BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Indonesia kini menjadi bagian dunia yang memegang pemeran penting dalam perkembangan internasional. Sejak Deklarasi Kemerdekaan tahun 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno hingga pada Pemilihan Umum tahun 2014 yang menghasilkan terpilihnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-7, Indonesia telah berproses dan menjadi saksi serta tidak menutup kemungkinan untuk menyertai berbagai peristiwa internasional yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya kepentingan Indonesia dengan kepentingan berbagai negara lainnya. Salah satu tanda bahwa Indonesia sangat aktif dalam pergaulan dunia internasional adalah banyaknya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Berdasarkan data statistik dari Kementerian Luar Negeri dan Komisi Pemilihan Umum pada tahun 20141, tercatat bahwa terdapat 4,694,484 jumlah WNI yang berada di luar negeri oleh setiap Perwakilan RI di penjuru dunia. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu sebesar 60%, selebihnya adalah pelajar, profesional, Anak Buah Kapal (ABK), dan WNI lainnya. Sebaliknya, jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia juga cukup signifikan. Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1
Data Agregat WNI yang Tercatat di Perwakilan RI, Komisi Pemilihan Umum, 2014, hlm 7.
(Kemenarketans) yang dikutip oleh surat kabar kabarbisnis2 pada tahun 2012 menunjukan data angka bahwa terdapat lebih dari 77,300 WNA yang berada di Indonesia. Sebagian besar dari WNA tersebut merupakan pariwisatawan yang mengungjungi wisata-wisata Indonesia, Tenaga Kerja Asing (TKA), pelajar asing, dan WNA lainnya. Banyaknya WNI di suatu negara asing dan sebaliknya, dengan jumlah WNA yang banyak di Indonesia secara umum menunjukan bahwa hubungan baik antara Indonesia dan negara asing tersebut sedang stabil dan tidak terhambat oleh ketegangan hubungan diplomatik apapun. Namun dari sekian hubungan baik yang dimiliki Indonesia dengan suatu negara asing, yang saat ini sedang berkembang pesat secara progresif dan menunjukan hasil yang sangat menjanjikan adalah hubungan kenegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Perancis. Sejak dahulu, hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis menunjukan prospek kerjasama yang sangat positif. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dengan Perancis yang merupakan negara yang memiliki pengaruh yang kuat di tingkat internasional mendorong agar kedua negara tersebut bekerjasama sebagai mitra strategis untuk mendapatkan mutual advantages and profits atau kelebihan dan keuntungan bersama3. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Perancis saat ini dapat dibilang cukup mesra. Hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya kerjasama bilateral yang dimiliki oleh kedua negara. Saat ini, untuk menunjukan keseriusan dalam hubungan strategis Indonesia
2
http://kabarbisnis.com/read/2828433 Diakses pada tanggal 11 Februari 2015. http://www.ambafrance-id.org/Hubungan-Perancis-dan-Indonesia Diakses pada tanggal 11 Februari 2015. 3
dan Perancis, terdapat lima kesepakatan bilateral yang telah dirumuskan, disusun, dan disepakati bersama yang kini sudah berlaku, yaitu Deklarasi Bersama Tentang Kemitraan Strategis antara Perancis dan Indonesia4, Persetujuan Tentang Kerja Sama Pariwisata Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis5, Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan Tinggi6, Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Tentang Kerja Sama di Bidang Permuseuman7, Persetujuan Antara Pemerintah Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas8. Hubungan baik yang berkembang antara Indonesia dan Perancis membuat masing-masing warga negara untuk saling mengunjungi. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri RI dan Komisi Pemilihan Umum RI, dan Kedutaan Besar RI di Paris, pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3,685 WNI yang berada di Perancis9 dan berdasarkan data statistik statistiques mondiales menunjukan bahwa terdapat sebanyak 3,564 Warga Negara Perancis yang berada di Indonesia pada tahun 201110. Namun, hubungan baik tidak selalu memberikan dampak yang baik. Walaupun banyak Warga Negara Perancis yang berada di Indonesia, terdapat
4
Diluncurkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011. Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011. 6 Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011. 7 Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011. 8 Ditandatangani di Paris pada tanggal 24 Januari 2014. 9 Op Cit, Komisi Pemilihan Umum, 2014, hlm 3. 10 http://www.statistiques-mondiales.com/indonesie.htm Diakses pada tanggal 12 Februari 2015. 5
sebagian dari mereka yang melakukan tindak pidana dan menjadi narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) RI. Semua warga Perancis yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah pelaku kejahatan narkotika. Sampai saat ini telah tercatat bahwa terdapat sebanyak 9 Warga Negara Perancis yang terlibat kasus narkotika di Indonesia, yaitu Michael Blanc11, Serge Areski Atlaoui12, Gerard Debetz13, Vincent Roger Petrone14, David Alexander Guigles15, Thierry Claude Joseph Verchere16, François Giuily17, Rayan Jawad Hendri Bitar18, dan seorang Warga Negara Perancis berinisial J.L.19. Warga Negara Perancis pelaku tindak pidana yang menjadi sorotan publik di Indonesia adalah Michael Blanc, yang merupakan Warga Negara Perancis pertama yang dijatuhkan hukuman pidana oleh Pengadilan RI dan Serge Atlaoui, pengedar narkoba yang dijatuhkan hukuman pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Banten20, hasil ini menimbulkan protes besar masyarakat Perancis terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada warga negaranya.
11
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/01/20/indonesie-michael-blanc-libereapres-14-ans-de-prison_4350754_3210.html Diakses pada tanggal 12 Februari 2015 12 http://www.antaranews.com/berita/485743/prancis-terus-berjuang-untuk-atlaoui Diakses pada tanggal 14 Februari 2015. 13 http://news.detik.com/read/2013/04/02/150538/2209434/10/pesan-sabu-5-kg-wn-irandipenjara-seumur-hidup Diakses pada tanggal 14 Februari 2014. 14 http://www.antaranews.com/berita/356006/warga-prancis-kedapatan-selundupkan-narkobayang-ditelan Diakses pada tanggal 14 Februari 2014. 15 http://news.detik.com/read/2013/07/31/181545/2320522/10/ Diakses pada tanggal 14 Februari 2014 16 http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/frenchman-facing-1-year-bali-cocaine-case/ Diakses pada tanggal 14 Februari 2014 17 http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/07/23/un-francais-condamne-a-15-ansde-prison-pour-trafic-de-drogue-en-indonesie_4461467_3216.html Diakses pada tanggal 14 Februari 2015. 18 http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/21/bali-police-arrest-seven-including-frenchnational-during-drug-raids.html Diakses pada tanggal 14 Februari 2015. 19 http://news.detik.com/read/2014/12/08/232044/2771430/10/ Diakses pada tanggal 14 Februari 2015. 20 http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150310_eksekusi_prancis Diakses pada tanggal 11 Maret 2015.
Pada dasarnya, seseorang yang berada di dalam wilayah suatu negara secara otomatis harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut21. Warga Negara Perancis yang berada di wilayah Indonesia tetap harus tunduk pada hukum dan menaati segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang WNI berada di Perancis atau di negara asing manapun, ia harus menghormati dan tunduk hukum negara dimana ia berada. Namun Oppenheim berpendapat bahwa “although aliens fall at once under territorial supremacy of the State they enter, they remain, nevertheless, under the protection of their home State”, yang berarti meskipun warga negara asing harus tunduk pada ketentuan yang berlaku di negara tempat ia berada, mereka tetap berada dalam perlindungan negara asalnya22. Oleh karena itu hubungan antara Negara dengan warga negaranya sangat erat, khususnya dalam lingkup perlindungan. Wilayah territorial negara asing tidak mebatasi suatu negara untuk melindungi warga negaranya apabila ia berada di negara tersebut. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi dimana pun warga negaranya berada. Semangat perlindungan ini sebagai contoh dapat ditemukan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
21
B Ser, 1965, A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice, The Hague: Martinus Nijhof, hlm 279. 22 L. Oppenheim, 1967, International Law, a Treatise, Volume I, Peace, Longmans, London, hlm 686.
mengamatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia23. Semangat serupa juga ditemukan dalam Pembukaan Konstitusi Republik Perancis yang menegaskan bahwa Negara menjamin perlindungan individu dan keluarga serta segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan mereka24. Hak untuk melindungi warga negara yang berada di wilayah negara lain merupakan hak dimiliki negara yang dijamin oleh hukum internasional atau keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain25. Hak tersebut juga diperkuat oleh pendapat Oppenheim yang menjelaskan bahwa hak yang dimiliki oleh setiap negara untuk melindungi segenap warga negaranya diakui secara universal oleh hukum kebiasaan internasional26. Warga negara yang mendapatkan hukuman di negara asing juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Namun hambatan utama agar negara dapat melindungi warga negaranya di luar negeri adalah kedaulatan yang dimiliki oleh negara asing tersebut. Prinsip teritorial dalam hukum internasional
23
“…untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial…”. Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV. 24 “La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement”. Lihat Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, alinea X. 25 Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Bina Cipta, 1990, hlm 3. 26 L. Oppenheim, Op Cit, hlm 686
berlaku untuk menentukan yurisdiksi suatu negara27, baik yurisdiksi untuk menggunakan hukum setempat dan menjatuhkan hukuman. Sangat kesulitan untuk Pemerintah Perancis melindungi warga negaranya yang dijatuhkan hukuman Indonesia ketika berada di wilayah Indonesia, karena ketika Perancis tetap bertindak secara spihak untuk melindungi warga negaranya, hal tersebut akan dipandang sebagai intervensi yang mencederai kedaulatan Indonesia dan tidak akan efektif karena akan bertentangan dengan yurisdiksi yang dimiliki Indonesia. Kondisi di atas mendorong Pemerintah Perancis untuk menawarkan usulan kerjasama pada Pemerintah Indonesia untuk memindahkan warga negaranya yang dihukum di Indonesia agar menjalani hukuman atau sisa hukuman di negara asalnya, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada warga negara. Kerjasama tersebut dalam hukum internasional dikenal dengan Transfer of Sentenced Person (TSP) atau transfer/pemindahan narapidana. Upaya Pemerintah Perancis untuk memperjuangkan kerjasama pemindahan narapidana dimulai sejak warga negaranya yang pertama kali diadili di Indonesia, Michaël Blanc, mendapatkan vonis hukuman pidana seumur hidup pada tanggal 16 November 2000 oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Sejak kasus Michaël Blanc, Pemerintah Perancis dan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perundingan dan negosiasi untuk mewujudkan kerjasama TSP. Dan karena kasus yang sama pula, terjadi pemicu wacana Pemerintah Indonesia dan Perancis untuk melakukan kerjasama di bidang hukum
27
Shaw Malcolm N., International Law
pidana lainnya seperti mutual legal assistance dan extradisi. Namun nihil hasil, negosiasi dan perundingan antara kedua negara masih belum menemukan titik terang dan terus berjalan hingga saat ini. Apabila suatu hari kerjasama tersebut terwujud, tentu bentuknya akan berupa perjanjian internasional yang bersifat bilateral antara kendua negara. Klasifikasi suatu perjanjian yang sifatnya bilateral dapat dianalogikan, dalam hukum nasional, sebagai perjanjian kontrak antara dua pihak, dimana hal yang ditekankan adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak pada perjanjian dan berlaku asas resiprositas kepada kedua pihak yang terikat28. Artinya bahwa ketentuan dalam perjanjian yang mengikat antara kedua negara akan berlaku vice versa sesuai dengan prinsip resiprositas. Maka berdasarkan prinsip resiprositas suatu perjanjian bilateral, salah satu dampak dari adanya kerjasama pemindahan narapidana yang dimohonkan oleh Pemerintah Perancis untuk dapat memulangkan warga negara mereka yang menjadi narapidana di Indonesia agar bias menjalankan sisa hukuman di negara asalnya adalah berlakunya ketentuan yang sama untuk WNI yang dihukum dan menjalankan hukuman di penjara Perancis. Kerjasama tersebut tentunya akan memberikan hasil yang berpengaruh pada masing-masing negara. Hasil yang dapat memberikan keuntungan, dan memungkinkan juga untuk menimbulkan kerugian.
28
Carreau Dominique dan Marrella Fabrizio, Droit International, 11ème Edition, Pedone, 2012, hlm 149.
Untuk Pemerintah Perancis, pastinya akan sangat menguntungkan apabila warga negaranya yang terpidana dan menjalankan hukuman di Indonesia dapat dipulangkan untuk menjalankan sisa hukuman di negeri asalnya, mengingat adanya jumlah Warga Negara Perancis yang dihukum dan ditempatkan di Lapas hingga yang menduduki daftar deathrow untuk di hukum mati. Sedangkan di Perancis sendiri, sampai saat ini belum ada satu pun WNI yang melakukan tindak pidana di Perancis sehingga harus dijatuhkan hukuman pidana atau yang sedang menjalankan hukuman pidana disana. Lalu sekiranya apakah memungkinan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama TSP dengan Pemerintah Perancis? Apakah Indonesia saat ini membutuhkan adanya perjanjian pemindahan narapidana, khususnya dengan Perancis? Mengapa Indonesia harus mempertimbangkan membuat perjanjian kerjasama TSP dengan Perancis? Akankah kerjasama tersebut berpotensial untuk memberikan manfaat bagi Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dan adanya rencana besar antara Pemerintah Republik Perancis dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian kerjasama TSP memantik dan mendorong Penulis untuk menyusun Penulisan Hukum dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Prospek Strategis Perjanjian Bilateral Antara Republik Indonesia Dan Republik Perancis Tentang Pemindahan Narapidana”
RUMUSAN MASALAH Penelitian dalam Penulisan Hukum ini dilakukan untuk mencari jawaban terhadap manfaat dan implikasi kerjasama bilateral tentang Transfer of Sentenced Person atau pemindahan narapidana antara Republik Perancis dan Perancis bagi kedua negara dari segi hukum, yang akan diuraikan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah urgensi Republik Indonesia dan Republik Perancis untuk membentuk perjanjian bilateral tentang pemindahan narapidana? 2. Bagaimana posisi dan persiapan Indonesia dan Perancis dalam menyambut wacana kerjasama perjanjian bilateral tentang pemindahan narapidana? 3. Bagaimana prospek keuntungan, manfaat, kelemahan dan tantangan serta potensi lainnya ketika perjanjian bilateral antara Republik Perancis dan Repiblik Indonesia terlaksana? TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan uraian dan penjelasan pada latar belakan dan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Tujuan objektif a. Untuk mengetahui akibat hukum dan implikasi perjanjian bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Perancis tentang TSP. b. Untuk mengetahui kesiapan Republik Indonesia dan Republik Perancis dalam melaksanakan kerjasama pemindahan narapidana apabila perjanjian bilateral tentang TSP antara kedua negara berlaku.
c. Untuk mengetahui potensi dan tantangan dalam mempersiapkan dan mewujudkan perjanjian kerjasama tentang Transfer on Sentenced Person antara Republik Indonesia dengan Republik Perancis. d. Untuk membantu memberikan pandangan kepada Pemerintah Indonesia terhadap posisi dan kepentingan Indonesia ketika dihadapkan pada persiapan pembentukan perjanjian bilateral tentang TSP dengan Republik Perancis sebagai peran Warga Negara Indonesia yang baik. 2. Tujuan subjektif Untuk memperoleh pengetahuan, informasi, data, dan bahan yang relevan dengan tema dan judul yang diteliti dalam rangka penelitian dan penyusunan Penulisah Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. KEASILAN PENELITIAN Sepanjang pengetahuan Penulis, Penulisan Hukum yang membahas tentang pengaruh dampak suatu perjanjian internasional bilateral terhadap negara dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Prospek Strategis Perjanjian Bilateral Antara Republik Indonesia Dan Republik Perancis Tentang Pemindahan Narapidana” Meskipun terdapat tulisan-tulisan ilmiah dan penulisan hukum yang membahas tentang pengaruh suatu konvensi atau perjanjian internasional, antara lain dengan judul:
1. “Pengaruh Ratifikasi The Internasional Convenant on Civil and Political Rights dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 2005-2007”, disusun oleh Ardaon Apryan Umboh, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2002 dengan tahun kelulusan 2008. 2. “Pengaruh Ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1989) dalam Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak (Studi Kasus : Home Industry Pembuatan Shuttlecock di Kabupaten Sukoarjo”, disusun oleh Yokhebed Arumdika Probosambodo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2006 dengan tahun kelulusan 2010. 3. “Pengaruh United Nations Convention on Jurisdiction Immunities of States and Their Property 2004 Terhadap Imunitas Negara”, disusun oleh Utama Yudhistira, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2007 dengan tahun kelulusan 2011. 4. “Pengaruh Ratifikasi The International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) terhadap Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Praktik Pelrangan Buku 19632010”, disusun oleh Lia Padma Puspa Sari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitan Gadjah Mada angkatan 2008 dengan tahun kelulusan 2013. 5. “Prospek Ratifikasi Indonesia Terhadap International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance Ditinjau dari Sistem Penegakkan Hukum Indonesia”, disusun oleh Aulia Nur
Rachmi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2010 dengan tahun kelulusan 2014. Dari tulisan-tulisan ilmiah tersebut diatas, tidak ada yang membahas tentang posisi strategis dan potensi yang dapat dimiliki Republik Indonesia ketika membuat perjanjan internasional tentang kerjasama pemindahan narapidana dengan Republik Perancis. Penelitian hukum ini akan lebih akan mengkaji secara dalam dan keseluruhan dampak berjalannya perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Perancis tentang Transfer of Sentenced Person. MANFAAT PENELITIAN Hasil penelitian yang disusun diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan akademis dan kepentingan praktis. 1. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pada khususnya. 2. Memberikan pandangan kepada Pemerintah Indonesia terhadap posisi dan kepentingan Indonesia ketika dihadapkan pada persiapan pembentukan perjanjian
bilateral
tentang
TSP
dengan
Republik
Perancis.
Menyampaikan hasil penelitian berupa prospek strategis terhadap manfaat dan potensi perjanjian bilateral tentang TSP antara Rapublik Indonesia dan Republik Perancis ke masyarakat Indonesia.
