Wilayah Pada Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kebijakan Penerapan Pola Spasial/Wilayah Pada Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan industri dan perdagangan berkembang

melampaui

batas-batas

suatu

negara,

yang

kemudian

menghapuskan rintangan-rintangan yang ada (trade barriers) menuju ke arah perdagangan bebas.115 Hal senada diungkapkan Presiden Bank Dunia, hal-hal penting untuk dapat terlaksananya globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang menguntungkan, antara lain : 116 1. Pemerintahan yang lebih baik dan bersih (good governance); 2. Pengurangan rintangan-rintangan terhadap perdagangan (reduction of trade barriers); 3. Memperbanyak bantuan bagi pembangunan (more development aid); dan 4. Kerja

sama

internasional

yang

lebih

baik

(better

international

coorperation). Thomas Friedman menyatakan :117 -market capitalism-then more you let market forces rule and the more you pen your economy to free trade and competition, the more efficient an flourishing your economy will be. Globalization means the spread of free-market 115

Henning Klodt, Jalan Menuju Tantangan Persaingan Global, Edisi Bahasa Indonesia, vol. 10, Institute Liberal Friedrich-Nauman, Jakarta, 2004, hlm. 7. 116

An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 117. 117 Thomas L. Friedman, The Lexus and The Olive Tree, Understanding Globalization, Anchor Books, New York, 2000, hlm. 9. Menurut Chandrawulan diartikan bahwa globalisasi muncul dari kekuatan kapitalisme pasar bebas dan kekuatan pasar yang semakin besar, maka perekonomian menjadi semakin terbuka, berdaya saing dan tercipta perdagangan bebas, sehingga terjadi efisiensi perekonomian. Globalisasi berarti penyebaran kapitalisme pasar bebas ke semua negara di dunia, oleh karenanya globalisasi memiliki perangkat aturan ekonominya sendiri, yakni aturan-aturan yang mengatur pembukaan perekonomian, deregulasi, dan aturan privatisasi perekonomian, untuk menjadi lebih kompetitif dan berdaya tarik bagi investasi asing. Dalam: An An Chandrawulan, Ibid, hlm. 98.

commit to user 67


digilib.uns.ac.id

capitalism to virtually every country in the world. Therefore, globalization also has its own set of economic rules-rules that revolve around openin, deregulation an privatizing your economy, in order to make it more competitive Terciptanya perdagangan bebas antar negara-negara di dunia telah meningkatkan volume peredaran uang, meningkatkan aliran investasi, menciptakan alih teknologi, melancarkan distribusi hasil produksi, dan menciptakan produk-produk berstandar global. Kebutuhan akan investasi (asing) merupakan salah satu alternatif untuk pemecahan masalah kesulitan pembiayaan dalam pembangunan nasional.118 Dari aspek makro ekonomi, investasi asing merupakan suatu pendayagunaan dana berlebih (surplus funds), baik yang berasal dari sumber dana publik maupun privat,119 sedangkan dari aspek mikro ekonomi, investasi asing dapat dilihat dari suatu kegiatan kewirausahaan (entrepreneurial activity) oleh suatu investor di suatu negara ke perusahaan di negara lain.120 Secara umum investasi asing dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : investasi langsung (direct investment); dan investasi portofolio (portfolio investment).121 Secara tidak langsung dengan adanya investasi juga turut menyumbang perbaikan sarana dan prasarana, membantu menciptakan lapangan kerja, membantu perbaikan dan peningkatan teknologi produksi, meningkatkan penerimaan pajak negara dan bukan pajak negara, meningkatkan penerimaan 118

Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2009,

hlm. 94. 119

Dana berlebih yang ada di suatu negara diinvestasikan ke luar negeri agar dapat berakumulasi. Setiap negara biasanya menempuh dua arah kebijakan sekaligus, yaitu disatu sisi investor memperoleh tambahan pendapatan dari pajak ataspenghasilan atau peningkatan modal yang diperoleh di negara asing (outward foreign investment), dan di sisi lain, investor asing domestik didorong untuk menginvestasikan kelebihan dananya ke luar negeri, sehingga diundang untuk mengembangkan bisnisnya ke dalam negeri agar memperoleh tambahan pendapatan dari paajak atas penghasilan atau pertambahan nilai yang diperoleh negara tersebut (inward foreign investment), lihat: Oentoeng Soeropati, Hukum Investasi Asing, Fakultas Hukum Kristen Satyawacana, Salatiga, 1999, hlm. 17. Dalam: Nanik Trihastuti, Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Di Indonesia, ctk. Pertama, Setara Pers, Malang, 2013, hlm. 72. 120

Lihat: Oentoeng Soeropati, Ibid, hlm. 18. Dalam: Nanik Trihastuti, Ibid.

121

Nanik Trihastuti, Ibid..

commit to user 68


digilib.uns.ac.id

devisa bagi produksi berorientasi ekspor, serta mampu mendorong peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Peter K. Yu berpendapat, karena tingkat variasi kekayaan, struktur ekonomi, kemampuan teknologi, sistem politik, dan tradisi budaya disetiap negara tentunya memiliki tujuan, kepentingan, maupun tekanan politik yang berbeda. Sebagai gambaran di China dan Amerika Serikat bergabung bersama mengembangkan sebuah rezim kekayaan intelektual internasional yang baru. Harmonisasi ini bukan proses yang mudah bahkan lebih sulit, mengingat signifikasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya perbedaan antar negara. 122 Menurut Stuart S. Malawer, dengan berdirinya perusahaan asing (baru) akan memberi efek multiplier yang besar pada tenaga kerja lokal.123 Customer perusahaan asing dan pemasok mengalami peningkatan, di samping perusahaan-perusahaan domestik juga akan tumbuh. Perusahaan-perusahaan asing tidak memerlukan banyak insentif ekonomi atau subsidi pajak daerah untuk eksis di pasar dunia. Namun, meskipun negara membutuhkan investasi asing, masih banyak kebijakan pemerintahnya dianggap menjadi hambatan

122 In sum, due to the variations in the level of wealth, economic structure, technological capability, political system, and cultural tradition, different states have different goals, interests, and political pressures. China and the United States therefore should join together to develop a new international intellectual property regime, rather than to universalize the existing Western

constraints imposed by its present circumstance. Intellectual Property In China In The TwentyAmerican University Law, Vol. 50, 2000, Cardozo Legal Studies Research Paper No. 34, last revised 2011, hlm. 240. 123

The establishment of new foreign firms in a state has a major multiplier effect on local

suppliers increase, domestic firms grow. These new foreign-owned firms do not require many economic incentives or local tax subsidies to expand their operations into the U.S. since it is in their corporate interest to do so. Establishing subsidiaries in the U.S. allows foreign multinational advantage of a cheaper dollar, and avoid currency fluctuations. However, although states need foreign investments, federal government policies are still viewed by foreign investors as barriers to such investments. In addition, public support for these investments and state trade policies is often lacking. Stuart S. Malawer, Chinese Investment & U.S. Growth Legal and Policy Issues artikel pada Jurnal Internasional GMU School of Public Policy Research Paper No. 2011-18, Distinguished Service Professor of Law & International Trade George Mason University, School of Public Policy, 2011, hlm. 2.

commit to user 69


digilib.uns.ac.id

oleh investor asing. Selain itu, dukungan publik untuk investasi dan kebijakan perdagangan negara kurang memadai. Campur tangan negara diperlukan untuk menjaga kepentingan semua pihak dalam masyarakat, melindungi kepentingan kepentingan produsen dan konsumen, dan melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum, terhadap kepentingan perusahaan dan pribadi.124 Kegiatan intervensi negara tersebut juga meluas sampai pada pengaturan terhadap berbagai aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun badan-badanbadan kolektif (corporate bodies) untuk maksud megubah kondisi hidup dan kehidupan individu dan kelompok penduduk secara relatif cepat.125 Negara yang menerapkan welfare state mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan (service), bantuan (charity), perlindungan (protection), atau pencegahan (prevention) pada masalah-masalah sosial yang besar. Dalam negara kesejahteraan (welfare state = social service state) seperti Indonesia, tujuan negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Tekad the founding fathers untuk mengadopsikan paham demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial dalam rumusan UUD 1945 dalam BAB IV tentang

berbagai ketentuan dasar mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia yang hendak diwujudkan di masa depan.126 Mengingat tujuan negara kita dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Empat, perumusan secara singkat adalah untuk mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur, materiil, dan spiritual berdasarkan Pancasila.127 Kebijakan yang dibuat harus selalu 124 Lihat: Sri Rejeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2003 hlm. 15. Dalam: Adi Sulistiyono, Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, UNS Press, Surakarta, 2008 , hlm. 46. 125

Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 223. Dikutip dari Zulfi Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 38. 126

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 66. 127 CST. Kansil dan Christine ST. Tansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga kini, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 20.

commit to user 70


digilib.uns.ac.id

berpegang pada prinsip ekonomi kerakyatan, yakni pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Suatu upaya memberdayakan rakyat dengan segala aspeknya baik untuk mencapai kualitas hidup rakyat dan secara kuantitatif juga meningkatkan produktivitasnya.128 Untuk mengetahui latarbelakang perbedaan kebijakan dalam konteks penerapan pola spasial/wilayah, dasar hukum yang diberlakukan, pelaksanaan maupun pengembangan pada masing-masing Kawasan FTZ BBK, peneliti mencoba mengupas secara terperinci, sebagai berikut : 1. Aspek Historis Pembangunan Pulau Batam diawali dengan diterbitkannya Keppres No. 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam, Pemerintah telah menjadikan Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional dari kegiatan eksplorasi minyak lepas pantai Pertamina. Wilayah Batuampar ditetapkan sebagai daerah industri dengan status entreport partikulir untuk memfasilitasi kegiatan basis logistik dan operasional

berdasarkan

Pengembangan

Keppres

No.

74

Pembangunan Pulau Batam

Tahun atas

1971

tentang

dasar Reglement

A Ordonansi Bea (Staatsblad 1931, No. 471). Kemudian, melalui Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, seluruh wilayah Pulau Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri Pulau Batam yang dikelola oleh dua lembaga baru, yaitu : Persero Batam, dan Badan Otorita Batam, yang mana pembentukan Badan Otorita Batam bertujuan untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan industri nasional.129 Berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1974 tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse, di mana beberapa wilayah di Pulau Batam (Batuampar, 128

Andrik Purwasito, Perspektif Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah, ctk. Pertama, Political Laboratory For Supporting Good Governance, FISIP, UNS, 2001, hlm. 41. 129

Nilai Strategis Pulau Batam, Bintan, Dan Karimun (BBK) Sebagai Kawasan Special , Economic Zone (SEZ), artikel terdapat dalam diakses 9 November 2013, jam 21.18 WIB.

commit to user 71


digilib.uns.ac.id

Sekupang dan Kabil) ditetapkan sebagai kawasan Gudang Berikat (bonded warehouse). Seiring terbitnya PP No. 31 Tahun 1977 tentang Perubahan PP No. 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse, dan Keppres No. 41 Tahun 1978 tentang penetapan seluruh daerah industri di Pulau Batam sebagai wilayah usaha bonded warehouse. Dengan Keppres No. 56 Tahun 1984 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse, maka cakupan wilayah kerja bonded warehouse Pulau Batam diperluas ke 5 (lima) pulau di sekitar Batam, yaitu : Pulau Kasem, Pulau Moi-moi, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh dan Pulau Janda Berhias. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan PP No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), dan direvisi melalui PP No. 14 Tahun 1990 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), yang menyatakan bahwa PP No. 31 Tahun 1977 tentang Gudang Berikat (Bonded Barehouse) dinyatakan tidak berlaku lagi. 130 Kebijakan pemerintah lain tentang pengaturan PPn dan PPnBM di kawasan Bonded Zone Pulau Batam, pertama kali adalah berlandaskan UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPn Barang dan Jasa dan PPnBM, dan melalui PP No. 39 Tahun 1998 tentang PPn dan PPnBM Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, yang dalam pemberlakuannya mengalami penundaan 6 (enam) kali, berdasarkan : a. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2000 tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam; b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2001 tentang Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam; 130

Ibid.

commit to user 72


digilib.uns.ac.id

c. Peraturan Pemerintah No. 85

Tahun 2001 tentang Penundaan Ketiga

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam; d. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2002 tentang Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam; e. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam; f. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat (Bonded Zone). Daerah Industri Pulau Batam. Terkait pengaturan petunjuk dan pelaksanaannya,

diatur

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.47/KMK.01/1987 tentang Pelaksanaan Pemungutan PPN dan PPnBM Atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak Dari/Ke/Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-Pulau Disekitarnya Yang Dinyatakan Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan disempurnakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 548/KMK.04/1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No. 47/KMK.01/1987 (26 Januari 1987) tentang Pelaksanaan Pemungutan PPN dan PPnBM Atas Pengeluaran/ Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak Atau Jasa

Kena Pajak

Dari/Ke/Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-Pulau Disekitarnya Yang Dinyatakan Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone). 131 131

I Nyoman Widia, Perlakuan PPn di Batam, artikel terdapat dalam http://inwdahsyat.wordpress.com/2008/07/09/kebijakan-ppn-di-pulau-batam/, diakses 30 Januari 2014, jam 00.33 WIB.

commit to user 73


Pada

digilib.uns.ac.id

saat

Batam

menyandang

status

Bonded

Warehouse,

(tahun 1990) terjadi peristiwa penandatanganan Framework Agreement on Regional Economic Cooperation (Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Singapura).132 Perjanjian yang bertujuan meningkatkan dan melindungi investasi di seluruh kawasan Batam. Lingkup kerjasama tersebut mencakup sektor : penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja dan pengembangan kapasitas.133 Sejak saat itu terjadi peningkatan investasi ke Batam yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan kencenderungan meningkatnya lapangan kerja, populasi, kedatangan wisatawan, hingga ke pendapatan devisa pariwisata dan ekspor.134 Dari keseluruhan tindakan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu dalam

lingkup

kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan demikian dapat disimpulkan, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum tersebut merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor dalam lingkup kompleksitas kekuatan. Ketika Batam menyandang status sebagai kawasan Industri Berikat (Bonded Zone), sebenarnya secara de facto Batam dapat dikatakan sebagai kawasan FTZ (mempelajari PP No. 14 Tahun 1990 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone). Dengan melihat di dalamnya terdapat ketentuanketentuan khusus

dibidang pabean, impor, ekspor, lalu-lintas barang,

penanaman modal, dan dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan

132 Derajad S. Widhyharto, Transformatif Kerjasama Dan Share Value No. 2 Vol. 3, Oktober 2012, hlm. 59.

Kebijakan Publik, edisi

133

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Departemen Luar Negeri 26 Juni 2006, Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi untuk Pulau Batam, Bintan, dan Karimun, terdapat dalam http://www.deplu.go.id/_ layouts/mobile/PortalDetail-PressReleaseLike.aspx?l=id&ItemId= 7f1791fcc5d0-4147-b87a-5735 dbf73c2a, diakses 4 Maret 2013, pukul 01:30WIB. 134

Heri Muliono, Merajut Batam Merajut Batam Masa Depan: Menyongsong Status Free Trade Zone makalah Pustaka LP3ES Indonesia, 2001, hal. 155-156.

commit to user 74


digilib.uns.ac.id

barang dalam kawasan Bonded Zone.135 Kondisi yang sedemikian rupa menjadikan Batam sudah mempunyai sarana dan prasarana infrastruktur yang sangat memadai sebagai modal Kawasan FTZ jauh sebelum kebijakan FTZ diberlakukan.136 Derajad S. Widhyharto memaparkan :137 saat ini bukanlah terjadi secara mendadak. Perencanaan Batam di mulai dari tahun 70-an, setidaknya terdapat 15 landasan hukum yang menjadi pijakan dalam membangun Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan. Diawali dengan diterbitkannya Keppres No. 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam sampai dengan Keppres No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri

Kota Batam wilayahnya meliputi : Pulau Batam; Pulau Tonton; Pulau Nipah; Pulau Rempang; Pulau Galang; dan Pulau Galang Baru. 138 Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Perkembangan

pesat

Batam menjadi salah satu faktor terbentuknya

wilayah Provinsi Kepri. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per April 2012 penduduk Batam mencapai 1.153.860 jiwa.139 Pulau Batam (2006) sebelum diberlakukannya UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ, sudah menempati posisi tertinggi dalam sektor industri berorientasi

ekspor bahkan mendominasi hingga 86,19%

di Provinsi Kepri. Batam sudah memiliki 13 (tiga belas) kawasan industri yang tersebar dalam enam subwilayah. Lebih dari 50% perusahaan asing 135

Kawasan Berikat Batam, artikel terdapat dalam www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id, diakses 30 Januari 2014, jam 02.07 WIB. 136

Ibid.

137

Derajad S. Widhyharto, loc.cit.

138 Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. 139 Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Batam, artikel Http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam, diakses 29 Januari 2014, jam 16.27 WIB.

commit to user 75

dalam


digilib.uns.ac.id

yang beroperasi di Batam adalah perusahaan Singapura, atau perusahaanperusahaan asing yang basis operasionalnya di Singapura. Total investasi asing yang masuk ke Batam, ada 186 investor Singapura (US$ 10.307 juta). Ketergantungan Batam terhadap Singapura tampak dari fakta : impor sebesar 65%, ekspor sebesar 69%, dan wisatawan asing 70% berasal dari Singapura.140 Nilai investasi swasta berkonsentrasi pada sektor : industri (primadona), perdagangan, jasa, perumahan, pariwisata, dan pertanian. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini :141 Tabel 2. Perbandingan Nilai Ekspor Kab/Kota Se Provinsi KEPRI (Tahun 2006) No. Kabupaten/Kota 1 Karimun 2 Bintan 3 Lingga 4 Natuna 5 Tanjung Pinang 6 Batam Jumlah

Nilai US$ 79.047.681 340.319.231 4.895.445 56.393.723 139.523.187 3.870.085.172 4.490.264.439

Prosentase (%) 1,76 7,58 0,11 1,26 3,11 86,19 100,00

Sumber: BPS Kepri, 2006

Gambaran tersebut didasarkan pada fakta adanya perbedaan pertumbuhan kemampuan ekspor di antara 3 (tiga) kawasan yang sudah menjadi Kawasan FTZ. Dampak pertumbuhan ekspor dari kegiatan ekonomi di Pulau Batam yang terasa pada penyerapan tenaga kerja yang harus memenuhi kebutuhan industri yang beroperasi. Potensi yang sedemikian besar, dikarenakan Batam pada waktu itu sudah menjadi fokus pembangunan nasional (era Habibie) untuk dijadikan pusat kawasan industri pendamping Singapura yang menjadi pusat perdagangan dunia. -nya pernah menyatakan, bahwa dalam 140

Edy Burmansyah. FTZ BBK kepentingan siapa, kita atau Singapura. Institute for Global Justice 19 Agustus 2008, artikel terdapat dalam http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=166, diakses 1 Januari 2014, jam 03.40 WIB. 141

Suhartono. artikel pada Jurnal Kajian Bagian 4.pmd-DPRRI, edisi No. 4

Vol 14, Desember 2009, hlm. 618.

commit to user 76


digilib.uns.ac.id

pengembangan Batam, mengasumsikan bahwa Singapura seluas 500 km2 akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. Batam kemudian dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung. Kini, mungkin teori tersebut dapat dikatakan

ada

kebenarannya. Banyak pengusaha Singapura dan pengusaha dari negara lain yang berbasis di Singapura menanamkan modalnya di Batam. 142 Melihat catatan sejarah Pulau Batam menuju Kawasan FTZ, sebelumnya telah menyandang berbagai status, diantaranya: Entrepot Partikulir, Bonded Warehouse, dan Bonded Zone.143 Dalam sistem hukum menurut Robert Seidman, bahwa setiap undang-undang sekali dikeluarkan akan berubah, baik melalui perubahan normal, maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.144 Sejak dibentuknya Badan Otorita Batam pada tahun 1973 untuk mewujudkan Batam sebagai kawasan industri, Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, pasar tenaga kerja, dan wisatawan. Keberadaan Otorita Batam dibentuk melalui Keppres (daerah otonom) harus menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan mengacu pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, namun di sisi lain ada Pemko Batam yang dibentuk melalui UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten. Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam,

145

yang juga

mengakui eksistensi Otorita Batam, yang tercantum dalam kalimat bahwa

142

Salim Agus, Dari Habibie hingga Lee Hsein Loong, artikel koran Jakarta tanggal 11 April 2009, terdapat dalam http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=6758, diakses 5 Desember 2013, jam 02.17 WIB. 143

Tesis, FISIP UI, 2010,

hlm. 1. 144

Esmi Warrasih, loc. cit.

145

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, loc. cit.

commit to user 77


digilib.uns.ac.id

pembangunan. Hal tersebut menyebabkan pemerintahan di Batam saat ini yang terjadi adalah bukan single policy, namun ada dualisme policy. Mengupas dualisme kepemimpinan menurut teori sistem hukum Teguh Prasetyo, harus tetap konsisten pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan teratur.146 Keterkaitan sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, jika sampai terjadi konflik maka segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Dampak pembentukan Provinsi Kepri terkait dengan penerapan kebijakan khusus kepabeanan di Kota Batam, menjadikan sejumlah wilayah Kepri terutama di sekitar Pulau Batam menjadi wilayah abu-abu termasuk status Bintan dan Karimun yang juga ditetapkan sebagai Kawasan FTZ, meskipun potensi yang dimiliki Bintan dan Karimun dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dijadikan Kawasan FTZ di samping mempertimbangkan potensi ekonomi kawasan serta letak geostrategis wilayahnya yang berdekatan dengan Batam, Singapura, dan Malaysia. Menteri Perdagangan Marie Pangestu memaparkan, bahwa penetapan FTZ BBK di wilayah Kepri merupakan bagian dari kebijakan KEK yang merupakan payung hukum FTZ. 147 Dalam teori Sibernetika Talcoot Parsons, penetapan kebijakan Kawasan FTZ BBK karena potensi arus energi terbesar ada pada subsistem ekonomi. Asumsi adaptasi untuk dapat memanfaatkan sumber daya di sekitarnya secara fisik organik menjadi dasar utama perumusan kebijakan, di mana kebijakan ini adalah hukum sebagai bagian dari subsistem politik dalam konteks pembentukan Kawasan FTZ BBK khususnya Bintan dan Karimun adalalah untuk mencegah wilayah abu-abu di sekitar Batam.

146

Teguh Prasetyo, loc.cit.

147

Suhartono, op. cit, hlm. 617

commit to user 78


digilib.uns.ac.id

Kawasan FTZ Bintan merupakan sebutan untuk Kabupaten Bintan bagian dari salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kepri sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau (PP No. 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau) dengan ibukota Tanjung Pinang.148 Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1983 tentang Penetapan Kota Administratif Tanjung Pinang, dan UU No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang, maka ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom

berada di Pulau Bintan namun terpisah dari Kabupaten

Bintan.149 Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjung Pinang (ibukota Provinsi Kepri) menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Dalam penetapan lokasi Kawasan FTZ Bintan, wilayahnya meliputi : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang (dalam konteks KEK BBK, penyebutan Bintan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan).150 Sebelum pemberlakuan kebijakan FTZ, keberadaan bonded zones di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi investor PMA dan PMDN di sektor industri manufaktur. Kawasan FTZ Bintan memiliki potensi sangat besar di bidang pariwisata dan industri, yang telah mulai diusahakan sejak tahun 1996 saat pertama sekali kawasan pariwisata Lagoi dan kawasan industri Lobam beroperasi. Untuk menarik minat investor, pemerintah setempat juga telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintan Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara. Ditinjau dari sisi infrastruktur sekalipun belum sebaik Batam, Bintan 148

Markus Gunawan, Provinsi Kepulauan Riau, Cahaya Elka, Batam, 2007, hlm. 51.

149

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Tanjungpinang, artikel dalam Http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungpinang, diakses 7 Februari 2014, jam 15.33 WIB. 150

Menuju Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Karimun, artikel dalam Http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/profil%20wilayah..BBK, diakses 12 Desember 2013, jam 20.12 WIB.

commit to user 79


digilib.uns.ac.id

telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara lebih besar, layak dan memenuhi standar internasional apabila dibandingkan yang terdapat di Karimun. Sejarah pembentukan Kabupaten Karimun berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.151 Saat ini Kabupaten Karimun terdiri dari kecamatan, yaitu :

152

12 (duabelas)

Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat,

Kecamatan Belat, Kecamatan Ungar, Kecamatan Belat, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur, Kecamatan Buru, Kecamatan Moro, dan Kecamatan Durai. Kabupaten Karimun merupakan daerah kepulauan yang mempunyai luas 7.984 km terdiri dari wilayah daratan seluas 1.524 km dan wilayah perairan seluas 6.460 km memiliki posisi geostrategis.153 Hal ini memberi peluang pada kemungkinan relokasi industri, sarana perdagangan dan pariwisata dari Singapura ke Karimun. Beberapa potensi daerah dan peluang investasi pengembangan daerah menjadikan kegiatan ekspor dan impor dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan

surplus

terhadap

neraca

perdagangan.

Sebelum

diberlakukannya kebijakan FTZ, pada tahun 2005 nilai ekspor Karimun mencapai 43.594.982 US$, sedangkan nilai impor hanya sebesar 22.597.535 US$ sehingga mengalami surplus perdagangan sebesar 20.997.447 US$.154

151

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999, loc. cit.

152

Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2011, loc. cit. 153

Ibid.

154 Nilai Strategis Pulau Batam, Bintan Dan Karimun (BBK) Sebagai Kawasan Special Economic Zone (SEZ), loc.cit.

commit to user 80


digilib.uns.ac.id

Karimun memiliki potensi SDA mineral melimpah, seperti : bauksit, granit, timah berkomoditas ekspor, dan pasir laut, potensi kelautan/maritim (galangan kapal) dan pariwisata. Namun pada sisi lain, Karimun belum menghadapi persoalan peningkatan harga sewa/jual lahan dan biaya hidup yang cukup nyata seperti yang dihadapi oleh Batam. Dengan belum banyaknya investasi yang masuk ke wilayah ini serta harga lahan yang relatif lebih kompetitif serta posisi geografisnya yang spesifik, maka Karimun sangat memungkinkan untuk dapat dipacu pengembangannya. Namun untuk mewujudkan potensi ini, perlu dilakukan penataan ruang dengan pembagian zona peruntukkan yang tepat sesuai potensi SDA-nya. Permasalahan krusial saat ini di Karimun berkaitan pengembangan Kawasan FTZ, adalah minimnya infrastruktur yang tersedia menyebabkan belum terlalu memberikan daya tarik bagi investor besar yang ingin menanamkan investasinya. Kawasan

FTZ

Karimun

juga

merupakan

bagian

dari

pengembangan KEK. Kunci keberhasilan terwujudnya KEK adalah diperlukannya kemampuan (skill) pemerintah dan sistem pasar berfungsi dengan baik.155 Untuk mencapai tingkat keberhasilan tersebut pemerintah dapat melakukan pendekatan klaster dari atas ke bawah. Dengan pemahaman yang baik dan strategi komprehensif, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam pengembangan KEK di Indonesia.156

155

Finally, we have to be aware that the success of SEZs requires a very capable government and a well-functioning market system. To have a successful SEZ government could exercise cluster approach which is more bottom up than top down approach. In this sense, increasing competitiveness itself is not enough. We have to assess the market signals and have a perfect understanding of the domestic comparative advantages and market situations (both domestic and international). With a good understanding of the country and regional competitiveness which is coupled with a comprehensive strategy, hopefully an outstanding SEZ can be developed. Sari Wahyuni Competitiveness of Free Trade Zone Area: Comparison between Indonesia & ASEAN Countries Society of Interdisciplinary Business Research (SIBR) 2011 Conference on Interdisciplinary Business Research artikel dalam Jurnal Internasional Universitas Indonesia, Graduate School of Management Research Paper Series No. 13 03, 19 Juni 2011, hlm. 15. 156

Ibid.

commit to user 81


digilib.uns.ac.id

2. Aspek Hukum Mengikuti arus globalisasi dalam konteks pasar bebas, penetapan Kawasan FTZ di Indonesia merupakan bagian dari sistem ekonomi yang direncanakan (planned economic system) meskipun tidak murni, di mana keputusan mengenai produksi dan investasi diwujudkan dan direncanakan oleh pemerintah. Alasan diperlukannya suatu konsolidasi terhadap sumber daya ekonomi oleh negara, sehingga dapat merumuskan perencanaan ekonomi secara lebih komprehensif dan mengoptimalisasikan produksi dan investasi untuk kemajuan negara. Kebijakan (policy) diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan.157 Kesesuaian menurut sistem hierarki hukum nasional dalam UUD 1945 Pasal 22,158 planned economic system ini pada tahapan penentuan policy legitimation tentang Kawasan FTZ di Indonesia. Kebijakan tentang Kawasan FTZ di Indonesia pengaturannya yang pertama kali melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, baru kemudian ditetapkan dalam undang-undang. Terhitung hingga saat ini, kebijakan FTZ di Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu : a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang

Kawasan

Perdagangan

Bebas

dan

Pelabuhan

Bebas

(1 September 2000). b) Undang-Undang No. 36

Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UndangUndang (21 Desember 2000).

157

AG. Subarsono, loc. cit.

158

Pasal 22 UUD 1945 Amandemen berbunyi : (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

commit to user 82


digilib.uns.ac.id

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang

Kawasan

Perdagangan

Bebas

dan

Pelabuhan

Bebas

(4 Juni 2007). d) Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (1 November 2007). Atas dasar penerbitan UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ, maka sebagai bentuk implementasinya di Kawasan FTZ BBK, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk. Dasar pertimbangan penetapan dua bentuk kebijakan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Undang-Undang, dapat dilihat pada masing-masing konsiderannya.159 Selanjutnya Peraturan Pemerintah tentang FTZ inilah yang menjadi dasar hukum perekonomian (kebijakan umum) yang berfungsi sebagai regulator hukum di Indonesia berkaitan dengan AFTA. Penetapan Kawasan FTZ BBK pada waktu itu karena mengingat kepentingan akan legalitas hukum tentang FTZ bersifat mendesak (urgent) pada waktu itu, di mana Malaysia sudah mengambil peluang tersebut melalui SJER-nya.160 Pembentukan Kawasan FTZ BBK sendiri secara komprenhensif juga dapat dikatakan sebagai kebijakan perekonomian di Indonesia, karena erat kaitannya dengan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian yang bersifat nasional.

159

Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 160 Kerjasama Bappeda Kabupaten Karimun dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, Karimun Dalam Angka Karimun In Figure 2007, Karimun, 2008, hlm. 3.

commit to user 83


digilib.uns.ac.id

C.F.G Sunaryati Hartono (1982) membedakan Hukum Ekonomi Indonesia menjadi dua macam, yaitu :161 a. Hukum Ekonomi Pembangunan, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana. b. Hukum Ekonomi Sosial, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (HAM) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata). Menurut sistem e UUD 1945 (Amandemen) Pasal 33,162 dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran dengan penekanan pada sistem ekonomi terencana, karena peran pemerintah mempunyai ruang yang lebih luas untuk mengatur perekonomian dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban mengontrol semua sektor utama perekonomian dan menetapkan

semua

keputusan

tentang

penggunaan

sumber

daya,

menetapkan apa yang harus diproduksi, sistem distribusi, dan investasi untuk kepentingan rakyat dan

bersifat nasional. Meskipun pada

kenyataannya, realisasi kebijakan Kawasan FTZ tersebut (kecuali Batam), yakni pada Kawasan FTZ Bintan dan Karimun hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Adanya perbedaan dalam penerapan pola spasial wilayah kawasan FTZ BBK menjadi hambatan yang cukup signifikan 161

Candra Irawan, op. cit, hlm. 8-9.

162

Bunyi Pasal 33 UUD 1945 Amandemen : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

commit to user 84


digilib.uns.ac.id

dalam laju pengembangan kawasan. Penetapan Kawasan FTZ BBK dalam rangka peningkatan perekonomian nasional dapat dikatakan memenuhi idealisme Hukum Ekonomi Pembangunan, karena menyangkut pengaturan, cara-cara peningkatan, dan pengembangan kehidupan ekonomi nasional Indonesia yang sudah direncanakan, tetapi tidak memenuhi kriteria Hukum Ekonomi Sosial. Alasannya meskipun kebijakan tersebut menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum berikut cara-cara pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata, namun distribusi adil dan merata belum tersentuh oleh kebijakan tersebut. Dengan disahkannya UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ, berikut peraturan pelaksanaannya di Kawasan FTZ BBK, dapat diartikan bahwa kedua jenis kebijakan inilah yang menjadi substansi hukum (legal substance) pelaksanaan kebijakan FTZ dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. 163 Bentuk dari substansi hukum adalah berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan norma-norma aktual berkaitan kebijakan Kawasan FTZ di Indonesia. Pada komponen substansi hukum (legal substance), yaitu sebagai output dari sistem hukum yang akan dipergunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Suatu kebijakan dibuat untuk suatu maksud dan tujuan tertentu, dan tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan dilaksanakan dan didukung oleh pelaksana kebijakan dan sumber daya. Menurut Sunarjati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum akan menghasilkan kesimpulan :164 1. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula; 2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

163

164

Esmi Warrasih, op. cit, hlm. 30. Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1982,

hlm 2.

commit to user 85


digilib.uns.ac.id

Itulah sebabnya, antara 2 (dua) sistem hukum mungkin terdapat persamaan (adanya kebutuhan yang universal), dan mungkin pula terdapat perbedaan (disebabkan oleh perbedaan suasana dan sejarah). Persamaan dan perbedaan di antara sistem-sistem hukum adalah dua sisi mata uang yang sama. Persamaan menunjukkan kurangnya perbedaan, sementara perbedaan menunjukkan kurangnya persamaan. Karena itu baik persamaan maupun perbedaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, walaupun arahnya berlawanan. Misalnya, jika persamaan-persamaan di antara sistemsistem ekonomi dianggap menimbulkan persamaan di antara sistem-sistem hukum, maka perbedaan diantara sistem-sistem ekonomi harus dianggap turut menyumbang perbedaan-perbedaan di bidang hukum. Maka penjelasan tentang persamaan dan perbedaan itu pasti dapat ditemukan dalam sekumpulan faktor relevan yang sama.165 Untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi dasar alasan pemerintah menerapkan sistem pola spasial/wilayah yang berbeda-beda di Kawasan FTZ BBK, peneliti mencoba menguraikan sebagai berikut : 1) Kawasan FTZ Batam (PP No. 46 Tahun 2007) Sebagaimana telah diketahui landasan hukum penetapan Batam sebagai kawasan FTZ diatur dalam PP No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam, mengenai ketentuan penerapan pola pulau termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi : (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru; (3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

165

Michael Bogdan, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 61. Terjemahan dari Michael Bogdan, Comparative Law, Kluwer and Taxation Publishers, 1994, hlm. 62, Penerjemah Derta Sri Widowatie.

commit to user 86


digilib.uns.ac.id

Dasar alasan perbedaan pemerintah menggunakan sistem penerapan pola pulau jawabannya dapat dilihat dalam Penjelasan PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam, yang berbunyi : Di samping itu, pada kawasan Batam juga tersedia lahan, infrastruktur dan industri pendukung yang memadai Ternyata kata

hanya didapati pada bagian

kalimat dalam Penjelasan PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam. Sebagaimana diketahui ketersediaan

di Batam

dan pulau-pulau sekitarnya sudah sangat memadai untuk mendukung pengembangan

sebagai

Kawasan

FTZ

sehingga

penerapannya

menggunakan sistem pola pulau. Dengan demikian dasar alasan penerapan pola pulau pada Kawasan FTZ Batam adalah mengingat aspek historis status Batam yang pernah menyandang status sebagai kawasan Entreport Partikulir, kawasan Bonded Warehouse, dan kawasan Bonded Zone, jauh sebelum dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam. Pola pulau yang dimaksud meliputi seluruh wilayah Pulau Batam dan pulau-pulau yang berada di wilayah disekitarnya. Meskipun secara prinsip,

bahwa

memperbolehkan

dalam

suatu

adanya

kawasan

pemukiman

Bonded

penduduk,

Zone dan

tidak

biasanya

dipisahkan dari penduduk (pemagaran). Realitanya penduduk di Batam sudah sedemikian menyatu dengan industri sehingga kondisi lebih menyerupai

kawasan

FTZ.

Dengan

demikian

terlihat

jelas

pertimbangan Pemerintah menerapkan pola pulau dikarenakan dalam keadaan yang sudah sedemikian rupa sudah memenuhi standar untuk dijadikan sebuah Kawasan FTZ Batam.

commit to user 87


digilib.uns.ac.id

Letak batas dan titik koordinat wilayah Kawasan FTZ Batam, dapat dilihat dalam gambar peta di bawah ini :166

Gambar II. Peta Lokasi Kawasan FTZ Batam Dari gambar peta lokasi di atas, dapat dilihat dengan jelas batas dan titik koordinat lokasi Kawasan FTZ Batam, yaitu meliputi seluruh wilayah di Pulau Batam dan pulau-pulau sekitarnya. Meskipun Batam telah menyandang berbagai status terakhir yaitu Kawasan FTZ, namun dalam perkembangannya setelah FTZ tersebut berjalan, pemerintah Indonesia telah menetapkan status baru Batam sebagai KEK berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK.

166

Lampiran Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

commit to user 88


digilib.uns.ac.id

2) Kawasan FTZ Bintan (PP No. 47 Tahun 2007) Landasan hukum penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan FTZ ditetapkan dalam PP No. 47 tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Bintan. Pada

Kawasan

FTZ

Bintan

penerapan

pola

spasial/wilayah

menggunakan sistem penerapan pola kombinasi, yakni: pola pulau dan pola enclave. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah tersebut

seluruh

diapresiasikan sebagai

pola

pulau (kawasan meliputi seluruh wilayah), sedangkan unsur kata sebagian

pola enclave (kawasan meliputi sebagian wilayah).

Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)

PP No. 47 tahun 2007

tentang Kawasan FTZ Bintan, disebutkan : (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam; b. Sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat; (3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Adapun dasar alasan perbedaan pemerintah menggunakan sistem penerapan pola enclave pada Kawasan FTZ Bintan, jawabannya juga terlihat dalam Penjelasan PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Bintan, yang berbunyi : Di samping itu, pada kawasan Bintan juga tersedia lahan, dan industri pendukung yang memadai . Kalimat tersebut ternyata sama juga terdapat dalam Penjelasan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, tetapi berbeda dengan Penjelasan PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam, yang terdapat unsur kata tidak ad

Kesimpulannya, , menjelaskan kondisi Kawasan

commit to user 89


digilib.uns.ac.id

FTZ Bintan memang belum memiliki komponen infrastruktur yang cukup dan memadai seperti di Batam, namun kondisinya di lapangan lebih baik dari Kawasan FTZ Karimun, sehingga pemerintah menerapkan sistem pola enclave. Letak batas dan titik koordinat wilayah Kawasan FTZ Bintan berpola enclave dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :167

Gambar III. Peta Lokasi Kawasan FTZ Bintan Dari gambar peta diatas, 4 (empat) titik lokasi Kawasan FTZ di Bintan, yaitu sebagai berikut :168 a) Bintan Bagian Utara seluas 60.568,78 ha (Pariwisata, Industri, Pertanian dan Perdagangan), terdiri dari : (1) Seluruh Kecamatan Bintan Utara; (2) Seluruh Kecamatan Seri Kuala Lobam; 167 Lampiran Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. 168

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan, dalam http://bpbintan.go.id/headline/2013/kawasan-perdagangan-bebas-dan-pelabuhanbebas-kpbpb-bintan-wilayah-kebupaten-bintan.html, diakses 31 Januari 2014, jam 14.32 WIB.

commit to user 90


digilib.uns.ac.id

(3) Seluruh Kecamatan Teluk Sebong; (4) Sebagian Kecamatan Teluk Bintan; (5) Sebagian Kecamatan Toapaya; (6) Sebagian Kecamatan Gunung Kijang. b) Industri Maritim Bintan Timur seluas 900,87 ha (Industri Maritim dan Perdagangan), meliputi : (1) Sebagian Kecamatan Gunung Kijang; (2) Sebagian Kecamatan Bintan Timur; c) Industri Galang Batang seluas 1.750,55 ha (Industri Modern Pendukung Industri Maritime dan Perdagangan), meliputi : seluruh kawasan Galang Batang masuk Kecamatan Gunung Kijang. d) Pulau Anak Lobam seluas 594,56 ha (Industri), meliputi : seluruh kawasan Pulau Anak Lobam masuk Kecamatan Seri Kuala Lobam. 3) Kawasan FTZ Karimun (PP No. 48 Tahun 2007) Landasan hukum penetapan Pulau Karimun sebagai kawasan FTZ ditetapkan dalam PP No. 48 tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun. Seperti Bintan, di Kawasan FTZ Karimun juga diterapkan sistem penerapan pola kombinasi, yang terdiri dari : pola enclave (Pulau Karimun Besar) dan pola pulau (Pulau Karimun Anak). Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 48 tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, disebutkan : (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. (3) Batas tetap dan titik koordinat dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana dalam peta terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Fokus pembahasan pada apa yang menjadi dasar alasan pemerintah menerapkan pola enclave (Pulau Karimun Besar),

commit to user 91


digilib.uns.ac.id

jawabannya terletak pada kalimat dalam Penjelasan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, yang berbunyi : Di samping itu, pada kawasan Karimun juga tersedia lahan, dan industri pendukung yang memadai . Kondisi Kawasan FTZ Karimun memang dianggap belum memiliki komponen infrastruktur seperti di Batam, bahkan tidak sebaik Bintan sehingga pemerintah menerapkan sistem pola enclave. Adapun letak batas dan titik koordinat wilayah Kawasan FTZ Karimun menggunakan pola enclave adalah sebagai berikut :169

Gambar IV. Peta Lokasi Kawasan FTZ Karimun Dari gambar peta diatas, nampak jelas ketidakseimbangan design geostrategis wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan FTZ Karimun, mengingat luas Pulau Karimun Besar yang tidak seberapa luas dibandingkan Pulau Batam atau Pulau Bintan. 169

Lampiran Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

commit to user 92


digilib.uns.ac.id

3. Aspek Penerapan Pola Spasial/Wilayah Melihat kronologi penetapan kebijakan Kawasan FTZ menjadi KEK di Provinsi Kepri, kemungkinan besar pada awalnya hanya diarahkan untuk Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone) Batam saja. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong membuat kesepakatan kerjasama bidang ekonomi (MoU) pembentukan KEK Batam (25 Juni 2006).170 Meskipun untuk menindak lanjuti hasil MoU tersebut, pemerintah

kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang

Kawasan FTZ BBK secara bersamaan. Pemerintah beralasan jika penetapan kawasan FTZ Batam dikarenakan kegentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat itu tidak mengalami kemajuan berarti, di samping untuk memberikan payung hukum bagi Kawasan Berikat Batam.171 Kemudian belajar dari sukses pengembangan KEK di China yang juga menggandeng Singapura, pola kerja sama seperti itu yang akan diaplikasikan di Indonesia.172 Menurut

Stephen

Creskoff

dan

Peter

Walkenhorst,

KEK

didefinisikan sebagai wilayah geografis dibatasi, secara fisik dan aman tetapi tidak selalu terletak di luar teritorial pabean negara. KEK dapat dikelola di bawah satu manajemen (pemerintah atau swasta). Bisnis dalam lingkup KEK biasanya mendapat keuntungan, seperti pembebasan kewajiban dan pengenaan beban pajak pada barang yang secara fisik terletak dalam zona tersebut.173 170

Salim Agus, loc. cit.

171

Edy Burmansyah, Menata Ulang Industrialisasi BBK. Institute for Global Justice 21 Desember 2008, artikel terdapat dalam http://www.globaljust.org/index.php? option=com_content&task= view&id= 172&itemid=166, diakses 4 Desember 2013, jam 03.46 WIB. 172

Pemerintah Kota Batam. Indonesia dan Singapura Sepakat Tandatangani kerjasama Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam 26 Juni 2006, artikel terdapat dalam http://www.batam.go.id/home/detail.php?no=18, diakses pada tanggal 4 Maret 2010, jam 01:49 WIB. 173

Stephen Creskoff dan Peter Walkenhorst, loc.cit.

commit to user 93


digilib.uns.ac.id

Gambaran umum usulan lokasi KEK di Indonesia adalah mempertimbangkan kondisi wilayah pada masing-masing usulan KEK memiliki

karakteristik

yang

berbeda,

baik

itu

berupa

konsep

pengembangan kawasan ekonomi, luas wilayah, jumlah penduduk, perekonomian, kelembagaan, ataupun tingkat pelayanan infrastruktur. Perbedaan kondisi tersebut dapat dibandingkan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya untuk mengetahui kondisi usulan lokasi KEK yang menjadi kawasan ekonomi nasional di wilayah Indonesia.174 Pada tanggal 17 November 2009 Menteri Perindustrian MS. Hidayat, menyatakan Batam yang semula berstatus area FTZ akan dialihkan menjadi KEK dengan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK.176 Ini merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan KEK Batam. Sebanyak 18 (delapanbelas) buah perusahaan dari Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, China, Amerika Serikat, dan Skotlandia ingin berinvestasi di Batam sepanjang Desember 2013 dengan nilai mencapai kisaran US$ 53,6 juta.177 Kasubdit Humas dan Publikasi BP Kawasan Batam, Ilham Eka Hartawan mengatakan :178 "Ada banyak industri namun 5 bidang usaha yang paling diminati. Namun masih di dominasi industri sektor perkapalan. Jasa bidang perkapalan, seperti perbaikan dan perawatan, pembuatan, nilainya mencapai US$ 21 juta. Dan industri bangunan lepas pantai totalnya mencapai US$ 5 juta. Selain itu, ada perusahaan China yang tertarik berinvestasi sektor pengolahan sampah bukan logam 174

PT. Qorina Konsultan Indonesia, Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang PU Untuk Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kementerian Pekerjaan Umum Sekretariat Jenderal Pusat Kajian Strategis (PUSTRA), 2010, hlm. 12. 176

Heri Susanto, Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pekan Depan, Vivanews tanggal 17 November 2009, artikel terdapat dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/106279, diakses 4 Desember 2013, jam 04.07 WIB. 177

Larno, 18 PMA berminat investasi di kawasan FTZ Batam, artikel terdapat dalam Http://www.antaranews.com/berita/415001/18-pma-berminat-investasi-di-kawasan-ftz-batam, diakses 29 Januari 2014, jam 16.49 WIB 178 Ibid.

commit to user 94


digilib.uns.ac.id

dengan nilai investasi mencapai sekitar US$ 10 juta. Perusahaan tersebut, kemungkinan akan mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur. Untuk beberapa industri lain, total aplikasi yang disampaikan mencapai US$ 12,6 juta. Hingga akhir 2013 lebih dari 100 perusahaan menyampaikan keinginan berinvestasi di FTZ Batam Happy Oktisari memaparkan gambaran keberhasilan FTZ Batam dan memberikan rekomendasi, sebagai berikut :

Kawasan

179

menjadi KEK, yang merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan KEK Batam. Dan ini ditandai dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK Faktor yang memunculkan KEK di Batam merupakan suatu kerangka kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Singapura atau lebih dikenal G to G (Government to Government) adalah untuk menggairahkan kembali iklim investasi di Indonesia. Pertimbangan dasar penetapan suatu kawasan khusus dalam suatu negara menjadi KEK, yakni karena pertimbangan besarnya potensi ekonomi dan non-ekonomi yang terdapat di suatu kawasan dalam suatu negara yang dihadapkan dengan keinginan untuk mempercepat pembangunan daerah disatu pihak, dan rendahnya kemampuan dalam mengembangkan potensi ekonomi dan non-ekonomi, dilain pihak, seperti : rendahnya kemampuan dalam modal, manajemen, pasar, tekhnologi, dan know-how, serta faktor-faktor produksi lainnya. Satjipto Rahardjo menggunakan teori sibertika , menjelaskan :180 empirik, di mana perikelakuan manusia didasari oleh pertimbanganpertimbangan ekonomi. Ketaatan seseorang pada hukum belum tentu karena motif ekonomi yang diinginkan sesuai dengan prosedur hukum. Selain itu, sistem pembagian kerja (sesuai fungsi dan profesi) yang terdapat pada ekonomi mempengaruhi solidaritas masyarakat dan corak hukum yang dominan berlaku dalam

179

Happy Oktisari, loc.cit.

180

Candra Irawan, op.cit, hal. 20.

commit to user 95


digilib.uns.ac.id

Sebenarnya dasar Pembangunan KEK itu dilandaskan pada pedoman dasar untuk pengembangan kerangka institusional yang efektif, kejelasan dan konsistensi kerangka kebijakan, penyederhanaan prosedur investasi, pengembangan infrastruktur yang efisien dan pengelolaan administratif yang efektif, namun hal itu merupakan pertanda jelas untuk menjadikan Kawasan Batam sebagai pusat pertumbuhan dinamis yang memberikan keuntungan nyata bagi kedua negara. Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ, secara de facto Batam sudah menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (tax incentives) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir.181 Dapat disimpulkan bahwa dengan mengingat aspek historis status Batam sebagai kawasan Bonded Zone sebelum dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam, menjadi dasar utama dalam penerapan pola pulau untuk kawasan FTZ Batam. Pola pulau yang dimaksud meliputi seluruh wilayah Pulau Batam dan pulau-pulau yang berada di wilayah disekitarnya. Meskipun secara prinsip, bahwa dalam suatu kawasan Bonded Zone tidak memperbolehkan adanya pemukiman penduduk,

dan

biasanya

dipisahkan

dari

penduduk

(pemagaran).

Realitanya penduduk di Batam sudah sedemikian menyatu dengan industri sehingga kondisi seperti ini lebih menyerupai kawasan FTZ. Kondisi yang demikian tentunya harus didukung adanya struktur hukum yang menunjang, dan Batam sudah memilikinya jauh sebelum kebijakan FTZ diberlakukan (aspek historis penetapan PP No. 46

Tahun 2007 tentang

Kawasan FTZ Batam). Sehingga kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, komponen ini justru sudah tersedia dan berjalan 181

Edhie Natallis, Kepala Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter (PKM) Bank Indonesia, Batam Dari FTZ ke SEZ, artikel terdapat dalam http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4FDB3057D351-415B-90DF-D85F0C1F8BC8/12763/Boks1.pdf, diakses 4 Desember 2013, jam 03.50 WIB.

commit to user 96


digilib.uns.ac.id

jauh sebelum kebijakan diberlakukan atau dapat dikatakan legitimasi hanyalah sekedar formalitas belaka. Adapun pada komponen kultur hukum atau budaya hukum (legal culture) dari pemberlakuan kebijakan Kawasan FTZ Batam, menunjukkan gejala sosial masyarakat yang bersifat supporting dan kompromistis mendukung kebijakan. Pelaku peran (pengusaha dan masyarakat) kebijakan di Kawasan FTZ Batam, memberikan respon yang sangat baik dan positif bahkan menunjukkan kecenderungan peningkatan hubungan yang sinergis dan kooperatif (saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan) dalam menjalankan peran masing-masing. Atas dasar kondisi

inilah, Pemerintah kemudian meningkatkan bentuk

pengembangan kawasan ekonomi FTZ Batam menjadi KEK Batam. Apabila dikaji menurut teori James E. Anderson, dalam penetapan proses (tahap-tahap) kebijakan publik harus melalui tahapan : formulasi masalah; formulasi kebijakan; penentuan kebijakan; implementasi; dan evaluasi,182 pada kebijakan Kawasan FTZ BBK baru sampai pada tahap implementasi. Karena terhitung sejak Kawasan FTZ Batam telah beralih status menjadi KEK, seharusnya kebijakan tersebut harus segera dievaluasi (evaluation) untuk dibatalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukan dan tujuan pembentukan PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Batam. Berbeda dengan Kawasan FTZ Bintan dan Karimun, elementary

kebijakan

harus

segera

dievaluasi

untuk

kemudian

diubah/direvisi dengan mengubah penerapan pola enclave menjadi pola pulau, dengan harapan tujuan pembentukan kawasan FTZ akan tercapai seperti halnya yang sudah dicapai Kawasan FTZ Batam. Tujuan hukum pada konsep keadilan menurut Gustav Radbruch, oleh aliran Hukum Kodrat (Natural Law) memberi penekanan bahwa tujuan hukum yang paling hakiki adalah keadilan. Penganut Legisme, hakekat tujuan hukum adalah kepastian hukum dan penegakan hukum 182

Ibid, hlm. 12.

commit to user 97


digilib.uns.ac.id

tersebut adalah identik dengan penegakan keadilan. Menurut Haryatmoko, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, atau ada kesamaan di depan hukum (equality before the law). Hukum yang diskriminatif sudah menjadi sumber ketidakadilan.183 Jeremy Bentham, tokoh aliran utilitarianisme dengan prinsip utilitasnya tentang kemanfaatan hukum banyak dikaitkan dengan hukum berkaitan erat dengan ekonomi. 184 Dalam perspektif ekonomi, semua tindakan manusia didasarkan pada prinsip rasionalitas. Prinsip ini juga diakomodasikan dalam pendekatan ekonomi terhadap hukum, yakni adanya perhitungan untung dan rugi. Setiap manusia akan mengusahakan agar memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan menekan kerugian sedikit mungkin (prinsip efisiensi ekonomi).185 Akibat adanya perbedaan kepentingan ekonomi dan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku

ekonomi pada Kawasan

FTZ BBK,

mengakibatkan terjadinya ketidak adilan dalam kegiatan ekonomi. Seharusnya

dalam

mempertimbangkan

menyusun aspek

kebijakan

historisnya

saja,

tidak

cukup

tetapi

juga

dengan harus

memperhatikan konsep dasar pemikiran hukum ekonomi (kemanfaatan) bukan pada hukum semata. Dalam penerapan asas legalitas, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.186 Karena dasar filosofisnya adalah efisiensi hukum dalam mendukung kegiatan perekonomian, jangan sampai hukum dimanfaatkan 183 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia, ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 342-343. 184

Candra Irawan, loc. cit.

185

Kajian Sosiologis Tentang Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum dalam Sosiologi Hukum Dalam Perubahan, Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (Editor), ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 251. 186

Indroharto Bahan kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Universitas Hukum Tata Negara Indonesia, edisi Revisi, ctk. Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 86-87.

commit to user 98


digilib.uns.ac.id

untuk melegalkan kegiatan ekonomi yang justru mengakibatkan nilai keadilan menjadi berkurang atau bahkan hilang. Paradigma program otonomi daerah mempunyai konsekuensi terhadap kebijakan otonomi, secara sosial budaya, kesenjangan antar daerah yang sebelumnya dan secara historis terintegrasi dalam lingkungan budaya (cultural sphere), kekhawatiran akan terjadinya fragmentasi budaya dan egoisme daerah di masa depan justru menumbuhkan persoalan baru bagi persatuan dan kesatuan bangsa.187 Membahas pengembangan Kawasan FTZ Bintan saat ini, dapat dikatakan tidak berhasil karena progres pengelolaan berjalan lambat. Sumber permasalahan terletak pada penerapan pola enclave seperti yang dialami Kawasan FTZ Karimun. Di kawasan Industri Maritim Bintan Timur, terdapat 2 (dua) buah Pelabuhan Bebas, yaitu : a. Pelabuhan Sei Kolak Kijang; dan b. Pelabuhan Seri Udana Lobam. Penetapan Pelabuhan Sei Kolak Kijang (Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas Pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun) yang dikelola oleh BUMN yakni PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).188 Keberadaan Pelabuhan Sei Kolak Kijang (sekarang bernama Seri Bayintan) di kelilingi oleh 25 (duapuluh lima) perusahaan PMA, PMDN, dan BUMN. Dalam 5 (lima) tahun terakhir kegiatan bongkar muat terakhir cenderung mengalami penurunan karena terbatasnya fasilitas penunjangnya. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, BP Kawasan Bintan tertarik melakukan kerjasama dengan Singapura.189 Minat Shipping Nasional (Agen Pelayaran) untuk menyinggahi Pelabuhan

187

Sei Kolak

Andrik Purwasito, op.cit, hlm. 56.

188 Badan Pengusahaan Kawasan Bintan, artikel terdapat http://bpbintan.go.id/berita-bintan/ 2013/, diakses 8 Februari 2014 jam 18.13 WIB. 189

Ibid.

commit to user 99

dalam


digilib.uns.ac.id

Kijang sebenarnya cukup tinggi, tetapi kapal-kapal niaga tersebut belum mendapat kepastian komoditas yang dibawa (proses bongkar lebih besar dari proses muatnya), sehingga agen pelayaran mengurungkan niatnya karena dinilai belum ekonomis (merugi). Saat ini BP Kawasan Bintan sedang mempersiapkan Detail Engineering Design (DED) pembangunan fasilitas Pelabuhan Bebas Sei Kolak Kijang.190 Maksud pembuatan DED ini adalah untuk meningkatan kualitas hasil pembangunan yang didukung tersedianya desain yang dapat memberikan gambaran jelas pelaksanaan pembangunan fasilitas dengan data perencanaan yang akurat. Praptono SE, Ketua Tim Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Sei Kolak Kijang (BP Kawasan Bintan dan PT. Pelindo I (Persero) Medan), mengemukakan :191 eberapa rekomendasi yang layak untuk di kerjasamakan dalam waktu dekat ini, antara lain : perpanjangan dermaga; pembangunan container freightstation (gudang untuk container); pengadaan tanah untuk pengembangan pelabuhan; perluasan container yard (lapangan penumpukan untuk container); penyediaan alat untuk bongkar muat container; dan lain-lain. Apabila rencana kerjasama ini apabila telah disetujui dapat segera ditingkatkan menjadi Perjanj Bidang-bidang

yang

akan

dikerjasamakan

meliputi

kepelabuhanan dan pelayanan jasa kapal dan lainnya, antara lain :

jasa

192

a. Penyediaan depo peti kemas; b. Penyediaan pergudangan; c. Pelayanan pengisian air tawar dan minyak; d. Penyediaan fasilitas gudang pendingin; e. Pengemasan dan pelabelan; f. Perparkiran; 190

Ibid

191

Pemerintah Kabupaten Bintan Berharap FTZ Bintan Berlaku Menyeluruh, artikel terdapat dalam http://bpbintan.go.id/berita-bintan/2013/peta-peta.html, diakses 8 Februari 2014, jam 01.20 WIB. 192

Ibid.

commit to user 100


digilib.uns.ac.id

g. Pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; h. Pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan atau kendaraan, dan i. Pelayanan jasa penundaan kapal dan lain-lain. Secara garis besar kendala utama yang dihadapi oleh BP Kawasan Bintan

adalah

:

pengembangan

investasi,

pemberlakuan

fasilitas,

pergerakan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain di dalam Pulau Bintan harus melewati kawasan non FTZ, serta permasalahan perizinan keluar dan masuk barang. Oleh sebab itu Pemda Kabupaten Bintan dan Pemerintah Provinsi Kepri telah mengusulkan kepada Presiden RI melalui Ketua DN-KPBPB sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa sejak Oktober 2012, agar Kawasan FTZ Bintan ditetapkan menyeluruh Pulau Bintan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya untuk mendukung Investasi yang sudah eksis.193 Selanjutnya mengenai penerapan pola enclave di Kawasan FTZ Karimun, meskipun telah diterapkan sistem pola kombinasi, yakni : pola enclave yang hanya meliputi sebagian Pulau Karimun (Karimun Besar) seluas 8.862,018 ha dan pola pulau yang meliputi seluruh Pulau Karimun Anak (Karimun Kecil) seluas 804 ha,194 ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembentukan kebijakan. Ditinjau dari segi efektivitas implementasi kebijakan, sebaiknya design sebuah kawasan FTZ berada dalam satu pulau. Mengingat kertekaitan antar unsurunsur/komponen-komponen pendukung peran kawasan FTZ tidak mungkin dipusatkan dalam satu titik lokasi. Dalam teori sibernetik,

subsistem

ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh subsistem politik jelas sekali terlihat pada konsep kebijakan kawasan FTZ Karimun karena sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan.

193

Ibid.

194

Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2011, loc. cit, lihat juga : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, loc. cit.

commit to user 101


digilib.uns.ac.id

Dengan memperhatikan luas wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan FTZ Karimun sekarang, dirasakan sudah tidak mampu menampung minat investor besar untuk berinvestasi. Masih adanya 4 (empat) perusahaan asing masuk dalam daftar tunggu investor, akibat ketidak-tersediaan lahan/tanah pesisir pantai di Karimun.195 Fakta lemahnya pengawasan terhadap arus keluar masuk barang dari dan ke kawasan oleh pihak Bea dan Cukai mengakibatkan kawasan menjadi rawan kegiatan penyelundupan pada celah-celah yang berada diluar kawasan, sehingga lepas dari jangkauan pengawasan.196 Ditambah lagi masih terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan investasi seperti infrastruktur jalan, listrik, air bersih, dan pelabuhan, kondisi fisik pelabuhan belum memenuhi standar kelayakan pelabuhan bongkar muat. Seharusnya dalam perumusan kebijakan Kawasan FTZ agar memperhatikan faktor-faktor pendukung yang sudah ada (sebagai modal awal) sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Sehingga nantinya akan dapat membantu proses pengembangan dan memaksimalkan peran Kawasan FTZ. Pengaruh dari kegiatan politik pembangunan regional dapat berupa penguatan bargaining position bagi daerah kabupaten/kota atau provinsi dalam rangka memperjuangkan kepentingan di antara daerahdaerah, baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun kepentingan nasional.197 Sinkronisasi ini dimaksudkan agar program penataan ruang yang merupakan program dalam matra spasial (dimensi ruang/tempat) saja, dapat sejalan dengan kebijakan pembangunan yang berupa program kegiatan yang telah ditetapkan dalam mata anggaran sesuai dengan sektornya masing-masing. Secara deskriptif sebagai tolok ukur dalam pengembangan

Kawasan

FTZ Karimun adalah mengacu pada Kajian

Rencana Strategis FTZ BBK Tahun 2007. 195

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 100. 196

Ibid.

197

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, op. cit, hlm. 134.

commit to user 102


digilib.uns.ac.id

Dengan sejalannya program penataan ruang dengan program pembangunan maka perwujudan ruang

yang aman, nyaman dan

berkelanjutan dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa tinjauan kebijakan dalam hal : 198 a. Landasan kebijakan untuk Pemantapan Rencana Tata Ruang Kawasan Karimun sebagai FTZ; b. Kebijakan multi sektoral Kawasan

untuk

pemantapan Rencana Tata Ruang

Karimun, meliputi sektor : Transportasi (Perhubungan);

Telekomunikasi; Energi; SDA; Prasarana Perkotaan; Pengelolaan Lingkungan Hidup; Konservasi

SDA dan Ekosistem

Industri;

Pariwisata; Perdagangan dan Jasa Permukiman; Bangunan; dan Pengendalian; dan c. Kebijakan Penataan Ruang untuk Pemantapan Rencana Tata Ruang Kawasan Karimun. Positioning Kawasan FTZ Karimun dalam kebijakan dan program Penataan Ruang pada jenjang Kabupaten Karimun, yaitu secara umum pengembangan kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan jasa di dalam RTRW Kabupaten Karimun. Skala prioritas pengembangan diutamakan pada kawasan industri pertambangan sebagai fungsi primer andalan Kabupaten Karimun, yang diarahkan menjadi fungsi sekunder yaitu industri pengolahan hasil pertambangan. Dengan demikian diperlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam infrastruktur

upaya

pembangunan

dengan mengedepankan prinsip good governance, dan

urgensi sinkronisasi kebijakan dan program dalam konteks penataan ruang pada berbagai jenjang di Kawasan FTZ Karimun. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan konflik kepentingan pemanfaatan ruang. Karena konflik dapat saja terjadi dalam matra spasial maupun tumpang tindih dalam legal aspeknya.

198

Kajian Tata Ruang Kawasan FTZ, loc.cit.

commit to user 103


digilib.uns.ac.id

Disamping itu juga perlu disusun kebijakan lanjutan yang berorientasi pada : 199 a. Pengembangan komponen barang-barang modal dengan kemampuan dalam negeri; b. Pengembangan infrastruktur maritim dengan regulasi pendukung menunjang pelayaran dalam negeri; c. Perbaikan infrastruktur darat dan pelabuhan agar konsentrasi industri di Kawasan FTZ Karimun secara merata; dan d. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus semakin terbuka dan

profesional sehingga checklist masalah dan key strategy harus dijelaskan dengan transparan. Regulasi harus konsisten dengan perilaku birokrasi agar tercipta kepastian hukum. Pemerintah sebaiknya segera membenahi sistem hukum yang ada dan konsisten pada tujuan awal pembentukan kawasan FTZ, karena dalam setiap penerbitan sebuah peraturan perundangan sejak awal harus dipersiapkan secara matang dengan proses asimilasi hukum yang sesuai sistem hierarki hukum nasional. Keterkaitan berbagai sektor yang melatarbelakangi lahirnya sebuah peraturan perundangan harus dipelajari dengan seksama, sehingga setelah sampai pada tahapan pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara komprehensif, tepat sasaran dan tercapai target sesuai maksud dan tujuannya. Untuk mewujudkan penyusunan penataan ruang Kawasan FTZ Karimun dibutuhkan master plan berupa refiew RTRW Kabupaten Karimun. Mengingat tujuan penataan ruang adalah suatu kondisi tata ruang ideal yang ingin diwujudkan atau ingin dicapai di masa depan (20 tahun mendatang), di mana penataan ruang disusun berdasarkan atau sebagai ungkapan keinginan untuk memperbaiki berbagai persoalan tata ruang yang dihadapi sekarang.

199

Kajian Rencana Strategis Kawasan FTZ, loc. cit.

commit to user 104


digilib.uns.ac.id

Penataan ruang sebagai proses penataan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu pemanfaatan ruang wilayah nasional, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga kelanjutannya secara selaras, serasi, dan seimbang demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. 200 Kebijakan yang harus diambil, meliputi : peningkatan peluang investasi, pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Sedangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karimun adalah : Mewujudkan Kabupaten Karimun yang maju melalui wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berbasis industri dan potensi lokal yang berwawasan .201 Strateginya berorientasi pada penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan hal hal tersebut diatas maka strategi penataan ruang Kabupaten Karimun, sebagai berikut :202 a. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang investasi yang seluas-luasnya berupa : 1) Memberikan insentif penanaman modal di kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas; 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana yang terkait dengan industri; dan 3) Memberikan kepastian hukum untuk berusaha/menanamkan modal ditiap bidang usaha terutama industri.

200

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, op. cit, hlm. 157.

201

Lies, Damn Lies & Statistic, Draft RTRW Bagian 2, artikel terdapat dalam eriesadewo.blogspot.com/.../11/draft-rtrw-karimun-bagian-2.html, diakses 10 Februari 2014, . 202

Ibid.

commit to user 105


digilib.uns.ac.id

b. Strategi yang harus dilakukan untuk pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi berupa : 1) Membentuk pola ruang dan sistem perkotaan yang menunjang penyebaran investasi; 2) Menciptakan iklim ekonomi komplementer antara Kawasan FTZ dengan kawasan yang tidak termasuk Kawasan FTZ; 3) Mendorong pertumbuhan lapangan kerja; dan 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana prasarana sosial dan ekonomi. c. Strategi

yang

harus

dijalankan

untuk

menjaga

keseimbangan

lingkungan berupa : 1) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya; 2) Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; 3) Melakukan

konservasi

pada

daerah

resapan

air

dan

kawasan lindung. Pengamat FTZ, Abdullah Gose pernah mengusulkan Bintan, Tanjung Pinang dan Karimun menjadi KEK, dan keluar dari FTZ karena memiliki persoalan lahan (HPL) yang sebagian wilayahnya adalah hutan lindung. Sedangkan Batam, hampir seluruh lahan dikuasai BP Kawasan Batam, sehingga alokasi investasi relatif lebih mudah.203 Robert Sianipar, Deputi V Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perokonomian RI, mengklarifikasi bahwa hal tersebut sempat ditawarkan namun ditolak, dengan alasan pelaksanaan KEK berbeda dengan FTZ. KEK ada bottom up dan top down, sedangkan penetapan untuk FTZ memiliki jangka waktu lama (70 tahun). 204

203

Pemaparan Abdullah Gose, makalah disampaikan dalam Seminar Optimalisasi dan Revitalisasi Fungsi Batam, Bintan, Karimun , terdapat dalam http://www.jurnalterkini.com/artikel/ftz-bbk-lokomotif-pembangunan, diakses 5 Maret 2013, jam 04.01 WIB. 204

Ibid.

commit to user 106


digilib.uns.ac.id

Pada umumnya kondisi infrastruktur di wilayah usulan lokasi KEK masih belum memadai untuk menjadi KEK, hal ini berdasarkan analisa tingkat pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum (PU) dan permukiman dengan membandingkan kondisi eksisting infrastruktur dengan SPM Infrastruktur Perkotaan.205 Jika wilayah usulan lokasi KEK tidak mampu memberi pelayanan sesuai dengan standar perkotaan, dikhawatirkan kotakota tersebut juga tidak mampu memberi pelayanan infrastruktur sebagai KEK yang bertaraf internasional. Hal ini perlu diperhatikan karena pelayanan infrastruktur merupakan pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal dan syarat utama dalam pengembangan kawasan. Ilustrasinya bahwa insentif fiskal telah menciptakan Pulau Batam memiliki

kekuatan

sebagai kawasan

industri

berorientasi

ekspor.

Kenyataan membuktikan bahwa apabila kawasan yang diberikan perlakuan khusus akan memberikan hasil sesuai tujuan kebijakan. Adanya disparitas (perbedaan)206 pertumbuhan ekspor dan ekonomi yang tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menciptakan Bintan dan Karimun menjadi sama seperti Batam.

205

PT. Qorina Konsultan Indonesia, op. cit, hlm. 25.

206

Disparitas adalah perbedaan; jarak, arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), terdapat dalam kbbi.web.id/disparitas, diakses 4 Februari 2014, jam 20.00 WIB.

commit to user 107


digilib.uns.ac.id

B. Kebijakan Dan Penerapan Pola Enclave Pada Kawasan Free Trade Zone Karimun 1. Kebijakan Kawasan Free Trade Zone Karimun Pada dasarnya esensi dari penetapan sebuah kebijakan selalu menyangkut tentang hukum, sistem hukum dan hasil implementasi (penerapan) terhadap subsistem kemasyarakatan yang bersifat terbuka, karena itu ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Meskipun mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi.

Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan

fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, disamping sistem-sistem lainnya yang ada dalam suatu masyarakat.207

Perundang-undangan itu

sendiri merupakan bentuk dari sistem hukum (legal system). Menyangkut politik hukum (legal policy), bahwa tujuan pembentukan hukum agar lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, dengan kata lain alasan atau tujuan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.208 Hukum mempunyai tugas sebagai instrument yakni merupakan alat yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, sebagai pembawa misi (konteks politik hukum) yakni menjadi wadah yang menampung segala keinginan dan aspirasi mengenai berbagai hal yang ingin ditata dan dicapai, dan sebagai piranti manajemen, yakni menata kepentingan-kepentingan secara adil, menetapkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, 207

Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Akademia Permata, Padang, 2013, hlm. 15.

208

Abdul Latif & Hasbi Ali, Politik Hukum, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

hlm. 19.

commit to user 108


digilib.uns.ac.id

mengatur hak dan kewajiban individu-kelompok-lembaga, menyiapkan sanksi, dan melengkapi lembaga/aparat penegaknya.209 Dalam posisi tersebut, hukum memiliki kapabilitas yang potensial untuk membawa misi pencapaian tujuan yang ingin diwujudkan (asas legalitas). Ia merupakan sumber daya publik yang memiliki segala kelengkapan yang diperlukan bagi keperluan pencapaian tujuan. Di Indonesia, asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (het democratish ideal en het rechtsstaats ideal).210 Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk hukum mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan lebuh banyak memperhatikan kepentingan rakyat, sedangkan gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada undangundang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.211 Menurut Sjachran Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.212 Lawrence M. Friedman dalam teori hukum merupakan gabungan antara tiga komponen,

menyatakan, meliputi :213

komponen Struktur Hukum (Legal structure), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut, komponen Substantif Hukum (Legal Substance), yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa 209 Bernard L. Tanya, Politik Hukum Yogyakarta, 2011, hlm.11-12. 210

Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing,

, op. cit, hlm. 86.

211

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 68-69. Ibid.

212

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Administrasi Negara, Alumni, Huda, Ibid.

213

Esmi Warrasih, op. cit, hlm. 30.

commit to user 109


digilib.uns.ac.id

peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, dan komponen Kultur Hukum (Legal Culture) terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Ketiga elemen itu mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam masyarakat sebagai kongkritisasi pemberlakuan suatu sistem hukum yang berfungsi suatu penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen sistem hukum, yaitu :214 a. unsur hukum materi peraturan perundang-undangan sebagai salah satu substansi hukum; b. penegakan hukum dalam struktur hukum, dan kesadaran hukum; dan c. karakter masyarakat dalam budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mengemban 4 (empat) fungsi hukum,215 artinya berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak, serta berusaha menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (sociale

werkelijkheid).

Akan

tetapi,

kadang-kadang

juga

untuk

menjauhkan tata hukum dari sociale werkelikheid yaitu dalam hal hukum menjadi alat dalam tangan suatu ruling class yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu. Menurut Bernard L Tanya, politik hukum di antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum tidak boleh terikat pada yang ada (what is) melainkan mencari jalan keluar kepada apa yang seharusnya (what ought). Politik hukum merupakan sebuah cita-cita/harapan, terdapat visi hukum yang ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian bentuk dan isi hukum dibangun untuk mewujudkan visi tersebut. 216 Karenanya, dalam

214

Ibid.

215

Teguh Prasetyo, op. cit, hlm. 41.

216

Bernard L. Tanya, op. cit, hlm. 3.

commit to user 110


digilib.uns.ac.id

konteks politik hukum, hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu untuk mengabdi bagi kepentingan dirinya.217 Dalam penetapan kebijakan Kawasan FTZ Karimun, peneliti akan mencoba mengkaji dengan menggunakan teori legal system Lawrence M. Friedman, sebagai berikut : a. Substansi Hukum (Legal Substance) Substansi hukum

tersusun

dari

peraturan-peraturan

dan

ketentuan tentang bagaimana institusi-institusi harus berperilaku berskala hukum primer yang menentukan tingkah laku masyarakat dan

hukum

sekunder

yang

menentukan

pemberlakukan

dan

pelaksanaan tingkah laku dalam hukum primer. Perwujudan politik hukum sebagai peraturan perundang-undangan hal ini berarti dalam suatu peraturan perundang-undangan terdapat politik hukumnya, perwujudan dari politik hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa. Hikmahanto Juwana berpendapat, bahwa politik hukum Indonesia terbagi menjadi dua kebijakan dasar yaitu kebijakan dasar (basic policy) dan kebijakan pemberlakuan (enactment policy).218 Di sini pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dipandang sebagai instrument politik pemerintah atau penguasanya untuk tujuan tertentu.219 Perwujudan politik hukum sebagai peraturan perundang217

Ibid, hlm. 4

218

Jurnal Hukum, Vol. 01 No. 01 Tahun 2005, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan, hlm. 24. 219 Hikmahanto Juwana memilahnya dalam tujuan positif maupun negatif. Positif jika digunakan dalam rangka memajukan kehidupan politik warga negara, misalnya memperbaiki perekonomian, negatif, jika digunakan untuk melegitimasi kekuasaan (rule by law). Ibid., Kebijakan pemberlakuan ini bukan dalam makna pemberlakuan hukum (sebagai terjemahan dari law enforcement) sebagaimana dipaparkan Soediman Kartohadiprodjo bahwa politik hukum penting dalam rangka pemberlakuan hukum. Lihat: Soediman Karto Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia I Hukum Perdata, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 46, dalam: Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan (Tinjauan Politik Hukum), 2011, Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 1.

commit to user 111


digilib.uns.ac.id

undangan menjadi kajian dalam

penelitian ini karena Indonesia

sebagai negara hukum, sehingga negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.220 Pembentukan kawasan khusus di daerah tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah.221

dibeberapa wilayah

Selanjutnya

penetapan

Kawasan

FTZ

di Indonesia pengaturannya dituangkan dalam

UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ, dan aplikasinya untuk Karimun diatur melalui PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun. Diketahui bahwa khusus untuk wilayah Kawasan FTZ Karimun telah diterapkan sistem pola spasial wilayah kombinasi yaitu berupa : pola enclave dan pola pulau, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, meliputi sebagian Pulau Karimun seluas 8.862,018 Ha dan seluruh Pulau Karimun Anak seluas 804 Ha.222 Menurut Gustav Radburgh, fungsi kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum (berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan manusia) benar-benar berfungsi sebagai peraturan

yang

ditaati

sehingga

mendatangkan

manfaat

bagi

masyarakat secara individu maupun sebagai komunitas. 223 Dalam 220

Ahmad Muliadi, op.cit, hlm. 21.

221

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 Ayat (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menertapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan Ayat (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan Undang-Undang. 222

Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2011, loc.cit. 223

Teguh Prasetyo, loc. cit.

commit to user 112


digilib.uns.ac.id

konteks tujuan keadilan, yaitu memajukan segala kebaikan manusia, maka aspek kepastian dan kemanfaatan merupakan satu kesatuan dalam keadilan itu sendiri. Dengan demikian hukum menjadi kebutuhan semua negara, lepas dari orientasi ideologis politiknya,224 meskipun pada kenyataannya produk hukum tersebut tidak mencapai hasil fungsi kemanfaatan seperti yang diharapkan sebagaimana yang terjadi pada penetapan kebijakan Kawasan FTZ Karimun. Menurut Jeremy Bentham (tokoh aliran utilitarianisme) yang sangat menjunjung tinggi kemanfaatan sebagai kebahagiaan, prinsipnya adalah measure of right or wrong The principles of utility Prakash Sinha

225

Oleh Surya

(kehasilgunaan) Jeremy Bentham, bahwa

hukum adalah hukum yang benar sepanjang ia menghasilkan , yang diartikan bahwa kemslahatan (kebahagiaan terbesar) untuk kuantitas yaitu populasi

masyarakat

yang

paling

besar.226

Happiness

atau

kemaslahatan untuk persisnya dapat dikuantifikasi dan direduksi ke dalam unit-unit kesenangan, untuk mengesampingkan penderitaan atau kesengsaraan. Sesuatu hanya akan dikatakan berhasilguna (bermanfaat) sepanjang ia dapat mendatangkan kemaslahatan seluas-luasnya, dan ia tidak

akan

membawa

manfaat

apapun

sepanjang

ia

tidak

mengimplikasikan kemslahatan. Esensi dari tujuan setiap manusia dalam hidupnya adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, serta tercukupi semua kebutuhan hidup. Namun mengingat status manusia sebagai mahluk sosial, maka hal tersebut untuk sementara 224

Bernard L. Tanya, opcit, hlm. 68.

225

An An Chandrawulan, op. cit, hlm. 340.

226

Krista Nadakavukaren Schefer, Jurisprudence: Legal Philosophy, edisi Pertama, West Publishing Co, St. PaulMinn, 1993, hlm. 183, Penerjemah Surya Prakash Sinha.

commit to user 113


digilib.uns.ac.id

harus dikesampingkan karena kembali pada prinsip kemanfaatan juga berlaku untuk banyak orang (sosial). Pengaturan inilah yang nantinya diekspresikan melalu pembentukan serangkaian kebijakan (hukum) oleh negara untuk mencapai kebahagiaan. Dalam hal ini peneliti sependapat dengan Herman Bakir, bahwa konsep tersebut sangat bagus, hanya saja di lapangan penerimaan berhasilguna (bermanfaat) itu kerapkali dibalikkan sehingga harus berada dalam lajur (kemslahatan pribadi) dari pemangku-pemangku kekuasaan itu sendiri, kemudian digelincirkan sebagai

(kemaslahatan bagi

orang banyak). Lantas ideologi yang dalam suatu proses pembentukan perintah-perintah hukum didudukkan sebagai titik tumpu.227 Bernard L. Tanya mengatakan, bahwa :228 sama-sama mengakomodasi kerangka berfikir sesuai paradigma SCP (structure, conduct, and performance). Namun dalam penentuan objek/ sasarannya sering berbeda. Regulasi biasanya, tetapi tidak terbatas, mengatur sektor publik dan utilitas publik karena alokasi sumberdaya ekonomi tidak ditentukan oleh mekanisme pasar semata, melainkan oleh keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Selain itu, regulasi sering digunakan untuk mengatur mulai dari menetapkan harga, produksi, pelaku usaha, dan hambatan masuk, hingga menyediakan subsidi dan perlindungan tarif, melindungi HAKI dan kontrak, menetapkan standar mutu dan isi produk, perburuhan, perlindungan konsumen dan persaingan curang, dan sebagainya. Dalam hal ini, regulasi dapat menyangkut struktur (structure), perilaku (conduct), dan kinerja (performance) Dalam realisasi kebijakan dengan penerapan pola enclave pada Kawasan

FTZ Karimun,

ternyata telah

menimbulkan

banyak

permasalahan yang cukup krusial dan berakibat cukup fatal terhadap pengoptimalan fungsi kawasan, diantaranya : di Pulau Karimun Besar 227 Herman Bakir, Filsafat Hukum Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 310.

Desain dan Arsitektur Kesejahteraan, ctk. Kedua,

228

Benny Pasarib artikel pada Jurnal Hukum Persaingan Usaha, edisi No. 4, ctk. Pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010, hlm. 54-55.

commit to user 114


digilib.uns.ac.id

terdapat dua kawasan, yaitu : FTZ dan non-FTZ namun tidak terdapat tanda-tanda batas fisik yang jelas (kabur). Ketidakjelasan yang mengakibatkan timbulnya permasalahan lain terutama menyangkut pengawasan arus keluar masuk barang baik ke atau dari kawasan FTZ yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai, Pajak maupun instansi-instasi lainnya, sehingga kawasan menjadi rawan terhadap kegiatan ilegal penyelundupan maupun pengawasan barang-barang yang kemungkinan berbahaya. Di samping kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan pengawasan, pemberlakuan secara enclave ini juga berdampak pada ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan di Kawasan FTZ Karimun. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa syarat efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi untuk mengaktifkan sistem hukum yang diajukan Paul dan Dias,229 sama sekali tidak terwujud. Kenyataan yang ada infrastruktur strategis saat ini banyak berlokasi di luar Kawasan FTZ, dan itupun sebagian masih dalam proses tahap pengerjaan.. Hal ini juga senada pernah disampaikan oleh Bupati Karimun Nurdin Basirun :230 dalam mengembangkan FTZ di wilayah Karimun. Beberapa sarana infrastruktur penting belum tersedianya Pelabuhan Peti Kemas dan Bandara Udara yang memenuhi syarat dan memadai

Manfaat investasi ialah penyerapan tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa terutama yang berorientasi ekspor, adanya alih teknologi (transfer of technology), maupun alih

229

Teguh Prasetyo, loc. cit.

230

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op.cit, hlm 8.

commit to user 115


digilib.uns.ac.id

pengetahuan (transfer of know how). 231 Jika dilihat dari ketersediaan lahan/tanah saat ini di Kawasan FTZ Karimun dianggap sudah tidak mampu lagi menampung investasi. Hal ini terlihat dari adanya 4 (empat) perusahaan masuk daftar tunggu yang berasal dari berbagai negara (Amerika, Jepang, Swedia, dan Indonesia). Lahan yang dimaksud adalah lahan pesisir/pantai sampai tahun 2013, di mana untuk saat ini ada 30 (tiga puluh) perusahaan yang telah menempati garis pantai kawasan seluas 1.589 ha. Permasalahan ini tidak terlepas dari kebijakan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3I) yang menetapkan Kawasan FTZ Karimun m

industri maritim

di wilayah barat Indonesia. Dengan dibentuknya PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, dalam teori Sibernetika Talcott Parson disebutkan pada salah satu subsistem yang menjalankan fungsi utama dalam kehidupan masyarakat

adalah

subsistem

ekonomi

berfungsi

adaptasi

(adaptation).232 Adaptasi merupakan fungsi bagaimana masyarakat itu dapat memanfaatkan sumber daya di sekitarnya secara fisik organik. Karimun memiliki SDA melimpah berupa : bauksit, granit, timah dan pasir laut, yang berpotensi menjadi komoditi ekspor (kecuali pasir laut), potensi kelautan/maritim dan pariwisata. Fungsi adaptasi seharusnya didukung oleh pemetaan wilayah yang proporsional sehingga komoditas potensi SDA dapat di eksplorasi tanpa mengurangi fungsi guna dan daya guna kawasan serta kelestarian ekosistem. Adanya ketidakseimbangan design geostrategis wilayah yang ditetapkan dalam gambar peta Kawasan FTZ Karimun menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menyusun

231

232

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 8. Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, loc. cit.

commit to user 116


digilib.uns.ac.id

Karimun Besar yang tidak seberapa luas dibandingkan Pulau Batam atau

Pulau

Bintan.

Perumusan

kebijakan

memperhatikan faktor-faktor pendukung modal

awal

pelaksanaan

sebuah

yang

kebijakan

dianggap

kurang

sudah ada sebagai sehingga

terjadi

ketimpangan. Dalam hal mana subsistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh subsistem politik, juga jelas sekali terlihat pada konseptual kebijakan kawasan FTZ Karimun karena sangat tidak relevan dan tidak sesuai (discriminative law). Sumantoro mengatakan :233 harus menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensinya, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan nasional Mengingat kertekaitan antar unsur sarana maupun prasarana pendukung peran kawasan FTZ sangat tidak mungkin terletak hanya pada satu titik lokasi saja. Akan membutuhkan banyak titik lokasi yang untuk eksplorasi. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilannya implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual, kelompok atau institusi. Suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dan kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.234 Realita kecenderungan hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan fungsi lain,

namun

perlu

diingat

meskipun

sebuah

kebijakan

telah

direkomendasikan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya.235 233

Sentosa Sembiring, op. cit, hlm. 34-35.

234

AG. Subarsono, loc. cit.

235

Ibid.

commit to user 117


digilib.uns.ac.id

Pasar bebas dan globalisasi memberi implikasinya yang luas terhadap sistem ekonomi dan negara secara keseluruhan. Berbagai tuntutan perubahan dalam penataan negara dan tatanan ekonomi negara membuat Indonesia sebagai suatu entitas ekonomi dan suatu negara harus melakukan penyesuaian atau persiapan diri untuk dapat

menghadapi

pertumbuhan

ancaman

ekonomi

dan

nasional

memanfaatkan dan

peluang

kesejahteraan

bagi

rakyatnya.

Fenomena dinamis perekonomian dunia ini bersifat mendasar dan struktural, serta berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat karena dukungan perkembangan teknologi, perubahan pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Budi Winarno, menjelaskan : 236 Sebuah ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana produksi dan distribusi barang dan jasa berlangsung mekanisme pasar bebas yang dipimpin oleh sistem mengambang. Dalam ekonomi pasar, bisnis dan para konsumennya menentukan apa yang akan mereka beli, berapa yang akan mereka produksi dan bagaimana mereka mengalokasikan sumber dayanya tanpa

Dalam mekanisme ekonomi pasar bebas, Pemerintah Pusat dalam hal ini tidak bisa memaksakan harga, jenis maupun kuantitas produksi, sistem pendistribusian, dan sistem pengupahan pekerja. Keputusan-keputusan

yang

berkaitan

dengan

permasalahan-

permasalahan yang merupakan turunan dari aktivitas produksi dan konsumsi lainnya tetap ditentukan oleh tekanan kompetisi dan hubungan supply-demand. Sehingga kesesuaian substansi hukum yang mengatur juga harus bersifat fleksibel dengan kebutuhan pasar, inilah fokus utama dalam keefektifan implementasi kebijakan.

236 Budi Winarno, Pertarungan Negara vs Pasar, ctk. Pertama, MedPress, Yogyakarta, 2009, hlm. 46.

commit to user 118


digilib.uns.ac.id

Mengutip pernyataan Tresna P. Soemardi, mengatakan :237 ekonomi dan mempertajam persaingan antar negara, tidak hanya dalam perdagangan internasional, tetapi juga investasi, keuangan dan produksi. Seiring dengan munculnya konsep Hukum Ekonomi Internasional yang mengasumsikan dunia merupakan satu pasar, aktivitas ekonomi lintas negara tidak lagi mengindahkan jurisdiksi kenegaraaan masing-masing. Terlebih dengan munculnya kawasan perdagangan bebas (Free Trade Area) yang diusung di beberapa kawasan di dunia, pasar ekonomi dunia menjadi semakin luas cakupannya dan menembus batas-batas negara . Kepentingan individu dalam kompetisi pasar, otomatis akan meningkatkan tingkat kemakmuran sosialnya, karena akan tercipta maksimalisasi efisiensi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pihak. Dalam pasar bebas, masyarakat secara keseluruhan akan menjadi lebih makmur, sedangkan individu akan

mendapatkan

penghargaan

sesuai

dengan

produktivitas

marginalnya dan kontribusi relatifnya terhadap produk sosial secara keseluruhan.238 Hukum ekonomi dibuat bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan jembatan yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.239 Letak Pulau Karimun yang strategis sebagai wilayah inti, menjadikan pulau ini sebagai pusat pertumbuhan. Konsep pusat pertumbuhan menyatakan bahwa pengembangannya mempunyai kecenderungan pertumbuhan pesat, dan ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan

dengan

maksud

untuk

mendorong

di seluruh wilayah melalui proses tricking down effect.

pertumbuhan Secara

237

-undang dan Kelembagaan Persaingan Usaha Suatu Negara da artikel pada Jurnal Hukum Persaingan Usaha, edisi No. 4, ctk. Pertama, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2010, hlm. 120. 238

Budi Winarno, op. cit, hlm. 57.

239 Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, ctk. Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2013, hlm 170.

commit to user 119


digilib.uns.ac.id

fungsional pusat pertumbuhan memiliki kapasitas untuk menstimulasi kegiatan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar, sedangkan secara spasial merupakan lokasi yang memiliki kelengkapan fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (pole of attraction). Kriteria untuk menentukan pusat pertumbuhan, yaitu :240 1) Adanya hubungan eksternal dan internal antar berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi; 2) Adanya sektor yang tumbuh progresif; 3) Peluang adanya multiplier effect yang dimunculkan; dan 4) Mampu mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Secara ekonomis, ada satu tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Kawasan FTZ Karimun,

yakni keinginan meningkatkan

taraf hidup dan kualitas hidup (quality of life) masyarakat Karimun. Peningkatan nilai (value) hidup masyarakat dapat digambarkan sebagai bentuk adanyan peningkatan kesejahteraan hidup atau kemakmuran (welfare) yang didambakan oleh setiap orang dalam komunitas masyarakat (pelaku ekonomi). Dan untuk mencapai peningkatan taraf hidup diperlukan bantuan pihak yang mampu memfasilitasi pemenuhan kebutuhan melalui berbagai interaksi yang kita kenal dengan sebutan kegiatan ekonomi. Sejalan dengan keinginan masyarakat, berarti pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk mencapai tingkat kemakmuran seluruh lapisan masyarakat bukan segolongan masyarakat tertentu. Untuk mencapai tujuan ini negara harus menjaga laju pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat yang mendorong peningkatan pendapatan nasional. Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara ialah meningkatkan nilai-nilai kehidupan ekonomis masyarakatnya dan nilai kekayaan negara itu sendiri.

240 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 49.

commit to user 120


digilib.uns.ac.id

Ide dasar liberalisasi ialah untuk menghapuskan semua hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua pelaku bisnis dari berbagai negara bisa melakukan perdagangan di dunia tanpa ada diskriminasi. Pemerintah di setiap negara hanya bertugas pembuat kebijakan untuk memperlancar perdagangan bebas.241 Perjanjian perdagangan internasional bertujuan untuk meliberalisasi akses pasar bagi barang-barang dan jasa dari negara lain agar supaya semua negara tercapai melalui alokasi yang lebih efisien dari SDA dunia.242 Demikian pula peran serta pihak luar negeri yang menyokong perekonomian nasional negara tersebut, harus menikmati manfaat berupa nilai yang proporsional dengan andil yang telah diberikannya, sehingga

kelanjutan

perekonomian

akan

saling terus

mendukung terjamin.

Dan

dalam

meningkatkan

penjaminan

kegiatan

perekonomian ini tentunya akan membutuhkan sebuah aturan berupa norma hukum yang diakui oleh negara. Mengingat hakekat hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan tingkah laku dan pergaulan yang ada di dalam masyarakat, baik antar perorangan, orang dengan negara maupun mengatur tentang antar lembaga-lembaga negara. Dan fungsi daripada hukum tersebut adalah untuk menjamin keseimbangan tersebut dalam mencapai tujuan pembentukan hukum. Ketersinggungan batas-batas pemanfaatan potensi SDA darat, laut, dan udara

bersifat internasional

harus menjadi bahan

pertimbangan pembuat kebijakan. Mengingat konsep FTZ ini cenderung diberlakukan di daerah berpantai dan berbatasan dengan negara lain, sehingga selalu akan terjadi ketersinggungan kebijakan antar negara yang menjadi orientasi pembentukan FTZ terutama sektor SDA mineral di laut dan pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan

241

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Pasar Modal Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 21. 242

An An Chandrawulan, op. cit, hlm. 130.

commit to user 121


digilib.uns.ac.id

komersial maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam pemanfaatan

ruang udara nasional harus memperhatikan perjanjian angkutan udara internasional (bilateral air transport agreement).243 Nadezda Butakova menjelaskan, kenyataan yang terjadi dalam dunia perdagangan dan hubungan ekonomi antar negara menjadi semakin luas, terlihat dari meningkatnya volume pengangkutan barang lewat jalur laut dan pemenuhan kebutuhan akan kapal-kapal dagang di pelabuhan asing. Hal tersebut membuat peraturan hukum pelayaran perdagangan internasional menjadi lebih kompleks dan mendorong terbentuknya Hukum Kelautan Internasional. Adanya salah satu pihak berada di negara

fakta bahwa

lain, dan juga fakta

kontrak

penjualan dan pembelian menggunakan dan menggabungkan normanorma dan tradisi dalam hukum laut negara yang bersangkutan.244 Memperhatikan issue strategis Kabupaten Karimun yang didapat dengan mencermati data yang ada, fakta lapangan yang terlihat saat obervasi, hasil wawancara dengan stake holder tekait penataan ruang

di daerah serta hasil analisis terhadap data-data sekunder

memberikan gambaran beberapa isu penting terkait rencana penataan ruang Kabupaten Karimun dalam Draft RTRW Kabupaten Karimun.

243 Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 9.

Bagian Pertama,

244

Trade and economic relations between countries are continually expanding; the volume of sea carriage of goods and the number of calls made by merchant ships at foreign ports are ever-growing. All this has made the legal regulation of merchant shipping in an international context more complex and has fostered the development of International marine private law. First and foremost it is connected with the fact that the contracting parties are located in different states; and also with the fact that the contract of sale and purchase has been fairly unified by using and incorporating the norms and traditions of marine private law. Though marine private law has of the contracts of carriage have not been properly studied. A lot of the ensuing problems are connected with the resolution of issues of applicable law. Nadezda Alexandrovna Butakova, Legal Regime of Carriage by Sea Social Science Rresearch Network (SSRN), edisi No. 2286999, 29 June 2013. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2286999 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2286999, diakses 4 Maret 2014, jam 00.05 WIB.

commit to user 122


digilib.uns.ac.id

Issue strategis berkaitan pengembangan FTZ Karimun, yaitu :245 1) Memiliki peluang yang sangat besar untuk pengembangan kegiatan pergudangan dan parkir kapal; 2) Adanya FTZ di Kabupaten Karimun merupakan peluang investasi dan pengembangan ekonomi; 3) Daya dukung ruang terbatas karena terdiri dari pulau pulau kecil dengan total luas daratan 152.400 ha dan luas lautan 646.000 ha; 4) Ketersediaan sumber air baku terbatas; 5) Berkurangnya luasan kawasan lindung akibat penetrasi kegiatan pertambangan dan ekspansi permukiman; 6) Memiliki potensi wisata yang besar namun belum dikelola profesional; 7) Adanya tumpang tindih kegiatan pertambangan di lepas pantai dengan aktivitas nelayan akibat adanya tumpang tindih kebijakan sektoral; 8) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008

tentang Pengelolaan

Pelabuhan Oleh Daerah, menyebabkan jumlah pelabuhan terlalu banyak sehingga terjadi inefisiensi; 9) Jumlah penduduk usia produktif sangat tinggi, namun kualitasnya rendah; 10) Potensi bahan tambang di lautan dan daratan melimpah dan PAD Kabupaten bertumpu dipertambangan granit, namun demikian jika tidak ada pengendalian penambangan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan degradasi lingkungan; 11) Prasarana jalan masih belum menjangkau seluruh wilayah; dan 12) Memiliki potensi laut yang besar namun belum termanfaatkan secara optimal.

245

Lies, Damn Lies & Statistic, Draft RTRW Bagian 1, artikel terdapat dalam eriesadewo.blogspot.com/.../11/draft-rtrw-karimun-bagian-1.html, diakses 10 Februari 2014, jam 23.21 WIB.

commit to user 123


digilib.uns.ac.id

Kenyataannya memang dalam perumusan kebijakan Kawasan FTZ Karimun kurang memperhatikan potensi yang ada, dan sangat jelas terlihat adanya pengaruh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga konsep kebijakan tersebut menjadi tidak efektif dan relevan. Yang harus diperhatikan, sebaiknya design sebuah kawasan FTZ adalah dalam satu pulau (pola pulau) seperti Kawasan FTZ Batam. Konsekuensi logis mengingat kertekaitan antar unsur sarana maupun prasarana pendukung kawasan FTZ sangatlah tidak mungkin terletak hanya pada satu titik lokasi saja. Efektifnya akan membutuhkan banyak titik lokasi untuk eksplorasi karena keberadaan maupun fungsinya memiliki kerkaitan dan saling mendukung, dan ini hanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan penerapan pola pulau walaupun harus mengesampingkan aspek historis atau aspek lainnya. Meskipun penerapan pola enclave di Kawasan FTZ Karimun banyak menuai masalah, namun kongkritisasi upaya pelaksanaan kebijakan

dan

pengembangan

kawasan

tetap

berjalan.

Roda

perekonomian di Karimun sejak sebelum diberlakukannya kebijakan FTZ tahun 2008 sampai tahun 2014 terus mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada nilai positif yang diperoleh masyarakat Karimun, karena telah terjadi pertumbuhan nilai ekonomis (economic value) pada sektor industri, perdagangan dan investasi meskipun berjalan lamban. b. Struktur Hukum (Legal Structure) Dalam

teori

sistem

hukum

(legal

system)

Lawrence

M. Friedman pada komponen struktur hukum (legal structure), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Kelembagaan disini dapat diartikan eksplisit, yaitu terdiri dari unsur pelaksana kebijakan dan sumber daya yang tersedia sebagai obyek sasaran pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan yang dimaksud

commit to user 124


adalah

digilib.uns.ac.id

BP

Kawasan

Karimun

beserta

instansi-instansi

terkait

pendukung kebijakan Kawasan FTZ Karimun yang bertindak sebagai komponen dalam sistem hukum untuk memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur secara vertikal maupun horisontal. oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum.246 Boediono mengungkapkan bahwa : 247 engan menyiapkan institusi sehingga mampu membangun dan memberdayakan perangkat-perangkat kelembagaan pendukung sistem ekonomi

Mengingat pentingnya kedudukan struktur hukum sebagai pondasi dasar dari sistem hukum merupakan kerangka elemen nyata dari sistem hukum. Suatu kebijakan dibuat untuk suatu maksud dan tujuan tertentu,

dan tujuan yang telah ditetapkan nantinya akan

dilaksanakan/didukung oleh pelaksana kebijakan dan sumber daya yang ada. Tantangan yang dihadapi dibidang kelembagaan, adalah menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistis (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang lebih efektif serta

efisien

yang

berorientasi

pada

peningkatan

pelayanan

masyarakat.248 Pentingnya ketersediaan komponen sumber daya dalam struktur hukum, karena sumber daya merupakan obyek/sasaran daripada kebijakan yang mempunyai nilai ekonomis dan sosial mengarah pada tujuan dari pembentukan kebijakan itu sendiri.

246

Esmi Warrasih, op. cit, hlm. 104.

247 Lihat: Pemikiran Studi Pembangunan da Sosiologi Hukum Dalam Perubahan

dalam:

kompilasi buku

op.cit, hlm 177.

248 Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

commit to user 125


digilib.uns.ac.id

Penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri. 249 Hal ini memiliki arti bahwa tujuan nasional dapat tercapai apabila adanya peningkatan kualitas SDM yang diwujudkan dalam masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi. Upaya yang harus dilakukan dilakukan negara dalam mencapai tujuan

nasional,

(masyarakatnya)

yaitu secara

dengan

peningkatan

berkelanjutan,

kualitas

berlandasan

manusia

kemampuan

nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial.250 Konsep

penetapan

Kawasan

FTZ

di

Karimun

terkait

ketersediaan sumber daya, yakni mempertimbangkan potensi Karimun untuk dapat ditingkatkan perekonomiannya melalui sumber daya (kekayaan) yang dimiliki dalam rangka mendukung kebijakan perekonomian negara melalui mekanisme pasar bebas. Menurut pendapat kaum utilitarianisme, dengan adanya pasar bebas akan meningkatkan kebahagiaan manusia pada tingkat yang dicapai

oleh

ekonomi

terencana,

karena

ekonomi

tidak dapat terencana

menerapkan pembatasan perilaku individu.251 Sehingga diperlukan penjaminan kebebasan dan pembatasan perilaku ini dituangkan dalam bentuk kebijakan/aturan-aturan yang disahkan oleh penguasa negara melalui UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ dan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun.

249

Lihat: Muchsan, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 12. Dalam:

Ibid, hlm. 5. 250

251

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, loc. cit. Jonathan Wolff, loc. cit.

commit to user 126


digilib.uns.ac.id

Berkaitan

dengan

komponen

legal

structure

penetapan

Kawasan FTZ Karimun, dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Kelembagaan dan Koordinasi Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi, adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.252 Keberadaan peraturanperaturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang ini biasa disebut juga dengan

sebagai -undang. Disebut

berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (legislature). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah eksekutif,

lembaga yang berada dalam ranah

tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu

jika tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang.253 Dari berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah yang melaksanakan pekerjaanpekerjaan dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.254 Sebagai alat operasionalisasi dari kebijakan Kawasan FTZ Karimun dikeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Kawasan FTZ Karimun. Selanjutnya dalam 252

Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 124. 253

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, ctk. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,

hlm. 194. 254

AG. Subarsono, op. cit, hlm. 87.

commit to user 127


digilib.uns.ac.id

Perpres No. 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan FTZ (DN-KPBPB), menunjuk Dewan Nasional Kawasan FTZ yang diketuai

oleh

Sedangkan

Menteri

Koordinator

penunjukan

melalui Keppres

Dewan

Bidang

Kawasan

Perekonomian. FTZ

Karimun

No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan

Karimun, yang diketuai oleh Gubernur Kepri dan wakilnya Bupati Karimun. Anggota Dewan Kawasan Karimun adalah terdiri dari : 255 a) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau; b) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Kepulauan Riau; c) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau; d) Kapolda Kepulauan Riau; e) Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau; f) Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV; g) Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat; h) Komandan Resort Militer 033/Wirapratama; dan i) Kepala BP Kawasan FTZ Karimun. Pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Kawasan FTZ Karimun No. 2 tahun 2008 tentang BP Kawasan Karimun, menegaskan bahwa : 256 (1) Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. 255

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 6. 256

Ibid, hlm. 88.

commit to user 128


digilib.uns.ac.id

(2) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun sesuai dengan fungsifungsi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Mengingat pentingnya tugas BP Kawasan Karimun sebagai pelaksana harian kebijakan, tentunya harus dilengkapi komponen struktur organisasi dan perangkat personal. Keberadaan struktur dan perangkat BP Kawasan Karimun dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BP Kawasan Karimun No. 001/BPK-K/X/2008 tentang Penunjukan

Pejabat

Pada

Bidang-Bidang

BP

Kawasan

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun. Realisasinya dalam struktur organisasi BP Kawasan Karimun saat ini, masih ada beberapa jabatan yang belum terisi dikarenakan masih adanya beberapa kendala, seperti : keterbatasan SDM yang tersedia dan pengelolaan/pendanaan masih belum jelas. Kepala Bidang dan Humas BP Kawasan Karimun, Abdul Afwi mengatakan :258 -jabatan tersebut, yaitu disebabkan karena alasan keterbatasan anggaran, selain itu dari 43 (empat puluh tiga) orang personil BP Kawasan Karimun, 15 (lima belas)orang diantaranya masih bertatus PNS yang diperbantukan oleh Pemda Kabupaten Karimun, dan 28 (dua puluh lima) SDM yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna

258

Wawancara dengan Abdul Afwi, Kepala Bidang Hukum dan Humas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, tanggal 17 Desember 2013.

commit to user 129


digilib.uns.ac.id

(perfect) karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaan dan pengawasan

dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan

terbatas, maka harus dilakukan meningkatkan kemampuan (skill) melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.259 Untuk lebih jelasnya, susunan struktur organisasi di BP Kawasan Karimun digambarkan dalam bagan di bawah ini :257

KEPALA

H. CENDRA, M.Si

WAKIL KEPALA

M. IQBAL, Ak

ANGGOTA (1) ADMINISTRASI & PENYUSUNAN PROGRAM

ANGGOTA (2) PELAYANAN TERPADU

SULARNO, S.Sos, M.Si

Drs. MUH. TANG, MM

Bidang Perencanaan ARIES A,S.Sos,M.Si Bidang Kepegawaian SUHAIMI, A.Md Bidang Keuangan YUDHIE ADE, SE

Bidang Perindag dan Penanaman Modal RUDI T, SE, M.Si Bidang Ketenagakerjaan dan Hub. Industri PONIMAN Bidang Kepariwisataan dan Perizinan Tertentu

Bidang Hukum dan Humas A.AFWI, SH, MH. Bidang Administrasi dan Umum HENDRA U. M, ST Bidang Pengelolaan Data dan Informasi M. TOZI AKBAR, ST

Bidang Pengamanan Investasi& Asset

ANGGOTA (3) BINA SARANA & PRASARANA RAJA UBAIDILLAH, S.Sos

ANGGOTA (4) PENGAWASAN & PENGENDALIAN

YAN INDRA, S.Sos,

Bidang Pembangunan

Bidang Pengelolaan Lahan BUDI SUFJAN, SH Bidang Pengelolaan Listrik, Air dan Limbah

Bidang Pengelolaan Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Perhubungan Darat

Bidang Pemasaran EDI SISWANTO, SE

Bidang Perizinan TETI ERAWATI, SE Bidang Perencanaan & Teknik

Bidang Organisasi & Kinerja Drs. NUZUL Bidang Keuangan

Bidang Pengendalian Pembangunan

Bagan VI. Struktur Organisasi BP Kawasan Karimun (Tahun 2013) 259

Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, op. cit, hlm. 123.

257

Http//[email protected], diakses 11 Februari 2014, jam 20.37 WIB.

commit to user 130


digilib.uns.ac.id

2) Ruang dan Lahan Kawasan FTZ Karimun Adanya unsur ketersediaan sumber daya merupakan bagian dari struktur hukum (legal structure) selain pelaksana kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Lawrence M. Friedman

dalam

teori sistem hukum (legal system). Sumber daya yang dimaksud di sini yakni potensi sumber daya manusia dan SDA baik itu darat, laut, maupun udara yang tersedia di Kawasan FTZ Karimun, termasuk

Ruang dan lahan Kawasan FTZ Karimun secara terperinci disebutkan, bahwa Pulau Karimun memiliki luas keseluruhan sekitar 13.954,030 ha, meliputi wilayah darat dan wilayah lautan dengan luas lahan untuk pengembangan Kawasan FTZ Karimun yang tersedia sekitar 9.666,018 ha. Untuk kepentingan investasi kawasan, BP Kawasan Karimun telah melakukan pemetaan dan inventarisasi lahan (berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten

Karimun).

Tujuannya

adalah

untuk

mengalokasikan pemanfaatan ruang dan lahan kawasan FTZ Karimun sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun. Mengenai pemanfaatan ruang dan lahan di Kawasan FTZ Karimun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :260

260 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 63.

commit to user 131


digilib.uns.ac.id

Tabel 3. Potensi Lahan Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2012) No. NAMA PULAU 1.

2.

LAHAN YANG DIGUNAKAN Karimun Besar Kawasan Hutan Lindung Kawasan Industri Kawasan Stadion Kawasan Konservasi Kawasan Pariwisata Kawasan Pelabuhan Kawasan Pemukiman Kawasan Pertambangan Kawasan Pusat perdagangan dan jasa Karimun Anak Kawasan Hutan Lindung Kawasan Industri Total Luas Kawasan FTZ Karimun

LUAS (Ha) ± 1.584,42 Ha ± 5.418,408 Ha ± 10,108 Ha ± 19,082 Ha ± 304 Ha ± 167 Ha ± 437 Ha ± 510 Ha ± 412 Ha ± 380,39 Ha ± 423,61Ha ± 9.666,018 Ha

Sumber : BP Karimun, 2012.

Berdasarkan tabel di atas, lahan kawasan industri Kawasan FTZ Karimun adalah seluas

± 5.418,408 ha, yang telah terpakai

seluas ± 1.589 ha berada di kawasan pesisir/pantai, dan sisanya merupakan tanah perkebunan masyarakat, perbukitan berbatu dengan kemiringan 20o-30o Celcius, di samping adanya lahan tidur luasnya sekitar ± 1.000 ha yang sebagian besar dikuasai oleh pihak swasta dan belum dimanfaatkan. Sedangkan industri yang berada di Pulau Karimun Anak yang belum digunakan seluas ± 423,61 ha.261 3) Potensi Sumber Daya Alam Mineral Karimun Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka potensi sumber daya laut dan darat, yaitu berupa bahan mineral (bahan galian) yang terdapat di daerah harus dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun dalam penerapan pola enclave di Kawasan FTZ Karimun, pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Karimun tidak dapat diwujudkan karena keterbatasan 261

Ibid.

commit to user 132


digilib.uns.ac.id

wilayah kawasan FTZ tidak mencakup seluruh pulau di Kabupaten Karimun. Seharusnya dengan mempertimbangkan potensi bahan galian tersebut, diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar kepada daerah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Potensi sumber daya alam mineral tersebut digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yakni :262 a) Logam (bijih timah, bauksit dan bijih besi); dan b) Non logam (batu granit, pasir laut, pasir darat, batu apung dan batu andesit). Mengenai persebaran sumber daya mineral di Kabupaten Karimun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :263 Tabel 4. Persebaran Sumber Daya Mineral Karimun Sumberdaya Mineral Batuan granit

Bijih timah

Pasir laut

Pasir darat Bauksit dan bijih besi

Batu andesit

Daratan/Perairan Sebagian besar berada di Pulau Karimun Besar dan Pulau Karimun Kecil, serta Pulau Kundur. Berada di dasar perairan sebelah Barat Pulau Karimun Besar, dasar perairan sebelah Barat Pulau Kundur, dasar perairan sekitar Gugusan Pulau Durai, dasar perairan sebelah Selatan Pulau Citlim, serta dasar perairan sebelah Timur Pulau Karimun Kecil. Berada di dasar perairan sebelah Utara dan Selatan gugusan Pulau Combol, serta dasar perairan seputar gugusan Pulau Durai Terkonsentrasi pada bagian utara Pulau Sugi dan Pulau Combol, Kecamatan Moro Pulau Tambelas, Pulau Merak, Pulau Parit, Pulau Papan, Pulau Belat, Pulau Ngal, Pulau Peropos, Pulau Durian, Pulau Sekajang, Pulau Panjang, Pulau Degong, Pulau Beneh, Pulau Kas dan Pulau Sanglar Pulau Sugi dan Pulau Combol (Kecamatan Moro)

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun 262

Ibid, hlm. 64.

263

Ibid, hlm 65.

commit to user 133


digilib.uns.ac.id

Keunggulan potensi persebaran bahan galian di Pulau Karimun Besar, yakni merupakan pulau dengan catchment area yang bersifat optimal untuk menampung dan menyimpan air dibandingkan pulau-pulau yang lainnya karena mempunyai daerah resapan yang baik dengan ukuran cukup besar dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. 4) Tenaga Kerja Kesempatan

kerja

di

Kawasan

FTZ

Karimun juga

menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap, baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing. Secara spesifik akumulasi penyerapan tenaga kerja lokal lokal di kawasan FTZ Karimun mencapai 60% hingga 70%, hanya saja sebagian besar pekerja sebagai buruh biasa.264 Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun tahun 2011 mencatat sekitar 67,86% pencari kerja adalah lulusan SLTA/sederajat sebagi tenaga kerja kasar (lapangan), sedangkan tenaga kerja terampil dan ahli kebanyakan datang dari luar Karimun dan negara asing. Permasalahan ini cukup krusial, menyangkut pemberdayaan potensi SDM lokal daerah harus menjadi prioritas utama sebagai salah

satu

modal

penting

penunjang

suksesnya

program

pengembangan Kawasan FTZ Karimun. Dalam hal ini, penyediaan tenaga kerja yang trampil dan handal harus segera direalisasikan oleh pemerintah melalui pemberian fasilitas pendidikan/pelatihan yang memenuhi standar kualitas internasional.

264 Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun tahun 2012, loc. cit.

commit to user 134


digilib.uns.ac.id

Dari data perkembangan tenaga kerja di Kawasan FTZ Karimun digambarkan dalam tabel sebagai berikut : 265 Tabel 5. Perkembangan Tenaga Kerja di Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2009 2012) No. Tenaga 2009 2010 2011 2012 Kerja (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) 1 Lokal 3.138 4.186 3.521 6.782 2 Asing 65 104 154 307 Sumber : BP Karimun, 2012.

Dari data tersebut dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

Diagram I. Perkembangan Tenaga Kerja di Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2009 2012) 5) Anggaran (Pendanaan) Sampai saat ini BP Kawasan Karimun belum memiliki kemandirian dalam pengelolaan dan pembiayaan. Biaya operasional pembangunan dan penggajian, dari tahun 2009 sampai tahun 2012 berasal dari dana hibah Pemda Kabupaten Karimun (APBD). Namun sejak tahun 2012, BP Kawasan Karimun mendapatkan 265

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit hlm. 70. Lihat juga Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun tahun 2013, hlm. 8.

commit to user 135


digilib.uns.ac.id

bantuan dana hibah tambahan dari Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp. 8.624.962.000,-. Perincian dana hibah dari APBD Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :266 Tabel 6. Perincian Dana Hibah dari APBD Karimun (Tahun 2008 No.

Tahun

1

2008

2

2009

3

2010

4

2011

5

2012

Anggaran (Rp)

2012)

Keterangan

1.200.000.000,- Untuk belanja administrasi dan persiapan penataan kelembagaan 3.000.000.000,- Untuk belanja pegawai, belanja administrasi, belanja modal perlengkapan kantor, belanja promosi 1.500.000.000,- Untuk belanja pegawai, dan belanja administrasi 1.000.000.000,- Untuk belanja pegawai (10 bulan), dan belanja administrasi (10 bulan) 1.175.000.000,- Untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja promosi


Sedangkan untuk perincian dana hibah dari APBN dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut : Tabel 7. Perincian Dana Hibah dari APBN (Tahun 2012) Anggaran Kegiatan Realisasi Yang Diperoleh (%) (Rp) 2012 8.624.962.000 - Penyusunan Renstra BP-K FTZ 0,41 Karimun - Penyusunan Master Plan 3,43 Business BP-K FTZ Karimun 71.26 - Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan FTZ Karimun - Promosi Dagang, Industri, dan 1,92 Investasi Kawasan FTZ Karimun - Pengadaan Peralatan Penunjang 3,7 Operasional Kantor BP-K FTZ Karimun

Tahun


266 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, Ibid, hlm. 80.

commit to user 136


digilib.uns.ac.id

Realisasinya belum mencapai 100% karena DIPA baru terbit bulan April 2012, sedangkan kegiatan terhitung mulai bulan Januari

2012

sehingga

banyak

kegiatan

yang

tertunda

pelaksanaannya, dan adanya paket kegiatan yang dilelang ulang karena tidak memenuhi persyaratan lelang. Pada tahun 2013, BP Kawasan Karimun mendapat dana APBN dengan jumlah Rp. 19,5 milyar yang akan dipergunakan untuk

pembangunan

jalan di Kawasan FTZ Karimun sebesar Rp. 14 milyar, dan sisanya sebesar Rp. 5,5 milyar dipergunakan untuk kegiatan, dan administrasi.267 Sedangkan untuk pembiayaan gaji pegawai tetap disubsidi (dana hibah) APBD Kabupaten Karimun, dikarenakan masih belum jelasnya status kelembagaan BP Kawasan Karimun, dan untuk sementara pembiayaan/dana

masih dikelola oleh

Dewan Kawasan (DK-KPBPB) Provinsi Kepri. 6) Peluang Investasi BP Kawasan Karimun telah melakukan pemetaan wilayah peluang investasi di Kawasan FTZ Karimun. Pemetaan tersebut dilakukan

untuk

memberikan

gambaran

bahwa

terjadi

pertumbuhan dan peningkatan investasi dalam pengembangan potensi kawasan industri

FTZ di Karimun, meskipun tidak

menunjukkan hasil optimal dikarenakan hambatan penerapan pola

enclave sebagaimana telah

menjadi ketentuan dalam

kebijakan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun. Namun dari sisi positifnya, hal tersebut setidaknya telah terjadi pergerakan dan pertumbuhan investasi kawasan.

267

Ibid, hlm. 81-82.

commit to user 137


digilib.uns.ac.id

Pemetaan wilayah peluang investasi di Kawasan FTZ Karimun dapat digambarkan sebagai berikut :268

Gambar V. Peta Peluang Investasi Di Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2013) Dari gambar peta di atas, penjelasan lebih rinci mengenai lokasi investasi, nama perusahaan yang berinvestasi (tujuan investasi), serta luas lahan yang tersedia untuk berinvestasi dalam Kawasan FTZ Karimun dapat dilihat pada tabel perincian peluang investasi di Kawasan FTZ Karimun tahun 2013, sebagai berikut di bawah ini :269

268

Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2013, op. cit, hlm. 9. 269

Ibid, hlm. 10.

commit to user 138


digilib.uns.ac.id

Tabel 8. Perincian Peluang Investasi di Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2013) Nomor No Alamat Tujuan Lokasi 1. A-1 Pantai Pongkar, Kec. Tebing Pongkar Resort Development Project 2. A-2 Sei Bati, Kec. Tebing Karimun Golf Course and Club House Project 3. A-3 Pantai Pelawan, Desa Pangke Pelawan Resort Barat, Kec. Meral Barat Development Project 4. A-4 Sememal, Kel. Pasir Panjang Sememal Industrial Park Kec. Meral Barat Project 5. A-5 Desa Pangke Barat, Pangke Industrial Park Kec. Meral Barat Project 6. A-6 Payalabu, Desa Pangke, Payalabu Industrial Park Kec. Meral Barat Project 7. A-7 Parit Benut, Kec. Meral Parit Benut Industrial Park Project 8. A-8 Kel. Sungai Raya, Kec.Meral Sungai Raya Industrial Park 9. B-1 Teluk senang, Kel. Pasir Kinaka Shipyard Project Panjang, Kec. Meral Barat 10. B-2 Teluk Paku, Kel. Pasir Karimun oil Storage Panjang Kec. Meral Barat Terminal Project 11. B-3 Sememal, Kel. Pasir Panjang Tri Karya Alam Kec. Meral Barat Shipyard Project

Luas 26 Ha 85 Ha 15 Ha 150 Ha 40 Ha 43 Ha 86 Ha 100 Ha 14 Ha 32 Ha 50 Ha

Sumber : BP Kawasan Karimun 2013

7) Penyediaan Fasilitas Umum (Public Utilities) Saat ini infrastruktur fasilitas umum yang telah dibangun dan tersedia di Kawasan FTZ Karimun, antara lain :270 a) Air Minum Hidrologi di Karimun cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan mahluk hidup lainnya. Secara spesifik dapat dinyatakan bahwa kualitas dan kuantitas air sangat tergantung dengan banyak hal, aspek, aktifitas, 270 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 90-105.

commit to user 139


digilib.uns.ac.id

perubahan,

lain-lain. 271

dan

Pelayanan

air

bersih

oleh

PERUSDA Karimun dengan menggunakan sistem distribusi, yakni : sistem tekanan mesin, dan sistem gravitasi. Sebagian kebutuhan akan air bersih diperoleh dari air permukaan (air sungai), air tanah, dan waduk (kolong). Waduk Sei Bati sebagai sumber air baku berkapasitas 500.000 m3 debit ± 40 ltr/detik, Waduk Santani berkapasitas 900.000 m3, dan Waduk Paya Cincin (Desa Pongkar) berkapasitas 600.000 m3. Hanya saja untuk dua waduk yang disebutkan terakhir masih

sebatas wacana. Sampai saat ini volume, kualitas dan

distribusi pelayanan air bersih kepada konsumen dapat dikatakan buruk, selain itu juga belum sampai ke lokasi kawasan industri namun cenderung ke area pemukiman yang sebagian besar masuk wilayah non-FTZ. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, terjadinya masalah internal dalam tubuh PERUSDA berimbas terhadap mutu pelayanan dan penyediaan

kebutuhan air bersih di

Karimun. Pemda Kabupaten Karimun dianggap kurang selektif dalam memilih/menetapkan pimpinan PERUSDA

yang

sekarang dinonaktifkan (Usmantono) karena kasus korupsi milyaran. Peneliti dapat mengatakan demikian karena dalam catatan

Dinas

Perdagangan

Koperasi, Kabupaten

bertugas/berdinas,

UMKM, Karimun

Usmantono sebelum

Perindustrian

dan

tempat

peneliti

diangkat

menjadi

direktur PERUSDA Karimun telah masuk dalam daftar penunggak kewajiban membayar angsuran pinjaman UMKM dari Pemda Karimun (bahkan sama sekali belum pernah membayar angsuran).

271 Robert J. Kodoatie, M. Eng, dan M. Basoeki, Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 4.

commit to user 140


digilib.uns.ac.id

b) Listrik Pelayanan listrik dilakukan oleh PT. PLN (Persero) menggunakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Bukit Carok dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2 x 7 MW di Tanjung Sebatak (kecamatan Tebing) dengan berkekuatan 35 (tiga puluh lima) buah mesin, daya pasang 26.564 Kwh, dan hasil produksi 111.001.026 Kwh. Saat ini juga sedang dibangun PLTU berkapasitas 2 x 60 MW di Parit Rampak (kecamatan Meral) untuk kepentingan industri. Perkembangannya sudah ada beberapa investor yang akan berinvestasi (PLTU), kondisinya dalam tahap pengurusan izin. c) Telekomunikasi Pengembangan infrastruktur telekomunikasi diarahkan untuk

mendukung

pertambangan

kegiatan

Kawasan

perdagangan,

FTZ

Karimun

industri,

dan

Telekomunikasi

didukung oleh pelayanan PT. TELKOM dan operator seluler swasta (Telkomsel, Indosat, dan lain-lain) untuk pelanggan pemerintah, residensial, bisnis maupun sosial. d) Transportasi (1) Transportasi Darat Di Karimun telah dibangun jalan pesisir berukuran panjang 15 km x lebar 50 m yang merupakan jalan akses menuju pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Kondisi jalan saat ini sepanjang 516.525 km dalam tahap penyelesaian. Panjang jalan menuju kawasan industri dan kawasan pariwisata, yaitu : (a) Tanjung Balai

Pelambong

(b) Tanjung Balai

Pantai Pelawan = 17 km;

(c) Tanjung Balai

Pasir Panjang

commit to user 141

= 20 km;

= 23,2 km.


digilib.uns.ac.id

(2) Transportasi Laut Kondisi hinterland Karimun menjadikan alat transportasi laut sebagai kebutuhan pokok. Terdapat 3 (tiga) buah dermaga/pelabuhan domestik dan 1 (satu) buah pelabuhan internasional yang sudah dilengkapi sarana infrastruktur, namun sebagian letaknya berada di kawasan Non-FTZ (Kecamatan Karimun). Pelabuhan yang ditunjuk untuk mendukung pengembangan Kawasan FTZ Karimun, yakni : (a) Pelabuhan Parit Rampak; (b) Pelabuhan Dermaga Peti Kemas Malarko; dan (c) Pelabuhan Tanjung Tiram. (3) Transportasi Udara Status bandara Sei Bati adalah bandara kelas III, dengan kondisi existing runway sepanjang 900 m hanya mampu didarati oleh pesawat jenis CN212. Rencana pengembangan sisi darat dan sisi udara (perpanjangan runway 1300 x 30 m, pelebaran runway, apron, taxiway dan overlay). e) Pendidikan Selain upaya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat TK sampai Universitas telah dilakukan instansi terkait, saat ini tengah

dibangun

pusat

kegiatan

pendidikan

berstandar

internasional di Kecamatan Tebing. f) Kesehatan Saat ini terdapat 2 (dua) buah rumah sakit yang dikelola Pemda Karimun (RSUD Karimun) dan swasta BUMN PT. Timah (RS. PT Timah), namun lokasi kedua rumah sakit tersebut di wilayah Non-FTZ. Saat ini tengah dibangun pusat kegiatan kesehatan berstandar internasional di Kecamatan Tebing.

commit to user 142


digilib.uns.ac.id

g) Lembaga Keuangan Perbankan Bank-bank pemerintah dan swasta sudah cukup banyak, dan dianggap mampu untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di Karimun. h) Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) Di Karimun terdapat 1 (satu) buah SPBU dikelola oleh PERUSDA Karimun namun kondisi pelayanannya sangat memprihatinkan. Tidak jarang SPBU tutup karena distribusi BBMnya sering putus (kehabisan stock). Situasi seperti ini terjadi berlarut-larut hingga saat ini, apabila keadaan ini dibiarkan terus tentunya tidak akan mendukung pengembangan Kawasan FTZ Karimun. i) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terdapat 1 (satu) TPA di Kelurahan Pangke (Kecamatan Meral) dengan luas 2-3 Ha dengan sistem pembuangan yang dilakukan adalah sistem open dumping, dan hanya melayani lingkup Pulau Karimun saja. Selain sarana infrastruktur tersebut di atas, Pemda Karimun juga telah membangun beberapa proyek/kegiatan strategis yang bertujuan

untuk

mendukung

proses

penyelenggaraan

pengelolaan kawasan FTZ karimun, diantaranya :

dan

272

a) Pembangunan Coastal Area (jalan pesisir timur 11,2 km); b) Pembangunan Dermaga Bom Panjang (dermaga penumpang di pusat kota karimun); c) Pembangunan Gedung Olahraga; dan d) Pembangunan Pasar Baru (pasar konsep modern di ibu kota kabupaten).

272

Laporan Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Karimun Tahun 2011, op. cit, hlm. 17-23.

commit to user 143


digilib.uns.ac.id

c. Budaya Hukum (Legal Culture) Menurut Lawrence M. Friedman & Stewart Macaulay, untuk lebih memandang sistem hukum sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas, ketimbang hanya melihat sistem hukum sekadar sebagai seperangkat aturan, prosedur dan aktivitas para pejabat penegak hukum, yang menutup diri dan mengasingkan diri dari bagian masyarakat lainnya (to see the legal system as an integral part of larger social system, rather than as a set of rules, procedures and activities of officials sealed off and isolated from the rest of society). Pada kalimat inilah sebagai gambaran umum tentang karakteristik kajian hukum atau perilaku hukum.273 Perilaku hukum

sebagai

yang dimaksud adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.274 Dalam kaitannya dengan perilaku hukum, maka fungsi pentinga aturan hukum adalah sebagai penuntun perilaku (guiding behavior). Sebagai konsekuensinya, salah satu tujuan utama setiap kajian ilmiah hukum adalah menemukan dampak hukum terhadap perilaku manusia. Terhadap perilaku manusia ini dipengaruhi bahkan dibentuk oleh faktor sosial, kultur, psikologi, serta faktor non-hukum lainnya, maka merupakan hal yang tak terhindarkan untuk melibatkan ilmu-ilmu sosial lainnya dalam

kajian ilmu hukum termasuk sosiologi,

antropologi, psikologi, historis, ekonomi, dan politik. 275 Memperhatikan keadaan kondisi-kondisi material yang dapat diukur dengan ekonomi, sosial, faktor indikator lingkungan (kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, dan kebijakan lingkungan), meskipun

273

Achmad Ali, loc. cit.

274

Ibid, hlm. 143.

275

Ibid, hlm. 157-158.

commit to user 144


digilib.uns.ac.id

merupakan ukuran penting dari kinerja suatu negara, dan

keluar

komponen penting dan sama-sama penting, dari keadaan kesejahteraan sosial, yang merupakan indikator dari bagaimana orang merasa tentang kualitas kehidupan yang mereka jalani. kondisi Material dapat meningkatkan dan semakin baik dari waktu ke waktu, tetapi menyebabkan sedikit jika sama sekali, kepuasan publik karena meningkatnya

ketimpangan pendapatan,

variabilitas

pendapatan,

tingkat pengangguran yang tinggi, dan faktor lain yang "lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan ..." (Diener dan Seligman, 2004).273Dalam implementasi kebijakan tidak hanya sekedar mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan kebijaksanaan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh dari itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat sumber daya, hubungan antar unit organisasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.274 Dalam kultur hukum atau budaya hukum (legal culture), yaitu terdiri dari : nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan

hukum

dengan

tingkah-laku

hukum

seluruh

warga

273

Thus, the state of material conditions which can be measured by economic, social, environmental indicators factors (social policy, economic policy, and environmental policy though constit vital component ,of the state of societal well-being, which is an indicator of how people feel about the quality of the lives they lead. Material conditions may be improving and getting better over time, but induce little if at all, public satisfaction due to rising income inequality, income relating to well. Diener, well-31. Muyanja Ssenyonga Jameaba How has Decentralized Democracy Impacted on the Socioeconomic Well-Being of Workers and the General Public in Indonesia Universitas Gadjah Mada (UGM) - Master Program in Public Policy and Administration, 23 Juni 2013, hlm. 38, artikel pada Jurnal Internasional Social Science Rresearch Network (SSRN) terdapat dalam http://ssrn.com/abstract=2329099 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2329099, diakses 3 Maret 2014, jam 03.19 WIB. 274


commit to user 145


digilib.uns.ac.id

masyarakat.

Lebih

jelasnya

budaya

hukum

merupakan

persepsi/penerimaan, dan pendapat masyarakat selaku target sasaran kebijakan tentang kebijakan yang diberlakukan. Kultur (budaya) hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Untuk dapat melakukan kajian yang holistik terhadap budaya hukum, maka diperlukan suatu pendekatan dari aspek hukum empiris yang memungkinkan dapat diberlakukannya hukum di masyarakat (social) budaya hukum (legal culture) adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, disalahgunakan atau bahkan mungkin juga bersikap apatis/tidak peduli. Melihat kondisi budaya hukum masyarakat Karimun yang tanpa dinamika apresiatif terhadap penetapan kebijakan Kawasan FTZ, ada baiknya kembali memperhatikan Perpres No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan BBK. Di dalamnya terdapat ketentuan bahwa Kawasan FTZ Karimun berfungsi sebagai meliputi sebagian wilayah Kabupaten Karimun yang mencakup : 1) Sebagian Kecamatan Karimun; 2) Seluruh Kecamatan Meral; 3) Seluruh Kecamatan Meral Barat; dan 4) Sebagian Kecamatan Tebing.275 Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kawasan FTZ Karimun, meliputi :276 1) Pusat kegiatan Industri yang berorientasi ekspor, dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri berskala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, pemukiman masyarakat 275

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 61-62. 276

Ibid.

commit to user 146


digilib.uns.ac.id

dan karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan sepanjang garis pesisir di Parit Rampak, yakni di : a) Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat, meliputi : (1) Kawasan Industri Tanjung Melolo; (2) Kawasan Industri Tanjung Pengaru; (3) Kawasan Industri Tanjung Jepun; (4) Kawasan Industri Tanjung Sememal; dan (5) Kawasan Industri Pasir Panjang. b) Kecamatan Tebing, meliputi : Kawasan Industri Teluk Lekup. 2) Pusat kegiatan wisata mancanegara dan domestik, dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai pemukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di Pantai Pongkar , dan Pantai Pelawan. 3) Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dengan fungsi utama perdagangan

dan

fungsi

pendukung

pemukiman,

simpul

transportasi penumpang dan wisata belanja ditetapkan di kawasan Kecamatan Tebing dan Kecamatan Meral Barat. 4) Pusat kegiatan transportasi laut dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di Pelabuhan : Tanjung Balai Karimun, dan terminal Malarko, Parit Rampak dan Selat Durian (STS). 5) Pusat kegiatan industri maritim internasional di kawasan Industri Perkapalan Sembawang. 6) Pusat pertahanan keamanan di Pulau Karimun Anak. 7) Pusat kegiatan pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional di perkotaan baru Kecamatan Tebing.

commit to user 147


digilib.uns.ac.id

2. Penerapan Pola Enclave di Kawasan FTZ Karimun Dalam pendekatan sosiologi hukum tentang gejala yuridisasi, menemukan bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum memiliki dampak sebaliknya daripada apa yang dituju. Aturan yang melimpah itu justru mencekik kehidupan masyarakat karena telalu membelenggu kreativitas dan spontanitas warga.277 Moh. Mahfud MD mengatakan :278 upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, tetapi secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola unit untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.279 Letak geografis strategis suatu kawasan tidak serta-merta menjadi jaminan untuk memajukan kawasan tersebut, selain adanya kebijakan investasi yang pro-bisnis, ketersediaan SDA dan SDM serta ketersediaan infrastruktur juga harus diperhatikan. Dapat juga diartikan kesemuanya itu harus menjadi suatu bagian pengelolaan yang terintegrasi. Sejalan dengan telah ditetapkannya Kawasan FTZ Karimun, menuntut komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mempersiapkan ketersediaan SDM pendukung sebagai pengelola maupun infrastruktur pendukung sebagai syarat mutlak untuk menarik investasi di kawasan strategis nasional ini.

277

Yesmil Anwar dan Adang, op. cit, hlm. 116.

278

Moh. Mahfud MD, Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu, ctk. Kedua, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hlm. 27. 279

Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, op. cit, hlm. 117-118.

commit to user 148


Glenn

digilib.uns.ac.id

Harlan

Reynolds

mengemukakan

pendapat,

bahwa

pembagian kerja pada kelompok besar kemungkinan lebih mudah diselenggarakan dengan cara yang benar-benar lebih efisien daripada kelompok-kelompok kecil. Pada mesin berkapasitas besar hanya bisa dilakukan dengan pekerjaan besar karena lebih efisien. Dengan demikian "skala efisien minimum " dalam Revolusi Industri ternyata memberikan pengaruh cukup besar.280 Dalam arti kata, strategi yang paling tepat dalam mengikuti arus perkembangan industri ekonomi pasar bebas yang berskala global adalah dengan mengutamakan skala prioritas efisiensi dan meminimalkan modal/anggaran pada sektor penyediaan SDM pendukung kebijakan Kawasan FTZ Karimun. Dalam hal mana SDM yang dimaksud harus memiliki kompetensi dan berkualitas (professional) sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal. Efesiensi ini sebaiknya juga harus diterapkan pada semua sektor pendukung peran kebijakan Kawasan FTZ Karimun, sehingga nantinya dapat berjalan efektif sesuai tujuan pembentukan kebijakan. Penerapan pola enclave pada Kawasan FTZ Karimun secara komprehensif telah memberikan dampak inefesiensi pelaksanaan kebijakan dalam praktek nyata. Banyaknya permasalahan yang timbul mengakibatkan kondisi Kawasan FTZ Karimun saat ini pada posisi stagnant atau tidak mampu berkembang sejalan dengan arah serta tujuan kebijakan.

280

Division of labor allowed large groups to be organized in ways that were actually more efficient than smaller groups or collections of individuals acting independently. Big machinery allowed big jobs to be done, but because the machinery itself was big it could only do big jobs efficiently. When the smallest efficient steam engine is big enough to power a whole the cost is the same, but the return is big. And you need a lot of capital for these big operations, which has its own implications, financial and therwise. Most of the developments of the nineteenth and twentieth centuries followed . Lihat : Glenn Harlan Reynolds, Small is the New Biglaw artikel pada Jurnal Internasional Hofstra Law Review, Vol. 38, 2009 University of Tennessee Legal Studies Research Paper No. 112, 20 April 2010, hlm. 103.

commit to user 149


digilib.uns.ac.id

Berkaitan dampak yang ditimbulkan dari penerapan pola enclave, dapat dirumuskan dalam 2 (dua) pokok bahasan sebagai berikut : a. Realisasi Pengembangan Kawasan FTZ Karimun Menurut data BP Kawasan Karimun, realisasi pengembangan Kawasan FTZ Karimun (pola enclave) sejak ditetapkan kebijakan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun hingga saat ini dapat digambarkan, sebagai berikut : 1) Perdagangan dan Investasi Data BP Kawasan Karimun menyebutkan, pada tahun 2008 (sebelum FTZ) tercatat hanya berjumlah 9 (sembilan) perusahaan, tahun 2009 meningkat menjadi

29 (dua puluh

sembilan)

perusahaan, kemudian pada tahun 2010 berkembang sebanyak 55 (lima puluh lima) perusahaan, tahun 2011 sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan, dan tahun 2012 menjadi 89 (delapan puluh sembilan) perusahaan. Perkembangannya industri dan perdagangan di Kawasan FTZ Karimun dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :281 Tabel 9. Perkembangan Industri dan Perdagangan Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2008 2012) Bidang Usaha Tahun 2008 Tahun Tahun Tahun Tahun No. (sebelum FTZ) 2009 2010 2011 2012 1 Shipyard/Industri 1 4 9 10 4 Maritim 2 Industri Granit 7 8 8 8 10 3 Usaha Perdagangan 0 12 23 27 39 4 Industri Jasa 1 4 6 12 16 5 Lain-lain Industri 0 1 2 3 4 JUMLAH TOTAL 9 29 43 54 73 Sumber : BP Karimun, 2012. 281 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Wilayah, op. cit, hlm. 65.

commit to user 150


digilib.uns.ac.id

Perkembangan

investasi di Kawasan FTZ Karimun,

realisasinya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :282 Tabel 10. Realisasi Investasi di Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2009-2012) Status Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) PMA

3.887.500.000.000

3.932.500.000.000

3.970.216.000.000

5.100.645.000.000

PMDN

545.542.482.189

2.473.092.482.189

2.904.092.482.289

3.004.092.000.000

Sumber BP Karimun 2012

Sedangkan perkembangan investasi di Kawasan FTZ Karimun realisasinya dapat juga digambarkan dalam diagram, di bawah ini :

5,100,645,000,000

PMA PMDN

3,887,500,000,000

3,970,000,000,000 3,932,500,000,000 2,904,082,000,000

3,004,092,000,000

2,473,092,482,189

545,542,482,189

2009

2010

2011

2012

Diagram II. Realisasi Investasi Di Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2009 2012)

282

Ibid, hlm. 75.

commit to user 151


digilib.uns.ac.id

2) Ekspor Impor Data BP Kawasan Karimun mencatat realisasi nilai ekspor dan impor di Kawasan FTZ Karimun juga terus terjadi peningkatan dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, data realisasi ekspor dan impor pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :283 Tabel 11. Realisasi Ekspor Impor Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2009 2012) No. Uraian Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 (US$) (US$) (US$) (US$) 1

Ekspor

58.952.520,00

63.702.822,36

75.680.548,00

94.349.795,91

2

Impor

56.051.727,67

146.926.608,82

150.296.201,00

212.769.339,00


Realisasi nilai ekspor dan impor juga dapat digambarkan dalam diagram, sebagai berikut :

USD

Diagram III. Realisasi Ekspor Impor Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2009 2012) 283

Ibid, hlm. 77.

commit to user 152


digilib.uns.ac.id

Dari data di atas dapat di lihat bahwa realisasi impor jauh lebih tinggi di bandingkan realisasi ekspor, hal ini sangat rasional mengingat kegiatan investasi di Kawasan FTZ Karimun saat ini masih dalam proses kontruksi serta persiapan usaha dan belum melakukan produksi sehingga banyak bahan baku dan kebutuhan konstruksi dan persiapan usaha yang harus dari didatangkan dari luar kawasan. b. Problematika Dalam Pengembangan Kawasan FTZ Karimun Meskipun

implementasi

kebijakan

sudah

dilaksanakan

sedemikian rupa, namun pada kenyataannya penerapan pola enclave telah memicu timbulnya berbagai macam masalah internal dan eksternal BP Kawasan Karimun. Internal kawasan yang dimaksud di sini, yakni permasalahan yang dialami BP Kawasan Karimun dalam merealisasikan kebijakan Kawasan FTZ Karimun. Sedangkan

yang

dimaksud dengan eksternal kawasan, ialah permasalahan muncul dari luar wilayah Kawasan FTZ Karimun dan bukan menjadi kewenangan BP Kawasan Karimun, dalam hal mana orientasi permasalahan baik itu bersifat fisik (lahan), struktural, maupun non-struktural. Untuk

lebih

jelasnya

mengenai

problematika

dalam

pengembangan Kawasan FTZ Karimun yang dialami BP Kawasan Karimun, peneliti mencoba menguraikan sebagai berikut : 1) Internal BP Kawasan Karimun a) Tidak terdapat tanda-tanda batas kawasan yang jelas Dalam penetapan Kawasan FTZ Karimun dengan metode penerapan pola enclave memiliki kelemahan dilematik terhadap

konsistensi

dan

efisiensi

pelaksanaanya

oleh

masyarakat sebagai bagian dari pelaku peran pendukung kawasan. Di Karimun sebagian besar penduduk berkonsentrasi di Pulau Karimun Besar yakni di ibukota Kabupaten (kota Tanjung Balai), justru tidak masuk dalam peta wilayah Kawasan FTZ. Pemetaan pola enclave ini mengakibatkan

commit to user 153


digilib.uns.ac.id

kebingungan terutama masyarakat sekitar kawasan. Kemudian penyebaran

industri yang kurang merata,

berdampak pada

pertumbuhan pembangunan dan perekonomian yang tidak seimbang, sehingga banyak potensi lokal yang tidak dapat tergali. Padahal banyak potensi-potensi lokal yang sebenarnya dapat lebih berdaya saing dalam pelaksanaan kebijakan FTZ, diantaranya : potensi SDA dasar laut dan udara. b) Wilayah di luar Kawasan FTZ Karimun (non-FTZ) rawan penyelundupan Fakta dengan penerapan pola enclave juga menjadikan titik kelemahan yang lepas dari jangkauan pengawasan oleh pihak Bea dan Cukai, terutama menyangkut arus keluar masuk barang dari dan ke kawasan. Hal tersebut mengakibatkan kawasan menjadi rawan kegiatan penyelundupan pada celahcelah yang berada di luar kawasan (transnational crime). Permasalahan menjadi semakin komplek apabila barang-barang yang diselundupkan adalah barang berbahaya dan dilarang oleh negara (contoh : trafficking manusia, makanan/minuman berbahaya, binatang/tumbuhan yang dilindungi atau terjangkit penyakit berbahaya, senjata berbahaya, dan lain sebagainya). Dibutuhkan perlakuan khusus dan koordinasi yang baik antara komponen-komponen struktural (instansi-instansi terkait) untuk menangani permasalahan tersebut, dengan konsekuensi harus segera diupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana memadai berupa dukungan fasilitas perangkat struktural dan infrastruktur. c) Infrastruktur strategis pendukung Kawasan FTZ Karimun pada umumnya berlokasi di luar kawasan (non-FTZ) Meskipun upaya-upaya untuk menarik minat investor untuk berinvestasi telah dilaksanakan, seperti : pembangunan infrastruktur

jalan;

infrastruktur

commit to user 154

pelabuhan;

infrastruktur


digilib.uns.ac.id

bandar udara; dan infrastruktur pendukung lain.

Namun

penyediaan infrastruktur pendukung dalam prakteknya masih menyisakan

beberapa

permasalahan

yaitu

:

terbatasnya

infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan pelabuhan, kondisi fisik pelabuhan belum memenuhi standar kelayakan pelabuhan bongkar muat. 284 Hal senada pernah disampaikan Bupati Karimun Nurdin Basirun yang mengatakan : 285 arana infrastruktur penting yang belum tersedia di Kawasan FTZ Karimun, di antaranya : (1) Belum adanya pelabuhan peti kemas yang berfungsi mendorong pertumbuhan industri selain galangan kapal (shipyard); (2) Masalah listrik dan air bersih yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan investor; (3) Masalah penyediaan fasilitas air bersih; dan (4) Masalah transportasi udara (Bandara Bati) selama ini masih menjadi bandara nonkomersial . Dibutuhkan waktu, dan proses cukup panjang, serta biaya yang cukup besar untuk dapat mewujudkan kondisi akan pemenuhan kebutuhan tersebut. d) Keterbatasan lahan investasi menghambat pengembangan Kawasan FTZ Karimun Akibat kemajuan yang pesat dibidang investasi terutama sektor maritim, daya dukung dan daya tampung lahan pantai/pesisir di Kawasan FTZ sudah tidak mencukupi lagi. Faktor lain pendukung pengembangan Kawasan FTZ Karimun adalah tersedianya lahan yang cukup luas. Berkaitan dengan penyediaan lahan di Karimun, ternyata tidak sebanding dengan minat dan potensi pengembangan investasi. 284

Ibid.

285

Rusdianto, Bupati: Keterbatasan Infrastruktur Hambat Pengembangan FTZ Karimun, artikel terdapat dalam http://kepri.antaranews.com/berita/20807/bupati-keterbatasan-infrastrukturhambat-pengembangan-ftz-karimun, diakses 9 Februari 2014, jam 01.19 WIB.

commit to user 155


digilib.uns.ac.id

Permasalahan yang timbul yaitu adanya keterbatasan kawasan yang disebabkan karena sebagian besar lahan yang berada di luar kawasan (non-FTZ) adalah milik pribadi/dikuasai masyarakat dan perusahaan swasta namun tidak dimanfaatkan (lahan tidur), dan Hak Pemilikan Lahan (HPL) Karimun.286 Perlu dilakukan upaya pembebasan lahan agar HPL Kawasan FTZ Karimun menjadi jelas, selain itu juga perlu dilakukan evaluasi oleh instansi terkait terhadap penguasaan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan. e) Optimalisasi struktural pendukung peran Kawasan masih belum dapat diwujudkan Hal tersebut terlihat pada kondisi BP Kawasan Karimun saat ini yang perangkat struktural dan personalnya masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh potensi SDM secara kualitas maupun kuantitas masih sangat minim. Disamping itu adanya kendala lain, seperti : perangkat struktural BP Kawasan Karimun sebagian besar adalah pegawai (PNS) Pemda Karimun yang masih aktif/merangkap jabatan dan statusnya hanya diperbantukan (bersifat sementara);

belum adanya

standar gaji, standar pengelolaan keuangan, serta belum jelas status dan struktur eselonering kepegawaian aset di BP Kawasan Karimun. Harus ada petunjuk dan aturan yang jelas dari

Dewan

Nasional

Kawasan

FTZ,

Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Kementerian Keuangan. f) Penyebaran penduduk belum merata Konsentrasi penduduk di Kabupaten Karimun sebagian besar berada di Pulau Karimun Besar, yakni di ibukota Kabupaten Karimun (kota Tanjung Balai), yang justru tidak masuk dalam peta wilayah Kawasan FTZ. Sebagai catatan, 286 , artikel dalam Http://kepri.antaranews.com/berita/24204/investasi-ftz-bbk-terkonsentrasi-di-batam, loc. cit.

commit to user 156


digilib.uns.ac.id

berdasarkan hasil pendataan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Karimun sekitar 277.454 jiwa.

290

pada tahun

2011 yaitu berjumlah

Adanya pemetaan pola enclave

mengakibatkan pemberdayaan SDM pada sektor-sektor tertentu dalam pengembangan kebijakan FTZ menjadi terhambat (inefisiensi). Di samping itu khusus di daerah perbatasan akan berakibat pada sulitnya penanganan tindak transnational crime (penyelundupan, trafficking, dll). Keadaan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan pembangunan dan perekonomian yang tidak seimbang, sehingga banyak potensi lokal yang tidak dapat tergali. g) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Peneliti secara deskriptif dapat menggambarkan bahwa kondisi masyarakat di sekitar Kawasan FTZ Karimun baik yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan belum merasakan pengaruh pencanangan program FTZ. Dalam arti harafiah, tujuan dari kebijakan belum tercapai dan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat Kabupaten Karimun, salah satu faktor penyebabnya adalah sebagian besar penduduk Karimun banyak yang tidak mengetahui program pemerintah ini. Euphoria FTZ sama sekali tidak terasa di Karimun, sehingga wajar bila sebagian kalangan masyarakat tidak mengetahuinya dan cenderung apatis. Lebih parahnya, dalam lingkungan Pemda Kabupaten Karimun banyak pegawai (PNS) juga tidak paham dan mengerti seluk beluk maupun program kebijakan Kawasan FTZ Karimun.

290

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, op. cit, hlm. 45.

commit to user 157


digilib.uns.ac.id

Dalam hal ini pelaksana kebijakan telah melupakan unsur terpenting yaitu masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan program FTZ. Dengan demikian parameter tujuan kebijakan akan semakin sulit dicapai. Belajar dari keberhasilan FTZ Batam yang salah satunya disebabkan oleh pembauran masyarakat di sekitar kawasan industri telah menyatu dengan proses

pengembangan

kawasan

sehingga

mudah

untuk

diprospek (ditingkatkan statusnya). 2) Eksternal BP Kawasan Karimun a) Pendanaan dan Pembiayaan Belum adanya mekanisme kemandirian pembiayaan dalam program pengembangan Kawasan FTZ Karimun, karena sampai saat ini masih bergantung pada anggaran (hibah) dari Pemda Kabupaten Karimun (APBD), dan Pemerintah Pusat (APBN). Di samping itu juga belum adanya mekanisme koordinasi dan alur yang jelas, untuk menggalang dukungan dan komitmen pembiayaan dan program dari Pemerintah. Hal ini tentunya akan berdampak pada optimalisasi peran kawasan menjadi terhambat. Seharusnya adanya prosedur dan mekanisme dukungan pendanaan yang jelas untuk pengelolaan kawasan FTZ, dan yang bertanggungjawab adalah : DN-KPBPB, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. b) Koordinasi antara Dewan Kawasan, BP Kawasan dan Instansiinstansi terkait belum optimal Dengan merujuk Kepres No. 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Karimun, juga disebutkan anggota Dewan Kawasan Karimun.287 Anggota Dewan Kawasan ini membawahi instansi287 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Ilmiah, loc. cit.

commit to user 158


digilib.uns.ac.id

instansi yang berkaitan dengan pengembangan Kawasan FTZ Karimun. Secara umum, permasalahan terkendala pengelolaan sistem Informasi Teknologi (IT) yang belum canggih (online), selain itu sebagian birokrasi struktural yang ada masih bersifat manual. Konsekuensinya, informasi (data aktual) dan akurat lambat diterima. Dukungan sarana dan prasarana

untuk

kebutuhan tersebut juga belum semuanya dapat terpenuhi, karena alasan keterbatasan anggaran dan potensi SDM. Salah satu dari kelemahan konsep kebijakan Kawasan FTZ Karimun, yakni tidak dilibatkannya unsur-unsur SKPD di Pemda Kabupaten Karimun, mengingat eksistensinya merupakan ujung tombak pelaksanaan

kegiatan pembangunan daerah. Jika ini

diabaikan, tujuan kebijakan Kawasan FTZ Karimun akan semakin sulit dicapai. c) Perizinan dan pelimpahan wewenang Terkait hambatan di bidang regulasi dan birokrasi (perizinan dan pelimpahan wewenang), terdapat permasalahan

sebagian

besar pengelolaan perizinan belum sepenuhnya dilimpahkan ke BP Kawasan Karimun, kewenangan penerbitan API masih menjadi

kewenangan

pemerintah

pusat

dan

pemerintah

provinsi, sehingga tidak mendukung kemudahan berinvestasi.288 Di samping itu terdapat regulasi nasional yang mengatur soal impor mobil, hortikultura, dan barang elektronik, dalam praktiknya masih tunduk pada peraturan menteri, padahal kebijakan FTZ BBK memiliki payung hukum berupa undangundang. Idealnya aturan yang lebih rendah harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi sesuai sistem hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang

288 Laporan Badan Pengusahaan Kawasan Karimun Tahun 2011, loc.cit.

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

commit to user 159


digilib.uns.ac.id

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.289 d) Terbatasnya potensi tenaga kerja lokal berkualitas Kondisi yang ada saat ini dapat digambarkan, bahwa tenaga kerja terampil dan ahli kebanyakan datang dari luar Karimun dan negara asing. Secara umum, kendala masih minimnya potensi

SDM

tenaga

ketrampilan/keahlian

kerja

sesuai

lokal

kebutuhan,

dengan

tingkat

belum

mampu

disediakan oleh Pemda Karimun. Sehingga tidak heran banyak tenaga ahli didatangkan dari negara investor (ekspatriat) dengan tingkat perbedaan upah, sehingga tidak jarang menimbulkan ketimpangan sosial dengan tenaga kerja lokal. Permasalahan infrastruktur pendidikan bertaraf internasional belum tersedia di Kabupaten Karimun. Dari potensi tenaga kerja lokal berkualitas yang tersedia, sebagian besar harus menempuh pendidikan di luar Karimun, dan itupun hanya terbatas untuk kalangan

masyarakat

mampu.

Seiring

dengan

adanya

peningkatan jumlah penduduk usia kerja akan mempengaruhi kapasitas ketersediaan tenaga kerja potensial di Kabupaten Karimun, dan ini akan dapat menimbulkan dampak sosial lainnya, apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja (peluang kerja) di masa mendatang. Kompleksitas dampak sosial yang ditimbulkan akan berpengaruh pada stabilisasi perekonomian daerah yang kondusif, mengingat bahwa konsep pembentukan

kebijakan

perekonomian

berorientasi

pada

pemberdayaan potensi lokal menjadi skala prioritas. 289

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berbunyi : (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

commit to user 160


digilib.uns.ac.id

c. Dampak Sosiologis Pada

dasarnya

dengan

diberlakukannya

kebijakan

FTZ

Karimun memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni mencapai kesejahteraan sosial merata untuk seluruh khususnya

masyarakat

di

Kabupaten

warga negara Indonesia Karimun

(alinea

empat

Pembukaan UUD 1945). Dari hasil survey dan observasi/pengamatan yang dilakukan peneliti dapat digambarkan bahwa kebijakan tersebut adalah tidak berhasil. Sebagian besar masyarakat Karimun tidak mengetahui adanya FTZ, bahkan ironisnya di lingkungan Pemda Karimun sendiri, sebagian besar pegawai juga menyatakan hal yang sama. Namun anehnya di media massa dan elektronik, pemberitaan seputar FTZ Karimun sangat gencar sampai ke manca negara. Sebuah produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutantuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.291 Namun karakter produk hukum demikian tidak terpenuhi

dalam

kebijakan FTZ di Karimun, karena dalam proses pembuatan produk hukum tersebut sejak awal tidak memberikan ruang masyarakat untuk turut andil hingga pada tahapan implementasi juga mengabaikan unsur peranan subsistem sosial. Roberto M. Unger menyatakan, untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, pertama-tama kita harus memiliki sebuah kerangka yang memperbandingkan masyarakat. 292 291

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011,

hlm. 31-32. 292

Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis Kajian Tentang Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, ctk. Kedua, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 183. Terjemahan dari Roberto M. Unger, Law And Modern Society: Toward A Criticism Of Society Theory, The Free Press, 1976, Penerjemah Dariyatno dan Derta Sri Widowatie.

commit to user 161


digilib.uns.ac.id

Arti hukum dan negara dalam sosiologis adalah harus adanya keseimbangan dam kualitas proses dalam membuat, sosialisasi, dan penerapan suatu peraturan perundangan serta perlunya pemikiran Trias Politika

-hak dasar dalam sikap tindak

masyarakat senyatanya merupakan hukum yang hidup (law in action). Kurangnya informasi, sosialisasi dan promosi ke masyarakat dapat dikatakan menjadi bagian dari serangkaian kegagalan program tersebut, sehingga tidak heran jika hasil yang dicapai juga tidak sesuai harapan.293 Dalam kajian non-doktrinal, hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofi-moral, sebagai norma ius constituendum (law as what ought to be) dan tidak pula secara positivistik, sebagai norma ius constitutum (law as what it is in th books), melainkan secara empiris, yang teramati di dalam pengalaman.294 Seharusnya pemberlakuan sebuah kebijakan politik dalam bentuk peraturan hukum akan sangat mempengaruhi komponenkomponen pranata sosial yang ada. Karena akan tercapainya atau tidaknya

tujuan

dari

pembentukan

kebijakan/peraturan

sangat

tergantung pada elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Apabila banyak keuntungan baik itu moril maupun materiil yang akan diperoleh, dapat menjadi pemicu ketertarikan masyarakat untuk melaksanakan ataupun mematuhi sebuah aturan yang ditetapkan. Sebaliknya,

apabila

dianggap

merugikan

atau

tidak

berarti,

masyarakat akan apatis bahkan kemungkinan akan menolak. Proses tersebut secara perlahan akan dapat mengubah subsistem budaya yang ada sebelumnya di dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa, keempat subsistem (pranata) ekonomi, politik, sosial dan budaya tersebut bekerja secara mandiri tetapi memiliki hubungan sinergis saling bergantung satu sama lain untuk mewujudkan 293

Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm, 195. 294

commit to user

Yesmil Anwar dan Adang, op,cit, hlm. 104-105.

162


digilib.uns.ac.id

keutuhan dan kelestarian sistem sosial secara keseluruhan. Sistem sosial yang merupakan suatu sinergi antara berbagai subsistem sosial yang saling mengalami ketergantungan, interaksi dan keterkaitan. Berkaitan

penetapan

kawasan

FTZ Karimun,

subsistem

ekonomi memiliki arus energi terbesar berupa potensi SDA dan SDM lokal-daerah untuk kemudian dapat dieksplorasi dan dimanfaatkan secara maksimal menjadi berskala nasional. Pada tahap pengembangan kawasan diperlukan alat sebagai penjaminan (hukum) berupa legitimasi peraturan sebagai dasar ketentuan pelaksanaan pengembangan. Dalam penerbitan sebuah peraturan perundang-undangan tidak dibuat secara instan, tetapi harus melewati beberapa proses tahapan dengan mengacu pada sistem politik yang berlaku di Indonesia. Perlu diingat, bahwa dalam subsistem politik ini mempunyai beragam cara dan pendapat bahkan kepentingan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mengemban fungsi hukum sebagai bagian dari sistem kontrol sosial (social control) yang mengatur perilaku.295 Pemerintah seyogyanya memberikan perlindungan kepada masyarakat salah satunya dengan merumuskan kebijakan yang nondiskriminatif. Akan tetapi saat ini terlihat kebijakan publik yang ada belum dimaknai sebagai bentuk kewajiban pemerintah kepada masyarakat, akan tetapi masih dipandang bahwa kebijakan publik hanyalah serangkaian proses politik belaka.296 Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana rekayasa masyakat (social engineering).297 Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum yang berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat

295

Teguh Prasetyo, op. cit, hlm. 41.

296


297 Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 249.

commit to user 163


digilib.uns.ac.id

pengontrol masyarakat, maka terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, maka tidak disanksikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hanya saja sebelum suatu produk hukum diubah, terlebih dahulu sudah ada teriakan/kebutuhan dalam masyarakat akan

perubahan

tersebut.

Semakin

cepat

hukum

merespons

suara pembaruan/perubahan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Menurut Astawa, ciri hukum modern yakni adanya normanorma hukum yang tertulis, rasional, terencana, universal dan responsif dalam mengadaptasi perkembangan masyarakat dan dapat menjamin kepastian hukum.298 Perubahan hukum,

yang kemudian dapat

mengubah suatu pandangan/sikap dan kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus

yang salah satunya adalah adanya

kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan dengan distribusi sumber daya alam atau daya hubungan dengan standar baru tentang keadilan. Pada konteks ini untuk mengetahui sebuah produk hukum adalah produk hukum yang responsif dapat digunakan 3 (tiga) indikator, yaitu :299 a. Indikator pertama adalah proses pembuatan hukum dimana proses tersebut

harus

partisipasif

dengan

mengundang

sebanyak-

banyaknya partisipasi melalui kelompok sosial dan masyarakat.

298 I Gede Panca Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 1 299

Indikator yang digunakan adalah indikator hukum responsif menurut Moh. Mahfud M.D. dikutip dari Lutvi Vebrika Nola, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, Sekretariat Jenderal DPR, RI, Jakarta, 2007, hal. 74.

commit to user 164


digilib.uns.ac.id

b. Indikator yang kedua adalah fungsi hukum bersifat aspiratif artinya memuat materi secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat

yang

dilayaninya sehingga

produk hukum

itu

dipandang sebagai kristalisasi dan kehendak masyarakat. c. Indikator ketiga yaitu memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri atas produk hukum melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu dan hanya berlaku untuk hal yang benar- benar teknis. Dari hasil observasi di lapangan, dapat dikatakan bahwa kebijakan Kawasan FTZ Karimun tidak memenuhi indikator yang pertama dan kedua. Sejak awal, dalam perumusan kebijakan tidak memberikan kesempatan kepada kelompok sosial dan masyarakat Karimun sebagai komponen sosial untuk berpartisipasi. Dengan kondisi demikian dalam pembuatan hukum tanpa adanya partisipasi dari komponen sosial, maka ada kemungkinan fungsi hukum menjadi tidak aspiratif dan wajar apabila kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tujuan kebijakan tidak dapat dicapai. Dalam penetapan kebijakan Kawasan FTZ Karimun ada indikasi bahwa kebijakan tersebut hanya sekedar untuk mencegah terciptanya wilayah abu-abu di sekitar Pulau Batam yang ditetapkan sebagai Kawasan FTZ berorientasi ke KEK, meskipun Karimun juga dianggap berpotensi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk dijadikan Kawasan FTZ. Apapun alasannya, apabila sudah dicapai kata sepakat terhadap perumusan sebuah kebijakan untuk kemudian dilegislasi, dengan demikian telah lahir sebuah bentuk garis kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan program. Sebagai catatan penting, hukum sering disamakan dengan kepanjangan-tangan dari subsistem politik. Hukum memerlukan adanya harmonisasi dalam pelaksanaannya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena hukum merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan dalam masyarakat.

commit to user 165


digilib.uns.ac.id

C. Alternatif Penyelesaian Permasalahan Penerapan Pola Enclave Dan Upaya Antisipatif Yang Menunjang Keberhasilan Penetapan Kawasan Free Trade Zone Karimun Lahirnya sebuah kebijakan ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Zona yang terletak dekat bandara dan pelabuhan yang lebih baik dari ekspor kemungkinan keberhasilan (Semil Shah, 2008). Kualitas infrastruktur di sekitar zona tersebut, diantara yang keras bersigat material (misalnya jalan, air) dan lembut bersifat inmaterial (misalnya layanan pendidikan, layanan kesehatan), memberikan pengaruh signifikan, seperti juga dengan kualitas tata pemerintahan.300 Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi merupakan penjabaran dari hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu :301 1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan; dan 2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sembangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut. Agar pembangunan

hukum hukum

bisa

bermanfaat

ekonomi

bagi

harus

kegiatan

diarahkan

ekonomi,

untuk

maka

mendukung

pembangunan ekonomi, mampu menampung dinamika kegiatan ekonomi, dan

300

Where as zones located near airports and seaports have a better likelihood of export success. The quality of infrastructure around the zone, both hard (e.g. roads, water) and soft (e.g. schools, health services), provide a significant influence, as does the , lihat : Sari Wahyuni dan Esther Sri Astuti S. A., op. cit, hlm. 15. 301 Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, ctk. Pertama, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 4.

commit to user 166


digilib.uns.ac.id

mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif, serta menciptakan hukum ekonomi yang mengandung daya prediktibilitas.302 Di era reformasi, arah dan sasaran politik hukum ekonomi harus difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi kepada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan menggunakan tolok ukur pemerataan ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.303 Dalam praktek pergaulan masyarakat dengan semakin terbuka dunia dengan adanya era globalisasi, maka dasar-dasar hukum ekonomi tidak hanya ditempuh pada hukum nasional suatu negara tetapi akan mengikuti hukum internasional sebagai kerangka acuan perumusan kebijakan FTZ sebagai hukum ekonomi yang efisien dan produktif, serta prediktibilitas. Untuk mewujudkan Kawasan FTZ Karimun yang berdaya tarik dan daya saing sesuai dengan semangat dan cita-cita pembentukannya, peneliti menawarkan 2 (dua) alternatif penyelesaian permasalahan penerapan pola enclave dan upaya-upaya antisipatif yang nantinya akan menunjang keberhasilan program pengembangan Kawasan FTZ Karimun, yaitu : 1. Alternatif Penyelesaian Permasalahan Penerapan Pola Enclave Pada Kawasan FTZ Karimun Sebagai alternatif dalam penyelesaian permasalahan berkaitan penerapan pola enclave di Kawasan FTZ Karimun dapat ditempuh dengan beberapa cara, antara lain : a. Kajian Perluasan Wilayah Kawasan FTZ Karimun Sampai saat ini kondisi lahan dan infrastruktur di wilayah Kawasan FTZ Karimun dengan sistem penerapan pola enclave belum memadai dan belum dapat bersaing dengan Kawasan FTZ Batam. Sebagai gambaran keberhasilan pengembangan Kawasan FTZ Batam 302

Adi Sulistiyono, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, ctk. Kedua, Surakarta LPP UNS dan UNS Press, 2008, hlm. 70. 303

Ibid, hlm. 72.

commit to user 167


digilib.uns.ac.id

atas dasar kebijakan menggunakan sistem penerapan pola pulau. Oleh sebab itu sebagai alternatif pemecahan permasalahan tersebut, yang paling mendasar dan bersifat urgent adalah dengan melakukan perluasan wilayah Kawasan FTZ Karimun, deskripsinya yakni melakukan perubahan kebijakan penerapan pola enclave menjadi pola pulau terutama untuk Pulau Karimun Besar. Hal tersebut harus segera diwujudkan karena dalam pelaksanaan dan pengembangan Kawasan FTZ Karimun berdasarkan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun, perlu didukung oleh ketersediaan lahan industri, pemukiman, dan infrastruktur yang mememadai. Ketersediaan lahan dan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan. Selain itu lahan dan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan sebuah program kebijakan dan menentukan daya saing secara global. Mengingat konsep FTZ lahir dari kelemahan yang muncul akibat karakteristik geografis kepulauan seperti halnya Karimun, sehingga

menjadi terbuka terhadap lalu-lintas ke luar dan masuk

barang. Dengan sistem penerapan pola enclave pada Kawasan FTZ Karimun semakin mempersulit pengawasan transaksi perdagangan di luar kawasan FTZ (non-FTZ). Selain itu keterbatasan lahan pengembangan Kawasan FTZ Karimun juga berdampak pada sektor investasi terutama pada kawasan industri, karena dengan luas wilayah yang ada sekarang, dirasakan sudah tidak mampu menampung minat investor yang besar untuk berinvestasi. Kemudian wacana ketersediaan infrastruktur sebaiknya dalam satu kawasan karena berbagai faktor kepentingan mempunyai unsur keterkaitan satu dengan yang lain, karena sifatnya saling mendukung dan membutuhkan. juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam kajian rencana perluasan wilayah Kawasan FTZ Karimun.

commit to user 168


digilib.uns.ac.id

Menurut Bambang Brodjonegoro (Blue Print For National Economy Recovery CSIS, 2004), ada beberapa masalah yang cukup potensial dalam menghadapi zona perdagangan bebas sehingga perlu dibenahi, antara lain :302 1) Pemilihan lokasi yang kurang tepat; 2) Minimnya anggaran dan biaya pembangunan infrastruktur yang besar; 3) Kelemahan sistem operasional termasuk birokrasi kompleks birokrat, korupsi dan koordinasi yang buruk; 4) Penyelundupan; dan 5) SDM yang kurang berkualitas dan rendahnya produktifitas. Sebagai bahan pertimbangan dan menjadi kerangka acuan dalam mengkaji rencana perluasan wilayah Kawasan FTZ Karimun adalah berpedoman pada : 1) Kajian Strategis Kawasan FTZ Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun Tahun 2007 Di dalam dokumen tersebut disebutkan adanya

Grand

, bersandar pada pilarpilar pembangunan, sebagai berikut : 303 a) Pengembangan Industri, meliputi: (1)

Industri logam dasar, terutama alat angkutan dan komponennya.

(2)

Industri kimia dasar;

(3)

Industri consumer goods, terutama TPT, makanan dan minuman, dan alas kaki;

(4)

Industri elektronika, terutama audio-visual, komputer, dan komponennya.

302

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Wilayah, op. cit, hlm. 38. 303

Kajian Rencana Strategis Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun tahun 2007.

commit to user 169


digilib.uns.ac.id

b) Pengembangan Jasa, meliputi: (1)

Pariwisata, terutama wisata alam dan outdoor sport and leisure activities.

(2)

Konferensi Internasional (MICE).

(3)

Alih kapal (transshipment), termasuk storage dan proses kontainer.

(4)

Pemeliharaan kapal (ship maintenance).

(5)

Penyimpanan minyak dan gas (oil and gas storage).

(6)

Perumahan asri dan moderen (green and modern housing).

(7)

Telekomunikasi dan teknologi informasi (information and communication technology).

(8)

Perbankan dan asuransi (financial services).

(9)

Layanan kesehatan dan pengobatan penyakit tropis (health services related to tropical diseases).

(10) Pendidikan dan latihan, terutama untuk tenaga medis, crew pelayaran dunia, IT personnel and experts, dan repair and maintenance experts untuk perkapalan. c) Pengembangan Sistem Pendukung (support system), meliputi: (1)

Insentif kegiatan riset dan pengembangan.

(2)

Kebijakan ketenagakerjaan.

(3)

Koordinasi investasi

dan

penyederhanaan

(pelayanan

satu

prosedur

pintu)

melalui

perijinan Badan

Pengusahaan masing-masing kawasan. (4)

Koordinasi dan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

(5)

Kemitraan antara Badan Pengusahaan dan institusi pengelola/operator bertaraf dunia dalam pengelolaan kawasan.

commit to user 170


digilib.uns.ac.id

d) Pengembangan Pondasi Dasar (basic foundation), meliputi: (1)

Jaminan keamanan investasi dan kepastian usaha.

(2)

Tenaga kerja yang terampil dan world-class professionals.

(3)

Infrastruktur yang moderen dan memadai yang didukung oleh Informasi dan Teknologi (IT).

2) Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun Tahun 2008 Di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan FTZ BBK, disebutkan :304 a) Struktur Ruang Sistem jaringan transportasi yang ada di kawasan BBK diarahkan untuk melayani pengembangan kawasan FTZ, di mana sistem jaringan tersebut menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam kawasan dan di luar Kawasan FTZ yang memiliki keterkaitan fungsi. Sistem tersebut akan menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan ini. Rencana sistem jaringan transportasi ini juga akan menghubungkan dan mengintegrasikan seluruh jaringan transportasi di kawasan tersebut. Selain itu, rencana ini juga akan mengintegrasikan modal-modal yang berkaitan antara satu pulau dengan pulau lainnya dalam kawasan dan juga dengan negara-negara tetangga yang ada di sekitarnya. Pengembangan penyediaan air bersih diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai guna memenuhi kebutuhan

air bersih penduduk,

yang

pengembangannya dilakukan secara berhierarki dan terstruktur. Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri dari sistem jaringan air baku, sistem jaringan sungai, dan sistem jaringan 304 Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun tahun 2008.

commit to user 171


digilib.uns.ac.id

pengendalian banjir. Rencana sistem jaringan listrik di kawasan BBK yang dikembangkan meliputi pembangkit listrik, gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik. Sistem jaringan ketenagalistrikan direncanakan untuk:305 (1)

Menjamin ketersediaan dan pelayanan kebutuhan listrik di kawasan BBK.

(2)

Mendukung pengembangan FTZ BBK; serta

(3)

Mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi. Sistem

jaringan

dikembangkan

di

telekomunikasi

kawasan

telekomunikasi terresterial

306

ini

terdiri

yang dari

akan jaringan

dan jaringan telekomunikasi

satelit. Sistem jaringan telekomunikasi terresterial dibedakan menjadi terresterial darat dan laut, di mana untuk terresterial darat

terdiri dari infrastruktur jaringan kabel (tembaga dan

fiber

optik)

dan

radio

gelombang

mikro.

Sedangkan

infrastruktur terresterial laut terdiri dari jaringan kabel tembaga dan fiber optik. Sistem jaringan prasarana perkotaan di kawasan BBK meliputi :

305

(1)

Sistem jaringan air minum;

(2)

Sistem jaringan drainase;

(3)

Sistem jaringan air limbah;

(4)

Limbah industri;

(5)

Limbah B3; dan

(6)

Sistem persampahan.

Ibid.

306

Terrestrial artinya terkait dengan tanah atau permukaan tanah (terra, tanah), menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, terdapat dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Terestrial, diakses 4 Maret 2014, jam. 23.34 WIB.

commit to user 172


digilib.uns.ac.id

b) Pola Ruang Rencana

pola

ruang

kawasan

BBK,

meliputi

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya . Kawasan lindung di kawasan Pulau Karimun seluas 3.762,876 Ha (38,929 %). Rencana pengembangan kawasan lindung terdiri dari:307 (1)

kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan bawahannya (L1); (2)

kawasan perlindungan setempat (L2);

(3)

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya (L3);

(4)

kawasan rawan bencana alam (L4);

(5)

kawasan lindung lainnya (L5). Rencana pengembangan kawasan budidaya Karimun

(Pulau Karimun), meliputi : (1)

Kawasan permukiman (B1) seluas 414.991 Ha (4,293 %).

(2)

Kawasan industri (B2) seluas 4.145,912 Ha (42,892 %).

(3)

Kawasan pariwisata (B3) seluas 116.824 Ha (1,209 %).

(4)

Kawasan perdagangan dan jasa (B4) seluas 73.765 Ha (0,763 %).

(5)

Kawasan budidaya lain (B5), terdiri dari : Kawasan pelabuhan; Kawasan bandara; Kawasan pendidikan; Kawasan kesehatan; Kawasan Ship to Ship (STS) dan Transfer Ship to Ship (TSS); Kawasan pertahanan dan keamanan (Hankam) dan riset.

Berkaitan dengan pengembangan KEK melalui program pengembangan Kawasan FTZ BBK disusun tahapan pengembangan selama periode pengembangan 20 tahun kedepan, KEK BBK harus -nya di masa mendatang. 307 Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun tahun 2008, loc. cit.

commit to user 173


digilib.uns.ac.id

Pengembangan Kawasan FTZ BBK melalui 4 (empat) tahapan pengembangan (staging), sebagai berikut :308 1) Support function bagi Singapura Pada tahap awal perkembangannya KEK BBK akan berperan sebagai support function bagi Singapura, meliputi : dukungan

kegiatan

transhipment,

menyediakan

lahan

bagi

pengembangan non-pollutant industrial estate dan pariwisata, serta industri perkapalan (shipyard). Pada tahap ini pengembangan sektor industri akan lebih dominan dibandingkan sektor-sektor lainnya. 2) Mitra utama Singapura Pada tahap perkembangan ini, KEK BBK berperan sebagai mitra bagi Singapura dan tetap memberikan support bagi aktivitas perdagangannya, namun diharapkan pada tahapan ini telah ada beberapa pengelolaan secara bersama terhadap beberapa sektor kegiatan FTZ di KEK BBK terkait pengalaman Singapura yang dinilai telah berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah kawasan perdagangan. Pengembangan sektor industri dan jasa pariwisata masih dominan dan kian menguat, namun mulai terjadi shifting dari dominasi sektor industri ke sektor jasa. Beberapa sektor dan kegiatan FTZ yang dikembangkan pada tahap ini, meliputi: pengembangan industrial estate yang bersifat non pollutant, transhipment support, bunkering, oil and gas storage, industri perkapalan (shipyard) dan tourism support. 3) Kawasan yang memiliki beberapa sektor unggul Pada perkembangan selanjutnya, KEK BBK diorientasikan untuk lebih maju dari sebelumnya. Perkembangan sektor-sektor FTZ eksisting semakin diperkuat melalui dukungan kebijakan industri dan ketenagakerjaan yang semakin baik, mekanisme 308

Menuju Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam, Bintan, Karimun, artikel terdapat dalam Http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=159, diakses 13 Februari 2014, jam 19.59 WIB.

commit to user 174


digilib.uns.ac.id

insentif, manajemen pengelolaan kawasan yang profesional, diversifikasi pasar komoditi ekspor, ekspansi negara tujuan ekspor hasil industri di pasar Asia dan Eropa. Selain itu, diupayakan terjadi peralihan fungsi-fungsi kegiatan perdagangan utama Singapura terkait aktivitas perdagangan dan pengembangan fungsi-fungsi yang menjadi pendukungnya dalam lingkup internal BBK yang tetap sejalan dengan kerangka pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berdaya saing tinggi, meliputi: pengembangan industrial estate yang bersifat non pollutant, bungkering center, oil and gas storage center, shipyard and floating dockyard, dan MICE center. 4) Kawasan unggulan Pada periode selanjutnya, KEK BBK diorientasikan menjadi kawasan

yang

unggul

dan

berdaya

saing

tinggi

melalui

pengurangan berbagai kendala yang menghambat arus barang dan jasa, termasuk peraturan-peraturan daerah yang menghambat, serta dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan. Sektor-sektor FTZ yang ada semakin diperkuat dengan mendorong fungsi intermediasi perbankan agar memberi tekanan yang lebih besar pada kegiatan investasi dan produksi. Fungsi dan kegiatan yang dikembangkan pada tahap ini, meliputi: pengembangan IT Hub, bungkering center, oil and gas storage center, shipyard and floating dockyard, dan MICE center. Jika wilayah Kawasan FTZ Karimun tidak mampu memberikan pelayanan sesuai standar FTZ, dikhawatirkan minat investasi akan berkurang. Hal ini harus diperhatikan karena ketersediaan lahan, pelayanan infrastruktur, dan ketersediaan tenaga kerja merupakan syarat utama dalam pengembangan kawasan dan menjadi pertimbangan utama investor dalam berinvestasi. Dalam mewujudkan Kawasan FTZ Karimun yang berdaya saing, maka salah satu alternatif penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam pengembangan kawasan saat ini

commit to user 175


digilib.uns.ac.id

melalui perluasan wilayah, yakni menetapkan pulau Karimun (Karimun Besar) secara menyeluruh sebagai kawasan FTZ serta ditambah dengan pulau-pulau di sekitarnya. Alasan-alasan penetapan Kawasan FTZ Karimun secara menyeluruh, adalah sebagai berikut :309 1) Apabila Pulau Karimun secara keseluruhan dijadikan kawasan FTZ dengan sendirinya infrastruktur (sarana dan prasarana penunjang) yang sebelumnya berada di luar kawasan FTZ akan secara otomatis masuk/berada dalam Kawasan FTZ Karimun. 2) Dengan diberlakukannya kawasan FTZ secara menyeluruh di Pulau Karimun tentunya akan mempermudah dan lebih efisien dalam pengawasan arus keluar masuk barang. 3) Di samping pemberlakuan secara menyeluruh Kawasan FTZ Karimun di Pulau Karimun, dirasakan perlu menambah wilayah yakni pada pulau-pulau disekitar Pulau Karimun agar kebutuhan akan lahan pantai/pesisir untuk kepentingan investasi terpenuhi. Dasar pertimbangan pentingnya dilakukan perluasan wilayah Kawasan FTZ Karimun, ialah : 1) Kebutuhan lahan investasi tidak seimbang dengan wilayah/kawasan yang tersedia dalam penetapan kawasan FTZ. Ketersediaan lahan tentunya menjadi salah satu faktor kunci pelaksanaan investasi, dan hal ini tentunya untuk menjawab kesiapan Kawasan FTZ Karimun dalam menampung minat investor untuk berinvestasi di Karimun yang progres perkembangannya sebelum dan sesudah FTZ dapat dilihat dalam tabel dan diagram/grafik pada bagian lain tesis ini. Atas dasar pertimbangan daya dukung lahan tersebut maka perlu dilakukan pengembangan tidak hanya di Pulau Karimun Besar, tetapi juga pada pulau-pulau di sekitarnya;

309 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Laporan Kajian Wilayah, op. cit, hlm. 101.

commit to user 176


digilib.uns.ac.id

2) Ketersediaan infrastruktur strategis serta sarana dan prasarana penunjang justru lebih dominan berada di wilayah non FTZ dan juga pusat kota Tanjung Balai Karimun, seperti : Bandara Sei Bati, Pelabuhan laut domestik dan internasional, Rumah Sakit, dan sebagainya; 3) Dengan penerapan pola pulau tentunya akan mempermudah dan mengefektifkan

pengawasan terhadap

aktivitas

keluar-masuk

barang, selain itu juga sebagai tindakan preventif dari kegiatan penyelundupan

maupun

pungutan

liar

yang

berpotensi

menimbulkan konflik; 4) Ketersediaan lahan melalui perluasan wilayah Kawasan FTZ Karimun, akan terbuka kembali peluang investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sebagai salah satu strategi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari hasil identifikasi yang dilakukan BP Kawasan Karimun telah mengusulkan perluasan wilayah daratan mencakup 4 (empat) Kecamatan, yakni :310 1) Kecamatan Karimun terdiri dari 24 (dua puluh empat) pulau; 2) Kecamatan Meral terdiri dari 24 (dua puluh empat) pulau; 3) Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing terdiri dari 5 (lima) pulau. Dengan demikian luas keseluruhan wilayah daratan dari sekitar 7.703,982 ha menjadi sekitar 17.370,00 Ha (menurut PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ Karimun seluas 9.666,018 ha). Pengusulan perluasan wilayah laut mencakup 4 (empat) kecamatan dengan luas sekitar 171.794,000 ha, sehingga total luas keseluruhan wilayah daratan dan lautan menjadi 189.119,000 ha. 311

310

Ibid, hlm. 107.

311

Ibid, hlm. 107-108.

commit to user 177


digilib.uns.ac.id

Wilayah baru dan pulau-pulau yang diusulkan dalam perluasan Kawasan FTZ Karimun dapat dilihat pada tabel berikut ini : 312 Tabel 12. Daftar Wilayah dan Pulau-PulauYang Diusulkan Dalam Perluasan Wilayah Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2013) Nama Pulau Luas (Ha) FTZ (Ha) Non FTZ (Ha) Diajukan

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Karimun Karimun Anak Parit Tulang Babi Hiu Besar Hiu Kecil Nangol Tuntun Asam Mudu Hantu Tambelas Merak Telunjuk Tokong Belanda Tokong Kepala Dua Putere Pulau-pulau yang belum Bernama

13.954,030 804 1.123,67 598,52 242,74 3,31 2,18 1,18 0,06 352,67 79,24 2,00 49,09 146,36 1,04 2,50 0,34 0,19 6,88

8.862,018 804 -

5.092,012 1.123,67 598,52 242,74 3,31 2,18 1,18 0,06 352,67 79,24 2,00 49,09 146,36 1,04 2,50 0,34 0,19 6,88

Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh Menyeluruh

Sumber : Data Olahan BP Karimun 2012

Perincian luas wilayah dan nama pulau yang diusulkan dalam , termuat pada tabel di bawah ini :313 Tabel 13. Luas Wilayah Yang Diusulkan Dalam Perluasan Kawasan FTZ Karimun (Tahun 2013) Luas Awal Wilayah Luas Wilayah Jenis Kawasan FTZ Karimun Kawasan FTZ Karimun Jumlah (Ha) (Ha) Yang Diusulkan (Ha) PP No. 48 Tahun 2007 Luas Daratan Luas Lautan

9.666.018 -

Sumber : Data Olahan BP Karimun 2012 312

Ibid.

313

Ibid, hlm. 109.

commit to user 178

7.703,982

17.370,000

171.749,000

171.749,000


digilib.uns.ac.id

Atas dasar kajian rencana perluasan wilayah, Pemerintah sebaiknya segera melakukan perubahan (revisi) PP No. 48 Tahun 2007 tentang

Kawasan

FTZ

Karimun,

dengan

ketentuan-ketentuan

sebagaimana telah disebutkan di atas. Ada baiknya setiap legitimasi sebuah kebijakan negara, harus dipersiapkan secara matang melalui proses asimilasi hukum dan optimalisasi struktural pendukung kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan penetapan Kawasan FTZ Karimun. Orientasi dasar kebijakan ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional akan terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan dan upaya kesempatan kerja. 314 Pertimbangan penting lain, yakni dibutuhkan komitmen Pemda Kabupaten Karimun untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan FTZ sebaik-baiknya, sehingga perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan FTZ Karimun dengan batas-batas yang jelas,vmudah dikontrol keamanannya, dan tidak mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup, sesuai RTRWN.315 b. Pembentukan Gudang Berikat (Bonded Warehouse) dan Kawasan Industri Berikat (Bonded Zone ) Belajar dari kesuksesan FTZ Batam yang sekarang statusnya sudah menjadi KEK adalah bermula dari penetapan Batam sebagai Bonded Zone jauh sebelum UU No. 44 Tahun 2007 tentang Kawasan FTZ diberlakukan. Kondisi Kawasan FTZ Karimun dengan pola enclave-nya, mengakibatkan status quo untuk wilayah di luar Kawasan FTZ (non-FTZ). Sedangkan untuk menunggu perubahan kebijakan FTZ Karimun menjadi pola pulau belum jelas dan pasti kapan akan

314

Ani Sri Rahayu, loc. cit.

315

Konsideran Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007, loc. cit.

commit to user 179


digilib.uns.ac.id

diberlakukan oleh pemerintah. Adanya hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial ekonomis masyarakat sedemikian rupa, agar memberikan manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek

kesejahteraan,

pendapatan,

dan

otoritas

harus

diberi

perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing secara bebas dengan yang kuat karena hal itu pasti tidak adil.316 Alternatif solusi pemanfaatan wilayah di luar Kawasan FTZ, Pemda Kabupaten Karimun telah mengajukan usulan pembentukan Gudang Berikat dan Kawasan Berikat yang pengaturannya diterbitkan okeh Kementerian Keuangan. Mengingat kemungkinan lain dalam rangka meningkatkan investasi dan terutama untuk peningkatan ekspor, pemerintah memberikan insentif fiscal di bidang kepabeanan dan perpajakan di Tempat Penimbunan Berikat kepada investor, salah satu caranya dengan pembentukan Bonded Warehouse dan Bonded Zone yang pengaturannya berdasarkan PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. Pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, disebutkan: (1) Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. (2) Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

316 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 19.

commit to user 180


digilib.uns.ac.id

(3) Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Fungsi dari Gudang Berikat adalah sebagai pusat distribusi barang impor. Importir dapat menyimpan barang impornya di Gudang Berikat tanpa harus membayar Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya, seperti : PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor. Dalam hal Barang Kena Cukai (hasil tembakau, minuman mengandung etil, alkohol, dan etil alkohol) diberikan pembebasan cukai.317 Tujuan dari pembentukan Gudang Berikat, diantaranya :318 1) Memberikan kemudahan dan fasilitas kepabeanan, cukai, dan poerpajakan kepada pengusaha berupa : penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor; 2) Memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan mengimpor, menyimpan, menimbun, menjual, mengemas, mengemas kembali barang yang berasal dari luar daerah kepabeanan; 3) Menjamin kelancaran arus barang dalam kegiatan impor dan ekspor; dan 4) Meningkatkan produksi dalam negeri dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Tempat Penimbunan Berikat

salah satu bentuknya dapat berupa Kawasan

Berikat yang merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea 317

dan Cukai.

Ahmad Dimyati, Fasilitas Gudang Berikat Bagi Kelancaran Distribusi Barang Impor makalah Peranan Gudang Berikat, Pusdiklat Bea dan Cukai, hlm. 1, terdapat dalam www.bppk.depkeu.go.id/.../index.php?...doc..Diakses 13 Februari 2014, jam 00.25 WIB. 318

Ibid, hlm 1-2.

commit to user 181


digilib.uns.ac.id

Perusahaan dalam Kawasan Berikat nantinya akan mendapatkan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI. Kawasan berikat ini berperan sebagai Export Processing Zone karena barang-barang yang diproduksi dalam kawasan ini diutamakan untuk ekspor.319 Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Artinya sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk. Untuk Kawasan Berikat, pengeluaran barang hasil produksinya disamping untuk ekspor ke luar daerah Pabean juga ditujukan untuk :320 1) Kawasan Berikat lainnya, untuk diproses lebih lanjut; 2) Tempat Penyelenggaran Pameran Berikat (TPPB); 3) Pengusaha di kawasan Bebas (FTZ), atau 4) Dijual ke tempat lain dalam daerah Pabeaan. Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan Berikat, adalah sebagai berikut :321 1) Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat, berupa: 319

Kawasanberikat.com, diakses 12 Februari 2014, jam 20.49 WIB.

320

Alternatif Pemanfaatan Fasilitas Impor makalah Peranan Gudang Berikat, Pusdiklat Bea dan Cukai, hlm. 4, terdapat dalam www.bppk.depkeu.go.id/.../index.php?...doc.. Diakses 13 Februari 2014, jam 00.25 WIB. 321

Kawasanberikat.com, loc. cit.

commit to user 182


digilib.uns.ac.id

a) Bahan baku dan bahan penolong asal luar daerah pabean untuk diolah lebih lanjut; b) Barang modal asal luar daerah pabean dan barang modal dari Kawasan Berikat lain yang dipergunakan di Kawasan Berikat; c) Peralatan

perkantoran

asal

luar

daerah

pabean

yang

dipergunakan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB; d) Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau dijadikan Barang Modal untuk proses produksi; e) Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat; f) Barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) ke Kawasan Berikat; g) Barang jadi asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang semata-mata untuk diekspor; dan/atau h) Pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau Kawasan Berikat lainnya yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat. 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas: a) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut; b) Pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;

commit to user 183


digilib.uns.ac.id

c) Pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan ditempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat; d) Pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat; e) Pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat lain,atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat untuk diekspor; atau f) Pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat. 3) Pembebasan Cukai diberikan atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut oleh Pengusaha Kawasan Berikat (PDKB). 4) Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, pembebasan PPN dan PPnBM, tidak dipungut PPh Pasal 22 Impor, diberikan atas pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang akan diolah lebih lanjut dan/atau digabungkan dengan hasil produksi di Kawasan Berikat. 5) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengusaha di Kawasan Bebas harus mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas.

commit to user 184


digilib.uns.ac.id

6) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat, seperti makanan, minuman, bahan bakar minyak, dan pelumas. Manfaat Kawasan Berikat, antara lain :322 1) Efisiensi waktu pengiriman barang dengan tidak dilakukannya pemeriksaan

fisik

di

Tempat

Penimbunan

Sementara

(TPS/Pelabuhan); 2) Fasilitas perpajakan dan kepabeanan memungkinkan pengusaha kawasan berikat dapat menciptakan harga yang kompetitif di pasar global serta dapat melakukan penghematan biaya perpajakan; 3) Cash Flow Perusahaan serta Production Schedule lebih terjamin; 4) Membantu usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan program keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil melaui pola kegiatan sub kontrak. Lebih jelasnya dalam PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan

Berikat,

mengenai

mekanisme

pembentukan,

penyelenggaraan dan peruntukan Gudang Berikat, dapat dilihat dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, sedangkan tentang Kawasan Berikat termuat dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal, 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20. Peraturan-peraturan terkait dengan Kawasan Berikat, yaitu :323 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UndangUndang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. 3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat. 4) Peraturan Menteri Keuangan No. 143 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat . 322

Ibid.

323

Ibid.

commit to user 185


digilib.uns.ac.id

5) Peraturan Menteri Keuangan

No. 147 Tahun 2011 tentang

Kawasan Berikat. 6) Peraturan Menteri Keuangan


Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Keuangan

No. 147

tahun 2011. 7) Peraturan Menteri Keuangan


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan

No. 147

Tahun 2011. 8) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Kawasan Berikat No. 57 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat. 9) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Kawasan Berikat No. 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Atas P-57. 10) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Kawasan Berikat No. 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas P-57. 11) Peraturan Dirjen Bea dan Cukai tentang Kawasan Berikat No. 50 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat. 2. Upaya-Upaya Antisipatif Untuk Menunjang Keberhasilan Penetapan Kawasan Free Trade Zone Karimun Untuk menunjang dan mendukung keberhasilan program kebijakan ekonomi berkaitan penetapan Kawasan FTZ Karimun juga diperlukan upaya-upaya antisipatif, di antaranya sebagai berikut : a. Optimalisasi Kinerja Struktural BP Kawasan Karimun Kondisi BP Kawasan Karimun saat ini kinerjanya belum maksimal karena mempunyai beberapa masalah internal yang belum dapat diatasi, diantaranya : 1) Keterbatasan potensi SDM secara kualitas maupun kuantitas; 2) Perangkat struktural sebagian besar adalah pegawai (PNS) Pemda Kabupaten Karimun yang masih aktif/merangkap jabatan dan statusnya hanya diperbantukan (bersifat sementara); 3) Belum adanya standar gaji, standar pengelolaan keuangan;

commit to user 186


digilib.uns.ac.id

4) Belum jelas status dan struktur eselonering kepegawaian aset di BP Kawasan Karimun. Dari permasalahan tersebut diatas harus segera diupayakan penyelesaiannya

sesegera

mungkin,

mengingat

pentingnya

BP Kawasan Karimun sebagai komponen roda penggerak dan penunjang keberhasilan pengembangan Kawasan FTZ di Karimun. Dalam hal BP Kawasan Karimun sebagai penyelenggara pelayanan publik, harus memperhatikan asas-asas umum administrasi publik yang (general principles of good administration) ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara publik.324 Bersifat umum, karena menyentuh hakekat pelayanan publik sebagai wujud dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun tugas pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan. Dan bersifat adaptif, karena harus berfungsi sebagai acuan dalam setiap kegiatan administrasi negara

yang bersentuhan langsung dengan memberikan pelayanan

kepada masyarakat. b. Sosialisasi Program Kepada Masyarakat Idealismenya, masyarakat merupakan salah satu unsur penting penunjang keberhasilan sebuah kebijakan karena menjadi obyek tujuan perumusan kebijakan. Namun realitanya, aktualisasi peranan masyarakat

dalam

penetapan

Kawasan

FTZ

Karimun

justru

dikesampingkan. Sungguh ironis, apabila menelaah lebih lanjut orientasi kebijakan FTZ adalah berskala global. Euforia FTZ Karimun tidak nampak dinamikanya di Karimun. Secara subyektif, peneliti memiliki opini bahwa kegagalan kebijakan Kawasan FTZ Karimun juga disebabkan karena tidak adanya kesempatan masyarakat internal kawasan untuk turut partisipasi. Pemberitaan seputar pengembangan 324 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 83.

commit to user 187


digilib.uns.ac.id

Kawasan FTZ Karimun lebih cenderung bersifat eksternal (keluar) kawasan hingga manca negara, atau dapat dikatakan bahwa masyarakat

Pernyataan

senada

pernah

BP Kawasan Karimun, M. Tahar :

dilontarkan

mantan

Wakil

325

i pengusaha lokal dalam meramaikan investasi di kawasan perdagangan bebas atau free trade zone diharapkan dapat menghilangkan kesan bahwa mereka hanya menjadi penonton ketika perusahaan besar baik asing maupun swasta nasional makin banyak yang mengembangkan usaha di kawasan terse

dari unsur dalam masyarakat pemegang peran penting dalam tujuan pembentukan kebijakan tanpa meninggalkan keterkaitan fungsi serta peran unsur-unsur masyarakat lainnya dalam mendukung program FTZ Karimun. Untuk kedepannya, peneliti sangat mengharapkan pelaksana kebijakan Kawasan FTZ Karimun untuk segera melakukan sosialisasi peluang dan manfaat FTZ ke seluruh lapisan masyarakat Karimun tanpa terkecuali. c. Kesiapan Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Michael Simkovic and Frank McIntyre, 325

Pengusaha Lokal Berpeluang Rebut Sektor Jasa, artikel terdapat dalam http://www.jurnalterkini.com/jurnal-kepri/kepulauan-riau/karimun/, diakses 31 Maret 2013, jam. 23.53 WIB.

commit to user 188


digilib.uns.ac.id

berasumsi dalam kebijakan konvensional bahwa tingkat derajat yang lebih tinggi merupakan modal investasi yang baik (keuangan). Hasil penelitian ekonomi menunjukkan bahwa pekerja dengan tingkat pendidikan

yang

lebih

tinggi

mendapatkan

prioritas

dipekerjakan, karena mereka dianggap lebih produktif. Menurut

Frankiano

B.

Randang,

untuk

326

apabila

hendak

memperbandingkan kesiapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk berkompetisi dengan pekerja asing (expatriate) yang mencari kerja di Indonesia, maka beberapa hal harus diperhatikan, adalah :327 1) Tingkat pendidikan; 2) Tingkat ketrampilan; 3) Pembatasan kesempatan kerja (mekanisme rekruitasi secara transparan); 4) Image bahwa expatriate (pekerja asing) lebih berkualitas daripada pekerja lokal; 5) Perbedaan

penghargaan

terhadap

TKI

dan

expatriate

(discriminative treatment terhadap perbedaan upah); 6) Kelangkaan pekerja dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan handal, di mana keberadaan sekolah menengah kejuruan dioptimalkan oleh pemerintah daerah

sehingga memiliki keterampilan dan keahlian

sesuai keinginan dunia kerja di FTZ.328 Perlu diingat bahwa 326

investment. Decades of economic research have established that workers with higher levels of education earn more1 and are more likely to be employed, likely because they become more signals pro . Lihat: Michael Simkovic and Frank McIntyre The Economic Value Of Law Degree artikel pada Jurnal Internasional HLS Program on the Legal Profession Research Paper No. 2013-6, 14 April 2013, hlm 3. 327

iapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Mengahadapi Servanda, edisi No. 1

Vol. 5, Januari 2011, hlm. 70-71. 328 FTZ BBK Lokomotif Pembangunan, terdapat dalam Jurnal Terkini Kepri http://www.jurnalterkini.com/artikel/ftz-bbk-lokomotif-pembangunan, diakses 20 April 2012, jam. 03.04 WIB.

commit to user 189


digilib.uns.ac.id

pendidikan tinggi merupakan tonggak pembentukan

pola pikir,

pembentukan analisis dan pembuka mindset yang lebih luas. Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perdagangan/Perindustrian berkelanjutan

perlu

dan

Kementerian

membangun

soft

power

Pariwisata Indonesia,

secara yakni

pembangunan industri yang berbasiskan pada potensi SDA, budaya serta kreativitas daerah secara terencana dan konsisten, yang didukung oleh kekuatan politik, administratif, ekonomi, intelektual maupun tradisi dari pusat sampai ke daerah. Liza Marina, mengatakan :329 dengan syarat-syarat kerja, maka hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan kesehatan kerja, keselamatan kerja, upah, kesejahteraan dan jaminan sosial ketenaga-kerjaa Meskipun wacana ini masih sulit diaplikasikan di Karimun dalam waktu singkat, setidaknya sudah ada konsep upaya peningkatan kualitas pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja potensial dan siap pakai berorientasi pada pengembangan Kawasan FTZ Karimun. Menurut Soepomo dalam Abdul Hakim, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : 330 1) Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. 2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerjadan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi

329

330

Hukum Bagi Tenaga Kerja Dalam Perjanjian artikel pada Jurnal Hukum Supremasi, edisi No. 2 Vol. 3, 2012, hlm. 8. Ibid.

commit to user 190


digilib.uns.ac.id

Disamping itu kesiapan tenaga kerja ini juga harus memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Definisi SKKNI ialah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SKKNI merupakan standar kompetensi yang berlaku secara nasional di Indonesia, dan bukan standar kompetensi individual perusahaan, tetapi standar kompetensi yang bersifat lintas perusahaan. Dengan demikian, SKKNI harus dapat diterapkan dan berlaku untuk semua perusahaan sejenis. 331 Langkah selanjutnya yaitu dengan memprioritaskan kurikulum pendidikan

sesuai konsep yang menunjang kebutuhan akan tenaga

kerja di Kawasan FTZ. Karena terobosan terhadap sektor pendidikan merupakan variabel penentu keberhasilan kreatifitas serta inovasi generasi muda suatu negara dan universitas sebagai salah satu pondasi usaha pembangunan negara sebagai tempat pembelajaran serta penyedia individu-individu yang mempelopori peningkatan sosial dan kejayaan dengan penerapan usaha yang terintegrasi.332 Menurut Sari Wahyuni dan Esther Sri Astuti S.A., pemerintahan seluruh dunia menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan antara perlindungan pekerja pasar tenaga kerja dan fleksibilitas. 333 331

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah, 2013, terdapat dalam www.dikti.go.id/files/atur/sislatkernasda.doc, diakses 13 Februari 2014, jam 16.18 WIB. 332

Peranan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Persiapan makalah FH UNPAD, Bandung, 2013,

hlm. 15. 333

between worker protection and labor market flexibility. But in developing countries especially, regulators often err to one extreme, pushing employers and workers into the informal sector. Analysis across economies shows that while employment regulation generally increases the tenure and wages of incumbent workers, overly rigid regulations may have undesirable side effects. Since Indonesia perform at the bottom of the table (see Table 5), this variable seems to be the one that

commit to user 191


digilib.uns.ac.id

d. Peningkatan potensi UMKM UMKM atau UKM, merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia, sebab dengan sistem ekonomi kerakyatan membuat masyarakat Indonesia lebih mudah dijalankannya. Peranan UMKM ini menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan sektor ekonomi. Meskipun karakteristik yang melekat pada UMKM bisa merupakan kelebihan/kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangannya (growth contains). Kombinasi dari kekuatan akan menentukan prospek perkembangan UMKM. Penerapan sistem pasar bebas dengan pola/sistem persaingan yang berbeda dan intensitasnya yang lebih tinggi, ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat yang terutama di akibatkan oleh pendapatan masyarakat yang terus meningkat, maka setiap pengusaha kecil dan menengah (juga

besar)

ditantang,

apakah

mereka

sanggup

menghadapi/

menyesuaikan usaha mereka dengan semua perubahan .334 Potensi UMKM di Karimun saat ini dapat dikatakan belum mampu menunjukkan kemampuan tersebut. Dari hasil survey maupun observasi yang dilakukan peneliti yang kebetulan bertugas di Dinas Koperasi,

UMKM,

Perindustrian,

dan

Perdagangan

Kabupaten

Karimun menunjukkan bahwa UMKM di Karimun perkembangannya belum maksimal karena keterbatasan skill dan permodalan menjadi kendala utama. Sebenarnya banyak potensi yang dapat dieksplorasi, namun ketidakmampuan dalam pengolahan potensi akan sia-sia belaka.

need significant attention and strong commitment to reform from Indonesian government. In this respect, we have to find a balance treatment for companies and workers. Fair regulations are needed to allow efficient contracting between employers and workers and at the same time still protect workers from discriminatory or Lihat: Sari Wahyuni dan Esther Sri Astuti S.A, op. cit, hlm. 9. 334 Jamal Wiwoho, Pengantar Hukum Bisnis, ctk. Kesatu, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2008, hlm. 65-66.

commit to user 192


digilib.uns.ac.id

Pemda Kabupaten Karimun harus mulai memberikan insentif secara aktif berupa pembekalan/pelatihan, permodalan, dan pengawasan (controlling) kepada para pelaku UMKM di Karimun, untuk kemudian diarahkan sebagai mitra bisnis pendamping PMA yang menunjang pemenuhan

kebutuhan

berkomoditas

ekspor

dalam

lingkup

pengembangan Kawasan FTZ Karimun. Yunita R. Panjaitan, mengatakan : 335 yang sangat berpihak terhadap usaha besar. Kekuatan yang dimiliki UMKM itu sendiri dalam menghadapi krisis ini karena UMKM tidak berfokus pada keadaan perekonomian dunia, UMKM sendiri hanya mengandalkan sistem perekonomian yang tradisional,tanpa diinte Penguatan ekonomi rakyat dapat dilakukan melalui peningkatan aspek pemodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi. Kebijakan ekonomi ini hendaknya berpihak pada ekonomi rakyat demi dapat mengejar ketinggalan dalam persaingan usaha yang tidak sehat dan pasar bebas. Karena itu penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu UMKM dalam menghadapi FTZ. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melalui penajaman dan perluasan (pengelompokan) kegiatankegiatan yang ada dalam 5 (lima) strategi, yaitu :336 1) peningkatan akses ke permodalan; 2) peningkatan kapasitas SDM; 3) peningkatan akses pemasaran; 4) peningkatan kualitas produksi; dan 5) penguatan kelembagaan UMKM. 335

Yunita R. Panjaitan ukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pasar Bebas AseanJurnal Hukum Ekonomi Transparency, edisi No. 2 Vol. 1, Februari-Mei 2013, hlm. 3. 336

Ibid.

commit to user 193


digilib.uns.ac.id

Memperhatikan konsep kawasan FTZ difokuskan pada upaya menarik investasi asing di bidang industri yang berorientasi ekspor. Melalui sistem ini secara tidak langsung memberikan manfaat, salah satu diantaranya melibatkan unsur pengembangan sektor industri lokal melalui UMKM

sebagai mitra usaha

perusahaan PMA, serta

tumbuhnya industri jasa pendukung. Globalisasi menuntut suatu perubahan dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka dengan melalui

perdagangan

pemerintah

secara

internasional khusus

ini

dapat

mempromosikan

diharapkan dan

agar

melakukan

pengembangan terhadap produk UMKM di kancah internasional dengan memberikan peluang terhadap produk UMKM untuk dikenal di dalam perdagangan internasional. Berkaitan dengan itu juga pemerintah juga harus, cepat dan cermat melihat dampak yang terjadi terhadap UMKM yang terjadi akibat perdagangan Internasional, dimana ketika produk impor melebihi jumlah yang melewati batas normal dan mengancam produk industri dalam negeri (UMKM), pemerintah harus memberikan pengaturan khusus pada produk impor. e. Pengembangan Potensi Perikanan Karimun Pengembangan potensi perikanan di Karimun dapat dilakukan dengan cara, antara lain : 1) Peningkatan potensi sumber daya kelautan Secara umum di Indonesia, sektor kelautan merupakan sektor yang tertinggal dari rendahnya tingkat pemanfaatan, teknologi, serta tingkat kemiskinan dan keterbelakangan nelayan paling parah dibandingkan kelompok sosial lainnya. Di samping itu, daya serap kesempatan kerja tinggi namun produktivitas ekonominya rendah, minat investasi relatif kurang. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA di wilayah kawasan pesisir dan laut atau yang lebih dikenal dengan sumber daya kelautan (ocean resources) hingga saat ini belum optimal. Dengan dukungan sistem pengaturan

commit to user 194


digilib.uns.ac.id

(regulasi) pengelolaan sumber daya kelautan yang terpadu dan berorientasi

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

di daerah dan memiliki wawasan yang jelas mengenai sumber daya kelautan dan perikanan. Disamping memperbaiki infrastruktur penunjang untuk investasi, juga perlu membuat kawasan industri perikanan terpadu yang dilengkapi dengan pelabuhan perikanan bertaraf internasional dan armada kapal penangkapan ikan modern serta pelabuhan bertaraf internasional sebagai penyanggah pelabuhan Singapura. Sehingga ini menjadi daya dorong untuk merubah orientasi wilayah perbatasan Singapura-Indonesia, tidak lagi berorientasi ke darat tapi ke maritim.337 Untuk mewujudkan kondisi seperti yang diharapkan,

pemerintah

dituntut

untuk

segera

melakukan

perombakan yang mendasar dalam rezim open access atas sumber daya sektor perikanan tangkap dan pengaturan property right bagi sumber daya kelautan lainnya.338 Pemerintah perlu segera memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber dayanya, dengan mempersiapkan kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Hak atas sumber daya sektor perikanan seharusnya dikembalikan kepada masyarakat terutama masyarakat di kawasan pesisir, sumber daya tersebut merupakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi nelayan. Di Karimun pengembangan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai .Kondisi perairan laut Karimun memiliki potensi untuk pengembangan usaha perikanan di bidang budidaya keramba jaring apung, budidaya 337

ah Perbatasan Indonesia

Hukum Westphalia, edisi No. 2, Vol. 11, Januari-Juni, 2012, hlm. 75. 338

Bambang Iriana Djajaatmadja, Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, hlm. 94.

commit to user 195


digilib.uns.ac.id

rumput laut, dan pertambakan. Dari Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karimun, pada tahun 2012, jumlah tangkapan nelayan di Kabupaten Karimun mencapai 18.1812 ton, dengan potensi budidaya keramba jaring apung (KJA) 13.539 Ha sudah terealisasi 560 Ha, potensi budidaya rumput laut 1.515 Ha sudah terealisasi 135,02 Ha, dan potensi tambak

1.820,25 Ha

sudah terealisasi 33,11 Ha. 339 2) Pemberdayaan kolong bekas galian tambang timah sebagai usaha perikanan terpadu Perlu diketahui, bahwa di Karimun terdapat banyak kolong yaitu terbentuknya danau/telaga dari bekas galian tambang timah. Selama ini keberadaan kolong-kolong hanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Sebenarnya pola pemanfaatan kolong dapat dikembangkan, antara lain adalah pola terpadu dengan konsentrasi pada kegiatan perikanan. Usaha perikanan ini dapat dilakukan pada kolong-kolong yang berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun atau kolong yang mempunyai akses ke sungai dan laut. Karena berdasarkan hasil penelitian terhadap kualitas air kolong, permasalahan krusial dari kualitas air kolong yang berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan tidak memiliki aksesibilitas ke sungai dan laut adalah memiliki kandungan logam berat terutama kandungan timbal (Pb), seng (Zn) dan tembaga (Cu).340 Kesimpulannya pemberdayaan perikanan darat dapat dilakukan pada kolong-kolong yang sudah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun.

339 http://dkp-karimun.blogspot.com/search/label, jam 01.26 WIB. 340

diakses

18

Februari

2014,

Endang Bidayani, Pemberdayaan Kolong Bekas Galian Tambang Timah Sebagai Usaha Perikanan Terpadu, artikel terdapat dalam http://dkpkarimun.blogspot.com/search/label/artikel, diakses 20 Februari 2014, jam 10. 34 WIB.

commit to user 196


digilib.uns.ac.id

Dari wacana tersebut di atas, tentunya akan membuka peluang pengembangan potensi perikanan darat di Karimun. Data Dinas DKP Kabupaten Karimun tahun 2012 menyebutkan potensi untuk budidaya kolam air tawar Kabupaten Karimun seluas 257 Ha dan yang sudah terealisasi baru 28,37 Ha.341 Usaha perikanan yang dapat dikembangkan, terutama terhadap kolong-kolong yang memiliki akses jalan dan dekat dengan pemukiman antara lain, sistem

jaring

terapung

atau

usaha

perikanan

darat

yang

menggunakan sumber air baku dari kolong, dengan jenis-jenis ikan konsumsi yang cukup digemari dan mudah dibudidayakan, seperti : lele, ikan bawal, ikan patin, ikan mas atau tambak udang (bila kolong berdekatan dengan pantai). f.

Pengembangan Potensi Pariwisata Karimun Yang Terbengkalai Di Kabupaten Karimun ada beberapa kategori wisata, yaitu : wisata alam, wisata belanja, wisata religi, wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata kreatif.342 Namun diantara kategorikategori tersebut hanya potensi wisata alam dan wisata belanja yang memiliki daya jual paling prospektif berskala internasional. Pemanfaatan peluang yang belum ditangani secara serius dalam rangka

pengembangan

potensi

Kawasan

FTZ

Karimun.

Penyediaaan infrastruktur dan pengelolaaan jauh dari kata memenuhi standar kelayakan daya tarik dan daya jual sebuah obyek wisata berskala internasional, ditambah lagi permasalahan penerapan pola enclave di Kawasan FTZ Karimun tenyata sangat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan industri pariwisata di Karimun.

341

http://dkp-karimun.blogspot.com/search/label, loc. cit.

342

Website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, dalam http://www.karimuntourism.com/place-to-go/nature-atractions.html, diakses 21 Februari 2014, jam. 14.41 WIB.

commit to user 197


digilib.uns.ac.id

Memperhatikan pengelolaan potensi pariwisata di Karimun saat ini sangat memprihatinkan. Peneliti dapat mengatakan demikian karena, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan yang berarti dilakukan oleh instansi terkait. Kapasitas pengembangan pariwisata hanya berskala lokal, dan bersifat habis pakai, antara lain : festival kompang (alat musik tradisional Melayu), festival Dangkong (tari-tarian Melayu), festival buah tempatan, lomba sampan layar dan jong, dan lomba cipta lagu Melayu. Sedangkan untuk pengembangan (fisik) potensi wisata alam dan belanja terutama yang berlokasi di Pulau Karimun Besar sama sekali belum disentuh. Obyek wisata alam, seperti pantai Pelawan dan pantai Pongkar sebagai tujuan wisata/rekreasi masih tampak kumuh dan kotor, sarana-prasarana dan minimnya fasilitas yang tersedia. Demikian halnya dengan keberadaan obyek wisata air terjun Pongkar, keadaannya sangat memprihatinkan. Sebenarnya Karimun memiliki prospek sebagai pusat kawasan wisata alam berkelas dunia, karena saat ini dunia internasional sudah mengenal keberadaan Pantai Telunas di Pulau Sugi, yang terletak di Kecamatan Moro, sebagai surga wisata alam laut bagi turis mancanegara (termasuk dari Amerika dan Eropa), namun lokasinya sangat jauh di luar kawasan FTZ Karimun (nonFTZ). Belum lama ini, wisata pantai Telunas berhasil meraih penghargaan dunia sebagai hotel favorit wisatawan ketiga se-Asia dan

ketujuh

belas

sedunia.

Penghargaan

diberikan

oleh

TripAdvisor, situs perjalanan terbesar di dunia pada 18 Januari 2012.343 Relevansinya dibutuhkan penataan ruang, pembangunan infrastruktur pendukung, dan koordinasi antara instansi terkait dalam rangka optimalisasi sektor pariwisata.

343

Ibid.

commit to user 198


digilib.uns.ac.id

Di samping itu untuk mewujudkan Kawasan FTZ Karimun sebagai pusat kawasan belanja seperti Batam juga sangat memungkinkan, karena mempunyai kemudahan akses masuk barang-barang impor bebas bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. Dalam hal ini, Pemda Kabupaten Karimun harus segera berbenah untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada dengan mengelolanya secara profesional. Promosi besar-besaran tidak akan memberikan hasil apapun jika tidak disertai dengan perbaikan fasilitas infrastruktur dan manajemen pengelolaan sebuah kawasan wisata berkelas internasional. g. Kajian Prioritas AMDAL Terhadap Kegiatan Penambangan Di Kawasan FTZ Karimun Sumber daya dan unsur lingkungan hidup, terdiri dari komponen : SDM, SDA baik hayati, maupun non hayati, dan sumber daya buatan.344 Karimun memiliki SDA melimpah berupa : bauksit, granit, timah dan pasir laut, yang berpotensi menjadi komoditi ekspor (kecuali pasir laut). Mengingat keberadaan dan potensi SDA khususnya mineral dan energi di Indonesia cukup besar, maka aktivitas pembangunan perekonomian nasional cenderung menjadikan SDA sebagai modal utamanya. Namun ironisnya dalam kebijakan maupun prosesnya masih belum memasukkan aspek upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan/atau eksplorasi yang bersifat merusak dan/atau memberikan penyusutan/penipisan bagi keberadaan SDA tersebut.

344 Mohammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 6.

commit to user 199


digilib.uns.ac.id

Wimpy S. Tjetjep berpendapat, bahwa di era otonomi daerah, terdapat dua paradigma pertambangan yang harus dijadikan dasar kebijakan, yaitu :345 1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki hak untuk menentukan pengembangan sumber daya mineral tersebut, dengan pertimbangan karena masyarakat yang ada disekitar lokasi pertambanganlah yang paling besar terkena dampak dari aktivitas pertambangan. 2) Permasalahan pokok dalam pembangunan sumber daya mineral adalah bagaimana sumber daya mineral yang bersifat tidak dapat diberharui (depleted) dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan (sustainable). Dampak dari kebijakan FTZ selain sisi keuntungan nilai ekonomis, namun juga berdampak kerugian terutama terhadap SDA mineral yang menjadi obyek ekplorasi dan sifatnya tidak dapat diperbaharui.

Dalam proses dan

pembangunan

memperhatikan

nasional

harus

aktivitas

keberadaan

ekosistem, kondisi lingkungan hidup, keterbatasan daya dukung SDA,

serta daya tampung wilayahnya.

Dengan

demikian,

pengembangan sumber daya mineral harus dilakukan secara bijaksana mengikuti kaidah

optimalisasi pemanfaatan sumber

daya mineral yang berwawasan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Di samping itu juga masyarakat perlu dibudayakan untuk dapat memberdayakan keanekaragaman SDA (natural resources diversity)

yang

tersedia

seefektif

mungkin,

dengan

selalu

memperhatikan aspek pertumbuhan, sebagai upaya preventif dalam menjaga ekosistem dan kelestarian alam.

345

Nanik Trihastuti, op. cit, hlm. 251-252.

commit to user 200


digilib.uns.ac.id

Program Officer Institute Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng memaparkan : 346 etidaknya dampak yang akan muncul jika status FTZ di BBK ini diteruskan salah satunya adalah timbul kerusakan lingkungan yang massive (masal). Di kawasan tersebut, nantinya akan terdapat bekas-bekas lokasi penambangan dan puluhan danau-danau yang menjadi lubang tambang akibat dari penambangan pasir dan bauksit. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung strategi nasional yang mengacu pada kepentingan nasio Rahmad Kurniawan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karimun Hijau memaparkan : 347 belajar dari beberapa kasus perusakan lingkungan hidup (kasus nasional) yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Karimun sekitar tahun 2007, yaitu : (a) Kasus penambangan pasir darat untuk diekspor ke Singapura yang dilakukan oleh PT. Surya Cipta Rejeki yang terjadi di Pulau Sebaik (Kecamatan Moro). Dampaknya Pulau Sebaik sekarang dalam keadaan rusak parah, hutan dan bio sistem mengalami kerusakan, hampir rata dengan permukaan air, bahkan hampir tenggelam. Sehingga perlu diperbaiki dengan cara reklamasi, untuk mencegah dari kepunahan. (b) PT. Karimun Granite (PT. KG) perusahaan tambang batu granit Kecamatan Meral terseret masalah hukum, yakni aktivitas eksploitasi penambangan merembet ke hutan lindung (Gunung Betina) di Karimun . Perlu diketahui, dari hasil penelitian tim ahli dikatakan, bahwa lingkungan hidup di Pulau Sebaik baru akan normal memerlukan waktu sekitar 100 (seratus) tahun lagi.348 Demikian halnya dengan nasib hutan lindung Gunung Betina di Karimun tersebut tampaknya akan terancam karena adanya aktivitas 346 Pemerintah Didesak Revisi Aturan Soal Kawasan Perdagangan Bebas, artikel terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19972/pemerintah-didesak-revisi-aturan-soalkawasan-perdagangan-bebas, diakses 9 Maret 2014, jam 20.11 WIB. 347

Wawancara dengan Rahmad Kurniawan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karimun Hijau, tanggal 17 Desember 2013. 348

Harian Kompas, tanggal 18 Januari 2010.

commit to user 201


digilib.uns.ac.id

penambangan batu granit oleh PT. KG

349

PT. KG juga dituduh

melanggar izin prinsip menggali hingga kedalaman 90 (sembilan puluh) meter dibawah permukaan laut dari izinnya 30 (tiga puluh) meter. Jika tidak dicegah, dikhawatirkan ke depan Pulau Karimun mengalami nasib sama dengan Pulau Nipah (Kota Batam) dan Pulau Sebaik (Kabupaten Karimun), yang hampir tenggelam akibat penambangan pasir dan granit.350 Dakhyar

Ilyas,

Sekretaris

LSM

Karimun

Hijau,

memaparkan : 351 Gunung Jantan dan Gunung Betina di Kabupaten Karimun kini telah berubah menjadi danau raksasa dengan kedalaman sekitar 88 (delapanpuluh delapan) meter dan ketinggian air 33 (tigapuluh tiga) meter yang juga akibat dari penambangan bauksit . Tindakan preventif untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti contoh di atas, yakni dengan melakukan AMDAL terutama terhadap setiap kegiatan FTZ di bidang ekplorasi dan eksploitasi penambangan SDA di Karimun. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan diperlukan

yang bagi

direncanakan proses

pada

lingkungan

pengambilan

hidup

keputusan

yang

tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia, dan AMDAL harus dibuat pada saat perencanaan suatu proyek yang 349

Harian Tribun Batam, tanggal 11 Agustus 2011.

350

Wawancara dengan Dakhyar Ilyas, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Karimun Hijau, tanggal 28 Februari 2014. 351

Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan -pulau disekitar kawasan Batam terancam tenggelam, akibat dari banyaknya penambangan pasir laut, bauksit, dan sumber alam lainnya yang dilakukan oleh investor asing. Buktinya, Gunung Jantan dan Gunung Betina di Kabupaten Karimun kini telah berubah menjadi danau raksasa dengan kedalaman sekitar 88 meter Pemerintah Didesak Revisi Aturan Soal Kawasan Perdagangan Bebas, artikel terdapat dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19972/pemerintah-didesak-revisi-aturan-soalkawasan-perdagangan-bebas, loc. cit..

commit to user 202


digilib.uns.ac.id

diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup (aspek abiotik, biotik dan kultural) di sekitarnya. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup. Dalam hukum lingkungan modern environment oriented law menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus

menerus

digunakan

oleh

generasi-generasi mendatang.

352

generasi

sekarang

maupun

Melalui kebijakan ini diharapkan

bahwa upaya peningkatan perekonomian Kawasan FTZ Karimun nantinya dan

akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat

berwawasan

Lingkungan

hidup

lingkungan. di

Untuk

Indonesia

pengaturan

adalah

mengacu

tentang pada

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. h. Kajian Kerjasama Pengelolaan Dasar Laut Internasional Menurut Puslitbang Geologi Kelautan, selat Singapura yang menjadi penghubung Indonesia dengan Singapura memiliki kandungan mineral yang cukup besar.353 Dengan demikian wilayah perbatasan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, diantaranya posisi perbatasan (selat Singapura) yang strategis dan mengandung mineral cukup besar, posisi Batam yang potensial untuk menjadi penyangga industri Singapura, potensi maritim yang sangat luas, potensi pariwisata dan ketersediaan lahan untuk

352

Koesnadi Hardjasoemantri , Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta, 1994, hlm. 14. 353

Ade Priangani, op. cit, hlm. 68.

commit to user 203


digilib.uns.ac.id

merelokasi industri dari Singapura.354 Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan semakin pesat, dampaknya eksplorasi dan eksploitasi SDA dasar lautpun semakin meningkat. Memperhatikan letak geografis Karimun berada di jalur perairan internasional (berdekatan dengan pulau Batam), berbatasan langsung dengan Malaysia/Singapura, dan hanya dipisahkan oleh selat Malaka dan Selat Singapura (Phillip Chanel). Karimun juga memiliki kandungan SDA mineral yang bernilai ekonomis, yakni sebagai sumber pendapatan daerah (PAD). Potensi SDA mineral dan energi yang relatif cukup besar dan bervariasi baik, berupa bahan galian A (strategis), bahan galian B (vital) maupun bahan galian golongan C. Volume potensi cadangan bahan galian

SDA mineral

di Karimun, dapat dilihat pada tabel berikut ini :355 Tabel. 14. Jumlah Cadangan Bahan Galian Kabupaten Karimun (Tahun 2011) No. Jenis Bahan Galian Jumlah Cadangan 1 2 3 4 5 6 7

Timah Bauksit Granit Pasir Darat Pasir Laut Kuarsa Andesit

11.360.500 m3 3.832.500 m3 4.204.840 ton 16.800.000 m3 7.164.348.267 ton 84.930.000 m3 20.000.000 m3

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun

Seperti diketahui untuk jenis bahan galian berupa : timah, pasir laut, dan kuarsa posisinya adalah terletak di dasar laut. Berkaitan dengan eksploitasi potensi SDA mineral Karimun yang terletak di dasar laut maka konsep pengembangan FTZ, hendaknya tetap memperhatikan kaidah/aturan hukum internasional sehingga 354

Ibid, hlm. 83.

355 Kerjasama Bappeda Kabupaten Karimun dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, Karimun Dalam Angka Karimun In Figure 2012, Karimun, 2011, hlm. 131.

commit to user 204


digilib.uns.ac.id

dapat dikelola dan terjaga kelestariannya. Mengingat hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama sebagai warisan untuk seluruh umat manusia. Di kancah internasional, sudah ada badan khusus untuk mengelola kawasan dasar laut internasional yang dikenal dengan Badan Otorita Dasar Laut Dalam di bawah naungan PBB.356 Prinsip dasar pengelolaan dasar laut internasional juga harus dilakukan

dengan

prinsip

hukum

lingkungan

internasional.

Hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa upaya menjalin kerjasama antar negara dan organisasi internasional. Negara-negara pantai dalam satu kawasan dalam melakukan pengelolaan dasar laut dapat bekerjasama melalui model joint development zone. Menurut Daud Silalahi : 357 rinsip-prinsip hukum lingkungan internasional tidak saja memberikan tekanan pada pentingnya perlindungan lingkungan, tetapi juga memberikan perhatian yang makin besar pada prinsip-prinsip konservasi SDA yang akhirakhir ini juga makin terintegrasi dengan hukum perlindungan lingkungan Dewasa ini perkembangan pesat kegiatan-kegiatan ilegal mendekati

perairan

internasional

semakin

mengkhawatirkan

negara-negara kawasan, sebagai contoh : pembuangan limbah, uji coba penggunaan tenaga nuklir di dasar laut, dan penggunaan bahan-bahan kimia beracun di laut internasional.358 Bentuk kerjasama bidang pengawasan terhadap pengelolaan dasar laut internasional dapat dilakukan melalui koordinasi patroli bersama antar negara-negara di kawasan dengan mekanisme pelaksanaan pengawasan tetap berkoordinasi dengan badan otorita samudera 356

Jurnal Dinamika Hukum, edisi No. 3 Vol. 13, September 2013, hlm. 356. 357

Ibid, hlm. 360.

358

Ibid, hlm. 366-367.

commit to user 205


digilib.uns.ac.id

dalam internasional. Kerjasama yang dimaksud adalah pengawasan terhadap eksplorasi dan eksploitasi SDA, dan kegiatan-kegiatan ilegal. Akibat lainnya adalah pengikisan dasar laut dan abrasi pantai. Untuk itu, maka perlu dilakukan pemetaan mengenai potensi dari mineral-mineral tersebut sebagai dasar dalam kebijakan dalam pemberian izin kuasa pertambangan agar lebih menguntungkan secara ekonomis.359 Selain itu adanya ketersinggungan wilayah terkait eksplorasi dan eksploitasi SDA dasar laut tersebut menjadi berskala internasional karena akan berpotensi terjadinya benturanbenturan,

konflik

kepentingan,

ataupun

tingkat

kerawanan

transnational crime pada masing-masing negara (Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Tindakan preventif yang perlu dilakukan, yakni dengan menciptakan kesamaan persepsi dalam kebijakan dari pemerintah masing-masing negara, sehingga tingkat kerawanan konflik dapat ditekan seminimal mungkin. Masalah inilah yang memerlukan pengawasan dan pengamanan yang ekstra ketat, karena timbulnya masalah kriminalitas sudah melibatkan lebih dari satu negara. Tentunya kita berharap kasus Pulau Nipah, Pulau Sipadan dan Ligitan tidak terulang lagi. Oleh sebab itu, sebagai upaya antisipatif Indonesia perlu mengadakan kerjasama dengan negara-negara yang menjadi tujuan pembentukan FTZ-KEK. Dalam hukum internasional tentang pengelolaan dasar laut, telah menentukan hak dan kewajiban negara pantai termasuk Indonesia untuk melaksanakannya.

359

Ade Priangani, loc. cit.

commit to user 206

Wilayah Pada Kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun

Recommend Documents