Written by Admin Wednesday, 24 February :25 - Last Updated Thursday, 27 May :56

Perjalanan Dinas Written by Admin Wednesday, 24 February 2010 10:25 - Last Updated Thursday, 27 May 2010 09:56

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-21 /PB/2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pasal 2 Biaya perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula,terdiri dari: a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal; b. biaya transpor pegawai; c. biaya penginapan; d. uang representatif; e. sewa kendaraan dalam kota.

BAB II BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal 3 Khusus untuk keperluan menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dan menjemput mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan

1/9


yang terakhir ke kota tempat pemakaman, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga diberikan biaya menjemput/mengantarjenazah, yang terdiri dari: a, biaya pemetian; b, biaya angkutan jenazah,

Pasal 4

Biaya transpor pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk: a. perjalanan dari ternpat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan sarnpai ternpat tujuan pergi pulang; b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat. Pasal5 Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: a. di hotel; b. di tempat menginap lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

Pasal 6

2/9


(1 )Sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Pejabat Negara secara at cost maksimum Rp500.000,OO/hari. (2)Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dligunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan. (3)Biaya sewa kendaraan dalam kota yang diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, Bahan Bakar Minyak, dan pajak.

BAB III PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN Pasal7 Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuan kerja berkenaan. Pasal8 Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pasal 9 Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas oleh BendaharaPengeluaran dari UP/TUP yang dikelolanya. Pasal10 Pemberian uang muka sebagaimandimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada permintaan dari Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri a. Surat tugas untuk melakukan perjalanan dines yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang b. SPPD; c.Kuitansi pe~alanan dinas; d.Rincian biaya perjalanan dinas.

3/9


Pasal 11 Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bendahara Pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada Pejabat Negara/PegawaiNegeri/Pegawai Tidak

Tetap yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal12 Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada pihak ketiga ditetapkan sebagai berikut: a.Biaya perjalanan dinas untuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan dapat dilakukan melalui pihak ketiga; bPihak ketiga dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan,maskapai penerbangan, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan; c. Penetapan pihak ketiga dilakukan melalui pelaksanaan pengadaanbarang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal13 (1) Kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk 1 (satu)paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. (2) Nilai kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi ketentuan tarif tiket dan penginapan yang telah ditetapkan.

Pasal 14

4/9


(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pihak ketiga didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, pihak ketiga mengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (3) Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM dengan melampirkan: a.Kontrak/perjanjian yang mencantumkan nomor rekening; b.Surat Pernyataan Kua'Sa PA mengenai penetapan rekanan; c.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d.Berita Acara Pembayaran; e.Kuitansi; f.SPTB; g. Resume Kontrak/SPK; h. Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (SSP), sesuai ketentuan; i. Daftar Pelaksanaan/Prestasi Kerja yang memuat antara lain informasi data Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap (nama, pangkatlgolongan), tujuan, tanggal keberangkatan, tempat menginap, lama menginap, dan jumlah biaya masing-masing Pejabat NegaralPegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap. (4) Dalam hal pajak atas pengadaan tiket dan penginapan telah dibayar olehpihak ketiga, pembayaran tagihan kepada pihak ketiga tidak perlu dipotong pajak. Pasal 15 Atas dasar SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan dan mengajukan SPM kepada KPPN dengan melampirkan SPTB, Resume Kontrak/SPK, dan Faktur Pajakdan/atau SSP, sesuai ketentuan.

Pasal16 Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap apabila: a. biaya perjalanan dinas telah dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan; b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan. Pasal17 Pengajuan SPM kepada KPPN atas pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilampiri SPTB dan Daftar yang ditandatangani Kuasa PA (memuat nama Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap, NIP, kota tujuan perjalanan dinas,

5/9


lama perjalanan dinas, jumlah uang, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran atau nomor rekening Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap) yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELALUI UP Pasal 18 Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 19 (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas. (2) Biaya transpor pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transpor pegawai, terdiri dari: a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang; b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang; c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api,tiket kapal laut, dan tiket bus; d. bukti pembayaran moda transportasi lainnya. (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandaralpelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran RiiI yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan dapat berupa kuitansi atau bukti [embayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat menginap lainnya. (6) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf b tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang

6/9


melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen, dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (7) Bukti pengeluaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kola adalah kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan. (8) Pejabat Pembuat Komitmen menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya Ycmg tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil.

Pasal 20 (1 )Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pad a DIPA satuan Kerja/kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh satuan kerja/kantor penyelenggaran kegiatan. (2) Biaya transportasi keberangkatan Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti seminar, rapat, den lain lain dibayarkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan sesuai bukti/pengeluaran. (3)Biaya transportasi kepulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain lain dibayarkan sesuai tarif yang berlaku dengan mengacu pada bukti biaya transportasi yang disampaikan pada saat kedatangan Pasal 21 (1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (2)Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran. (3)Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran. (4)Apabila terdapat kekurangan pembayaran, alas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas. (5)Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal16 huruf a, diatur

7/9


sebagai berikut: a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantiana. b.apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Negara;

Pasal 22 (1) Berdasarkan pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan perhitungan rampung, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP-GUP dilampiri SPTB dan bukti-bukti pengeluaran kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. (2)SPM-GUP diajukan ke KPPN dilampiri SPTB untuk diterbitkan SP2D Pasal 23 Pemberian uang muka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melebihi Rp10.000.000,OO (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakanperjalanan dinas.

Pasal24 Perjalanan dinas yang telah dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini tetap berpedeman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-34/PB2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-37/PB/2007. Pasal25 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku,Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

8/9


sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2007 dinyatakan tidak berlaku.

9/9

Written by Admin Wednesday, 24 February :25 - Last Updated Thursday, 27 May :56

Recommend Documents