Yoyon M. Darusman. Abstract

KREATIF | Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang | Vol. 1, No. 1, Oktober 2013

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGUJIAN PERUNDANGUNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RATIFIKASI ATAS KONVENSI INTERNASIONAL (STUDI KASUS RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL DI BIDANG HAKI).

. Yoyon M. Darusman

Abstract Rechstaats or The Rule of Law are the principles which confirmed as the based in operating of state and government of Republic Indonesia, refered to the Article 1 Sub Article 3 of the Constitutions of the Republic Indonesia of the Year 1945 (UUD 1945). In the historical and empirical law development of Indonesian law system, were not avoided that the effect of internal or external aspects could be changing the law products. Especially from the external factors such as global economic, international politic and international agreements. Its could be seen the progress and development of law system of Indonesia since the year 1945 till the year 1966 even untill the current year, were not created the stabilize law system. To identify and formulize the problems, shall be determined ; so far the external factors can change the national law system, especially the law in the intellectual property rights(IPR), what is the constitions can keeping the national law product resulting the good law, especially the law in the intellectual property rights(IPR), and how the procedures to makesure that the constitutions can prevent the effect of external factors to the national law, especially law in the intellectual property rights(IPR). And the results of the research concluded that ; The external factors such as the international convention and or international agreements, realy can changing the national law products, especially the law in the intellectual property rights(IPR). The Constitutions of Republic Indonesia (UUD 1945) has regulered how to prevent the effect of the external factors to the national law prducts, especially the law in the intellectual property rights(IPR). And Constitutions of Republic Indonesia (UUD 1945) has furnished the mechanism of judicial review to each international law products. especially the law in the intellectual property rights(IPR)

47


Dasar

A. Latar Belakang.

telah

mengalami

beberapa

perubahan yaitu Undang-Undang Dasar Indonesia adalah Negara Hukum

1945 berlaku mulai sampai dengan tahun

(rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (machstaat)

sebagaimana

yang

1949,

diatur

dengan

Republik

Indonesia

Serikat (KRIS) sampai dengan tahun 1950,

didalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945,1selanjutnya

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)

telah

1950 sampai dengan tahun 1959 dan

dilakukannya amandemen terhadap UUD

Undang-Undang

1945 maka isi dari Penjelasan UUD 1945

Dasar

1945

sampai

sekarang. Hal tersebut menunjukan bahwa

tersebut telah ditiadakan, isi serta muatan

bagaimana telah terjadinya dinamikan

Penjelasannya telah dimasukan ke dalam

keberadaan (eksistensi) sistem hukum di

Batang Tubuh UUD 1945. Kemudian di

Negara Republik Indonesia.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1

Dengan melihat berganti-gantinya

2

ayat 3 pasca amandemen ke Ketiga,

Undang-Undang Dasar sebagai hukum

mengatur bahwa Negara Indonesia adalah

dasar yang seharusnya dijadikan dasar

negara hukum, artinya di dalam interaksi berbangsa

dan

bernegara

tertinggi di dalam sistem hukum Indonesia,

senantiasa

ini tidak terlepas dari bagaimana kuatnya

didasarkan kepada aruran-aturan hukum

aspek-aspek yang akan mempengaruhi

yang telah disepakati bersama oleh rakyat

proses

yang ada di dalam negara Indonesia, yang

adalah

yang berupa gejolak sosial, ekonomi dan

Di dalam sejarah perkembangan

politik, sejarah, falsafah, teori, serta aliran

hukum di Indonesia khususnya yang dengan

hukum

sangatlah besar. Baik aspek-aspek internal

ditetapkan dalam bentuk UUD 1945.

berhubungan

terbentuknya

dan doktrin hukum yang terjadi di dalam

Undang-Undang

negeri Indonesia. Maupun aspek-aspek

eksternal yang berupa gejolak ekonomi

1

Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen). Sistem Pemerintahan Negara. I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). 1.Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan kekuasaan belaka (Machtstaat). 2 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen).Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

global, politik internasional, konvensikonvensi internasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat yang terjadi di luar negeri. Hal tersebut telah mengakibatkan perkem-

48


bangan

sistem

mengalami sangat

hukum

di

Indonesia

hambatan-hambatan

mengganggu

terciptanya

Hans Kelsen di jabarkan lebih operasi-

yang

onal oleh muridnya

suatu

yang

Hans Nawiasky,

mengelompokan

norma-norma

sistem hukum yang baik yang akan mampu

hukum dalam suatu negara menjadi

memberikan

empat kelompok besar yang terdiri atas;4

rasa

ketertiban, rasa aman dan

keadilan

kepada

seluruh

a. Norma Fundamental Negara

rakyat

(Staatsfundamentalform).

Indonesia.

b. Aturan Dasar/Pokok Negara

Karena itu bagaimana untuk

(Staatsgrundgezets).

mengeliminir pengaruh yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal

c. Undang-undang

terhadap produk-produk hukum agar

(Formalgezets).

mendapatkan

produk-produk

yang baik, dapatlah

hukum

Formal

d. Aturan Pelaksana dan Aturan

kiranya merujuk

Otonom

kepada pendapat Hans Kelsen dengan

(Verordnung

&

Autonome Satzungen).

Grundnorm Theory-nya dan pendapat Hans

Nawiansky

dengan

Stufenbau

Dari berbagai aspek yang diurai-

Theori-nya, atau The Hierarcy of Law.

kan di atas, terdapat aspek eksternal yang

Dengan Grundnorm Theory-nya Hans

sangat mempengaruhi terbentuknya hukum

Kelsen

dalam

di Indonesia, yaitu produk-produk hukum

tatanan norma hukum terdapat norma

internasional di berbagai bidang terutama

dasar yang tertinggi di atasnya yang

di bidang hukum, ekonomi dan politik. Hal

akan memberikan penguatan kepada

ini

norma-norma di bawahnya. Dan norma-

pengaruh

norma yang di bawahnya tidak boleh

internasional

bertentangan dengan norma-norma yang

hukum,

di atasnya (Lex Superiore Derogat Lex

Indonesia.

menjelaskan

Inferiore).

3

bahwa

dapat

dilihat

bagaimana

kuatnya

produk-produk terhadap

ekonomi Baik

hukum

perkembangan

maupun hukum

politik

pada

saat

proklamasi keperdekaan, pra kemerdekaan

Kemudian pemikiran dari

bahkan sampai saat ini, tidak sedikit

3

Yoyon Darusman, Disertasi “Pelaksanaan Azas Konstitusi Berderajat Tinggi Di Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Di Hubungkan Dengan Ratifikasi Konvensi Internasional-World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty. Jakarta 2012. Hlm 20

produk-produk hukum internasional yang sepertinya

dipaksakan

4

Ibid

49

berlaku

di


Indonesia. Produk-produk hukum mana

dalam

masa

pemerintahannya

dalam prakteknya dapat dilihat misalnya;

menyatakan penolakan untuk meratifikasi

di bidang ekonomi terdapat beberapa

konvensi internasional tentang HAM, 6hal

konvensi tentang WTO, GATT, GATS,

ini sebagai akibat dari isi konvensi tersebut

AFTA, NAFTA, CAFTA, TRIPS, di

sangat bertentangan dengan nilai-nilai

bidang hukum terdapat beberapa konvensi

kemanusiaan yang terdapat dan terkandung

tentang Human Rights, Traficking, Labour,

dalam

Humaniter, dan di bidang politik terdapat

dijelaskan bahwa pemahaman tentang

beberapa konvensi tentang NATO, Pacta

perilndungan

Warsawa, War Crime, Extradition, dll.

Piagan

sila-sila

Pancasila.

telah

Di

mana

HAM

dalam

pengertian

tidak

lebih

luas

PBB

dari

pemerintah

pengertian yang terkandung dalam Sila

Indonesia dalam mengantisipasi bagai-

Kedua Pancasila yaitu Perikemanusiaan

mana besarnya pengaruh produk-produk

Yang

hukum internasional terhadap

penolakan seperti itu tidak dilakukan pada

Upaya-upaya

hukum,

Beradab.

Walaupun

penolakan-

rejim-rejim pemerintahan berikutnya.

ekonomi maupun politik di Indonesia telah diupayakan semaksimal mungkin oleh

Pada masa pemerintahan Presiden

para pemimpin pemerintahan dari rejim ke

B.J. Habibi, telah ditetapkan Undang-

rejim, walaupun dengan cara dan pola

undang Nomor : 24 Tahun 2000 Tentang

yang berbeda-beda. Presiden Soekarno

Perjanjian Internasional. Hal ini dilakukan

dalam masa pemerintahannya sejak tanggal

untuk

7 Januari 1965 telah menyatakan keluar

pengaruh

produk-produk

hukum

dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-

internasional

terhadap

hukum

Bangsa (PBB) ,5 hal ini sebagai akibat dari

Indonesia

keputusan-keputusan PBB yang dirasakan

pemerintah pada saat lahirnya konvensi-

tidak adil untuk Indonesia, yaitu berkenaan

konvensi

dengan ditetapkannya Malaysia sebagai

disahkan atau tidak disahkan. Sebagai

anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

anggota tidak tetap PBB pemerintah

yang dianggap oleh Ir. Soekarno sebagai

Indonesia mempunyai kewajiban untuk

neokolonialisme. Presiden Soeharto yang

mematuhi semua produk-produk hukum

mensikapi

dan

bagaimana

derasnya

sistem

bagaimana

internasional

seharusnya

yang

5

Soemaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta Universitas Indonesia Press 2010, Hlm 56.

6

Wawancara dengan Ateng Syafrudin, Bandung 7 Juli 2011.

50

harus


internasional,

dan

mematuhinya

sudah

kalau tentu

tidak

Intellectual Property Rights (IPR) dalam

pemerintah

perkembangan

Indonesia akan dikenakan sangsi hukum internasional.

hukumnya

mengalami

perubahan norma yang sangat penting. Pada

7

awalnya HAKI merupakan konvensi Berne tahun 18…. Yang melahirkan organisasi

Bagaimana pelaksanaan ratifikasi (pengesahan) atas perjanjian internasional

WIPO

diatur dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun

Organization) yang isi dari ketentuan-

2000 tentang perjanjian internasional, yang

ketentuan tentang HAKI yang bersifat

menjelaskan bahwa pengesahan perjanjian

mengatur, kemudian diadopsi ke dalam

internasional dilakukan dengan undang-

konvensi

undang apabila berkenaan dengan:

(General Agreement Trade Tarif) pada

a.

Masalah politik, perdamaian, perta-

tahun ………..yang isi dari ketentuan-

hanan, dan keamanan negara;

ketentuanya tentang HAKI masih bersifat

Perubahan wilayah atau penetapan batas

mengatur. Yang kemudian yang terakhir

wilayah negara Republik Indonesia;

diadopsi

c.

Kedaulatan atau hak berdaulat negara;

internasional

d.

Hak azasi manusia dan lingkungan

organisasi perdagangan dunia WTO ( World

hidup;

Trade

e.

Pembentukan kaidah hukum baru;

ketentuannya tentang HAKI selain bersifat

f.

Perjanjian dan / atau hibah luar negeri.

mengatur juga bersifat memaksa. Di mana

b.

(World

Intellectual

internasional

kedalam

tentang

ketentuan

tentang

Organization),

Property

GATT

konvensi

pembentukan

yang

isi

dari

Sedangkan dalam ketentuan Pasal

semua anggota WTO diharuskan patuh dan

11, menjelaskan bahwa : Ayat 1.Pengesahan

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah

perjanjian internasional yang materinya

ditetapkan oleh WTO khususnya yang

tidak

berkenaan dengan HAKI.

termasuk

materi

sebagaimana

dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden. Berkenaan

B. Perumusan Masalah dengan

konvensi

Dengan memperhatikan uraian dalam latar

internasional di bidang Hak Atas Kekayaan

belakang yang dipaparkan di atas, maka

Intelektual (HAKI) atau dalam bahasa

penulis akan merumuskan permasalahan-

internasional lebih terkenal disebut dengan

permasalahan sebagai berikut :

7

The Charter of United Nations. Chapter XIX.

51


3. untuk

1. Sejauh manakah pengaruh faktor-

mengetahui

bagaimanakah

faktor yang bersifat eksternal dapat

langkah-langkah

mengubah

dalam mencegah kuatnya pengaruh

produk-produk

hukum

konstitusional

faktor-faktor yang bersifat eksternal

nasional, khususnya di bidang HAKI

terhadap

2. Apakah sebuah konstitusi mampu

norma-norma

hukum

nasional, khususnya di bidang HAKI

menjaga agar produk-produk hukum nasional dapat menghasilkan normanorma hukum yang baik, khususnya di

Dalam penulisan ini diharapkan memiliki

biang HAKI. 3. Bagaimanakah konstitusional

manfaat :

langkah-langkah dalam

mencegah

1. Manafaat teoritis.

kuatnya pengaruh faktor-faktor yang

Penulisan

ini

diharapkan

dapat

bersifat eksternal terhadap norma-

menginformasikan

kepada

para

norma hukum nasional, khususnya di

mahasiswa, dosen, akademisi bahkan

bidang HAKI

masyarakat

secara

umum

tentang

adanya teori-teori hukum yang saat ini memiliki hubungan dengan sistem

C. Tujuan dan Manfaat Dalam

penulisan

ini

hukum yang diterapkan di dalam

diharapkan

sistem hukum nasional.

memiliki tujuan :

2. Manfaat praktis.

1. Untuk mengetahui sejauh manakah pengaruh faktor-faktor yang bersifat

Penulisan ini diharapkan agar para

eksternal dapat mengubah produk-

mahasiswa, dosen, akademisi bahkan

produk hukum nasional, khususnya

masyarakat

di bidang HAKI

mengetahui

mampu

menjaga

umum

bagaimana

agar cara-cara

dalam menyikapi kuatnya pengaruh

2. Untuk mengetahui apakah sebuah konstitusi

secara

faktor-faktor yang bersifat eskternal

agar

terhadap norma hukum nasional.

produk-produk hukum nasional dapat menghasilkan norma-norma hukum

3. Manfaat akademis.

yang baik, khususnya di bidang

Penulisan ini diharapkan agar para akademisi khususnya penulis pribadi

HAKI

agar terus menerus berupaya untuk

52


menggali

dan

mengembangkan

rechtstaats”

keilmuan di bidang hukum dalam

itu

mencakup

empat

elemen penting, yaitu ;

rangka untuk memberikan sumbangan

1. Perlindungan

atas perkembangan hukum nasional

manusia.

yang lebih baik.

hak

asasi

2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

D. Tinjauan Pustaka. Ide

Negara

Hukum

4. Peradilan

selain

tata

usaha

Negara.9

terkait dengan konsep “ rechtstaat” dan “ the rule of law “. Juga berkaitan

Konsep

dengan ‘ nomocracy “ yang berasal dari

negara

hukum

di

perkataan “ nomos “ dan “ cratos “.

Indonesia sebagaimana yang disebutkan

Perkataan

dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 UUD

nomokrasi

itu

dapat

dibandingkan dengan “ demos “ dan “

1945

cratos “ dalam demokras. “ nomos “

“Indonesia adalah Negara Hukum” yang

berarti norma, sedangkan “ cratos “

dijabarkan ke dalam tertib hukum dan

adalah kekuasaan.8

perundangan yang tertulis yang terurut

Negara Hukum di Eropah Kontinental

suatu

dikembangkan

Undang

lain

menyebutkan

bahwa

(the hierancy of law)10 yang dibuat oleh

Di zaman modern, konsep

antara

yang

oleh

lembaga yang

pembuat

Undang-

disebut

Lembaga

Immanuel Kant, Fichte dan lain-lain,

Legislatif yang di dalamnya meliputi

dengan menggunakan istilah Jerman

MPR, DPR dan DPD. Uraian mana

yaitu “ rechtstaat”, sesangkan dalam

dapat

Anglo Amerika/Saxon, konsep Negara

perkembangan hirarki hukum sebagai

Hukum di kembangkan oleh A.V. Decey

berikut :

dilihat

dalam

dengan “ The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang

disebut

dengan

istilah

“

8

9

Ibid. Opcit. Lihat Hans Nawiansky

Jimly Assidiqy,.Pengantar Hukum Tata Negara, Kon-press Jakarta 2006, Hlm 3

10

53

sejarah


No. TAP.

MPRS

No. TAP. MPR No. Undang-Undang

Undang-Undang

XX/MPRS/1966

III/MPR/2000

No. 10 Tahun 2004

No. 12 Tahun 2011

1.

TAP MPR

TAP MPR

UUD 1945

TAP MPR

2.

UUD 1945

UUD 1945

UU/PERPU

UU/PERPU

3.

UU/PERPU

UU/PERPU

PP

PP

4.

PP

PP

PERPRES

PERPRES

5.

KEPRES

KEPRES

PERDA

PERDA PROVINSI

6.

KEPMEN

PERDA

PERDA KAB/KOTA

7.

Peraturan

-

Pelaksanaan Lainnya

Bagaimana

pelaksanaan

itu.Hal tersebut dapat dirujukan pada

pengawasan norma hukum dari yang

azas hukum “Lex Superiori Derogat

tertinggi sampai yang terrendah dapat

Legi

dilakukan

kepada

diartikan bahwa “ aturan hukum yang

pendapat dari Hans Kelsen dengan

lebih tinggi mengenyampingkan aturan

“Grundnorm Theori-nya”11 di mana

hukum yang lebih rendah”.12Kemudian

menyebutkan bahwa “norma dasar yang

dapat dirujukan kepada azas hukum lain

tertinggi memberikan penguatan kepada

“Lex Posteriori Derogat Legi Priori”

norma di bawahnya” Karena itu jika

atau yang dapat diartikan bahwa hukum

terdapat suatu produk hukum atau

yang baru harus didahulukan daripada

peraturan

hukum yang lama.13

dengan

merujuk

perundang-undangan

yang

dianggap bertentangan dengan hukum dasar

(Konstitusi),

maka

peraturan

dasar

yang

dapat

negara, dengan istilah lain konstitusi disebut

batalkan karena dianggap bertentangan hukum

atau

Di dalam referensi hukum tata

perundang-undangan tersebut dapat di

dengan

Inferiori”,

sebagai“Constitution”

atau

12

Zaenal Arifin Hoesein, Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, RajaGrafindo Persada Jakarta 2009, Hlm 15. 13 Ibid.

(Konstitusi)

11

Opcit. Lihat Hans Kelsen

54


“Verfassung”

yang

pengertiannya

untuk

menggantikan 15

dibedakan dari Undang-undang Dasar

staatregeling.

Di

atau

Indonesia

istilah

dalam

praktek

Karena

suatu

ketatanegaraan

pandangan

orang

pengertiannya di sebut dengan Undang-

mengenai konstitusi pada negara-negara

Undang Dasar, walaupun dalam kontek

modern, maka kemudian pengertian

hukum dasar sebagai sumber hukum

konstitusi itu kemudian dengan Undang-

materil disebut sebagai falsafah yaitu

undang Dasar.Kehilafan ini disebabkan

Pancasila.

Grundgesetz.

kehilafan

dalam

konstitusi

Pengujian perundang-undang-

oleh pengaruh paham kodifikasi yang peraturan

an atau yang di dalam istilah bahasa

hukum ditulis, demi mencapai kesatuan

Inggris biasa disebut dengan Judicial

hukum,

Review dapat diartikan secara tata

menghendaki

agar

semua

kesederhanaan

hukum

dan

kepastian hukum.Begitu besar pengaruh

bahasa

pahak

diartikan dari sisi istilah atau pengertian

kodifikasi,

sehingga

setiap

(etimologi)

ataupun

umum.Secara

peraturan hukum karena pentingnya itu

secara

harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis

(etimologi) Judicial Review berasal dari

itu adalah Undang-undang Dasar.14

kata

“Judicial”

tata

dapat

dan

bahasa

“Review”.

Dalam bahasa Prancis dibedakan

“Judicial” dapat diartikan sesuatu yang

antara Droit Constitutionelle dan Loi

berhubungan dengan “Pengadilan”, atau

Constitutionelle. Istilah yang pertama

dapat juga diartikan sebagai “Keputusan

identik dengan pengertian konstitusi,

Hukum” dari distrik, bagian, cabang

sedangkan yang kedua adalah undang-

pengadilan dari pemerintahan.

undang dasar dalam arti yang tertuang

Dan “Review” dapat diartikan suatu

dalam naskah tertulis.Untuk pengertian

“Tinjauan” atau “Peninjauan Kembali

konstitusi dalam pengertian undang-

“.16

undang

dasar,

sebelum

dipakainya

Selanjutnya,

Sri

Soemantri,

istilah grondwet, di Belanda juga pernah

megartikan

dipakai istilah “staatregeling”, atas

undangan dengan dua bagian yang

pengujian

perundang-

prakarsa Gijsbert Karel van Hogendorp

15

Jimly Ashidiqy, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada Jakarta 2009, Hlm 95. 16 John M. Eschols, Hasan Shadily, Kamus Indonesia – Inggris. Jakarta 2005. Hlm 337

pada 1813, istilah grondwet dipakai 14

Opcit. C.S.T. Kansil,et.al. Hlm 58

55


berbeda, yaitu “hak uji materil” sebagai

nasional harus mengikuti dan menye-

terjemahan

suaikan

konsep

“materiele

dengan

ketentuan

hukum

toestingrechts” yaitu suatu penilaian

internasional. Dan berkenaan dengan

mengenai

perundang-

adanya dua pendapat ini, sistem hukum

undangan apakah bertentangan atau

nasional Indonesia dalam prakteknya

tidak dengan peraturan yang lebih tinggi

tidak secara tegas mengikuti kepada

derajatnya.Dan “hak uji formil” sebagai

salah satu dari kedua pendapat tersebut.

isi

peraturan

terjemahan

konsep

toesingrecht” mengenai

“formele

yaitu

tata

cara

Pengakuan

peniliaian

ketentuan

terhadap

hukum

suatu

internasional

pembentukan

(international convention, international

perundang-undangan apakah sesuai atau

agreement) dapat dilakukan dengan cara

tidak dengan dengan aturan yang telah

mengesahkan (ratification) oleh suatu

ditentukan dalam peraturan perundang-

pemerintahan negara. Ratifikasi adalah

undangan,17

merupakan suatu bentuk pengakuan,

Di dalam teori keberlakuan

penerimaan dan atau pegikatan diri

hukum internasional dikenal adanya dua

secara hukum dari suatu otoritas negara

macam yaitu (a) Monisme Hukum

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Primat Nasional dan (b) Monisme

(PBB) terhadap produk-produk hukum

18

yang telah ditetapkan oleh PBB, Organ-

Hukum Monisme

Primat

Internasional.

Hukum

organ,

maupun

Badan-badan

Primat

Nasional

jika

terdapat

khusus.Sebagaimana yang telah diatur

ketentuan hukum internasional, maka

dalam Piagam PBB Chapter XIX

hukum internasional harus mengikuti

(Ratification and Signature) Article 110

dan menyesuaikan dengan ketentuan

s.d 111.19

menjelaskan

bahwa

hukum nasional. Sedangkan Monisme Hukum Primat Internasional menjelas-

19

United Nations Charter, 1945. Article 110. 1.The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes. 2.The ratification shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary-General of the

kan bahwa jika terdapat ketentuan hukum

internasional,

maka

hukum

17

Sri Soemantri, Hak Uji Materil di Indnesia, Alumni Bandung 1977, Hlm 6. 18 Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional, Alumni Bandung 2003. Hlm 60

56


Hak-Hak Intelektual Rights)

Atas

Kekayaan

they mean intangible rights which own

(Intellectual

Property

economic values).20 Dalam konvensi

adalah

hak

ekslusif

yang

World

Intellectual

Property

diberikan sebagai hasil yang diperoleh

Organization (WIPO) yaitu suatu badan

dari kegiatan intelektual manusia dan

yang

sebagai tanda yang dugunakan dalam

perlindungan HAKI secara internasional

kegiatan bisns dan termasuk ke dalam

dan merupakan badan khusus PBB,

hak yang terwujud yang memiliki nilai

HAKI diartikan sebagai “kekayaan

ekonomi. (the exclusive rights given to

intelektuan yang berkaiitan dengan

the

intellectual

karya sastra, seni dan ilmiah, invensi

activities of human beings and to the

dalam segala bidang usaha manusia,

sign used for business activities, and

penemuan

results

gained

by

bertugas

ilmiah,

memberikan

desain

industri,

merek dagang, merek jasa, tanda dan

Organization when he has been appointed. 3.The present Charter shall come into force upon the deposit of ratification by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,and the United States of America, and by majority of the other signatory states.A protocol of the ratifications deposit shall thereupon be drawn up by the Government of United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states. 4.The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will be come original Members of United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications. Article 111. The present Charter, of which the Chinese, France, Russian, English, and Spanish texts are equaly authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of United States of America.Dully certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Government of the signatory states. IN FAITH WHEREOF the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter. DONE at the city of San Fransisco the twentysixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

nama komersial, pencegahan persaingan curang dan hak-hak lain hasil dari kegiatan intelektual di bidang industry, ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian.21 ``

E. Metodologi Penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode analisis yuridis dan empiris yang

bersifat

penelitian

deskriptif.

dilakukan

Di

mana

dengan

cara

mencermati secara mendalam tentang norma-norma hukum nasional maupun internasional secara umum, kemudian dikhususnya pendalamannya di bidang 20

Japan International Cooperation Agency (JICA). Training Material Enforcement of Intellectual Property Rights. Jakarta 2004 Hlm 2. 21 Ibid

57


HAKI terutama tentang pelaksanaan

dari konvensi ini telah membantu

ratifikasi konvensi internasional, lalu

kepentingan nasional dari negara-

menggambarkannya secara jelas untuk

negara anggota yang memberikan

dilakukan

perlindungan

pembahasan

komprehensif,

secara

sehingga

internasional

atas

dapat

hak-hak mereka dalam mengontrol,

memberikan informasi yang jelas dan

dan untuk menerima pembayaran,

benar kepada penulis khususnya dan

pada saat menggunakan kreativitas

kepada para pembaca umumnya.

kerja mereka seperti ;

Pencermatan secara yuridis dan penggambarannya

dilakukan

(1)Novel-novel,

cerita-cerita

dengan

pendek, syair-syair, sajak-sajak; (2)

memperhatikan tiga masalah pokok

Lagu-lagu, opera, music, sonata,

yaitu :

dan; (3) Gambar-gambar, lukisan-

1. Norma Hukum Internasional Di

lukisan,

seni

pahat,

pekerjaan

arsitektur.

bidang HAKI. a. Pada tahun 1883 ditetapkan sebagai

c. The

Berne

Convention

for

the

lahirnya “the Paris Convention for

Protection of Literary and Artistic

Protection of Industrial Property”,

Works.

keputusan

Selanjutnya

internasional

yang

disebut

“Konvensi

pertama dibuat untuk membantu

Berne”, yang secara formal disebut

orang pada suatu negara dapat

The Convention for the Protection

diberikan

pada

of Literary and Artistic Works,

negara-negara lain dalam bentuk

mengatur tentang a) perlakuan yang

“Hak Kekayaan Industri”, seperti ;

sama sebagai warga negara di

a)

setiap

perlindungan

Invention

(patents),

b)

Trademarks, c) Industrial designs. b. Pada

tahun

1886,

hak

negara;

b)

keikutsertaan

dalam konvensi bisa berlaku surut

cipta

(retroactive); dan c) prinsip tanpa

(copyrights) masuk ke dalam arena

formalitas (no formality) sebagai

internasional

prinsip dasar

dengan

“Berne

Convention for the Protection of 22

Literary and Artistic Works”.

d. The Rome Convention concerning

Isi

protection of Neighboring rights to Literary Works.

22

Ibid

58


Selanjutnya disebut “ Konvensi

Adalah sebuah perjanjian tentang

Roma” secara formal disebut the

pengenalan

International Convention for the

mocroorganisme

Protection

pemeriksaan/penelusuran

of

Performers,

sistim

penyimpanan untuk

Phonogram

and

paten.Tujuan

Broadcasting Organizations,

dan

menciptakan seperangkat peraturan

konvensi

yang mengatur hal-hal di mana

internasional untuk perlindungan

permohonan paten yang duajukan

bagi para pelaku, produser rekaman

menyangkut suatu mikroorganisme

suara dan badan penyiaran sebagai

dan

pemegang hak-hak terkait karya

mikroorganisme

sastra.

dipersyaratkan, sehingga diterima

Producers

of

merupakan

sebuah

oleh

e. Patent Cooperation Treaty (PCT). Adalah

berfungsi

menyimpan

untuk

data tersebut

badan

international

untuk

utamanya

tujuan

penyimpanan maupun

yang

perlindungan

ditentukan oleh perjanjian tersebut,

hukum bagi invensi, untuk a)

dan pengakuan dalam hubungannya

menyempurnakan

dengan prosedur paten di negara-

menyempurnakan

dan

membuat

negara peserta perjanjian tersebut.

lebih ekonomis cara mendapatkan perlindungan

b)

g. The Madrid Agreement concerning

mempercepat

the protection of Indication of

invensi;

mendukung

dan

akses oleh masyarakat mengenai

source.

data teknis yang terdapat dalam

Adalah

dokumen

melindungi indikasi negara asal

yang

teknologi

menggambarkan

baru,

mendukung pertumbuhan

dan

dan

yang

untuk

Budapest

Treaty

atau

atau larangan impor on

dapat

umum memuat sanksi seperti denda

negara-

negara berkembang f. The

palsu

untuk

mengakibatkan kekeliruan. Secara

mempercepat

ekonomi

dimaksudkan

produk-

produk yang memiliki indikasi asal

the

International Recognition of the

yang

palsu

Deposit of Microorganisms.

menyebabkan

atau

yang

dapat

kekeliruan.

Perlindungan atas indikasi negara

59


asal ini merupakan pengembangan

perlindungan yang diberikan dalam

dari hak-hak atas ciptaan seseorang

traktat tersebut

atau kelompok (copyrights). h. Trademark Law Treaty (TLT), Konvensi

Paris

tidak

secara

2.

HAKI.

memuat secara khusus apa itu

a. Kitab Undang-Undang Hukum

definisi merek, hal ini menunjukan

Perdata.

bahwa objek perlindungan hak

b. Kitab Undang-Undang Hukum

merek berbeda tergantung pada masing-masing

Dagang.

negara.Konvensi

c. Ordonansi-Ordonansi

Paris hanya mengatur prinsip dasar mengenai

d. Undang-undang

f. Undang-undang

tiap negara anggota persekutuan

Tahun

hukum

in Respect of Integrated Circuit.

Tahun

Traktat

Industri,

kekayaan

mengenai

2000

Nomor tentang

g. Undang-undang

i. The Treaty on Intellectual Property

intelektual

14

:

30

Rahasia

Dagang,

dalam negeri masing-masing

katas

19

Tahun 2001 tentang paten,

merek dagang ditentukan pada tiap-

hak

:

e. Undang-undang Nomor :

syarat pengajuan dan pendaftaran

dengan

Nomor

Tahun 2001 tentang Hak Cipta

seperti sebagai berikut ;“Syarat-

sesuai

Hukum

Kolonial Belanda.

sayarat-sayarat

pengajuan dan perdaftaran merek,

(union)

Norma Hukum Nasional Dibidang

2000

Nomor tentang

h. Undang-undang

Sirkuit

Nomor

:

31

Desain

:

32

Terpadu (IPIC Treaty) diadopsi

Tahun 2000 tentang Desain Tata

pada konferensi diplomatik tahun

Letak Sirkuit Terpadu,

1989

di

Washington,

i. Undang-undang

D.C.

Nomor

:

29

meskipun demikian, traktat tersebut

Tahun 2000 tentang Perlindungan

belum

Varitas Tanaman.

Amerika

diberlakukan Serikat

ketidakpusannya

karena

menyatakan dengan

60


d. Patent Cooperation Treaty 3. Norma

Hukum

“tahun 1970 yang direvisi

Pengesahan

tahun 1984.

Dibidang HAKI. a. Surat

Presiden

e. Surat Keputusan Presiden RI

19 tahun 1997.

Nomor : 17 Tahun 1997.

Keputusan

Nomor : Tentang

Tentang

Ratifikasi

“Convention

of

Intellectual

1995.

Property

Copyrights

(WIPO)

f. Surat Keputusan Presiden RI

tahun


Treaty.”

Tentang

1996. b. Surat Keputusan Presiden RI Nomor :

Ratifikasi

Ratifikasi

of Literary and Artistic Works (Berne

“(

Convention)

Convention for the Protection

1886

of Industrial Property (Paris

terakhir tahun 1971.

Convention)

tahun

(Berne

Convention for the Protection

15 Tahun 1997.

Tentang

“Trade

Mark Law Treaty “tahun

World

Organization

Ratifikasi

dan

g. Telah

1883,

telah

diratifikasi

tahun direvisi

dengan

yang telah direvisi tahun

Surat Keputusan Presiden RI

1967


dan

Establishing

Convention the

Tentang

World

Ratifikasi

Property

Performance

Organization (WIPO) tahun

Phonograms

1967.

1996 (WPPT).

Intellectual

c. Surat Keputusan Presiden RI Nomor

:16

tahun

1997.

Tentang Ratifikasi “ Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under the

61

WIPO and

Treaty

tahun


F. Pembahasan dan Hasil

mereka satu sama lain karena hukum

Penelitian.

internasional itu merupakan bagian dari hukum

diuraikan

dirumuskan dalam perumusan masalah.

terdiri

internasional

Dan hasil-hasilnya dapat disimpulkan

Akta,

sebagaimana yang diharapkan. Dengan

dari

(Piagam,

Treaty,

Accord,

lainnya), prinsip-prinsip

uraian-uraian sebagai berikut :

dari

perjanjian

Pakta,

Protokol,

Konvensi

dan

hukum umum,

kebiasaan-kebiasaan internasional dan yang

1. Faktor-Faktor Eksternal

lainnya seperti jurisprudensi dan doktrin,

Pengubah Hukum Di Bidang

sesungguhnya di dalam sumber hukum

HAKI.

internasional mengandung norma, kaidah

a. Hukum. Kaidah-kaidah

dan

dan aturan yang bersifat tertulis maupun

norma-norma

internasional

tidak tertulis, terdapat perintah dan larangan,

didasarkan

dan kadangkala dapat dipaksakan, dengan

kepada aturan hukum alam, bukan hukum

tujuan

positif hal ini disebabkan di dalam hukum

ketertiban

untuk

masyarakat

Berkenaan dengan uraian di atas,

positif. Hukum alam diartikan sebagai

walaupun hukum nasional Indonesia tidak

hukum yang ideal yang didasarkan atas

menganut secara

hakikat manusia sebagai mahluk yang kaidah

yaitu

mencapai

internasional.

legislatif sebagaimana adanya dalam hukum

kesatuan

untuk

masyarakat,

internasional tidak kenal adanya lembaga

atau

hukum

Sumber hukum internasional dapat

difokuskan terhadap hal-hal yang telah

berakal

yaitu

mengajarkan tentang etika dan moral.

penemuan dalam penelitian ini akan

hukum

tertinggi,

alam.Hukum alam mana yang di dalamnya

Di dalam membahas penemuan-

dalam

yang

tegas

aliran monism

hukum internasional, pada kenyataannya

yang

pemerintah Indonesia dari rejim ke rejin

diilhamkan alam pada akal manusia.

tidak mampu untuk menyatakan secara

Hakikat mengikatnya hukum hukum

langsung tidak patuh kepada ketentuan-

internasional itu tidak lain daripada hukum

ketentuan

alam yang diterapkan pada kehidupan

internasional.

masyarakat bangsa-bangsa.Dengan kata lain

dalam

Termasuk

ketentuan-ketentuan

perkataan negara itu terikat atau tunduk pada

perjanjian-perjanjian di

dalam

internasional di bidang HAKI.

hukum internasional dalam hubungan antara

62

dalamnya perjanjian


barang ataupun jasa dan banyaknya populasi

b. Ekonomi. adalah

penduduk/rakyat akan dijadikan lahan untuk

merupakan subyek hukum internasional

menggaet pasar.Besarnya potensi –potensi

yang di dalamnya meliputi antara lain :

alam dan kekayaan yang dimiliki oleh

Negara, Tahta Suci Vatikan, lembaga-

bangsa Indonesia sebagai karunia Allah

lembaga

/

Subchanahu Wataala Tuhan Yang Maha

organisasi internasional, perorangan, Palang

Kuasa, sangat perlu untuk dijaga sekuat-

Merah Internasional dan juga termasuk para

kuatnya agar potensi-potensi tersebut dapat

pemberontak.

dikuasai dan dinikmati untuk kepentingan

Masyarakat

negara,

internasional

lembaga-lembaga

Sebagai

masyarakat

rakyat yang seluas-luasnya.

internasional masing-masing pihak memiliki mendapatkan

Sebagai negara yang besar terutama

perlindungan hukum dan keamanan baik

jika dilihat dari tersedianya sumber daya

yang bersifat internal maupun yang bersifat

alam yang melimpah, secara ekonomi telah

eksternal.Dan negara (Indonesia) tentunya

menjadi tujuan pasar yang yang sangat

sebagai bagian dari masyarakat internasional

besar, terutama dalam konteks pasar global.

yang mempunyai kedaulatan (sovereignity)

Karena itu dengan lahirnya perjanjinajian

hukum, wilayah, sosial, ekonomi politik dan

(konvensi) internasional tentang WIPO,

lainya, memiliki kepentingan yang sangat

GATT,

tinggi dalam rangka terjaminnya kedaulatan

lahirnya IMF, World Bank dan lain-lain,

(sovereignity) itu.

telah membuat negara Indonesia tidak

kepentingan

untuk

WTO,

TRIPS

bahkan

dengan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

memiliki kemampuan lagi untuk mandiri

adalah sebuah negara yang besar. negara

dan tidak tergantung kepada negara lain dan

besar dapat dilihat dari luasnya wilayah,

lembaga-lembaga

banyaknya

sebaliknya lebih tunduk kepada tekanan dan

sumber

pendudukan, daya

alam

melimpahnya dan

internasional.

Bahkan

kepentingan internasional.

lain

sebagainya.Sebagai negara yang besar sudah c. Politik.

pasti Indonesia akan menjadi negara tujuan

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)

untuk didatangi oleh masyarakat dunia, luas untuk

didirikan setelah selesai Perang Dunia

berinvestasi, suburnya sumber daya alam

Kedua, Piagam PBB sendiri secara dominan

akan dijadikan lahan untuk mendapatkan

ditetapkan oleh kelima negara besar yang

wilayah

akan

dijadikan

lahan

63


saat ini menjadi anggota tetap PBB yaitu

tasikan dalam organisasi-organisasi inter-

Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China

nasional.

dan Uni Soviet (Rusia).Kemudian dominasi

bagaimana dalam era reformasi saja telah

itu dilanjutkan dalam organisasi PBB yaitu

meratifikasi konvensi internasional tentang

Dewan

Dewan

HAM, bahkan telah dimasukan kedalam isi

Ekonomi dan Sosial PBB yang seluruh

UUD 1945 pada saat amandemen. Ini telah

keanggotaannya

menunjukan

Keamanan

PBB

dan

dipegang

oleh

kelima

negara tersebut dan negara adi daya lainnya.

terhadap

Lahirnya lembaga, organisasi dan

nasional.

Sebagai

contoh

konkritnya

ketidakberdayaan

tekanan-tekanan

Indonesia

politik

inter-

Dengan memperhatikan uraian tsb di

badan-badan khusus PBB yang didasarkan serta

atas, baik pencermatan dari aspek yuridis,

kebutuhan organisasi PBB, tidak terlepas

eknomis maupun politik nampak sekali

dari bagaimana besarnya peran negara-

bagaimana

negara besar tersebut. Negara-negara besar

dunia

itu dalam prakteknya memiliki kepentingan

internasional,

yang sangat besar (hukum,ekonomi,sosial

politik internasional terhadap terbentuknya

dan

rangka

hukum nasional yang baik dan adil. Karena

nasionalnya

itu sangat penting peran kemandirian dalam

kepada

aspek

politik),

mempertahankan

perkembangan

dan

dalam

kekuatan

kuatnya

luar

pengaruh-pengaruh

dalam

hal

ekonomi

ini

hukum

global

maupun

rangka

bidang hukum, politik, ekonomi dan lainnya

memperluas jaringan kekuasaannya, tidak

dalam mencegah pengaruh tersebut ke

jarang mereka memaksakan kehendaknya

dalam hukum nasional. Khususnya di bidang

dengan

HAKI.

masing-masing

dan

mengemas

dalam

produk-produk

keputusan-keputusan internasionalnya

dan

hukum demi

kepentingannya.Misalnya

2. Konstitusi Sebagai Penjaga Hukum

tercapainya dalam

Nasional Di Bidang HAKI.

bentuk

konvensi, deklarasi maupun resolusi. a. Hukum Dasar.

Dalam konteks politik internasional,

Di dalam sejarah lahirnya konsep

Indonesia termasuk negara yang tidak memiliki kekuatan yang mandiri untuk

tertib

menghindar dari tekanan-tekanan politik

sebagaimana

negara-negara adi kuasa yang diimplemen-

Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat

64

hukum

dan yang

perundang-undangan ditetapkan

dalam


Sementara (MPRS) No. XX/MPRS/1966

batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945

tentang Tertib Hukum dan Perundang-

telah

undangan

terkandung dalam Pancasila.

telah

menetapkan

Pancasila

sesuai

dengan

nilai-nilai

yang

b. Undang-Undang Dasar.

sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang dilanjutkan dengan penetapan hirarki

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

perundang-undangan di bawahnya sebagai

Aturan Dasar/Pokok Negara (Staatsgrund-

bagian

pelaksanaan tertib hukum

gezets), dirumuskan dan ditetapkan oleh

dimaksud. Ini telah menunjukan bahwa

lembaga khusus yang merupakan repesentasi

Pancasila sebagai sumber hukum yang

rakyat yang komprehensif. Dalam hal ini di

tertinggi (sumber hukum materil) di dalam

dalam sistem hukum Indonesia dinamakan

berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Karena itu

MPR itu sendiri di dalamnya merupakan

dari

Pancasila

sebagai

keterwakilan lembaga Dewan Perwakilan

Norma

Fundamental Negara (Staat sfundamental

Rakyat

norm).di mana nilai-nilai yang terkandung di

(Pemilu) dan lembaga Dewan Perwakilan

dalam Pancasila tidak boleh bertentangan

Daerah

dengan peraturan perundang-undangan di

(Pemilu). Isi ketentuan Undang-Undang

bawahnya. Hal ini dikarenakan nilai-nilai

Dasar 1945 tidaklah sama dengan norma

yang terkandung di dalam Pancasila secara

Undang-Undang dan peraturan perundang-

tegas disebutkan dalam Mukadimah UUD

undangan lainnya. Karena Undang-Undang

1945 Alinea ke IV. Artinya bahwa antara

Dasar 1945 hanya mengatur aturan-aturan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

pokok atau aturan-aturan dasar saja. Di

tidak boleh bertentangan dengan isi Batang

dalamnya tidak mengatur secara tegas

Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan

tentang adanya perintah maupun larangan

peraturan-peraturan

atau bahkan sangsi hukum seperti layarknya

pelaksanaan

di

(DPR)

(DPD)

hasil

hasil

pemilihan

pemilihan

bawahnya, bahkan sebaliknya harus sesuai

Undang-Undang

dan

peraturan

Pancasila dan Pancasila harus memberikan

undangan-undangan lainnya.

umum

umum

per-

di

Namun demikian aturan-aturan dasar

bawahnya. Walaupun dalam prakteknya

/ pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945

sampai saat ini belum ada suatu kewenangan

harus

lembaga yang dapat menguji apakah isi

maupun materil oleh ketentuan-ketentuan

penguatan-penguatan

kepada

norma

65

dijadikan

rujukan

secara

formil


Undang-Undang dan peraturan perundang-

ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

undangan di bawahnya (Lex Superiore

Undang-Undang

Derogat Lex Inferiore). Hal ini secara tegas

ditetapkan oleh suatu lembaga legislasi yang

diatur dalam ketentuan Undang-Undang

diberikan kewenangannya oleh Undang-

Dasar 1945 :

Undang Dasar yaitu Dewan Perwakilan

(UU)

dirumuskan

dan

Rakyat. Hal ini dapat dilihat dari dalam

b.1. Pasal 24A Mahkamah Agung berwewenang mengadili

ketentuan sebagai berikut :

pada tingkat kasasi, menguji peraturan

c.1. Pasal 20 ayat 1

perundang-undangan di bawah undang-

Dewan

undang

kekuasaan membentuk undang-undang.

terhadap

mempunyai

undang-undang,

wewenang

lainnya

dan yang

memegang

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,

b.2. Pasal 24C Konstitusi

Rakyat

c.2. Pasal 20 A ayat1

diberikan oleh undang-undang.

Mahkamah

Perwakilan

fungsi

anggaran,

dan

fungsi

pengawasan.

berwewenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya

bersifat

final

untuk

d. Peraturan Pelaksanaan. Yang

menguji undang-undang dengan Undang-

dimaksud

dengan

peraturan

sengketa

pelaksanaan adalah Aturan Pelaksana dan

yang

Aturan Otonom (Verordnung & Autonome

kewenangannya diberikan oleh Undang-

Satzungen), yang merupakan pelaksanaan

Undang Dasar, memutus pembubaran partai

yang diberikan mandat atau diamanatkan

politik dan memutus perselisihan tentang

oleh

hasil pemilihan umum.

sejarah

Undang

Dasar,

kewenangan

memutus

lembaga

negara

ketentuan

mengatur

undang-undang.

Dalam

perundangan-undangan

yang

tentang

hirarki

perundang-

c. Undang-Undang.

undangan terdapat beberapa ketentuan yang

Yang dimaksud dengan Undang-Undang

disebutkan sebagai peraturan pelaksanaan.

adalah Undang-undang yang bersifat Formal

Walaupun dalam perkembangannya ada

(Formalgezets). Yaitu aturan-aturan yang

yang tetap disebutkan akan tetapi ada yang

bersifat mengatur maupun yang bersifat

tidak sebutkan atau dihilangkan. Peraturan-peraturan

memaksa yang merupakan pelaksanaan amanat

ketentuan

dasar

yang

disebutkan

telah

66

:

Peraturan

mana

dapat

Pemerintah,


Keputusan Presiden, Keputusan Menteri,

e.1 Pengujian Undang-Undang dengan

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden,

Peraturan

Daerah

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C

/Kota. Selain itu terdapat pula peraturan

UUD 1945 yang menyebutkan bahwa,

pelaksanaan yang tidak disebutkan secara

“Mahkamah

tegas tetapi dimandatkan oleh undang-

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

undang misalnya ; Peraturan Menteri,

yang

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati /

menguji undang-undang dengan Undang-

Walikota, Peartuarn Camat, Peraturan Lurah

Undang

dan peraturan-peraturan yang ditetapkan

kewenangan

oleh pejabat atau lembaga negara.

kewenangannya diberikan oleh Undang-

Konstitusi

putusannya

Dasar,

berwewenang

bersifat

final

memutus

lembaga

untuk

sengketa

negara

yang

Dengan memperhatikan ketersedi-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai

annya peraturan hukum dan perundang-

politik dan memutus perselisihan tentang

undangan yang dijelaskan di atas dari mulai

hasil pemilihan umum”.

adanya norma fundamental, norma dasar,

Yang kemudian dipertegas dalam

norma formal maupun norma operasional

ketentuan Pasal 10 Ayat 1 a,b,c dan d

yang bersifat otonom, sudah selayaknya

Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003

sistem

Tentang

hukum

memberikan

Indonesia

perlindungan

mampu

Mahkamah

menyebutkan

terhadap

bahwa

Konstitusi “(a)

yang

Mahkamah

ketentuan-ketentuan hukum internasional

Konstitusi berwewenang mengadili pada

yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-

tingkat

prinsip hukum nasional, terutama ketentuan-

putusannya bersifat final untuk menguji

ketentuan yang telah ditetapkan dalam

undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya di

Dasar, (b) memutus sengketa kewenangan

bidang HAKI.

lembaga

pertama

negara

dan

dengan

yang

terakhir

yang

Undang-Undang

kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (c) memutus pembubaran partai politik dan (d)

e. Langkah Konstitutional Pencegahan Masuknya Hukum Internasional Di

memutus

Bidang HAKI.

pemilihan umum.

67

perselisihan

tentang

hasil


e.2 Pengujian Peraturan Perundang-

Mahkamah

Agung,

(4)

Peraturan

undangan Dengan Undang-Undang.

Perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24A UUD 1945 yang menyebutkan

tidak

bahwa

mengikat.

“Mahkamah Agung berwewenang

mempunyai

kekuatan

hukum

mengadili pada tingkat kasasi, menguji Dengan

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

langkah

dan mempunyai wewenang lainnya yang

disebutkan

diberikan oleh undang-undang”.

mekanisme

memperhatikan

hukum di

sebagaimana atas,

baik

pengujian

kedua yang

bagaimana

Undang-Undang

Yang kemudian dipertegas dalam

(UU) dengan Undang-Undang Dasar (UUD)

ketentuan Pasal 31 Ayat 1,2,3,dan 4

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004

Pasal 24C UUD 1945, maupun mekanisme

tentang Perubahan Keduan atas Undang-

pengujian peraturan perundang-undangan di

Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang

bawah

Mahkamah

menyebutkan

Undang-Undang (UU) sebagaimana yang

bahwa “(1) Mahkamah Agung mempunyai

diatur dalam Pasal 24A UUD 1945, telah

wewenang menguji peraturan perundang-

memberikan

undangan di bawah undang-undang terhadap

rakyat

undang-undang,

ketentuan-ketenuan

Agung

(2)

yang

Mahkamah

Agung

Undang-Undang

kepastian

bahwa

jika

(UU)

dengan

kepada

seluruh

ditemukan

adanya

hukum

internasional

menyatakan tidak sah peraturan perundang-

dalam sebutan apapun yang secara materi

undangan di bawah undang-undang atas

dianggap bertentangan dengan kepentingan

alasan

nasional

bertentangan

dengan

peraturan

sebagaimana

yang

ditetapkan

dalam UUD 1945, wajib ditolak.

perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan

Karena itu semua ketentuan hukum

yang berlaku. (3) Putusan mengenai tidak

yang mengesahkan (ratifikasi) atas konvensi

sahnya

atau perjanjian internasional yang ditetapkan

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

dengan

dapat diambil baik berhubungan dengan

dengan

pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun

sebagaimana yang diatur dengan Undang-

berdasarkan

Undang Nomor : 24 Tahun 2000 tentang

permhonan

langsung

pada

68

Undang-Undang Peraturan

(UU)

Pemerintah

maupun (PP)


Perjanjian Internasional, dan jika dianggap

Dasar 1945, yang mana kedua sumber

bertentangan dengan peraturan perundang-

hukum tersebut adalah merupakan

undangan

penjelmaan

dapat

dilakukan

pengujian

dari

bangsa

mampu

menjadi

perundang-undangan (judicial review) ke

Indonesia,

Mahkamah

ke

benteng terdepan di dalam menghalau

Mahkamah Agung. Khususnya perundang-

pengaruh-pengaruh asing khususnya di

undangan di bidang HAKI.

bidang hukum. Dan terlebih khusus

Konstitusi

ataupun

akan

jiwa

lagi ketentuan-ketentuan hukum di bidang HAKI. F. Kesimpulan dan Saran c. Hukum ketatanegaraan Indonesia telah mengatur

1. Kesimpulan.

pengujian

a. Norma, kaidah maupun aturan hukum di

bidang

Hak

Atas

tentang

mekanisme

perundang-undangan

(judicial review) terhadap semua jenis

Kekayaan sistem

hukum dan perundang-undangan yang

hukum Indonesia telah dipengaruhi

dianggap bertentangan dengan norma

oleh norma, kaidah maupun ketentuan

dan atau hukum dasar yang lebih

hukum internasional. Hal ini dapat

tinggi dalam hal ini Pancasila dan

dilihat

ketentuan

UUD 1945. Baik peraturan perundang-

perundang-undangan di bidang HAKI

undangan yang dibuat dalam konteks

didasarkan hasil ratifikasi konvensi

hukum nasional maupun peraturan

internasional

perundang-undangan

Intelektual

(HAKI)

dari

Misalnya

dalam

semua

di

bidang

konvensi

HAKI.

konvensi-konvensi

dibuat

dalam konteks pengesahan (ratifikasi)

internasional

atas perjanjian internasional.

tentang WIPO, GATT, WTO, TRIPS dan

yang

rujukan 2. Saran.

lainnya.

a. Pemerintah,

Dewan

Perwakilan

b. Konstitusi Indonesia yang dituangkan

Rakyat (DPR) dan para stakeholders

dalam sumber hukum materil yaitu

di bidang hukum dan perundang-

Pancasila

undangan

maupun

dalam

sumber

harus

mampu

meng-

eleminir ketentuan-ketentuan kon-

hukum formil yaitu Undang-Undang

69


vensi internasional yang tidak sesuai dengan

jiwa

bangsa

G.Daftar Pustaka.

Indonesia,

sebagaimana yang diamanatkan di

1. Buku.

dalam Pancasila dan UUD 1945.

Japan International Cooperation Agency (JICA). Training Material

b. Negara,

pemerintah,

lembaga

Enforcement of Intellectual

legislasi dan para penegak hukum

Property Rights. Jakarta 2004

harus mampu melakukan penyar-

John M. Eschols, Hasan Shadily, Kamus

ingan

secara

terhadap

tegas

dan

aturan-aturan

nyata

Indonesia – Inggris. Jakarta

ataupun

2005

kaidah-kaidah hukum asing (inter-

Jimly Assidiqy,.Pengantar Hukum Tata

nasional) yang telah nyata-nyata

Negara, Kon-press Jakarta

tidak sesuai dengan jiwa bangsa

2006

Indonesia, sebagaimana yang di-

Mochtar Koesoemaatmadja. Pengantar

amanatkan di dalam Pancasila dan

Hukum Internasional, Alumni

UUD 1945

Bandung 1986. United Nations Charter, The Year of 1945.

c. Para stakeholders bangsa Indonesia

Sri Soemantri, Hak Uji Materil di

harus kritis terhadap setiap bentuk pengesahan

(ratifikasi)

internasional

apapun

Indnesia, Alumni Bandung

hukum

1977,

(konvensi,

Sumaryono Suryokusumo, Universitas

perrjanjian, traktat, dll) yang isinya

Indonesia Press. Jakarta 2010.

dianggap tidak sesuai dengan jiwa

Yoyon Darusman, Disertasi “Pelaksanaan

bangsa Indonesia sebagaimana yang

Azas Konstitusi Berderajat

diamanatkan di dalam Pancasila dan UUD

1945,

pengujian

dengan

Tinggi Di Dalam Sistem Hukum

melakukan

Ketatanegaraan Indonesia, Di

perundang-undangan

Hubungkan Dengan Ratifikasi

(judicial review) baik ke Mahkamah Knstitusi

(MK)

ataupun

Konvensi Internasional-World

ke

Intellectual Property

Mahkamah Agung (MA).

Organization (WIPO) Copyrights Treaty. Jakarta 2012

70


f. Undang-undang Nomor : 14

Zaenal Arifin Hoesein, Judicial –

Tahun 2001 tentang paten,

Review Di Mahkamah Agung

g. Undang-undang Nomor : 30

RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-

Tahun 2000 tentang Rahasia

undangan, RajaGrafindo

Dagang, h. Undang-undang Nomor : 31

Persada Jakarta 2009

Tahun 2000 tentang Desain Industri,

2. Jurnal, Majalah, Website. i.

mk.press.ac.id. ma.press.ac.id.

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2000 tentang Desain

jica.press.ac.id

Tata Letak Sirkuit Terpadu, j.

3. UNDANG-UNDANG.

Undang-undang Nomor : 29

a. Undang-Undang Dasar 1945.

Tahun

b. Kitab

Perlindungan

Undang-Undang

Tanaman.

Hukum Perdata. c. Kitab

Undang-Undang

Hukum Dagang. d. Ordonansi-Ordonansi Hukum Kolonial Belanda. e. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta

71

2000

tentang Varitas

Yoyon M. Darusman. Abstract

Recommend Documents