Written by PTUN SURABAYA Wednesday, 12 June :16 - Last Updated Saturday, 12 October :07

Rencana Strategis (Renstra) Written by PTUN SURABAYA Wednesday, 12 June 2013 01:16 - Last Updated Saturday, 12 October 2013 04:07

BAB I – PENDAHULUAN 2.

KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah-satu dari lima PTUN perintis di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. PTUN Surabaya mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991.

1 / 21


Sesuai dengan amanat Pasal 145 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 14 Januari 1991 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang sekaligus merupakan awal beroperasinya PERATUN di Indonesia. Untuk menandai tonggak sejarah tersebut maka tanggal 14 Januari dijadikan sebagai HUT Peratun yang diperingati setiap tahun oleh segenap jajaran PERATUN di seluruh Indonesia.

Pada awal beroperasinya PERATUN, wilayah hukum PTUN Surabaya pada waktu itu meliputi 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun kemudian dengan terbentuknya PTUN Semarang pada tanggal 20 April 1992 dan PTUN Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1997, maka wilayah hukum PTUN Surabaya saat ini hanya meliputi Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten.

Awalnya Gedung yang digunakan sebagai Kantor PTUN Surabaya pada tanggal 14 Januari 1991 menempati gedung bekas Kantor Wilayah Pemasyarakatan V Surabaya, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai Kantor PTUN Surabaya oleh Menteri Kehakiman RI (waktu itu) Bapak ISMAIL SALEH, SH pada tanggal 17 Desember 1990.

Sejak tanggal 1 Juli 2013, kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah menempati gedung baru di Jalan Ir. H. Juanda No. 89, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. ( Ketua Mahkamah Agung RI. ) di Pengadilan Negeri Tenggarong ( Kalimantan Timur ) bersamaan dengan peresmian 29 gedung Pengadilan di seluruh Indonesia pada tanggal 22 Juni 2013.

Wilayah Hukum PTUN Surabaya

Wilayah Hukum PTUN Surabaya pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Provinsi Jawa Timur, yaitu mencakup 38 (tiga puluh delapan) Daerah Tingkat II yang terdiri dari 9 (sembilan) Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten, masing-masing yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Kota Surabaya, dengan ibukota di Surabaya ; Kabupaten Sidoarjo, dengan ibukota di Sidoarjo ; Kabupaten Gresik, dengan ibukota di Gresik ; Kota Mojokerto, dengan ibukota di Mojokerto ; Kabupaten Mojokerto, dengan ibukota di Mojokerto ;

2 / 21


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Kabupaten Jombang, dengan ibukota di Jombang ; Kota Malang, dengan ibukota di Malang ; Kabupaten Malang, dengan ibukota di Malang ; Kota Pasuruan, dengan ibukota di Pasuruan ; Kabupaten Pasuruan, dengan ibukota di Bangil ; Kota Probolinggo, dengan ibukota di Probolinggo ; Kabupaten Probolinggo dengan ibukota di Kraksaan ; Kota Jember, dengan ibukota di Jember ; Kabupaten Jember, dengan ibukota di Jember ; Kabupaten Lumajang, dengan ibukota di Lumajang ; Kabupaten Banyuwangi, dengan ibukota di Banyuwangi ; Kabupaten Situbondo, dengan ibukota di Situbondo ; Kabupaten Bondowoso, dengan Ibukota di Bondowoso ; Kota Kediri, dengan ibukota di Kediri ; Kabupaten Kediri, dengan ibukota di Gampengrejo ; Kota Blitar, dengan ibukota di Blitar ; Kabupaten Blitar, dengan ibukota di Blitar ; Kabupaten Tulungagung, dengan ibukota di Tulungagung ; Kabupaten Pacitan, dengan ibukota di Pacitan ; Kota Madiun, dengan ibukota di Madiun ; Kabupaten Madiun, dengan ibukota di Madiun ; Kabupaten Ponorogo, dengan ibukota di Ponorogo ; Kabupaten Magetan, dengan ibukota di Magetan ; Kabupaten Trenggalek, dengan ibukota di Trenggalek ; Kabupaten Ngawi, dengan ibukota di Ngawi ; Kabupaten Nganjuk, dengan ibukota di Nganjuk ; Kabupaten Bojonegoro, dengan ibukota di Bojonegoro ; Kabupaten Lamongan, dengan ibukota di Lamongan ; Kabupaten Tuban, dengan ibukota di Tuban ; Kabupaten Pamekasan, dengan ibukota di Pamekasan ; Kabupaten Sumenep, dengan ibukota di Sumenep ; Kabupaten Sampang, dengan ibukota di Sampang ; Kabupaten Bangkalan, dengan ibukota di Bangkalan.

2.

Potensi dan Permasalahan.

1.

Lingkungan Internal.

3 / 21


Lingkungan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperhitungkan dapat menjadi menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemaha n dan pencapaian target rencana strategis ini. -

Strength (Kekuatan).

Lingkungan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang kemungkinan menjadi ke kuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Timur 2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selaku Pengadilan Tingkat Pertama 4. Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai; 5. Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah jelas diatur; 6. Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah tertata dengan baik. Weakness (Kelemahan).

1. Lingkungan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini ada dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

4 / 21


Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Masih kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara bidang-bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan Tupoksinya. Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan -

Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan 3. Lingkungan Eksternal.

5 / 21


Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin. -

Opportunity (Peluang).

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini, Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan sistem aplikasi administrasi perkara pola bindalmin pengadilan (SIAD-PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal sewilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

6 / 21


4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berupa internet, website Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

-

Threat (Tantangan yang dihadapi).

Adapun hal-hal yang menjadi tantangan dalam keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini adalah: 1.

Aspek Proses Peradilan

Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang perlu ditingkatkan (khususnya dalam penanganan perkara) Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

7 / 21


3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan -

Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diselaraskan denga arah kebijakan dan

8 / 21


program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Modern Untuk Menciptakan Keadilan”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9 / 21


2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatnya penyelesaian perkara Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis

10 / 21


dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

11 / 21


1.

Meningkatnya penyelesaian perkara 1. 2. 3.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Persentase perkara yang diselesaikan: Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

2.

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

12 / 21


- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

1.

Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

3.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

13 / 21


4.

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

5.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

6.

Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

4.

14 / 21


Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

1.

Persentase (amar) on putusan line perkara (yang menarik dalam waktu perhatian maksimal masyarakat) 1 hari kerja yangsejak dapat diputus. diakse

5.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap yang d

15 / 21


2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Penyelesaian Perkara TUN

2. Penyelesaian Sisa Perkara TUN

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

16 / 21


4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

17 / 21


c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1.

Peningkatan kinerja.

18 / 21


Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

3.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

19 / 21


BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dapat terwujud dengan baik.

Mengetahui, Sidoarjo, 27 September 2013

Ketua Pengadilan Tata Usaha Panitera / Sekretaris,

20 / 21


Negara Surabaya

Ttd. Ttd.

Dr. DANI ELPAH, S.H., M.H. NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

NIP. 19630520 198612 1 001 NIP. 19590320 198703 1 002

21 / 21

Written by PTUN SURABAYA Wednesday, 12 June :16 - Last Updated Saturday, 12 October :07

Recommend Documents