W
BUPATI KAPUAS HULU PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINER.TA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH I(ABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,
Menimbang
: bahwa salah satu upaya untuk
Mengingat :
meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kineda Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II' di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9l sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal; e
Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor i+A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik.'Indonesia Tahun 2001 Nomor 144, Tambahan Lembarat Negara Republik Indonesia Nomor a1s0);
4. Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun
?OOS tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapari Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
41 Tahun 2OOT tentang Organisasi,'Perangkat Daerah (Lembaran Negara
5. Perattrran Pemerintah Nomor
Republik Indonesia Tahun 20OT Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;
6. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tatrun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara. Penyusunan, :Pengend.alian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeratr;
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang' Aln:qtabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;'
7. Instmksi
8. Perahrran Menteri Negara Pendayagunaan Ap'aratur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5 /2OOT Tahun 2OOT tentang Pedomdn Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahi
g.
Peratrrran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatrrr PER/2O/M.PAN / LL/2OAB lentang . Pedoman Pen5rusunan Indikator Kinerja Utama;
Negara Nomor
10.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birol
ll.Peraturan Daerah I(abupaten K4puas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembenhrkan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2OlL tentang Perubahan Atas Peratrrran Daerah Kabupaten I{apuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentrrkan Olganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hrrlu;
Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2OLO tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengatr Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2OLL-2OL5.
12. Perahrran
'a
i upuutusx^N, BUPATI TENTANG PENETAPAN 'LINGKUNGAN INDII(ATOR KINEzuA UTAI\{A DI
Menetapkan : PERATURAN
PEMERINTAI{ IGBUPATEN IGPUAS HULU. BAB I KETENTUAN UMUM
.
Pasal
1
Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud. dengan 1. Bupati adalah Bupati Kapuas Hu1u.
:
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas HUlIIl.
3. Sattran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan'Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 4., indikator Kinerja Utama {K.g Performance Indicatof yang selanjutnya disebut.IKu adalah uln:ran keberhasilan da:r'i suatu tujuan'dan sasaran'btrategis SKPD 5. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun hrjuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi SI(PD yang mengindikasikan tiirgkat keberhasilan dan ke gagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan 6. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 7. Sasaran Strategis adaldh hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dal+m rumusarl yang lebih spesifik, terukur; dalam kurrn wai
i
llKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini, lmerupakan acuan uln:ran, kinerja yang digunakan oleh {masing-masing SKPD iHuiu.
di Lingla-rngan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
:
Pasal 3
suatu'fiuan d.an sasaran strategis pada tingkatan SKPD harrs dinyatakan dengan IKU.
Keberhasilan pencapaian setiap
.
1r
t"
I
Pasal I 4 IK(J digwrakan SKPD
di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas
a. penJmsunan Rencana Pembangunan Jg:rgka Menengah Daerah (RPJMD); b. c.
d. f. g.
h. i.
penytrsunan Rencana Kerja Pemerittah Daerah (RKpD); perqrusrutan rencana startegis (RENSTRA SKPD); penyusunan rencima kerja (RENJA SI(PD); penprsunan dokumen penetaparr. kinerja (TAPKIN SKpD); penyusunan laporan aktrntabilitas kinerja (LAKIP) ; evaluasi kinerja SIPD ;rdan pemantauan dan' pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD; per{rusurlan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD. Pasal 5
Bupati melalui Sekretaris Daerah melalnrkan koord.inasi dan pemantaua,n datam pengembarlgan dan pelaksanaan IKU di lingkr:ngan Pemerintah Kabupaten l(apuas Hu1u. i
Pasa1 6
P,impinan SKPD melalmkan : {. nembinaan dalap penyrusu,nan, pengembangan
l' II(,
dan pelaksanaan
di lingkungan masing-masing;
I
I
1. koordinasi unhrk'pengintegrasian sistem pengukuran kinerja I dengan' sistem administrasi pemerintahan lainnya baik
.'
perencanaEln, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertangungjawaban;
3. pelaksanaan evaluasi . akuntabilitas kinerja
masing-masing.
..
.
di
lingkr:ngan
.i
Pasal 7
di setiap unit Ii kerja di linglorngan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam
(1) inspektorat kabupaten melaln-rkan evaluasi kinerja
rangka memastikan kearrdalan dan keaktrratan informasi.
I
L @)
pelaporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peratrrran ini dan melaporkan kipada Bupati dengan tembrrsan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Pasal 8
P"l* hal IKU ini menirlbulkan
dampak negatif terhadap kinerja
SKPD secara keseluruhan, pimpinan SKDP melaporkan kepada Fekretaris Daeratr agar ditenhrkan pengembangannya lebih lanjut unh:k perbaikan
pasal 9
Perattrra'Bupati ini mulai berrarn: plda tanggaf ditetapkan :, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda,gan gupati rT $ensan penempatannya dalam Berita Daerah l3pturan Kabupaten Kapuas
Hulu.
.
Ditetapkan di puttrssibau pada tanggal 1 1 lbvember ZO15
'
Diuadangkan di putussibau . pada tanggal L Plh.
II{PUAS HULU, .
:iSEmr\\ ,L, IlirJ.l,'r
=
L)>*-":;'fl BERITA NOMOR 303
IqPUAS HULU TAHUN 2013
t
I,
.l' i
IAMPIRAII PEMTURA!{ BUPATI KAPI'AS I{ULU
irblaon 2jresutzors
TANGOAL
OICOBER2ols
TENIAIIO PENEIAPAII D{DII(AIOR I(NE&'A IITAIvIA
DI LINGKUNGAI.I PEMEIRINTAH IGBUP,STEN IGPUAS HULU
NOMOR
SASARAN
1
2
1
.3
;l
tertib
:oapetensl da:r :eseJahteraan
rpatatur Peaerlntah laerah dan rernerlatatr desa
5
4
.lumtatr tceturaban/desa
leningkatkan
Yang
administrasinYa
Jumlah Pengirlman
Pegawai
Bade[ Pcmberdayatrn
I
Dcsa PcremPuan
I I
dm KB
BADAI{ KDPEGAWAIAN DAER/\H
lpada 1\rgas Belqiar kedinasan I BADAN ICEPDGAWAIAN lPersentase Pegawat Yang telah DAERAH
,tl
1
lmemenutit standar komPetensl
l,l l;
I
lsepAN TGPEGAwAIAN
penyelesaian
2 Mcngcrtbangkan nilainilat budaya kerja apatatur Ya:rg maju
ppttixcctrNoJAwAB
IT{DIIATOR KINER^'A I'TAMA
NOMOR
lpepnes I
dtsiplin
lssIGRfaRIAt DAERAH
SKPD 5rangtclah
drr peagelolaan arsiP
baku
r kecamata:r Yang tertib
administrasinYa batas wilaYah Yang
tdnh ditetaokan
1. 2
Inapc!doret
ffir,nyaGakasl penyimpangan a4ggarar Jumlah publilcasi daerah YaBg
telah dlterbitkan
dankonduslf 3
Kuelltas PelaYanan
SPXnStaHaf Or\ERAn SEKREtrARIAI DAERAH
kerumatrtanggaaa
Meniuglatkart
'elaporan Keuanga[
1
peaerintahan
INAS PENDAPATAN ENOEI.OIAAN EUANGAN DAN ASET AERAH
'
Ekhr
akuntabilltas dart tlansparanei penyelenggaraaa
tePat
2
3
bosentase aset tanah milik temcrintah Daerah Yang telab
IINAS PENDAPATAN
rerscrtilikat
)AERAH
tosentasi barang rnililc daeral
)INAS PDNDAPATAN
rang telah
DNOEI,OIAAN DUANOAN DAN ASET
'ENGELOI,AAN
terdaftar
:
:EUANOAN DAN ASET
)AERA}I XNAS PENDAPATAN IDIYGEI,OI,AAN GUANOAN DAN ASET
)pinl laporan keuango'
4
Pcrierintatr Daerah
)AERAH
t\
,ADAI{ PERENCANAAN
Penyrrsun an LKPJ KabuP aten
5 u
TEMBANGUNAN DADRAI{
tepat wakttr 6
SEKREf,ARIAT DAERAH
teDat walchr
,,7 Mffigkaulyatrcuali-tas pdayananPublik
Pinnrstraan LAKIP KabuP aten PJnyusunao LAPPD I(abuPate: tepat waktu
.1
2 3
Penerbtt"n Idn
Mendirikan
bangunanr
Standar Bangrrnan Gedung Nesaradikabupate$ Rasio bangunan bei-IMB Per
I
Tersedia:ryaPedomPnHarga
sahran bangiaalr Prosentasc kcPeailikan KTP
I
tRasio penduduk berl(fP Per
lsahran penduduk lRasio bayi berakte kelatriran
t, 7
otxasEtrra raRYA I TATARUANG
4. 5
SEICREf,ARI,AT DAERAI{
lAngka
I
DAN
DINAS CIPTA IGRYA DAN TATARUANG.
I | i
DINAS CIPTiI(ARYADAN TA;rARUANG DINAS KEPENDUDUKAN
loex rcNcar.uax
srrn
lorlas xrroNot
DUKAN IDAN PDNCATATAN SIPIL
lor*,r= *ro*uDUIU\N loar ppncatarnN sIPIL
pertumbuhan penduduk lor*^, *ru*uDITI.^N o.rr rB.wcntntlN sIPIL I
perizinan dannon bldang petranaman yang telah diterbitlan
MODALDN{ PEIAYANAN PERIANANTERPADU
Cakupan rata-rata Proses
DAN PEI.AYANAN
dan non perlzlnan 10
Indcks Kepuasan Layanan MasYarakat
11 PERHUBI'NGAN KOMUMKASI DAN
L2 :.
PERHUBUNGAN
13
PERIII'BUNGAN
l4 itrformasi terhadaP PDRB 15
retribusi PerParkiran slstern Informasi dafl
Manajemen Pemda 'W'ebsite Pemda
PERIII'BI'NGAN
PERIII'BI'NGAr{
KOMUIIIGSI DAN PERIIT'BUNOAN
Ketepatan waktu PenctaP arr
AmD tahun bedalan dan aset daerah
agenda kedewanan sesuai dengan rapat Badan
kerraikaa PAD dad
Prosentase PAD dibanding total
Prosentase kenaikan Paj ak
dsri tahun sebelumnYa
RctribusiDaerah
PENGEIIIAAN
PENGEI.oI,AAN
DINAS PENDAPATAN
PENGEI'IAAN
PENDAPATAN
dibanding Penerigraan Daerah
\!
hubungan kerja lingkup internal nraupun el<sternal
LSM/Ornas
DAENAH
LSM/OrmasYang
DAERAII
Pemerintah Daerah KaPu.as
.t
;
Mcningkatkaakualitas
|
perryelerrggaraan I pendidikan formal dan |
nonror:nal
. 1l tlsentase Penduduk yang enrsli >15 tahun melek huruf I
INAS
ENDIDII(AN,PEMUDA ,AN OI,/\HRAGA,
idakbuta)
|
[NS
hosentase Angka PartisiPasi
[urni
; I .l
(APM)
ENDIDIKAN,PEMUDA )AN OIAFIRAGA
SD/MI/Paket A
IINAS
tosentase Angfua Partisipasi
ENDIDIKAN,PEMUDA
rlumi (APM) SMP/MIs/Paket
,AN OIAI{RAOA
t toceatase Angla PartisiPast
)INAS
,Iurnt IMA/SMl(/MA/Paket C
)AN OIAIIRAGA
Satio Ketersedlaan Sekolah
/
lenduduk Usia sekolah
)ANOIAHRAGA
/ Murid
)INAS
AngkaMilekhuruf
DINAS
Angka Rata-Rata Iagra Sekolah
DINAS
Ratio Gum
1( Anglra PardsiPasi
'
)INAS 'ENDIDIKAN,PEMUDA )ANOI.AHRAOA
Ingfa Pardstpasi Sekolah
t:
i
,ENDIDIKAN,PDMUDA
(APM)
PENDIDII(AN,PDMUDA DAN OIAHRAGA PENDIDII(AI{,PEMUDA DAN OIAHRAGA PENDIDIKAN,PEMUDA DA}I OIAHRAGA DINAS PEIIDIDIKAN,PEMUDA DAN OIAHRAGA
kasar
Angta Pendldikan Yang Ditamar DINAS pBxororran,peu'uoa
1:
DANOIAHRAOA DINAS PENDIDIKAN,PEMTIDA DAN OIA}IRAGA
Li Angkahrtus Sekolah
9 Metrgembangkan nilai-
nllalbudaya serta memelihara aset-aset. budaya
1
DINAS KEBUDAYAAN DAN
Jualah lmnjungan wisatawan
PARTWISATA
(domestik)
owastcpsubavAAx oau
2 Terstrsunnya dolnrmen Reacana Induk Pariwisata
PARTgIISATA
Daerah
DTNAS KEBUDAYAAN DAN
3 Jumlah Benda' Sltus dan Kawasan Cagar BudaYa Yan g
PARTqNSATA
ldilestarikan 10 Meqjamin
berkebuhrhan ldrusus
terseleaggaranya
pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus
\r
DINAS PDNDIDII(AN,PEMUDA DAN OIAHRAOA
Rasio gunr terhadaP murid
1
2 Jumlah sekolah anak berkqbuhrhan ldrusus
DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA
3 Jenis sekdlah anat<
DINAS
DAN OIAIIRACA
PEitotDtKaN,rEtulrDa
berlnrbutuhan !*rusus
1l
I
UcningtcaU
1
I
DANOI,AHMGA
Prosentase Cakupan pelaYanan IRSUD 6haad Diponcgoro
kesehatan rujukan p asien lmasyarakat miskin 2 lProsentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan I
l*,**rkesehatan
I
l*rro
n*"u
Diponegoro
I
I
.)
RSIJDAhmad Diponegoro
Tingtcat lcepuasan pelanggan RST'D
dokterpersafiran penduduk Ratio tenagamedis persafiran penduduk Ratio sartna kesehatan persdtuanpenduduk
ql Ratio
DINASXESEIIATAN I I
DINAS IGSEIIATAN
I
I I I
DINAS KESEIIATAN
pessrta KB aktif
PEREMPUAN DAN
KESEIIA?AN
Prosentase Kecamatan bebas
frri'
Kematian Balitaper
KESEHATAN
Harapan Hidup
KESEHATAN
Iftjadian Gizi Bumk
I(ESDHATAN
Angka Kematian Ibu Bersalin
DINAS.IGSEI{ATAN
Proseatase peserta keluarga Miskin
DINAS IGSEIIATAN DINAS KESIIHATAN
regulasiJaminan tempat ibadatr
kehldupan beragama inasyarakat dalam linglatp internal rEaupun antar agama Menirigkatkan prestasi (selain milik surasta) per
1.000 penduduk Organlsasi Olahraga
PENDIDIIGN,PEMUDA DAN OIAHRACA
cabang olalragaSrang
Prosentase Angka melek huruf perempuan usia lSth keatas
Y PEMBDRDAYAAN
PEREMPUAN DAN
dari ttndakan
PEMBERDAYAAN
FEREMruANDAN
kerja pereapua:r keadilan gender
PEMBERDAYAAN DESA PEREMPUAN DAN
Iq Prosetrtase Posyandu
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Rasio KDRT
Feqserrtase Juiulah, tenaga
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
kerja
dibasrahumur
PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN
IGiminalitas Yang tertaEFani POI,ISI PAMONG
orang cacatorang
usladan
(oZ) korban bencana kab. Yangaeaerlma sosial gele"namasa sarana soslal sqlerti asuhan, panti Jompo, dan
TENAGAKEzuA
rehabilitasi
DINAS TENAGA IGRJA
masalah keseiahteraan sosial I(eluarga Miskin yg Penduduk Yang Bekerja
TENAGA KERJA
TENAGAKERJA
.8 Angka Kelangsungaa Hidup
DINAS KESEI{ATAN
bayi 9 Angka Usia Harapan llldup
l0 L7 Meningkatkan
Persentase Balita Glzi
DINAS KESEHATAN
Buruk
DINAS KESEIIATAN
Penyusunan Rencana Induk ilan Rencana Aksi Lokasi Prioritas flrlmril
1
ketersedlaan lahan untuk pengembangaa sarana dan prasqrana UtnUE 18 Meninglatkan kualitas
IJAI,'AII
!;LUIA
Prosentase PanJ ang Jalan
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Prosentase Panjang Jalan
DINAS BINA MARGADAN
kabupaten dala:n kondisi baik
dan hrandtas
I'.b;N G
PERBATASAN
infrastnrktur wilayah sebagai sarqna distribusl b arang,orang
PENGAIRAil
kabupaten dalnn kondisi sedang 3 Prosentase PanJ a.ng jalan
dan Jasq
DINASBINA MARGA DAN PENGAIRAN
kabupaten dalam kondisi
nrsak 4
Pro serrtase Panj an g
J
DINAS BINA MARGADAN
alan
PDNGAIITAN
kabupaten dala:a kondisi
rusakberat DINAS BINA MARGA DAN 5 Prosentase Lu as lrigasi PENGAIRAN Kabupaten dalam koadisi baik
DINASBINA MARC}A DAN
6 JumlahJembatan dengan
TENGAIRAT!
kondist baik
DINAS BINA !'IARGA DAN PENGAIRAN
7 Ju:nlah Jcmbatan dengan kondisi sedang 8 Jualah Jembatan derrgan kondisi rusak
l9
Meningkatkan jalur transportasi da:r d
menghubungkan pu sat-pu sat kegiatan dalan kabupaten
an
20 Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah terpendlSerisolir (an
2L Mentnglcatnya
I
BADAN PENGELOIA
Tesedianya dolnrmen pengembangan kawasa:l Perbatasan 2 Terpeliharanya tap al b atas
PDRBATASAN
BADANPENGELOIA PERBATASAN
DINAS PT:RINDUSTRIAN PERDAOANGAN DAN I(OPERASI
Kontribusi sektor Perdagangan
1
pertumbuhan ekonoml \1
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Tersedianyajalan yang
1
komunikaslke wilayah terpencil,terisotir perbatasan
DINASBINAMARGA DAN PENGAIr{AN
terhadap PDRB
daerah
22 Meningkatnya pendapata-lr vLBL,IJv l,--.--J
--a^-^' }v...lgL,..v.BJ
dan pengolah produk
pertanlan
Produl+ivitas komoditas kehutanan daa perkebunan 2 Tersedianya alr irigasi unhrk pertanian rakya.t pada sibtem 1
I
IDINAS PERKEBUNAN DAN
I
lr
I
I
I
iriAasi ya;s sudah ada. Produksl l,omoditas pangan
IDINAS PERTAMAN
ITANAMaNpIHG hDAN
rPEroRNa.KaN
i
DINAS PERTANIAN
utaIIa
TANAMANPANGANDAN.
Produktivitas komoditas pangai
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANOAN DAN PETERNAIGN
PBTERNAKAN
'
5 Produksl komoditas
hortilultura 6 Produ-ktivitas komoditas
horti!mltura
,l Prosentase
I
l(ontribusl sektor
pertanian terhadap PDRB
l
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAI(AN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PDf,ERNA(AN I
DINAspDRTAMAu TANAMANPANGANDAN
PETERNAKAN
I I I I
8 Tingkat konsumsi daging
DINAS PENTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERT{AKAN
9 JumIah Ternak
DINAS PDRTANIAN ?ANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
10
Produksl daeng
DINAS PEITAMAN TANAMAN.PANOAN DAN PDTERNAI(AN
11
Produksi telur
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANOAN DAN PETERNAKAN
t2 Jumlah produksi perikanan
DINAS,PERIKANAN
13 Prosentase kontribusi Perikanan terha(iap PDRB 14 Tingkat I(onsumsi lkan
DINAS PERII(ANAN DINAS PDRII(ANAN
masyarakat 15 Keberadaan regulasi
ketahanan
pangan 16 Stabilitas harga dan pasokan pangan 17 Perr4nganan daerah rawan pangan 23 Me,lingtcatkan ketahanan ekonoml masyarakat mlskin
1
24 Meninglratlcan produkdvitas lndustri rum6h tanggeJndustri
1 Pro
kecil/menerrgah dan koperasi
SEKRETARIAT DAERAII SDKRETARIAT DAERAII
i SEKR TARU\TDAERAH
Jumlah pasgr desa
DINAA PERINDUSTRI,AN PERDAOANGAN DAN [(OPERASI
seatase Kontribusi selctor Industrl terhadap PDRB
L'INAS PI'ruNDUS'IRIAN PERDAGA'NCANDAN
z Jumlatr pasar perrda
KOPERASI
DINAS PERINDUSTRTAN PERDAGANGANDAN
I(OPEMSI
25 Mcntngkatkan angka pardstpasi tnasyarakat dalam pembangunan
I
Penyerapao Tenaga KerJa oleh
DINAS PI'RINDUSTRIAN
Koperasi dan LII0vI
PERDAOANGAN DAN
Jumlah gangguan I(AMTIBMAS
SATI'AN POHSI PAMONG PTIA'A
I(OPER/\SI
daerah
26 Meningkatkan kehldupan masyarakat yang tentram,tertib dan sadar hukum
1
2 Jumlal demonstrasiyg ditt rjulam kepada Pemerintal Daerah 3 Angka IGiminalitas
\!
27 Menlngkatlian troralitas dan Inranfltas pelayanan ketenagakarlaan
1
Prosentase Ttnglat pardstpasi
angkatan lieda 2 Ttngkat Pengangguran
SATUAN PgUSI PAI}IONG ERA"IA SATUAN POITSIPAMONG
Pt{&,A DINAS TENAGA KER.'A TRANSIVTICRASI DAN
sosrAL DINAS iENAGAIGR,JA TRANSMIGMSI DAN
SOSIAL'
3 An gkp p artisip asi anghatan
kerja' +
28
Menciptakan ildim
DINAS TENAGA TER"IA TRANSMIGRASI DAN
sosrAL
4 Angfua sengketa pengusahapengusatra pertahun
DINAS TENAGA KEIi.'A TIiANSMIGRASI DAN SOSIAL
5 Rasio daya serap.tenaga lgerja
DINAS TENAGA KERIA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL
1
Ntlal Investad Srang diredisasi
KAI!l'OR I,I'NANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN PERZINANTERPADU
Z
Jumlah investor berskala nasional (PIVfDN/PI\,IA)
KANTORPDNANAMAN MODAL DAN PEIAYANAN
usaha dan lldim i:rvestasl yang kondusif dan berkeadilan
PERIANAil TDRPADU
29 Mengoptimalkan
2encrlEaan tmdaralqn
octl darah
lan pendapatan leinlaln
Lqiu Inllasi
1
PEMBANOUNAN DAERNH BADAN PERENCANAAN PEMBANOT'NAN DAERAH
2 Peadapatan Perkaplta
'3 Indeks Gini
BADAN PERENCANAAN PEI\4BANOI'NAN DAERAH
DINAS PERKEBUNAN DAN
Prosentase Ruang terbuka
30 Mengendalikan lqju perubahan qlh fungsi lahon dan firncrsi trrtan
hijau per satuar luas wilayah berHPL/HGB
sehlngga tercipta
Rehabilitasi hutan dan lahan
kesetnbangan
lcritis
limglcungan
3t
SAUA.N PT'R.LTNCANAAN
Menin gkatkan lcu alita s
linglmngan penrmahan dan lingktrngan usatra yang memperhadkan kelestarlan llngkun gan
I(DHUIANAN DINAS PERKEBI'NAN DAN KEHUTANAN
3 Kenrsaka:r I(awasan Hutan
DINAS PERKEBUNAN DAN I(EIIUTANAN.
.4 Luas Lahan yang direboisasi
DINAS PERKEBUNAN DAN TCEHIIIANAN
1
D1NAS CIFTA I(ARYA DAN
Tersedianya sistem penanganan sampah di
pcrkotaan
2 Prosentase Ruin ah
IATA RUANA r
tanga'
pcngguna airbersih a Pirsentase nrmah ttnegal
bersanitasi 4 Rasio rumah layakhunt 5 Rasio permukiman taYak huni
DINAS CIPTAIGRYADAN TATARUANG DINAS CIFTAKARYA DAN TATARUANO DINAS CIPTA KARYA DAN TATARUANO DINAS CIPTA I(AFIYA DAN TATARUANO
I
6 lTersediqnya siste.m air limbah
lskala 7 Tersedianya fasilitas I
lpengurangan sampah di lperkotaan 32 Marunrnaya kenrsakan
linglnrngan dan
1
KANTORUNGJ('NGAN HIDUP I(ANTORUNGKUNGAN FIIDUP
Bprkurangnya luasan peraukiEan }
DINAS CIPTA IGRYA DAN TATARUANG
Pelayanan tindak lanjut
KANTORUNGKUNGAN HIDT'P
pengaduan masyarakat akibat adarrya du gaan P encemar€n
dan/atau perusakan linslannsan hidup 33 Meningkatnya pola dan hralitas pengolahan hasil hutan yang
t
berkelanjutan
\!
I
