PENGANTAR
Rencana pembangunan daerah, dalam perjalanan waktunya, seringkali menghadapi dinamika yang tidak terprediksi sebelumnya pada saat proses penyusunannya. Kondisi ini kemudian menyebabkan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi tidak relevan lagi dalam menjawab kebutuhan terkini. Secara teoretis, perencanaan memang akan selalu mengandung komponen error di dalamnya (diistilahkan dengan galat) karena sifat perencanaan yang futuristik. Hal terbaik yang bisa dilakukan perencana adalah meminimumkan sebisa mungkin komponen galat ini dengan cara mendasarkan perencanaan pada informasi yang mendekati sempurna (quasi-perfect information). Pada akhirnya, meminimumkan galat tidak berarti dapat menghilangkannya, karena informasi pun tidak pernah sempurna selain hanya bisa mendekatinya. Permendagri 54/2010, sebagai dasar regulasi operasional mengenai perencanaan pembangunan daerah, telah mengenali tantangan ini sehingga memberikan peluang atas perubahan rencana pembangunan daerah, termasuk didalamnya RPJMD, di tengah periode pelaksanaannya. Tentunya perubahan ini dilakukan dalam semangat merumuskan rencana pembangunan yang responsif, ialah rencana pembangunan yang dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. Hal inilah yang diupayakan Bappeda Kabupaten Kampar melalui kegiatan “Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016”. Tentu menjadi harapan bersama agar RPJMD hasil revisi ini dapat memberikan kontribusi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap peningkatan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Kampar. Sebagai tim penyusun, kami dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W)-Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Bappeda, atas kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kontribusi seluruh SKPD Kabupaten Kampar dalam upaya menyempurnakan dokumen RPJMD ini juga menjadi dukungan
3
yang signifikan bagi revisi RPJMD ini, sehingga tak lupa kami haturkan penghargaan dan terima kasih. Pada akhirnya, dokumen RPJMD hasil perubahan memiliki tuntutan akan kesempurnaan yang tentunya lebih tinggi dibanding dokumen awalnya, dan semoga apa yang telah kita hasilkan bersama-sama ini dapat memenuhi harapan sebagaimana dibebankan.
Bogor, Juli 2014
Tim Penyusun
3
DAFTAR ISI PENGANTAR
1
Daftar Isi
4
PENDAHULUAN
5
Latar belakang
5
Tujuan
7
METODOLOGI
8
Ruang Lingkup Kegiatan
9
Alur Kegiatan
10
POKOK-POKOK PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN
11
HASIL: PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN
12
Penyesuaian/Perubahan Bab II-Bab V
12
Penyesuaian/Perubahan Bab VI
12
Penyesuaian/Perubahan Bab VII
13
Lampiran
24
5
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG Pembangunan daerah secara umum dimaknai sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Guna merumuskan agar pembangunan tersebut sesuai dengan tujuannya, maka sebuah daerah perlu wajib membuat perencanaan pembangunan, yakni sebuah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu, antara lain sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 disebutkan peridode 5 (lima) tahun, yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dimana dokumen ini dibuat sebagai manifestasi atas mandat pembangunan daerah yang disusun oleh Kepala Daerah terpilih, yang didalamnya memuat visi dan misi kepala daerah tatkala yang bersangkutan hendak mencalonkan
diri
sebagai
kepala
daerah,
yang
dimaknai
pula
sebagai
pengejawantahan atas janji politik kepala daerah dimaksud kepada masyarakat di wilayahnya. Dalam perkembangannya, mengingat dinamika sosial, politik terus berubah, acapkali perubahan RPJMD memerlukan peninjauan kembali bahkan dapat dirubah sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada. Perubahan RPJMD berdasarkan kebijakan yang ada, hanya dapat dilakukan apabila (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai; (iii) terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau merugikan kepentingan nasional. Lebih lanjut dijelaskkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada kebijakan dimaksud anatara lain: terjadinya bencana alam, goncangan politik,
5
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sementara dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Dalam perjalanannya, pelaksanaan atas RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016 ditengarai terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan asumsi kerangka prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta adanya dinamika yang perlu direspon oleh pemerintah daerah dalam kerangka mengefektifkan pelaksanaan RPJMD dimaksud, hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan SOTK sebagaimana dituangkan dalam Perda Nomor 01 tahun 2014 dan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang SOTK, sehingga pemerintah daerah memandang perlu direvisi RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2011-2016.
7
TUJUAN Tujuan dari kegiatan Revisi RPJMD Kabupaten Kampar ini adalah: 1. Meningkatkan kesesuaian Dokumen RPJMD Kabuapten Kampar 2011-2016 sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54/2010 tentang Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, baik secara tata cara perumusan maupun substansinya 2. Menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi, khususnya adanya perubahan SOTK berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2014 dan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang SOTK. Serta ditetapkannya Perda No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 3. Perubahan juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional
7
METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penyusunan rancangan awal revisi RPJMD ini adalah: 1. Desk Study, kajian data dilakukan untuk memperoleh data1 yang relevan untuk mendukung analisa data dalam penyusunan revsi RPJMD; 2. Wawancara mendalam, wawancara ini dilakukan dengan skema pendampingan dan konsultasi terhadap SKPD terkait di Kabupaten Kampar, wawancara mendalam juga dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masing-masing SKPD serta tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mencapai sebuah sasaran dan tujuan dalam RPJMD; 3. Self Assessment, dugunakan sebagai metode penilaian diri masing-masing SKPD atas kemajuan yang diperoleh dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD pada tahun berjalan yakni untuk rentang waktu 2011 (kinerja awal RPJMD) hingga tahun 2013 (kinerja paruh waktu pelaksanaan RPJMD). Metode ini digunakan dengan instrumen matrik self asssesment dengan variabel sasaran, program dan indikator kinerja program serta sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016; 4. Analisa Deskriptif, dilakukan dengan melakukan kajian mendalam terkait fokus revisi RPJMD dalam hal ini meliputi (i) analisa kesesuaian antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD; (ii) analisa perubahan SOTK dan implikasinya terhadap penambahan program baru beserta variabel turunannya dalam RJMD; (iii) analisa struktur RPJMD; (iv) menilai kesesuaian indikator kinerja program dan indikator kinerja pembangunan daerah; (v) Mendiskripsikan capaian kinerja awal berdasarkan data yang relevan; dari hasil analisis ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk rancangan revisi RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016; 5. Kosultasi Publik, setelah data dinilai cukup dalam penysunan rancangan awal revisi RPJMD kemudian dilakukan dokumentasi hasi berupa Dokumen Rancangan Awal Revisi RPJMD, kemudian dilakukan konsultasi publik, sebagai metode untuk memastikan diakomodirnya dinamikan sosial politik dan ekonomi dalam
1
Data Sekunder: Dokumen RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Kampar Dalam Angka 2012, PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2008-2012, Data olahan SKPD Kabupaten Kampar.
9
rancangan revisi dokumen yang dibuat, sehingga dokumen rancangan perubahan yang dimaksud mendapat tanggapan balik dari publik.
RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup kegiatan penyusunan revisi RPJMD ini adalah sebagai berikut: 1. Lay out dokumen, yakni melakukan standarisasi tampilan tabel dan gambar dari Bab II sampai Bab IX; 2. Menyusun konsistensi tujuan dan sasaran yang termmuat dalam Bab V, VI dan Bab VII; 3. Menyesuaikan Bab VII RPJMD yakni Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; 4. Menyesuaiakan Bab VIII RPJMD yakni Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; 5. Menyesuaiakan Bab IX RPJMD yakni Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
9
ALUR KEGIATAN Kegiatan penyusunan revisi RPJMD ini dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan utama, yakni (i) Penyusunan Rancangan awal Revisi RPJMD; dan (ii) Rancangan Revisi RPJMD; (iii) Forum Konsultasi Publik; (iv) Rancangan Akhir Revisi RPJMD;dan (v) Penetapan Peraturan Daerah tentang Revisi RPJMD. Sementara alur kegiatan penyusunan rancangan revisi RPJMD Kampar ini, dilakukan dengan beberapa tahap, yakni: Persiapan, Kajian Data Sekunder dalam hal ini penilaian sasaran, program dan indikator kinerja. Yang selanjutnya setelah dikompilasi dan dianalisa cukup, kemudian dilakukan penyusunan rancangan awal revisi RPJMD. Analisa yang dimaksud dilakukan untuk menyelaraskan dokumen RPJMD dengan Perda Nomor 01 Tahun 2014 dan Perda Nomor 02 Tahun 2014 tentang SOTK, menyelaraskan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang ada, kemudian manyelaraskannya dengan strategi dan arah kebijakan serta pembangunan daerah. Untuk menilai keterukuran program pembangunan daerah dilakukan pula penyelarasan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan serta indikator kinerja pembangunan daerah. Hasil dari penyusunan revisi rancangan awal ini kemudian dikonsultasikan ke publik melalui forum konsultasi publik, untuk mendapatkan tanggapan atas rancangan awal revisi RPJMD yang dibuat, yang dilanjutkan dengan penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2011-2016, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan penetapan Perda oleh DPRD Kabupaten Kampar. Secara sederhana tahapan kegiatan revisi RPJMD Kampar ini digambarkan sebagaimana diahram berikut:
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Perubahan
Pembuatan form self assesment Analisis hasil kajian data sekunder
1 Persiapan
Penyempuranaan Rancangan Awal menjadi Rancangan RPJMD Perubahan
2
Pendampingan SKPD (Coaching Clinic)
Forum Konsultasi Publik
Bahan penyempurnaan Rancangan Awal Revisi RPJMD (Notulensi Hasil Konsultasi Publik)
Pengajuan ke KDH Konsultasi ke Gubernur Penyempurnaan Rancangan Awal menjadi Rancangan Akhir RPJMD Perubahan
3 Pembahasan dengan DPRD
4 Pengesahan (Perda)
11
POKOK-POKOK PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN
Melalui rangkaian kegiatan revisi RPJMD ini diperoleh beberapa pokok-pokok revisi antara lain: 1. Penambahan program baru dengan tetap tidak mengubah sasaran yang telah ditetapkan 2. Peniadaan beberapa program RPJMD, Sementara program yang mengalami penggabungan dan/atau pemindahan karena perubahan SOTK secara langsung digabungkan dan/atau pemisahan pada saat kompilasi dilakukan; 3. Merumuskan dan menentukan indikator kinerja program dan indikator kinerja pembangunan daerah yang sebelumnya tidak terisi beserta variabel turunannya, baik dengan teknik exact, proxy maupun activity 4. Menghitung ulang capaian kinerja awal berdasarkan data yang relevan 5. Mengubah target capaian (relevan dan terukur) dengan sebisa mungkin tidak merubah target pencapaian sasaran akhir; 6. Merumuskan indikator sasaran yang sebelumnya tidak tercantum dalam dokumen RPJMD. 7. Menata ulang tabel pada bab VII, VIII dan Bab IX sebagaimana sistematika baku dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11
HASIL: PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN
Berikut ini adalah uraian perubahan dan/atau penyesuaian yang dilakukan dalam proses revisi RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016, adalah:
PENYESUAIAN/PERUBAHAN BAB II-BAB V Lay Out dan Standarisasi Tabel Dalam penyusunan Dokumen RPJMD Perubahan, dilakukan pula lay out dan standarisasi tabel, sehingga mengubah tampilan meski isi dalam masing-masing bab dari Bab II sampai Bab V sama.
PENYESUAIAN/PERUBAHAN BAB VIRA Penyesuaian Tampilan Tabel Penyesuaian tampilan pada Tabel Bab VI (Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Dokumen Sebelum perubahan/penyesuaian: tabel startegi pembangunan daerah (6.1) memuat 3 (tiga) kolom, yakni (i) kolom misi, (ii) kolom sasaran, dan (ii) kolom stratetegi; dan pada tabel Arah Kebijakan Pembangunan Daerah (6.2) memuat 3 (tiga) kolom, yakni (i) komom misi; (ii) kolom strategi, dan (iii) kolom arah kebijakan. Tabel 6.1 Misi I
Sasaran
Strategi
1 dst
1 dst
Stategi
Arah kebijakan
1 dst
Dst
Tabel 6.2 Misi I dst
13
Tabel 6.3 Visi:................. Misi:............... Sasaran
Tujuan
Strategi
Arah kebijakan
1 dst
1 dst
1 dst
1 dst
Pada dokumen Sesudah perubahan/penyesuaian, pada tabel (6.1 dan 6.2) disatukan terpilah dalam masing-masing Misi, sebagaimana tabel berikut: Visi:.............. Misi 1:.................... Sasaran
Tujuan
Strategi
Arah kebijakan
1 dst
1 dst
1 dst
1 dst
Dst
PENYESUAIAN/PERUBAHAN BAB VII Perubahan/Penyesuaian Tabel Bab VII Dokumen Sebelum perubahan/penyesuaian: tabel memuat (i) Kolom Program Prioritas Pembangunan berdasarkan urusan; (ii) Indikator Kinerja Program; (iii) Target (2012-2-16); (iv) SKPD (penanggung jawab). Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan 1
Indikator
Target
SKPD
Kinerja Program 2
Penanggung 2012
2013
2014 2015 2016 Jawab
3
4
5
6
7
8
Dokumen Sesudah perubahan/penyesuaian: tabel memuat (i) kolom tujuan; (ii) Sasaran; (iii) Strategi); (iv) indikator sasaran; (v) target awal (vi) target akhir; (vii) program; (viii) Kolom urusan (sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010.
13
Tujuan
Sasaran
Strategi
Indikator Sasaran
Target awal
Target akhir
Program
Urusan
Penentuan Indikator Sasaran pada Bab VII Pada Dokumen RPJMD 2011-2016 sebelum revisi pada Bab VII tidak tersedia kolom indikator sasaran, dan pada dokumen RPJMD 2011-2016 perubahan disertai dengan indikator sasaran.
Perubahan Jumlah Program pada Bab VII Perubahan jumlah program pada pada masing-masing misi pada Bab VII (kebijakan umum dan program pembangunan daerah) pada Dokumen RPJMD 2011-2016 antara sebelum revisi dan sesudah revisi, adalah sebagai berikut: 1. Jumlah program pada Misi I sebelum perubahan berjumlah 68 program; dan sesudah perubahan berjumlah 57 program; 2. Jumlah program pada Misi II sebelum perubahan berjumlah 71 program; dan sesudah perubahan berjumlah 70 program; 3. Jumlah program pada Misi III sebelum perubahan berjumlah 67 program; dan sesudah perubahan berjumlah 39 program; 4. Jumlah program pada Misi IV sebelum perubahan berjumlah 30 program; dan sesudah perubahan berjumlah 31 program; 5. Jumlah program pada Misi V sebelum perubahan berjumlah 56 program; dan sesudah perubahan berjumlah 32 program. Perubahan jumlah ini dilakukan karena beberapa hal, antara lain (i) penggabungan nomenklatur program yang sama, (ii) penambahan program baru; (iii) peniadaan program yang tumpang tindih dan/atau tidak sesuai dengan Permendagri 54/2010.
SKPD
15
Berikut ini tampilan gambar perubahan jumlah program per Misi antara sebelum dan sesudah revisi RPJMD:
Grafik Jumlah Program Per Misi Sebelum dan Sesudah Perubahan 80
71
68
70
70
67
57
60
56
50 39 40
30
32
31
30 20 10 0 Misi 1
Misi 2
Misi 3
Jumlah Program Per Misi Sebelum Perubahan
Misi 4
Misi 5
Jumlah Program Per Misi Setelah Perubahan
Perubahan /Penyesuaian Tabel VIII Sebelum perubahan/penyesuaian: Tabel pada Bab. VIII (Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan) yang sebelumnya terpilah dalam misi, dan tujuan, berdasarkan urusan wajib dan pilihan, sehingga terjadi pengulangan program dan kerangka pendanaan.
Setelah penyesuaian/perubahan: Tabel Bab VIII (Indikasi Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan) dikelompokkan berdasarkan urusan wajib dan urusan
15
pilihan berdasarkan bidang. Berikut adalah tampilann tabel Bab VIII setelah perubahan/penyesuaian: Tabel. 1 Program Prioritas dan Indikasi Pendanaan yang Berasal dari APBD
Kode
PROGRAM PER URUSAN
INDIKATOR KINERJA
KONDISI KINERJA AWAL
2012 TARGET
1 1 1
Program wajib belajar pendidikan Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah dasar sembilan tahun Angka Partisipasi Murni SD/MI (%)
1
1
1
1
1
2 Program pendidikan menengah
1
1
3
1
1
4 Program pendidikan non formal
1
1
5
1
1
6
1
1
7
1
1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014 2015
2013 Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
2016 Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
SKPD PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Urusan Wajib Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
85
99.5
47.423.203.858
99.5
133.891.116.768
80
88,2
17.650.058.160
89,2
18.856.678.036
90
21.999.457.708
91
25.142.237.381
92
28.285.017.053
79
95
96
5.343.843.000
97
6.234.483.500
98
7.125.124.000
99
8.015.764.500
90,25
97.85
97.90
393.189.600
97.95
30
33
Meningkatnya layanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (%)
76,45
Terlaksana kegiatan ekstrakulikuler (%)
70,52
Perluasan daya tampung pendidikan menengah (Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA) (%) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah SD/MI/SDLB (%) Memperluas kesempatan belajar di luar sekolah Angka Melek Huruf (%)
Program peningkatan mutu Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan (%)
Program manajemen pelayanan pendidikan Porgram Pengembangan Ekstrakurikuler Program pengembangan budaya 8 baca dan pembinaan perpustakaan
Meningkatnya pengembangan pelayanan perpustakaan (%)
4.453.202.500 327.658.000
99.5
156.363.102.896
458.721.200
99.5
97.80
178.835.089.024
524.252.800
99.5
98.00
201.307.075.152
589.784.400
99 98.00
35
31.027.602.330
41
36.198.869.385
48
41.370.136.440
63
46.541.403.495
63
82
877.692.765
84
2.998.285.718
86
3.581.398.962
88
4.164.512.205
90
4.747.625.449
90
75
1.300.711.500
84
1.560.853.800
86
1.820.996.100
89
2.081.138.400
92
2.341.280.700
92
814.020.000
25
1.013.775.000
35
1.261.986.750
40
1.571.523.450
40
5
169.933.350
Penentuan Indikator Baru Bab VIII Program-program yang sebelumnya tidak memuat indikator kinerja program, setelah proses pendampingan (coaching clinic) dan konsultasi dilakukan penyesuaian beserta variabel turunannya, sehingga terkait dengan indikator ini terdapat 3 (tiga) kelompok penyesuaian/perubahan: (i) pengisian indikator kinerja program yang sebelumnya tidak diisi; (ii) indikator yang kurang terukur kemudian dilakukan penyesuaian sehingga lebih terukur; (iii) menambah indikator yang ada agar lebih mewakili (proxy). Berdasarkan identifikasi yang dilakukan jumlah program dalam RPJMD pada Bab VIII sebelum perubahan, dari 293 program, yang belum memiliki indikator kinerja program berjumlah 100 program, setelah perubahan, program berjumlah 277, yang belum memiliki indikator berjumlah 5 program. Berikut tabel jumlah program sebelum dan sesudah perubahan serta jumlah indikator kinerja program sebelum dan sesudah perubahan: Grafik Jumlah Program Belum Berindikator Sebelum dam Sesudah Revisi RPJMD 293 227
250
92
24.799.985.275
Dst
300
99.5
200 100
150 100
5
50 0 Program Sebelum Perubahan
Tidak berindikator Sesudah Perubahan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17
Dari 5 program yang belum berindikator tersebut, berikut ini adalah tabel jenis program dan SKPD penanggung jawabnya: Nama Program
Nama SKPD Penanggung Jawab dalam RPJMD
Program Peningkatan Kegiatan Usaha UMKM
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Kebijakan dan Pengembangan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kepemudaan dan Olah Raga Program Peningkatan Kualitas Keagamaan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Pegembangan Standarisasi Nasional
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
dan informasi
Penyesuaian/Perubahan Bab IX Tabel
pada
Bab
IX
(Penetapan
Indikator
Kinerja
Daerah),
setelah
penyesuaian/perubahan menjadi “Indikator Kinerja Daerah” terpilah dalam 3 (tiga) aspek, yakni (i) Aspek kesejahteraan masyarakat), (ii) Aspek Pelayanan Umum, dan (iii) Aspek Daya Saing. Berikut adalah tebel bab IX setelah penyesuaian/perubahan: Sebelum:
No.
1
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1 Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah temuan 1.1. kerugian negara/daerah BPK-RI
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Thn 0
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3
4
5
6
7
8
9
% Penurunan
20%
15%
15%
15%
15%
65%
30%
45%
60%
75%
90%
90%
253 Temuan
17
Sesuadah: Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja No Pembangunan Daerah II ASPEK PELAYANAN UMUM II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.2.1 Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 1 per hektar 2 Cakupan bina kelompok petani 3 Presentase peningkatan produksi peternakan Populasi Ternak : Sapi Kerbau Kambing 4 Ayan Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Produksi Daging 5 Produksi Telur
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah II ASPEK PELAYANAN UMUM II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.2.1 Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 1 per hektar 2 Cakupan bina kelompok petani 3 Presentase peningkatan produksi peternakan Populasi Ternak : Sapi Kerbau Kambing 4 Ayan Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Produksi Daging 5 Produksi Telur No
Kondisi kinerja awal Tahun 2011
2012
2013
Padi : 4,12 ton/Ha 1010
Padi : 4,15 ton/Ha 1010
Padi : 4,18 ton/Ha 1010
23.708 16.900 23.612 501.669 49.903 13.892.354 37.629 2.851.728 991.195
14,4 6.50 12.50 5,17 0,7 4.10 7,2 3.033.142 1.023.012
14,4 6.50 12.50 5,17 0,7 4.10 7,2 3.343.651 1.055.851
Kondisi kinerja awal Tahun 2011
2012
2013
Padi : 4,12 ton/Ha 1010
Padi : 4,15 ton/Ha 1010
Padi : 4,18 ton/Ha 1010
23.708 16.900 23.612 501.669 49.903 13.892.354 37.629 2.851.728 991.195
14,4 6.50 12.50 5,17 0,7 4.10 7,2 3.033.142 1.023.012
14,4 6.50 12.50 5,17 0,7 4.10 7,2 3.343.651 1.055.851
Target Capaian Kinerja Tahunan 2014
Target kinerja akhir Tahun 2016
2015
2016
Padi : 4,21 ton/Ha 1010
Padi : 4,42 ton/Ha 1010
Padi : 4,50 ton/Ha 1010
Padi : 4,52 ton/Ha 6060
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 3.671.226 1.089.744
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 4.016.649 1.124.725
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 4.380.736 1.160.828
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 10 3.20
Target Capaian Kinerja Tahunan 2014
Target kinerja akhir Tahun 2016
2015
2016
Padi : 4,21 ton/Ha 1010
Padi : 4,42 ton/Ha 1010
Padi : 4,50 ton/Ha 1010
Padi : 4,52 ton/Ha 6060
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 3.671.226 1.089.744
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 4.016.649 1.124.725
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 4.380.736 1.160.828
14,4 6.50 12.50 5,7 0,7 4.10 7,2 10 3.20
Program yang Ditiadakan dan Program Baru PROGRAM Y ANG DITIADAKAN Berdasarkan identifikasi program yang dilakukan paska kegiatan self assessment dan pendampngan SKPD, terdapat 31 program yang ditiadakan, berikut ini adalah tabel program-program yang ditiadakan, beserta nama-nama SKPD pelaksananya yang sebelumnya tercantum dalam dokumen sebelum revisi, adalah sebagai berikut: No
Program yang
Nama SKPD
Keterangan
BLH
Ditiadakan
ditiadakan/dilebur 1
Program Fasilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
2
karena
tidak
dilaksanakan
Program
Dinas Bina Marga dan
Hanya dilakukan tahun 2011
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Perairan
selanjutnya tidak dilanjutkan
19
Turap/Talud/Bronjong 3
Program perencanaan tata
Dinas Cipta Karya dan
Karena RTRW blm ada dan
ruang
Tata Ruang
sampai akhir periode RPJMD pun kemungkinan besar masih belum ada
4
5
Belum dijalankan
Program Pemberdayaan
Dinas Cipta Karya dan
Komunitas Perumahan
Tata Ruang
Program Pengembangan
Dinas Cipta Karya dan
Hanya dilakukan tahun 2012
Kinerja Pengelolaan Air
Tata Ruang
kemudian tidak dilanjutkan
Minum dan Air Limbah 6
Program Penegakan
Sekda Bagian Hukum
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 7
Program Lumbung Pangan
8
Program Peningkatan
Badan Pelaksana Penyuluh
Program terdapat di RPJM,
dan Ketahanan Pangan
tetapi tidak ada di renstra Dinas. Namun kegiatan pada
Ketahanan Pangan Melalui
program
Pembangunan Desa Mandiri
dilaksanakan
Pangan dan Pembangunan
Program Pemberdayaan
sudah di
ada
program
lainnya
Lumbung Desa. 9
ini
Dinas Perkebunan
Tidak
dilakukan
Penyuluh Pertanian /
disepakati
sebagai
Perkebunan Lapangan
penunjang
DAK,
karena, kegiatan tp
pada
akhirnya dana penunjang ini disatukan
dengan
/
pada
kegiatan fisik dak. 10
11
Program Pengembangan
Program
Agribisnis
terakomodir
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Program Pengembangan Perbenihan Perkebunan
14
dalam
renstra
program tersebut tidak ada.
Perkebunan
13
tidak
dinas, serta pada nomenklatur
Program Pengembangan Kelembagaan Usaha
12
tersebut
Program Pengembangan
19
Proteksi Tanaman Perkebunan 15
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan
16
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
17
Program Pengembangan
Dinas
Peternakan
Peternakan
Kesehatan Hewan
dan
program ini tidak ada dalam nomenklatur
program
(permendagri 13 2006) 18
Program Peningkatan Fungsi
kegiatannya
terdapat
di
Kesmavet
program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak
19
Program Pengembangan
Dinas Pertanian Tanaman
Belum
ditetapkan
sentra
Sentra-sentra Produksi
Pangan dan Holtikultura;
produksinya. Kegiatan berjalan,
Tanaman Pangan dan
dibawah program peningkatan
Hortikultura
ketahanan pangan. Program bisa
dilakukan
jika
ada
penetapan lokasi, namun tidak ada nomenklatur yang terkait. 20
Program Pemberdayaan
Seharusnya
program
Penyuluh Pertanian
Pelaksana
Penyuluh
Badan dan
Ketahanan Pangan 21
Program Peningkatan
Dinas Kehutanan
Nomenklatur tidak sesuai
Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Kehutanan 22
Program Kemitraan
Tidak ada
23
Program Optimalisasi
Tidak
Pemanfaatan Hutan Produksi
tidak ada di nomenklatur
24
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.
dilaksanakan
karena
21
25
Program Penyelenggaraan
Sekretariat Korpri
Program ini digantikan dengan
Kegiatan Pemerintah
nama
sesuai
terdapat
dengan
di Renstra
Korpri
"Penyelenggaraan Pemerintah
yang
Agenda
Daerah".
Pada
revisi RPJMD nya, program ini dihapus dan digantikan dengan program yang tersebut. 26
Program Pembinaan dan
program
Pembinaan
Pengembangan Aparatur
Pengembangan
dan
Aparatur
kurang sesuai dengan kegiatan ini. untuk selanjutnya dalam revisi RPJMD kegiatan ini akan dimasukkan dalam Program baru
"Program
PengembanganData/ Informasi" 27
28
Program Pengembangan
Setda
Bagian
Adm.
perumahan
Kesejaahteraan Rakyat
Program Pengembangan
Dinas Perikanan
Perikanaan Tangkap
Menjadi urusan SKPD lain
Nama program tidak ada di nomenklatur program, dalam renstra program ini merupakan nama
kegiatan,
program
dibawah
"perlindungan
sumberdaya hayati perikanan" 29
Program Pemberdayaan
Tidak dilakukan,
Masyarakat Dalam
Kabupaten
Pengawasan dan
memilki
Pengendalian Sumber Daya
Kegiatan terkait pemberdayaan
Kelautan dan Perikanan
masyarakat dilakukan dibawah program
karena di
Kampar sumberdaya
no
1.
tidak laut.
tentang
penyuluhan. 30
Program Peningkatan
Tidak dilaksanakan, kegiatan
Kesejahteraan Petani
yang
terkait
dengan
kesejahteraan petani ada di bawah program peningkatan budidaya perikanan. 31
Program Perwujudan baru
Kantor Kesatuan Bangsa
21
Tidak dilakukan
yang ditambahkan, berikut
dan Politik
ini adalah tebel penambahan program bru dan SKPD Lembaga Demokrasi yang makin kokoh
b.Penambahan Program Baru Terdapat 25 program pelaksananya dalam Dokumen Perubahan Kabupaten Kampar 2011-2016, adalah sebagai berikut: No
Penambahan Program Baru
Nama SKPD
1
Perencanaan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Dinas
2
Pengadaan alat studio dan komunikasi
3
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
4
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
BPMPD
5
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
BPMPD
6
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolalan Keuangan Desa
BPMPD
7
Program peningkatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
BPMPD
8
Program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa
BPMPD
9
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kantor
10
Program pelayanan barang dan jasa di seluruh SKPD
11
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Perhubungan,
Informasi
dan
Komunikasi
Pelayanan
Barang dan Jasa (SKPD Baru)
Setda Bagian Umum
Kinerja dan Keuangan 13
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen dan arsip daerah
Setda Bagian Umum
14
Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
Setda Bagian Hukum
15
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan mutu tanaman
Dinas Perkebunan
perkebunan berkelanjutan. 16
Program pengembangan data/informasi
17
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Sekretariat Korpri
23
18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Setda
Bagian
Admisitrasi dan Bagian Kesejaahteraan Rakyat 19
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan
20
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
21
Program peningkatan penerapan teknologi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22
Program pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan
Dinas Cipta Karya dan
MTQ
Tata Ruang
23
Program water front city
24
Program dokumentasi kehumasan
25
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sekretariat DPRD
Grafik jumlah program yang ditiadakan dan program baru dalam Jumlah Pendiadaan dan Penambahan Program Baru Revsi Revisi RPJMD 2011-2016
35
31
25
30 25 20 15 10 5 0 Program Yang Ditiadakan
Penambahan Program Baru
23
LAMPIRAN Formulir pengisian Self Assesment SKPD Form 1: Sasaran
Form 2: Program (bidang/urusan)
Form 3: Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
25
25
