Y a n a In d a w a ti1, D o d d y R id w a n d o n o 2, M o h a m m a d irw a n A fa n d i3

PERMODELAN PENGETAHUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI AKTA OTENTIK DI INDONESIA BERBASIS OWL Yana Indawati1, Doddy Ridwandono2, Mohammad irwan Afandi3

ABSTRACT : Semenjak tahun 1961, secara de facto ada dikenal suatu lembaga dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT. Namun hingga saat ini, tidak pernah ada, tidak pernah dibuat suatu undang-undang (baca: undang-undang organik) sebagai atau yang dapat dijadikan dasar hukum, guna mengatur jabatan PPAT, demikian pula peraturan berupa undang-undang yang mengatur akta-akta yang

dibuat oleh atau dihadapan PPAT. Terkecuali peraturan dibawah undang-undang, yaitu peringkat Peraturan Pemerintah (PP). Muncul pertanyaan, apakah akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik, apakah PPAT adalah Pejabat Umum, apakah Notaris masih berhak untuk membuat Akta dalam bidang pertanahan. Dalam penelitian ini dibuat suatu permodelan peraturan PerUndangan pada peraturan yang berkaitan dengan akta dengan menggunakan OWL. Permodelan yang dibuat mengambil studi kasus/permasalahan seperti yang dijelaskan pada paragraf pertama. Permodelan yang dibuat tidak ditujukan untuk membuat suatu justifikasi, akan tetapi berusalia membuat suatu model yang dapat digunakan ulang untuk menampung konsep yang berbeda. Bahasa yang digunakan adalah 0WL2 dengan alat bantu Prot ege 4.2. Hasil permodelan menunjukkan bahwa OWL dapat menampung konsep pengetahuan dari Peraturan PerUndang-Undangan

yang mengatur masalah pembuatan akta. Konsep yang terdapat dalam model yang dihasilkan dapat dirubah sesuai dengan interpretasi terhadap aturan yang ada.

Keywords : hukum, ontology, semantic web, permodelan pengetahuan, kecerdasan buatan Correspondence : 'Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur 2&3Fakultas Teknik Industri, UPN "Veteran" Jawa Timur, email: [email protected], [email protected], [email protected]

PENDAHULUAN

dan tidak menangani masalah lex specialis

iogika (model formal) dan ilmu hukum. Namun

(Hoekstra, Rinke. dkk. 2009). Saskia van de Ven dkk (2008) telah membuat sistem yang mampu

kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antara

memberikan kesimpulan apakah suatu kasus telah

keduanya belum berada dalam tingkat yang matang,

melanggar norma ter tentu; namun penelitian ini

(Verheij, B,, dkk. 1997). Namun dengan adanya

tidak mencakup konsep lex posterior.

Secara teori terdapat hubungan erat antara

perkembangan dalam bidang ontology untuk

Tulisan ini akan membahas per aodelan

merepresentasikan pengetahuan memunculkan

peraturan perundangan yang mengatur masalah

harapan untuk memodelkan pengetahuan dalam

akta otentik, Notaris dan PPAT. Akta merupakan

bidang hukum.

salah satu alat bukti yang dapat dijadikan dasar

Terdapat beberapa penelitian dalam bidang Ontology yang berkaitan dengan ilmu hukum. Saias, J. And Quaresma, P. (2005) membuat metodologi

mengenai hak atas kepemilikan (1865 BW). Motivasi dari pemodelan peraturan perundangan

untuk merubah dokumen putusan hukum ke dalam

mengenai akta otentik. Yang pertama, kewenangan

ontology. Laarschot, R. dkk (2005), Steenbergen,

untuk membuat akta otentik, apakah harus Pejabat Umum. Kedua, apakah ada Pejabat Umum selain

W (2005), Klein, M. dkk (2006), Uijttenbroek, E.M., dkk (2007), Uijttenbroek, Elisabeth. M. dkk. (2008) adalah rangkaian penelitian yang ber tujuan untuk

tersebut dilandasi adanya perbedaan pendapat

notaris. Ketiga, apakah PPAT adalah Pejabat

membuat suatu sistem yang dapat menghasilkan

Umum. Keempat, apakah akta PPAT adalah termasuk akta otentik. Kelima apakah Notaris masih

informasi daf tar dokumen yang memilikijenis kasus yang hampir sama yang dideskripsikan pengguna

berhak untuk membuat akta tanah. Hasil dari pemodelan tidak ditujukan untuk membuat

sistem. Pada penelitian itu telah dihasilkan Ontology

justifikasi, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa

beserta sistem pencariannya. Namun sistem yang

dibuat memiliki kekurangan pada sisi tampilan, tidak

pemodelan dalam bidang hukum dengan menggunakan Ontology sebagai basisnya dapat

aampu menangani masalah perubalian (versioning) r

dilakukan dalam skala tertentu, dapat digunakan

41

Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1 Mei 2010 : 41 - 52

untuk memodelkan pengetahuan dalam bidang

digunakan sebagai pengatur dan pendukung

hukum dan dapat mengakomodasi perbedaan

navigasi dari sebuah situs, untuk digunakan sebagai

interpretasi.

sebuah media untuk mendukung proses pencarian, untuk pengecekan konsistensi, untuk mendukung

TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan berisi penjelasan ringkas mengenai Definisi dan Typoloy dari Ontology. Bab ini berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai kecenderungan pendekatan peneliti dalam mengembangkan Ontology.

interoperabilitas, untuk mendukung generalisasi dan spesialisasi informasi.

Pada saat ini Ontology tidak hanya digunakan pada area rekayasa pengetahuan tapi juga

digunakan pada aplikasi bahasa natural (natural language applications), pada area basis data, information retrieval dan untuk memfasilitasi komunikasi.

Ontology Penggunaan Ontology dianggap sebagai kunci untuk memungkinkan terjadinya komunikasi antar manusia dan mesin secara semantik. Walaupun

pada awalnya Ontology ditujukan untuk knowledge sharing dan konstruksi Sistem Berbasis

Khususnya saat ini ontology digunakan untuk mengimplementasikan/mendapatkan makna

semantik dari sebuah isi (content). Visi dari web semantik sendiri telah mempengaruhi def inisi dari ontology. Ontology akan memainkan peran vital

Pengetahuan, pada kenyataannya saat ini Ontology

dalam dunia web semantik dengan menyediakan sumberdatayang dapatdibagi dan dapatdigunakan

juga merupakan salah satu tools untuk

sebagai meta data.

mengimplementasikan visi dari Semantic Web. Karenanya definisi dari Ontology, tujuan dan

ini dapat sangat beragam, berkisar antara bahasa

karakteristiknyamemiliki pergeseran makna seiring berjalannya waktu (Nuria 2008). Berdasarkan paragraf sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perkembangan Ontology sendir i

Tingkatformalitas dalam mengadopsideskripsi natural dan logika formal namun yang jelas peningkatantingkat formalitas dan aturan baku akan lebih meningkatkan pemahaman oleh mesin. Terlebih lagi disaat ini ontology juga dipergunakan dalam area sistem multi-agent untuk

sudah dimulai sebelum munculnya teknologi

meningkatkan komunikasi antar agent, "jika dua

Semantic Web. Dengan adanya kemampuan

buah agent berkomunikasi mengenai suatu domain,

menyandingkan teknologi web dan ontology maka

maka dibutuhkan sebuah kesepakatan terminology

dimungkinkan untuk membuat suatu representasi

yang digunakan oleh agent tersebut mengenai suatu

pengetahuan dalam sistem yang tersebar.

domain".

Dalam (Nuria, 2008) dipaparkan belasan definisi dari ontology. Salah satu yang akan dicuplik adalah Lassila and McGuinness (2001), mensyaratkan adanya tiga property dibawah ini jika sebuah spesifikasi eksplisit dari sebuah konsep dapat dinyatakan sebagai sebuah ontology: 1. Sejumlah kosa kata tidak tak terhingga yang terorganisasi

2. Kelas dan hubungan antar istilah yang tidak ambigu 3. Terdapat aturan hubungan subclass dalam aturan

yang ketat Paling tidak untuk saat ini ontology: Lebih banyak digunakan untuk domain pengetahuan yang bersifat statis daripada domain pengetahuan yang bersifat dinamis. Dapat digunakan dengan cara yang berbeda-

beda untuk mendukung aplikasi cerdas: untuk

Typology Ontology Dalam Casellas, Nuria (2008) disarikan tiga belas Typologyyang diambil dari beberapa peneliti. Dalam hal ini akan disampaikan kesimpulan yang didapat. Dari semua typology yang ada dapat disimpulkan beberapa kriteria klasifikasi: subyek ontology, tingkat keumuman (generality), dan

terakhir formalisasi atau tingkat kompleksitas dari Tujuan. Ra&gkuman dari g?|ps& J &i u beberapa meneliti meng- f e*a^jBJggm^.' indikasikan bahwa tujuan jfSS-^S.ji'**'?.."'

penciptaan dari sebuah ontology ajB555iiI^rik-i'2-

1. Untuk memungkinkannya ^^f e^^^L-V:;1 interoperabilitas antar system SR^^-ijjP?".?" 2. Memberikan keuntungan j&^BisSJgi^si&sS^1

untuk basis pengetahuan g^^^p^^'"-;(Knowledge Base) atau r aggpmfgujptj rekayasa sistem informasi jg&ejj^^J^;

melakukan kontrol terhadap kosa kata, untuk

42

Yana I, Doddy R, M. IrwanA, Permodelan

a. Membantu dalam hal penyerapan

pengetahuan (Knowledge Acquisition) b. Menawarkan

penggunaan

ulang

(Reusabiliy) c. Dimungkinkannya untuk melakukan penalaran dan pemecahan masalah d. Menjalankan Semantic Annotation, indexing, pencarian dan retrieval e. Menyediakan Dokumentasi bagi sistem

lain

memodelkan seluruh common sense (misalnya word net).

Berdasar hal tersebut dapat dibagi beberapa tingkatan generality: @ Top/Upper level Ontology. Ontology jenis ini dapat disebutjuga dengan upper comprehensive ontology (menjelaskan konsep yang sangat general dan ditujukan agar ontology yang lain dapat menggunakan ontology ini sebagai media/ jembatan). Ontology ini dapat digunakan antar

3. Memastikan (conform) sebuah teori.

domain yang berbeda.

4. Memungkinkan terjadinya komunikasi antar

@ Gambarl. Typology

agent dan antar organisasi melalui pengetahuan

Core Ontology. Didalamnya terdapat konsep

yangterstruktur.

top-level

Subyek-Masalah.Dalam kategori ini pertama-tama

harus

dibedakan

antara

representation framework dan content ontology.

dari

sebuah

domain, yang

memungkinkan penggunaan ulang (khusus pada domain ter tentu). @ Domain-Specific. Dapat dipahami sebagai

Content ontology dapat dibedakan lagi menjadi

subdomain ontology, dimana pengetahuan yang

dynamic knowledge ontology dan static

sebuah ontology biasanya berhubungan dengan

direpresentasikan didalamnya bersifat spesif ik pada domain itu saja (misalnya: Ontology Hukum Kriminal) Formalitas dan tingkat kompleksitas

kemampuan penggunaan ulang dari sebuah

struktur Ontology. Mengacu dari beberapa

ontology. Jenis dari tingkat keumuman ini bervariasi

peneliti dapat dibagi ke dalam: highly formal, semi-

dari abstract, general, dan independen, disamping

formal, structured informal dan highly informal.

jenis ontology yang lainyaitu dependent dan spesif ik.

Mengacu pada peneliti lain Semi formal dan highly formal dapat disebut juga dengan light-weight

knowledge ontology Generality.Tingkat dari keumuman dari

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperjelas.Yangpertama, beberapa penelitimerujuk

ontology dan heavy-weight ontology.

pada istilah domain ontology untuk menggambarkan tingkat keumuman (generality) dan representasi

ANALISA PERATURAN PERUNDANGAN

pengetahuan statis pada saat yang bersamaan.

Sub Bab ini akan berisi langkah-langkah

Karenanya pembedaan akan istilah antara tingkat

analisa Peraturan Per-Undang-Undangan yang

keumuman dan subyek-masalah dibutuhkan.

berkaitan dengan Akta Otentik. Dalam setiap

Kedua, sebagai konsekuensinya, tingkat keumuman

langkahnya akan disertakan pula komentar dari hasil

dan subyek masalah jika digabungkan dapat

analisa.

memberikan perbedaan domain, tugas dan metode ontology. Domain, tugas, dan metode ontology

Peraturan Per-Undang-Undangan Yang

merujuk pada dua tipe pengetahuan (domain dan

Mengatur Akta Otentik Pada sub bagian ini akan dipaparkan urutan

problem-solving) dan karenanya bisa terdiri dari

beberapa level generality (core atau specific). Ontology yang disebut dengan aplication ontology adalah ontology spesifik yang mengkombinasikan pengetahuan statis dan dinamis

/alur Peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai akta otentik.

beberapa ontology dapat memiliki beberapa tingkat

Fungsi Alat Bukti Dalam pasal 1865 disebutkan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia

keumuman pada saat yang bersamaan. Artinya

mempimyai sesuatu hak atau guna meneguhkan

ontology tersebut dapat terdiri dari beberapa modul

haknya sendiri, maupun membantah suatu hak

dan dapat digunakan ulang. Ontologyjenis ini disebut

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,

dengan "large scale general purpose ontology" atau

diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" (ex pasal 1865 BW)

untuk area pengetahuan tertentu. Yang terakhir,

universal ontology, yang bertujuan untuk

43

Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1 Mei 2010 :41 - 52

Jenis Bukti Pada Pasal 1866 yang dimaksud dengan alat bukti

' Definisi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam pasal 1 PJN dinyatakan dan ditegaskan,

adalah:

bahwa:

-bukti tulisan

"Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya

-bukti dengan saksi-saksi,

berwenang untuk membuat akta otentik mengenai

- persangkaan-persangkaan,

semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang

-pengakuan, dan kemudian yang terakhir adalah

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh

-sumpah.

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian

Akta Otentik Sebagai Salah Satu Bukti Dalam

tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan

Bentuk Tulisan Bukti tulisan yang memiliki kedudukan paling

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya

kuat adalah akta otentik. Defmisi akta otentik sendiri adalah (Pasal 1868 KUHPerdata): "Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta Ada 3 unsur dan sekaligus merupakan tiga ciri yang esensial yang dimiliki oleh "akta otentik" yaitu: Pertama : bentuk dari akta otentik itu, harus ditentukan oleh undang-undang; artinya tidak boleh diatur dengan ketentuan atau peraturan yang lebih rendah daripada undang-undang;

: dibuat oleh atau dihadapan "pejabat umum";

Ketiga

adalah lex specialis dari pasal 3.1.3.

2. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-

dibuatnya".

Kedua

sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain." Analisa: 1. Notaris adalah Pejabat Umum. (Penjelasan dar i sub 3.1.3). Dapat dikatakan bahwa pasal ini

: akta otentik itu dibuat dalam wilayah jabatan dari pejabat yang berwenang membuatnya itu.

Analisa: 1. Dalam pasal 1868 disebutkan bahwa bentuk Akta Otentik ditentukan dengan UndangUndang.

Harus dipastikan apakah memang "HARUS", atau boleh dengan peraturan yang lain. Hal ini menentukan jenis pemodelan yang akan dilakukan. 2. Akta Otentik Dibuat Oleh ATAU Di hadapan Pejabat Umum. Hal ini memiliki dampak yang berbeda (Jenis akta yang dihasilkan berbeda) Akta Relaas dan Akta Partij. Namun dalam pemodelan, hal ini tidak dibahas. 3. Siapa yang disebut sebagai Pejabat Umum.

satunya berwenang membuat akta otentik,

kecuali ada peraturan yang membolehkan pejabat lain untuk membuatnya. Atau ada aturan yang mengecualikan Notaris untuk membuatnya. 3. Aturan-aturan lain dalam pasal ini tidak

dimodelkan. 4. Apakah Peraturan Umum itu adalah UndangUndang. Dalam penelitian ini Peraturan Umum

yang dimaksud adalah Undang-Undang. Kesimpulan sampai dengan sub 3.1.4.:

1. Notaris adalah Pejabat Umum. 2. Dimungkinkan, sebuahAkta, hanyaNotaris yang dapat membuatnya, Notaris dan Pejabat tertentu

dapat membuatnya, Notaris dilarang/ dikecualikan untuk membuat akta tertentu. Semua ini bergantung dari Peraturan.

3. Sebuah Akta Otentik tidak hanya dapat dibuat oleh Pejabat Umum saja tetapi dapat dilakukan oleh pejabat lain sepanjang ada aturan yang mengaturtentang hal itu. Perlu diperjelas apakah kemudian pihak/pejabat yang dapat membuat akta tersebut juga dikatakan sebagai pejabat umum.

4. Sampai sejauh ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa bentuk dari akta otentik dapat ditentukan oleh peraturan selain peraturan setingkat Undang-Undang.

Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada sub 3.1.4.

4. Apakah Akta Otentik hanya dapat dibuat oleh Pejabat Umum.

Akta Otentik Dibuat Selain Notaris Merujuk pada sub 3.1.4, apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang

44

Yana I, Doddy R, M. IrwanA, Permodelan.

"akta otentik" itu berarti harus diartikan adalah akta

pelaksanaan dari pasal 19 UUPA, terjadi

notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain, atau

"penggeseran penafsiran";

oleh peraturan umum ditegaskan bahwa "juga"

terang dan sangat pasti, tidak boleh ditafsirkan lain

diberikan kewenangan untuk itu kepada pejabat

sebagaimana dapat dibaca, bahwa:

yang lain (W. Setiawan, 2003).

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh

Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undangundang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain:

1) akta pengakuan anak di luar kawin (pasal 281 KUH Perdata); 2) akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (pasal 1227 KUH Perdata); 3) akta berita acara tentang penawaran

pembayaran tunai dan konsinyasi (pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata); 4) akta protes wesel dan cek (pasal 143 dan 218

KUH Dagang); 5) akta Catatan Sipil (pasal 4 KUH Perdata).. Keterangan:

1. Poin nomor 1 hingga poin 4, Notaris dan Pejabat Lain yang ditunjuk sesuai dengan aturan yang ada dapat membuat akta otentik 2. Poin nomor 5, Notaris dikecualikan untuk

Adapun isi dari pasal 19 UUPA itu, jelas, tegas,

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan

tanah; b. pendaf taran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; d. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, dst" e. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya

yang bersangkutan dengan pendaftaran tersebut dalam ayat

membuat akta tersebut

1

di atas,

dst"

PP No. 10 Tahun 1961, memuat aturan yang Akta Diluar Akta Otentik

keluar dari pakem dan diluar sistem, sebagaimana

Pasal 1869 BW menyebutkan "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak

dimuatdidalampasal 19dariPPNo. lOTahun 1961

cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak". Analisa: 1. Dalam pemodelan akan dibuat suatu class

tulisan/akta bawah tangan yang terdiri dar i 3 sub

tersebut sebagai berikut: "Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau

meminjam uang dengan hak-hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria."

class. Akta bawah tangan, karena dibuat oleh

pejabat umum yang tidak cakap; Akta bawah tangan, karena bentuk dari akta tersebut cacat;

Akta bawah tangan jikaditandatangani para pihak (dan memenuhi duakondisi sebelumnya).

No.10 Tahun 1961, Yaitu Menteri Agraria memberi kewenangan

kepada dirinya, untuk mengangkat Pejabat Pembuat Akta Tanah: a. Notaris,

PPAT Riwayat Awal

b. Pegawai dan bekas Pegawai Departemen Agraria,

Diambil dar i seminar IPPAT (26 April 2003):

c. Para Pegawai Pamong Praja,

Tatkala lahir dan keluar Peraturan Pemerintah (PP)

d. Orang-orang lain yang telah lulus ujian yang

Nomor 10 Tahun 1961, sebagai peraturan

diadakan oleh Menteri Agraria;

45

PerspektifHukum, Vol. 10 No. 1 Mei2010:41 -52

No. 11 Tahun 1961. Menteri Agraria memberi kewenangan kepada dirinya untuk menentukan akta PPAT;

mengaturtentang hal itu. Perlu diperjelas apakah kemudian pihak/pejabat yang dapat membuat akta tersebut juga dikatakan sebagai pejabat umur a.

Menteri Agraria memberi kewenangan

4. Sampai sejauh ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa bentuk dari akta otentik

kepada dirinya, untuk menentukan akta hipotik,

dapat ditentukan oleh peraturan selain peraturan

demikian pula mengatur hukum acara dan kekuatan

setingkat Undang-Undang.

No. 15 Tahun 1961.

hukum dari sertipikat (bukti pendaf taran) hipotik. Dasar Hukum PPAT Semenjak tahun 1961, secara de facto ada dikenal suatu lembaga dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT. Namun hingga saat ini, tidak pernah ada, tidak pernah dibuat suatu undang-undang (baca: undang-undang

organik) sebagai atau yang dapat dijadikan dasar hukum, guna mengaturjabatan PPAT, demikian pula peraturan berupa undang-undang yang mengatur

akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan PPAT. Terkecuali peraturan dibawah undang-undang, yaitu

peringkat Peraturan Pemerintah (PP). Namun terdapat beberapa Undang-Undang yang menyatakan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum.

5. Terdapat akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris, Oleh Notaris dan Pejabat Lain yang ditunjuk, dan kondisi dimana Notaris dikecualikan. 6. Terdapat Undang-Undang yang menyatakan bahwa PPAT adalah Pejabat Umutn (walaupun bukan dalam satu Undang-Undang Khusus mengenai PPAT) 7. Akta PPAT diatur bentuknya oleh Peraturan Bukan setingkat dengan Undang-Undang.

8. Perlu dimodelkan apakah PPAT adalah Pejabat Umum (merujuk pada Undang-Undang) 9. Perlu dimodelkan bahwa akta PPAT merujuk pada peraturan Menteri.

lO.Perlu dimodelkan apakah Notaris tidak lagi berhak untuk membuat akta mengenai per tanahan.

11. Apakah akta PPAT adalah akta otentik.

pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun

1996 - Undang-Undang Hak Tanggungan, tiba-tiba

PEMODELAN PENGETAHUAN

ada istilah Pejabat Umum dalam kalimat: "Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat

Permodelan Peraturan Perundangan

Umum".

dimodelkan ke dalam sistem. Yang disertakan hanya Undang-Undang atau peraturan lain yang mengatur masalah akta. Dari seluruh Undang-Undang atau peraturan lain yang mengatur akta hanya dipilih beberapa saja, untuk digunakan dalam studi kasus. Sebagian dari ontology mengenai Peraturan Perundangan dapat dilihat pada gambar 2. Sedangkan gambar 3 menggambarkan ontology top (posisi teratas)

Peraturan Tentang Bentuk Akta PPAT Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri. Permen Agraria No 11 Tahun 1961. Hasil Analisa Peraturan Per-Undang-Undangan Dari sub 3.1, dapat ditarik beberapa data untuk

Tidak semua peraturan PerUndang-Undangan

dapat dimodelkan. Yaitu: Kesimpulan sampai dengan sub 3.1.: 1. Notaris adalah Pejabat Umum. 2. Dimungkinkan, sebuahAkta, hanyaNotaris yang dapat membuatnya, Notaris dan Pejabat tertentu dapat membuatnya, Notaris dilarang/ dikecualikan untuk membuat akta tertentu. Semua ini bergantung dari Peraturan.

3. Sebuah Akta Otentik tidak hanya dapat dibuat oleh Pejabat Umum saja tetapi dapat dilakukan oleh pejabat lain sepanjang ada aturan yang

46

Pemodelan Pejabat Umum Karena yang menjadi dasar adalah aturan mengenai Pejabat Umum, maka konsep Pejabat Umum akan didefinisikan terlebih dahulu. Pejabat Umum didefinisikan sebagai berikut: Subyek Orang and (diatur Oleh/Diberi Wewenang some

Aturan PejabatUmum)

Aturan

Tentang

Yana I, Doddy R, M. IrwanA, Permodelan .

Atau dalam OWL ditulis sebagai berikut: <Equivalent Classes>
Pejabat Umum'7>



Maknanya:

Maknanya:

1. Setiap orang yang memiliki property "diatur

Setiap kali ada aturan Undang-Undang yang

Oleh/Diberi Wewenang" Aturan Tentang

mengatur mengenai konsep Pejabat Umum maka

Pejabat Umum maka orang tersebut adalah

aturan tersebut termasuk dalam class Aturan-

Pejabat Umum.

Aturan Tentang Pejabat Umum.

2. Setiap orang yang dijadikan anggota dar i Pejabat

Konsep ini perlu dibuat untuk mengakomodasi

Umum memiliki property diatas. Hal ini

kebutuhan akan adanya kemungkinan, bahwa

dikarenakan class tersebut menggunakan class

pembuat akta otentik bisa dibuat oleh Pejabat

equivalent. Jika hal ini tidak diinginkan maka

Umum (karena diatur dalam UU tertentu) atau bisa dibuat oleh seseorang yang menjalankan fungsi

dapat dibuat aturan lain, semisal hams Notaris, atau harus Pejabat.

^

Pejabat Umum (karena diatur dalam UU Tertentu). h)

Pemodelan Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Pejabat Umum

""'I PlrMMFlllilliilttfO

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai peraturan PJN yang menyatakan/mengatur tentang

,_.. ^ X... ' TlK)^:-*5@ ftrjtjiinP(rt)KnjU(ijnjn ;

f

is ^;;jntiwii[iM*iMi) y

*@@**,.@"@'@*; ly^, ~@ \ @^ s

pejabat umum.

Untuk kebutuhan hal itu maka perlu dibuat suatu class "Konsep Pejabat Umum". Kemudian

instance dari class Notaris reglement (lihat gambar 4.3). Instance dari class Notaris Reglement diberikan property "mengatur tentang" yang mengatur tentang "Konsep Pejabat Umum". tMi K-|lMII .f :>iruiinPtiUndin(llndnijin.j-j_

Gambar2. Ontology Peraturan Perundangan Permodelan Aturan-Aturan Tentang Pejabat

,'K*onlpSubyl>iMfnj*llnkiF>FunplPtjtbittJiiii -^V(nnpP<Jik
TJmum

~ ~ \Pt[jjlCHiinSlpll

Aturan-Aturan tentang Pejabat Umum adalah sebuah class yang mengandung aturan. Definisi

kelas tersebut adalah: Undang-Undang and (mengatur Tentang some

Konsep Pejabat Umum) Atau dalam OWL:

Gambar3. Top Ontology Pemodelan Notaris

Def inisi Notaris adalah sebagai berikut: Subyek Orang and

47

Perspektif Hukum, Vol. 10 No. 1 Mei 2010 :41 - 52

(diatur Oleh/Diberi Wewenang value Contoh Instance Dari Notaris Reglement-1860-3) Atau dalam OWL ditulis sebagai berikut: <Equivalent CIasses>



.Contoh Instance Dari Butir c Dar iAyat 1 Dari

Pasal 8 Dari UU No 1 Tahun 1995) Atau dalam OWL: <Equivalent Classes>