BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang
dikehendaki Bupati dan Wakil Bupati Berau dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator
kinerja
ini
memperhatikan
kemampuan
SDM,
ketersediaan
anggaran,
dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada.
Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting
pencapaian indikator yang telah dilaksanakan periode pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yan
diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa
dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.
Dengan kondisi yang ada kepemimpinan periode ke-dua disamping untuk melanjutkan kebijakan sebelumnya juga mengantisipasi tantangan lima tahun mendatang, sekaligus
berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Loyalitas segenap aparat pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian tetap dibutuhkan semangat dan loyalitas lebih dari seluruh aparatnya.
Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja ini membutuhkan dukungan pula dari masyarakat serta DPRD secara secara objektif dan rasional.
Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspek formal yakni :
1. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan Musrenbang penyusunan RPJMD.
2. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada.
3. Aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
untuk dimengerti dan digunakan.
yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
Well Defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu Approriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BAB VIII
Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
untuk menghasilkan idikator.
Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
Kriteria di atas sebagian dipakai untuk menentukan indikator RPJMD, namun sebagian yang lain dipakai dalam menentukan indikator kinerja SKPD. Indikator dan Target Kinerja Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai
acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi
awal dan target tahunan selama periode 2011 sampai 2015. Bahkan sebagai referensi digambarkan pula kondisi lima tahun sebelumnya, sebagai pembanding. Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan
jangka menengah daerah dengan memenuhi criteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve.
Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Berau.
Terukur (Measurable) karena memiliki angka pencapaian tertentu.
melalui analisa SWOT.
Terjangkau (achievable) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah Relevan (relevant) karena telah berusahan menyesuaikan aspirasi dan dinamika
masyarakat. Terikat waktu (time bond) karena memiliki batasan periode tahun 20112015 serta target tahunannya.
Peningkatan yang berkelanjutan (continously improve) karena berusaha melakukan
peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Tabel 8.1
SASARAN
SKPD PELAKSA NA
INDIKATOR URAIAN
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SATUAN
KONDISI TAHUN 2010
TARGET TAHUN 2015
AGENDA I : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Rakyat. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Berau, sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperandan mempunyai daya saing yang tinggi di segala segala bidang, baik di tataran Propinsi Kalimantan Timur maupun nasional 1.
Diknas Meningkatnya kualitas pendidikan sehingga Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kabupaten Berau berada pada peringkat 3 di Kalimantan Timur.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
%
30.17
75.79
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
%
99.91
100
%
87
95
Angka
%
58.84
85
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Partisipasi
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Pake tC
%
50.3
85
%
0.84
0.1
Angka Sekolah SMP/MTs
Putus (APS) Putus (APS)
%
0.84
0.1
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
%
0.14
0
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
%
100
100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
%
95.06
100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
%
99.29
100
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
%
99.74
100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
%
100
100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
%
52.96
95
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
judul buku
18.012
41.870
orang
10.198
25
%
48.26
80
Angka Sekolah SD/MI
Perpustak aan
3.
Dinkes Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2015 diatas rata-rata Propinsi Kalimantan Timur
Pengunjung perpustakaan dalam 1 th
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KPPKB 5.
8.
Dinkes
Dispora Meningkatnya prestasi pemuda dalam bidang olahraga di tingkat propinsi, nasional dan bahkan internasional.
KPPKB Meningkatnya peran serta perempuan dalam bidang pembangunan.
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
%
77.14
90
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
77.57
90
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
%
100
100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
%
53.31
80
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
%
100
100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
85.54
90
Cakupan kunjungan bayi
%
79.22
100
Prevalensi KB aktif
%
98.46
100
unit
2
10
Jumlah aktif
peserta
posyandu
Gelanggang / balai remaja
Lapangan olahraga Jumlah berprestasi
atlet
Partisipasi angkatan kerja perempuan
posyand u
100
100
unit
29
60
%
64.47
87.87
orang
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
9.
1.
KPPKB Meningkatnya indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender. Menurunnya jumlah pengangguran per tahun.
Disnaker
Tujuan 2:Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan 1.
2.
Meningkatnya Dinsos, dsb kemampuan masyarakat dalam berusaha untuk meningkatkan taraf hidup layak. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
Dinsos
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
%
52.1
87.87
Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
%
98
100
Tingkat partisipasi angkatan kerja
%
65
85.16
Pencari kerja yang ditempatkan
%
41
96
Pendapatan kapita
per
Rp
28.471.939 ,00
29.471.9 39,00
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
%
39.26
65.48
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
buah
5
10
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
%
67
96.34
%
7
29.94
PMKS memperoleh bantuan sosial
yg
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Tujuan 3: Menjadikan kawasan pedalaman dan pesisir, pantai serta eks transmigrasi sebagai kawasan andalan yang mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin 1.
Dikembangkann Nakertran ya wilayah s strategis dan cepat tumbuh kawasan pedalaman, pesisir serta eks pemukiman transmigrasi sesuai dengan potensi unggulan wilayah berdasarkan kawasan sentra produksinya.
Transmigran swakarsa
KK
0
500
Rumah tangga pengguna air bersih
%
20
45
AGENDA II : Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berpihak Kepada Rakyat
Tujuan 1: Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk membuka akses bagi setiap kegiatan, sebagai stimulan bagi masyarakat agar mampu mandiri dalam meningkatan taraf hidup 1.
PU Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih.
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
2.
3.
4.
5.
6. 7.
Distamben Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik ( melalui pembangunan PLTU, PLTMH, solar cell hybrid, PLTS ).
Persentase rumah menggunakan listrik
%
50
90
Terbangunnya DPTR, sarana dan DPM prasarana dasar perumahan layak huni hingga tahun 2015 bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemenuhan kebutuhan listrik
Lingkungan pemukiman kumuh
%
60
90
Rumah layak huni
Jumlah kecamatan tuntas jalan poros
%
Kec
55
78.98
Kawasan produksi yang memiliki akses jalan baik
%
50
80
Unit
4
10
Unit
2
5
Jalan Poros PU Kecamatan tuntas pembangunanny a. Pada tahun PU 2014 telah terbangun secara bertahap jalan menuju ke kawasan sentra produksi dan jalan produksi didalam kawasan sentra produksi. Meningkatnya kapasitas bandara
Perhubung Jumlah pesawat an yang dilayani
Meningkatnya Perhubung Pelabuhan an dan dermaga ditingkatkan dikembangkann ya pelabuhan dan dermaga penyeberangan di Kecamatan Terpenuhi fasilitas keselamatan pelayaran disetiap
dan yg
%
5
12
0
13
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata. 1.
9.
10. 11.
12. 13.
Tercapainya Pertanian, swasembada Ketahanan beras tahun pangan 2012.
Tidak
Ada
Kg
104.143,78 3
150.000, 00
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
peraturan tentang Ada/tida k *) kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb Ketersediaan pangan utama
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
ton/ha %
3.49
10
Produksi perikanan
%
98.02
100
Konsumsi ikan
Jumlah industri pengalengan ikan
%
unit
95.72
100
Meningkatkan Ekonomi, BPPT promosi investasi yang efektif terhadap pemilihan negara sasaran promosi investasi yang tepat dengan menyajikan profil-profil investasi prospektif.
Jumlah promosi/pameran/e xpo investasi
Kali
1
10
Meningkatnya Perindagk nilai volume op usaha
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
koperasi %
65
13.4
90
.%
0.48
5
Meningkatnya ekspor komoditas perikanan
Perikanan
Terbangunnya industri pengalengan perikanan .
Perikanan
Meningkatnya jumlah koperasi
Perindagk op
Jumlah aktif
koperasi
Pertumbuhan
3.10
0
5
2
15
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
.%
14.4
18
USD/ Rp
571.561.41 5,63
571.561. 415,63
%
60
90
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
. kali
1
3
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
. buah
5
10
%
41
68.96
Kunjungan wisata
orang
116.061
174.091
.%
47.84
75.98
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 14. 15.
16.
Kehutanan Menurunnya kasus kebakaran hutan
Jumlah kasus kebakaran hutan
Terlaksananya Pertamban Usaha tambang yang sesuai amdal pengawasan dan gan inspeksi usaha pertambangan agar sesuai dengan perencanaan dan dokumen amdal yang telah ditetapkan. Pariwisata Meningkatnya obyek wisata, wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
Tujuan 3 : Menciptakan alam yang lestari melalui penegakkan aturan pemanfatan lahan dan sumber daya alam dan koordinasi rencana tata ruang wilayah 1.
Ekspor Bersih Perdagangan
PU Terbangun saluran irigasi tersier, sekunder dan primer, pintu air, dan waduk dilokasi kawasan sentra produksi
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Luas Kabupaten kondisi baik
irigasi dalam
Kali
0
0
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
pangan. 2.
3.
Meningkatnya , Kebersiha nilai skor rata- n rata Adipura dan adiwiyata.
Penanganan sampah
%
100
100
%
0.71
50
BLH Meningkatnya jumlah penanganan kasus kerusakan lingkungan.
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
%
60
85
Penegakan lingkungan
hukum
Jumlah penambangan liar yang ditertibkan
%
perusah aan
100
100
Ketepatan laporan:
waktu
tepat/tid
Tepat
Tepat
AGENDA III : Menciptakan Kabupaten Berau yg Aman, Demokratis dan Damai Didukung Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa dan suasana masyarakat yang kondusif.
0
0
Tujuan 1: Meningkatkan kinerja dan mutu aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mampu mengatasi permasalahan dan mengelola potensi secara profesional. 1.
Setda Terlaksananya sistem pelaporan dan pembinaan penyelenggaran pemerintahan daerah yang optimal.
-Lakip
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
-LPPD dan LKPJ
tepat/tid ak
-Laporan Keuangan tepat/tid ak (neraca, arus kas, dan calk) 2.
3.
4. 5.
6.
7.
Meningkatnya penerimaan daerah.
DPPKK
Meningkatnya Bag organisasi kualitas manajemen berbasis kinerja serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah. Penataan dan Bag Hukum penetapan produk hukum daerah. Meningkatnya sistem administrasi kearsipan.
Kantora Arsip
Peringkat LPPD di Peringka propinsi t Peningkatan penerimaan daerah
Jumlah penerimaan daerah
Rp
Tepat
13
1
1.025.925. 030.248,00
1.111.78 2.217.57 4,00
Tepat
59
Tepat
59
SKPD yang menerapkan manajemen berbasis kinerja
% atau ...SKPD
Jumlah perda yang dibuat
Perda
12
30
%
51
76
SKPD
30
59
ada/tida k
ada
Ada
SKPD
6
12
Penerapan pengelolaan secara baku
arsip
Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Tewujudnya Kesbanglin Tim tanggap darurat bencana pencegahan dan mas pengurangan resiko bencana termasuk kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi. Setda Diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada semua SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten.
%
Tidak
Jumah SKPD yang telah menerapkan SPM
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
8.
9.
10.
11.
Terbangunnya Bag. jaringan Humas, Bappeda teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten dan propinsi dan kecamatan.
Optimalnya pengembangan e- Government melalui pelaksanaan sistem informasi manajeman pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi serta kecamtan. Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
Bag, Humas, Bapeda, Bag. Umum
DPRD, Setwan
Setda Meningkatnya pelayanan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan administrasi secara tertib dan teratur.
Tujuan 2 : Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good government . 1.
Pada 2014
tahun Setda semua
.
Buku ”kabupaten Ada/tida dalam angka” k *)
Ada
Ada
Web site milik Ada/tida pemerintah daerah k *)
Ada
Ada
Buku kabupaten”
”PDRB Ada/tida k *)
Ada
Ada
Jumlah perda yang dihasilkan
perda
12
30
Indeks kepuasan layanan masyarakat
%
3.39
65
Sistim Informasi Manajemen Pemda
… buah
5
10
Jumah SKPD yang telah menerapkan
SKPD
4
6
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
2.
3.
4.
5.
sudah mempunyai SPM.
Pengembangan e-government melalui pelaksanaan sistem pelayanan manajemen keuangan daerah dan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan pelayanan pajak secara elektronik dan di 13 kecamatan
Bag, Humas, Bapeda, Bag. Umum
Adanya informasi manajemen keuangan
sistem Ada/tida k *)
Ada
Ada
Adanya informasi pengadaan dan jasa
sistem Ada/tida k *) barang
Ada
Ada
… pelayana n
1
5
Pelayanan sesuai .. standar waktu Pelayana n
2
10
kali / keg
1
2
%
65
80
Pelayanan satu atap Memperpendek BPPT, waktu birokrasi Kecamatan pelayanan dan perizinan di kabupaten dan 13 kecamatan. Setda Ortal Jumlah kormonev Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah.
BKD
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan kemampuan sesuai dengan
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
6.
Bappeda Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sesuai UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004.
Tersedianya Ada/tida k *) dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada
Ada
Tersedianya Ada/tida k *) Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
%
85
100
Tersedianya Ada/tida k *) Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Tujuan 3 : Meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat 1.
2. 3.
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Terciptanya Kesbang linmas pemantapan persatuan, kesatuan dan kerukunan bangsa.
Jumlah konflik sara
kasus
Tidak ada
Tidah ada
Terlaksanya Kesbang pencegahan dini linmas dan penanggulangan konflik.
Jumlah konflik sara
Kasus
0
0
Meningkatnya Kesbang linmas kewaspadaan dan wawasan kebangsaan.
BAB VIII
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
4.
Satpol PP Terbangunnya Pos Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di kampung dan tempat khusus.
Jumlah dibangun
Polmas
unit
2
6
Meningkatnya Kesbang partisipasi linmas, Setda masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu sebesar 85 %.
Kegiatan pembinaan politik daerah
kali / keg
1
5
%
65
85
kali / keg
3
5
%
60.98
85
%
6.47
9.05
Rp (Milyar)
5.912,88
11.188,0 0
Tujuan 4: Mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan interaksi infrastruktur dan suprastruktur politik yang demokratis 1.
2.
Partisipasi masyarakat pemilu
dalam
Peningkatan Kesbanglin Kegiatan pembinaan mas kewaspadaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dan wawasan kebangsaan dalam NKRI.
Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil 1. 2.
3.
Terbangunanny PU a Jalan,dan jembatan.
Meningkatnya Perindagk op perekonomian melalui berbagai sektor. Terbentuknya peran
Panjang kabupaten kondisi baik
jalan dalam
Peningkatan PDRB Jumlah PDRB
DPM, Bag Desa yang Pemerinta mempunyai
telah
%
100
100
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BAB VIII
