XENTERI PEIGRJAAT{ UHUM REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERT PEKERJAAN UMUM NOMOR ; 399/KPTS lM /2010 TENTANG
PBMBENTUKAN TIM KOORDINAST PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, WILAYAH STINGAI SANGIHE TALAT]D
MENTERI PEKERJAAN UMUN{, Menimbang
a.
bahwa dalarn rangka mengoordinasikzur kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalarn pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud, dan sesuar dengan ketentuar Pasal 86, Pasal 87 ayat (3) Undang-undarg Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umunr Nontor 04/PRT/T\4/2008 tentang Pedoman Pembentukarr Wadah l(oordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Provinsi, I(abupatenA(ota, dan Wilayah Sungai, perlu dibentuk Tirn Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sangihe Talaud;
Mengingat
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Koordinasr Pengelolaan Sunrber Daya Air Wilayah Sungai Sangihe Talaud dengan I(eputusar Menteri Pekerjaan Umum;
: l.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377\,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\ sebagaimara telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Peraturan Pemerintal Republik Lrdonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Surnber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a858);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi" Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan SumberDaya Air; Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor 84/? Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRTA{12006 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
9.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRTA{/2008 tentiurg Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Perrgelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, KabupatenA(ot4 dan Wilayah Sungai;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SANGIHE TALAUD.
KESATU
Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sangihe Talaud, yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Sangihe Talaud, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
a.
TKPSDA WS Sangihe Talaud berkedudukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
b.
TKPSDA WS Sangihe Talaud bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Peke{aan Umum.
KETIGA
TKPSDA wS sangihe Taiaud mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam melakukan koordinasi:
a.
pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud guna
pembahasan rancangan
perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumtrer daya air;
b.
pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
c.
pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada
Wilayah Sungai Sangrhe Talaud guna perumusan
bahan
pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; d.
pembahasan rencana pengelolaan sistenr informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
e.
pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusi4 keuangan, peralatare dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaur sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud; dan
pemberian pertinrbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud. KEEMPAT
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KETIGA, TKPSD.A Wilayah Sungai Sangihe menyelenggarakan firngsi koordinasi melalui
Talaud
:
a.
konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukur guna keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud serta fercapainya kesepaharnm antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
b.
pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud; dan
c.
kegiatan pemanlauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud.
KELIMA
Keanggotaan TKPSDA WS Sangihe Talaud dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA WS Sangihe Talaud, kecuali Ketua clan Ketua Harian.
KEENAM
Dalam melaksanakan tugits sebagaimana dirnaksud dalam DIKTUM KETIGA, TKPSDA WS Sangihe Talaud wajib menyampaikan laporzur tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahrm dengan tembusan kepada gubemur dan bupati/wal ikota terk ar t.
KETUJUH
a.
Untuk membantu tugas TKPSDA WS Sangihe Talaud, dibentuk sekretariat TKPSDA WS Sangihe Talaud.
b.
Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat TKPSDA WS Sangihe Talaud ditetapkan oleh Ketua Harian TKPSDA WS Sangihe Talaud.
c.
Sekretariat TKPSDA WS Sangihe Talaud dipimpin oleh Kepala Sekretariat TKPSDA WS Sangihe Talaud.
Kepala Sekretariat TKPSDA WS Sangihe Talaud dijabat oleh salah satu Kepala Seksi pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi I.
KEDELAPAN
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sulawesi SumberDaya Air.
I,
Direktorat Jenderal
ini, Keputusan tentang pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Sangihe Talaud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KESEMBILAN
Dengan berlakunya Keputusan Menteri
KESEPULUH
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Padatanggal 5 Jul j- 2010 Ivlenteri Pekerj aan LJmum,
n N-^-i( DJOKO KIRMANTO Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. 2. 3. 4" 5. 6. 7. 8. 9"
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara; Sekretaris Jenderal Kementerian Peke{aan Umum;
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang IJubrurgan AntarLembaga: Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; Bupati Kepulauan Sangihe; Bupati Kepulauan Talaud;
Bupati Kepulauan Siau Tagr.rlandang dan Biaro; 10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 399/KPTS/M/ 2010
Tanggal
: :
5Juli
201.0
DAFTAR ANGGOTA TIM KOORDINASI PENGELOLAANI SUI4BER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SANGIHE - TALAUD
NO
NAMA/UNIT KERJA/ JABATAN/ INSTANSI/ASOSIASI/ORGANISASI
KEDUDUKAN DALAM TIM
1
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Ketua merangkap anggota
2
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Ketua Harian merangkap anggota
Sulawesi Utara 3
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara
Anggota
4
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara
Anggota
5
Kepala Dinas Peftanian Provinsi Sulawesi Utara
Anggota
6
Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I
Anggota
7
8
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan ilt Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Anggota i
| Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan j I HiOup Kabupaten Kepulauan
Talaud
Anggota
i
9
Kepala Dinas Kehutanan, Peftambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Talaud
Anggota
10
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro
Anggota
11
Julius Kalamu" BA, Ketua Yayasan Jaya
Anggota
Mandiri 12
Tomi Manein, Ketua Perkumpulan Petani
Anggota
Pemakai Air Paangkacan 13
Alexius Tumalang, Direktur
PDAM
Anggota
Johan Lucky Makagansa, Ketua Yayasan Tampunganglawo
Anggota
Kaftika Tuage, Ketua
Anggota
Kabupaten Kepulauan Talaud T4
15
Pemerhati Lingkungan Anggum
Kelompok
KETERANGAN
i
NO
NAMA/UNIT KER]A/ JABATAN/ INSTANSI/ASOSIASI /ORGANISA$I
KEDUDUKAN DALAM TIM
16
Minden Pinilas, Ketua Kelompok Pencinta Lingkungan Matambuwun
Anggota
Frits
Anggota
L7
l-ahamendu, Ketua
Organisasi
KETERANGAN
Lembaga Aku Cinta Indonesia 18
Djuaridi R" Rumiki, SE, MSi,
Ketua
Anggota
Dewan
Anggota
Yayasan Nusaina Laut Biru 19
Michael
F.
Wangko SP.,
Monitoring Asosiasi Radio Komunitas untuk Konservasi Pro Lestari FM 20
M.R. Madonsa, Ketua Forum Nasional Pengembangan Potensi Wisata Daerah dan Lingkungan Hidup (WISDALH)
Anggota
Menteri Pekerjaan Umum,
ryN-^6 DJOKO KIRMANTO
