FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E UNDANG-UNDANG KEHUTANAN NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PENEBANGAN POHON TANPA IZIN DI POCO NGGOLONG TEDE KELURAHAN TENDA KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI
SKRIPSI Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
YOHANES POSSIDIUS KATE 51109053
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG 2013
TELAH DISETUJUI DAN DISAHKAN Pada tanggal 12 Agustus 2013
Pembimbing I
Pembimbing II
(Dr. Yustinus Pedo, SH., M. Hum)
( Ferdinandus Ngau Lobo, SH. MH)
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
(Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum)
Ketua Program Studi
(Frumensius Mandaru, SH. M. Hum)
LEMBARAN PENGESAHAN Telah disetujui dan diterima baik oleh Panitia Ujian Sarjana Lengkap Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu, 21/08/2013 Waktu
: 10.00 – 11.30 Wst
Tempat
: Lab. FH Unwira
Dinyatakan : Lulus Ujian Skripsi
Ketua
: Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum
(…………………………)
Sekretaris : Ferdinandus Ngau Lobo, SH. MH (…………………………) Penguji I : Rudolfus Tallan, SH. MH
(……..……….…………)
Penguji II : Frumensius Mandaru, SH. MHum (……………………...…)
(…………………………)
Penguji III : Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum
Kupang, 21 Agustus 2013
Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum UNWIRA
(Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum)
Ketua Tim Penguji Skripsi
(Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum)
MOTTO MENGAPA MEREKA BISA DAN SAYA TIDAK
LEMBARAN PERSEMBAHAN
DARI HATI YANG PALING DALAM SAYA MEMPERSEMBAHKAN KARYA TULIS INI UNTUK :
1. Orang Tua dan Saudara/i Saya: Bapak Arnol Anggut Ibu Regina Bis Petrus Alfino Panggung Yohana Getrudis Lun Anggut Maria Surya Ningsi Anggut
2. Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira (UNWIRA)
ABSTRAK Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang larangan penebangan pohon tanpa izin itu lahir sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan itu dibuat atau diundangkan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tersebut, diundangkan/berlaku mulai tanggal (30 September 1999). Itu berarti secara formal dan material Pasal ini harusnya ditegakan. Berbicara tentang Pasal ini itu sangat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.Adapun subtansi dari Undang-Undang ini yaitu untuk melindungi hutan. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa, masih ada warga masyarakat di sekitar lokasi Poco Nggolong Tede yang melakukan penebangan pohon secara liar di Poco Ngolong Tede Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Lokasi ini justru seharusnya tidak diperkenankan oleh Undang-Undang ini seperti yang tercantum pada Pasal 50 ayat (3) huruf e yang berbunyi “setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari dari pejabat yang berwenang”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang menghambat Penegakan Pasal 50 ayat (3) huruf e di Poco Nggolong Tede kelurahan Tenda kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai.
Adapun metode penulisan ini skripsi ini adalah yuridis-sosiologis yang menyoroti aspek hukum dari undang-undang kehutanan tersebut dan mengkaji fenomena atau prilaku di masyarakat, khususnya warga masyarakat yang melakukan penebangan pohon berkaitan dengan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang larangan penebangan pohon tanpa izin mengalami hambatan dalam proses penegakannya. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan Pasal tersebut adalah 1) Faktor aparat penegak hukum, POLHUT atau Polisi Hutan Bidang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Wilayah II Ruteng sebagai ‘garda depan’penegakan Pasal ini yang terdiri dari 3 aspek : jumlah personil POLHUT, biaya operasional POLHUT yang merupakan kendala dalam proses penegakan. 2) Fasilitas berupa dana operasional Polisi Hutan/POLHUT terbatas jika dibandingkan dengan luas kawasan TWA Ruteng yang cukup besar dengan luas 32.246,6 Ha. 3) Faktor kesadaran hukum masyarakat dinilai rendah menjadi tantangan tersendiri yang rumit dan kompleks untuk dibedah.Sebagai buktinya bahwa masih banyak warga masyarakat yang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan Poco Nggolong Tede, Banyak elemen masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Dari uraian Skripsi ini, disimpulkan bahwa perlu penguatan kuantitas atau dengan kata lain perlu adanya penambahan personil tenaga POLHUT/Polisi Hutan, sebab personil POLHUT jumlahnya sangat minim jika dibandingkan dengan luas kawasan konservasi alam wilayah wilayah II Ruteng yang begitu luas yaitu: 32.246,60 Ha. Disamping itu juga perlu dukungan dana untuk POLHUT/Polisi Hutan, karena dengan dukungan dana untuk POLHUT/Polisi Hutan merupakan salah satu upaya demi meningkatkan kinerja kerja dan sosialisasi dan koordinasi digalakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya skripsi ini bisa terselesaikan, walaupun dalam proses pembuatan tulisan ini banyak sekali rintangan yang menghadang, baik dari segi proses penelitianya dan berbagai hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pembuatan tulisan ini dan Puji Tuhan skripsi ini bisa final. Skripsi ini berjudul : FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN PASAL 50 AYAT 3 HURUF E
UNDANG-UNDANG KEHUTANAN NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PENEBANGAN POHON TANPA IZIN DIPOCO NGGOLONG TEDE KELURAHAN TENDA KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI . Adapun lokus penelitian dari skripsi ini yaitu di Kantor Bidang Konservasi Wilayah Sumber Daya Alam Wilayah II Ruteng, Kelurahan Tenda dan Kelurahan watu yang berdekatan dengan kawasan Hutan Poco Nggolong Tede Kelurahan Tenda, serta kawasan Hutan Poco Nggolong Tede Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. Disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Penulis Menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai Pihak. Ada banyak pihak yang telah memberikan simpati pada saat skripsi ini ditulis. Ada dukungan moril, berupa pemikiran-pemikiran dan doa. Disamping itu dukungan finansial berupa biaya, fasilitas dan tenaga. Untuk semua itu, saya ucapkan terimah kasih berlipat ganda.
Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan hormat mendalam kepada: 1. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang dengan rela meluangkan waktu untuk mendampingi penulis dalam seluruh proses penulisan hingga tuntas. 2. Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H sebagai dosen pembimbing II yang juga sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan.
3. Ketua
: Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum
Sekretaris : Bapak Ferdinandus Ngau Lobo, SH. MH Penguji I : Bapak Rudolfus Tallan, SH. MH Penguji II : Bapak Frumensius Mandaru, SH. MHum Penguji III : Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum Yang sudah meluangkan waktu untuk menyelenggarakan ujian skripsi. 4. Penguji I : Bapak Rudolfus Tallan, SH. MH Penguji II : Bapak Frumensius Mandaru, SH. MHum Penguji III : Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH. M.Hum Yang telah memeberikan catatan kritis terhadap skripsi serta masukan pada saat ujian skripsi demi penyempurnaan skripsi ini. 5. Rektor sebagai Pimpinan UNWIRA Kupang. 6. Bapak Dekan Fakultas Hukum Sebagai Pimpinan tertinggi fakultas. 7. Seluruh staf Pengajar dan administrasi Fakultas Hukum UNWIRA. 8. Pemerintahan Kabupaten Manggarai dalam hal ini: Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Ruteng, Camat Langke Rembong, Lurah Tenda, Lurah Watu, warga masyarakat disekitar Poco Nggolong Tede. 9. Bapak Yohanes Mentarung dan Johanes Bau Seran yang merupakan Petugas Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Wilayah wilayah II Ruteng, yang sudah meluangkan waktu dan tenaga serta bersusah payah dalam melakukan observasi bersama penulis di lokasi hutan Poco Nggolong Tede.
10. Bapak Stefanus Tonggo, Ibu Ektris, Bapak Benyamin Nara, singkatnya seluruh staf Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Wilayah wilayah II Ruteng yang sudah membantu jalannya proses penelitian. 11. Orang tua dan segenap keluarga di Ruteng atas berbagai dukungan dan perhatian mereka semua. 12. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Ruteng. 13. Teman-teman Fakultas Hukum UNWIRA Kupang. Skripsi ini masih belum sempurna. Segala kritik dan saran dari banyak pihak pasti sangat diharapakan. Penulis menerima itu sebagai bentuk dukungan demi penyempurnaan skripsi ini.
Semoga skripsi bermanfaat!
Kupang, 21 Agustus 2013
.
Penulis
DAFTAR ISI halaman
HALAMAN JUDUL……………………………………………………...………......... i
HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………..………… ii HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………..……. iii HALAMAN MOTO…………………………………………………………………... iv HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………………..…. v ABSTRAK………………………………………………………………………………. vi KATA PENGANTAR………………………………………….……………………... vii DAFTAR ISI…………………………………………………………..………………… x BAB I PENDAHULUAN….………………………………………..….……………..... 1 A. LATAR BELAKANG……………………………..………….….……………………..
2
B. RUMUSAN MASALAH……………………………..…………………………………
3
D. KEGUNAAN PENELITIAN……………………………..………………………….…
3
C. TUJUAN PENELITIAN………………………………………..………………….……
3
E. KERANGKA PEMIKIRAN………………………………………..…………..………. 4 F. METODE PENELITIAN……………………………………………….………….…… 6
BAB II DESKRIPSI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KOSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA…………..….………….…… 11 A. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN……………………………………………….……..………… 11 1. Ketentuan Umum…………………………………………………………………..……. 12 2. Status dan Fungsi Hutan……………………………………………….……….………... 15 3. Pengurusan Hutan…………………………………………………..…………….……... 15
4. Perencanaan Kehutanan…………………………………………..……………….. …… 16 5. Pengelolaan Hutan……………………………………………………………...……….. 18 6. Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Serta Penyuluhan Kehutanan…………………………………………………………………...………...…… 29 7. Pengawasan………………………………………………………………….…..………. 31 8. Penyerahan Kewenangan…………………………………………………….…........….. 32 9. Masyarakat Hukum Adat…………………………………………………….……….…. 32 10. Peran Serta Masyarakat……………………………………………………..….………. 32 11. Gugatan Perwakilan………………………………………………………….………… 33 12. Penyelesaian Sengketa Kehutanan..…………………………………………..………... 34 13. Penyidikan……………………………………………………………………..……….. 35 14. Ketentuan Pidana……………………………………………………………….……… 36 15. Ganti Rugi Dan Sanksi Administratif………………………………………….….…… 38 16. Ketentuan Peralihan…………………………………………………………….……… 39 B. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA……………………………………………….………………….….…. 40 1. Ketentuan Umum…………………………………………………….…………….……. 40 2. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan………………………………………..…… 53 3. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta Ekosistemnya………………………………………………………………..………..…..
54
4. Kawasan Suaka Alam……………………………………………………………..…..…. 54 5. Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa……………………………………………..…. 55
6. Pemanfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya………...…. 57 7. Kawasan Pelestarian Alam……………………………………………………..……..…. 57 8. Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar…………………………………..…….... 58 9. Peran Serta Rakyat……………………………………………….………...…….……… 59 10. Penyerahan Urusan Dan Tugas Pembantuan.................................................................... 59 11. Penyidikan………………………………………………………………………..…….. 59 12. Ketentuan Pidana…………………………………………………………..……..…….. 60 13. Ketentuan Peralihan……………………………………………...……………….……. 61
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA………....……..…… 65 A. DATA SEKUNDER…………………………………………………….…………....…. 65 1. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, Departemen Kehutanan Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam…………………………...... 65 a. Struktur Organisasi KSDA……………………………………………………………… 68 b. Tugas Pokok dan Fungsi serta Visi dan misi Departemen Kehutanan………………....... 69 c. Visi dan Misi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam……...….… 70
d. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar KSDA………………………..…….………..…… 71 e. Tugas Pokok dan Fungsi KSDA Wilayah I……………………………….…………..… 72 f. Tugas Pokok Dan Fungsi Seksi Konservasi Wilayah……………………..……………... 74 g. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas………………………………………..……………… 75 h. Struktur organisasi balai besar KSDA NTT beserta nama-nama……………..…....…… 79 B. DATA PRIMER………………………………………………………………..………. 80 1. Faktor Aparat Penegak Hukum……………………………………………...…..………. 80
2. Fasilitas…………………………………………………………………………..…...….. 85 3. Faktor Masyarakat……………………………………………………………….………. 90
BAB IV ANALISIS DATA…………………………………………………….……... 93 A. FAKTOR APARAT PENEGAK HUKUM……………………………..……….…….. 93 1. Kuantitas atau jumlah Personil Polisi Hutan / POLHUT…………………….…..…….. 93
2. Pendidikan Formal Polisi Hutan/POLHUT……………………….………………...…. 94 3. POLHUT pernah dan tidak pernah menangkap pelaku penebangan pohon….……….... 94
4. POLHUT pernah dan tidak pernah menangkap pelaku penebangan pohon di hutan Poco Nggolong Tede………………………………………………………..………. 95 5. POLHUT pernah dan tidak pernah memberikan pembinaan terhadap pelaku penebangan pohon/pelaku penebangan liar…………………………………………….…. 95 6. Instansi dari POLHUT pernah dan tidak pernah mensosialisasikan Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999……………………………. 96 B. FASILITAS…………………………………………………………………………….
97
1. Gedung Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Ruteng………………...…. 97 2. Pos Penjaga dari POLHUT Khusus Lokasi Poco Nggolong Tede…………………….... 97 3. Kendaraan patroli beroda dua (2) dan beroda empat (4)………….……………………. 98 4. Dana kegiatan operasional Polisi Hutan/POLHUT…………………………………….. 98 C. FAKTOR MASYARAKAT………………………………………………..……..…….. 99 1. Warga masyarakat yang menebang pohon di hutan Poco Nggolong Tede tanpa
izin/secara liar pernah dan tidak pernah tertangkap tangan oleh Petugas Kehutanan/ POLHUT……………………………………………..……………………………….....…. 99 2. Warga masyarakat yang menebang pohon di Poco Nggolong Tede mengetahui dan
tidak mengetahui adanya Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang berbunyi: Setiap orang dilarang menebang pohon ataumemanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang…………………………………………………………………………...…..... 100
BAB V PENUTUP…………………………………………………………………..… 101 A. KESIMPULAN………………………………………………………………….......… 101 1. Faktor Aparat Penegak Hukum……………………………………………….....…….. 101 2. Fasilitas……………………………………………………………………………..…
101
3. Masyarakat………………………………………………….………………………....
101
B. SARAN………………………………………………………………………………... 102 1. Faktor Aparat Penegak Hukum………………………………………………...………. 102 2. Fasilitas………………………………………………………………………………...
102
3. Kesadaran Hukum Masyarakat………………………………………………….….… 102
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………..…... 103 Lampiran-lampiran
