Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Yunina1 Sri Wahyuni2
Abstract This research is aimed to analyzed the influence of human resource capacity, accounting internal control, and utilization of information technology to timeliness of local government financial reporting. The method used is multiple linier regression with SPSS 21.0. The result shows that human resource capacity, accounting internal control, and utilization of information technology simultaneously are positive significant to timeliness of local government financial reporting. The influence reaches 66,3%. The result of analisyst using t-test indicate that partially, there is a positive significant influence between human resource capacity, accounting internal control, and utilization of information technology to timeliness of local government financial reporting. Keywords: human resource capacity, accounting internal control, and utilization of information technology, timeliness of local government financial reporting. 1 2
Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh
Pendahuluan Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas meliputi berbagai dimensi antara lain akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas pogram, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finasial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemakai atau yang berkepentingan (Stakeholder). Telah diketahui bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Adapun kriteria dan unsur - unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (PP No 24 Tahun 2005) terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat d bandingkan, dan (d) dapat dipahami. Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan dapat disajikan tepat waktu. Ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Dalam konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bagian Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai pengendalian intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan, dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang digunakan untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan (BPK 2006). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting, karena sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan kemampuan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Faktor pertama yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (accounting policy), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (accounting treatment), pilihan akuntansi (accounting choice), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan akuntansi sangat penting. Faktor kedua yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kualitas semakin rumit dan kompleks.
Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugianto, 2002). Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi Keuangan Daerah kepada Publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Faktor yang ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengendalian internal akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi. Pengendalian intern menurut permendagri No.60 Tahun 2008 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhi perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dalam definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi dan (c) kepatuhan terhadap perundang-undang yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif. Komponen penting dari pengendalian intern akuntansi antara lain : (a) sistem prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas. (Mahmudi, 2007) Fenomena pelaporan keuangan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPP APBD) tahun 2011 diserahkan tidak tepat waktu disebabkan sistem pengelolaan keuangannya, pengawasan internalnya sangat lemah, sumber daya manusia bagian keuangannya sangat terbatas, dan teknologinya tidak digunakan dengan baik, (serambi sabtu 29 Juni 2012). Karena terlambat menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa BPK, pemerintah daerah Pidie Jaya akan mendapat sanksi berdasarkan ketentuan pasal 17 peraturan pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), daerah terlambat menyampaikan LPP APBD TA 2011 dikenakankan sanksi berupa penundaan 25% dari DAU bulanan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah terdapat pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, baik secara simultan maupun parsial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, baik secara simultan maupun parsial.
Tinjauan Pustaka Kapasitas Sumber Daya Manusia Menurut Wiley dalam Warisno ( 2008:3) mendefinisikan bahwa”sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus roda penggerak organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberi kontribusi secara optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja yang baik, kinerja satuan kerja perangkat daerah harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, misalnya: didukung dengan latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman. Menurut Mendiknas dalam Husni (2010:23), nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai dalam rangka mencapai keunggulan, yang meliputi : - Amanah Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengembangkan kepercayaan - Profesional Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya. - Antusias dan bermotivasi tinggi Menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil. - Bertanggung jawab dan mandiri Memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya serta tidak bergantung pada pihak lain. - Kreatif Memiliki pola pikir, cara pandang dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan. - Disiplin Taat pada tata tertib dan aturan-aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama. - Peduli dan menghargai orang lain Menyadari dan mampu memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain. - Belajar sepanjang hayat Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian. Pengendalian Intern Akuntansi Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam peraturan ini meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Pengawasan Intern lingkungan sektor publik mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintah dikelola dengan cara dan nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor private. Karena ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik adalah ketaatan dalam melaksanakan anggaran. Menurut SE/14/M.PAN/10/2006 dalam Dedi ( 2009), dalam sektor publik pengawasan yang dilakukan langsung oleh atasan terhadap bawahan. Unsur-unsur untuk melaksanakan pengawasan tersebut adalah pengorganisasian, personal, kebijakan, perencanaan, prosudur, pencatatan, pelaporan, supervisi, dan riview intern. Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana komputer ) : (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal. Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro) perangkat lunak (software), database, jaringan (internet), dan jenis lain yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et all.,2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardweare dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan kedalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan, memproses dan menyimpan data. Penerapan teknologi informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus dilakukan. Sebagai contoh pengajuan perizinan pembuatan kartu penduduk (KTP), pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI. Pemanfaatan teknologi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen teknologi dan proses kerja secara elektronik dan (b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negri ini (Hamzah, 2009 dalam Celeviana dan Rahmawati, 2010). Menurut Astuti dan I Ketut (2009) dalam Zuliarti (2012) faktor–faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi adalah : 1. Faktor sosial 2. Affect (perasaan individu) 3. Kesuaian tugas 4. Konsekuensi jangka panjang 5. Kondisi yang menfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi 6. Kompleksitas
Ketepatan waktu Afrianti (2011) mendefinisikan ketepatan waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut Karakteristik informasi yang relevan Menurut Utari dan Saiful, (2008) harus mempunyai nilai prediktif dan dapat disajikan tepat waktu. Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Timeliness merupakan salah satu tujuan kualitatif laporan keuangan selain relevance, understandability, verifiability, neutrality, comparabilility, dan completeness (Accounting Principle Broad Statements (APB) No.4). Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan. Mahdum (2003:35) menyebutkan ‘‘apabila penyelesaian penyampaian laporan kelaporan keuangan terlambat atau tidak dibutuhkan, maka relevansi dan manfaat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan berkurang’’. Hipotesis Berdasarkan teori, maka hipotesis penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemkab. Pidie Jaya. Metode Penelitian Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah SKPK di Kabupaten Pidie Jaya. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan pada SKPK yang meliputi kepala dan staf bagian akuntansi/ keuangan, di mana tiap SKPK ditetapkan sebanyak 2 (dua) responden, sehingga jumlah populasi sebanyak 60 SKPK. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah metode sensus, dengan demikian sampel berjumlah 60 SKPK. Uji Validitas dan Realibilitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghozali (2006:45), validitas data dapat diukur dengan membandingkan rhitung dengan rtabel, dimana jika : 1. Jika rhasil positif serta rhasil > rtabel, maka butir atau variabel tersebut valid. 2. Jika rhasil tidak positif serta rhasil < rtabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil.
Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik cronbach alpha. Menurut Nunnaly (1967) di dalam Ghozali (2006:42), adalah: a. Jika nilai hasil croanbach alpha > 0,60, maka butir atau variabel tersebut reliabel. b. Jika nilai hasil croanbach alpha < 0,60, maka butir atau variabel tersebut tidak reliabel. Uji Asumsi Klasik Model regresi yang baik harus bebas dari masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan cara mengantar dan mengambil sendiri oleh peneliti di bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Operasionalisasi Variabel 1. Variabel independen a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewewenangan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, (Urban, 2001). Konstruk Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur dengan indikator: (1) Kapasits staf bagian keuangan, baik hal kualitas maupun kuantitas, (2) Peran dan fungsi yang jelas bagi seorang staf bagian keuangan /akuntansi, (c) Penguasaan dan pengembangan keahlian staf, baik formal maupun non formal, b. Pengendalian intern akuntansi (X2), adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang (PP. No . 60 tahun 2008). Terdapat lima indikator yaitu: (1) Sistem dan prosedur akuntansi, (2) Otorisasi, (3) Formulir, dokumen, dan catatan (4) Pemisahan tugas, (5) Adanya jejak audit yang baik, c. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah tingkatan integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi ( Jurnali dan Suparno, 2002 ). Terdapat tiga indikator yaitu: (1) Perangkat, (2) Pengelolaan, (3) Perawatan 2. Variabel dependen (Y) yaitu ketepatwaktuan pelaporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan, (PP No. 24 Tahun 2005). Indikatornya yaitu: (1) Timeliness, (2) Sistematis Waktu, (3) Sistematis unsur. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model statistik regresi linear berganda (multiple regression method), dengan persamaan sebagai berikut: Y= a+b1X1 + b2X2 +b3X3 + ei
Keterangan: Y
: Ketepatan waktu
a
: Konstanta
b1,b2,b3
: Koefisien regresi
X1
: Kapasitas SDM
X2
: Pengendalian intern Akuntansi
X3
: Pemanfaatan Teknologi Informasi
ei
: Error term
Rancangan Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan uji statistik. Pengujian statistik ini dilakukan untuk menentukan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu disusun rancangan pengujian hipotesis. Rancangan pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia (X1), pengendalian intern akuntansi (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah (Y) ini dilakukan dengan dua cara, yaitu uji secara simultan dan uji secara parsial. Penelitian ini melakukan uji signifikansi, baik uji-F untuk pengaruh secara simultan maupun uji-t untuk pengaruh parsial. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: H01: Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Ha1: Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. H02: Pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Ha2: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. H03:Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Ha3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. H04: Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Ha4: Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
Pembahasan Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda Untuk menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia (X1), pengendalian intern akuntansi (X2) dan pemanfaatan teknologi informasi (X3) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Y) baik secara simultan maupun parsial digunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 21.0, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci dapat dilihat pada tabel.1 berikut ini: Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda Model
(Constant) X1 X2 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error -0,148 0,430 0,170 0,083 0,603 0,128 0,255 0,099
Standardized Coefficients Beta 0,198 0,504 0,275
T
Sig.
-0,345 2,307 4,710 2,585
0,732 0,047 0,000 0,013
Sumber: Hasil penelitian, 2014 (data diolah)
Berdasarkan tabel.1 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: Y= -0,148 + 0,170X1 + 0,603X2 + 0,255X3 + ei Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa: a. Faktor kapasitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada pemerintahan kabupaten pidie jaya. b. Faktor pengendalian intern akuntansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pengendalian intern akuntansi, maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada pemerintahan kabupaten pidie jaya. c. Faktor pemanfaatan teknologi informasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, hal ini menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, maka akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Uji Hipotesis Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka digunakan uji hipotesis yaitu uji-F dan uji-t. Uji -F Uji-F digunakan untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara bersama-sama atau simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Berikut ini adalah tabel hasil uji-F:
Tabel 2. Hasil Uji-F Model Regression Residual Total
Sum of Squares 11,211 5,192 16,404
Df 4 47 51
Mean Square 3,737 0,110
F
Sig ,000b
33,826
Sumber: Hasil penelitian, 2014 (data diolah)
Berdasarkan tabel.2 di atas dapat diketahui bahwa model persamaan ini memiliki nilai tingkat signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dibandingkan nilai tingkat signifikansi α (0,05). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan menolak H04, menerima Ha4 dalam artian kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat mendukung penelitian Winda Ekasari (2012), Santiadji, dkk (2010), dan penelitian Faristina Rosalin (2012). Hal ini memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah karena kapasitas sumber daya manusia yang terdapat pada masing-masing SKPK yang ada di Kabupaten Pidie Jaya telah mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi dan temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya setiap tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Uji Parsial (Uji-t) Analisis ini digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Hasil uji-t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut: Tabel 3. Hasil Uji t Model
(Constant) X1 X2 X2
Unstandardized Coefficients B Std. Error -0,148 0,430 0,170 0,083 0,603 0,128 0,255 0,099
Sumber: Hasil penelitian, 2014 (data diolah)
Standardized Coefficients Beta 0,198 0,504 0,275
T
Sig.
-0,345 2,307 4,710 2,585
0,732 0,047 0,000 0,013
Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi faktor kapasitas sumber daya manusia secara parsial adalah 0,047 yang berada dibawah tingkat signifikansi 0,05 telah membuktikan bahwa secara statistik variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan menolak H01, menerima Ha1 dalam artian kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Winda Ekasari (2012), Santiadji, dkk (2010) di mana variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan Faristina Rosalin (2012), yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU Kota Semarang ). Hasil penelitian ini memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah karena kapasitas sumber daya manusia yang terdapat pada masing-masing SKPK yang ada di Kabupaten Pidie Jaya telah mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga penyajian laporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi variabel pengendalian intern akuntansi secara parsial sebesar 0,000 yang berada dibawah tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan menolak H02, menerima Ha2 dalam artian pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Winda Ekasari (2012), Santiadji, dkk (2010), di mana variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan sinifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Namun hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan Faristina Rosalin (2012), yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Pada BLU kota Semarang ). Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kegiatan pengendalian intern akuntansi pada masing-masing SKPK yang ada di Kabupaten Pidie Jaya telah melalui kegiatan yang efektif dan efisien, adanya keandalan pelaporan keuangan, adanya pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga penyajian laporan keuangan dapat dilaporkan tepat waktu.
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial sebesar 0,013 yang berada dibawah tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan menolak H03, menerima Ha3 dalam artian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Winda Ekasari (2012), Santiadji, dkk (2010), Faristina Rosalin (2012) di mana variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD di mana volume transaksinya setiap tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kecepatan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakuratan dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 2. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya . 3. Pemanfataan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. 4. Kapasitas sumber daya manusia, pengendalian intern akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Keterbatasan Penelitian Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah proksi variabel dependen lain yang terkait dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah seperti dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
Kepustakaan Bastian, Indra., dan Gatot Soeprianto. (2003). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta. Baridwan, Zaki. (2000). Intermediate Accounting, Edisi 7, BPFE,Yogyakarta.
Ekasari, Winda (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kempar. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Erlina. (2007). Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Manajemen. USU, Medan, Faristina, Rosalin (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum ( Studi pada BLU Kota Semarang). Universitas Diponegoro, Semarang. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. (2006). Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004. BPFE , Yogyakarta. Ghozali, Imam. (2005). Analisis Multivariate dengan Menggunakan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Halim, Abdul. (2007) Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Salemba Empat, Jakarta. Handayani, Astuti, Siregar, I Ketut Suryanawa. (2009). Pemanfaatan TI dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Individual pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Jurnal Akuntansi & Bisnis. Vol. 4, No. 2 Juli. Hilmi, Utari dan Ali, Saiful (2008) Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi XI Ikatan Akuntan Indonesia h.1-22. Husni, (2010). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Hhtp://www.bpkp.go.id.bpkp. Serambi com/2013/6/Kunjungan Kepala BPK Aceh Ke Kabupaten Pidie Jaya. diakses 21 September 2013. Jogiyanto. (2008). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Kusmayadi, Dedi. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern dan Penatausahaan Keuangan Daerah terhadap Good Government, Survei Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Junal Ichsan Gorontalo. Vol. 4. No. 2 Edisi Mei – Juli 2009. Mamduh, M. Hanafi. (2003) Analisis Laporan Keuangan. Liberty, Yogyakarta. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. ANDI, Yogyakarta. --------------. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1.
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan, Ekonomi, Sosial dan Politik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Munawir, (2001), Analisis Laporan Keuangan. Liberty, Yogyakarta. Mustafa, Santiadji, Sutrisno, Rosidi (2010). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kendari, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Nordiawan, Dedi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta. Nurgiantoro. (2004). Metode Penelitian Bisnis. BPFE, Yogyakarta. R. Matindas, (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi Kenyataan dan Usaha. Edisi II, Grafika, Jakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sugiyono. (2005). Metodelogi Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung. Sunyanto, Danang. (2011). Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. CAPS, Jakarta. Suwardjono. (2004). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan.BPFE, Yogyakarta Warisno. (2008). Faktor- Faktor yang mempengaruhi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
