganrbilan keputusan dibidang lingkungan hidup sering meliputi masalah-masalahyang amat komplek dan bersifat teknis ilmiah yang rumit, Namun harus tetap diusahakal agat informasi mengenai masalah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat Oleh karena itu, di dalam peraturan perundang-undangan beberapa Negara dimuat mengenai perlunya informasi disajikan dengan bahasayang dapatdipahami. Di dalam kehidupan masyarakat mengingat peraturan perundangundangan adalah tidak lebih dari sekedar kumpulan kata-kata atau kalimat yang sangatindah dan tidak ada bedanya dengan benda mati Oleh karena itu, peran serta masyarakat akan terwujud dengan efektif dalam upaya pelestarianlingkungan hidup dalam era gloi;alisasi ini tentunya tergantur.rg dari aparat penegakhukum dan badan-badanyang memiliki kompetensi di dalamnya untuli menumbuhkembangkan dan melibatkan peran serta masyarakatdi dalam setiap pengambilan keputusan.Dalam konteks Negara yang bercorak demokrasi modern masyarakat tidak dapat dibiarkan begitu saja dalam pengambilan keputusan yang administrasi yang berkaitan langsung dengan lingkungan yang kemungkinan akan menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat akibat pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat, maka besar kemungkinan akan menjadi qnarchi, hal ini sudahterbuLti di mana-manadalam beberapadasawarsaini. Ternyata dalam era globalisasi ini di dalam pengambilan keputusan administrasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup memerlukan

tr'olumeI1. No.I Mei 2013

t4

keterbukaaq saluraq saranahukunl prosedur pengambilan keputusan tata usahaNegara. Keterbukaan menurut Siti Sundari Rangkutitr mengemukakan keterbukaan dan peran serta masyarakat di dalam proses bahwa pengambilankeputusan yang dapat menimbulkan dampakpenting terhadap lingkungan hidup (khususnya izin lingkungan) periu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat oleh seorang' kelompok orang (organisasi linglungan hidup) atau badan hukum merupakan konsekuensi dafi "hak yurtg sqma etss lingkungan hidup yang baik don sehat". Saiuran saranahukum peran serta masyarakatdilaksanakandalam bentuk-bentuk hak untuk mengambil bagian dalam prosedur administrasi, seprti "insprakak", ptblic Hearing, public ittguiry dan sebagainya. Peran serta masyarakat merupakan prosedur hulnrm administrasi negara yang memberi andil kepada efisiensi proses pengambilan keputusandan kualitas keputusan dibidang lingkungan hidup. Sedangkan tata laksananya perlu diatur secarayridis administrasi. Keterbukaan (meeweteniihtl mengetahui, dan meedenken/ ikut berfikir) dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat esensialmengenai "hak atas informasi lingkungan". Selanjutnyaperan serta (meedenken/ ikut berfikir, meesprekedikut bicara, dan meebeslisen/ikut memutuskan)bersifat berkeianjutandari "keterbukaan". Peran serta ftnsprcnS dapat berbentuk berwarenprocedtu"e {prosedurkeberatan)sebelumkeputusandiberikan.Permohonanpenoiakan wajib disertai dengan aiasan-alasandan pertinrbanganyang jelas menurut Pasal6 HO. Dalam Pasal5 dan Pasal l0 hukum adrninistrasi sebagaimana Hinder Ordonantie- Stb 1926 No 225 terdapat inspraak (peran serta masyarakat)dar.rberoep (banding administrasi) serta prosedurnya,tetapi dalam praktek tidak pernah diterapkan,karenaHO berbahasaBeianda dan penegakanhukumnyasudahtidak mungkin.'"Peran sebagaimana yang diniaksucicialampasalini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatanmaupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan . . . . . .," dalam peraturanperundang-undangan.

tl Siti Sr,ndari Rangluli, "Keterbuknan, Trrnsparan"j, HtA drm Tmggung Jawab 'Atas InJbnnasi.tPengmthilan Kepuhtsan di Bidong Lingkungrnt Hidttp (Dolanr Alonomi Daerah.)". "Pokok-potcot: pikiran pada lnka kat7,a Pel*anttt Infornui dan Pengentbotgan l|'av'asat Era Otonomi Daerah" 7'tmg diselenggrtrakan otas kerjrt sona Lingkun-7an llidupdi B,4PED^4LD,4 J.ATLII tlengrm BEJ{S Projecr AT.|SAIDTanggai 1 l\'{aret 2001 di Hotel lbis' Suraba-va.Llnir-ersitasAirlangga Fakultas Hukum Tahun 2001. hlm. 3-5 tt

]bid.

litlume 11. No I L{ei 20I -7

l-i

Sehubungandengan itu, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnyauntuk berperan aktif dalam pedindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. peran masyarakat dapai berupa. (a) pengawasan sosial; (b). pemberian saran, pendapat, usul, keberaran, pengaduan;darlatau (c). penyampaianinformasi darlatau laporan.l3 Peran masyarakatdilakukan untuk. (a). meningkatkankepedulian dalam perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup; (b). meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyaraka! dan kemitraana (c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakaq (di menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasansosial; dan (e). mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. D.

Ilarapan Dimasa Yang Akan Datang Untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam rangka pelestarian lingk-unganhidup dalam pengambilan kebijakar secarakonkrit agar memiliki hasil guna dan daya guna terhadap lingkungan hidup, maka menurut hemat penulis diperlukan adanya sebuah perubahan tatanan terhadap 2 (dua) sistem tatanan yang ada di Negara kesatuanRepublik Indonesia ini, yaitu: 1. Sistem Politikyang ada Sistem politik yang dibangun oleh pemerintah Incionesiamulai zaman orde lama, orde baru hin-qga orde reformasi masih bercorak kolonialismedan molopoiistik yang dibagundan diadopsioleh pemerintah Indonesia dari jajahan Belanda. Remuangunanpolitik in; sarnp* sekarang melekat dan susahuntuk dihilangkan. ditambah lagi denganrezim orde baru yang berkuasaselama32 {tiga puluh dua) tahun telah menanamkansebuah kepelikan terhadap birokasi dan corak sistem hukum yan-e dibangun akibatnya sarnpai sekarangmasih mer.ryisal.rkan problematika yang sangat serius dan krusial. Isu mengenai penataan lingkungan hidup merupakan isu yang sangar esensial dan sangat global di mana pemerintah sudah mulai sadar untuk melestarikannya sejak tahun l9gz, hal itu dibuktikan densan diundangkannyaunmdang-undang Nomor 4 Tahun l9g2 tentangKetentJan Pokok pengelolaanlingkungan hidup yang diu4dangkan pada zaman crde baru. Undang-undangtersebutberfahansejak rezim orde baru berkuasa. Dalam Pasal 6 ayat I dan 2 undang-undangtersebut menyebutkan setiap orang mempunyai hak dankewajiban untuk berperan serta daiam vi{e Pasal 70 undang-undang i Pengelolaan Lingkunean Hidup

llolume 11.No I Mei 2013

Nomor

32 Tahr-rn 2009 tentang perlindrmgan dan

l6

rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selajutnya ayat (2) peran serta masyarakatsebagaimanayang disebut dalam ayat (l) tersebutdiatur dengan undang-undang, Rumusan pasal tersebut rii atas sampai sekarang belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang peran s€rta mas,v-arakat, bagaimana peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit sebagaimanaamanatPasal6 ayat (1 dan 2) tersebut. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi s€rta ketidakmampuan undang-undang tersebut untuk melestarikan, mengembangkan dan mengelola lingkungan hidup, akhirnya Undang-undang tersebut dirubah dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Semangatyang dibangun di dalam undang-undangNomo 23 Tahun 1997 ini sangat luar biasa. Akan tetapi. bias politik dan bias kepentingan juga dimunculkan di dalamny4 sehingga ada Pasal-pasalyang dalam penjelasannya sangat ambiguitas. Kemudian undang-undangNomor 23 Tahun 1997 dicabut denganUndangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang justru sangat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif sebagaimanadiatur dalam bab K Pasal 70 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Haidup. Merubah sistem politik yang ada memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Alian tetapi, kalau kita biarkan terus-menenls tanpa adanva suatu desakandari pihak n.rasyarakath-ias,maka tidak akan mengalami perubahan khususnya dalam kaitannva dengan peran selta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, Sedangkanpenr,akilan masyarakatyang ada di lembaga iegislatif seakan-akantidak mau tahu 'tentangmasalahlingk-ungan,pada hal kerusakanlingkungan setiapha-rin1,-a hampir mencapai2 (dua) kali iapanganbola, dan dampakvang akan timbul alkibatkerusakanlinekunganini bisajadi menenggelamkan Negarakesatuan Republik Indonesiaini. Kedepan untuk rnelakukan perubahan yang sangat sistemik ini, harus ada perubahandi dalam sistem itu sendiri, dengan cara melakukan regulasi khusus dari DPR dan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan -yang mengatur tentang seperangkat hak dan kelvenangan masyarakat untuk melakukan irnpeachment terhadap plhakpihak yang mewakili masyarakat dan 'terhadap pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang kontra produktif terhadap masyar-akat pada umumnvq dan di dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup pada khususnya, sehingga peran serta masyarakat dapat dinujudkan dalam sistem perwakilan yang diwujudkan

F'oJume I 1. No.I lv{ei 20I 3

17

selama ini akan benar-benar memiliki makna dan jiwa keadilan sena memenuhi kearifan masyarakat yang selama ini berada dalam ambans ketidakpastian. 2. Sistem dan Tingkat Pendidikan Ada sebuahanggapanbahr.r'atingkat pendidikan dengan kesadaran lingkungan hidup dan tingkat kesejahteraan ekonomi mas]rarakat amat sangat erat sekali. Jika tingkat pendidikannya rendah maka kesadaran terhadap lingkungan hidup akan sangat tinggi. Akan tetapi, jika tingkat pendidikannya rendah maka kesadaran terhadap lingkunga-n hid.tp rung"t rendah pula. Hal ini katanya bahwa ketika ada sebuah sosialisasi tentang pelestarian lingkungan hidup jika masyarakatnyafidak bisa mengerti dan buta akan huruf, maka secara langsung tidak akan mampu untuk iencerna apa yang disampaikan oleh pihak yang mensosialisasikan pelestarian lingkungan hidup itu. Sebaliknyajika tingkat pendidikan masyarakattinggi maka tingkat kesadaran dan pemikiran tentang bagaimana melestarikan lingkungan hidup akan lebih tinggi pula. Anggapan sebagaimanayang dipaparkan oleh penulis di atas, pada ada benarnya pula. Namun tidak bisa dibenarkan secarJhofistik- karena ada pula masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Namun tinskat kesadaranakan pelestarian lingkungan hidup san,qarluar biasa sebigai misalnya masyarakattradisionavadat yang hidup dibeberapadaerah !9n1oh di Indonesia. Akarr tetapi, corak masyarakat yang demikiun, ticuk bi*u memprediksi atau menjangkau bagaimana aspek lingkungan yang akan datang Terhadap anggapan tersebut, penulis ingin memberikan pendapat bah*'a memang pada dasarnyatingkat pendidikan akan sangat menentukan terhadappola dan upaya pelestarianlingkungan hidup masa kini dan masa rnendatang yang memungkinkan akan memberikan sumbangan pemikiran tentang pelestarianlingkungan hidup agar memberikan hasil guna dan daya guna terhadap kehidupan di masa yang akan datang. Namun tidak selamanya demikian, karena tenpa didukung dengan poia kesadaran dan komitmen masyarakat yang kuat" maka tingkat pendidikan itu tidak akan bermakna. Di atas penulis telah mengemukakan..tingkat pendidikan terhadap Iingkungan hidup dan tingkat pendidikan .terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya tingkat pendidikan terhadap konsep kesejahteraan masyarakat memang sangat erat hubungannya. Minimnya tingkat pendidikan alian sangat erat pula dengan tebodohan. sedangkan kebodohansangaterat pula dengankemiskinan. Sedangkankemiskinan erat

tr'rtlume11.No.l ll{ei 2013

i8

pula dengan kesejahteraan.Ketidaksejahteraanakan erat pula hubungannya dengan kekufuran. Simpulan Peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup tidak bisa diabaikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang bersifat administratif maupun yang bersifat publik mutlak diperlukan oleh karena peran serta masyarakat yang dimaksud adalah melipuri peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.Selain itu, juga penting tentang pemastian penerimaan infomrasi, lnformasi lintas batas, Informasi tepat waktu, Informasi lengkap, Informasi yang dapat dipahami, dan keterbukaan terhadap masyarakat karena masyarakat mempunyai hak yang samauntuk memperoleh lingkungan hidup yang sehatdan bersih. Masalah pembangunan dan perdagangan bebas adalah dua komponen yang tidak bisa dikesampingkan bagi Negara-negara dalam mengembangkaa ekspansi prekonomiannya. Namun yang pasti perdagangan bebas itu tidak sampai menghilangkan regulasi yang ada tentang pengelolaan lingkungan atau apa saja nama regulasinya sesuai dengan Negara untuk memberi nama regulasi tersebut, kalaupun sebagian dikatakan bahrva free trade adalah untuk menghiiangkan hambatanhambatanperdagangan.Namun hal itu tidal' mutlak

DAFTARPUSTAKA Ida Susanti dan Bayu Seto, (ed) 2A03 Aspeh Huhuw Dari Perdagangan Belnr. Menelaah Kesiapan Hukum lncionesia dalam Melaksanakan Pedagangan Bebas, Bandung, Citra Aditya BaL1i. Konsunrcn clan Gunawan, Johannes. 2AC.3. Hukum Prlinrfungan Perdagangan Bebas, kumpulan tulisan dalam "Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebss": Menelsqh Kesiapan Huhtm Indoflesie dalsm Melaksqnakn ledagangan Befuts (Bandung, 2003).hlm. 173 Hardjasoemantri, Koesnadi. 1986. Aspek Hukum Percn Serta Masyarakat Yogyakarta, Hidup, Dalam Pengelalaan Lingkungun GadjahmadaUniversity Press.

I'olune 1-1.No I lv'{ci 2013

19

Rangkuti, Siti Sundari. 2001. "Keterbukaan, Transparansi, Hak dan Tanggung Jawab Atas Informasi8engambilan Keputusan di Bidang Lingkungan Eidup (Dalam Atonomi Daerah)". "Pokok-pokok pikiran pada Loka karya PelayananInformasi dan Pengembangan Wawasan Lingkungan Hidupdi Era Otonomi Daerah" yang diselenggarakan atas kerja sama BAPEDALDA JATIM dengan BEIIS Project AUS{D Tanggal I Maret 2001 di Hotel Ibis, Surabaya. Universitas Airlangga Fakultas Hukum Tahun 2001. Oktaberin4 Sri Rahayu- 2003. Upaya Perlindungan Lingftungan Hidup Dalam Era PerdaganganBebas: Dalam Ida Susanti dan Bayu Seto e4 Ida Susanti dan Bayu Seto ed, Aspek Hukum Dari PerdaganganBebas. Bandung Citra Aditya Bakti. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Kelerbukaan lnformasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

I okttne 11. No I Mei 2013

20

TINJAUAJ\ YURIDIS DAMPAKNEGATIF DAN POSITIF DALA1WPERDAGANGANECOMI}IERCE Agustri Purw'andi, SH., MH. FakultasHukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raya Panglegurkm. 3,5 PamekasanMadura Jatim

Abstract Seiring dengan perkembangan globalisasi, dunia perdagangan dan dunia bisnis ili-utberkembangdenganmunculnya model transaksibisnis dengan teknologi tinggi- Kondisi ini di satu pihak membawa keudungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum, keabsahan transaksi bisnis, masalah tanda taxgan digital, data massage,jaminan keaslian dat4 kerahasiaandokumen, hukum yang ditunjuk jika terjadi peianggaran kontrale, masalah yurisdiksi hukum serta hukum yang diterapkan bila terjadi sengketa, juga perlindungan terhadap konsumen pengguna (protecfiotts of consuntet's). Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat seputar permasalahan hukum dalam transaksi media elektronik (e-commerce) serta aspek hukum {perdagangan)melalui periidungan konsumen dalam transaksi melalui media elektronik (ecommerce) karya ilmiah ini bertujuan untuk mengungkapkansalah saru fencmena daiam transfcrmasi global dalar',rbidang ekonomi khususnya mengenai perkembangan perdagangan yang dilakukan dengan menssunakan teknologi elektronik sebagai salah satu cara bertransaksi {berdagang)yan-l sering disebut dengantransaksie-commerceSebagai suatu bentuk transaksi atau perdaganganyang relatif baru sehubungan dengan perkembangan teknologi infcrmasi, transaksi e-commerce ini mengandung beberapa permasalahan terutama permasalahan hukrum mengenaiperlindunganterhadapkonsumen yang merasadi rugikan- Selain itu karena karakteristiknya yang khas di mana pen-iualdan pembeli tidak bertemusecaralangsung. Kata kunci : Tinjauan Yuridis, E-commerc'e.Perdagangan

Lblurne11 No !lr'tci 2013

21

A.

Pendahuluan

Perdagangan atau pemiagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan w-aktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.ta Perdaganganmerupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli di zuatu tempat. Transaksi perdagangandapat timbul jika terjadi perternuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang dikehendaki, Perdagangan sering dikaitkan dengan berlangsungnya transaksi yang terjadi sebagai akibat munculnya problem kelangkaan barang. Perdaganganjuga merupakan kegiatan spesifilq karena di dalamnya melibatkan rangkaian kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan perdagalgan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah ada sejak z&manprasejarah." Namun pada masa modern seperti sekarang, dimana teknologi semakin canggih dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Seiring perkembanganteknologi ini rerjadi pula perkembangandi ban.vak bidang salah satunya di bidang transaksi perdagangan. Dalam proses perdagangan saat ini telah banyak yang meilggunakan jaringan internet dalam memasarkanproduk-produkaya. Perkembangan teknologi komputer yang kian canggih memang telah memungkinkan para pemakai jasa komputer melalui internet dapat berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain secaraglobal Seperti halnya dalam proses perdagangan. Densan majunya teknologi mempengaruhi sistemperdagangan denganmelalui internet{e-cornmerce). E-commerce memungkinkan anda berrransaksi dengan cepat dan biaya yang murah, tanpa perlu pergi ke perusahaantersebut. kita cukup mengasesinternet ke !tr'eb Site perusahaanyang dituju, memilih barang atau jasa yang ditampilkarl mencanturnkan nomor kredit and4 dan menunggu produkyangdipesan.'o Dalam pasal 1457 kitatr Undang-Undang Hukum perdata yang mengatur tantaog ketentuan-ketentuan umum jual-beli mengatakan bahw-a jual-beli adalah suatu perjanjian, den-ean mana pihak yang satu mengakibatkandirinya untuk menyerahkansuatu kebendaandan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan sedangkan pada pasal berikutnya pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hulnim Perdata bahu'a juai t'Rh.izki Dwimawesa, pengertian perdagatgan dmt lntAun dagang, sabtr! 29 Mei 2010. ht@/rluzlci.blcgspot.com.. (02.22) " Perlindungor konsutren dalam transalai e-commerce; sabtu. 29 Mei 2010, http//*r.w .scribd.com/doc€ I 576787/., (O8.3t)) '" Rijaato Tosin, Catur Meiwa:rto. Elonrmerce tli htternet, PT.Dinastindo Adiperkasa Intemasional, 2000. hhn I

Vohnte I1. No.I |v{ei 2013

22

beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihalq seketika setelahnya orang-arang ini mencapai sepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Seperti halnya perdaganganmelalui internet (e-conimerce) yang dalam proses jual-belinya barang yang di b€li tidak iangsung diserahkan maupun harganyabelum dibayar tetapi pihak konsumen dan produsentelah mencapai kesepakatan malalui perantara internet dan dianggap talah terjadi prosesjual-beli yang sebagaimanatelah dikatakan dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas. Perdaganganmelalui internet (e-commerce)juga tidak lepas dari pasal I 320 yang mengatur tantang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagaiberikut. I Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapanuntuk untuk membut suatu perikatan, 3 Suatuhal tertentu; 4. Suatu sebabyang halal Jika anda berbelanja di salah satu pasar swalayart tentukalt membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barangyang akan dibeli. Dan selama belum membayar di kasir, anda bisa membatalkan membeli barang tersebut atau menukam-vadenganyang 1ain. Perkembangan ini cukup signifikan antara lain tampak dari kuantitastransaksimelalui saranaini. JohnNielson, salahseorangpimprrran perusahaanmicrosoft menyatakanbahwa dalam kurun waktu tiga puluh tahun 309,6dari transaksi penjualan kepada konsumen akan di iakukair melaui e-c-o*"a"e.tt E-conmerce mulai berkembangsecarasignifikan ketika internet mulai diperkenaikan. Perkembanganinternet ini mendorong transaksitransaksi perdagangan semakin cepat. Dengan internet, batas wilayah 1! negaradalam melakukantransaksidagangtidak lagi signifikan. Dari gambaran perdagangandan kegiatan jual beli pada umurmya tersebut, berbeda dengan perdagangan melaui internet atau yang sering disebut den-eane-commerce, terlebih pada obyek barang yang dijadikan transaksijual beli maupull sejumlah harga yang disepakati, saling memiliki ruang tersendiri, karena dalam perdagangansecaraelektronis yang nampak adalahwujud dalam layar monilor semata,si,pembelibelum marnpuuntuk melihat secaralangsung dan sistem pemba!'arannyapunmasih harus melalui perantara bantridengan mengguakan internet benking, Lain halnya seperti t' Fluala Adolf. Hukunt PerdagangmtInterflosional. -Iakarta,2fi-16,PT Raja CrrfindoPersada Him.161 tt lbid h1m162 I' olrtn a lJ. Nu .I Mar ] 0l, ]

./.-)

yang ditulis Erna Herawati dengan perdagangan kon'ensional yang dapat saling bertatap muka sehingga baik wujud barang maupun pembayarannya dapat langsungdi selesaikanditempat transaksiyang di tenfukan.'' E-commerce telah banyak digunakan khususnya di Indonesia seiring dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Sebelum keluarnya Undang-undang No.ll tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (uU ITE), kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan e-commerce dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kekosongan hukum yang mengatur tentang e-coflrmefce menimbulkan masalah-masalahseperti: 1. Obyek transaksiyang diperjualbelikan; 2 Mekanisme peralihanhak; 3. Hubungan hukum dan pertanggrrngjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi antara penjual pembeli, maupun bagi para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain; 4. Legalitas dokumen catatanelektronik sertatanda tmgan digital sebagai alat bukti; 5. Mekanisme penyelesaiansengketa; 6. Pilihan hukum dan forum peradilanyang berwenangdalam penyelesaiansengketa; 7. Maiaiah perlindungankonsumerl dan lain-lain-2O Dengan munculnya undang-undang No 11 tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi elektronik (Lru ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elel*ronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronlk dapat terjamin, dan yang kedua diklasifi kasikannyatindakan-tindakanyang termasuk kualifiksi pelanggaran hukum terkait penvaiahgunaanTl (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknva kegiatan e-commerce mempunyai basislegalnya, Walaupun beberapa permasalahan yang ada sudah dapat diseiesaikan dengan munculnya ULr ITE ini, namun mengenai masalah perlindungan konsumen dalam e-commercemasi perlu untuk dikaji dalamre

Ema Herawati, Pengaturan Hukum di Bidang E-commerce di Indonesia- Fakultas Hukum Universitas Madura, 2003 karya ihniah tidak diterbitkan. hlm, 3 2Sisther http:// Elommerce. Kon-sunen Dalan Perlindugan MagfrahDrvi rv*"iv.solusihukum-com/artikeVartike81.php, (l 5.30)

tr'oluntel1 No.1]riei 2013

l+

dalam, apakah uu ITE sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsurnen. Hak konumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secaraseksama. E-commerce memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumeg karena konsumentidak perlu keluar rumah untuk berbelanjadi samping itu pilihan barang atau jasapun beragam denganharga yang relatif lebih murah. Hal ini men-iaditantanganyang positif dan segaligusnegatif Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secarabebas barang atau jasa yang diinginkanya Konsumen memiliki kebebasanuntuk menentukan jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya.Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari pada posisi peiaku usaha.'' Menurut penjelasan Umum Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UL?Ki, faLlor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi karena masih iendahnya kesidaran konsumen akan haknya. Tentunya, hai ini terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu keberadaan Uffpf adalahsebagailandasanhukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Berdasarkan kondisi diatas, upaya pemberdayaan konsumen menjadi sangaipenting untuk rnervujudkanpemberdayaankonsumenakan sungun sulit jika melgharapkan kesadarandari peiaku usaha terlebih dahulu Karena prinsip yang dianut oleh pelaku usahadalam menjalankan kegiatan perekoncmianny'aadalah prinsip ekonomi- yaitu mendapatkar.r keuntunganyairg semaksimalnrungkin dengan modal yang seminimal mungkin. B. Dampak Negatif Dan Positif Dalam PerdaganganE-Commerce 1. Pengertian lnternet Internet adalah suatu jarin-ean komputer yang satu denganyang lain saling berhubung untuk keperluan komunikasi dan informasi. Sebuah komputei dalam satu jarin-qan internet dapat berada di mana saja atau bahlian di seluruh Indonesia.Seringjuga internet diartikan sebagaijaringan komputer di seluruh dunia yang trerisikan inlbrmasi dan sebagaisarana komunikasi data yang berupa suar4 gambar, video danjuga teks. Informasi ini dibuat oleh penyelenggaraatau pemiiik'jaringan komputer atau dibuat yang menitipkan informasinya kepadapenyedialayanan pemilik ^informasi internet." il Happ1. Susanro, H6*Hap Konsunen Jika Dimgifrrzr. Yopryakarta. 2008 Visi Media. lrlm 3 ,t le1g".tion intenet, 30 juni 2i)l I, htp://*t'v,.scriM.cornldoc/21330504,fengertian-Internet

l"oitrne lJ. No l lL{ei 20 | 3

25

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negarake negaralain di seluruh duni4 dimana di dalamnva terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai statis hingga yang dinamis dan interaktif 2.

PengertianE-commerce E-commerce atau biasa juga disebut Perdagan-eanelektronik atau e-dagang adalah penyebaran, pembeliao, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronilg sistem manajemen inventori otornatis, dan sistem pengumpulan data otornatis. Industri teknologi informasi melihat ke-eiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) -vang berkaitan dengan transaksi komersial. seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing). atau pemasaran online (online marketing)- peffosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange atau disingkat denganEDI), dll. E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business,di mana cakupan e-businesslebiir iuas, tidak hanya sekedarperniagaantetapi mencakupjuga pengftolaborasian mitra bisnis pelayanannasabahlowongan pekerjaandll Selain teknologi jaringan wrvrv, e-dagangjuga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (databases).e-surat atau surat elektronik (e-mail). dan benfuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistempengirimanbarang-dan alat pembayaranuntuk e-dagangini Menurut Munir Fuady yang dimaksud denagn perdagangansecara elektronik atau yang sering disebut dengane-commerceadalah $ratu proses berbisnis dengan memakai teknolo-ei elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumer! dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjuaian barang, servis, dan informasi secaraelektronik.23

r3

Ema llerarvati - Pengaturan Huhtnt

Iitlwne

14.l{o.l Mei 20 I 3

. Op. Crt. hta'n.16

1.O

E-commerce pertama kali diperkenalkanpada tahun 1994 pada saat pertamakali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (rvebsite). Menurut Riset Forrester. perdagangan elektronik menghasilkanpenjualan sehargaAS$12,2 milyar pada 2003. N{enurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempattrilyun dolar US padatahun 2011. Dalam banyak kasus, sebuahperusahaane-conunercebisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus. struLtur organisasi bisnis yang bailq jaringan infrastruktur dan keamanan"desainsitus web yang bagus,beberapafaktor yang termasuk: a. b.

f

3.

Menyediakan harga kompetitif Menyediakan jasa penibelian yang tanggap, cepat, dan ramah. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. N{enyediakan banyak bonus seperti L:upon, penavr'aran istimewa, dan diskon. Memberikanperhatiankhusussepertiusulanpembelian. rasa komunitas untuk berdiskusi.masukan N4enyediakan pelanggan. dan lain-lain dari kegiatanperdagangan.2* Mempermudah

Nlekanisme Dalam PerdaganganE-commerce

Transaksi elektronik antara e-merclxnn {.1:ihakyang menalvarkan barang atau jasa melalui internet) dengane4uslomer (pihak yang membeii barang ataujasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya ataudi internet pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper document"melainkan dokumen elektronik (digital document). Santiago Cavanillas Kontrak on line dalam e-camor"rrn *.nu*t dan A. Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi memiiiki banyaktipe dan variasiyaitu : t'

H.ndru W Saputro- Pengertian e-co$[ner{x, icllp enge r t i an- et onm erce.'

Volttme 11. No l Mei 20 l3

5 iuli

2011, hnp:1iw,v'.baliorcmge.weh

27

a. Kontrak malaui chatting dan video conference; b. Kontrak melalui e-mail; c. Kontrak melalui web dan situs.25 Chatting dan Video Conference adalah alat komunikasi yang disediakanoleh intemet yang biasa digunakanuntuk dialog interalrtif secara langsung. Dengan chatting seseonrngdapat berkomunikasi secara langsmg dengan orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat chatting ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing. Sesuai dengan namanya, video conference adalah alat untuk berbicara dengan beberapapihak dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakanjasa chatting dan video conference ini dapat dilakukan secara langsung anta{a beberapa pihak dengan menggunakan saranakomputer atau mcnitor televisi. Kontrak melalui e-msil adalah salah satu kontrak onJine yang sangat populer karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat nrurah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat e-mail dapat dilakukan dengan cara mendaftarkandiri kepada penyedia layanan e-mail gratis atau dengan menda{tarkan diri sebagai subscriber pada server atau ISP tertentu. Kontrak e-mail dapat berupa penawaranyang dikirimkan kepada seseorangatau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, seda penerimaan dan pemberitahuanpenerimaanyang seluruhnyadikirimkan melalui e-ntail Di samping itu kontrak e-nnil dapat dilal:ukan dengan penawaran barangnya diberikan melalui situs w-eb yang memposting penawarannyq sedangkanpenerimaannyadilakukan melalui e-mail. Kontrak melalui web dapat dilal:ukan dengan cara situs weD seorang supplier (baik yang berlokasi di server supplier maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki di produk atau jasa dan satu seri halaman yang bersifat sel.f-contraction yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung weD untuk memesanproduk ataujasa tersebut. t' Ivlekanisme dalam perdagangan e-commerc€, 5 juli .tokobersama.com lartf.Vfekanisme-E-Commerce 90-htrn

lbltrnc I 1. h'o.I tulei2013

20i1,

http://tauullinehvork

28

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tertang Perlindungan Konsumen pada pasal 5 menjelaskanmengenaikewajibankonsumendalam transaksi perdagangan namun dalam perdagangan melalui internet (ecommerce)ada beberapahal yang wajib untuk dilakukuanoleh konsumen. Para konsumen harus menyediakaninformasi personal dan harus menyertakan nomor karh] kedit. Selanjutny4 mekanismenya adalah sebagaiberikut:

a. Untuk produk on line yang berupasoftware,pembeli diizinkanuntuk mendownloadnva. untuk produk yang berwujud fisilq pengiriman barang dilalcukan sampai di rumah konzumen; untuk pembelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai denganwaktu dan tempat yang telah ditentukandalam perjanjian.26 Mekanisme transaksi elektronik dengan eaommerce dimulai dengan adanya psnaw-aran suatu produk tertentu oleh penjual misalnya bertempat kedudukandi USA di suatuwebsite melalui serveryangberadadi Indonesia (misalnya detik.com) Apabila konsumen Indonesia melakukanpembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi order mail yang tclah disediakan oleh pihak penjual.

i 2. 3. 4. 5.

Selanjutnyacarapembayaranyang dapatdiial,:ukanoleh konsumentersebutdapat memilih dengan: TransaksimodelATMPembayaranlangsun_e antaraduapihak yang bertransaksitanpa perantara. Denganperantarapihak ketiga; Denganmicropayment; DengananonymousDigital Cash.27 Dervasa ini lembaga-lembagapembiayaa4 seperti \risa dan Mastercar4 telah mengembangkansislempembayarandengan SecureElectronic Transaction(SET) Dengan sistem ini transaksi

t6Mekanisme dalam perdagangan e-co[rmerce, 5 juli 201l, tokobersama.comL/artA1fekanisrne-E{ommerce 90_h1rn ttlrttp,11fa*il1-en"orlitokobersama.comlart/tr{ekanisme-E-Commercc

htlp:/,,famil_vnetv.ork 90-htrrr

Mekanisme

dalam perdagancan e-csnmerce. ioc,cit-

l ' o l r t n e ! J N o I l\lci l0 l 3

29

akan melibatkan lembaga CA (Certificate of Authenticity) dan payment gateway. Uraian mengenai hal ini selanjutnya akan dibahas pada bagian terakhir bahasan Hukum dan Cyberlarv. Tetapi pada intinya mekanisme pembayarandengan menggunakan SET ini melibatkan beberapapihak yaitu : a. issrrer, yaitu institusi financial y'ang mengeluarkan kartu bank, b. cardholder, yaitu konsumen yang telah terdaftar di issuer; c. merchant, yaitu penjual barang ataujasa atau informasi; d. acquirer, yaitu institusi finansial yang menyediakan pelayananuntuk memprosestransaksikartu bank; e. CA, yaitu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifi kat digital Apabila proses pembayaran tersebut telah diotorisasi. maka proses seianjutnya adalah pengiriman barang. Cara pengiriman barang tersebut disesuaikan dengan macam produk yang diperdagangkan. Untuk produk yang berupa barang-barang bernujud, maka pengirimannya dilakukan melalui pengiriman biasa, sedangkan untuk barang-barangtak berwujud seperti jasa. software atau produk digital lainnya maka pengirimannya melalui prosesdownload. Dalam proses terjadinya transaksie-contnrerce,menurut Julian Ding sebagaimanadikutip oleh Marian Darus Badrulzaman menenfukan bahq'a: "A contracl is a struck when two or more personsagreeto a certaincourseofconduct''.2" Iv{aksudnyakontrak adalahsebagaipertemuandalam dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan terrentu, sehinggapada saat itulah kesepakatan tercapai Maka tahapan dalam transaksi elektronik melalui e-comftrercedapat diurutkan sebagaiberikut : a_

E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui sen'er yang disewa dari.Internet Server Provider (ISP) oleh e-merchant. Transaksi rnelalui e-cofirmerce disertai tenn of use dan saies term condition atau klausula standar, yang pada

?8

Mekanisme dalam perdaeang:rn e-cormterce, 5 juli .tokobersama.comr'art,A4e*anismc-E-Cornmerce 90.htm

tr'olumeI 1. No.l Mei 201 3

2011,

http:#thmilvnetwork

30

umumnya e-merchant telah meletakkan klausula kesepakatanpada website-ny4 sedangkane-customerjika berminat tinggal memilih tombol accept atau menerima. Penerimaan e-customer melalui mekanisme "klik" tersebut sebagai perwujudan dari kesepakatan yang tentunya mengikat pihak e-merchant. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatarl kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu acquiring merchantbank dan issuing customer bank. Prosedurnya e-customer memerintahkan kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e-customer melakukan sejumlah pembayaran atas harga barung kepada acquiring merchantbank yang ditujukan kepada emerchant E-commerce merupakan perdagangan melalui sarana teknologi (internet), seperti halnya yang tertera dalam uraian tentang internet diatas yang mencakup wilayah yang luas, begitu juga dalam perdaganganmelalui e-commerce misalnya antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Ecommerce pertama kali di perkenalkanpada tahun 1994. Daiam taransaksi e-aommeraeprodusen dan kosumen bertemu di dunia maya dan melakukan taransaksi juai beii. seteiah transaksi berhasil konsumen rnelakukan kewajibannyayaitu melakukanpemba--varan setelahitu dilkukan pengiriman oleli pihak produsen. 4.

Dampak Negatif E-commerce E-Cornmerce merupakan suafu pros€s transaksi perdaganganantara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang jasa atau mengambil alih hak yang terjadi dengan bantuan media elektronik ( digital medium) dimana para pihak tidak hadir atau bertemu secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau rvorld *'ide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. E-Commerce mempunyai dampak negatif yang ditimbulkan bagi prosesperdagangan. Berikut ini adalah dampak negatif dari E-Comrnerce pada proses perdagangan: a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan.Seorangpenipu mentransferuang dari rekening

Lttltrme 11. No illlei

2013

JI

satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada; Pencurianinformasi rahasiayang berharga.Gangguanyang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapar mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban, Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam; Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkanseiumlah rekening orang lain ke rekeningnyasendiri; Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam fa*lor seperti usahayang dilalcukan dengan sengajaoleh pihak lain r,'angberusahamenjatuhkanreputasi perusahaantersebut; Keru_sianyang tidak terduga. Disebabkanoleh gang-quan yang dilakukan dengan sengaja ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faklor manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistern eleklronik,2e Selain dari yang telah di sebutkandi atas,dampak negatif dari perdaganqane-commercevaifu adanva sengketay.ang. diakibatkan oleh pelak-uusaha yang tidak bertanggungjawab contohnya setelah uang di transfer barang yang di pesan tidak dikirim dan setelah ditelusuri pelaku usaha menghilang atau barang-barangyang telah dikirim tidak sesuai dengan barang yang di pesanatau mengalamikerusakan. 5. Dampak Positif E-commerce E-commerce pada beberapa wal-tu belakangan ini sangat berkembang di Indonesia. Dampak yang terjadi dari perkembangane_ commerce itu sendiri sangatberanekaragam mulai dari dampak negatif T Dampak Negatrl E{ommerce2e jrmi 2011, http://bungasitianessya .blogspot com/20 10/06/dampalc-positif-dan-negafif-e-commcrce.hfml

I 'olun t a 1 1 . N ' o l M e i 2 0 1 - 1

JZ

hingga dampak positif yang ditimbulkan dari perkembangan e_ commerceitu sendiri. Para pelaku bisnis online sangatlahterbantu dengan adanya sistem e-commerceyang dapat menunjangakrifitas merek-adi dunia maya. contohnya mereka dapat menjual barang daganganatau pun jasa yang akan mereka tawarkan ke daram sebuah situs dan patu konrum"n yang tidak ingin susah dalam memenuhi kebutuhannya hanya tinggal mencari barang yang mereka butuhkan dan terjadilah sebuahtransifsi yang dapat langsung mereka lakukan hanya dengan duduk di depan layar komputer yang tentunya terkoneksi dengal internet dan hanya tinggal menunggu beberapa hari atau p* *er*ka dapat bertrans#si langasungmerekasudahdapat memiliki barang yang merekabutuhkan, Manfaat ini juga langsung dapat dirasakanoleh para pelaku bisnis online mereka hanya nenawarkan produk-produk ataujasa yang mereka akan jual ke beberapa forum -forum iuat ueti au l..nuo;ui barangyang alranmerekajual bisalangsung terjual denganmudahtanpa harus merekamenjual barang ataujasa secaiakonfensio-nat Fitu Oeng;n jasa atau barang langsung ke konsumen.Dengan menarararkan cara"ini mereka.hanyatingeal menungu para konsumenyang akan membeli barangdaganganmereka.'" Adapun manfaat lain dari adanya sistim perdagangane_ commerceantataiain adalah. a.

Manfaat E-commerce Ba-si Konsunen rllanfaat dari e-commerce ba-eikonsumenadalah sebagaiberikut. l) Elecrronic colnrrlerce rnemungkinkan pelanggan untuk berbelanjaatau melakukan transaksi lain selama24 iam sehari sepanjangtahun dari hampir setiaplokasi. 2) Electronic commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan:mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor, 3) Electronic commerce menyediakan produk-produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelarggan dengancara mengunjungi banl'ap tempat dan melakukanperbandingansecaracepat. 4) Dalarn beberapa kasus- khususnya pada produk_proiuk yang digitized- EC menjadikan pengiriman menjadi sangatcepat.

30 Manfirat e-comrnmerce, 28 luni Z0 i l, http://dhika-gxrg.orglv

l'ohmte 11. No I lvfei 2013

l/x,ordpress/?y40

33

5) Pelangganbisa menerima informasi relevan secaradetail dalam hitungan detit bukan lagi hari atau minggu. 6) Electronic commerce memungkinkan partisipasi dalam pelelanganmaya (virtual auction). 7) Electronic cornmerce memberi tempat bagi para pelanggan untuk berinteraksi dengan pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta berbagai pengalaman, 8) Electronic commerre memudahkan persaingan, yang pada akhirnya akan menghasilkan diskon secarasubstansial. Manfaat E-commerce bagi bisnis selain manfaat bagi konsumen terdapatjuga manfaat bagi bisnis atau pelaku usahayaitu: I ) Perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan diseluruh dunia. Oleh karena itu dengan memperluasbisnis mereka, sama saja dengan meningkatkan keuntungan. 2) E-commerce menawarkan pengurangan sejumla.h biaya tambahan.Sebuahperusahaanyang melakukan bisnis diinternet akan mengurangi biaya tambahan karena biaya tersebut tidak digunakan untuk gedung dan pelayanan pelanggan (customer sewice),jika dibandingkandengan jenis bisnistradisional.3r Dari uraian diatas baliwa dalam transaksi e-commerce terdapat dampak negatif dan positif yan-e di akibatkan karena prosesnya contoh dalam taransaksijual beli setelah transaksi selesai dan konsumen telah membayar sesuai dengan perjanjian sehingga produsen melakukan pengirimantetapi barangyang telah sampaitidak sesuaidenganpng dipilih atau mengalami kerusakan dalam hal ini konsumen telah dirugikan oleh pihak produsen Dari segi positifnya konsumen tidak perlu capek-capek dalam memtrelibarang.konsumentinggal duduk di depankomputer dirnana saja dan memilih barang yang telah disediakan pihak produsen. C.

Bentuk Perlindungan Konsumen Commerce Di Indonesia

l.

Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam

perdagangan

E-

Hukum perlindungan konsumen a"*uru ini mendapat cukuo perhatian karena menyangkut afuran-aturan guna ..,enr"luhte.ukan " Manfaat dan dampak posilif e-commerce. 28 jr.mi 201l, blogspot.com/20 l0/l lAnanfaat-daniampak-positif-e-conrmerce.htmi

Iit lnntt' II.N'o IlVlei 20 I 3

http://ditopraset-vo250

J{

masyarakat,bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungarq namun pelaku usahajuga mempunyai hak yang sama untuk mendapatpedindungan, masing-masingada hak dan kervajiban. pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta yang kondusifsaling berkaitan satu denganyang lainnya dengan demikian tujuan mensejahterakanmasyarakatsecaraluas dapat tercapai. Fokus gerakanperlindungan konsumen(konsumerisme)dewasaini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesi4 gerakan perlindungn konsumen menggema dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara populer di pandang sebagai perintis adokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni l1 Mei 1973. Gerakandi Indonesia ini termasuk cukup responsifterhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial pBB (ECOSOC) No 2l l1 Tahun 1978 tentang perlindungan konsumen.32 Sekalipun demikian, tidak berarti sebelum ada \ILKI perharian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan. Beberapa produk hukum yang ada, bahkan yang sejak zaman kolonial menyinggung sendisendi perlindungan konsumen. Dilihat dari kuantitas dan materi muaran produk hukum itu di bandingkan dengaa negara-negaramaju terutama di Amerika Serikat, kondisi di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Walaupun begitu, keberadaanperaturan hulam bukan satu-satunyaukuran untuk menilai keberhasilan serakan perlindungan konsumen. Gerakan ini seharusnyabersifat massal dan menibutuhkan kemauan politik yane besar unt ukm engapli k a s i k a n n3y3a Dilihat dari sejarahnya, gerakan perlindungan konsume di lndonesia baru benar-benardipopulerkan sekitar 20 tahun yang lalu, yakni dengan berdirinva iembaga swdaya msvaarakat yang bernama yayasan LembagaKonsumenIndonesia {\aKI) SetelahYI-KI. kemudian muncul beberapaorganisasiserupa,antara iain Lembaga Pembina dan perlindungan Konsumen(LP2K) di Semaran-e ;-angberdiri sejak Februari 1988 clanpada tahun 1990 bergabung sebagai anggota Consumers Internasional (CI). Di luar itu, dewasa ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa berorientasi pada kepentigan pelayanan konsumen, seperti yayasan Lembaga Bina Konsun'renIndonesia {\'I-BKI) di bandung dan perwakilan 1LKI di berbagaiprovinsi di Tanah Air,3a Gerakankonsumen di Indonesi4 termasuk yang di prakarsai yLKi mencatatprestasibesar setelahnaskahakademik uttpK berhasil dibawa ke tt

cellina Tn sirvi Kristiqaati, 2009, HLiKLrrl pERLINDu-h'GAlv- KoNSUlrlEN,.IakanaChafika- hal I t'Ibirt.Hal2 'I b i r t . H t l

sinar

15

I'olttntc11.No I t.fui 201 3

35

DPR. Selanjutnya rancangannya disahkan menjadi undang-undang. Keberadaan YLKI juga sangat membantu dalarn upaya peningkatan kesadaran dan hak-hak konsumen. Lembaga ini tidak sekedar melakukan penelitian atau pengujiaq penerbitan, dan menerima pengaduan, tetapi sekaligus juga rnengadakanupaya advokasi langzung melalui pengadilan. Perkembangan baru di bidang perlindungan konsumen terjadi setelah pergantian tampuk kekuasaan di Indonesia, yaitu tztkala UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (utlPK) disahkan dan diundangkan pada 20 april 1999. UUPK ini masih memerlukan w-akfu satu tahun uatuk bedaku aktil UUPK dihasilkan dari inisiatif DP\ yang notabene hak itu tidak pernah digunakan sejak Orde Baru berkuasapada 1966. Tanpa mengr.rangi penghargaan terhadap upaya terus-menerus digalang oleh YLKI andil terbesar yang memeksa kehadiran UUPK ini adalahjuga karena cukrp kuatnya tekanan dari dunia Internasional. Setelah pemeritah RI mengesahkanUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing the \4rorld Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar-standar hukum yang berlaku dan IVTO. Salah satu di antaranya diterima luas oleh ne.-g:ra-negara-anggota adalahperlunya eksistensiIJUPK." Dari uraian diatas perlindugan terhadap konsumen sangant peflting karena dalam hal ini pihak konsumen seringkali dirugikan. Dengan pentingnya perlindungan alas konsumen muncullah Yayasan Pedindungan Konsumen Indonesia (\'I-KI) yang bertujuan membela kepentingan konsumen yang merasa dirugikan. Setelah \LKI muncul beberapa organisasi serupa di berbagaiprovinsi di tanah air. Seielahbeberapatahun kemudian YLKI berperan dalam pebuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen {UUPK) dan disahkan menjadi Undang-Undang pada 20 april 1999, 2.

Pengertian Hak dan Kewajiben Konsumen Serta Pelaku Usaha i.

PengertianKonsumen Sebagai zuatu konsep,"konzumen" telah diperkenalkan beberapapuluh tahun yang lalu di berbagainegaradan sampai saat ini sudah puluhan negara memiliki undang-undang atau peraturan khusus yang memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk penyediaan sarana peradilan. Sejalan dengan

"/6r./. Iiul t?-18 tr;olumel4.No.l Mei 2013

-to

2.

perkembanganitu, berbegai negaratelah pula menetapkanhak_hak konsumen yang digunakan sebagai landasan pengatura perlindungan kepada konsumen. Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YIKD di Jakarta, dan organisasikonsumin lain di Bandung, Yogyakarta. Surabaya,dan seba-qainya. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer dari bahasa Inggris dan Amerikq sedangkan@nsument atau konsument dari bahasa Belanda. pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada.36 Pengertian konzumen menurut Undang-Undang No. g Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 2 yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan a-taujasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,_maupunmakhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.3T Hak dan Kewajiban Konsumen Istilah Perlindungan Konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlidungan konsurien mengandung aspek hukum. Adapun rnateri yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedarfisik, melainkan terlebi- lebih hak_ halnya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindun-ean konsumen sesungguhnva identik dengan perlindungan ying diberikanhukum tentanghak-hakkonsunren Secaraumum dikenal ada4 hak dasarkonsumet yaitu; a. Hak untuk mendapatkankeamanan(the right to safety). b

Haii untuk mendapatkaninformasi (the right to br informed);

c.

Hak untuk memilih (the right to choose),

d

Hak untuk didengar(the right to be heard).

Empat hak dasar ini diakui secara Internasional.Dalam perkembangannya^ organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The Internatioqal Organiztion sf Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak seperri hak mendapatkan pendidikan konzumen, hak mendapatkan eanti

10 rd. l'lat I z

'' R.I. - { indang-Lhd ang Non or 8 Tolu n l 999, ientang-"Hulium perlindunga' Konsumen.'

l"olune I4. No I lulei 2AI3

JJ

kerugiaq dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLKI misalnya" memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar konsumen, yaitu hak mendapatkanlingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga keseluruhannya dikenal sebagai pencahak konsumenLangkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak konsumeq yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkanhak-haktersebut.3s Hak konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No 8 Taiun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen adalah sebagaiberikut: a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam megkonsumsi barang dan ataujasa,

$

b.

Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sertajaminan yang di janjikan;

c.

Hak atas informasi 1.'angbenal ieias dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan ataujasa;

d

Hak unluk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan ataujasa yang digunakan;

e.

Hak untuk mendapatkanadvokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendiclikan konsumen;

g.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif:

Cellina Tri SiNi Krisriyanli-, Op. Cit.h1n3}-31

lblunte 14. No.l Mei 2013

38

h.

Hak untuk mendapatkankonpensasi ganti rugi dan atau penggantian,apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimestinya:

i

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.3e

Dari sembilan hak konsumen diatas , terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanaq dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlidungan konsumen. Barang dan atau jasa yang penggunaannya tidak membarikan kenyamanan terlebih lagi yang tidali aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya,untuk menjamin bahw-a suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannyaakan nyarnan, aman maupun tidak membahayakankonsumen penggunanyq maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuanyan-qadil, konpensasisampai ganti rugi ao Disamping hak-hak dalam pasal 4 Undang-Undang PerlindunganKonsumen,juga terdapat hak-hak konsumen yang Iainnyayang dirumuskandalam pasal-pasalberikutnya,khususnya dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang ker.r'ajibanpelaku usaha. Kervajiban dan hak merupakan antinonri dalam huku4 sehingga kewajiban pelaku usahadapatdiiihat sebagaihak konsurnen.ar Selain hak-hak yang telah disebut diatas kosumen juga mempunyai kewajibaa seperti yang tertera dalam Pasal 5 UndangUndang PerlindunganKonsumen yaitu; a Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan ataujasa. demi keamanandan keselamatan,

',"^R 1 , {'ndary-(iuiang \tomor 8 Talun l999,tenteng "}Iuk-um perlindungan Konsunen.' '" Gunarran widjara & Ahmad Yarr- Hukum Tentang Perlindungat Korrstorten.Jakarta. 200g PT Gramedia Pustaka Utama. bim 29-30 o'Cellina Tri Siui K;isiilanri. Op. Cit.hln't32

l'oltme 11. No I Alei 2013

i9

3.

transaksi

b.

Beriktikad baik dalam melakukan pembelianbarangdan ataujasa;

c.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sePakati.

d.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa peilindungan konzumen secarapatut.az

Pengertian Pelaku Usaha Dalam Pasal I angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konzumen di sebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukanatau melakukan kegiatan di wilayah hul':um Republik Indonesi4 baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagaibidangekonomi. Dalam penjelasanundang-undangyang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BLMN, kopersi, importir pedagang distributor dan lainlain. Kajian atas pedindungan terhadap kcnsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadaphak-hak dan kervajibanprodusen. Berdasarkanpetunju( pengertianprodusenmeliputi : a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barangn.ranufLlur lr{ereka ini bertanggung jawab atas segalakerugian yan-qtimbul dari barang yang mereka edarkan ke rnasyarakat,termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang -Yang merupakankomponendalam prosesproduksinya, b.

Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

c.

Siapa saja yang denganmembubuhkannama,merek, ataupuntanda-tandalain pada produk menampakkan dirinya sebagaiprodusendari suatubarang.

'R. 1., Undang-Lhxlang Nomor 8 Tahun l999.tenteng "Hukum Pe.rlindunganKonsumen" "-'Cellina Tri Sip.i Kristilanti. ibid. hlm 41-1-2

Lbhtme 11. Na I b{ei 20 I 3

40

Hak dan Kewajitran Pelaku Usaha Konsumen yang dalam pembahasan sebelumnya mempunyai hak-hak yang perlu diperhatikan, begitu juga dengan produsenatau pelaku usahamempunyai hak-hak sebagaimana juga yang tertera dalam Undang-LTndangperlindungan Konsumenpada pasal6 yaitu: a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengankesepakatan mengenai kondisi dan nila itukar barang dan ataujasa yang diperdagangkan; b.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsurnen y-angberiktikad tidak baik;

c.

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnyadi dalam penyelesaianhukum sengketakonzumen;

d.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan,

e.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memiliki hak, pelaku usaha juga memiliki kewajibarl adapun yang menjadi keu'ajiban pelaku usahadiatur dalarnpasal 7 Undang-UndangPerlindunganKonsumen. a. Beriktikad baik dalam melakukan kesiatan usahanva: b.

Ivfemberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasasertamemberi pejelasanpenggunaar!perbaikan, dan pemeliharaan;

c.

N{emperlakukanatau,melayanikonsuensecarabenar danjujur sertatidak diskriminatif;

d.

Iv{enjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan staadar mutu barang dan atzu jasa yang berlaku:

I'olttme 11. No I Mei 2013

A1

e.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang di buat dan atzuyzng diperdagangkan;

I

Memberi konpensasi , ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat per'ggunaan) pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dipardagangkan;

C.

Memberi konpensasiganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau aa dimanfaatkantidak sesuaidenganpe{ anjian.

Dalam pembahasan diatas, konsurnen merupakan setiap orang pemakai barang danljasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga" orang lain, maupun makhluk hidaup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkar produsen atau pelaku usaha adalah saiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakankegiatan usaha dalam berbagai bidan-eekonomi. Dan dalam hal ini konsumen dan produsen a-tau pelaku usaha sama-sama mempunyai hak dan ke"vajiban seper-tiyang telah tertera dalam uraian diatas yang harus dipenuhi dalarn malakukan transaksiperdagangan. 3.

Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan E-commerce di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UtrPK) dan Lindang-Undang Infcrrnasi dan Transaksi Elektronik

{UUrrE) Konsumen dalam transaksi e-commerce memiliki resiko yang lebih tresardari pada transaksi secaralangsun-q Atau dengan kata lain hakhak konsumen dalam transaksi e-commerce lebih rentan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari trasaksi e-commerce sendiri, yakni dalam transaksi e-commerce tidak terjadl pertemuan secara fisik antara konsumen dengan penjualnya yang kemudian dapat menimbulkan berbagaipermasalahan. *

R.I., Lhdang-Lbtdang Nanor 8 Talrun 1999, tenterE "Hukum Perlindungan Konsumen"

IrolunB I J. No.I ]tiei 2Al3

A1

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dapat ditemui dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Perlindun-ean Konsumen merupakan dasar huk-um bagi perlindungan konsumen di Indonesia sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi e-rcilrmerce. Sebagaimanadisebutkan diatas bahwa transaksi e-commerce menimbulkan berbagai permasalahan,maka dalam pembahasan selanjutnya akan dijabarkan berbagai permasalahan yang penting seputar transaksi e-commerce dan pengafuran permasalahan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan TransaksiElektronik. Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan mendetail yang dapat diperoleh konsumen dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus bersusah payah pergi ke banyak tempat. Dari metode transahsi elektronik yang tidak mempertemukanpelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat se@ra langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahanyang merugikan konsumen. Salah satu contoh adalah ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidallepatan waktu pengiriman barang atau ketidakamanan transaksi. Dalam salah saiu butir konsiderannva dalam Undang-Undang Perlindur.rgan konsumen dinyatakan bahr.vausaha perlindungan terhadap konsumendilakukan karenaadanyaekspansidunia usaha -vangrnengglobal. Disebutkan dalam menimbang butir 3 bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjaminpeninekatankesejahteraan mas-_varakat sertakepastianatas mutll, jumlah, dan keamananbarangdan atau yang diperolehnyadi pasar." -iasa Selanjutn-va dalam PenjelasanUndang-Undang tersebutdiielaskan bahrva fenomena globalisasi dan perdaganganbebas yang diduk-ung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negar4 sehingga barang dan atau jasa yang ditar*'arkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri, Kondisi yang demikian pada saiu pihak mempunyai manfaat ba-ei konsumen karena kebutuhan konsumen akah barang dan atau jasa yang tj

Marcella Elrrina- PERDAGANGAN E{OMMERCE menurut IJIJPK, jumat, 5 Agustus http :tTtr.rv, sooel e.co. idl#hl :id&qlerdaganean*e-conmerc e+menurul+LU+ perlindrmgan*krusumen., ( 10. 30)

Ltrlune 14. No l t'Ier 2013

43

diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumerl namun di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnyamelalui kiat promosi, cara penjuataq serta penerapanperjanjian standar yang merugikan konsumen. Pedu pula ditegaskan bahwa faklor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum untuk melakukanupaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konzumen yang terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (utiPK) yang mengatur tentang pembinaan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur pula hak dan kervajiban pelaku usaha serta larangan-larangan yang bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen dan telah pula mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen seperti yang telah di uraikan di atas. Namun khusus untuk perlindungan hak konsumen dalam transaksi ecommerce masih rentan, karena r.r'alaupunUndang-Undang Perlindungan Konsumen telah n'rengaturhak dan kewajiban bagi produsendan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam transaksi e-commerce. Kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi dalam proses produksi barang dan jasa temyata belum diikuti dengan kemajuan perangkat hukum yang ada. Dalam rangka perlindunganterhadap konzumeq dapat dilihat pula bahwa Undang-UndangNo. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen selain memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha bila melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana diatur didalamny4 juga melakukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pedidungan Konsumen tersebut. Ketentuan pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara danjuga denda sampai denganjumlah maksimal sebesarRp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) seperti yang tertera dalam pasal 60 ayat 1 dan2o dan pasal 62 ayat I dan2 Undang-Undang Perlidungan Konsumen (UIJPK)Pasal60 ayat I dan 2 Undang-UndangPerlidunganKonsumen l. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang mejatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang

llolume 11.No.I Mei 2013

44

melanggarpasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal26. 2.

Sanksi administratif berupa penerapan ganti rugi paling banyak Rp 200 000.000,00 araudua ratusjura rupiah."

Pasal62 ayat 1 dan2lJndang-lJndang perlidunganKonsumen I Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana Tglu dimaksud dalam pasal g, pasal 9, pasal 10, pasal l{ ayat2, pasal 15, pasal 17 ayat I huruf 4 huruf b, huruf c, huruf i ayat 2, dan pasal 18 dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling - Uanfat Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) 2

Pelaku ul4u yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam pasal ll, pasal 12, pasal13 ayat l, fasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat t huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau piaunu denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (1ima ratus juta rupiah)

Semua pengaturan yang telah disebutkan di atas sungguh tepat . untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, Na*ii kar"nu und.an-q-undang ini bertujuan untuk melindungi konsumen daiam skara nasional. maka perlindungan konsumen cralani bertransaksi secara elektronik sesungguhnv-a belum terakomodasidalanr ketentuan-ketentuan yang telah di uraikan diatas perlindungankonsurnendaiam . .Dari transaksi elektronik (e-comrnerce) tidak hanya diatur daram undang{Jndang Perlindungan Konsurnen juga di atur dalam Undans_Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lfu ITE) Undang-unda"g i;;r;;"i dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan h-urqlm atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebigai -mediany{ baik transaksi maupun pemanfaataninformasinya. Pada Undang-LrndangInformasi dan TransaksiElektronik ini juga -. diatur berbagaiancaman_ hukuman bagi kejahatanmeiarui internet.undangLtndangInformasi dan Transaksi Erekrronik mengakomodirkebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakatpaclaumumnya guna mendapatkan {_Marcella

Elwina, Peliapangan E{omme,rce rrenurut LIUpK- jumat, 5 Agustus 2l}11, httq.lA-rrvr.goopde.eo.id/#irl=id&rffrerriaganganre_corrlrnerce+menurut+U(J+ perlindungan*konsumen.,{ 1C.3C.i

L'olune 11. No I t{ci 2{) I3

kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagaibukti yang sah di pengadilan.aT Ancaman hukuman pada Undang-Undang lnformasi dan Transaksi Elektonik diatur pada BAB )il yang mengatur tentang ketentuan pidana. Sedangkanalat bukti yang bisa diajukan di pengadilan diatur pada pasal 44 huruf b yang berbunyi "alat bukti lairr berupa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik sebagaimanadimaksud dalam Pasal I angka I dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayet (2), ayat (3). Pasal I angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik: 1. Angka f. informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara , gambar, petE rancangan" fioto, electronic dan interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisny4 huruf, tanda tangan, Kode alises,sirnbol, atau perfiorasiyang teiah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 2.

Angka 4, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, oprikal, atau sejenisnva,yan-qdapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar meialui Komputer atau Sistem Elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan. suara, gan-tbar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Atrises,simbol atau perforasi memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang nampu memahaminya.

Pasal 5 ayat 1. ayat 2, ayat 3 Undang-UndangIrrfortnasi dan Transaksi Elektonik: 1. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakanalat bukti hukum yang sah. 2.

Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik danlatau hasil cetaknya sebagaimanadimaksud pada ayat 1 merupakan

*

5 Agustus ITE Dengan 5 Negara Di Asean, jumal He.d1', UU http:fherdygooverclock.uordpress.com./uu-ite{engan-5-negaradi.asean/., (10.30)

2011,

l'olttma I1.l\'o I Mci l0l3

46

perluasandari alat bukti yang sah sesuaidengan Hukum Acara yang berlakudi Indonesia. Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakanSistem Elektronik sesuai denganketentuanyang diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik pada prinsipnya harus menempatkan posisi yang setara antar pelaku usaha online dan konsumen. Transaksi elektronik dalam e-commerce tentu saja melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Meskipun terlihat sebagai sebuah transaksi maya, transaksi eleklronik dalam e-commerce di Indonesia harus tetap tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan partner hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk saling mendukung satu samalainnya.a* Berdasarkan materi-materi pokok maupun bentuk pengaturao dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eiektronik dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat 11 terobosan yang dilal-ukan Undang-Undang Infonnasi dan TransaksiElekfonik, yaitu: 1 LfL' ITE merupakan Undang-Undangpertartradi Indonesia yang mengaturtentang pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasimaupuninformasidan transaksielektronik. 2

UU ITE bersifat ekstra teritorial dalam arti berlaku untuk setiap orang yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang memiiiki akibat hukum diwiiayah negara Re p u b l i kl n d o n e s i a .

3

Iru ITE menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secaraelektronik;

4.

tru ITE mengakui alat bukti eleklronik seperti halnya alat buti lainnya yang diatur dalam KUHAP;

s

Teguh Arifi1,adi- Perlindungan Konsumen Etommerce Dalam Transaksi Perdagangan jumat, Ir:temasional, Huliurri Mana Yang Berlaliu?, 5 Agrutus 2011, htlp://teguhariivatii.blogspot-coni,r20t,t9l0S,iperlindungan-konsurnen-€-commercedalam,htrnl., ( 10.30)

{'oltnre11.No lfuIei 2Al3

47

5. Tandatangan elekironik diakui memiliki kekuatan hukum yang samadengan tandatangan konvensional, UU ITE memberikan definisi legal-formal berbagai konsep yang berkaitan dengan pemanfaatanteknologi informasi dan komunikasi (TIK);

7. tru

mE mengakui bahwa informasi dan atau dokumen eleklronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah; UU ITE mendefinisikan berbagai perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (rIK);

tru ITE menetapkan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,

10. LrU ITE mendorong perturntruhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi, 11. LIU ITE melindungi masyarakat pengguna jasa dalam kaitannyadenganpemanfaatanteknologi informasi.ae Dalam kaitann_vadengan kesiatan transaksi atau perdagangan elektronik (e-commerce)Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan palung huk-um yang meiin-ekrupikegiatan transaksi atau perdaganganelektronik tersebut Artinva Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Infcrmasi dan Transaksi Elektronik, walaupun belum secara keseiuruhan mencakup atau memayungi segala perbuatan atau kegiatan di dunia mayq namun telah cukup untuk dapat menjadi acuan atau patokan dalam melakukankegiatan di dunia maya tersebut. Dari uraian diatas bahwa perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Lrndang-Undangperlindungan konsumen sedangkaadalam transaksi elektroniknya diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi EleLtronik. Jadi Undane-Undans Informasi dan Transaksi Elektronik

ie M Arslad Sanusi. Efektivitas Uu Ite Dakam Pengaturan Perdagangan Elektronik- jumat. 5 Agustus 20 I I, http:{iumal pdii. lipi.go.idladmin,liumaV291I 05 I -5.pdl

I'blumaI 1. No.I lv{ei2A| 3

48

dapat mendukung Undang-Undang perlindungan konsumendalam sengketa perdaganganmelalui internet (e-commerce)

4.

Upaya llukum Bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-rommerce di Indonesia

Transaksi melalui intemet memberikan kemudaharl kenyamanan, dan kecepatan dalam setiap transaksi yang dilakukan hal ini yang mendorong pesatnya e-conmerce di Indonesia Namun terlapas dari kebaikan e-commerce, tidak menuhrp kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pihak konsrimen, Dari kerugian yang di dapat konsumen dapar mengajukanupaya hukum dalam menyelasaikansengketanya. Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapai diselesaikan setidak-tidaknyamelalui 2 (dua) cara penyelasaian.Kedua kelompok cara penyelasaianitu terdiri dari: l. Penyelesaiansengketasecaradamai. 2. Penyeiesaianmelalui lembagaatau instansiyang berwenang. Selain kedua kelompok cara penyelesaiansengketatersebutmasih banyak dapat ditemukan cara-carapenyelesaianbentuk lain. Tetapi setelah diteliti lebih mendalam kesemuanyaakan menjurus pada kedua bentuk penyelesaian dimaksuddiatas.'u Di dalam undang-undangperlindungan konsumen nomor g tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen,y.'aitupenyelesaiansengketakonsunen melalui pengadilandan pen!'elesaian konsumendi luar pengadilan.Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal45 ai at (1) dan47 Undang-undang perlindungankonsumen. Pasal45 aliat (l ) Undang-UndangPerlindunganKonsumen "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugatpelaku usaha melalui lembaga vang benugas menyelesaikansengketaantara konsumen dan pelaku usahaatau melalui peradilanyang beradadi lingkungan peradilanumum." Pasal47 Undang-UndangPerlindunganKonsumen "penyeiesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselengarakanuntuk mencapai kesempakatanmengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu

50 ,v- Nasulion-/*r ktn Perlintlungatt Konsumen..jakaria,2002. CV.Triarga utam a. b1m. 224

L'olunte11.No l t{ei 2013

49

unutuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen".5l Berdasarkanundang undang diatas penyelesaiansengketadapat di tempuh melalui 2 cara yaitu diluar pengadilandan di dalam pengadailan. l. PenyelesaianSengketaDiluar Pengadilan Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertantu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 47. konsumen yang merasa dirugikan karena memakai atau mengkonsumsi produk yang cacat atau tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan melalui iklan oleh pelaku usaha hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut, Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang atau konsumen yang merasa berhak untuk mendapatkan. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarattertentu. Sebagaimanapasal 19 aliat {1) dan ayat (3) undangundang Pertrindungan konsumen, di mana konsumen yang merasakandirugikan dapat menuntut secaralangsung penggantian kerugian kepada pelaku usaha, dan pelak-uusaha harus rnernberi tanggapan dan atau penvelesaiandalam jangka waktu tujuh hari setelahteransaksiberlangsung. Pada penyelesaian ini, kerugian yang dapat dituntut sebagai mana yang dituang dalam pasal 19 ayat (1) terdiri dari kerugian karena kerusakarq pencemaraq dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan atau jasa. Bentuk kerugian dapat berupa: a. Pengernbalian uang seharga Pembelian barang dan ataujasa; Penggantian baran-edan atau jasa sejenis atau setara b nelainva: atau t' Upalu Huk-um varrg Dternpuh Konsumen Atas Kerugian y'ang diakibatlian dari barang dan /atau.lastr 1.ang ditawzrkan pelal'u usaha melalui iHan,6 agustus 20i1" hftp://online., (iI.38) huk'um.bloqspot.comr01lfJl/rrpaja+

l:olttma 11. ttuo.lMci 2013

50

c. Perawatankesehatan;atau d. Pemberiansantunanyang sesuai. Pilihan benzuk penggantian kerugian bergantung pada kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh konsumen. dan sesuaidenganhubunganhukum yangadadi antara mereka.52 Penyelesaiansengketa diluar pengadilan dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (YLKI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). YLKI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 44 ayat 1 dan 2. YLKI menyediakan sarana dengan bentuk pengaduan terhadap transaksi yang bermasalahyaitu dengan membuka pengaduandari 4 saluran yang ada yaitu telepon, surat, e mail, dan dengan datang langsung ke kantor \ILKI. Adapun sistem yang di-qunakan untuk melakukan penuntutandi luar pengadilanadalah: a. Pertama sistem fulI up atau secara tertulis. Bentuk penga-duanyang dilal:ukan oleh konsumen harus dalam bentuk tertulis dengan disertai buhi-bukti .vang cukup dan identitas konsumen yang bersangkutan Pihak YLKI kemudian melakukanmen)'urat apabila pihak konsumen tidak puas atas tanggapandari pelaku usaha da.n YI-KI juga dapat mengundang kedua belab pihak yang bermasalah untuk didengarpendapatnya Disini YLKI bertindak sebagaimediator. b

Sistern1'angkedua i'akni sisterl non fllll up , dalani sistem ini YLKI akan memberikan konsultasi dan saralr-saran yang dapat dilakukan konsumeq jika konsumen merasa yakin dan perlu kasusnyauntuk ditindak lanjutkan. maka dapat diiakukan sistem ftrll up-t'

" IJpava l{ukum rang Ditempuh Konsumen Atas Kenrgan vang diakibatkar.r&ri barang dan /atau Jasa vang dilarvarkan pelaL-uusaha rnelalui'iLl"r," 6-ugu.tos 2011, hnp://onlinehutr'rrm.blogspot.coir/2011101/upara-hukum-l.angditempuh-konsumen-atas.htrn1., (li,3g'1 ''-'-perlildungan Konsumer dalm Transaksi e-commerce, 6 agustus 2011, http://nvq scribd.com/doc/2l -576787iperh-ndungan-konsumen{alarn-transaksi-e-commerce. ( I 1.i g)

I'blunte 14. No lit{ci 2()i3

5t

Dari sisi pemerintah melalui Direktorat Pedindungan Konsumen Disperindag, upaya konzumen yang dapat dilakukan hampir sama dengan YLKI yaitu melakukan pengaduan disertai denga bukti kejadian- Perbedaannyaada pada saat pemanggilan pelaku usaha untuk dimintai keterangan perihal masalah yang ada. Apaila ditemukan adanya hak-hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha dapat dengan cepat merespon dan mematuhi ketentuan yang telah digariskan oleh direktorat tersebut- Terapi ini ampuh untuk menindak lanjuti permasalahan konsumen yang mengemuka. Mekanisme pengaduan melalui lembaga pemerintah ini masih jarang dilalrukan konsumen karena ketidaktahuan terhadap bentuk penyaluran pengaduan yang ternyata disediakan oleh Disperindag. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan bentukan pemerintah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian segketa konsumen dengan cara melalui mediasi. Penyelesaian sengketa masalah konsumen melalui badan ini sangan muralq cepat, sederhanadan tidak berbelit-belit. Konsumen yang bersengketa denganpelaku usahabisa datangke badanini dan mengisi formulir pengaduaq nantinya BPSK akan mengundang para pihak yang bersengketauntuk pertemuan prasidang. BPSK berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterar.rgan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.Jangka waktu penyelesaian sengketaoleh BPSK adalah21 hari seiakpengaduan diterima. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 55 menyebutkanpelaku usahadaiam waktu paling lambat 7 hari sejak menerima putusan dari BPSK wajib melaksanakan putusan tersebut. Dari uraian diatas terlihat bahr,rajalur-jalur penyelesaian sengketa yang tersedia telah memberikan jalan bagi konsumen untuk menegakkanhak-haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha. Hal ini seharusnya dapat menimbulkan kesadaran bagi konsumen untuk lebih berani megadukan permasalahannya,dimana dalam praktek konsumen masih enggan untu! melaporkan pelanggaran terhadap hak-haknya. 2. PenyelesaianSeugketaDidalam Pengadilaa Dasar hukum untuk mengajukan gugatan dipengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat I Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tr'olume11.No.l Mei 2013

JZ

Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan TransaksiElektronik disebutkanbahwa setiaporang dapat mengajukangugatanterhadappihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau mengunakanTeknologi Informasi yang meimbulkan kerugian. Sedangkangugatan yang diajukan berupa gugatan perdata terdapat pada pasal 39 ayat I Lrndang-Undang Informasi dan Transaksi Eleklronik yang berbunyi Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundans_ undangan. Sedangkan dalam pasal 45 ayat I Undang-Undaig Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa setiap konsumeo y*g dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Dengan diakuinya alat bul*i elellronik sebagaialat bukti yang sah di pengadilan sebagai mana disebutkan dalam pasal 5 ayat l, 2, dan 3 {Jndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka alat-alat bukli yang digunakan oleh konsumendi pengadilanyaitu: a. Bukti transfer atau bukti pembayaran, b SMS arau e mail yang menyatakan kesepakatanuntuk melakukanpernbelian c. Nama, alamat nolnor telepon, nomor rekening pelaku usaha. Namun dalanr ayat 4 ada pengecualian yang menvebutkan Informasi Elekronik dan atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undan_sharus dibuat dalam bentukterlulis. cian b. surat beserta dolmmennya vang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabatpembuatakta.5a

re15 Neitje Sall- A.spekHul;un Pentbttktian Terlutrlap Data Elektronik,6 agustr:s2lirI, .* htlp:/Ar''v djpp.depl-'niham-go.id,tukum-teknologi/661-keabsahan-alat-bukti-eleilronikd1m-suatu-pe{anjianiJrn-pen-velesaiaa-sengke.ra-melalui-arbitrase-onl.htrd., i12.02)

{?tlttne 14.No I iVtei20 | 3

53

Sedangkan pihak konsumen yang diberikan hak untuk mengajukan gugatan menurut pasal 46 Lrndang-Undang PerlindunganKonsumen adalah, a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; b. Sekelompok konsumen yang menpunyai kepentingan y{rng sama; c. Lembaga perlindungan swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasarl yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepetingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasar; d. Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau simanfaatkan mengakibatkan kerugian--materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit." Dari uraian diatas upava huk-um dalam sengketa perlindungan konsumen melalui internet (e-commerce)dapat di selesaikandengandua dan diluar pengadilan. cara yaitu melalui pen-eadilan

A

Simpulan

Berdasarkanpembahasanatas permasalahandiatas, dapat diambil kesimpulan sebagaiberikut : l. Perdagangan melalui internet (e-commerce) tidak hanya memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan dimana pihak konsumentidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang di butuhkan tetapi e-commercejuga mempunyai akibat negatif yang di sebabkankonsumen tidak dapat melihar secaralangsungbarang yang akan di belin-va sehingga barang yang telah dikirim oleh pelaku usaha bisa saja tidal sesuai dengan apa yang yang diinginkan atau barang yang dikirim mengalami kerusakan.

tt

Ceilirro Tri Sirvi Kristivmti-

tolume i1. l{o.1h{ei 20 i 3

Op. Cir. trlm 17(r177

54

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan- ketentuan Undang-Undang perlindungan Konsumer dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana kedua peraturantersebut telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, Walaupun Undang-Undang perlindungan Konsumen memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang melakukan transaksijual beli langzung saj4 namun kelemahan ini sudahditutupi oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi EleLtronik vang mengaturtransaksimelalui internet (e.commerce). Saran Adapun saran-saranyang dapat diberikan agar perlindungan hukum bagi konsumen dalam tramsaksi e-commerce dapat terjamin adalah perlu dilakukannya sosialisasi undang-undang lnformasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat mengetahui bahrva saat ini telah ada undang-undangkhusus yang mengatur mengenai p€nggunaa informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Disamping itu dengan adanya sosialisasi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan pelaku usaha, konsumen dan pemerintah menyiapkan diri terhadap ketentuan huk-um baru daiam undang-undan-q Informasi da' Transaksi EleLtronik sehingga pelaksanaan dari Undang-Undang Informasidan TransaksiEleltronik ini dapatberjaiansecaraefisien. Apabila terjadi sengketa atau pihak konsumen telah imgikan dalam perdagangane-commerce maka konsumen dapat mengajukan upava hukum terhadappihak pelaku usahamelalui dua cara: 1

Diluar pengadilan

2.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakanuntuk mencapaikesepakatanmengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertantu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen melalui Lembaga Swadaya N.{asyarakat(YLKI), Badan PenyelesaianSengketaKonsdmen (BPSK). Didalam pengadilan Penyelesaian sengketa konsumen didalam pengadilan dengan menyertakan alat bukti eleklronik sebagai alat bukti yang sah di

I'olune 11.No Ilvlti 20t-1

55

pengadilansebagaimanadisebutkan dalam pasal 5 ayat 1,2, darr3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (lru ITE). DAFTAR PUSTAKA Az. Nazution. 2002 Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta. Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. 'T{ukum PerlindunganKonsumen". Sinar Grafika. Jakarta. 'Manfaat Dhika. e-commmerce". http: /;/dhiks.gyrg.orgn l,luortforess/?p:40. Diakses tanggal 28 juni 201I Dito Prasetyo. 'Manfaat dan dampak positif e-commerce" http. // ditoprasetyo250.blogspot.com/20 I A/ 11/ manfaat-dandampak-positif-e-commerce. ht. . Diaksestnggal 28 juni 20 1I Esther Dwi Magfrah. '?erlindungan Konsumen Dalam E-Commerce ". bahan http:ii vnt'w.solusihukuw.com.lartikel'artikel3l.php, diaksestanggal 29 Mei 2010. Happy Susanto. 2008 Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visi Media. Yogyaliarta. Herawati Ema. 2AO3 "Pengaturan Hukum Dibidang E-commerce di Indonesia" skripsi" Program studi llmu Hulanm Universitas Madura- Pamekasan. "Pengertian Hendra W Saputro. e-commerce'. hI tp :i,t*rt+'.ba I i orange -v,eb.i d,pengerli ctn-ecommerce'. Di akses tanggal5 juli 201i "ItLr Herdy ITE DENGAN 5 NEGARA DI ASEAN". http ://herdygooverclock. rvordpress.coml'uu-ite-dengan5-negaradi-asean/. Diaksestnggal 5 Agustus2011 Huaia Adolf. 2006. "Hukuni Perdagangan Internasional". PT Raja Grfindo Persada.Jakarta. Marcella Elwina. *PERDAGANGAN E-COMMERCE menurut UUPK". http ://www.google.co.idl#hl:id&q:perdagangan+ecommercslmenurut+IJLT+pedindungan*konsumen. Diakses . tnggal 5 Agustus2011 M Arsyad Sanusi 'EFEKTMTAS LrLi ITE DAKAM PENGATTIRAN PERDAGANGAN ELEKTROMK'. hup //jurnalpdii lipi go.id/admin/jurnali29I10515.pdfl Diakses tnggai 5 Agustus2011, Rhizki Dwimawesa. "Pengertian Perdagangan dan Hukum Dagang". h ttp: //r h i zki i. bIogspot.com. di aksestanggal 29 Mei 20 10.

I"olume| 1. No.I Mei 20I3

56

Tosin Rijanto. Catur Mei*anro. 2000."E-COMMERCE di INTERNET-. PT.Dnastindo Adiperkasa Internasional. Jakarta. Teguh Arifiyadi.'?ERLINDLINGAN KONSUMEN E_COMMERCE DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL; HttKUIv{ MANA YANGBERLAKU?". http.//teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/ perlindungan-konsumen-e-commerce-daram.html. Diaksestnggar 5 Agustus 20l l "Perlindungan Konsumen daram Transaksi E-commerce,'. http :i;ww-st: -scribd comldoc/2 I 5 76ZgT/.. di akses tanggal 29 Mei 2010 . "Pengertian internet". hnp !,www. scribd comtdoci2 l j i 05 04/pengertianIntenteldi aksestanggal 30 juni 20 I 1. " Sejarah internel", http:iiyudhim-blogspot.com/2A08.tA2/sejarah_ ifternet.htmldi aksestanggal 30 juni 201I, "Mekanisme dalam perdagangan e_mmmerce,,. hup :,','fami |1n etwor k-| okober ssma com/sr t,M ekoni sme_E_ Commerce 90.htn. Diakses 5 iuli 2011. Widjaja Gunawan, Ahmad yani. 200g. ,Tlukum Tenrang perlindungan Konsumen". PT gramediapustaka Utama. Jakarta

L''olune11-No llv,fei 2013

ALOKASI DANA BAGI HASIL (DBH) CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)KE DAERAH SEBAGAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAI,

Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas lv{aduraPamekasan Jl. Raya Panglegur km. 3,5 PamekasanMadura Jatim Abstract The implementation of Profit-Sharing Fund of Excise on Tobacco (DBH-Cfff) program in locai regions should conform to the implementation of decentralization. In terms of funding, there should be a financial balancing policy between central go!'ernment and local government. The administering of decentralization fund is supposed to comply with the Local Budget (APBD) mechanism. Financial aid from central government to local government must be viewed as the form of financial relationship between the two of them. Accordingly, the allocation of the Excise on Tobacco (CI{T) fund to local government is the implementation of fiscal decentralization, that is a delegation of fiscal responsibilityand division of decision-makingauthority in fiscal affairs to support the delegatedgovernment function and dutv. As the components of balancing fund. the allocation of the CHT fund of the fiscal year 20C8 (adjustmentfund) and the DBH-CHT of the frscal year 2009, 2010, and 201 I are parts of intergovernment (central-local government) transfer budget. Interlocal government fiscal balance should be strived to reduce the of financial capacitl, among iocal lndeed, local -qap -qovernments finance is higlilv essential for the improvement of efficiencv, the effectivenessofgovernment process,and public sen'ice.For that reason,the inter-local government fiscal balance might be achiel'ed by means of Dana Alokasi Umum @lock Grant); which is allocated to local governments to equalize their financial capacities by applying a forrrula that considers each local needs and potential. Hence, the equality' principle can be much secured. Kelwords. Implementation of decentralization.'fiscal decentralization, intergovernment (central-local government) transfer budget, interlocal government fi scal balance

Ilolume 11. No.l hlei 2013

58

Abstrak Pelaksanaanprograrn4<egiatanDBH-CHT didaerah sejalan dengan penyelenggaraandesentralisasi,dalam pendanaannyadiperlukan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat (pempus) dan pemda. Pengadministrasian dana desentralisasi mengikuti mekanisme APBD Bantuan keuangan dari pempus kepada pemda sebagai wujud adanya hubungan keuangan antara pempus dengan pemerintah yang ada dibawahnya. Alokasi dana CHT ke daerah merupakan pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu sebagai penyerahan tanggung jawab fiskal dan pembagian wewenang untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Alokasi dana CHT TA 2008 (dalam bentuk dana penyezuaian) dan DBH-CIIT (alokasi dana CHT TA 2009. 2010,20lI) sebagai komponen dari dana perimbangan) merupakan bagian dari anggaran tralsfer ke daerah. Keseimbangan fiskal antar pemda harus terus diupayakan, untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Keuangan daerah sangat diperlukan untuk peningkatan efisiensi, efektivitas penyelenggaraanpemerintahan dan pelayanan masyarakat. Keseimbangan fiskal antar pemda dicapai melalui formula Dana Alokasi Umum; dialokasikan kedaerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhandan potensi daerah. sehingga lebih menjamin keadilan untuk semuadaerah. K a ta Ku n c i : Desentralisasifi skal-PemerintahanDaerah A. Pendahuluan Cukai menjadi bagian dari fiskai rnaka cukai termasuk urusan pemerintahan yan_e menjadi kervenangan pemerintah; diselenggarakan dengan asas dekonsentrasi; melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah; Departemen Keuangan RI c q Direklorat Jenderal Bea dan Cukai (D-IBC) kepada Instansi Ve tikal DJBC (Kantor Wilayah DJBC). Dekonsentrasi adalah pelimpahan 1ve1\.enangdari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan"atqu L"epadaInstansi trSrtikal di u,ilayah terteultt)o Peraturan menteri keuangan (Permenkeu) No 100iPMK.01i2008 bahrva departemen keuangan mempunyai tugas $

Peraturan Pemerinlah No.?12008 tentang dekonse.ntrasi dan tugas pembantr.un

I'olume 11. No.I Mci 2a t 3

59

membantu presiden menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang keuangan dan kekayaan negara. Direttorat jenderal dari departemen keuangan yang tugasnya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasiteknis dibidang kepabeanandan cukai; adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyelenggaraancukai di daerah menjadi tugas dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Unit Pelaksana Teknis; pendano*rnya dsri don stqs bebwr Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Ps,gal 155 (Aym 2)U{1.No.322001: Penyelenggwaan wlrsctn pemerinlahon yang menjadi ke*'enrngan pemerintah; didoerah, didsnai dari don atcs beban APBN B. Perbedaan Mekanisme Pendanaan Antara Penyelenggaraan Cukai di Daerah Dengan Penyelenggaraan Program/Kegiatan DBH-CHT Walaupun cukai bagian dari fiskal tapi karena penyelenggaraanurusan pemerintahan harus berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, maka pelaksanaat progrart'kegiatan DBH-CHT sebagian dari pengarusannlw diserahk*t kepada pemerinnh daerah. Kepala daerah .menggerakkanprovinsi/kabupaten/kota untuk bertanggungjawab mendorong. dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas & karakteristik daerah masing-masing. Jadi ada perbedaan mekqnisvne pendanaan antara penyelenggaraancukai didaerah dengan penyelenggaraan program/kegiatanDBH CI{f . U-IJ.No.33/2004, bagian Penjelasan, bahwa pendanaan penyelenggaraanpemerintahanagar teriaksana secaraefisien dan efektif serta mencegahtumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pen-r'elenggaraao pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Pusat fuempus) APBN, baik kervenangan pusat y?ng dibiayai dari didekonsentrasikankepada Gubernur (melihat Perpem No.7/2008 dapat ditambahkandisini; selain kepadagubernur dan/ataukepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu)' dan ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. ladi penlelenggaraan cukci di daeroh karena merupakan tanggung jawab pemerintahanpusat (pempus) maka dibiayai dari APBN dan sebagai

l'olume I 4. No.I Mei 20 | 3

60

k_e-wenanganpusat yang didekonsentrasikan kepada instaqsi vertikal (Kanwil Ditjen Bea cukai dan unit pelaksana ieknis) maka dibiayai APBN. Sedangkan penyelenggaraan program,,kegiitan DBH_CHT yang sebagian kewenangan pen-qurusannyadiserahkan kepada daerah mulai proses perencanaarl pelaksanaan. penatausahaan, dan pengendaliannyamaka pelaksanaanprogram/kegiatanogrt-crn ini masuk kewenargan pemerintahan {aerah 1p"*au penghasil cHT dan penghasir tembakau); efeltivitas dan efisiensi ptogram*egiatan ini menjadi *i*r, jawab pemerintahan daerah; dan pendanaaonyuaibioya *"hiui *"&r*n APBD- Dengan demikian administrasi pendanaan atas penyelenggaraan cukai di daerah dilakrkan secaraterpisahdari administrasip"nauni?utu, penyelenggaraan program/kegiatan DBH-CHT. (Lihat pasai 155 (Ayat 3) ULt No.32l2004) Peran Kanr.vil DJBC dalam peraksanaanprogram,/kegiatanDBH-cHT (selaku instansi vertikar dari DJBC Departemen keuangan) adarah memberikan dala perkiraan CIIT per_pro'insi, kabupate;/kota" dan membantu efektiktifitas peraksanaan program yang berhubungan langsung d"lg31 tugas dan fungsinyq yaitu seperti sosiarisasi keteatian oibloang cukai dan pemberantasan-bg*g kena iukai (BKC) ilegar.Dlierastun paaa artikel edisi sebelumnya bahna pelaksanaanprogram/kegiatanDgH-iril termasuk golongan lrusan pemerintahan yartg iersrfatToncunen: r.aitu senantiasaada bagian urusan yang penanganannyadalam bagiadtlidang tertentu dapat riilaksanakanbersama antarapemerintahdan pemla, dan ada bagianibidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada pula bagian urusan -vang diserahkan kepada provinsl- serta ada Uug;u' u^lsun yang diserahkan kepada kabupatedkota. Hal ini sejalin dengan pen-y'elenggaraan desenfrcrrisasiyang mensvaratkan adanya penbagia' urusan pemerintahan antara pemerintah den_eandaerah otonomi. seierti halnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnva, aaium pelaksa*a:.n progranvtegiatan DBH-CHT, pemeriniah melakukan pembinaanantara lain seperli pemanauan dan evaruasi. oreh sebab itu blVa pelaksanaannya APBD, tqi danatrya dtbantu oleh pemeririloh pasat;1J*i afSf.q; yultu Alokcsi daro cHT Tahun Anggaran (TA) 200s dalam bentuf iana penvesuaian dan Dana Bagi Hasir cHT TA 2009, 2010, 20Ir merupakan bagian dari komponen danaperimbangan. Pengadministra.sian dano desen*'olisasi mengihfii melamisne APBD. Hal ini dima!<sudkanagar peny-elergg*i* pn*bcmgunan dan pemerintahsn daeroh dapat dilakuka* iurroo i7rW6 ipri"rr, transparan, d*t akuntabei. (Bag.penjelasan, UU_No.33/Z}Oi)

lblunrt I1. No I Mcr 2013

6l

Dqerqh diberikon hak untuk mendapatkan xutber keucwtgan qntqra lain: l)kepastian tersediarrya dari pemerintah senwi dengnr anlsd*t pemerintah yang diserahkan; diantaranya hak utntk mendapotkan bagi hasil dqri xmber-sumber daya nasiontil yang berada didnerah don dans perimbangan lainrrya, 2)mendapatkan ntmber-wnber pendapatan laitz yang sah, serta 3) sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengahtran terse.bur,pada dasanrya pemerintah menetapkan prinsip "u$tg mengikuti ".(Bagian Penjelasan" UU. No. 3212004) fungsi Memtrzd tlU.No.32 don 33 Talnn 2A04, desentralisasi rnentpakan penyerahan wev;ercmg pemerfutaiwn oleh pemerintah kepada dqerah otorrom untuk mengqfilr don mengurus urusan pemerinlahan dalan .isten Negaro Kesaluqn kl. Desentralisasi menqsakant sebuah qlal untuk mencopai salah satu tujuan, khusamya dalam rangka memherikan pelaycll*r, umum Tang lebih baik dan menciptakan prose,
lblrtme I1. No. I Mei 2A I3

62

berproduksi dengctn biaya yang mirimam. perusahs*n sryastcr yong gagal mengelola biay'a mhinrum pada akhirnya akan keluar dori bisnis. Namun pemerintah dapat terus mengatasitrya jika masyarakat lebih memilih untuk pindah ke dserqh lain sehingga pemerintah dapat memproduksi dengan lebih efisien dan responsif terhadap masyttrakanya. 3) hnlasi dqn Percobaan pdda penberian Balang dst Jasa: Sistent yang berbeds ds.i beragam pemerintah akan mempertinggi kesempatan untuk memberikqn scilusi baru (inovasi) dari setiap permosalahan y,ang diha
I olrt n e l J , N t t I M c i ]r ] l3

o-1

Alokasi dana CHT TA 2008 yang dialokasikan kepadadaerahprovinsi, kabupaten/kota merupakan bagian dari onggman transter ledoerah dalam bentuk dana penyeruaian; yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerahdalam rangka melaksanakankebijakan pemerintahpusat.(Ps.1No.25 UU.No.45/2007 tentangAPBN TA2008). Bagi daerah (pemda penghasil CFIf dan pemda penghasil tembakau) aiokasi dana CHT ini merupakan bagian dari pendapatan dqerah dan dianggarlnn dalam APBD TA 20A8 pada kelompok loinJain pmdapatan daerah yang wh.(Ps.l&3 PermenkeuRI No.60/PMK.A7lZffi9) Peryaluron oJokssi dotn dilakukan CHT dmgon c{rra penindahbukuan dari Rekenhg Kas Unam Negara ke Rekening Kas Umam Daerah provinsi, kabupaten*ota. Penyaluran olokasi darn CHT TA 2A08 dilaksonakan secara Tri*'ulsnan: uttuk triwulan pertsma sampai dengut triwulon ketiga masing-masing sebesqr li3 dari penetapcat alokosi dnn CHT, untuk triwulqn keempat adalsh sebesar selisih antaro penetary alokosi definitif denganjumlah dana lwng lelah disahtrkqn selqma triwulsn pertama ssmry dengan trilwlan ketiga. (Ps. 7 PerrnenkeuNo.60 PMK.A7/2008). Meninjau Ps. 164 (Airat 1) UU.No.3212004, Alokasi dana CHT ditinjau dari mekanisme pengalokasiannyabukan termasuk hibah; karena alokasi dana CHT TA 2008 maupun TA 2009 s/d TA 2011 preskriptif alokasi dana (penggunaan dananya) sudah ditentukan oleh pemerintah (melalui Permenkeu), dalam hal ini pemda harus mematuhinya.Dengan kata lain pemerintahmembuatrestriksi ;'ang cukup ketat untuk penggunaan alokasi dana CHT, pemda tidak bisa secara bebas menggunakannya. Berbeda dengan hibah; walaupun dalam hibah ada naskahperjanjian hibah daeral.rQ\tPHD) serta kewajiban penerima hibah mempertanggungiawabkan penggunaandana yang diterima, lapi penerima hibah bisa suka-suka(boleh menggunakatr secara bebas, sepmjan,q untuk kepentingan umtm). Selain itu ditinjau dari tujuan pemberiandana; alokasi dana CHT bukan termasuk dana darurat; (mengenai dana darurat bisa dilihat di Ps. 164 (Ayat 3) uU.No.32l2004) Alokasi dana CHT dilihat dari tujuan pengalokasiandan syarat ketentuan penggunaan dan4 merupakan jenis dana yang masuk dalam kategori lain-lain pendapatan yang drtenpkan pemerinlah; ketentuan mengenai hal ini diperjelas pula dalam ketetapan pemerintah Tgl 20 Juni ZA07; Bagian Lampiraq Permendagri No.3ff2007 mengenai Pedoman PenyusunanAnggaranPendapatandan Belanja Daerah (APBD) TA 2008. Seianjutnya TA 2009 alokasi dana CHT oleh pemerintah ditransfer dalam henlak DBH-CHT yang merupakan deri dnw perimbotgan. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkanangka

hblumc I 1. No.1Mei 2A I 3

64

persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.(ps. 1 No 23 uu.Rl.No.4ll200g tentang ap's].{ TA 2009) Penyalurmr DBH-1HT TA 2009 jugt diraksanokon secara triwursn dengan rincian sehagai berikut: Triwulan I sebesqr 20%o dori aloka-sisefirentara; tritvulcn II sehe.wr 30g4 dari qlokasi semerTtarq; triwtlan III sebesar 3a% d,i alokcsi sementara; dsn Triwulqt II, sebessr selisih antara alokasj defnitif dengan jumtah dma ytng te_lqhdishrkqt pda teriwatan l, II, dqn IiI. p-erryaluran tri.ut*, IL' dilokukan seteloh Ditjen perimbangan keuongan menerima Iapa'an realisqsi pelakscmaan programikegratan DBH-{:HT semester I. {Lihat Ps. 20 permenkeu No.2l/pMK.07i200g tentang Pelaksewan dan pertanggtutgjaw,aban Anggaran Transfer ke Daerah). D. Hutrungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Penghasil cHT/penghasir rembakau Daram peraksanaan Progrann/I(egiatan DBH-Cfi T Walaupun sebagian kenenangan pengurusan dalam pelaksanaan program/kegiatan DBH-CHT ini diserahkan pada daerah penghasil cHT (mulai Th 2010 meliputi juga daerah penghasil tembakau), na"mundalam pelaksanaannyaakan selalu terikst hubi:ngan dengan pemerintah dan pemerintahan daerahlainnya Pemerinlahon dserah dalam ttenyelenggarakon aru.ran pemerinrcltart netniriki rrubungan dengan pemerinlah dan
tritlumeI 1. No.l A{ei 20I 3

65

pelaksanaan,penatausahaarLp€ngendalian) hanya sebagiansaja yang tetap menjadi kewenangan pemerintah; misalnya pendanaan, pembinaaq pengendalian dan evaluasi; hal ini sejalan dengan penyelenggaraan desentralisasiyang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahdengandaerahotonom. Penyelenggaraan otonomi daeratq maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungiawab harus diikuti dengan pengatumn, pembagian, dan pemanfaatan sumber dala nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potersi, kondisi, dan kebutuhan daerah;(LIU.No.45/2O07,bagranPenjelasan)misalnya kebijakan pemerintah menindaklanjuti usulan dari daerah penghasil CIIT; agar pemerintah mengalokasikan sebagian dari pendapatan CIil untuk mendanai program/kegiatan yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara dari cukai. Dalam hal ini pemerintah memperhatikan potensi, kondisi daerah penghasil CHT; sebagai daerah yang selama ini memberi kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan negara untuk mendanai pembangunan Akhirnya TFI 2008 DBH-CHI tersebut dialokasikan ke daerah penghasil CHT. Kemudian mulai Th 2010 hinggga sekarang dana tersebut selain dialokasikan ke daerah penghasil CHT juga dialokasikan kedaerah penghasil tembakau, untuk mendanai sejumlah program/kegiatan yang salah satu tujuan utamanya meningkatkan penerimaan negcrs dari sehor CHT seria ftrengatasi danpctk rokok terhadtp kesehatan- Pada terbitari edisi sebelumnyatelah dijelaskan, agar alokasi dana CHT/DBH-CHT digunakan untuk mendanai programlkegiatan yang tujuan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang mengkonsumsi rokol'" seperti pelayanandan pengobatankesehatan.Selain itu bisa untuk pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaanUKN{ dan mikro, melalui bantuan modal untuk produktivitas dan daya saing. Mendanai program pembangunan infrastruktur, misalnva proyek padat karya untuk pengentasankemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dengan belanja Infraslruktur Padat Karya (terkandung dalam salah satu dari kegiatan DBH-CHT yaitu Pembinaan Lingkungan Sosial, Pasal 7 (Ayat l) huruf (a & f) Permenkeu No. 2O/PMK.07/2009 seperti kegiatan pencegahan pengdngg7rron melalui: pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) dan/ataudaerahpenghasil bahan baku IHT, penguatan ekonomi masyaraliat di lingkungan IHT dalam rangka pengelltasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; melalui bantuan permodalan dan sarana produksi, harus terus di tumbuh kembangkan dan berkelanjutarl misalnya pengembangan diversifikasi usaha dan sistem distribusi koperasi dan

tr'olumeI 1. No.I Mei 20I i

66

UMKM, pengembangansumber daya manusiq dan kelembagaankoperasi dan UMKM. Sehingga alokasi dana ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa yaitu mengurangi angka penganggLlrandan kemiskinan. Pelakscntawt desentrqlisagi tidsk akan herjalan efektif tutpa didukung dengan faktor fwmsial.iketrangan, maka pelaksonaan desentrqlisasi fiskal diatur dalqrn (/(I.RI.No.33.:2004 tenkmg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintqh Pusat I)&t Pemerintqh Doerah; flatu sistem pembial;aan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka NKRI yang mencahtp pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerqtaarl qntar dnerah secsra proporsional, demokratis, sesuai dengan kandisi dan kebuluhan daerah sejalan dengan kewajiban, & perubagian kev'enangetn, serta tats carq pen,,elenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan-'o Secara karseptual pola lrubangan keuangan qtrlarq pemerintah pusat dengrm pemerintah dserah horus dilakukan sesuqi tlengan kemampuan keucmgan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pentbangunan daerahnya. Walauputt penguhtran daerah ini akst menimbulkqn perbedaan. Ada empat rnacam pola hubungart yang dapat digunakcm clalam pelaksunaan otonomi daerah berdasarhtn konsep pola "huhwtgan situa,sional" yang dikemukakan oleh Hersey dsn Blanchcnd." i) |)ola Hubwtgcut Instntktif: Pola hubtntgan ini memtnjukkan peranan pemerintah prsal lebih tlominatt dari pada kemandirian petnerintah daerah {doerah ,,ang tidak maxtpu melaksanakan otonorni daet'ah1. 2) Pola Hubungon Konsukatif; ilola huhwryatt iui can4tur lntgun penerinlah pusttt xdah mula.i berkursng, karena daersh dianggap sedikit lebih mantpu melqkstmakan otonomi3) Polo Hubungan Partisipatif; Pola hubungan ini peranat pemerintah pusal semakin berkarang, mengitgat tingkat kemandiriqn daerah yang bersangkutan mendekati m6n pu mgktksanakcn urusan otononn dserah. o

ILLW. Wrdjaja. Otononti Daerah dan Daerah Otonom. .Iakarta- 2002. PT.Raia Grafindo Pssada.trlm. 4 l-41 5e Halrm. A- Bunga Rampai A.:lanajernenKeuatgan Daerah. Edisi Rer.isi. Yogakarta. 2004. LIPP.AMP I'KPN. Illm.

lblune I4. Nr.t.Ilt{ei 201 3

67

4) Pola Hubungan Delegatif; Pola lntbungon ini cern1rur tang{ttt pemerifiah pusat wdah tidsk a&t, karena dserah telah benar-benar mampu doletnt melaksanskantotonomi doerah. Adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda menyebabkan terjadinya perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagaipedoman dalam melihat pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah (dari sisi keuangan) dapat dilihat tabei berikut ini: Pola Hubungan Keuanqan dan Tk Keman
L'olurne 11.No I Mei 2013

68

wewer?ctngpemerinlqh membawa konsekuensi tntggarsn untuk melskssnsksn kewenangan tersebut.62 Alokasi dana cukaiHasil rembakau Tahun Anggaran (TA) 200g dalam bentuk dana penyestnian.i merupakan hagran airi nigg*nn trcnsfer ke'daerah; yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Dana penyesuaian merupakan salah satu pengeluaran negara dalam pelaksanaandesentrqlisasi fiskal unfiik membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah-(ps. I No. 27 UU.RI No.41l2008 tentangAPBN TA 2009) Alokasi dana cukai Hasil TembakauTA 2009, 2010. 2011 dialokasikan ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hrsil (DBH-cHT). Dana Bagi hasil sebagai komponen d.ari dana perimbangan merupakan Uagian dari c*?ggar&? transfer ke daerah, salah safu dari pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desenftttli.sctsi fskal.(ps.l No.2l & Zz UU.RI.No.4112008tentangAPBN TA 2009) Sebagaimanadijelaskan diatas Alokasi dana CHT TA 20{rg (dalam bentuk danapenyesuaian)maupunDana Bagi hasil cHT (arokasidanacHT TL 20A9, 2010. 20ll) sebagai komponen dan dqtq periwbangnt nteruTsakanbagian dari anggaran transfer ke dqerah.6a h'ansfer ke dserah adobh pengeluaran negers dalan rangka pelakxmcwn desentrcrli.gasi.fi.skal, henrpa dsw peintbangtxt, dana olonomi khu.sus,cla;ia penl:esitttjan, serfe Hibah ke daereh. (PasctlI No.2I Wi.No.it,200t tentangApBlti TA 20Ag) Penerapa'kebijakantransferke daerahditujukanantaralain untuk. (i)terus melaksanakandesentralisasifiskal uniuk menunjang peiaksanaanotonomi daerah secara konsi sten. (li\netgurangt kesenjangan ./iskal ontora penerintah pusa/ dengan daerah clsn antar-daerah; {iii)mengr"rrangikesenjanganpelayananpublik di daerah_cian upa-v-a peningkaranperbaikan peia.vanan publik di daerah.(Penjelasrn APBN TA 20A9:ULI.No.lt;'200&. Dari sudut pandang ekonomi, .._tiga alasan untuk melakukan alokasi (transfer) antarpemerintah pertama, terdapat ketidakseirnbanganfiskal vertikal (.verticalfiscal imbatancis) Hal ini terjadi karena pemerintah pusat menguasaipajak_pajaic utama, sehingea sumber pajak yang dikuasai daerah tida.li "' .Toko \\'alu-vtt- Danrpak Desentralisasi Fiska! T'erharlap perhinhuhon Ekononi dax Ketitnpangan Pendapcian Antar Daerah di htdonesia. Depok- 2007, hirr1.3 * Ps, 1 Permenkr:uNo.60lPMK.074(08 tentano_{Iokasi bma CI tT TA 20(rg). e Pasal 1 Perahuan Me.nteri Ke.angan Ni.2llt'1r.fr-01/2009 tenlans. pektksoruan dmt Pert mggu ngj av,aban Anpyearat TrrarJbr ke Daercit

L'olu;neI4. No i lulei 20I 3

69

memadai untuk mendanai berbagai pengeluarannya. Kedua, adanya ketidakseimbangan fiskal horizontal {horizontal fiscal imbalcmces) yakni perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah, Ketiga, adanya efek pelimpahan antar daerah (spillo1,er effect), vakni eksternalitas ekonomi dan eksternalitas disekonomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya Karena ketiga alasanitula[ telah terjadi perubahanbesar dalam kebijakan alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan daeratr, yang tercermin dalam bentuk semakin besarnya anggaran yang penggunaannya didaerahkan dan keleluasaan 6s @esentralisasiFiskal ). Telah dijelaskan diatas bahwa alokasi dana Cukai Hasil Tembakau merupakanpelaksanaandesentralisasifi skal. Pengertian desentrqlisasi fiskal menurut Koesvara (1996) qdalah Pendelegasian tanggotg jav,ab dan pembagian wewenong untuk pengambilan ketrnftu.sandibidang fiskal yang meliputi: aspek penerimcan dmt pengeluoran. Dtilam hql ini desentralisasi fiskal dikaitkan dengan fungsi pewerintah daerah sebagai perryedia barang dan jasa pelayaT*n keparta rnay-arakat. Penyerahan kewenangan dibidang fiskal pada dasamya mentpckant bxi dori desenlralisusi. Demikiqn pula agcv pemerintah daerahdapat melaksqmkan fungu yang didesentralisasikqt secers efektif, pemerinlah dcterqh harus meniliki sumber penerimaan yang menwdoi baik penerimcran -ynng digali tlari t{tteraltnya serdiri rn&rprrn lang dittansfer dari pusal, dwt Stemerinlahtlaerah lugct hcnts memiliki kev'enantgan untuk pengambilan kepuntscat di bidarrypengeluaran. oo Kadj at mi ko menvctlaka n. d esen Ira li s
"' Haliur. AMul Keuatgtm dan Theresia Dama,vanti- Seri Bunga Ratnpai llauajemen Daerah: Pengelolarm Keuangan Doeralt @drsi Kedua) Yog-rakart1r, 2007. LIPP STIh,{ YKPN. hlm. 194-195 tr Sarurrdajang, Ants Balik Kesincnnbwrgrn kebijakan fskat tfscal sustaitabilit,,-) dalanr Kehnsant Pusat ke Daerah. -Iakarta-2002. Pusiaka Sinar llarapan. h1m. 48

I'olume11. lt'o I hlai 2ll l3

70

pelqkssnq{rn kev,enangan 3;ang luas, nyata, dan bertanggungiayab dalam kerangka Negara Kesqtttur Republik htdotrcsia.dA[erturut Prcwiraseto{o dakw Halim (2007:220) merryatakan bahwq desentralisasi fiskal ini dilaritkan dengan tugas dan fungsi pemerifiu?t daerah dctlam perryediaan barang dan .jasa p,itik (public goatlspublic sen'ices1. Desentrali.ytrsi fiskal meripakan inti dari desentrqlisasi itu sendiri ks'ens pemberian kewenangant dibidang potitik mcturyn administrasi tanpa dibarengi dengnr desentrsli sasi.fi skal merupakan desentrqli sqsiymtg sia-sia, sebab untuk melqksanslran kevenangan dan tanggngjav,ab serta fugas_ tugas pelayonan publik tanpa diberi wewet?tmg baik peneriniaan mauryn pengeluaran, desentraliwsi tidok akan nfuklif, dengan demikitm desentralisasi f.skal akan ntemberi kelehtasaarz keisd' daerah untuk ntenggali potensi daerah daru memperoteh trinsfer dari pusttt dalom rangka keseimbanganfiskal.' Kebryakan desentralisasi fiskal menzo.utKad-iatmikt (2005) ctalanr Halim ftAA7:195), pada dasanrya bertufuunyoiftt untuk: a)Konteks kebiiakan ekonomi ntqkro; b)Mengoreksi verticttl imbala*ce, yaitu: trntuk nremperkecil ketimpangan .v-cutgter.iacti penerintah pusct dan pemerintah dnerah; c)Mengoreksi ?r?taru horizonnl imbalqnce, Twilu untuk uemperkecil ketimpangin yang terjadi qntardaersh dalarn kema*rpuan keuangannya yong masilr sangat ber.,'oriasi; d)A,{eningkatkatzakuntahilitos, e-fektitiicr.s,drttt e.fi.siensidalcnt rangka peningkalttn kinerlc pernerintah tlaercth: efi,{e n i ng kat kn t lan 1i /as p eIcryonan kep ad a musr.ar tt kat ; .f1,4r}an.,* partisipasi ntdg.ardtkat ilctlam peng*nbilan keputusan ofi .sek7ot. puhlik (demolwtfis). (httuk mendorong pemherdayaatt daerah, pemerinfalt pu.;e! memberi fusentif fskal dan nonfisl
l"olttne lJ. No I ltlei 20I 3

71

desentralisasi fiskol memnjukkan besaruya perauln pemerintah doerah dalcrm menggali poter$ wmber-wmber penerimaarurya ycrng berupa: Pendapatan Asli Dceroh (PAD) maupn Bagi Hasil Poiak dan Buldm Pajak (BHPBP). Derajat desentralisasi fiskal iuga rnenuniukkmt seberapa besar perommt pemerintah pusat y{mg dalant pemerintoh lercennin terhadap daerah ntmbanganibantuan (SB1- Derajat desentrqlisasi fiskal merupakan rasio PAD don Total Penerimaqn Daerah (TPD), rssio BHPBP wfittk dsersh terhadop WD, don dapat pila dikelalrui dori rasio SB terhafup WD. Sennkin meningkat rstio sntera PAD terhadap WD, don rasio antara BHPBP ierhadap TPD menunjukkan derajat desenaqlisasi fiskal wata daerah y'ang semakin meninglwt dalam hal keucmgan daerah. Terdqnt kecenderungan bahwa daerqh dengan basis pada sektor indastri memiliki demjat desentrqlisqsi fskal lebih tinggt dibandin.gkan dengan daerah yang memiliki basis pada sektor non indusf i." Keterangan.rasio adalahperbandinganantaraberbagaigejala yang dapat dinyatakan dengan angka; hubungan taraf atau bilangan antaradua hal-(Sumber: Kamus BesarBahasaIndonesia,Cetakankeempat,2005) Pasal 5 (Ayat I & 2) PermenkeuNo.2llPMK 0712A09bahu'a alokasi danatransfer ke daerahdisusunberdasarkanundang-undangtentangAPBN. Demikian halnya denganalokasidanaCHT TA 2008, DBH CHT TA 2009, 2010 dan 2Q11.nrerustitkanbagian tlcri alokasi tfana trotsfer ke daerah yang diatur penganggarannya dalam rencana keuangan tahunan pemerintahannegara(APBN),iugadidasarkanpadaULi No 39i2007tentang Cukai- bahrva besarnya alokasi dana CHT unfttk rnasing-masitgprovitrsi. kcbttpatenkolc ditetapkan berdasarkan besaran kontribusi CHT-nya, sedangkan pembagian kepada provinsi, kabupaterlkota diatur dan ditetapkan oleh gubernur; dengan persetujuan menteri keuangan; yang komposisinya 30o%untuk provinsi penghasil, 40% untuk kabupatenikota daerah penghasil, dan 30% untuk kabupaterlkota lainnya (Lihat Ps.66A (Ayat 3 & a) ULI No.3912007). Dilihat dari efel-tivitas, efisiensi, akuntabilitas pelaksarnan programikegiatsn DBH-CHT sebagai urusan pemerintah 1;ang diserahkan kepada daerah. sebagian kewenangan perrry rusanrlys diserahkant kepada daeralq. untuk hal ini tersedia pendanaan dttri pemerintalz (dari APBN), tr

\4anumpak, Rudolf R. Analisis Otonomi Daerah dnt L)esenn'alisasi Fiskal terhdap Kinerja Perekononian dan Kenondirian Kah:Kola tli Prov.Jstim (Th 20{}}-2006). Sknpst, Fakultas Ekonomi Unir'-Airlangga 2008.

L:olume 11, No i h{ei 20 13

72

selanjufitya pengadministrasisn danon)'a mengikuti mefumisme AZBD, maka DBH-Cf{T merupakan dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pernda (dalam rangka pelaksanaan desentralisasi);disini pemda memerlukan pendanaaadari pemerintah pusat fvang mempertimbangkan potensi, kondisi. dan kebutuhan daerah; berbasiskan perimbcmgan keuangan arfisr€t ltewerintah dan peruda; yaitu suatu sistem pembagian keuanganyang adil, proporsional,demokratis, transparan,dan efisien; yang bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pempus dengan pemda. Tiga fungsi penting sebagai lcndoson dalam penenhen dasar4ssar perimbangan keuangan qrtara pen WS dan pemda, yaitu: l)Fungsi distribusi; 2)Fungsi stabilisasi; 3)Fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan .fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepal dilaksanakanoleh pempus, sedangkanfungsialokssi lebih tepat dilaksanakanoleh pemerintah daerah. Perimbangankeuanganantara pempusdan pemda dimaksudkanuntuk rnenduhotg pendanaan atas pen-yerahan uwsqn kepada pemerintahan daerch; yang efel*ifitas dan efisiensi pelaksanaannyaterkait denganti,ea fungsi utama tersebut diatas Pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait program/kegiatan DBH-CHT, Fungsi Disttibusi-rya dilaksanakan oleh pemerintah pusat; secarasingkat dapat dijelaskan sebagaiberikut; setelah anggaran program,{<egiatan DBH CHT ditetapkan dalam ApBN misalnya kita ambil contoh dana alokasi CHT TA 2008 sebesar Rp ?00.000000 000,00 (dua ratus milliar rupiah) !.ang nerupakanbagiandari dana pen-vesuaian.Penvaluran dana penyesuaian dilaksanakansesuai deu.qan peraturailperundang-undangan {PMK No 2lip}.{K 07i2009,ps. 2T) Tata cara penyaluran dana pen.vesuaiankepada masing-masingdaerah penerirnadiatur lebih lanjut oleh dirje' anggara' departemenkeuangan. yane rnsintrnyai tugas merumuskanseria melaksanakankebijakan dan staadardisasi teknis dibidang penganggaransesuaidengankebijakanyang ditetapkan oleh menteri^keua'gan dan berdasa'kan peraturan perundangundansanyang beriaku.tzPenyalurandana alokasi cril TA zoos oilakukan dengan cara pemindahbukuandari rekening kas umum negarake rekeaing kas umum daerah provinsi, kabupaten&ota {peraturan iv{enteri Keuangan No,60rPMK 07 i2AO8.Pasal7). Dari jumlah 200 milliar rupiah tersebut akan dibagikankepadaprovinsi yang tercatat di Direktorat JenderaiBea dan cukai iDJBC) sebagaiprovinsi penghasil CHT Selarliutnya menteri keuangan melalui jajarannya vaitu DJBC menentukandata perkiraanCHT, data tersebutdikirim kepadaDJpI( kemudianDJPK dan DJBC berkoordinasiuntuk menenlukanDBH cHT oer z

PeraturanMenieri KeuanganNo. 100/PMK.01/2008 rentang oreanisasi dan Tata Kerja DcpartcrnenKeuansan RI

tr'olune 11. No I A{ei 2013

provinsi. Selanjutnya DJPK mengirimkan surat pemberitahuan kepada gubernur mengenai jumlah bagian danc alokssi CHT masing-masing provinsi yang didasarkan pada besaran kontribusi penerimaan CHT. fProvinsi penerima dana alokasi CI{T telah dijelaskan pada terbitan edisi sebelumnya). Pemeriniah berupaya rnendistri busikcrnpeiulapataru atcu kekayaan secars adil agar masTwrakat sejahtera. Distribusi pendapatan meloltti mek*isne pasar, walaupun efisien r?qmuntidck adil, oleh karena itu pemerintah hsnts mengambil kebijakvr untuk .--Pemerintah dapat mengtrangi ketidrirodilcut y'ang terjadi. mempengaruki secqrd tidak langmng distribusi pendapatan dengan kebijalan pengehnrnn pemerintah, rnisahya perurnahant murah untzft-golongcm terlenfit, nbsidi pupuk unlztk petani, dsb.'' Selqtu itu kebijakan pengaloftasian DBH-CHT untuk pemda pengfutsil CHT &tn atau penghasil tembakatt sebagai bagian dari anggararz transfer ke dcerah, merupakan bentuk perast distri busi pemerintah pusat. Desenfislisasi dalom menyediakan j*sa pttblik, tidak hanya pemertuztah daerah dalant menerlukstt kebijakan mempertimbangkan masalah alokosi dqn dislribusi tetctpi juga memperfimbangkan mqsalah kebijakan stabi lisasi.'' Seperti dikemukakan dratas"Fungsi Slabilis{isi lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat Alokasi dana CHT merupakan kebi-iakanpemeriniah pusat dalam memberikan sumber keuangan negara mendanai peiaksanaan kepada pemda penghasil CHT -quna progan/kegiatan alokasi dana CHT (untuk peningkatan krvaiitas bahan baku, pembinaan industri. pembinaan lingkungan sosial- sosialisasi ketentuan dibidang cukai, danlatau pernberantasanbarang kena cukai iiegal;. yang didasarkan atas penl'erahan tugas dari pen.rerintahpusat kepada pemda (desentralisasi). Dalam penyerahaa tugas ini pemerintah memperhatikanstabilitaskondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar daerah. Pertcma: upaya pemerintah mengusahakan tercapainya stabilitas perekonomian nasional, contohnya saat krisis finansial dunia Th 2008, kinerja perekonomian dunia menurun drastis dao terus bedanjut bahkan meningkat intensitasnyaTh 2009-_keadaaninipun berdampak negatif pada kinerja ekonomi makro Indonesia pada Th 2009 baik disisi netaca 73GuritnoMangtoesoebq:oto1993-BPFE.him EkanoniPublik,(EdisiKetiga) Yogl'akaerta2-9 t Abdulllalim danTheresiaDamar,anti/.oc.clr.hLn. 194-l9i [:olune ]1. No I Mei 2013

74

pembayaran,neraca sektor riil dan ApBN. Dampak negatifnya antara lain menurunnya indeks harga saham dibursa Efek Indonesia, depresiasi nilai tukar rupiah- Berbagai kondisi tersebut berpengaruh signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. penyediaan kesempatan kerja, dan upaya pengurangan kemiskinan .{da fenomena dibeberapa negara melakukan PHK besar-besaran; terutama di industri-industri yang berorientasi ekspor?5maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian darurat dibidang fiskal, guna menyelamatkan perekonomian nasional rh 2009 dari krisis global, antara lain denganmemperluasprogram stimulus ekonomi melalui APBN 2009- Kebijakan stimulus fiskal dilakukan melalui cara dan sekaligus untuk tujuan, antara lain:l) mencegahpHK dan meningkatkan daya tahan dan daya saing usahamenghadapikrisis ekonomi dunia; 2 )mengurangi tingkat pengangguran dengan b elanja inftastruklur padat karya.t6 Kita ketahui bahwa lebagian produk hasil tembakau Indonesia telah masuk akses pasar internasional. Industri kretek di Indonesia dimata industri rokok dunia lainnya seperti BAT (British American Tobacco) sudah teruji keberadaannya.tt Ferh adanya upaya dalam rangka peningkatan daya saing, daya tahan usaha. dan ekspor dari pabrik-pabrik rokok tersebut. Beberapa upaya dilakukan guna meningkatkan produltivitas industri hasil tembakau (mencegahterjadinya PHK) sehingga tujuan dari Road I{ap Industi Hasil rembakau 2007-2015 diantaranya:keburuhanpenerimaannesara.menyeraptenaga kerja, dan ma s l' ar ak al s ehatd a p a tte rc a p a i;a . i tu m e l a i u i tsp eni ngkatan mul u/tuai i l as bahan baku industri hasil tenrbakau,seperii. standarisasikualitas bahan baku/standarproduk rokok clengankadir tar nikotin rendali. pengadaan benih unggul. peirbudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah. pengernbangan sarana laboratorium uji dan pengernbanganmetode penqujian. penguasaanteknolcei dalanr pengembanganindustri hasil tembakau yang berkaitan dengan pengurangan resiko kesehatan.meialui tnovasi prosesteknologi untuk menghasilkanrokok dengankadar nikotin rendah. Produk industri ketek Indonesia harus memenuhi SNI vans mengacupada standarinternasionalagar bisa berdayasaing di puru. kt.t"i' dunia. Diharapkan produk ekspor industri kretek Indonesia punya "nilai tambah'" dibandingkan produk kretek dari negara lain. Upaya mengurangi ')r\'Iengotosi Danp
L'olunre l1 No l lvfei 2{}l-}

75

tingkat per€angguran dengan belanja Infrastruktur padat Karya.7n _ sebenarnya cara dan tujuan dari kebijakan stimulus fiskal tersebut diatas terkandung dalam salah satu dari kegiitan DBH-CIIT seperripuou Furur. z Ayat (1) huruf a dan f permenkeu No.20rpMK.07/2009 mengenai Pembinaan Lingkungan yang kegiatannya guna menJegatr -S9sia] dana pengangguran; melalui alokasi cr{T pemerintah telah turut menganggarkan sebagiandari pendapatannegara untuk belanja infrastruklur padat karya; seperti- pembinaan kemampuan dan keterimpilan kerja masyarakat dilingkungan Industri Hasil rembakau gIr) danratau daerah penghasil bahan baku IHT, penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan IHT guna pengentasan kemiskinan, mengurangi -p"ngungg*ll\_ aun mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; uuntu*-p.ri"'odatan dan sarana produks| Ke&s; upaya mengusahakan -"tutuitercapainya keseimbangan fiskal antara pempus dan pemda; diatasi dengan cara pemda memperoleh transfer dana dari pempus;dalam bentuk: dana perimbangarl dana oionomi dan dana penyesuaian-Arokasi dana bgt jugi didasarkun J
L'oiune11. No.I Mei 20I 3

stimuhu Fiska!

ApBN 20a9, http

76

keseimhangan .fiskal antar pernerintah doeroh dapat dicapai melarui; formula Dana Alokosi (inum (DALI. Pemerinlah dalam bidang perekonomian, mempunyaiperan ukrna lwitu: sebagai.alat stabilisasi perektnontian. perekonomian yang sepemthn|'a di-sershkqt kepada sekror swssra arqu sisteft, weqr al:an peka terhadap goncailgen keaCaan vwtg nenimiutkan pengs-nggarqn dan infiasi- Masa{qh ini ditangani oleh penterintah melalui kebijekan moneter matryn fiskal. 60 Sedangkan Fang'i Alolrosi lebih tepat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah lebih bisa menjalankan peran ini karena pemda yang mengetahui kebutuhaq kondisi, potensi, dan silasi masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan program/kegiatan DBH-CHT tugas pengalokasiandana yang dilakukan oleh pemerintahdaerab,misarnya TA 2008 pemerintah provinsi Jaq'a Timur mendapat aliran dana cI{T dari sebesar Rpl35 849 855 000,00 melatui ps. 66A (Ayat 3) g:Tpr LrIJ.No.39/2007,gubernur diberi kewenanganatributif untuk mengeloiadan menggunakan DBH-CHT serta mengatur pembagian DBH_CHT kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada diu.ilayahny4 berdasarkan besaran kontribusi terhadap penerimaan cHT. r{asing-masing gutrernur daerah penghasil cHT darr/atau provinsi penghasil tembakau mengeluarkan peraturan g'bernur yang mengatur tentang pembagianDBH-cHT tersebut. Kemudian contoh vang lain men-*enaipengarokasiandana yang dirak-ukan oleh pemda dalam pelaksanaanprogramAegiatanDBH CHT. vaitu ketika Biro,tsidang Administrasi perekononrian pemerinrah pro'insr_ KabupatenlKota selaku sekretariat. mengalokasikandana cHT ke sKpD menurut program4regiatansesuaidengantugas pokok dan fungsinya. Alokasi da'a CHT TA 200E darambentuk dana penyesuaian dan alokasi dana cHT TA 2009, 2arc, zolr dalam beniuk-DBH-CHT, dialokasikan kedaerah penghasii cHT dan penehasil Tembakauunluk membantu daerah melaksanakan kebijakan pempus. program/kegiatan DBH-cr{T sesuaidengandengantujuan arvalpenyerahannyakepada iaerah penghasil CHT adalah sebagai wujud pelaksanaan penugasan/kebijakan pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaandesentrarisasifiskar, untuk peningkatan penerimaan CHT, menampung lapangan pekerjaan, dan masyarakat sehat (rnenenukan farmulasi protfutk cHT wig teiin rqmal, dengan kesehatan): oreh sebab itu seperti terah dijeraskan-diatas. maka pemerintah rnenyediakandananya yaitu Cenganmenganggarkamya dalam anggaran belanja negala, tahunan (yang dicantumkan dalam APBN). Menurut uu.No.39l2007 bahwa dana alokasi CHT merupakan dana 2yo 80 Guritno fulangkoesoebrolo.[,o(. ci r, hlrr.. 2-g

I olume 14. No.l LIei 2013

77

yang diambil dari pendapatannegara atas cHT yury dibuat di lruJonesict. Perlu diketahui bahrva.. cukai tlda-t< tranya drkeiak an terhadap hasir teyrbakau (r'okok) yang dibuat di. huronesic'tapi juga krsir tewbakou yang di impor)- Pen;'ediaan dana bantuan dari pemerintah ini sudah sewa.;arnya mengingat progrardkegiatan DBH-GHT ditujukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat; yang pada intinya adarah untuk peningkatan pererimaan negara dari sel*or cukai khususnya CHT; agar me.rirr;kat aari tahun ke tahurl sehingga meningkatkan tes"jaitie.aan ,nuly*ur.ut '-J Indonesia melalui perannla {agat dalam ikut mindanai p"rn6urrg,r*n. Alokasi dana cHT TA 200g ditetapkan sebagai-salah satu sumber pendapatandaerahdan dianggarkan daram apsn reloos padaKeiompok Pendapatan yang Sah: (hal ini sejalan dengan !in-la! Permendagri No.30/200T_Daeroh tent{r*g peiorutn pen}asurum aini TA 200s) dalam kebijakan penyusunan ApBD TA 200g tersebut pendapatan daerah terdiri dari: 1) PAD (pendapatanasli daerah),Z)Danaperimbanjan. dan 3) -balam L-ain-lain Pendapatan D,aelah yang sah. permendagii iersebut ditetapkau bahua dana arokasi cl{r rA 200g ditransfer ke daerah dalam benfuk dana penyesuaian dan termttsuk darsm .wmber pendapatan dqerah yang no 3, yaitu l"ain-lain pendapatan Daerah yang Sai. Kebi-iakanDBH-CHT TA 2009 semakinkemperjelas pembagian _ tanggungjawab dari masing-masingtingka; p"o,".iituhuo I"y:lllg"f dun TA dapat ten'ujud pelaksanaan p.ogru* dan kegiatan DBH_CHT ?009 men_iadilebih baik dibandingkandengantaliun sebelumnva. Hal ini karena adanyapersiapan(perencanaan) yang lebih baik dibandingkanTahun200g, contohnva sosialisasi oleh Direktorat Jenderal perimb"angan Keuangan (Ditjen Bea & cukai). peningkatan pendaparan cukai tahun 2008 d,iantaranya dipengaruhi oleh undang_undang Cukai baru ,""J (L[J No.39/2007) dan peraturanpelaksanaannyayang telah seresii tahun 2007; didaiamnya dimuat regulasi yang culcup peningkatan penerimaanne-qaraatas cukai misaii.ryaperluasan "r"r.tirirr"rnu",r cara pelunasan yung lebih akomodatif, "ukal penyempurnailn sistem penagihan utang cukai,&ekurangancukai, dan/atausanksi administrasi berupa"denda dengan menambah skema pembayaran secara ar€suran tanpa mengabaikan pengamanan hak-hak penyeleng_earaan pembukuan yang .neg1ra, diselaraskan dengan perkembangai ketentuan audit cukai, "i*un-dan penegasan penggunaan dokumen cukai dan dokumen pelengkap cukai dalam bentuk data elel-tronik; dokumen pembukuan elektronik,"pen_eaturan tentang pembinaan pegawai Ditjen Bea & cukai dengan toal eit aan penyelesaianpelanggarannya fuunishment) melalui Kom-isi Kode Etik serta pemberian insentif kepada Ditjen Bea dan Cukai berdasarkan kinerja, pen-qaturan pemberian penghargaan (reward) bagi yang berjasa, dan

I blunte 1 1 . N o I M e i 2 01 3

78

pengaturan tentang bagi hasil dari cukai hasil tembakau kepada pemda penghasil CHT. Dalam konteks ini selain perbaikan dan penyempumaan sistem administrasi pemungutan cukai, peningkatan upaya pene_eakan hukum, kebijakan kenaikan tarif juga turut berperanmaka tarif cukai perlu diberdayalum sehagai instrumen peng{N}as$t dan pengendalian sertct salah saftr sumber penenffiaan negarcr yattg dapat dise,cuaikan dengan p er kembangan ekonorni don keb( akan p emer i nl ah. Peningkatan pendapatan cukai sepanjang Th 2008 berdampak pada alokasi dana CHT TA 2009 yang mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp 964.802.000.000,00(sembilan rafus enam puluh empar milliar delapan ratus dua juta rupiah). Tahun anggaran 2009 alokasi dana CHT ditransfer kedaerah dalam bentuk DBH-CHT; dana bagi hasil merupakan komponen dari dana perimbangan; salah satu dana yang bersumber dari pendapatan APBN, dan bagian dari anggaran transfer kedaerah; dialokasikan kedaerah untuk nendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentrali sasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagt kasil (DBH) dari penerimaan pajak dan sumber daya alam, dttna eilokqsi umum@A{J) dan dana alokasi khuszrs (DAE{UU. No.33/2004bagianPenjelasan) Dana perimbangan bertuiuan menciptakut keseimbangan keuonS;cm antara pemenntah pusat (pempus) dan daerah dan antar pemerintahandaerah- merupakan sunb€r pendanaanbasi daerah dalam pelaksanaandesentralisasi.Alokasi dana CHT TA 2008 dalam bentuk dana penyesuaian,sebesar200.000000.000,00{dua ratus milliar rupiah), DBHCHT TA 2009 sebesarRp 964 802.000000.00 {sembilanrarus enarnpuiuh empat milliar delapanratus duajuta rupiah).TA 2010 DBH-CHT di APBN (LrUNo.47l2009) sebesar Rpl 118.531100.000,- kemudian di APBN TA20l 1 (LILINo 10i2010) Dana Bagi Hasil CHT mencapai Rp1.20i 357.960000,00. Dana tersebut sebagai bagian dari anggaran transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian(TA ZA\q dan datza bagi hasil; dibagikan kepada provinsi penghasil CHT dan,htau provittsi penghcsil lembqksu, (merupakan kebijakan pempus dalam memberikan sumber keuangan negara kepada provinsi penghasil CHT dailatau provinsi penghasil tembai
f 'olt r m < ' 1 1 . N o I l V l t ' i ) t) l3

79

-

pengurusannya diserahkan kepada pemda; ada pembagian tugas, kewenangarq dan tanggung jarvab, serta taa cara penyelenggaraan kewenanganantara pempus dan pemda; masuk dalam urusanpemerintahan yang bersifat mncurren (pempus menyerahkan sebagian tugas, kewenangan, tang-zungiar*'ab kepada pemda) oleh sebab itu dalam pendanaannya di pedukan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda (pemberian sumber keuangan negara kepada pemda dalam rangka pelaksanan desentralisasi). Dalam pengertian ada dukungan pendanaan dari pemerintah pusat atas penyerahan urusan tersebut. Pendanaan dari pemerintah pusat menerapkan prinsip pendanaan menurut UU.No.33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pempus dan Pemda; sebagai suatu sistem menyeluruh mengenai pendanaan dalam pelaksanaan desentralisqsi, dekonsentrasi dan fugas pembantuan (UU.No.33i2004, Ps. 2 Ayat 3 ). Pasal 5 (Ayat l) W.No-33,t2004 bahwa sttmber penerimaatt qtas daerah dalam pelaksanaan desentralisssi terdiri pada Ayat 2 pembiayaan Seloiunrya pendapatan doeroh, dan dari: I) pendapatan doeralz berrumber n),q dilennlksfi balnva Pendapatan Asli Daerah(PAD); 2) Dcma Perimbangan; dqn 3) La in-lain P ettdnpatan. Pelaksanaan programlkegiatan DBH-CHT merupakan salah satu pelaksanaan desentraiisasikarena pendanaandari pempusterhadap benfuk pelaksanaanprogram4iegiatanini menjadi bagian dari sumberpenerimaan daerah; yaitu dana alokasi CHT TA 2008 dalam bentuk dana penyesuaian dianggarkan dalam APBD TA 2008 pada kelompoklrtin-lqin Pen
lblrt m c l 1 . N o . l M e i 2 0 1 3

80

Kewenrmgan pemerintahan ),qng oleh pempus diserahlw, dilimpahkan, dan difiryasbcuttukan kepacladaerai; penting kiranyo mengcttur .sisleru pendanacm dslam benfi* kelenruan p erimbanga* Keuangan antara Pempus dsn pemdq sebagai bagian pengar*ran --negcna yang tidak terpisahkan dori sistem keuangan (UU.No.33i2004,ps. 2 (Ayat l)). Perimbongan keuangan ankna pernpus dan pemda merupqkqt sabsistem keuangan negara sebagai konsehrcnsi Ttembagia, nryas anlara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.sl Pertimbcngan dari pelaksanaan perimbangnt keuangan antnrc pemeri*ah pasat dan pemerintqh dqerah.82adalsh: l ) Mnrngkatkal ef stensi pel ay.arun sektor pu bIi k; 2)Mangore ksi ketirnpangan fskal; 3)pencapaian standqr peta,varratl 1*rg minimum. Pelaksanaan desentralisasi penyerenggaraanpemerintahan daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer; denganprinsip mone,vfollovs.function, youg *"ngoidur:tg mahu balrw'apen
Lblune !1, No.I Mei 2A| 3

81

F. DBH-CHT sebagai Upaya Pemerataa-n Kemampuan Keuangan antar Daerah. Keseimbanganfiskal antar pemerintah daerah juga harus terus di upayakan, untuk mengurangi ketimpztgan kemcwpuan keuangan qntqr dqerqh (mengurangi kesenjangan pendarnan pemerintuhan antar-daerah); membantu daerah dalam mendanai kewenanganny4 maka harus ada pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daeralq penyeraharq pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sectra nyata dan bertanggungiawab, maka dilakukan pengatura4 pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil; daerah otonom menyelenggarakanpemerintahandan pelayanan publik berdasarkanprinsip transparansi,partisipasi, dan aL:untabilitas{tILl No.33/2004). Merutrut teori pilihan pblik, di doeroh yang terdesentrqlisasi diharapkan memiliki tingktt ketimpangan regional yang kecil.8s Kekuatqt untuk mengendalikan qnggarsfi publik daerah dapat meningkatkut antardserah yaitu perryediacm jasa dengott bialw yutg rendah hingga efisiensi. Keuangan dqerah merupakan faHor esensiql dalam ntengukar tingkat kemampuart daerah dqlam melqksanskst otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Keuangan claerah sangst diperlukon dakm rangka p enyelenggaraan tugas p emer i n tqhctn daera h y ang di ma ksudkcn untuk meningkatkan efisiensi d*t efehivitas perzyelenggaracm pe merintalmn dan pe ktyancot ma.syarakat. Admtya perm asal ahsn dalqm keuongan daerah drym men-v"ebabktw semakin meningkanrya ketinapangan regiorwl.86 Keseimbangan fiskal antar pemerintah daerah dicapai melalui formula Dcrnq Alokrrsi (Jmum @AU); yang dialokasikan kedaerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daeratr, sehingga lebih menjamin keadilan untuk semua daerah. Permohonan pengujian atau constitutional review terhadap Ps.66A (Ayat 1) LrU.No 3912007 tentang perubahanatas fFU.No.1ll1995 tentang Cukai; juga didasari atas penilaian bahwa pasal tersebut tidak menjamin keadilan antar daerah dst (telah disinggung dalam terbitan edisi sebelumnya), k€mudian keluhan tersebut *5

Carlos Cnl Canaleta dlJi Decentralization and Regional Economic Dispariries, IIK:Centre for Urban and Regional Development Strdies (CURDS), 2004, hal. l0 e Irina Slinko- The Impnct of Fiscal Decentralization on The Budget Revemte hrcqualiN anrozg municipalitres and Grou,th of Russian Regions. Moscovr.: Centre for Economic and Financial Reseaich.

trlolumeI1. No I Mei 2013

82

dijawab pihak pemerintah menggunakan dasar hukum penjelasan ps.66A (Ayat l) Ltu.No.392A07 bahwa DBH-CHT mentpalam bagian dari kapasitas fiskal yang perhihmgnrrya disesuqikant tlenga, fontura DA(i; yang setiap tahun ditetapkaa dalam pembahasanRAPBN Kapasilas fi.tkal daeroh mentpakan xtmber pend{truwn daerah 1,ang berasal dari: Pendapatar.tAsh Dserah(pAD), DBH pajak don DBE Sumber daya alam. @enjelasan peraturan pemerintah No. 55/2005 tentang Dana perimbangan) Alokasi dana CHT TA ZA09, Z}tO, ZOll dari pempus kepada pemda yang berbentuk Dana Bagi Hasil; di APBD masuk penganggaran pendapatanyang bersumber dari dana perimbangary sedangkan di APBN DBH-CHT terrnasuk anggarsn tran.sfer ke dserah, ))ang bersumber drtri pendapalan paiak tfulam negeri.DBH pajak, d,an dana ini merupakan bagian dari kapasitas fiskal yang pengalokasiannyake daerah disesuaikan denganformula DAU, misalnya provinsi vang mendapataiokasi dana CHT sebagai DBH, maka pendapatan mereka yang berasal dari DBH CHT tersebut mentpakan faktor peflgnrcz?g terhadap DAU-nya. Dengan menerima DBH-CHT maka daerah tersebut dianggap sudah punya tambaha' kapasitas penerimaan daerah. Tuiuan Dana Alokasi urnum ditransfer oleh pemerintahpusar ke daeraii adalah untuk melak-ukan ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah (pemerataankemarnpuan keuangan antar daerah). Iadi daerah yaag mendapat aliran dana CHT sebagaiDBH. maka pendapatan
'- Ibid,, Road Map hdustri Hasi! Ten&ak-izt Talatn 20t17-20I5

l'otunseI1, No ! I{ei 20 ! 3

83

Paso! I0 Utl.N.No.33120A4 tentang Penmbangan Keuangon Antara Pempus & Penuls menentuksn; dana perimbsng(n, merupak'vt Pendnnattn Daerah yang bervmber dori APBN yang terdiri dari tiga (3) jenis xmber danq yaita: l)Dana Btryt Hasil; 2) Dana Atokasi {hnum DA{i}; dsn 3) Dana Alokosi Kfut'xts Ketiga jenis sumber dana tersebut merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu d"ngrn yang lain; masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Penjelasan Ps.66A (Ayat 1) UU. No.39/2007 bahwa DBH Cukai merupakan bagian dzrt kapasitas fiskal; perhitungannya selalu disesuaikan dengan formula DAtl. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan qnlqr dcerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi.Jadi DAU ditujukan oleh pemerintah pusat untuk melakukan ekualisasi (equallity) pemsrataan kemampuankeuanganantar daerah. DAU juga untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah melalui penerapao formula yang mempertimbangkan kebutuhandan potensi daerah;Formuia DAU yaitu DALI: CF + AD Danq alok1si umum ditentukan stss besar.kecilnya celah fiskal dzn alokasi dc,sarsutrltt daerah Celah Fiskal (CF) atau fisca1gap suatu daerah adaiah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah; (CF: Kebutuhan Fiskal - KapasitasFiskali Lil]at: Peraturan PemerintahNo 55i2005, Ps 40 (Ayat 1 dan2) Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaandaerah untuk melaksanakanfungsi layanan dasar umum/publik antaralain peiryediaan pelayanan kesehatan' pendidikan' penyediaan infrastrukur, dan pengentasail rnasiarakat dari kemiskinan dengan diukur (Ps.28,{l(/.No.fii2A04. Kebutuhmt fiskal menggunakan variabel jumlah pendudulq luas wilayah, keadaan geografis (indeks kemahalankonstruksi), produk domestik regional bruto perkapita, tingkat pendapatan masyarakat didaeratr, dan kesejahteraan masyarakatnya {kesehatan" pendidikan) {indeks pembangunan manusia) {UU.No.33/2004. Ps. 28 Ayat 3 dan PenjelasanPerpemNo. 55/2005) Indeks Kemahalan Konstruksi merupakancerminan tingkat kesulitan geografis yang diniiai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah. Produk Dornestik Regional Bruto merupakan cerminan potensi dan alirivitas

{'o l u t r c11.No. Ihlc i 2 0 1 3

84

perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas pelayanan dasar dibidang pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan pendanaan suatu daerah dihitung dengan pendekatan total pengeluaran rata-rata nasional(Ps. 28 Ayat 2 bagianPenjelasan). Kapasitas fskal Daerah (Fiscal cupacity) merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendrpatan Asli Daerah (pAD) dn Dana Bagp Hasil (DBH) Pajak danDBH Sumber Duy-aAtcm. Nokxi Dasar (AD) dihitung berdasarkanjumlah gaji Pega*ai Negeri Sipil daerah.seperti dijelaskan diatas DBH-Cfil merupakan bagian dari kapasitas fiskot dserah- Daerah pror,insi, kabupatenlkota yang mendapatkan alokasi dana CHT TA 20A9, 2A10, dan 2011 dalam bentuk DBH-Cfff maka daera.h tersebut sudah punya tambahan kapasitas fiskat (kapasitas penerimaan daerah).Menegaskankembali PenjelasanPs.66A (Ayar t) Lt{J.No.39l2007 tentang cukai bahwa DBH4HT sebagat bagran dari kqasitasfiskal; moka perhitngararya disexsikan dengan forznula DALI (yang setiry takm ditetapkan dalam APBN). Jadi penerimaan daerah atas alokasi dana cHT TA 2009, 2010,2011; dalam hentuk DBH tersebut.-menladi bagran dnri sutnber pendanaan dnersh dengan perhitungan disesuaikantdengan -v-ang farnwla DAU, PenjelasanPs. 40 {Ayat I ) Perpem No.55/2005 diatur bahrva alokasi DAU untuk daerahdihitung denganmensgunakanformula: DAU- CF + AD DAU-: llana Alokasi Urnum CF: CelahFiskal AD: Alokasi Dasar sedangkanpada Ayat 2 nya diatur mengenaicara menghitung celah Fiskal yaitu . CF (CelahFiskal) : KebutuhanFiskal KapasitasFiskal DBH-CFIT merupakan brsgrandori kapasitctsfiskal; dilihat dari rumus celah Fiskal (cF), penerimaan DBH cHT yang dialokasikan ke daerah penghasil CHT, masuk didalam faktor yang mengtrntgi kebutuhan pendanaar daerah (kebutuhan fiskal) dari daerah penghasil CHT. Dalam ULr.RI.No.33l20A4 dan Peraturan pemerintah No 55/2005 tentang Dana Perimbangan diatur bahv'{t selisih anrara kebutuhan fiskal ft-iscit needl dan kapasitas Jiskal (Fiscal capacig): akai menentukan nilai cetah.fiskal (CF). Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kec;lnya celah Fiskal (Fiscal gap.) suatu daerah. Seperri telah dikemukakan diatas bahwa celah fiskal merupakanselisih aniara kebutuhandaerah(Fiscal need) dan potensidaerah(Fiscal capacity).

lblurne 11.No llvlei 2013

85

Posal 45 Perpem No-55i2005 tentang dana perimbangan cliatur: Ayat l:Daeroh vang memiliki nilai celahfska-l lebih besor dsri 0 (0), menerima DA{l sebesar slokasi dasar ditqmbah celahfiskal. Ayat 2: l)aersh yang memiliki nilai celoh fiskal sama dengan 0 (0), menerims DA{I sebesetralokssi dasor. Ayal 3: Daerah yang memiliki nilai celahfskul negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dori oloktsi dqsqr, menerimo DAU sebesar eilokasi dqsar setelah diperhitungkan dengan nilai celahfskal. Ayat 4 :Daerah yang memiliki nilai celahfskal negatif dan nilai negatif tersebut sams ateru lebih besar dari olokosi dqsar. tid{rk menerinn DA(/. G. Kesimpulan PelaksanaanDBH-CHT termasuk golongan urusan pemerintahan yang bersifat Concurren, hal ini sejalan dengan penyelenggaraan desentralisasiyang mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonomi (daerah penghasil CHT/daerah penghasil ternbakau). Pe laksanaqn program.,kegi atan DB H -CHT sebagian kewenangan pengtr t'ztsannya di serahkan kepada daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraanurusan pemerintahan diikuti den5;anpemhericm st*thersumber penerimctcotvang cukup kepada daerah. dengan mengacu kepada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pempus dan Pemda, dimana besarnyadisesuaikandan diselaraskandengan pembagian kewenanganantara pemerintah dan daerah. Jadi nikti celah suatu daereh (provirtsi, kabupatent'kotct), -fiskal menentukanjumlah DAU yang diterima oleh daerahtersebut.lngat fonnula Dana Alrrkasi Umum, DA{I- CF - An Karena DBH CHT termasukkomponen dari kapasitas fiskal (potensi Fiskai daerah) yang merupakan bagian dari kapasitaspenerimaandaerah,dan kapasitasfiskal ini merupakan instrumen yang ikut menentukan nilai celah fiskal suatu daerah,jadi jika ditarik keatas, dapat disirnpulkan bahwa instrumen DBH-CHT ini mempengaruhi instrumen yang lain (termasuk mempengaruhi besaran alokasi DAU ierhadap daerahpenghasil CHT/penghasil tembakau). Provinsi yang mendapatkan DBH CIff. maka provins'i tersebut sudah punya tambahan kapasitas penerimaan daerah. malia DAU provinsi, kabupaten/kotatersebut dikurangi Pernbagian DBH-CHT kedaerah penghasil CHT/penghasil tembakau perhitungannva disesuaikan dengan formula DAU, karena pemerintahpusat ingin tetap mempertahankanasas keadilan antar daerah

llolutnc 11. ltb I lv.{ai2013

86

melalui pemerataan kemampuan keuangan antar daenh: dan penerapan yan-q mempertimbangkan kebutuhan belanja p"guo-ii claerah, folmula kebutuhan fiskal, dan potensi daerah (peraturan pemerintih No.55,/2005, bagian Penjelasan). Alokasi DAU bagi daerah;yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecii akan memperoleh aiokasi DAi relatif kecil. sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecir, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU reratit' besar. secara implisit prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitasfiskal-

DAFTARPUSTAKA canalet4 carlos Gil. dklq 20o4. Decenaalizatiort and Regional Economic Disparities, {fK:centre for urban and Regional Development studies

(cLrRDS).

Guritno publik. Mangkoesoebroto, 1993. (!-disi Ekonowi Ke tiga),Y o gyakaerra,BPFE. Halim, A. 2}A4.Bunga R,mpai il,fanajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogy'akar a: tiPP AMp yKpN Halim, Abdul dan Theresia Damayanti, 2007. Seri Bunga Ranrpai Manajemen Keuangan Daerah: pengerolaan Keuangan Daerah (Edisi Kedua). Yog-akarra Lrpp STI\{ \'i(PN. Haris, Syamsuddin @d) 1998 De:tentra[isssi clan arcnomi Dtrerah. Desenn'alisasi, f)enoh'asi. dan Aktnilshilirct.spemeriniah Dnerah, Jakarta:LIPI Press. Han'ev S Rosen. 1998 l\thlic Fintutce (Fifth Edition) Singapore.Ir4c Graw-HillBook Company. Lutfi, Aclrrnad. 2oa4 Pemartfaatan Kebiiakan Desentr-qlisasi Fiskat l)erda.cerkan Li{l.A'o.3-t 1000 oleh pematinrtzhDoertth ttnrttk i\4enarik Prlak ])aerah dttn Retribusi Daerah. suatu studi di Kota BoeorJakarta. Manumpak Rudolf R 2008 Analisis otonomi Dcterah dan Desentralisa.gi Fiskcl terlwdap Kinerja Perekonomiqn rfumKemandiriatt Kabi'Kotq di (Th Prov.Jatim 200t-2006), Skripsi, Fakultas Ekonomi Univ.Airlangga. Reksohadiprodjo. Sukanto. z}al Ekononii pubtik, Edisi pertama, Yogyakarta:BPFE Sarundajang, 2a02. Arus llalik Kekua.sttanpusat ke Daerah, Jakana: Pustaka Sinar Harapan.

tr/olunte 11.No I trfei 20l3

87

Slinko, Inna. 2002. The Impoct of Fiscol Decentralimtion on The Budget Reverrue Ineqaaliry drmong municipalities and Growth of Russian Regions, Moscow: Centrefor Economic and Financial Research. Waluyo, Joko. 2007. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perhrmbuhan Ekonorni dan Ketimpangan Pendapqlan Antsr Daerah di Indonesia, Depok. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Dqerah dan Daerah Olonom, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Peraturan Undang-undangRI No.39 tahun 2007 Tentang PerubahanUndang-undang RI No,l I tahun 1995 tentang Cukai Undang-undang RI No.32 tahun2}O4 tentang PernerintahanDaerah Undang-undang RLNo-33/2004 tentang Perimbaagan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Undang-undangRI.No.41l2008 tentangAPBN TA 2009 Undang-undangRI No 45 tahun 2007 tentangAPBN TA 2008 Permenkeu No.60/PN.{K.07/2008 tentangAlokasi Dano CHT TA 2008 Peraturan Menteri Keuangan No.2 liPMK.O1 /2009 lentang Pelaksanaan dan PertanggngJaw'aban Anggaron Transfer ke Daer ah PerafuranPemerintahNo. 55/2005tentangDaaa Perimbangan Peraturan Pemerintah No 7/2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan Per-rnendagri No.30,12007 mengenai Pedoman Penlusunan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD) TA 2008 PeraturanMenteri Dalam Negeri No.32l2008 tentangPedomanPenlusunan APBD TA 2OO9 PeraturanlVlenteri KeuanganNo 100IPMK 0l/2008 tentang Organisasidan Tata Keria DepartemenKeuanganRl

I'olt*ne11.No I lt{ei2013

88

TINJAUAN HUKU1VIATAS TINDAKAN PREMANISME MENURUT HUKIJM PIDANA INDONESIA

Mohammad, SH.. MH. FakultasHukum Universitas Madura pamekasan Jl. Raya Panglegurkm. 3,5 PamekasanMadura Jatim Abstract Premanismemenunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang diiakukan seseoranglayaknya perilaku preman. premanisme adalah sikap, tindakan yang merebut hak orang lain secara tidak sah baik itu menyangkut hak -u*i4 ekonomi, sosial, budayq seperti hak memperoleh ,u* hak mendapatkankemerdekaa4 hak mendapatkankehidupan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja secaranyaman, premanismeoiia Jitatutan siapa saja"tanpa memandangstatus,kedudukarLpendidikargjenis kelamin, agama. Premanisme tidak hanya dilakukan orang_orang jalanarl _ bertampang sangar, bertato, suka mabuk. Mekanisire pJouogkupun seseorang yang diduga sebagai pelaku premanisme tindakan penyidik trerupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdak*,a apabila terdapat cukup bukti guna kepentinganpenyidikan atau penuntutan dan atau peradiiandalam hal serta menurut sara yang diatur dalamKLrHAp. Dalam KLTIIAP- perintah penangkapandilakukan terhadap seorangyang diduga keras melakukantindak pidana berdasarka' bukti pe*nulaui iong cukup, termasuk aksi premanisme,jika tidak ada bukti permuluun iung cukup maka orang-orangyang dianggap pelal-u preinanismetersebutharus segeradilepaskan. Kafa Kunci: Tinjauan Hukum, prernanisme,Iiukum pidana

A.

Pendahuluan

Secara umum tugas dan peran polisi di dalam masyarakat adalah alat negara penegali hukum dan pemelihara ketertiban dalam pengertian itu termasuk didalamnya berperari sebagaipembasmikeiahatan. Berbagai perdebatanyang berlangsung saat ini tentang peranandan tugas pokok Polri, semenjakPolri pisah dari ABRI (TT\JI)ternyata rnenimbulka' pandangan dan pemikiran akan tanggung jawab polri sebagai lerbagai institusi vang mandiri N{enyikapi hal tersebul, *utu t gu* pokok polri

L'olu nrtII No Ilrlc i 2013

RO

yakni memelihara keamanan dalam negeri melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat harus lebih dikedepankan, terlebih dengan maraknya kejahatan jalanan yang meresahkanmasyarakatatau yang sering dikenal dengan preman. Sebenarnyasebuahsti-ema(apa yang dilekatkan pada preman) bi sa mengeneralisir,memperluasatau bahkan menyempitkan permasalahan. Stigma preman yang dikatakan Polri mungkin berbeda dengan stigma yang dikatakan seorang sosiolog dan ekonom / pakar ekonomi. Stigma preman sudah terlanjur negatiftersebut kemudian melahirkan sudut pandang yang lebih luas. Ini mestinya bisa memberikan solusi terhadap persoalan preman dan premanisme yang p€nanganannya tidak hanya mengandalkan pendekatankeamanan. Jika aparat penegak hukum (Polri) sebagaipelindung, pelayan dan pengayom masyarakat dalam hal ini sedang gencar melakukan penangkapanterhadap preman, itu karena Polri ingin menghapus stigma bahwa preman itu sumber keresahandan Polri ingin memberikan rasa aman bagi masyarakat. SEdangkan dari sisi sosiologi punya sudut pandang stigmatis yang berbedatentang preman dan premanisme.Jadi ketika preman mengembangmenjadi premanisme, itu karena pola dan jalan atau cata-c?ra preman sudah masuk dalam fikiran tindakan dan ucapan dalam sebuah kelompok atau golongan, berkumpul dalam gerakan sebuah komunitas preman, seperti adanya gank-gank kecil kelompok preman, Sosiolog mungkin punya inisiatif dan tawaran jalan keluar- bahwa preman dan premanismesudah sedemikian menggurita sehingga perlu diurai dengan kebijakan-kebijakan preventif, bukan semata-matakebiiakan dan tindakan yang represif model aparat penegak hul-um Premanisme bukan tanpa aspirasi. ini penting. Semua tindakan yang ingin "membebaskan diri" adalah ekspresi dari sebuah aspirasi. Mereka ada den,eansemua pola dan cara hidupnya, yang berbeda dengan komunitas lainnya. Dan mereka memiliki solidaritas kelompok yang cukup tinggi; sisi solidaritasnya ini yang dianggap stigrnapositif. Bagi seorang ekonorq penangkapan preman akan lebih bisa memecahkanmasalah yang solusif jika disertai dengan tindakan-ekonomis dari pemangku kebijakan di bidang ekonomi, sebab ada persoalan ekonomi yang sangat serius dalam preman dan premanidme, seperti kemiskinan, penganggurarl ketiadaan lowongan kerja, himpitan hidup yang terus menjepit, dan sebagainyayang merupakan factor-falsor ekonomi. Semua itu bisa jadi merupakan sumber muncul dan melvabahnya premanisme. Padahalpengentasankemiskinan dari jaman Orde Lama sudah dicanangkan tapi belum berhasil juga, karena proses mengentaskankemiskinan berjalan

tr"olume I1. No.l tutei2013

90

lebih lambat dengan proses muncul dan berkembatgnya persoalan dalam masyarakat;termasuk munculnya fenomenapremanisme. Semuaitu rentan sekali untuk memunculkanwatak dan mental untuk nrenerobosyaitu tindakan menempuh cara-catatidak lazim, kotor dan curang. Dan ini akan menimbulkan bahaya baru, sebab regenerasipreman dan premanisme karena sebab-sebabtersebut, diyakini sebagai faklor utamanya. Oleh karenanya adanya premanisme karena telah menjadi "pilihan jalan hidup" sebagian orang meskipun mereka tidak ingin membuat rusutr, onar yang berakibat munculnya tindak kejahatan. Sehingga premanisme akan terus muncul secara evolutif dari waktu ke waktu dengan model dan tampilan yang berbeda-beda yang sangat besar kemungkinan dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan pasar,terminal, objek wisata, stasiurq lampu merah semua berpotensi menimbulkan tindakan ala premanisme.Di lingLrrngan semacamitu tidak ada pengendali dan penentu kebijakan tunggal dalam konteks premanisme, kecuali komunitas preman sendiri yang didukung oleh pihak-pihak yang secaratidak sadar sudah ikut membangundan membesarkannya. Premanisme muncul dan berkembang karena juga adanya penegakan hukum yang kurang maksimal, pilih kasih, seperti sebagian dilakukan oleh orang terdidik dalam kasus korupsi misalnya. Sejauh ini belum pernah terdengar penangkapanpreman karena kasus korupsi. Tapi entah mengapa. terhadap perilai
L'olune l4.n"o. I hfei 2013

91

siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Penanganannya tidak cukup melalui proses hukung tetapi harus melibatkan institusi yang berfungsi dalarn pembinaan mental. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat yang berasal dari belum tertatanya pola pikir dan kesiapan mental dalam menghadapi problematika hidup. I{asyarakat juga tidak dapat mengambinghitamkan tingkat kesejahte.raanatau peluang kerja yang dianggap sulit didapatkan sebagaifaktor penyebabmunculnyaaksi premanismedan kejahatanjalanan. Mengngat banyaknya aksi premanisme diberbagai daerah maka Polisi di berbagai daerah kembali melakukan gebrakan untuk membatasi ruang gerak dan bahkan memberantas aksi premanisme yang makin meresahkan masyarakat. Jika semula aksi pemberantasan preman hanya dilakukan di beberapa wilayah PoldE sekarang operasi memerangi premanisme dan kejahatanjalanan diperluas di seluruh lndonesia.Ratusan bahkan ribuan orang yang ditengarai melanggar hukum karena melakukan Operasi pemberantasan aksi premanisme sudah ditangkap polisi premanisme itu untuk sementarawalcu telah terbukli efektif meredam ulah preman yang selama ini sering meresahkan masyarakat maupun ulah preman lain yang merugikan. Antara lain, pencopetan, parkir liar, pencurian, dan perampokan. Hanya, yang menjadi masalah kernudian adalah seberapa jauh operasi yang digelar polisi tersebut dapat terus dilaksanakan Can perlu dikembangkan untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya. Di Indonesia, upaya untuk memberantasdan memerangi premanisme sebetulnya bukan hal yang terlalu baru. Selama ini, sudah berkali-kali polisi menggelar berbagai operasi pemberantasanpreman, namun hasilnya seringkali tidal efektif Saat operasi diadakarq memang premanisme seolah-olah tiarap. Tetapi, setelah stamina aparat mulai berkurang, biasanya,pelan-pelanaksi premanisrnekembali muncul, bahkari dengan skala yang makin mencemaskan.Pada dua-tiga dekade silam, tentu masih ingat bahwa di tanah air pernah dikembangkan aksi petrus (penembakan misterius) untuk memberantas ulah preman dan pelaku kejahatan yang dinilai sudah tidak lagi bisa ditoleransi. Namun demikiarg ulah preman ternyata kembali marak dalam beberapa tahun kemudian. Misalny4 orang-orangbertato yang berwajah sa5rgarkembali bermunculan. Aksr pemalakan pun kembali meninpa para para pemilik toko, pemilik mobil, dan masyarakat umum. Ada kesan kuat, ketika ulah preman itu makin ditekan, ternyata dalam perkembanganny4ulah merekajustru makin resistandan taktis menyiasatitekanan.

tr'olume14.No,l Mei 2Al3

92

Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang terka*egori para preman yang banyak beroperasi di berbagai kota besar di 1arginal, Indonesia tidak lagi sekadar melakukan aksi kejahatan kelas teri seperti memaksa pemilik kendaraanbermotor membayar tiket parkir dua kali iipat dari tarif atau memalak para pemilik toko untuk menyediakan uang keamanan. Tetapr, lebih dari itu, yang mereka lakukan kini tak iarane adalah mengembangkanalisi dalam pola yang lebih terorganisari, sepei ikut dalam kegiatan dan kepentingan politik praktis, sehingga posisi taw-ar (bargaining position) mereka menjadi lebih kuat. Bahkarl terkadang gereka juga cukup dekx dengan pusat-pusat kekuasaan tertentu. Tempat bagi perkembangan aksi premanisme kini tidak lagi hanya di dunia prostitusi, perjudia4 dan dunia kriminat lain. sebagian yang lain bahkan diduga telah berhasil menanamkan uang hasil kejahatu*yu ai berbagai usahayang sifatnya legal. Di dunia premanisme, justru dengan kedigdayaandan daya tahga merekatetap survive dan mampu menyiasatitekananiekerasapapun dari pclisi. Seorang preman yang berhasil ditangkap aparat dan kemudian dijebloskan ke penjara karena terbuLti melanggar hukum dalam kenyataannya tidak jera dan setelah bebas akan kembali pada dunia premanisme-Dalam kenyataaq yang sering terjadi adalah penjarajustru menjadi sekoloh baru yang makin mematangkan semangat mereka untuk lebih rnasuk dalam pusaran dunia premanisme, mengembangkanjaringan yang lebih kuat- dan akhirnya membangunkerajaan baru di dunia iaiminat yans lebih solid Di sejumlah neqara lain, kek-uatanpara penjahatjustru makin menggurita, bukan saja dari segi pengorganisasiannyEt"tupi lugo dari segi daya cengkeram mereka yang makin memasuki seluruli sendi kehidupanmasyarakat. Memberantas premanisme sekadar hanya mengandalkan pendekatan yang sitatnya legal-punitif harus diakui bukaniah hal yang mudah- Meskipurq cana-catayang dikembangkan polisi belakangan ini terbukti secaratemporer membekukan aksi premanismeuntuk tidak lagi terlalu merugikan masyarakat.Tetapi, untuk memberantaspreman hingga ke akar-akarny4 tentu yang dibutuhkan bukan hinya tindatan penghukumandan sikap represif yang terkadang malah memperbesardaya resistansi mereka. Memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya membutuhkanpenanganan,terutamaberkaitandenganhal-hal yang menjadi pendorong kelahiran aksi premanisme, seperti kemiskinan, kelangiaan kesempatan kerj4 marginalisasi, dan kekuasaan yang cenderung korup adalahtempat bagi perkembanganpremanisme.

Iblume l1. No.I lv{ei 20 | 3

93

Karena itu, agar dari waktu ke waktu tidak lahir premanpreman baru yang rnakin canggih, pemerintah wajib rnengimbangi langkah polisi dengan aksi dan pendekatan sosial agar hal-hal yang menyuburkan tumbuhnya preman tidak terus be.rkembang,seperti penciptaan lapangan kerja yang memadai. Namun disatu sisi kita semua sebagai warga masyarakat patut bersyukur atas apa yang sudah dilakukan polisi. Aparat menangkappara preman yang makin meresahkan.Namun, akan jauh lebih baik jika merebaknya aksi premanismetidek semataditangani sebagaikasus pelanggaranhukum. Sementaradi sisi yang lain, lupa bahwa akar masalah premanisme sebetulnya adalah kondisi sosial ekonomi masyaraliat yang seringkali tidak adil. B. 1.

Metodologi Pendekatan Masalah Pendekatanyang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Permasalahan mengenai penangkapan dan pemberantasan tindakan premanisme ini bukan saja menyangkut masalah untuk mengurangi angka kriminalitas dijalanan tetapi juga merupakan persoalan perekonomian kaitanriya dengan tingginya biaya produksi, biaya angkutan sehingga akan berdampak pada tingginya harga barang ketatarankonsumen.Jadi persoalanpreamanismedijalananmerupakan persoalanyane kompleks yang se-eerauntuk dituntaskan. Untuk itu penulisanini akan mengupaslebih mendalamlagi persoalan premanismetersebutdalam kaitannyaterhadaptugas,pokok dan fungsi Polri berdasarkanLrndang-UndangNomor 2 T ahun 2042. Berangkat dari perrnasalahantersebut maka pembahasanpenuiisan ini nantinya akan menggunakan tinjauan yuridis normatif, yaitu dengan rnenganalisahukum-hukum yang ada. sepertiUndang-UndangNomor 2 Tahun 2002, KLiH,AP dan KI-IHP disamping dari berbagai macam literatur hukum dan jurnal hukum serta media lain yang tentunya berhubungandengan permasalahanyang alian dibahas

2.

Sumber Data Bahan hukum primer adalah bahan-balian ilmu hukum yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahanyang akan ditelaah, yakni . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KLTHAP dan KI-IHP dan peraturan perundanganlain yang sekiranya terkait denganpermasalahanyang akan dibahas.

I'olume lJ. No.I lvfei 20 | 3

94

-

3.

Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah dibahas pada bahan-bahanhukum primeq yang berasal dari berbagai makalah,jurna! hukum, surat kabar dan literatur lain serta dari media iainnva yang berkaitan denganpermasalahan

Prosedur Pengumpulan dan PengolahanData Bahwa prosedur pengumpulan dan pengolahandata untuk memperoleh data lang obyektif dan dapat dipercaya maka penulis melaksanakan pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membacabuku-buku literatur dan bahan hukum lain disamping dengan menginventaiisir dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis lainnya yang trerkaitan dengan permasalahanyang akan dibahas. Dari bahan-bahan tersebut, baik bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnyapenulisolah dan dianalisa,

C. Tindakan Premanisme 1.

Istilah Prernanisme

K^ehidupanaman dan darnai merupakan dambaan setiap manusia. Kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat menjalankan berbagai kegiatan sesuai rencana Namun tak bisa dimungkiri bahr.ira "standarderriasi"dari situasi ideal tersebutmuncul seiring perkembangan mas,r'arakatsosial khususnl'a dalam lingkungan urban. premanisme merupakan salah satu bentuk penyimpan_qan dari harapan temujudnya kehidupan sosial y'ang tenterarn.Fenonrenaperilaku vang nuncul dalam strukturperadabanfeoda-lini ber-evolusi n-,enjadisebuahrealitasumunl 8* Istilah "premanisme" berasal dari kata dasar ,,preman,' atau "privat" (bahasaBelanda), yang artinya orang bebas,orang partikelir, bukan orang pemerintah. Di Indonesi4 khususnya di Medan, istilah preman berkembang menjadi crime organized (organisasi kejahatan) yang melakukan tindakan - secara langsung dan tidak langsung - melawan hukum.se Di beberapakamus bahasaIndonesiaakan kita temukan pralinu tidak 3 arti kataprenran, -yaitu: s V. Brando Si.u'at- Prenmisne Dot Kuliur Social-SuaraMerdeka.Selasa-09 Desember 2tr{J8 3ef)aniel Sparinuga, 1loni PenberantcrntPrenranisnit -.fanapos.Jtinal^19 Aqustls 1005 fitlur*e 11. n*o l t{ci 2013

95

a. b.

swastc4partikelir, non pemerintah, htkan tentara, sipil. sebutfr, orang jahat (yang nka memer{ts elqt merohtkan kelahatul c. kuli yary bekerja menggarqp sru,ah.e0 Namun khususkata premanisme.dipakai arti kata yang kedua, i;aitu.sifat-sifat sepertiorang yang suka memerasdan merakritun t{ututuo, bisa juga disebut sifat semau grc. premarnsme(berasar dari kata bahasa Belanda vnjmon : orang bebas, merdeka dan isme : afira1, .iaOi premanisme adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk ?"puaa kegiatan sekelompok olang yang mendap.atkanpenghasilannya terurama dari pemerasankelompok *ar;,arikat lain.9t Kata preman berasal dari bahasaBelanda ,,wijman,, . (dibaca freiman) yang artinya orang bebas, orang sipil, atau orang biasa. pengertian juga berkonotasi aparat L.u*u.,uo yang sedang berpakaian f3ta ry9man biasa tidak berpakaian seragamtetapi sedangbertugas. preman ber#i orang atau sekelomgok orang yang sering ."-"ia, darimengancu* _urf*ukat akan melakukan kekerasan ultuk mendapatkan uang. NamurL preman sesuai definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah 'r"burun kepada orang jahat (rodong, coper, rampok, aar s"r"g"itial-r;-ja,i a}ini.i realirasyang terjadi, preman dan tindakan-kriminal memang ::::.":::,:fl sulrl olptsahlianPremanisme sebetulnya adalah universal, sehingga tampak juga di tataranyang lebih tinggr Fianya saja, kadarnya sudah 6J.rcAu oun unsur kriminalnva tidak transparan.pieman jenis ini tukan untuk ue.tut,un hidup' tetapi untuk 'seramanya'rridup. tara korupto. aun *unrpututo. termas:'k .dalam kategcri ini. Kalau- qreman jenis pertama ue.rsiko-tinggi secara.fisil'; premanjenis kedua ini berisiko secara mental {kalau masih punr,a). Sementaraitu, ada pula premandi tataran yang lebih rendah. Pada keiompok ini dapat juga dibedikan mara yang benar-benarkarena tekanan hidup dan **: yTq sudah menjadi gai.a-haup. pre*un 1,ung menjadi gaya hidup ini puAu _sudahenjoy dan memberikan lurtmnri tindakan kepremanannya.Karena itu, dia akan menganggapkepremanamya sebagai profesi yang samadenganprofesi t"gd ;e.ti *u.tu*un utuu -suatu bankir dan lain-lain. Dengan kata rain. p."*un adi yang amatira' can aaa yang sudahprofesionai,

M"n! Din' Kebijokot htlegrcrDakrn penbercmtastm prentoisnre- Seminarsehari : Denean Tema()ptimali.uslf rrngsiAparatpenegak gri-r", f.n *p-pr",r^*.*"-'eJfr:;;;;;L, 1008 n'Ibi,l n'n i,l

Ilolume l.t. No l Mei 201_7

96

Dalam perkembangan sekarang ini, setiap bentuk aksi kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sering kali disebut premanisme.Bahkan sikap kasar dan gaya-gaya "ala koboi" pun seringkali disebut sebagai tindakan premanisme. Tak heran, mantan Mennakertrans Jacob Nuwa Wea ketika meradang dalarn acara dialog di televisi pun sempatdigambarkansebagaitindakan premanisme Kemudian istilah preman diartikan pula sebagaitaki- laki yan-s menganut gaya hidup bebas seenaknya sendiri tidak peduli lingkunga4 memaksakan kehendak dan lebih jauh lagi mereka melakukan tindakan kriminal seperti memalak dan mem^erasdan gaya hidupnya yang sepertiitu akhirnya meresahkanmasyarakat." Jadi sebetulnya istilah preman adalah penekanannya pada perilaku seseorang yang membuat resalr, tidak aman dan merugikan lingkungan masvarakat- Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Penaneanarnva tidak cukup melalui proses hukurq tetapi harus melibatkan institusi yang berfungsi dalam pembinaan mental. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat yang berasal dari belum tefiatanya pola pikir dan kesiapan mentai dalam menghadapiproblematika hidup. Masyarakatjuga tidak dapat mengkambinghitamkantingkat kesejahteraanatau peluangkerja yang dianggap sulit didapatkan sebagai fak-tor penyebab munculnya aksi premanisme dan kejahatan jalanan. Sebenarnya peluang kerja itu cukup banvak, tetapl kurang dirninati karena dianggap kurang terhormat la mencontohkan pekerjaan meng-ealiparit atau sebagai petugas kebersihan jalananyang secaranormatifdianggaphalal. tetapi dinilai rendahan. Preman terdiri dari empat kategorieapreman yan_ehidup dan berkembang di masyarakat yaknr, preman tingkat bawatr, biasanya bernampilan dekil. bertato dan beranbut gondrong. N{ereka biasa*ya melakukan tindakan kriminal ringan misalnya memalalq memeras dan melakukan ancamankepada korban. Kemudian preman tingkat menengatr, berpenampilan lebih rapi mempunyai pendidikan yan-e cukup, biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi dan secara formal organisasi itu legai. Dalam melaksanakanpekerjaannya mereka menggunakancara-cara preman bahkan lebih kejam dari preman tingkat baw-ahkarena mereka merasa legal. &{isalnya adalah Agenc"y'Debi Collector yang diserva oleh lembagaPerbankanuntuk rnenagihhutang nasabahyang macet,perusahaan nt

-luilroi Sinaga. Premmtisme Dan Kejahakn Jalanon Problernalika So.rial Harian ReoubhftaSenin, 12 Januari 2009 'o lhkt

I'oJume11. Nctl Mei 2013

97

leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor denga, cara-aara yang tidak manusiawi. Selanjutnya preman tingkat atas. Kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organiasi massabahkan berliridune di balik agama tertentu. L{ereka diserva untuk membela kepentingin yang menyewa. Mereka sering marakukan tindak kekerasan yang d"ilegarkan. Lain, hrlnya preman elit. Dari kacz mata hukum, of,n"_"uparui yung menjadi beking perilaku premanismg mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adarahqctor inrelehaal pe..lr*u pi"*unrr*". Premanisme sebagai terminorogi ying oipilih media ini dimakzudkan untuk mengkondiiikan sebuah ;"til"k" yang telah menjadi kebenaran dan pandangan hidup yang dianut beberapa tgi*" masyarakat yang oportunis. Definisi sederhana di atas memang hanyi akan memunculkan interpretasi yang abstrak daa surit dibatali. Tetapi pada praktiknya penyakit rnasyarakat ini dapat dengan mudah kita temui dalam setiapjaringan sosia-lmasyarakat. Tindakan preman sebenarnyamerupakan wujud sikap merendahkan orang rain, *"nyalahkan keadaan tak punya keahiian dipadu dengan keinginan -urur, cepat kaya iun *uu enamfa sa.|a. orang seperti ini banyak kita te;ui di jalanan, parkiraq termin-ar atau daerah./instansitertentu, yang biasanya mereka baua yakni ember-embel keamanan dan ketertibarL yang seblnarnya adalah sebuah ironi. sepak terjang,preman-premaoini, dari kelas teri sampai yang sudah kakap tentu merupakan sesuatuyang sangat meresahkanmas-varaka-t. Namun ker'esahan yang tidak bisa begitu saia mudah tersingkirkan. 2. Orang Yang Dianggap Sebagai pelatu premanisnre Begitu gentlerang perqlg terhadap preman ditabuh Kapolri Kcmisaris Jenderal Bambang Hendaiso Danuri, sudah ribuan p."ru" berhasil ditangkap porisi Sebagai rangkah au,ar, tentu gebrakan ini patut kita apresiasi Meski bisa dibilang ierlambat. operasi ini bagus guna menekanaksi parapreman.Keberadaanmerekaselama ini seoiah_Ilahtrdak tersentuh hukum. Ulung-.ujyngnya sikap permisive aparat terhadup fr"rnun ini berdampak luas. Timbul p".r"pri seolah_olah memalak, memeras, sebagai perilaL-u wajar dan sah. Ir{estinya porisi tak hanya'membekuk preman-preman kelas teri, jaringan preman yang terorganisir juga harus "penting,. terus-dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tak p*Orfi -oru-ng_orang beradadi belakangmereka_ Seperti diketahui tumbuhnya prefianisme karena ada yang membutuhkan sepertijasa rentenir maupun jasa pengam anan acara.Har ini sangat mengkhau,arirkan di tengah iu.up* masyarakat untuk l?ntu:}' kinerja yang lebih baik ternyara banyak ying berum p"r"uyu denlan ca.a

I'olttme 14. No.l Mei 2013

oe

kerja pemerintah. Sehingga mereka mencari jalan yang tidak biasa dalam menyelesaikanmasalah. Namun premanisme itu sendiri lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat kecil. Ini dikarenakan tekanan hidup dan kebutuhan untuk hidup membuat mereka mencari pekerjaan yang tidak halal. Jika saja pemerintah bisa menurunkan beban masyarakat dan memberikan kesempatankerja bagi rakyatnya maka premanisme dapat ditekan. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat Indonesia maka generasi muda akan dibekali pendidikan yang cukup karena mereka mendapat pemahaman yang baik tentang kehidupan. Pengamen dan pengemiq untuk mengisi perut mereka saja mereka masih harus berpikir keras, bagaimana mungkin orang tua mampu menyekolahkan mereka yang notabene harga pendidikan semakin mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat kecil. Jika anak-anak dibekali pendidikan yang cukup sehingga memiliki ketrampilan dalam berwirausaha maka mereka tidak akan hidup sebagai pengemis atau gelandangan.Jadi akar dari premanismehampir sama dengan akar penyakit masyarakat lainnya yaitu kemiskinan dan kebodohan. Operasi pemberantasan premanisme yang dilalcukan aparat kepolisian termasuk dalam kategori pre-emptive. Tindakan ini dilakukan polisi untuk memelihara kamtibmas guna meredam potensi terjadinya ancaman pelanggaran hukum. Kendati operasi ini mendapat dukungan masvarakat iuas, tetapi dasar hukumnya tidak kuat. Bagaimanapun pemberantasanpreman perlu dilakukan secaracermat dan hati-hati. Aparat kepolisianharusselektif membidik sasarantanpamelupakankoridor hukum yang berlaku Razia pemberantasanpreman secarahantcmr kromo, meski untuk tujuan positif, tergolong ekstrailegal. polisi bisa terjebak menggunakan welvenangnva secara berlebihan (accesive o-f force) yang bertentangandengan hukum. Pemberantasanpremanisme hingga ke akarakarnya memtrutuhkan penanganan di tingkat hulu, terutama terkait stimuius aksi premanisme. Sementaraitu suburnya premanisme dipicu berbagai faktor sosial antara lain kemiskinan, kelangkaan kesempatan kerja, marginalisasi,dan kekuasaanyang cenderungkorup. Karena itu, pemerintah wajib mengimbangi langkah polisi dengan aksi dan pendekatan sosiar agar pemicu suburnyapremanismetidak terus menjamur. Apalagi, pemberantasan preman sejauh ini terkesan diskriminatif karena diarahkan kepada tindalc kejahatan jalanan (street crime) yang sifatnya blue collar. Namun polisi tak berdaya melakukan pemberantasan prenan kategori v'hite collar (kejahatan kerah putih) yang sifatnya inconventional crine. Padahal polisi seharusnya adil. Tindakan tegasperlu dilakukan, baik terhadappremanismesaeet crime maupunwhite collqr crime.

L:olume11. No.l Mei 2013

99

Kalau mau jujur, polisi justru harus lebih mengedepankan tindakan tegas terhadap premanisme kategori while collor crime. Karena kejahatan kerah putih ini justru tergolong sangat keji, karena dilakukan untuk memperkaya diri pribadi pelakunya dengan nilai kerugian uang rakyat yang cukup besar. Sementara crime street (kejahatan jalanan) kebanyakan muncul semata karena tuntutan untuk bertahan hidup akibat kondisi zulit perekonomian negara. Untuk itu Polri harus gencar-gencarnya memberantasaksi premanismedan itu patut didukung oleh semua lapisan masyarakat dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bersifat seporadis saja tapi merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Dalam melahrkan pemberantasan tentunya polisi harus bertindak obyektif, yang diberantas tentunya tidak hanya preman kelas bawah saja tapi semua kategori preman harus diberantas juga. Pihak Kepolisian harus proaktif melakukan investigasi organisasi-organisasi masa yang sering meresahkan masyarakat, agency-agency yang disewa oleh perbankan dan perbankan juga harus ditindak apabila adaagencv yang disewanyamelakukan aksi premanisme. Memang, menciptakan keamanan dan ketertiban merupakan tugas semua warga negara. Aparat sebagai instrumen negara yang resmi untuk menjamin keleateraman diberikan otoritas bagi penegakannya. Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap dalam prosedural hukum dan perundang-undanganyang bedaku. Sebagainegarayang menjunjung tinggi kedaulatan hukum, Indonesia mengutamakanpenyelesaianmasalah sesuai peraturan dengan memenuhi azas pada keadilan untuk seluruh laprsan masyarakat. Penumpasanpremanismesepertiyang terjadi pada era 80-an, yakni penembak misterius {Petrus) merupakan sebuah bentuk cara instan yang ditempuh untuk mengatasi rnaraknya premanisme. Kebijakan sekelompok oknum ini dianggap kuran-qmanusiarvi dan hanYa berdampak pada penyelesaianmasalah jangka pendek. iMemang tingkat kriminalitas pada u'aktu itu turun drastis dan berhasil menciutkan nyali para pelaku tindak kejahatan. Tetapi kasus peculikan yang dilakukan, penghilangan nyawa eksekusi tanpa tanya, serta pembuangan mayat bukanlah sebuah tindakan strategisdan berefek fundamental bagi pengenyahanpremanisme dalam jangka panjang, malah menyisakan coreng hitam daiam sejarah kemanusiaan.Banyak yang tidak bersalahmenjadi korban karena memiliki kriteria fisik seorangpreman. Seorangsenimanyang merniliki tato divonis mati tanpa kesempatanmembela diri karena target kerja serta identifikasi dan defenisi sempit oknum tersebut tentang premanisme.Kegagalan petrus terbukti saat ini. Preman-premanmasih berserakandi seantero nusantara dengan segala bentuk dan asesorisnya. Bahkan beberapa aktifitas premanismedibacking aparat.Koalisi preman dan aparat nakal ini semakin

llohtme 11. No.l Mei 201-7

100

menciptakan keresahan dan hilangnya kredibilitas aparat negara sebagai pengayom warga. \risi kepolisian melakukan operasi preman sampai ke akarakarnya sebagai langkah awal mewujudkan reformasi di tubuh lembaga tersebut memang dapat memberi sedikit rasa lega di benak masyarakat Narnun yang harus kita pikirkan bersama,bukan hanya polisi, premanisme tidak akan hilang hanya denganberpaku padarazia. Sebab ini bisa saja hanya menjadi siklus yang terus-menerus berulang, yang suatu saat bisa menuntn intensitasnya- Operasi premanisme yang ditegakkan kepolisian harus didukung masyarakat sepenuhnya Tidak ada pembelaan untuk tindakan premanisme apalagl pembenaran untuk kondisi ekonomi-sosial. Keterpurukan berbagai sendi ibu pertiwi membutuhkan kerja keras dan semangat putra-putrinya, mental sok jagoon dan pemalas harus kita singkirkan dari budaya kita sebab oraog-onrng seperti ini hanya akan menjadi beban bangsa, parasit sosial yang menghinggapi tubuh masyarakat dan negara. Untuk itu dengan adanya tindakan Polisi di berbagai daerah melakukan gebrakan untuk membatasi ruang gerak dan batrkan memberantas aksi premanisme perlu didukung. Jika semula aksi pemberantasanpreman hanya dilakukan di lima wilayah pold4 kini atas perintah Kapolri, operasi memerangi premanisme dan kejahatan jalanan diperluas di seiuruh jajaran polda di Indonesia. Ratusan bahkan ribuan orang -vang ditengarai melanggar hukum karena melakukan aksi premanismesudahdiringkus polisi. Operasi pemberantasanpremanismeitu untuk sementarar.vaktutelah terbukti efektif meredamulah preman berupa pencopetan,parkir iiar, pencurian,dan perampokan. Di tanah air, upaya memberantasdan memerangipremanisme tidak terlalu baru Selamaini, sudah berkali-kali polisi menggelarberbagai operasi pemberantasanpremarl namun hasilnya seringkali tidak efektif Saat operasidiadakarLmemang premanismeseolah-oiahtiarap.Tetapi, setelah sLamina aparat mulai berkurang biasanya, pelan-pelan aksi premanisme kembali muncul, bahkan dengal skala yang makin mencemaskan. Pada dua-tiga dekade silam, pemah terjadi aksi parus {penembakan misterius) untuk memberantas ulah preman dan pelaku kejahatan yang ganas. Namun belakangan, ulah preman ternyata kembaii marak. Para premanyang banyak beroperasidi berbagaikota besardi Indonesia tidak iagi sekadar melakukan aksi kejahatan kelas teri seperti memaksapemilik kendaraanbermotor membayar tiket parkir dua kali lipar dari tarif atau memalak para pemilik toko untuk menyediakan uang keamanan. Tetapi, lebih dari itu, yang mereka lakukan kini tak jarang

tr'olumeI1. No.l Mq 2013

l 0l

adalah mengembangkan aksi dalam pola yang lebih terorganisasi -ikut dalam kegiatan dan kepentingan politik praktis- sehingga posisi tawar (bargaining position) mereka menjadi lebih kuat Habitat yang menjadi area subur bagi perkembangan aksi premanisme kini tidak lagi hanya di dunia prostitusi, perjudian, dan dunia kriminal lain. Sebagianyang lain bahlian diduga telah berhasil menanamkan uang hasil palakannya di berbagai usaha yang sifatnya legal. Kini, aksi premanisme merambah ke berbagai sektor mulai pemalakan di terminal sampai preman lembaga pembiayaan yang banyak merugikan dan meresahkan rakyat- Tetapi pemberantasan premanisme jangan hanya berkutat di kelas pasar, tetapi harus menyentuh preman yang berdasi dan punya kekuasaan. Preman berdasi ini sangat jahat karena menimbulkan kerugian lebih besar bagi orang lain, juga dunia usaha serta investasi.

D. Mekanisme Penangkapan Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindakan Premanisme 1. Tugas Dan \ilewenang POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tugas Polri semakin berat, hal ini terlihat dari meningkatnya angka kejahatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, berbagai macam dan bentuk-bentuk kejahatan semairin berkembang pula seiring dengan perkernbangan teknologi dan infonnasi serta dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, sem€iltaraitu daya beli masyarakatjustru menururL terkait krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dengan adanya pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakattelah membarta berbagai impiikasi perubahanyang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusankembali perannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2AA2 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilannya terhadap peran tersebut maka dalam setiap kiprah pengabdiannyaanggota Polri harus dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung. pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi kepentinganmasyarakatSeiring dengan paradigma tersebut maka tugas dan kewenangan Polri kedepan penuh dengan tantangan menuju kearah profesionalisme. Secara umum tugas dan peran polisi di dalam masyarakat adalah sebagai alat negata penegak hukum dan pemelihara ketertiban-

l/olunrc 11. !t'o.l Mci 20 13

ta2

Dalam pengertian itu termasuk didalamnya berperan sebagai pembasmi kejahatan. Berbagai perdebatanyang berlangsungsaatini tentang peranan dan tugas pokok Polri, semenjakPolri pisah dari ABRI ( Tl.ii ) ternyata menimbulkan berbagai pandangandan pemikiran akan tanggungjawab Polri sebagaiinstitusi yang mandiri Menyikapi hal tersebut,tugas pokok Polri adalah memelihara keamanandalam negeri dan ketertiban masyarakat melalui penegakanhukum, perlindungan"pengayomandan pelayanan masyarakat. Dari tugas pokok tersebutkemudian didalam pasal 14 Undangundang Nomor 2 Tahun 20A2 dljabarkan lagi kedalam bentuk tugas kepolisian adalah sebagaiberikut : a. melaksanakanpengaturan,penjagaan,pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakatdan pemerintah sesuaikebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaranlalu lintas dijalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaranhukum masyarakat serta ketaatan\.vargamasyarakatterhadap hukum dan peraturanperundang-undangan; d turut sertadalam pembinaanhukum nasional e. memelihara ketertiban dan menjarni., kea*anan umum; I melakukan koordinasi, pengawasan,dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyiciik pegar+'ainegeri sipil, dan benluk-bentuk pengamananswakarsa. g melakukanpenyelidikandan penyidikan terhadapsemuatindak pidana sesuaidenganhukrrnt acara pidana dan peraturanperundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepoiisian, kedokteran kepolisian. laboratoriumforensik dan psikologi kepoiisianunruk kepentingantugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa rag4 harta benda, masyarakat, dan lingl'ungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ataubencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasimanusia, melayani kepentingan warga masyarakal untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ataupihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannyadalam lingL-uptugas kepolisian; serta melaksanakantugas lain sesuaidenganperaturanperundang-undangan.

l1'lttnra I 1. ,\'o I t.lcr l() I 3

103

Mengenai wewenang Kepolisian, dalam Undang-undangNomor 2 Tahun 2A02&ftagi kedalambeberapakelompok yaitu : a. Wewenang berdasarkantugas pokok dan tugas lain Kepolisian, yang diatur dalam pasal 13 dan14, yang terbagi kedalam . a.1. Kervenangan berdasarkan penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan i4 di bidang proses pidana, kewenanganini diatur dalam pasai 16 a.2. Kewenangan lai4 antara lain dalam hal penyelidikan dan penyidikan. b. Wewenang berdasarkan pada ke*'enangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undanganlainnya, Wewenang yang pertama, yakni berdasarkan tugas pokok dan tugas lain Kepolisian. Kewenangan ini diatur dalam pasal 15 ayat (l) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah . a. menerima laporan dan/ataupengaduan; b. membantu menyelesaikanperselisihan warga masyarakat yang dapat menggangguketertibanumum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d, rnengawasialiran yang dapatmenimbulkan perpecahanatau mengancam persatuandan kesatuanbangsa; e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingk-up kew-enangan admini stratif kepolisian. I melaksanakan pen.reriksaankhusus sebagai bagian dari tindakan kepolisiandalamrangkapencegahan. g rnelakukantindakan pertamadi tempat kejadian: h mengambil sidik jari dan identitaslainnya serta memotret seseorang; i. rnencariketerangandan barangbukli: j menyelenggarakan PusatInformasiKriminal Nasional. k. mengeluarkan surat izin darvatau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka peia,'-ananmasyarakat, l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusanpengadilan,kegiataninstansi lain, serta kegiatanmasyarakat; m. menerima dan menyimpanbarangtemuanuntuk sementarawaktu. Kemudian wewellang Kepolisian Negara Republik Indonesiasesuai lainnya yang diatur padapasal denganperaturanperundang-undangan l5 ayat (2) adalahberwenanguntuk . a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakatlainnya; b. menyelenggarakanregistrasidan identifikasi kendaraanbermotor; c. memberikan surat izin mengemudikendaraanbermotor; d menerima pemberitahuantentangkegiatan poiitik;

I'olume 11. l\'o I hfci ]013

104

e. memberikan lzin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peleda( dan senjatatajam; f memberikan izin operasional dan melakukan pengawasanterhadap badanusahadi bidangjasapengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisiankhusus dan petugaspengamananswakarsadalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain daiam menyidik dan memberantaskejahataninternasional; i. melakukan pengawasanfungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasikepolisian internasional; k. melaksanakankewenangan lain yang termasuk dalam lin_qkupfugas kepolisian. Dalam ranglia menyelenggarakantugas se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang prosespidana,Kepolisian NegaraRepublik Indonesia berw'enanguntuk : a. melakukanpenangkapaqpenahanaq penggeledahan.dan penyitaan, b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkarauntuk kepentinganpenyidikanc memba*a dan menghadapkanorang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; rnenyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan sefia d memeriksatandapengenaldiri. e melakukanpemeriksaandan penyitaansurat, f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangkaatau saksi; g mendatangkan orang ahli vang diperlukandalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara; h. mengadakanpenghentianpenyidikan; i. menyerahkanberkasperkarakepadapenuntul umum; j. mengajukanpermintaan se€aralangsungkepadapejabatimigrasi yang berwenangdi tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaanmendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukantindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawal negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawainegeri sipil untuk diserahkankepadapenuntut umum; dan 1. mengadakantindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Sehubungandengantugas dan kewenanganPOLRI tersebutmakasetiap melaksanakantugas dan kewenangannyaharus mengacukepada:

f'olume 11. No. I Mei 20I3

105

c.

Dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum dan dalam keadaan yang sangat perlu denganmemperhatikanperaturan perundang-undangan,sertaKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. senantiasabertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama kesopanan,kezusilaan,sertamenjunjung tinggi hak asasi manusia. Harus mengutamakan tindakan pencegahan.

Kewenangan Nlelakukan Penangkapan Gebrakan awal Kapolri dalam razia preman beberapa waktu yang lalu, menghasilkan ribuan orang preman ditangkap. Penangkapanini, merupakan sebuah upaya penanggulangan kejahatan dan memberantas penyakit masyarakat. misalnya perampokail pemalakarl pencurian dan tindak kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat, 1ang disinyalir preman yang dianggap sebagaipelal:unya. Namun persoalan lain yang muncul adalah, akan dibagaimanakanpara preman yang telah ditangkap tersebut. Apakah akan diinventarisir kejahatannya satu persatu sehingga ada alasan untuk menjebloskan ke dalam penjara. Atau setelah ditangkap dilepaskan lagi karena polisi tidak menemukanadanya bukti kejahatan. Jika sudah demikian rnaka mungkia penangkapan hanyalah sebuah shack terapi .vang mungkin dalam jangka panjang tidak ada manfaatnya.PenangliapansesuaidenganKLTIiAP pasal 1 angka 20 adalah kebebasai: suatu tinCakanpenyidik berupa pengekangansementaravu-ek1u guna kepentingan cukup bukti tersangka atau terdaku'a apabila terdapat penyidikanataupenuntutandan atau peradilandalam hal sertamenurutcara yang diatur dalam undang-undangini. Kemudian yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik lndonesia atau pejabat pegawai negeri sipii tertentu yang diberi rvelvenaitgkhusus oieh undangundang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam pasal 7 KL}}IAP, ditegaskanbahwa Penyidik (pejabat polisi negara Republik Indonesia) karena kewajibannya mempunyai we\4;enang. a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorane tentang adanya tindak pidana. b. melakukan tindakan pertama pada saatdi tempat kejadian, c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan meineriksa tanda pengenaldiri tersangka ; d. melakukan penangkapan, penahanan. penggeledahan dan penyitaan, 2.

I oluntet 1,No.I Afiei 20 | 3

106

e. f g.

melakukan pemeriksaandan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotr-etseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya denganpemeriksaanperkara; i. mengadakanpenghentianpenyidikan, j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berangkat dari ken'enangan penyidik diatas, maka dalam pasal 16 K{IHAP, untuk kepentingan penyelidikan penyelidik atas perintah penyidik berwenangmelakukan penangkapan.Begitu pula penangkapanini dapat dilak-ukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu. Perintah penangkapan ini dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkanbukti permulaan yang cukup. Jadi tialam hal ini penangkapan terhadap para preman yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapawaktu yang lalu itu merupakan salah satu kewenanganPolri dalam rangka melaksanakantugasnya. Hanya saja penangkapan preman tersebut yang sekiranya tidak ada bulti permulaan yang cukup maka orang yang ditangkap tersebut dilepaskan kembali. Pelaksanaan tugas penangkapan ini dapat dilak-ukan oleh petugaskepolisiannegaraRepubiik Indonesiadenganmemperlihatkansrtrat tugas sertamernberikankepadatersangkasurat perintahpenangkapanyang mencantumtrlan identitas tersangkadan rneayebutkanalasan penangkapan sefia uraian singkat perkara kejahatan .vairgdipersangkakanserta tempat ia diperiksa.Tetapi dalam hal tertangkaptanganpenangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, denqan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti vang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekar dan tembusan surat perintah penangkapantersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan ini dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasanyang sah. Pelaksanaan tugas penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada iersangka surat perintah penangkapanyang mencantumkaniderrtitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaansertauraian singkat perkara yang dipersangkakan.

Iblunte 11. Ato.lMo ]013

107

Tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Sedangkan dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakr-rkantaxpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkapbesertabarang bukti yang ada kepadapenyidik. Penangkapanini dilat-ukan untuk paling lama I (satu) hari, setelahhabis w-aktu t hati (1x24 Jam) maka tersangka wajib dilepaskan atau dilakukan penahanan.Masa penangkapantersebut nantinya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan penahanan adalah p€nempatan tersangka atau tertentu oleh penyidil atau penuntut umum atau hakim tempat di terdakwa dengan penetapannya, dalam hal serta menurut care ya g diatur dalam Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang rurrap. melakukan penahanan ata]u penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangtrraatau terdakwa yang diduga keras melakukan iiti*tun pelanggaran yang berdasarkan bukti yang culntp, dalam hal terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdalorya k*Oaun yung **imbulkan atau menghilangkan barang buk1i, dan atau merusali, diri, akan melarikan mengulangi perbuatannYa. Upaya Hukum Atas Pemberantasan Premanisme Fenomenapreman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonofiri semakin sulit dan angka pengangguransemakin tinggi. Akibatnya keiompok masyarakatusia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilaq biasanyamelalui pemerasandalam bentuk penyediaanjasa yang s"bena.nya tidak dibutuhkan Seperti preman di terminal bus yang memungut pungutan iiar dari supir-supir. yan,s bila ditolak - akan Vangmelevvali supir dan kendaraannva berpengiruhterhadapkeselamatan lapak;apak dari terminil. prernao di pasar yang memungut pungutan liar iapak dirusaknya kaki lima, yang bila riitolak akan berpengaruh terhadap

3.

yang bersangkutan. Suburnyapremanismedilndonesiatidakdapatdilepaskandari perananpenguasajuga. Di masa lalu, para preman terkesandiorganisir oleh kekuatan terteotu untuk kemudian memberikan kontribusi bagi aman dan langgengnya kekuasaan. Sebagai kompensasi para preman .diberikan keb-Jasin'untuk menjalanlianaksirya tanpa talqrt diperlakukan keras oleh negara. solusi yang terbaik untuk memberantas premanisme ini adalah. sefe.ti membuat lapangan pekerjaan atau membuat balai pelatihan untuk mengasahketerampilan. Dengan berfungsinya balai peiatihan dan adanya lapaigan pekerjaan,kecil kemunglcinanpenyakit masyarakatakan tumbuh lagi, intul memujudkan ini memang bukan tugas kepolisian saja instansi

l''olumel1"Nct.l Mei 2013

108

lain seperti Dinas Sosial harus juga berperan dalam permasalahanini disamping itu juga diperlukan ketegasandalarn penegakanhukum. Bahwa penegakan hukum dalam masyarakat ntodern tidak saja diartikan dalam arti sempit tetapi harus kedalam arti yang lebih luas atau hukum pada umumnya yaitu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidahdalam suatu kehidupan bersama.Keseluruhanperaluran tentang perilaku yang berlaku dalam ruatu kehidupan bersamayang dapat e5 dipaksakan pelaksanaannyadengan suatu sanksi. Sedangkan Soedarto menegaskan bahwa penegakan hrkum dapat bersifat Feventit, represif dan kuratif Dari ketiga sifat penegakan hukum tersebut dapat diterapkan pada bidang hukum pidan4 hukum perdata, dan hukum administrasi. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing diduL:ung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparafur penegak hukum yang mempunyai afurannya masingmasing.e6 Penegakan hukum tidak hanya mencakup "kw enforcemenf' tetapijuga 'peace msintenqnce" karena penegakan hukum merupakansuatu proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidatr, dan pola perilat'u nyat1 yang bertr.rjuanuntuk me.ncapaikedamaian Tugas utama penegakan hukum adalah mencapaikeadilan. Melalui penegakanhukum inilah hukum menjadi kenyataan. Secara kualitatif kegiatan penegakan hukum yang telah dilaksanakan Polri dalam melalq:kan penangkapan pelaku premanisme mampu meningkatkan kepastian hukum dan mendorong terwujudnya supremasi hukum serta mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional, konvensional, kejahatan yang merugikan kekayaan negara maupunyan-qberimplikasikontinjensi. Selanjutnva, penegakan hokurn terhadap kejahatan konvensionai agar tetap diprioritaskan pada kejahatan yaog meresahkan masyarakatsepertipremanisme,pencopetan,perjudiaq kejahatanjalanan, debt kolektor, pencurian kendaraan bermotoq pencurian dengan pemberatanL/kekerasan, penggelapan dan penipuan. Kejahatan Transnasional yang paling menonjol adalah Narkob'a"Terorisme, Perdaganganorang,dan Kejahatan maya. Terhadap kejahatan yang merugikan Negar4 hendaknya tetap difokuskan kepada Korupsi, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal Fishing dan kasusPenyaiahgunaanBBM. Sedangkanuntuk kejahatanyang berimplikasi Kontinj ensi, hendaknyamenjadi'perhatian,mengingatpotensi

nt Liliu.tu Tedjosapuho- -{.loralitas Bimis dan Penegakan Huhtm di lndonesia, Jumal lhrl:um No. l3 Vol. 7 April 2t100,tilI. Ytglakarta, hlm.151 * Soedartc-Kapita Selelta I{ukmn Pidmn. Bandung, 1986. Alumni. hlrn. I 1I

{'olunrc11.No I lv{ei2013

109

Uduk rasa meningkat sejalan dengan krisis keuangan global dan berlangsungnya Pemilu. Kemudian untuk memelihara momentum operasi Premanisme, fungsi SAMAPTA POLRI yang didukung oleh penyelidikan fungsi Intelijen Kemudian menyangkr.rtupaya hukum yang dapat dilakukan demi kebenarandan keadilan maka setiap tindakan aparat penegak hokum perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada tindakan tersebut dapat diperbaiki. Bagi setiap tindakan pada umumnya tersedia upaya hukurn, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam zuatu tindakan tersebut.eT Kemudian dalam KUI{AP sendiri telah mengatur tentang upaya hukum luar biasa baik melalui pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum maupun melalui peninjauan kembali pufusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pengertian upaya hukum tercantum dalam pasal I angka 12 KUH.AP yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menunrt cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau keluarganya atau oleh jaksa penuntut umum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Sementara itu dalam rangka upaya hukum pada tindakan premanisme sebenarnyasangat mudah untuk diiacak, hal ini terkait dengan karalcteristik kejahatanniravang ternasuk blue collar crime atau kejahatan kerah biru. Kejahatan seperti ini serin-e muncul di masyarakat dengan modus operandi yang sederhana, korbannya individu atau sebagian masyarakat,motif kejahatannva puil berkisar pada motif ekonomi atau purr balasdendam Melihat kategori kejahatan yang konvensional, cara penanggulangannya pun tentu masih dapat menggunakan aara-aara konvensional, penangkapan preman-preman kemarin merupakan sebuah upaya hukum nyata dalam pemberantasankejahatan di masyarakat.Namun sekali lagi tetap harus dibarengi dengan penyediaan solusi untuk memberdayakan preman tersebut agar tidak lagi meresahkan masyarakat. Dari sudut pandang pemberantasankejahatan penangkapanpreman ini bisa dikatakan mengurangi rasa takut masyarakat akan kriminalitas, tetapi dari sudut pandang sistem peradilan pidana gebrakan razia preman masih patut dipertanyakan. e'sudikno

Mertokusumo, flalerrr Acara Perclata ktlone-ria. Edisi V.Yog.rakarta. 1999. Liberty

him. 195

I'olunte I1. No.I Mci 20I3

110

Jika dikatakan pemberantasanpremanisme dilakukan untuk menanggulangi kejahatan di kalangan bawah atut blue collqr crime maka bisa saja penegak hukum melakukan hal yang sama terhadap koruptor. Penangkapanpara koruptor bisa dikatakan sebagai upaya penanggulangan kejahatan kerah putih atau white collar crime. Bila melihat karakteristikny4 kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor termasuk kejahatan white collar crime atau kejahatan kerah putih. Pelak-unya berasal dari kalangan atas dan sudah pasti mempunyai posisi strategis dalam pekerjaannya.Modus operandi yang dilakukin pun zulit untuk dilacalq hal ini disebabkan jaringannya yang rapih dan terorganisir. Korupsi biasanya tidak dilakukan secara individu, melainkan bersama-samadengan pihak lain yang juga berkepentingan. Keuntungan yang diperoleh pun tidak sedikit, bahkanjauh berbeda dengan keuntungan yang diperoleh preman dari kejahatanyang dilakukannya Jika preman melakukan perampokan, maka keuntungan yang diperoleh mungkin hanya cuhrp untuk makan sehari-hari sehingga dimensi viktimologisnya hanya orang-per orang. Tetapi jika koruptor melakukan korupsi, maka uang yang dikorupsi tidak akan habis tujuh turunan dan korbannya bisa masyarakat bahkan negara. Bisa dibayangkan, kerugian negara yang mencapai nilyar bahkan trillun rupiah akibat korupsi jika diaiokasikan untuk mensejahterakanrakyat, maka mungkin tidak alan ada lagi preman yang berkeliaranuntuk melakukan kejahatan. Para koruptor tentu tidak sama dengan para preman. Mereka berasaldari dua latar belakangyang sama sekali berbeda.preman berasal dari masyarakatkelas barvah,kalangan ekonorni lemalr- sedangkankoruptor memiliki latarbelakang ekonomi mapan. h,Iotif kejahatan vang dilakukan oleh preman kebanyakan motif ekonomi, sedangkan motif para koruptor paradigmalama, kejahatanberasaldari adalahkekuasaandan keserakahan. kemiskinan, nampaknya sudah harus diubah, pada faktanya kejahatan itu iidak hanyaberasaldari kemiskinanmelainkanjuga keserakahanKoruptor bukanlah orang miskin, melainkan mereka tidak puas dengan apa yang diperoleh selama ini, selalu ingin lebih, sehingga menghalarkansegalacara untuk memuaskan nafsu hedonisme dunia. Dalam kasus korupsi akar permasalahannyabukanlah kemiskinan melainkan keserakahan Dengan demikian, penanggulanganterhadap kejahatan harus dilakukan dengan melihat akar permasala-hannyateriebih dahuru, yaitu kemiskinan, ketika kemiskinan diang-eap salah satu penyebab uiama berjamurnya preman-preman, penanggulan_eannya harus dengan mensejahterakanrakyat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran bisa ditekan. oleh karena itu, penanggulangannyatentu tidak bisa Jenean

L'olttme11. No.l l\Iei 2013

il1

memperbaiki perekonomiannya semata melainkan harus memperbaiki dalam inte-eritas moral, akhlalq serta kepribadiannya. I{oralitas ,n"nJdunku.r kewenangannya sebagai pejabat harus tetap tedaga. Jangan sampaipejabat malah menjadi peniahat,walaupun pada dasarnyakekuasaan itu enderungkorup.

tr. Peuutup 1.

Kesimpulan gahwJbatasan-batasanterhadaptindakan premanisme.Premanisme menunjuk pada sikap, ideologi, tindakan yang dilakukan seseorang layaknya perilaku preman. Premanisme adalah sikap, tindakan yang mlrebut hak orang lain secara fidak satt' baik itu menyangkut hak ekonomi, sosial, budaya, seperti hak memperoleh rasa aman, hak mendapatkan kemerdekaan, hak mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak, hak untuk bekerja secara nyaman' Premanisme bisa dilakukan siapa saj4 tanpa memandang status, kedudukaq pendidikan, jenis kelamir! agama. Premanisme tidak hanya dilakukan orang-orang jalanao' bertampang sangar, bertato, suka mabuk. Kekerasan dalam berbagai manifestasinya adalah bentuk perami:okanatas hak orang lain, apapun dalihnya. sebab itu, sebagai bagian dari perang terhadap premanisme, ada baiknya kita ."n[u"u pada pribadi kita masing_masing.Boleh jadi (entah sadar atautidak) kita juga menjadibagiandari premanisme b. Bahwa mekanisme penangkapan seseorang yang diduga sebagai pelaku premanisme, Penangkapanadalah suatu tindakan penyidik t"*pu pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdikr.va apabilaterdapat cukup bukti guna kepentingan penvidikan atau penuntutan dan atau peradilan daiam hal serta menurut cara yang diatur dalam K{fHAP. Dalam KIJIIAP, perintah penangkapan oitut*tun terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, termazuk aksi premanisme, jika tidak ada bukti permulaan yang cukup maka orangL.*g yung dianggap pelaku premanisme tersebut harus segera dilepiskan. Kemudian dalam pelaksanaa,ntugas penangkapan ini dilai
a.

L'olune 11. No.l \v{ei 2A} 3

surat perintah penangkapan ini harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Penangkapan ini, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

)

Saran-saran Perlu adanya pernahamandan kesadaran bersama bahw-atindakan premanisme merupakan tindakan yang tidak baik unluk itu peran pendidikan keluarga, masyarakat dan lingkungan harus ditingkatkarl disamping itu perlu adanya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengganguran yang dianggap sebagai peluang munculnya aksi kejahatandan premanisme. Perlu adanya ketegasan sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadapaksi-aksi premanismedrjalanan, sehinggaprosespenangkapanterhadapseseorangyang dianggapatau disangka sebagaipelaku tindak pidana tetap harus menjunjungtinggi hak-hak asasi seseorang. Untuk itu aturan dan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP harus benar-benardipatuhi oleh Polri dalam bertindalg sehingga tidak sembaranganorang yang kumpul-kumpul kemudian ditanglcap.

F. Daftar Pustaka Daniel Sparingga, 2005 Ironi Pemberanlesc*t Premanisme, Jawa Pos, Jumat, 19 Agustus2005 Julheri Sinaga" 2009. Premanimte D6il Kejahatan Jalanan Problematjko Sosial, Harian Republika, Senin, l2 Januari2009. Liliana Tedjosaputro. 2000 Moralitas Bisnis dsn Penegakan Huhtm cli Indonesia, Jurnal Hukum, No. 13 Vol 7 April 2000, IIII, Yog-i'-akartaMohd. Din, 2008. Kebijakarz Integral Dalam Pemheranlasqn Premanisme, Seminar Sehari Dengan Tema Optimalisasi Fungsi Aparat Penegak Hukum TerhadapPremanisme, Aceh,27 Desember2008. Soedarto,7986.Kapita Sele&a Hukum Pidana, Alumni Bandung. Sofian Effendi dan Chris Mannin, l995.Prmsip-Prinsip Analis Data, dalam buku i,fetode Penelitian Strta| Editor Masri Singarimbundan Sofian Effendi, CetakanII, PustakaLP3ES lndonesia, lakarta. Soemitro, Roni Hanitojo, 199A. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurum etr i - Ghalia- Jakarta.

I'olunie 14.No I Mei 20I3

tti

SoerjonoSoekanto,1984.Pmgontor Penelition Hukum, Cet. I. UI Press, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1999.Hulatm Acara Perdats htdonesia, Edisi V, Liberty, Yogyaka*a. Widyoprakoso,1998 PedornsnPemtlisanKarya llrniqh, Alumni, Bandung. Ulung Koeshendratmoko,2OO8,Kontroversi PemberanlqssnPremqnistne, Media Indonesi4 Jumat,14 November2008V- Brando Sinural 20[18.PremonismeDan Krkur Sacial, SuaraMerdeka, Selasa09 Desember2008-

trlolumeI 1, No.I Mei 20 I 3

114

MASIA>DrR Ar-AHIKA>]}! (Telaah Kritis Sumtler Hukum Islam Perspektif Historis)

Suhaimi, SHI.,MIII. Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raira Panglegurkm. 3,5 PamekasanMadura Jatim Abstrak Problematika Masla>dir al-Ahlka>m merupakan hal yang sangat urgen untuk diperbincangkan.Mengingat dalam realitasnya sumber hukum Islam adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh karenanya diperlukan adanyavaliditas sumber hukum yang telah disepakati oleh para fuqaha' a-ear tidak terjadi kesalahanyang fatal dalam mengamalkanajaran Islam. Tulisan ini akan menjabarkansumber hukum Islam pespektif historis) KataKunci: ?v{as}a:, dir al-Ah} kd, m, perspektif historis.

A. Pendahuluan Dalam Isiam terdapat sumber-sumberhukum yang dapat dijadikan pedoman secara legal forn.ral. Sumber-sumberhuk-umtersebut para ulama nienyebut dengan h.Iasla:.'dir al-Ahlka'-m yang memiliki arri beberapa sumberhukum islam. Dalarn hai ini yang dirnaksudadalahal-eur'a>n" alHiadi>th, ijma', qiyas dan istidlal. Istidlal ini berupaistihsa>n,maslaharalN{ursalah.'urf dan yang lainn_vairang ditetapkanjuga sebagai sumber hukum lslam. Mendasarkan beberapa zumber hukum yang disebutkan di atas. ciinyatakairsebagai sunrber irukuni islarn yarg muttafaq, artinya sumber hukum disepakati oleh para ulana. walaupun diantara sebagianpara uiama masih ada yang memperselisihkan. Hanya saja dua sumber hukum yan-u benar-banarsecaravalid tidak ada yang memperselisihkan,yaitu al-eur'an dan al-Hadi>st. Selain istilah L{as}a'>dir al-Ah}ka>m, terdapat isrilah lain yang dikenal dengan Adillst al-Ahka>m yang artinl,a dalil-dalil hukum islam. Sebenarnya istilah tersebut hanya berbeda secara terminologi, namun meiniliki makzud yang sama. Ada yang men-vatakan Masla>dir alAhrtpo>'^ adalah sumber-sumberhukum yang hanya meliputi al-eur'an dan sunnah saja. Sedangkan Adillat al-Ahka>m merupakan sumber-sumber

Lolunrc ! 1. No.l lr'{ei2{t I _1

115

islam berupa al-eur,an, sunnahdan yang lainnya segaimana Th* telah disebutkandi atas. Untuk lebih memperjelaspemahamantentang persoalan sumber_ sumber hukum islam- maka daram turisan ini akan "*"*up*tuo ,""u.u konperehensip,terutamayang terkait denganhistorisitasnya. B. Definisi Mus{Adir al-AhlkDm memiliki arti sumber-sumber hukum islam Ada yang menyatakan dengan isttlzh Adillqt aLeika>m-yang memiliki arti dalil-dalil hukum islam. Secaraetimologis kata sumberberarti asal sesuatu-e8 Jika kata "sumbef' bergabunga"ngu; tata ..t,rtum isiam,, maka dapat ditarik suatu.pengertianselagai-asat o:tuu t",nput p"ngu*titun

hukumislam.ee Daramistiiahlahasa '-uu",,,*luroir (;:L*4 iaait u"nrur.

jama' dari (jr*) yang berarti tempatterbitnya ,"rrrutu; **U"., uruf.fr Secaraetimologis, kata hukum berasaldari bahasa Arab yaitu athukm berzrtt al-'ilnr u,a a!-fiqh. Juga berarti ar-'adr. Fi'ir muta,a&rirya yaitu kata shkanta mempunyai arti perpegangdengan teguh.r0r ii_i,n , juga berarti al-qada'(keterapan) danql_mai u lp*""iulrun;ltot sedangkanseca-ra terminologisterdapai beberapapengertianyaitu. N''IenururMuhammad Abu Zzhrah, hukum uaulutt *ur, rlni6u) f"*b"u, shara' yang berkairandengan fe1lyaian orang_ora[gmukalla{ baik berupa ro:r tuntutan,_pilihanatau penetapan. sedangkanmenurut Muhammad Hasbi Ash Siddieqy,hui
q

Kamus Besar Bahasa ]adonesia, .rakarta-Depdikbud ,lan Baiar pustakarggl,ttm. g14. N1r_;- . Selarcth pemikirot Huhon islant,yokakarta, 2t}09- Teras. trlm. 21 . [{S1*;"r Lctn:us at_A:har..Iakarta_2O09-Senavanpublishing. hlm_ 406. Tf-. '',0,lbn -. Nla'sur_ Lisa--n al-'-4rab. \'ol. 12, Beiru>t: Da>r al_S"alr.i SSCi 40- 143. Azis Dalrran et.ar,EnsikropetriHtilam Istaxt,voi.-.rut*u. l9%, pr. Ikhtivar Baru l'. +lgt hln' r . 5 7 1 . roj Mulrammad Abu Z,ahrah-usu>l al-Fiqlt,Tt, Ilar a1-Fikral_,Arabrl 9-ig, hlm. 2g. tooMuhammadHasbiAsh i;aary,rasalohirtt titt*rr,-i^karta. 1993-BulanBinlaag-hlm , 44. r05 h{uhammad \4usle.huddin. philosoln of Islantic L*+. atd Tke ()rientalists. Lanore, 19g0, Islamic P.iblicalion Ltd.Jrlm. l7

['ohma 11.\o,i h{ei 2013

r1 6

bersandarkan pada hukum. Artinya memiliki pedoman alau dasaryang jelas sebagaimanayang telah tercantum dalam sumber hukum tersebut.

C. Sumber- Sumber Hukum Islam Dalam sejarah pemikiran hukum islam, banyak sekali sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan daiam setiap persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masharakat. Baik menyangkut persoalan ibadah, mu'amalatr, perkawinarl politik (siyasah) dan persoalan lainnya- Semuahal tersebut masing-masing telah tercantum dalam sumber hukum islam. Sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiaptiap peristiwa tentu ada ketentuan-ketentuan hul:umnya, baik berdasarkannas) yang tegas maupun nas) yang tidak tegas, maupun tidak berdasarkannas]. Kemudian timbul perbedaan pendapat tentang sumber-zumber hukum tersebut. Ada yang menyatakandua saj4 ada yrangmenyatalon empat, dan adapula yang meyatakan lebih dari sepuluh.'* Dari perbedaan tersebut, dapa ditarik secarasunstantifbahwa sumberhukum islam terpetakanmenjadi dua, yaitu hukum yang berlandaskan pada nas) {alQur'an dan al-Sunnah) dan hukum yang mengacupada ra'yu atau rasio, yang dalam hal ini masukpadaranah ijtihadi seperti ijma', qiyas, maslahah al-Mursalah, iUrf dan lain sebagainya. Para ulama berbeda dalam menentukan dalil-daiil hukum islam disebabkankarena perbedaancara berijtihad mereka dan perbedaandaram perbedaan melakukan istinbati hukum atau pengambilan sebuahhukum.107 ini akan menjadi sebuahfenomena bahwa hukum islam dalam sejarahdan perkembangannyamengalamidinamisasi. Menurut Joseph Schacht dalam bukunya "The {higins of It[uhctmmadqn Jurisprudence" menyatakan bahwa sumber hukum yang klasik dikembangkanoleh al-Shaf i meliputi empatsumberyaitu-il) -vang al-Qur'aq (2) SunnahNabi" yaitu suri teladannya (3) Ijma' alau konsensus komunitas ortodoks dan (4) Qiyas_qtau metode analogi. pokok-pokok teori tersebut dibangun oleh al-shaf i. 108Keempat sumbeihukum tersebuttelah disebutkan pula dalam berbagai literatur dan telah menjadi sumberhukum yang muttafaq yakni telah disepakati oleh para ulama'. Diantaranyadalam bukunya Abdul Wahab Khallaf yang menyebutkan tentang sumber hukum rGAhmadHanai-r,Pen.qo{ardansejarahHukamlslan,Jakarla,lgT0,

BulanBintang;hkn_ 54 . 'o- wahbah el-Zuliaili>. Irsiru>/n/-Fiqh a!-Istrnn>-B€iru>r, 1987-Daral-Fitr, 73_1. '* -loseph Schach! The Origins of lv{uha*nadon Ju.ispruclence, Terj. Joto Supomo (Yokl'akarta: Insan N4adani.20 10),3_

I'olume I1. No I A4ei 201-1

117

islam yang telah disepakati sebagaimanakeempat zumber hukum yang telah disebutkan"' Bilamana disebutkan secara lengkap mengenai sumber hukum islam diantaranyayaitu, al-Qur'an, hadis, ijma,, qiyas, istihsa>n,maslahat mursalah, 'urf, zaddu al-Dha>ri'ah, shar'un ma> qablana> (shari,at sebelum islam) dan dala>lah ar-Iqtira>n.1roselain iru, ida juga yang menyebut istilah istidla>I. Istidla>l adalah mengambil sebuahoaiiiirulum yang tidak ada dalam nas, ijma' maupun qiyas. Seperti istihsa>q maslahah mu-rsalah, 'urf, dan shar'un ma> qablana>.lIl Dalam pembahasanini tidak akan membahas secara keseluruhan tentang sumber huLrrm di atas, melainkan akan membahas terbatas pada empat sumber hukum saja. Diantaranya, al-eur'an, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas. Pertama, Al-Qur'an. Secara bahasa" al_eur,an adalah bentuk masdar dari kata lt (qa-rq-a) yang artinya bacaan, berbicara apa yang tertulis padany4 menelaah. Sedangkan secara istilah, para ulama uslu>1 mendefinisikan, "al-Qur'an yaitu firman Ailatr- baik Laiazl dar maknanya yang diturunkan kepada Rasulullah saw. dalam bentuk bahasa arab, merupakan mu'jizat dalam setiap surah-surahnya. yan-q ditulis dalam mushaf, yang dinukil secara mutawatir, merupakan ibidah bagi yang membacanya, dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan sJrah anNas 112 A1-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak ada sumber hukum lainnya yang dapat mengungguli ar-eur'ari atau nenyamainl'a Karena semuadalil hukum yang berkembangharusmerujuk pada kandungan al-Qur'an Dan yang lebih penting lagi al,eur,an merupakanpetun-iukbagi seluruhumat manusia,karenadidalamnyaberisi tentang hukum-hukum shara' dan hukum-hukum sosial lainnva. sena II mengandung mu'jizat.i Perirvay'atan ai-Qur'an dipinciahkansecaramuiawatir.Karenatidak dinamakan al-Qur'an jika tidak mutawatir. Disini berarti bahwa periwayatan al-Qur'an benar-benar diriwayatkan oleh orang_orang terpercayakeadilan dan kethiqahannva. Seperti sahabat-sahabatnabi, mulai dari Abu Bakat urnar. Lrthmaq Ali dan sahabat-sahabatlainnya vans wahab Khallaf, seiarah pernhentukan da, perkzntbtmgan Hukum Islam. Iakarta. iT^+ry9 2001, PT. Raja {kafindo Persada.hlm. 81. -" Nloh. fufa'i, Ljslx:,/ Fiqh. Ba''dung. 1973, p'I. Alma'arir-. hlm. r08-144. Ahmad Hanafi_ Pengtzrtar dtm {iejarah llufun Istam, 54-89. "' Wahbahal-Zuhaih>, Ltslu .t at-Fiqh at-lsltnni>-733-7il "'Mrrrura alQatitia>n, f,taha>hittt I;i:, 'L!fu>nt al-()tr'a:-nRivadh. Manshl>rat al-Ashr all ladittr n. hlm..9. rrr Nazrr Bakn', Fiqh tlttn L;sht'! Fitrh,.Takarta,1994. pr. Grafindo persatla.hlnr. .32.

{Isluntei1. No / Mei 20}3

I l8

terpercaya. Sehingga dari masa pewahyran al-eur'an sampai pada masa pembukuan al-Qur'an yang dikenal muslhaf uthmani pada masa sahabat Uthman bin Affan. Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an adalah sumber pertamabagi hukum-hukum islam. Di dalam al-Qur'an terdapat sebanyaklima ratus a],at yang berisi tentang hukum-hukum dari jumlah keseluruhan ayat al-eur'an yang sebanyak6660 (enam ribu enam ratus enam puluh) ayat. rra Sejat< awal sejarah islam. kaum muslimin teiah selalu menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan utama untuk menyimpulkan hukum-hukum islam. Namun ketika dinasti shafawi berkuasa al-eur'an hanya boleh dijadikan pedoman bagi orang-orang tertentu saja yang memiliki gelar kenabian dan imam. Sedangkanuntuk orang-orang awam tidak diperbolehkan untuk menjadikan al-eur'an sebagai pedoman. Golongan yang mempunyai pandangan seperti ini dinamakan Akhbariyyitt Maksudnya golongan yang hanya mengacupada tradisi. Ngainun na'im menyatakan fungsi al-eur'an adalah sebagai berikut. (1) sebagai sumber hukurn yang disamping sebagai mu'jizat jiga bernilai ibadah bagi pembacanya.{2} al-eur'an mempunyai fungsi sebagar bukti kebenaranNabi Muhammad sau'.- tttBuLli kebenaral teriebut telah banyak dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa al-eur'an dalam segi bahasanya bernilai sastrayang tinggi sehingga ridak dapat ditiru atau ditandingi oleh slapapun. Quraish Shihab dalam bukunya membumikan al-eur'an telah menyinggung persoalan ai-Qur'an yang ridak dapat ditandingi oleh siapap.run, sebagaibuk'tiataskebenaranNabi Muhammad san,..&{enurutnya. bulli tersebut sifatnya bertahap yaitu; pertama, menantang siapapun yang meragukannyauntuk mentusun semacam al-Qur'an secara keseluruhan (QS. 52:34) Ketltn, menantangmereka untuk menyrsun sepuluh surah semacam al-Qur'an (QS 11.12) Keriga, menantang mereka untuk menvusun satu surah saja senracamal-Qur'an (eS. 10.38) Keenpat, menantangmereka untuk menyusun sesuatuseperti atau lebih k:urangsama ttu dengan satu surah dari al-eur'an. Jadi, tidak ada yang mempertentangkanabahwa al-Qur'an adalah sumber huiqm tertinggi yang paiing utama dan pertama.

rreAvatullah Ba>qir al-Sladr, A Sltort Hi.story of 'Ilmu al-UsrttD,l- Terj. Sarrio piaandito dan Ahsin lv{uhammad,Jakarta, 1993. PustakaHidalah. }rlm. 142. "'Ngainun Na'im, Sejarah Penikir<m I'Iul:unt Islau.26. "" M. Quraish Shlhab-trteubunilam Al-(htr'm. Futgsi dtm pertn llithtu Dolnn Kehittupan 1 {asyarakat, Bandung. 2003. Nfizan-hlm. 27.

I'olumc I '1,No ! A'lei 2013

119

Kedua, Sunnah. Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaanyang baik atau yang jelek; jalan yang terpuji atau yang tercela.lrT Dalam istilah shara', sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatanny'a.Dengan demikian apabila dalil hukum shara' disebutkanalKitab dan al-Sunnatr, maka yang dimaksudkan adalah al-Qur'a>n dan alr18 Hadi>th. Istilah sunnahdapat dinyatakansamadengan hadis. Menurut Joseph Schacht, orang yang membatasi pengertian sunnah adalah al-Sha>f i, dia memberikan pengertian zunnah hanya terbatas pada prilaku Nabi Muhammad saw-, berbeda dengan ulama sebelumnya yang memberikan pengertian se€ra umuq yaitu tradisi atau praktik-praktik t tn yang biasa dilalerkan masharakat secara.rmum. Menurut lr{argoliouth sebagaimana yang dikutip oleh Joseph Schacht, memberikan kesimpulan bahwa sunnah merupakan sebuah dasar hukum yang semula bermakna kebiasaan ideal atau kebiasaan normatif masharakat, dan baru kemudian mempunyai makna yang terbatas i2o perbuatan-perbuatan Nabi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa sunnah atau hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis merupakan penjelasandari al-Qur'an yang masih bersifat umum (rn$ntal). Dalam artian, perkaraperkara hukum yang dipandang butuh penjelas {baya>n), maha secara praktis hal ini akan dijelaskanoleh hadis. Menurut Waei B. Hallaq, dengan menukil pandangan Imam Syaf i" bahwa hubungan al-Qur'an dengan sumah yaitu mempunl'ai hubungan yang harmoais. Sunnah dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang tidak dicantumkan dalam al-Qur'an. Berikut Ia memberikan contoh pada masalah perkawinan. Perkawinan dijelaskan secara umum dalam alQur'an, namun tentang bagaimana perkau'inan dalam praktiknya tidak ditentukan dalam al-Qur'an. Kemudian sunnahlah yang menjelaskan tentangtata cara perkar.vinantersebut.lzt Dalam rincian yang lebih lengkap tentang hubungan sunnah dan al-Qur'an, as-Shaf i mengemukakan fungsi sunnah sebagai berikut: (l) Sebagaiturutail bagi hokum yang telah diatur dalam al-Qur'an. (2) Sebagai penjelasanberupa rincian atau batasan-batasanatas hukurn al-Qur'an. Dan rlrNur a1-Di>n Ithr. Manlrtj at-!{aqdift> 'Lilu>nt al-H{ditth-BeiPr,1979, Da>r al-Fikr. hbn. 27. rr8 Abu al-Husain Musiim bin al-Haj-ia>j al{ustrairi> a1-Nasaiburi>, S{ahi>h I'Iuslim Shtral1 al-Naw'awi>, Juz 2, Kairo, 1349, Matba'ahal-Msriyzh, hlm. 705. ttt Joseph Schacht, The Origins of:l{uhanandan Juisprudence,S9. tto lbid., 90. r:r Wael B. HalTaq,A History af Islanic I'egal Theories,Teq. E. Kusnadingral dan AMul Harrs bi:r Wahid, -Iakarta,200i, PT- Raja Grafi-ndoPersada,hlm. 37.

Ilolune 14. No.i lvtei 2013

120

(3) seba.g?itambaha4 artinya mengatur hukum yang tidak diatur dalam alQur'an.122 Dalam konteks kesejarahan,pada masa Nabi daq khalifah yang empat hadis-hadis Nabi belum dikodifikasikan (dibukukan) seperri sekarang, hanya masih barupa hafalan dari para sahabat,mereka belum berani menuliskan hadis karena tidak adanya perintah dari Nabi saw bahkan Nabi pernah melarang rnenuliskannya. Adapun sebab-sebabhadis tidak dibukukan yairu: (t) pada masa Nabi kaum muslimin dapat berfanya langsung kepada Nabi tentang suatu persoalan hukum atau persoalan lainnya yang masih perlu penjelasin. (2) sahabat khawatir kalau hadis dituliskan akan terjadi baut arsara al"a*p* muslim Qur'an dan hadis. (3) Pada masa sahabat kaum banyak menghabiskan wakfunya dalam urusan peperungan untuk memadamkan fitnah yang terjadi dan mengamankan kaum memberontak (*q#d) sehinggatidak ada kesempatanpara sahabatuntuk membuLlrkanhadis.l: Kodifikasi hadis secararesmi telah dilakukan pada masakhalifah 'LTmar bin 'Abdul 'Azis perkiraan tahun 99-l0l U lltl-lZO M). Ia memerintahkan kepada Gubernurnya di Madinah yaitu Abu Bakar bin Hazm agar mengumpulkanhadis dan melakukan kodifikasi. Disamping itu tg,jga memerintahkan kepada Gubernur yang ada di Hijaz dan iytS1,_ Kufah."" Kemudian yang berperan dan mempunyai andil besai dalam melakuan kodifikasi hadis adalah Ibn Shihab alZuhn Ketiga, Ijma'. Ijna' secarabahasapengertiannyaialah ,ant {cita_ cita) Sedangkansecara istilah, ijma' adalah kesepakatanpara mujtahidi,r diantara umat islam pada suatu masa setelahkewafatanRasulullah,i*. utu, huk-um shar'i mengenai suafu kejadian atau kasus.l2t Ada juga yang memberikan pengertian, ijma adalah suatu kesepakatanbagi oiuig-*un-q yang susah pavah dalam meng-eali hukum-hukurn agama (mujtahid) diantara umat Muhammad sarv.sesudahbeliau meninggaldalam suatumasa yang tidak ditentukan arau suatu urusan (masalah) diantara masalahmasalahy.angdiragukan yang belum ada ketetapannyadalam al-eur'an dan sunnah.'-" Adapun contoh ijma' yang disepakati misalnya dalam masalah warisan, bagian untuk cucu dalam pembagian harta pusaka (fara>id)), dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat I l: *t lahor..ddio Nasulion- Pettboruan l{ubnr Iskan naun lluznatt.lr,ulr. Bandung- 2tlt}1, PT. Rernaja Ros&karya- hlm. 76. '" Nazar Bakry'. Fiqh dm Lisfu>l Fiqh- 43. tto [hid.- .15. u5 AMul wahhab l3allaf, r&rar Lrslu .>t al-Fiql-, Terj. Nc,er rskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer, -Iakarta. 2002- PT. Raja Gralmdo persada, hlrn., 62. 126 Naz-arBakry'. Fiqh dan t:'slu:,1 Fiqi- 51.

I'olunp 11,No l Alci 20ls

121

"Allah menshari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".l2T Dalam ayat ini tidak disebutkancucu. oleh sebabitu menurut ijma' ulama, cucu sama dengan anak, jika anak-anak tidak adq maka cucu memperoleh bagian waris yang besarnyasebanyakanak laki-laki. Ijma' akan diakui sebagai sumber hukum islam jika memenuhi beberapakriteria yuw; pertama,kettka terjadi peristiwa harus ada beberapa orang mujtahid. Kedua, semua mujtahid yang menyaksikan peristiwa tersebut mengakui hukum shara' yang telah mereka pufuskan dengan tidak memandang Negar4 kebangsaarq dan golongan mereka. Ketiga, kesepakatanitu hendaknya dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik melalui perkataan rnaupun perbuatan. Keempal, kesepakatan itu harus merupakan kebulatan pendapat dari semua .,rituhid.t'* Adapun pembagian ijma' yaitu ada dua bagian yaitu; (l) ijma' qauli> (ucapan), yaitu ijma' dengan aara para ulama ijtihad menetapkan pendapatnya, baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain pada masanya. Ijma' ini disebut dengan rjna' qat]'i>. (2) ijma' sukuti> (diam), adalah ijma' dengan cara para ulama ijtihad tidak mengeluarkanpendapatatas mujtahid lain, Ijma' ini disebutjuga iima' zlanni>.r2e Dalam pandanganulama shi'ah, ijrna' itu kembali kepadasunnah nabi. Karena kesepakatanyang terjadi diantara para ulama terhadap suatu kasus atau peristiwa" dipastikan ajarannyaberasaldari sunnah nabi atau dari para imam. IMenurutmereka--tidak akan mungkin terjadi kesepakatanantara para ulama (rjma') kalau ulama tersebut tidak belajar dari para imam yang sarna. Apabila semua muslim mempunl,ai pandangan sama atau kesatuan pandangan, ini merupakan bukti bahwa pandangan mereka diterima Nabi. Tidaklah mungkin semua musiim punya pandanganyang sama.atas suatu masalahjika pandanganitu bersumberdari diri mereka sendiri "" Keempat, Qiyas Qiyas menurul bahasaartinya mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya."' Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada

r2t AlQur'an- 4: I l. ttt Inilah pendapat menurut Mukht€r Yah-i*a&n Fathurrahman sebagaimana 1'ang dikutip oleh Ngainun Na'im dalam bulnmla, Sejarah Penikiran Hulatn Iskan, him. 35-36. tte Moh. Rita'i. L:sju :, I Fiqh. hlm. 130. 's A1ntullah Ba>qir al-Sladr-,'1 Short History of 'llntu a!-Lsrtu> !, hlrn. i46. tt'Moh. Rifu'i. Ll.slu.',tFiqh....... Op.Cit, hlm. 133.

I/olunte | 1. No.I lvtei 20I 3

r22

kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segipersam€umil1at.l32 Kedudukan qiyas m-erupakansumber hukum keempat setelah alt33qiyas sangat luas cakupannyadibandingkan Qur'an, hadis, dan ijma'. dengan ijma', karena dalam qiyas tidak disharatkan adanya kesepakatan ulama. Hanya saja dalam qiyas setiap orang diperbolehkan untuk mengqiyaskansuatu perkara berdasarkanpribadinya masing-masingasalkan sesuatuyang diqiyaskan terdapat illat yang sama dalam al-eur'an maupun hadis. Menurut Yahya dan Fathurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Ngainun Na'im" !?lr*u ada empat unsur yang menjadi tolak ukur dalam pemakaian qiyas.tto Peftamq, aslal (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nasi yang dijadikan patokan dalam mengqiyaskan hukum suatu masalah. Ini disebut dengan ma'qis ,alaihi. Keduo, far'u (cabang) yaitu suatu peristiua baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas) sehingga memerlukan dasar penetapanhukum Ini disebut denganma'qis. Ketiga, hukum asal yaitu ketetapan hukum shara' yang ditetapkan oleh nas] tersebut untuk menetapkan hukum caban-e. Dan keempat, illat yaitu kesesuaian sifat yang terdapat dalam hukum aslal itu sama dengan sifat yang terdapat dalam peristiwa baru (cabang). Menurut wael B. Hallaq, diantara semua topik uslu>l al-Fiqh, anaiogi (qiyas) mernberikan penjelasan yang paling luas. Bahkan pembahasannyamenempati sepertigadari seluruh isi sebuahkitab. yang menjadi persoalanpaling utama dalam masalah analogi ini adalah unsurunsur terpenting yang harus ada dalam analogi Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat dinyatakan sebagai r 35 a n alogi. Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam analogi sebagaimana telah disinggungdi atas. Dalam pemaharnanHaliaq analogi harus terdapat unsur; (l) kasus baru (far'u) yang membutuhkan solusi hukum, {2) kasus t! Ahmad }lanafi. Pengoilar dan Se.iarahHukutn Islant,blm.63 "'_Ibid. hal rni juga dinl'atakan oleh Ahjui wahhab Kirallaf, bahnz qiyas merupalcan sumber huk'um keempat setelah al-Qw'an, Srurrah dan Ijma' dat jwa m"r.,poka., hujjah shar'i_r1,ah atas hulaim-hullrn mengenai perbuatan manu-sia ('ona!i\all. Dengan pengertian bahwa apabila terdapat suatu kasus atau kqjadian lang tidak ada ketenhrannva dalam nas) dan iima' maka qiyaslah y'ang dapat dijadikan sebagai rujukal- asalkan ada kesanraan illat, Ada luga menrratakal bah*a qiyas bukan merupakan hulia-h shar'ir+ah atas hutrium, rni merupakan pendapat dari madhhatr nrzlamlrh zlahiriyah dan sebap:iankelomgrk shi'ah- AMul waltuu Khallaf ,'I lmu ( is lu :- l al-Fiqh. 77. r-l Ngarnnn Na'im Sejmah Petrikrm ... .....Op.Cit, blm.37 ''' rirael B. I{allaq,.{ Histon. oJlslantit Lcgal Iheories..... ..Op.Cit.,hlrr. 123.

lilune 11. No.Jtu{ei2013

t23

asli (as//) yang ada dalam sumber-sumberutama al-Qur'an, Sunnah dan konsensus,(3) alasanratio legis ('illql), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli. dan (4) norma hukum (hukm) yang dinisbatkan pada kasus baru dan karena kesamaanantara dua kasus yang di transfer dari kasus lama ke kasus baru. Dalam hal ini Hallaq memberikan contoh kasus mengenai mimrman ang-quryang terbuat dari buah anggur. Menurut teks wahyu minuman anggur tersebut dilarang dengan illat karena minuman tersebut memabukkan. Ketika terdapat kasus baru, minuman anggur yang terbuat dari buah kurma dengan adanya kesamaan illat, yaitu sama-sama memabukkarq maka minuman tersebut dihukumi sama dengan minuman 136 yang terdapat dalam teks rvahyu tersebut. Ulama yang menetapkanqiyas menggunakandalil-dalil yang ada dalam nas). Hal ini digunakan untuk menjadi landasan shar'i bahwa keberadaanqiyas dapat dijadikan sebagai hujjah shar'iyyah atau sebagai sumber hukum islam setelahal-Qur'aq sunnah dan ijma'. Misalnya dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayfr 59'. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,Maka kenrbalikanlahia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik r3T akibatnya". Jalanpengambilandalil adalahbahw'aAllah SWT. memerintahkan orang mukmin, jika berlainan pendapatdan beilentangan mengenaisesuatu yang tidak terdapatdalam al-Qur'an. sunnahdan ulil amri di antaramereka, pada Allah dan Rasulnya Makna mengembalikan agar mengembalikannya pada A1lah dan Rasr,rlnvaadalah menggunakancara apa saja dari sesuatu kasus yang tidak ada ketetapannyadalam nas), yang penting ada kesamaan l1iar.Termasukdalamhai ini adaiahqivas '-'o D. Sumtrer Hukum klam Perspektif Historis Dalam sejarah dan perkeinbangannya sumber hukum islam (lv{as}a.dir al-Ah}ka -m) mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Banyali sekali literatur sejarahtashri' yang menjelaskantentang alur sejarah hukum islam. mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, sampai pada masa tadwin (kodifrkasi) beberapa sumber hukum islam Dengan demikian untuk lebih memperjelas pemahaman tentang sumber ttu lbid. iI A1-{]ur'an- 4:59. 'o Abdul Walfiab Khallaf, 'llaru (islu:.i al-Fiqh,h1n.78

I'ohtrne 11, Nct.! Mei 2A j3

ta^

asli (asl/) yang ada dalam sumber-sumberutama al-Qur'an, Sunnah dan konsensus,(3) alasanralio legis ('illqt). sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli. dan (4) norma hukum (hukm) yang dinisbatkan pada kasus baru dan karena kesamaanantara dua kasus yang di transfer dari kasus lama ke kasus baru. Dalam hal ini Hallaq memberikan contoh kasus mengenai mimrman anggur yang terbuat dari buah anggur Menurut teks wahyu minuman anggur tersebut dilarang dengan illat karena minuman tersebut memabukkan. Ketika terdapat kasus baru, minuman anggw yang terbuat dari buah kurma dengan adanya kesamaan illat, yaitu sama-sama memabukkag maka minuman tersebut dihulcrmi sama dengan minuman 136 yang terdapat dalam teks rvahyu tersebut. Ulama yang menetapkanqiyas menggunakandalil-dalil yang ada dalam nas). Hal ini digunakan untuk menjadi landasan shar'i bahwa keberadaanqiyas dapat dijadikan sebagai hujjah shar'iyyah atau sebagai sumber hukum islam setelahal-Qur'ar1 sunnah dan ijma'. Misalnya dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,Maka kenrbalikanlahia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utarna (bagimu) dan lebih baik akibatnya".r3T Jalanpengambilandalil adalahbahwa Allah SWT. memerintahkan orang mukmin, jika berlainan pendapatdan ber-tentanganmengenaisesuatu yang tidak terdapatdalam al-Qur'an. sunnahdan ulil amri di antaramereka, pada Allah dan Rasulnya.Makna mengembalikan agar mengen.lbalikannya pada A1lah dan Rasulnvaadalah menggunakancara apa saja dari sesuatu kasus yang tidak ada ketetapannyadalam nas), yang penting ada kesamaan llhrt. Termasukdalarnhal ini adaiahqivas.ttt D. Sumtrer Hukum klam Perspektif Historis Dalam sejarah dan perketnbanganny4 sumber hukum islam (i,{as}a.dir al-Ah}ka-n) mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Banyali sekali literatur sejarahtashri' yang nenjelaskan tentang alur sejarah hukum islam, mulai dan masa Rasulullah, masa sahabat, sampai pada masa tadwin (kodifikasi) beberapa sumber hukum islam Dengan demikian untuk lebih memperjelas pemahaman tentang sumber ttu lbid. i3' Al-{]ur'an. 4:59. 'o Abdul Walfiab Khallaf, 'llnu Lislu:.i ol-Fiqt\,l'1m-18

I'ohtrne 11. No.l Mei 2Al3

ta,l

islam (Masla>dir al-Ahlka>rz), berikut akan dipaparkan serara lrkum sistematis. Pertama, sumber Hukum Isram pada Masa Rasuruilah. pada masa Rasulullah tidak jerdapat persoalan apapun yang tidak aapat dipecahkan,apalagi yang berkenaandenganp".*uiun h"n m, karena oada masa itu Rasulullah sebagai pemutus hukum atas semua perkara yang Ketika terjadi persoalan hukum, maka dapat ditanyatan langsung ferjadi kepada Rasuiullah, dan beliaulah yang akan memberikan jaivaban t".tua"p qerryalal tersebut d.enganberrandaskan pada dua sumbeihukunq yaitu arQur'an dan Sumah.r3e Menurut Abdul Wahhab Khallal pada periode Rasulullah hanya terdapat dua sumber (perundang-undangan); yaitu wahyu llahi (al_ thT Qu1'an) dan ijtihad Rasulullah sari'. sendiri (sunnah). Apibita terlani peristiwa yang memerlukan ketetapan hukurq atau ada suatu pertan-yaa4 per'rintaan fatwa dan semacamny4 maka Allah menurunkan *"-hyu kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasurullah menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dan wahyu. inilah yang *"o1*A; ,rndang_undangyang wajib diikuti. fuabila Allah tidak *utyu_Nyu,",oatu Rasulullah melakukan ijtihad sendiri. Hasil -"nrrunkao ijtihad inilah yang-kemudian menjadi ketetapanatau undang-undangyang harus diikuti.lad contoh peristiwa yang ditetapkanoleh Ailah melalui wahlri, yaitu _ ketika ada orang bertanya kepada Nabi mengenai hukum khamr danludi VIakaAllah mewahyukankepadabeliaudalamsuratayat219. bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah. "pada -"x4ereka keduanya terdapat dosa yan-qbesai dan beberapa manfaat bagi manusia. tetapi dosa keduanya iebih besar dari manfaainya". dan bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.Katakanlah. " -"."ku yang lebih dari keperluan." Demikianlah Ailah menerangkanayat-avat-Nya kepadamu supayakamu berfikir."r' Contoh yang lainnya, seiain ketetapanyang ada dalam al-eur,ar1 suatu riwayat sebagaimanadikutip oleh Abdul wahhab Khalaf. ..Menu.ur riwayat bahwa sebagiansahabatpernah bertanya kepada Rasuruilah saw.: ya Razulullah. kami tengah mengarun-ei lautan, sedang kami tidak membawapersediaanair tawar yang cukup untuk berwudlu, bolehkah kami berrmrdlu denganair laut? Rasululrahsaw. menjawab. ya'a* laut itu bisa

'toAbuddinNata-lfufiz A:rsban'-At4ur'an danHadis.Dirt,sah Islct>nivah I-.Iakaaa,1993, RajaGrafindoPersada.hlm. 1j0. oly wahablihallat. seioah penbentukrot trattperkenbartg,triukutnIsron-..op.Cit., ]1 hirrr.13. larAl-Qur'an2:219. L'olune I 7, No.I fulci 20I 3

125

dipergunakan untuk bersuci airnya serta halal bangkainya." (HR. Ahmad, A6u Dawud, Tirmizli, al-Nasai dan Ibnu Mujuh).to' Pada masa Rasulullah. juga pernah dilakukan ijtihad dengan metode qiyas yang pernah dilakukan oleh beliau sendiri. Perbuatan Rasul yang bersifat umum ini berarti membentuk shari'at bagi umatnya, karena juga tidak terdapat dalil yang menghususkannya- Oleh karena itu mengqiyaskan kejadian yang tidak ada naslnya adalah termasuk diantara sunnah Rasul saw. dan bagi umat islam beliau adalah contoh teladan (uswotun hasatwhj, ra3 Adapun contoh qiyas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah; "sebuah riwayat menyebutkan bahwa Jariyah (wanita amat) Khoth'c*niyah berkata: Ya Rasululla[ sesungguhnyabapakku dituntut oleh kefardluan melaksanakan haji ketika sudah tu4 yakni pada masa tidak mampu melaksanakannya. Seandainya saya melaksanakan ibadah haji sebagai gantiny4 adakah hal demikian berguna baginya? Nabi bersabda kepadanya. Bagaimana pendapatmu sekiranya bapakmu mempunyai utang kemudian engkau membayarnya, adakah yang demikian itu berguna baginya? Jariyah menjawab: betul, Malia Nabi bersabdakepadanya: utang kepadaAllahiebih Ueitrat untuk dibayar."r{ Sebenarnyaketika di analisa secara mendalam, sumber hukum pada masa Rasulullah, lebih banyak mengacu kepada rvahyu dari Allah Walaupun disitu Rasulullah pernah melakukan iitihad, namun implementasinyaRasulullah banyak mendapatkanpetun-iukdari Aliah Karena beiiau merupakan Rasul pilihan yang telah direncanakan Allah menjadi suri tauladanyan-abaik bagi seluruh umat. Kedua, Sumber Hnkum Islam Pada *Iasa Sahabat' Dengan w-afatnya Nabi Muhammad sa'll'. berhentilah wahyu vang selama kurun waktu 22 tahun. 2 bulan, 22 hari yang beliau terima dari malaikat Jibril, baik wakru beliau berada di h{ekah maupun di N{adinah. Begitu juga dengan Sunnah berakhir puia dengan meninggaln.vabeliau. Dalam hal ini kedudukan Rasulultah tidak dapat digantikan oleh siapapun saj4 karena beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang agung dan diagungkan oleh Allah Namun menyangkut tugas dan peran beliau sebagai penyampai ta5 risalah kepadaumat harus senantiasadilanjutkan. Agar risaiah islam tidak berhenti di tengah dijalan dengan wafatnya Rasulullah saw.. Dan sebagai pengganti beliau adalah para sahabat-

''?'Abdul Wahab Khallaf, Se7'aralrPenzbettlukan-.. .-, -,,toc.Ctt, hlrrr-16' 1n3 ft,id. hlrn. g2. '* Ibid. Islo-"niyah I' 53' '" Abr,ltlitt Nuto, Haflz Anshary, ,1!-Qur'm ttat lladis' Dira "'sah

I:olurne 11. No.1lv{ci 20 13

IZO

Adapun sumber hukum pada masa sahabatyaitu; (t) al-eur'an, (2) Sunnah, dan (3) Ijtihad sahabat. Apabila terjadi suatu peristiwa baru atau persengketaan,maka para ahli fatwa mencari ketetapanhukumnya dalam alQur'an. Apabila mereka mendapatkanketetapan hukumnya di dalam nas) al-Qur'an itu, maka mereka menerapkan hukum tersebut. Atcan tetapi, apabila mereka tidak mendapatkan ketetapan hukumnya dalam al-eur'an, maka mereka mencari keterangan dalam sunnah. Dan jika menemukannya dalam sunnaig maka mereka menetapkan hukum teisebut. Selanjutnya, apabila mereka tidali menemukannya dalam zunnab maka para sahabat mgllkukan ijtihad dengan mengqiyaskannya dengan suatu hukum yang telahadaketetapannya dalamnas].'{ Adapun dasar argumentasi yang menjadikan ijtihad sahabat merupakanbagian dari sumber hukurn adal;h:147 a. Mereka ikut menyaksikan tindakan dan sikap Rasulullah saw. ketika mempergunakankekuatan ijtihatnya pada saat wahyu tidak turun, dan saat itu ada problematika hukum yang perlu dicari jawabannya. b- Apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah saw. Muaz) bin Jabal meniadi qadli negeri yaman. Terjadi dialog antara Rasulullah dengan Muaz]. Rasulullah berkata."Bagaimana caramu menetapkan hukum atas suatu peristi*-a yang kamu hadapi?" Muaz]:"Aku menetapkan hukuin berdasarkan al_eur,an.'. Rasul bertanya''Kalau kamu tidak menemukanketetapandalam al-Qur'air?" i\,{uaz} meitjarvab."Aku akan rnenetapkan berdasarkansunnah Nabi sarv" Rasul bertanya:'.(dau kamu tidak menemukan ketetapan dalam sunnah?" Muaz|: "Aku akan berijtihaddenganpendapatkusendiri." Mendengar ja*'aban dari tv{uaz}. lah-r Rasulullah rnengakuijataban tersebut,sambil memuji kepadaAllah SWT. ataspemberiantaufiq kepadautusanRasul_Nya," c. Bahwa mereka memahami berdasarkan adalya penyebutanillat pada sebagianayat-ayalhukum dalam al_ Qur'an dan sunnatl sehingga dengan demikian mereka memahami bahwa tujuan penetapan hukum dalam al_ Qur'an dan sunnahadalahurltuk kemaslahatanumat. Oleh karenaitu apapuncara yang ditempuh dalam menetapkan sebuah hukunt untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus dilakukan. Termasuk dalam melakukan iitihad 'Abdul Wahab Khaliaf, Op.Cr., hkn 48 :: '" Ibid .49

I olr r n t c 1 1 , N o . ! M a i 2 0 1 3

t27

Ketiga, Sumber Hukum Islam Pada Masa Tadwin. Periode tadwin merupakan pericde keemasan dalam sejarah pembentukan hukum islam. Dalam periode ini berbagai sumber hul'-um islam telah terkodifikasi secara sistematis dalam bentuk perundang-undanganhukum islam. Pada masa ini gerakan penulisan dan pembukuan hukum-hukum islam mengalami perkembangandan kemajuan yang sangat pesat Seperti hadishadis Nabi, fatwa-fatwa dari kalangan sahabaq tabi'in-tabi'in, tafsir alQur'ar! fikih para imam mujtahid serta berbagai ilmu uslu>l fiqh telah rs dikodifikasi dalambentukpembukuan. Sumber-sumberhukum pada masa tadwin ini ada empat yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah,(3) Ijma', dan (a) Ijtihad dengan metode qiyas atau ijtihad dengan salah satu dari metode istimbat). Kalau seorang mufti mendapatkanketetapanhukum suatu masalahdalam al-Qur'an dan sunnah, maka mereka harus berpedoman pada nas) tersebut. Dan kalau tidak mendapatkan ketetapan dalam al-Qur'an dan sunnah maka mereka menetapkan hukrrm dengan menggunakan ijma' para mujtahid, apabila dalam ijma' telah ditemukan ketetapan hukumnya, maka yang harus dijadikan pedomanadalah ijma'. Selanjutnyajika mereka tidak menemukan ketetapan hukum berdasarkan ijma', maka langkah berikutnya adalah berijtihad dengan menggunakan.metodeistimbat) yang diajarkan shari'at, misalnyadenganmetodeqiyas '*' E. PtrNUTLTP Berdasarkanpembahasandi atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahrva l4asla:,dir al-Ahlka>'m (sumber-sumber hukurn islam). dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari masa Rasulullah saw., masa sahabat,sampai masa tadr.+'in.Bahkan sampai pada sekarangmasihdiperbincangkansecarakonperehensif. Sebenarnyaapabila dianalisa secaramendalan! munculnya istilah ijtihad telah ada pada masa Rasulullah saw,, lang kemudian berkembang sampai pada masa-masa setelah *'afatnya Rasulullah. Dan yang paling sering menjadi perbincanganserius adalah pada periode munculnya imam mujtahid (mazlhah yang empat), terutama tokoh.yang sering memunculkan istilah-istilah tentangMas |o',, dir al-Ahlka > m adalahImam Shafi'I, berikut denganpendapat-pendapatnya.

'**Ibid.,7l. '" ibid.,8llblumc ] 1. No.l Mei 2AI3

128

Masla:,dir al-Ahlka>m yang mttttafa>q, tidak ada pertentangan diantara para fuqaha' yaitu al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. SeOangtan yang masih menjadi perdebatan yaitu selain keempat sumber hukum tersebut. Diantaranya; istihsa>r1 maslahat al-Mursalah .ur{ zadduz zlarl'ah dan yang lainnya DAFTAR PUSTAKA A l-Qur'an Dan Terjemahcnnya. Madi>nat al-Munawwarah: al-Mushhaf alShari>fl 1418H. Askar, S. 2009 Korms ol-Azhsr. Jakarta:Senayanpublishing. Bakry, Nazar. 1994. Fiqh dan Lrslu>l Fiqh. Jakarta. pr. Grafindo persada. Dahlan, Abdul Azis, er.al. 1996.Ensiklopedi Huhm Islsm,yo1.2.Jakarta PT. Ikhtiyar Baru. Di>n Ithr (al), Nur. 1979.l'lanhaj al-Naqdi fi >, {Jla>-mct-H {adi> th. Beiru>t: Da>r al-Fikr. Hallaq, Wael 8.. 20A1. A Histury oJ Islamic Legal Theories Terj. E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hanafi, Ahmad 1970 Pengantar dan sejarah Hukam Isrom- Iakarta: Bulan Bintang. Kamus Besar BahasaIndonesia.Jakarta:Depdikbud dan Balai pustak4 1990. Khallad 'Abdul lvahhab 20a2. Ilnru {is}u.-l ,tl-Fiqh. Terj Noer Iskandar al-Barsany dan N{oh Talhah Mansoer. Jakarta.pT Raja Grafindo Persada. Khallaf, '.Abdul Wahab. 20Al Se.irah Pemhentukn dan perkembang*r Hukum Lclaw. Jakafta:pT Raja Grafindo persada Mansur-ibn. 1990.Lisa.n o!-'Arab.Vol l2 Beiru>t.Da>ral_Sadir \4usleiruddin L'iuhamr'ad i980 Philosap.i ol I.tlonic L*r, and l'lv Ori entqli.sts.Lanore: Islamic publication Ltd. Na'im, Ngainun 2aag.sejarahPemihran Hukum Islant. yokvakarta: Teras Nasaiburi> {al), Abu al-Husain Nfuslim bin al-Hajja>j al-eushairi>>. S{ahi-,h Lluslim Sharah al-Nmvmti,', Juz 2. Kairo, ir.{attra'ahal_ Nlisriyall 1349 Nasution, Lalmuddin. 2O01. Pembatuan Hukum Islam Dalam Mazhab $taf i. Bandung:PT. RemajaRosda(arya Nata, Abuddin dan Hafiz Arrshary 1993.A1-Our.'andan Hadis, DirD,sah I.sla'rmi),ohI. Jakarta.Raja Grafindo Persada. Qatltla>n (al), Manna. A,{abc>hith Fi> '{llu:.m n,-Orrr'o;,r. Riyadh Manshu>rat al-Ashr al-Hadi>tlr- tt..

! -o l t t n c i 1 .

'\'o

!Ifct

2013

t29

Rifa'i, Moh.. 1973.Uslu>'l Fiqh.Bandung: PT. Alma'arif. Sladr (al), Ayatullah Ba>qir. I993.A Short History of 'Ilmu al-Usla>l' Terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad- Jakarta: Pustaka Hidayah. Schacht, Joseph. 2010 The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Terj. Joko Supomo. Yokyakarta. lnsan Madani. Shihab, M. Quraish. 20O3. Membumikon AlQar'an, Fungsi dan Peran Wahl'u Dalam Kehidupan Masyaralcat Bandung: Mizan. (Ash), Muhammad Hasbi. 1993. Falsafah Hukum Islom . Jakarta: Siddiqy Bulan Bintang. Zattrab,Muhammad Abu. 1958. Usu>l al-Fiqh. T! Dar al-Fikr al-'Arabi. Zuhaili> (al), Wahbah. 1987.{Is}tr>l al-Fiqh al-Islomi>. Beiru>t: Dar alFikr. Zuhri, Muh. Huhm Islom Datam Lintasan Sejarah Jakarta: PT- Raja Grafindo Persada.

Yohtme| 4. No.I lufei2013

130

Rifa'i, Moh.. l973.UsJu>'l Fiqh. Bandung: PT. Alma'arif. Sladr (al), Ayatullah Ba>qir. 1993A Short History of 'IImu al-Uslu>l Terj. Satrio Pinardito dan Ahsin Muhammad- Jakarta: Pustaka Hidayah. Schacht, Joseph. 2010 The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Teq. Joko Supomo. Yoryr-akarta:Insan Madani. Shihab, M. Quraish. 20O3. Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Perqn Wahyu Dalam Ke hidupan Masyaralat Bandung: lvltzan (Ash), Muhammad Hasbi. 1993. Falsafqh Hukum Islom . Jakarta: Siddiqy Bulan Bintang. Zaluah, Muhammad Abu. 1958. {}sa>l al-Fiqh. T! Dar al-Fik al-'Arabi' Zuhzili> (al), Wahbah. 1987.{l$a>I al-Fiqh al-Islomi>- Beiru>t: Dar alFikr. Zuhri. Muh. Hulam Islom Dolam Lintasan Sejarah. Jakarta: PT- Raja Grafindo Persada.

lrolurne| 1.No I lvlei 20I 3

130

PEDOMAN

PENULISAN JURNAL YUSTITIA

Tulisan yang akan dimuat daram majalah yustitia ketentuansebagaiberikut: l'

2.

3.

4.

5

6.

6.

harus memenuhi

Naskah yang dikirim berbentuk karya tulis ilmiah seperti hasil penelitian baik yang socto regar resesrch maupun norntative regal research, kajian teori, studi pustaka, analisis aiau tinjauan putusan lembaga peradilaq serta gagasan kritis konseptual yanj f""rifut obyekti{ sistematis, analitis, deskiptif dan verifikaltif yang kesemuanya itu harus nilai nouveltv. Penulisan naskah ditulis dalam baiasa Indonesia yang baku, rugas, sederhana dan mudah dipahami serta tidak meniiburkan sifat makla ganda. Naskah ditulis sepanjang20 haraman,1,5 spasi,naskahdiketik di atas kertas A.4 menggunakan font Tim News Roman 12, laskah harus disertai abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sepanjang 100 kata, kata kunci disesuaikan dengan bahasa iasil penelitian. artikel, kajian teori, studi pusrakaseba,f,.ak 3-5 kata. sistematika penuiisan analisis putusan, kajian ieoritis, *aca.,a hukum harus mencakup nama penulis tanpa gelar akademik, nama instansi, abstrak trerbahasa Indonesia dan lahasa tnggris, kata kunci, pendahuluan. pembahasanlangsung dibuat rniijaji suU pokok bahasan sesuai dengan permasalahan yung dibuhur, . simpulan-sararl dan daftarpustaka. Sistematikahasil penelitian harus mencakup nama penulis tanpa gelar akademik, nama instansi. abstrak beibahasaIndonesia dan Lrahasalnggris. kata kunci. latar belakang masalah- rumusan masaiah,metode_penelitian dan hasil penelitian dan pembahasan, sirnpulan,sarandan dallar pustaka. Penulisan menggunakan ,yrt"fbotnot contoh. Abdul Lati{ Fungsi Mahkanwh Konsfiasi Dalam Upaya Mewujurlkan Negaru Hukum Dewohratis, yogy-akarta_2007. CV. Kreaii Totat Media, hlm Penulisan daftar pustaka secaraalfabetis mengikuti hu.abian styre dengan contoh sebagaiberikut: Latil Abdul. ZA07, Fangsi Mahkamah Konstitasi Dalam Upoyu Meu,ujadlean Negara Hukum Demokratis yogyakarta: CV. Kreasi Total Media. Dewan Redaksi berhak mengarahkanpenulisan (tanpa mengubah isi dan makna tulisan).