BAB I
PENDAHULUAN
Menjelang dekade terakhir
abad ke XX,
ditandai oleh berbagai perubahan besar.
dunia ini
Dunia
sekarang
ini berada di tengah-tengah munculnya kemajuan-kemajuan,
seperti robotisasi, sistem informasi, sistem komunikasi, sistem transportasi, sistem komputerisasi
sampai sistem
perang bintang.
Kemajuan-kemajuan
itu demikian pesat,
sehingga
membawa banyak perubahan besar. Hal itu terjadi,
karena
perkembangan ilmu dan teknologi. Perubahan dan perkemba-
ngan itu membawa akibat yang sangat luas, sehingga
dam-
paknya mempengaruhi sistem nilai dan pola-pola hidup dan kehidupan, hampir pada setiap individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengaruhnya membawa dampak pu
la pada berbagai segi tata-cara kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dengan timbulnya berbagai
bahan, yang raencakup segi sedemikian luas dan
peru
kompleks,
menjadi banyak hal yang baru dan asing, sehingga
muncul
sebutan istilah modern.
Proses modernisasi berjalan terus di mana-mana, ini terjadi di berbagai belahan bumi, dan merupakan feno-
mena yang universal. Manusia ataupun bangsa-bangsa dunia pada zaman sekarang ini dihadapkan pada
di
keharusan
menentukan sikap hidup di dalam kancah kehidupan
dunia
yang sedang berubah dan berkembang. Dalam keadaan
dunia
demikian, bangsa dan negara Indonesia
sedang
melakukan
pembangunan, yaitu pembangunan di segala bidang. Pembangunan Indonesia pada hakekatnya adalah membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Salah
satu faktor penting ialah pembangunan di bidang pendidik an. Di dalam pendidikan itu terdapat istilah-istilah pen didikan informal, pendidikan nonformal dan
pendidikan
formal. Pendidikan informal seperti terdapat di
rumah-
rumah dalam keluarga. Pendidikan nonformal dan
formal
bentuknya berbagai jenis dan jenjang, dalam kursus-kursus
dan sekolah-sekolah. Jenis-jenis pendidikan dan formal
bersifat umum
nonformal
dan kejuruan atau keterampil-
an. Jenjang pendidikan formal ialah dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Dari jenjang - jenjang
pendidikan ini yang menjadi fokus perhatian adalah
pendidikan tinggi. Karena pada pendidikan tinggi
pada
inilah
yang menjadi pusat tumpuan dan harapan munculnya kemajuan dan modernisasi melalui pengembangan ilmu dan
tekno-
logi.
Pendidikan adalah aerupakan hakekat manusia. Manu
sia adalah produk daripada proses pendidikan. Bagi bang sa Indonesia, pendidikan merupakan usaha sadar mempenga ruhi pengembangan dan pembentukan manusia modern, menge
nai perubahan-perubahan nilai dan sikap, yang berdasarkan
pada budaya bangsa, aspirasi atau cita-cita
masyarakat,
dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia,
dengan
konstelasi Bhineka Tunggal Ika, berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan manusia Indonesia mo
dern, seperti yang disebut di atas itu menjadi idaman
dan
tujuan utama pembangunan pendidikan di Indonesia, yang pa da dasarnya pendidikan itu menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan manusia Indonesia modern memerlukan kri-
teria. Usaha menemukan kriteria harus kembali pada sumber-
nya, ialah yang tercantum dalam GBHN. Penjabarannya Pelita dan dengan berbagai cara serta metoda
dalam
pelaksanaan-
nya. Sebagai realisasinya berlangsung pada operasional pro
gram dan kurikulum. Kriteria yang dimaksud ialah yang
me-
menuhi ciri-ciri ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ke-
cerdasan, kepribadian, keterampilan, berdemokrasi,
tanah air, rasa tanggungjawab, lebih dapat menerima
cinta
dan
menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan yang positif dan meninggalkan hal-hal yang negatif, lebih mampu tarakan pendapat dengan substansi yang benar dengan
mengucara
yang baik, berorientasi ke masa depan yang lebih baik, kesadaran akan makna dan waktu, organisasi, teknologi
dan
ilmu pengetahuan. Gambaran di atas menunjukkan kompleksitas dunia pen
didikan dan bertumpu pada keterkaitan berbagai unsur
harus terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan,
yang
membentuk
manusia seutuhnya dalam pembangunan masyarakat seluruhnya. Salah satu alat utama untuk mewujudkannya ialah pendidikan,
yang harus direncanakan, dilaksanakan dan disertai dengan
pengawasan melalui program operasional, sehingga
menun-
jang cita-cita pembangunan Indonesia. Di dalam konteks ini
arti perguruan tinggi menjadi penting. Lembaga
ini
diharapkan dapat menciptakan para ilmuwan yang berkepriba-
dian, memiliki sikap hidup dalam kehidupan dan berkembangnya ilmu dan teknologi, yang pada gilirannya menjadi
pe-
nunjang dalam memacu dinamika kemajuan bagi proses modernisasi. Hal ini mengingat fenomena, bahwa yang
mendasari
perubahan-perubahan besar sekarang ini, pada waktu menje-
lang berakhirnya abad ke XX, terutama adalah ilmu dan tek nologi. Demikian tugas besar yang diemban lembaga pendidi
kan tinggi merupakan komponen pembangunan, yang harus
i-
kut serta mempersiapkan kondisi tinggal landas.
Berdasarkan garabaran tersebut, perguruan tinggi se
bagai lembaga pendidikan formal pada
peringkat tertinggi,
harus membenahi diri agar dapat mewujudkan harapan
dan
menghasilkan tenaga-tenaga ahli yang bisa diandalkan. Un tuk itu ia harus menjalin fungsi-fungsi manajemen, memadukan unsur-unsurnya dan melakukan
serta
kegiatan-kegiatan
terhadap program-program utama. Dalam konteks itulah per guruan tinggi perlu menata penanganan manajemen,
dalam
hal ini manajemen sistem perencanaan, penyusunan
program
dan penganggaran (SP4), yang telah tertuang dalam
pola
Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT) di Indonesia dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dengan perkataan lain bahwa dalam melaksanakan penanganan
perguruan tinggi, salah satu ukuran keberhasilannya ialah terletak pada tingkat kemampuan mengimplementasikan mana
jemen SP4, secara efisien dan efektif, yang khusus menja di kasus yang menarik untuk dijadikan penelitian. A. Permasalahan
1. Latar Belakang Masalah
Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang melaksanakan
pendidikan tinggi formal, raerupakan salah satu sub sistem pendidikan, yang menempati posisi penting dalam pembangu nan bangsa dan negara Indonesia. Peranan penting yang diembannya dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan. Per
guruan Tinggi dapat dilihat sebagai lembaga
pendidikan
tinggi bagi investasi sumber daya manusia, yang
karyanya
kelak akan menunjang dinamisasi kemajuan proses
moderni-
sasi untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Pandangan
menjanjikan harapan, bahwa lembaga pendidikan tinggi,
ini
a-
kan berperan menghasilkan tenaga-tenaga yang cerdas, unggul, ampuh dan berkualitas akademik, yang pada gilirannya mampu menghadapi perubahan-perubahan yang berkembang ser ta turut menyertai masyarakat menyongsong masa depan yang dinamis dan lebih baik. Sehingga akhirnya dapat meningkat
kan kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat dan
ne
gara.
Perguruan Tinggi adalah wadah tempat mengasuh
membina pendidikan putera-puteri bangsa pada
dan
peringkat
pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan tenaga, yang kelak akan mengemban tugas menunaikan kewajibannya di bidang
tanggungjawab yang dipikulnya, yang bersifat
ilmiah
dan
profesional.
Sisi lain dapat dilihat dari pandangan bahwa pergu
ruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi
mempunyai
peranan dan fungsi penting, mengembangkan ilmu, teori, pengetahuan dan menemukan hal-hal yang baru.
Pandangan
menaruh harapan pada perguruan tinggi menjadi pusat
ini pe
ngembangan ilmu dan teknologi serta budaya. Dengan
perka-
taan lain perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan ting
gi menjadi tumpuan harapan mendinamisasikan masyarakat dan menjadi pelopor dalam pengembangan penemuan-penemuan dan merealisasikan hasilnya guna kesejahteraan umat
baru manu
sia.
Pandangan lain melihat pendidikan tinggi itu berperan bahwa, ia mengemban tugas mengembangkan
dapat budaya
dan moralitas umat. Banyak umat manusia di berbagai tempat belahan dunia dilanda gejolak hidup dan kehidupan yang ti
dak menentu, serta berkelanjutan menjurus pada
hal-hal
yang tidak etis. Keberadaan negara maju di tengah - tengah
banyak bangsa yang merana, sehingga menimbulkan
berbagai
penderitaan dan kelaparan, disamping itu perang tidak resmi berkepanjangan dengan menggunakan berbagai alat persen-
jataan, yang memerosotkan peradaban. Banyak kehidupan yang tajam dalam tawa dan tangis umat
kontradiksi manusia.
Dalam banyak kejadian ironisnya bersamaan dengan derap di-
namika jaman kemajuan. Hal ini semua bagi kita menjadi cer-
rain dan pelajaran, sekaligus tantangan untuk tidak
surut
mundur ke belakang, melainkan terus maju memantapkan
diri
dengan kerangka dasar tinggal landas, dalam proses modernisasi bangsa yang sedang membangun, yang pada
gilirannya
lebih berjaya dan turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Dalam hal itu pendidikan tinggi menjadi katalisator
dan dinamisator, yang harus mampu mengantarkan
perjalanan
masyarakat sekarang ke kehidupan masa depan yang lebih ba ik. Dapat meneruslanjutkan arahan modernises! lebih mantap,
yang bagi
bangsa Indonesia terbangunnya
masyarakat
yang patriotik, cerdas dan sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas,
bahwa
pendidikan
tinggi mempunyai fungsi ganda, yakni memberikan pengajaran,
pelatihan dan pendidikan, serta menemukan hal-hal baru da ripada hasil penelitian, pengembangan ilmu, teknologi dan budaya dengan memberikan sumbangan berupa pengabdian kepa da masyarakat sejalan dengan kemajuan modernisasi
zaman.
Tampak fungsi pendidikan tinggi dalam pembangunan
bangsa,
posisinya sangat penting. Berbagai aspek meluas kaitannya dalam lembaga pendidikan tinggi. Dimensi administrasi pen didikan membuka cakupannya, ia memadukan fungsi-fungsi dan unsur-unsur dalam manajemen bagi pengembangan dan pembang
unan. Dengan perkataan lain pengelolaan pendidikan
tinggi
menyangkut fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan dan
pe-
8
ngawasan dipadukan dengan unsur-unsur manusia, fasilitas/ sarana dan dana, demikian pula dengan alam budaya. Semua itu menunjukkan gambaran perguruan tinggi se
bagai lembaga pendidikan tinggi formal, perlu
penanganan
yang seksama, pembinaan yang terarah, sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu perlu melakukan penanganan
dengan
cara pendekatan sistem, oleh karena itu pula perlu
pema-
haman dan penguasaan berbagai konsep dan operasionalisasi secara profesional. Hal ini sehubungan dengan
berbagai
kegiatan program-program lembaga dengan sasaran dan tuju
an yang telah ditetapkan. Pembangunan pendidikan yang ba
ik adalah yang memenuhi kriteria sesuai dengan TAP MPR/ GBHN, yang dijabarkan dalam pelita, antara lain yaitu se-
perti yang dikemukakan oleh Tilaar (1970:53): "Jadi, pen didikan yang baik dapat dirumuskan sebagai suatu
sistem
pendidikan yang mempunyai keseimbangan antara aspek kualitas dan kuantitas". Tentu rumusan itu cukup padat, rena didalamnya tersirat hal-hal yang menyangkut
tivitas pendidikan. Upaya untuk mencapai
ka
produk-
produktivitas
pendidikan adalah hal yang tidak berdiri sendiri, ia mem
punyai interelasi dengan banyak faktor dan variabel, kai tan produktivitas erat dengan organisasi, proses dan
in-
dividu pelaksana. Produktivitas adalah kombinasi efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah sebagai proses, men-
cakup unsur-unsur kegairahan, semangat, kepercayaan diri, disiplin, tanggungjawab dan penyelenggaraan yang
lancar.
Dalam hal ini tekanannya pada penyelenggaraan. Efektivitas
adalah hal-hal yang berkenaan dengan pemerataan pendidikan,
hasil yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat lu
as, penempatan kerja, dan pendapatannya yang layak. Menge nai efektivitas menunjukkan keberhasilan. Faktor lain yang
turut berpengaruh ialah pengawasan. Pengawasan sangat mem
pengaruhi produktivitas, sehingga dampaknya akan nampak pa
da proses dan hasilnya. Pengawasan adalah mencakup berbagai hal mengenai edukatif, personil dan materiil.
Pelaksanaan
pengawasan dalam bentuk supervisi, inspeksi dan
kontrol
dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan
duktivitas pendidikan. Pengelolaan tidak lepas
pertanggungjawaban. Hal itu semua menyangkut
pro
daripada
permasalahan
yang erat kaitannya dengan implementasi manajemen.
Dalam
hal ini yang dimaksud manajemen SP4 pada IKIP Bandung. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, M. Makagiansar
dalam Memorandum Akhir Jabatannya, mengingatkan para peja-
bat dan pengelola pendidikan pada KDPPT dengan
mengemuka-
kan perlunya konsep-konsep utama yang jelas. Ditunjukkan -
nya bahwa konsep dasar itu memerlukan filsafat yang
kon-
krit dan pengembangan program-program yang jelas. Maka de ngan demikian, kedua unsur itu, yakni filsafat dan program memberi kemungkinan pelaksanaan tugas-tugas pokok yang ba ik.
Kedudukan dan tugas perguruan tinggi sebagai lemba
ga pendidikan tinggi seiring dengan gerak dinamikanya
za-
10
man dalam proses modernisasi yang melanda dunia,
khusus
bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, maka perguru
an tinggi harus bergerak dinamis dalam proses modernisasi. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi M. Makagiansar (1980 : 10) mengingatkan pada pidato Menteri Pendidikan dan
Kebu-
dayaan sebagai berikut :
Pendidikan Tinggi harus dapat menghubungkan keadaan sekarang dan masa depan, harus dapat mengusahakan ditemukannya arah modernisasi yang dituju, yaitu menuju kepada pembangunan masyarakat dikemudian hari. Jelaslah bahwa fungsi pendidikan tinggi tidaklah terletak dalam hanya memberi pengajaran, akan tetapi dalam halhal baru yang kiranya dapat memberi sumbangan nyata kepada pengarahan azas modernisasi.
Dalam posisinya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Syarif Thayeb mengemukakan di depan Rapat Kerja tahunan an tara Direktorat Jenderal dan para Rektor Uhiversitas/Institut Negeri bulan Februari 1975, yang kemudian inti pidato-
nya itu dikukuhkan pada bulan Juli 1975, dengan Surat
Ke
putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0140/U/1975, tentang Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT), yang isinya seperti tersebut di atas. Pengarahan pelaksanaan yang ditetapkan KDPPT
ter-
cantum dalam Memorandum Akhir Jabatan M. Makagiansar (1980 :30) mencakup hal-hal sebagai berikut : 1. Penjiwaan atau penghayatan tugas pendidikan tinggi. 2. Kedudukan pendidikan tinggi sebagai lembaga masya rakat .
3. Cara-cara pelaksanaan pendidikan tinggi. 4. Keharusan berpartisipasi dalam pengembangan. 5. Mencapai tujuan pendidikan.
Butir-butir itu merupakan perincian dalam pengara-
11
nan bagi pegangan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengem
bangan dan pembangunan perguruan tinggi. Menyinggung halhal yang mencakup perguruan tinggi, adalah meliputi naungan terhadap struktur kelembagaan pendidikan tinggi
nasio-
nal dan formal, sebagai suatu sistem baik lembaga pendidi kan tinggi negeri maupun swasta harus berlindung dalam sa
tu pola yang sama. Upaya-upaya seperti tercantum dalam Me morandum Akhir Jabatan Direktur Jenderal,
M. Makagiansar
(1980:30) sebagai berikut :
1. Pengembangan Ianjut dari pemantapan peranan lem baga perguruan tinggi sebagai suatu sarana nasional (National Instrument) yang menjamin pembentukan manusia seutuhnya serta tercapainya secara efektif persatuan bangsa dan negara. 2. Konsolidasi lembaga pendidikan tinggi secara re
gional di dalam daerah-daerah tertentu yang mem-
punyai potensi untuk menjadi pusat-pusat pemba ngunan dalam rangka pengembangan wilayah untuk kepentingan nasional.
3. Pembinaan sistem pendidikan tinggi yang memungkinkan kerjasama yang luas dan intensif antara berbagai lembaga pendidikan tinggi sebagai unsur unsur sistem yang saling berkaitan dan saling mengisi.
Unsur-unsur pokok dalam butir-butir itu menandai ka-
idah-kaidah, yang merupakan ciri-ciri bagi lembaga pendidi kan tinggi melaksanakan missi dengan arahan yang harus di-
tuju, nampak jelas diwarnai makna konsep manajemen. Seba gai contoh mengenai implementasi manajecen dalam Memoran dum Akhir Jabatan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi ,
M. Makagiansar (1980:15), tentang evaluasi pendidikan ting gi pada tahun 1975, berikut
:
yang hasilnya
diungkapkan
sebagai
12
1. Adanya ketidakseimbangan yang beear/menyolok an tara lembaga-lembaga pendidikan tinggi kita, ba maik ditinjau dari segi potensi, hasil usaha
pun peminat (permintaan masuk calon mahasiswa). 2. Produktivitas yang sudah
atau
kekuranglancaran
pendidikan.
3. Komposisi dan struktur pembidangan ilmu yang kurang meyakinkan, terutama untuk perkembangan ke depan.
Zf. Menghadapi permintaan masuk yang besar. 5. Kemampuan yang sangat terbatas untuk tumbuh (berkembang) melalui kekuatan sendiri. 6. Belum adanya ketenangan yang mantap dikalangan masyarakat belajar. Butir-butir tersebut merupakan
hasil penelaahan a-
tau evaluasi yang dilakukan dalam rapat tersebut.
Bukan
bermaksud untuk membicarakan isinya, namun dalam
melihat
pokok-pokok masalahnya, nampak kumpulan butir-butir itu raenunjukkan adanya unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, pe
ngawasan atau evaluasi serta pertanggungjawaban. Dangan kata lain , hal itu berarti mengungkapkan penilaian
terhadap
operasional manajemen yang sudah berjalan.
Dengan melakukan evaluasi, kita dapat melihat perma salahan dalam pendidikan. Kemudian muncul upaya yang harus
dilakukan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan berupa "adjusment" dan "re-adjusment", atau "re-planning" dan se-
teru8nya, yang pada gilirannya perlu didorong dengan
mem
beri kemungkinan untuk mampu dan berani berinovasi.
Yang
jelas dalam hal ini, bahwa program dan penyusunan strategi dalam melaksanakan manajemen pengembangan
dan pembangunan
pendidikan tinggi sangat penting.
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan
tinggi
13
memegang tanggung jawab dalam kemajuan ilmu
dan teknologi,
yang realisasinya dihadapkan pada keharusan melakukan
pe-
ngelolaan yang terarah, sistematis, menyeluruh dan kontinu. Usaha tersebut perlu didukung
oleh konsep manajemen mela-
lui suatu model dengan pendekatan sistem. Pelaksanaan rea-
lisasi pendidikan tinggi seperti diharapkan dapat mewujudkan produktivitas, dan relevans dengan program pendidikan. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan program memerlukan ma najemen perencanaan. Penampilan manajemen perencanaan
da
lam arti luas dapat terjadi khusus di dalam unit perencana
an, tetapi juga terjadi di dalam semua unit suatu
orga-
sasi.
Pelaksanaan KDPPT yang dikemukakan Dirjen Pendidik
an Tinggi di dalam Rapat Kerja Rektor Uhiversitas/Institut Negeri seluruh Indonesia pada tanggal 17 Februari 1975 di Jakarta ditawarkan acuan implementasi konsep
operasional
"Planning, Programming, Budgeting System" (PPBS) untuk di
jadikan model pengelolaan Perguruan Tinggi di Akhirnya rapat itu raenetapkan sebagai keputusan
Indonesia. dari pada
kesepakatan bersama, mensyahkan PPBS menjadi model dan se cara bertahap gagasan itu diimplementasikan di
Perguruan
Tinggi seluruh Indonesia, dan berkembang apa yang sekarang disebut SP4.
Penerapan SP4 secara penuh telah diimplementasikan
dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di seluruh
In
donesia. Demikian pula IKIP Bandung sejak tahun 1977 telah
14
melaksanakan pengembangan dan pembangunan, yang pengelola-
annya menggunakan cara SP4, sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku serta mengakomodasikan pola KDPPT.
Berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pengelo laan telah dilakukan guna peningkatan efisiensi dan tivitas dalam rangka mencapai produktivitas
efek
pendidikan.
Berbagai kebijaksanaan,baik berdasarkan kebijaksanaan nasional maupun institusional dengan mempertimbangkan
dan
memperhatikan berbagai perkembangan dan kemajuan IKIP Ban
dung sendiri, telah disusun Usulan Anggaran Rutin (UAR) dan Proyeksi Anggaran Rutin (PAR) tiap tahun. Berbagai macam masalah dan hambatan dicoba-pecahkan
dengan harapan memberi dampak positif guna peningkatan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran. Pelaksanaan SP4 di IKIP Bandung memadukan fungsi-fungsi manajemen dan
unsur-
unsurnya dengan kegiatan gagasan-gagasan KPU. Adapun gaga-
san-gagasan KPU yang tercantum dalam Memo Rektor IKIP Ban
dung, ialah mengenai : Peningkatan produktivitas pendidik an, Peningkatan daya tampung, Pendayagunaan potensi pene litian, Peningkatan kepekaan sosial melalui pengabdlan ke
pada masyarakat, Bidang kemahasiswaan, Kemampuan untuk ber kembang, dan Kerumahtanggaan.
Berbagai upaya pengembangan dan pembinaan pendidik
an tinggi seperti dikemukakan di atas itu, menunjukkan per-
lunya penanganan secara menyeluruh dan jelas tujuannya. SPif
15
telah dilaksanakan di IKIP Bandung. Sejauh mana implemen-
tasi manajemen SP4 itu ? Hal ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti. 2. Identifikasi Masalah
Sejalan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, berulangkali disebutkan persoalannya
me-
nyangkut manajemen SP4 pada IKIP Bandung. Di bawah ini dijelaskan identifikasi masalahnya.
"Sistem Penganggaran Terpadu" (SPT) atau
dikenal
dengan istilah SP4 yang dikembangkan (SP4 TDK) telah dicoba dan diterapkan dalam Penyusunan Anggaran Rutin
diproses bersama-sama dengan Penyusunan Anggaran
yang
Pemba
ngunan. Seyogianya demikian dalam penyusunan anggaran, a-
gar terdapat sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan pe
ngembangan dan pembangunan pada lembaga perguruan
tinggi
sebagai suatu sistem, guna memudahkan pengaturan dan
ngawasan dalam pencapaian sasaran, karena kedua
pe
bidang
anggaran itu meminta pertanggungjawaban yang berbeda
dan
terpieah. Hal itu berjalan pada perguruan tinggi-perguru-
an tinggi di seluruh Indonesia, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai KDPPT, dan menjadi
kesepakatan
bersama untuk menggunakan cara pengelolaan perguruan ting
gi di Indonesia dengan model pendekatan SP4. Demikian juga pengelolaan yang diterapkan pada IKIP Bandung,
gamba-
rannya seperti terdapat dalam paradigma gambar-1 berikut ini.
16
Gambar 1
Paradigma Proses Implementasi SP4 dalam SPT atau dalam SP4 yang dikembangkan
Badan
f-
Clvitaa Akademika
Anggaran Rutin Perencanaan S.P.T.
Program
SBf Yk
Program Pengembangan dan Pembangun
-)[ Tujuan
an Pendidikan
Proyek
Karakter SP4
Anggaran
Unsur SP4
Pembangunan
a. Anggaran Rutin ditujukan untuk penyelenggaraan pendidi kan, yang berlangsung secara konvensional, berlaku se-
perti biasa. Adapun anggaran pembangunan (DIP) dituju kan bagi kegiatan pengembangan dan
perbaikan
sistem
pendidikan.
b. SP4 adalah cara
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
program dan penganggaran merupakan suatu model kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dengan
memanfaatkan
sarana dan sumber daya yang ada dan disediakan
secara
berencana. "Sistem Penganggaran Terpadu" (SP4 YDK), su-
17
atu penyusunan Anggaran Rutin bersama-sama diproses de ngan penyusunan Anggaran Pembangunan. c. Perencanaan, program dan proyek merupakan
penjabaran
struktur operasional pelaksanaan, secara hierarkhi dan terinci dari SP4.
d. Program pengembangan dan pembangunan pendidikan dengan
Anggaran Rutin dan
Anggaran Pembangunan, realisasinya
menggunakan model yang telah disepakati bersama
ialah
dengan cara SP4 yang menggunakan SPT atau SP4 YDK. e. Lembaga serta badan-badannya merupakan komponen-komponen struktural, yang merupakan wadah dan wahana proses
operasional konsep dan realisasi pelaksanaan
rencana,
program dan proyek.
f. Civitas akademika adalah para partisipan aktif dan kre-
atif, yang secara integral dan individual turut mengambil bagian dan penuh tanggung jawab.
g. Karakteristik dan unsur-unsur SP4 adalah merupakan kon sep, wawasan, pedoman, petunjuk-petunjuk, pegangan dan arah dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan rencana,
program dan proyek guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
h. Tujuan, target dan sasaran merupakan struktur
cita-
cita yang diharapkan berdasarkan rasional kebutuhan menurut kondisi waktu dan lingkungan.
Keterpaduan operasional dalam proses
penyusunan
anggaran dan implementasinya antara lain ditandai oleh :
18
a. Masalah-masalah yang dihadapi harus dilihat sebagai su atu keseluruhan yang integral.
b. Penggunaan strategi
dan kebijaksanaan
yang sama seba
gai satu kesatuan yang utuh. c. Menetapkan penggunaan data dasar dan unit biaya sama.
d. Penggunaan pola dan metoda pendekatan yang sama,
yaitu
SP4 dengan UAR, PAR dan Anggaran Pembangunan (DIP). Sebagai tinjauan umum tentang SP4 di Perguruan Ting
gi di Indonesia mengenai siklus SP4 dan kegiatan para
pe-
jabat/lembaga yang terlibat SP4, serta struktur programnya, gambarannya seperti dikemukakan di bawah ini : Siklus SP4
SP4 memiliki siklus operasional yang mengatur urutan dan jadwal kegiatan administrasi pembangunan bagi selu ruh perangkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
dan
Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. lus ini telah disesuaikan dengan administrasi
Sik
pembangunan
nasional yang menggunakan DUP dan DIP. Sehingga dengan de
mikian pelaksanaan SP4 sejalan dengan prosedur pelaksanaan peraturan
dan ketentuan siklus
administrasi
pembangunan
nasional.
Kegiatan-kegiatan yang ada dalam siklus perencanaan
SP4, mempunyai hubungan yang satu dengan lainnya,
seperti
Perguruan Tinggi/Kopertis, Direktur dan Konsorsium
sampai
ke tingkat Menteri melalui Direktur Jenderal,
singkat dapat dilihat dalam gambar-2
yang secara
dan gambar-3.
19 Gambar-2 SIKLUS
SISTEM
PERENCANAAN
PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN
LEMBAGA
Penetapan Program DUP
Penetapan Kebijaksanaan
pejabat/ MEI
MENTERI
IS + 2
TS + 1
TS
JUN JUL AGS SEP
OKT NOP DES JAN
FEB MRT APR MEI
FENGA RAHAN PEREN CANAAN PROGRAM
.
cq DIRJEN
DIP
JUL AGS SEP OKT
JUN
NOP OES JAN
FEB MRT APR
^NE
PE NGE SAH
PENE TAPAN
1
TAP
ANGG
PROG RAM
M?K
1
AN
DIP
1 1
iii.
1
DIREKTUK
Hiiii
4 KONSEf
i i
MPK
i
DAN
M K 0
KDNSOK -
i
SIUM
R &
1 1
K
1 .
SrJ JL
PtRGURUAN KPO
TINGGI /
UP
A K
KOPERTIS
TS « tahun sekarang , KPO • Konsep Program Op.railon11 MRO * Memorandum Rencana Operaslonll
UP
'
R
K
DIP-
OUP
& K
OIP « Daftar Islan Proyek DUP « Oaftar Usulan Proyek
« Usulan Program
RAK « Review A Kcmentar
MDK » Memo Program Koordinatlp
Gambar-3 KEGIATAN PEJABAT/LEMBAGA YANG TERLIBAT SP4 W A K T U
PEJABAT/
KEGIATAN
LEMBAGA
JAN
feb|mrt
APR
meiIjun
JUL AGS SEP OKT NOP DES
1
Mensahkan DAFTAR
MENTERI
ISIAN PROYEK
Menyusun PENGARAHAN PERENCANAAN PROGRAM
•1
Menqeluarkan PENGARAHAN PERENCANAAN PROGRAM DIREKTUR JENDERAL
•I
•
I
Mem 11j h dan menetapkan PKOGKAM Menetapkan Anggaran
m
Penyempurnaan KONSEP MEMO PROGRAM KOORO. dan
penyesualan MPK
Menglrlmkan MEMO PROGRAM KOOROINATIF SECRETARIAT
Menalrlmkan OAFTAR PROGRAM yq.tlh.dlsetujul
DIREKTUR
Menyusun DAFTAR USULAN PKOYtK - PUSAT
JkNDERAL
Menglrlmkan D»FTAR USULAN PROYEK KE BAPPENAS
JL 1
•
Menglrlmkan SURAT PfcMBbRllAHUAN PLAFOND ANOG. j| Merevlsl
KONSEP DAFTAR ISIAN PROYEK
UlREKTUR/
Menyusun KONSEP MEMO PROGRAM KOOROINATIF
KONSORblUM
Menyusun MEMORANDUM RENCANA OPERAS1UNIL
•
J
• i
Menyusun KONSEP OAFTAR ISIAN PROYEK Menglrlmkan KONSEP DAFTAR ISIAN PROYEK PtRGURUAN TINGGI
'
KOPERTIS
1
Menyusun USULAN PROGRAM Menyusun KONSEP PROGRAM OPERASIONIL
m
MengirlmKan USULAN PROG.dan KUNSEP PHOGR.OPR. Menyusun DAF1AR USULAN PROYEK Menglrlmkan DAFTAR USULAN PHOYEK
1
20
Urutan kegiatan yang ada pada gambar-2
dan jadwal
kegiatan para pejabat/lembaga pada gambar-3 maka terlihat aktivitas siklus sebagai berikut:
a. Mulai pada bulan Juni tahun sekarang (TS)
Perguruan
Tinggi menyusun Konsep Program Operasional (KPO) untuk tahun (TS + 2) sampai dengan (TS + 4). b. KPO setelah diteriraa dari Perguruan Tinggi, maka
pada
bulan September dan Oktober tahun sekarang (TS),Direk tur dan Konsorsium menyusun Memorandum Rencana
Opera
sional (MRO).
c. Berdasarkan MRO dan KPO, mulai awal bulan Desember ta
hun sekarang (TS) sampai bulan Januari (TS + 1),
Di
rektur Jenderal menyusun Pengarahan Perencanaan
Prog
ram (P3).
d.
Berdasarkan dokumen (P3) dan pendapat-pendapat
ruan Tinggi tentang dokumen tersebut, dari
Pergu
awal bulan
Maret sampai dengan pertengahan bulan April tahun
(TS
+1), Direktur dan Konsorsium menyusun Konsep Memo Pro gram Koordinatif (MPK) untuk tahun (TS + 2).
e. Setelah menerima MPK, dari pertengahan bulan April sam
pai pertengahan bulan Mei tahun (TS + 1), Direktur Jen deral menyempurnakan konsep tersebut dan mengesahkannya
menjadi dokumen MPK untuk tahun (TS + 2).
f. Setelah menerima MPK, pada bulan Juni tahun
(TS + 1),
Perguruan Tinggi menyusun UP untuk tahun (TS + 2).
21
g. Setelah menerima UP dari Perguruan Tinggi, mulai per
tengahan Juli sampai dengan akhir Agustus tahun (TS + 1), Direktur Jenderal memilih dan menetapkan
proyek
yang dapat dilaksanakan beserta perkiraan
anggaran
yang akan diterima oleh suatu Perguruan Tinggi
untuk
tahun (TS + 2).
h. Berdasarkan hasil penetapan proyek dari Direktur Jen
deral, mulai pertengahan bulan Oktober sampai
pertengahan bulan November tahun (TS + 1),
dengan
Perguruan
Tinggi menyusun Daftar Usulan Proyek untuk tahun
(TS
+ 2).
i. Setelah menerima DUP dari Perguruan Tinggi, pada lan Desember tahun (TS + 1), Direktur Jenderal
bu
mene
tapkan anggaran yang akan dialokasikan ke suatu
Per
guruan Tinggi.
j. Setelah mengetahui besarnya alokasi anggaran yang kan diterima, mulai pertengahan bulan Januari
a-
sampai
minggu pertama bulan Februari tahun (TS + 2), Perguru an Tinggi menyusun konsep DIP. k. Pada bulan Maret tahun (TS + 2), Menteri
Pendidikan
dan Kebudayaan mensyahkan DIP proyek Perguruan Tinggi. Struktur Program
a. Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang
oleh Dirjen Dikti sebagai Rencana Strategi (rapat Rek tor Februari 1977) menjadi pegangan dasar usaha
pe-
22
ngembangan sistem pendidikan tinggi nasional. Kerangka tersebut menetapkan arah-arah pengembangan dan te
lah dirumuskan jenis-jenis usaha sampai dengan
ting-
kat Program Utama (PU).
b. Dirjen dan Perguruan Tinggi berusaha mempertinggi fisiensi dan efektivitas proses-proses
e-
administrasi
dalam usaha-usaha pengembangan, sebanyak mungkin meng
gunakan metode perencanaan yang sistematis. Perumusan usaha-usaha pengembangan diperinci di tingkat program.
c. Program-program diperinci menjadi kesatuan- kesatuan kegiatan pengembangan yang lebih spesifik,
disebut
proyek.
d. Perumusan proyek mengenai hal yang berkaitan langsung
dengan sesuatu program tertentu, sepenuhnya
menjadi
urusan lembaga perguruan tinggi.
Penerapan SP4 pada Perguruan Tinggi
di Indonesia
dalam pelaksanaannya berhasil menyusun program - program
yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan pegangan da lam suatu kurun waktu tertentu. Hal itu berpengaruh pada
berbagai analisis dalam penyusunan KPO, yang pada dasarnya merupakan mekanisme perencanaan untuk kurun waktu tahun, yang dimodifikasi pada setiap tahun
3
penyusunan
program. Disamping itu terdapat pula dokumen lain, ialah Usulan Program (UP), yang disusun untuk satu tahun angga ran.
KPO dan UP, kedua-duanya raenunjukkan gambaran ek-
23
sistensi otonomi kelembagaan perguruan tinggi dalam penyu
sunan program, karena kedua dokumen SP4 tersebut
sebagai perencanaan lembaga, yang selanjutnya
disusun
untuk
diu-
sulkan kepada pihak-pihak yang mengatur pengalokasian dana
pembangunan. Produk akhir kegiatan SP4 muncul dalam wujud berupa Daftar Isian Proyek (DIP). Ia merupakan
gambaran
terpadu "bottom up and top down" dalam perencanaan dan pe
nyusunan program berupa perpaduan antara otonomi
lembaga
dan pengarahan dari atas. Maka DIP adalah ukuran
kualitas
KPO, yang menjadi indikator kualitas dan fisibilitas prog
ram-program yang diusulkan lembaga. Karena hal itu menjadi salah satu ciri utama dalam SP4, sebagai penganggaran pro
gram. Derajat fisibilitas program merupakan tanda yang da pat menentukan persetujuan terhadap anggaran yang diajukan, Dalam proses impleraentasinya mempertimbangkan :
a. SP4 ialah cara penyusunan dan pelaksanaan
pembiayaan
untuk mencapai tujuan, yang telah ditetapkan sebelumnya b. Perencanaan, program dan proyek ialah penjabaran struk tur operasional pelaksanaan.
c. Lembaga, badan dan unit merupakan komponen struktur
o-
perasional.
d. Civitas akademika adalah para partisipan aktif, indivi dual dan integral. e. Pelaksanaan dan pengawasan.
f. Pertanggungjawaban.
24
Hal-hal tersebut muncul dalam kaitannya dengan ma
najemen SP4. Program-program garapan dengan berbagai persoalan yang dihadapi IKIP Bandung cukup banyak.
Demikian
pula terdapat banyak permasalahan yang menarik untuk
di-
kaji. Namun yang menjadi fokus penelaahan dalam hal
ini
dilihat dari sudut administrasi pendidikan, khususnya me
ngenai manajemen, lebih khusus lagi implementasi
manaje
men SP4.
Dari pembatasan identifikasi masalah dapat dijelaekan bahwa penelitian yang dilakukan bermuara pada masalah
manajemen SP4, yang dapat dirangkumkan sebagai berikut : a. Inti permasalahan penelitian ini dipusatkan di seputar implementasi manajemen SP4, berkenaan dengan
fungsi-
fungsi sehubungan dengan unsur-unsurnya.
b. Objek studi penelitian ini diarahkan pada fungsi-fungsi
manajemen SP4» ialah penyusunan, pelaksanaan, pengelo laan, pengawasan dan pertanggungjawaban, sehubungan de
ngan unsur-unsur manajemen SP4, ialah personil, materi al, dana, ekspertis dan waktu. 3. Rurausan Masalah
Dalam manajemen SP4 di IKIP Bandung, menghendaki efisiensi dan efektivitas dalam implementasinya. Manajemen
menyangkut fungsi eksekutif kepemimpinan, yang pada dasar-
nya adalah; kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasi-
an, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pengawasan.
Adapun
kegiatan manajemen SP4 sebagaimana telah berulangkali di-
25
sebutkan terdahulu adalah; penyusunan SP4,
pelaksanaan
SP4, pengelolaan dana SP4, pengawasan SP4, dan
pertang
gungjawaban SP4. Masalahnya sekarang yang menjadi pokok penelitian
adalah, sampai sejauh namakah efisiensi dan
efektivitas
manajemen SP4 itu. Dari masalah yang disebutkan
di atas
dapatlah dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut. a. Dalam kegiatan Penyusunan SP4
1) Bagaimana komposisi personalia dalam
penyusunan
SP4 ?
2) Bagaimana alokasi dan penggunaan dana dalam penyu sunan SP4 ?
3) Bagaimana jenis dan jumlah material dalam penyusu nan SP4 ?
4) Bagaimana penggunaan/pemanfaatan waktu dalam
pe
nyusunan SP4 ?
5) Bagaimana memanfaatkan orang-orang yang berkeahlian dalam penyusunan SP4 ?
6) Bagaimana mempartisipaslkan peserta dalam penyusu nan SP4 ?
b. Dalam kegiatan Pelaksanaan SP4_
1) Bagaimana operasionalisasi/realisasi DIP dilaksanakan ?
2) Apakah operasionalisasi program dalam DIP
tergam-
barkan pada kegiatan tujuh KPU ?
3) Apakah realises! dana anggaran DIP
tergambarkan
26
dalam kegiatan program tujuh KPU ? c. Dalam kegiatan Pengelolaan Dana SP4
1) Bagaimana komposisi pengelola proyek, yaitu
perso
nalia Proyek P3T ?
2) Berapakah dana yang digunakan dalam pelaksanaan pro yek ?
3) Program-program apa yang dilola oleh Proyek P3T ? k) Bahan/material apa yang digunakan dalam pengelolaan proyek ? d. Dalam kegiatan Pengawasan SP4
1) Siapakah yang melaksanakan pengawasan dalam imple mentasi manajemen SP4 ?
2) Kepada eiapa pengawasan SP4 dilakukan ?
3) Apakah pengawasan yang dilakukan menyeluruh terha dap dana, kegiatan/fisik dan supervisi ? e. Dalam kegiatan Pertanggungjawaban SPJt
1) Siapa yang mempertanggungjawabkan SP4 ?
2) Kepada siapa pertanggungjawaban SP4 dilaksanakan ? 3) Apakah ada tindak lanjut setelah pertanggungjawaban SP4 dilaksanakan ?
B. Tu.luan dan Pentingnya Penelitian 1. Tujuan a.
Tujuan Uraum
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui se
cara uraum, efisiensi dan efektivitas tentang implementasi manajemen SP4 di IKIP Bandung melalui studi evaluasi.
27
b.
Tujuan Khusus
1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang manajemen
SP4, sehubungan dengan proses penyusunan SP4, kegiatan pelaksanaan SP4, pengelolaan dana SP4, kegiatan penga wasan SP4, dan pertanggungjawaban SP4 di IKIP Bandung. 2) Untuk memperoleh gambaran tentang persoalan yang
tim-
bul sehubungan dengan manajemen SP4. 2. Pentingnya Penelitian
Dengan timbulnya masalah, maka penelitian ini
di-
pandang penting, karena :
a. Penelitian ini berguna bagi pelaksanaan dalam mengoperasionalkan manajemen SP4, secara efisiensi dan
efek
tivitas di IKIP Bandung, melalui temuan-temuan
yang
diperoleh dalam penelitian ini. b. Penelitian ini berguna bagi perencanaan di
lingkungan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam
mengem
bangkan konsep maupun operasional manajemen SP4
pada
perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia. c. Masalah penelitian ini berguna bagi pengembangan
dalam bidang studi administrasi pendidikan pada
ilmu
umum-
nya, khususnya bidang manajemen pendidikan. C. Paradigma Penelitian
Studi evaluatif tentang manajemen SP4, dimana ter
dapat lima fungsi, yakni ; proses penyusunan SP4,
pelak
sanaan SP4, pengelolaan dana SP4, pengawasan SPk, dan per-
28
tanggungjawaban SP4. Kelima fungsi manajemen SP4 ini, ma-
sing-masing dihadapkan pada tujuh Kategori Program Utama (KPU). Ketujuh KPU itu isinya ; peningkatan produktivitas
pendidikan, peningkatan daya tampung, pendayagunaan tensi penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
po-
bidang
kemahasiswaan, kemampuan untuk berkembang, dan kebijaksa naan kerumahtanggaan. Dimensi pengukurannya dengan meng
gunakan kriteria efisiensi dan efektivitas.
Paradigma
tersebut dapat dilihat pada gambar 4. D. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian mengenai "Studi Evaluatif
tang manajemen SP4" dilaksanakan di IKIP Bandung, DR. Setiabudi No. 229 Bandung. Melihat konteks
ten
jalan
permasa
lahan yang tergambarkan di IKIP Bandung dalam segala perkembangannya. Tahun 1988 memiliki sejumlah mahasiswa se-
banyak 14.505 orang, jauh berbeda dibanding pada saat dibukanya pada tahun 1954 dengan nama PTPG (Perguruan Ting gi Pendidikan Guru), yang memiliki jumlah mahasiswa sekitar 200 orang. Peta lokasi dapat dilihat pada gambar 5-
SP4
MANAJEMEN
EVALUASI
-»2.
Pengawasan SP4
Pertanggungjawaban SP4
-}4.
^5.
Pengelolaan Dana SP4
Pelaksanaan SP4
t-^3.
Proses Penyusunan SP4 -i
r*1-
MANAJEMEN SP4
Efektivitas
Efisiensi
V7.
*6.
**4.
*3.
>2.
r>l.
Daya
Kerumahtanggaan
Kemampuan untuk Berkembang
Kemahasiswaan
Masyarakat
Pengabdian kepada
Potensi Penelitian
Tampung
Peningkatan
tivitas Pendidikan
Peningkatan Produk
ISI SP4 (7 KPU)
PADA IKIP BANDUNG
KRITERIA
PARADIGMA STUDI EVALUATIF MANAJEMEN SPk
Gambar 4
30
$
i
V
g ? *
$
3
III Nil
UN fn CO
,Q 8 CO
IKIP
