WEBSITE ASET AGRARIA KOTA PALEMBANG M Artha Perdana Rendi Wahyu Prima Ricky Indra Putra Jurusan Manajemen Informatika POLTEK PalComTech Palembang Abstrak Perkembangan teknologi informasi saat ini telah banyak menyentuh hampir semua sektor dari kehidupan manusia. Salah satu sektor yang menjadi perhatian untuk memperbaiki pelayanannya adalah sektor pemerintahan, khususnya Bagian Keagrariaan. Dalam upaya pembebasan lahan untuk dijadikan aset pemerintah kota masih sering menghadapi berbagai permasalahan seperti proses pengolahan datanya yang masih dikelola menggunakan excel, ini menyebabkan masalah kurang optimal dalam melakukan pembebasan lahan. Untuk meningkatkan kinerja dalam pembebasan lahan untuk dijadikan aset pemerintah kota diperlukan adanya sebuah website aset agraria yang dapat membantu pendataan aset pemerintah serta memberi pelayanan informasi data aset pemerintah kota kepada masyarakat. Website akan menyimpan data aset kedalam database dengan menggunakan MySQL dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP serta menggunkan model pengembangan sistem model waterfall. Website akan membantu dalam pencatatan atau penginputan data aset tanah dan bangunan serta dapat memberikan informasi data aset dan bangunan kepada masyarakat umum.Kata Kunci : Aset, PHP, MySQL, Agraria, Website.
PENDAHULUAN Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat diperlukan untuk membantu kelancaran kerja dan mempermudah penyajian informasi dalam suatu instansi. Perkembangan teknologi komputer akan memicu munculnya berbagai inovasi baru dalam penyajian informasi. Selain itu, pemrosesan data dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Data yang diproses dengan baik akan menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Tentunya informasi tersebut sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam semua aktivitas instansi atau perusahaan. Demikian halnya dalam melakukan pengolahan aset pemerintah kota. Pentingnya pengolahan bagi pemerintah kota membuat pemerintahan kota juga dituntut untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi seperti sebuah website. Website adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet. Aset adalah suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, atau individual. Aset dalam pemerintah kota khususnya bagian keagrariaan adalah aset tanah dan aset bangunan. Keagrariaan merupakan divisi/bagian dalam pemerintah kota palembang yang bertugas sebagai pembebasan lahan untuk dijadikan aset pemerintah kota palembang. Pemerintah Kota Palembang adalah lembaga yang mengurusi urusan ditingkat kotamadya yang dipimpin oleh seorang walikota dan wakilnya. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengolah aset yang dimiliki. dalam hal ini aset tanah dan bangunan, baik yang sudah dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai seperti perencanaan pembebasan lahan, dan hasilnya nanti untuk kepentingan umum khususnya kota Palembang. Dalam upaya pembebasan lahan pemerintah kota masih sering menghadapi berbagai permasalahan seperti proses pengolahan datanya yang masih dikelola secara
1
sederhana, dimana masalah ini menyebabkan kurang optimalnya dalam melakukan pembebasan lahan. Permasalahan yang ada pada bagian keagrariaan kota palembang melakukan pembebasan lahan seperti pendataan surat tugas, kegiatan peninjauan, eksekusi lahan, pembayaran ganti rugi, serta tanah yang sudah dikuasai ini terkadang terjadi penggandaan data karena penyimpanan dengan kode yang sama tetapi isinya berbeda. Datadata yang sudah dikelolah kemudian langsung di-print untuk diarsipkan. Besar kemungkinan data-data yang sudah diarsipkan tadi akan mengalami kerusakan dan kehilangan data. Proses penyimpanan data pun belum terkomputerisasi dengan baik karena tidak menggunakan database sebagai tempat penyimpanan datanya, pengolahan data yang tidak menggunakan database ini memungkinkan akan terjadinya kehilangan data jika terjadi kerusakan pada komputer, proses pembuatan laporan sering terjadi kesalahan data yang akan dilaporkan karena kesalahan waktu penginputan data sebelumnya dimana terjadi kesamaan kode tetapi berbeda isi. Hal ini mengakibatkan lambatnya dalam proses pembuatan laporan. Keterbatasan tersebut maka dibutuhkan sebuah website informasi pengolahan data aset pemerintah kota khususnya pada divisi agraria, dimana webiste ini nantinya diakses oleh staff keagrariaan dan pimpinan, dengan menggunakan website tersebut dapat melakukan pendataan lebih baik serta mempercepat dalam pembuatan laporan.. LANDASAN TEORI Website Menurut Sibero (2013 : 11) web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet. Menurut Dukom (2011 : 5) website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (web page, yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (domain name) atau sub domain di world Wide Web (WWW) di internet. Aset Menurut Mahmudi (2010 : 146) aset milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Agraria Kata agraria mempunyai arti berbeda-beda antara bahasa yang satu dengtan bahasa lainnya. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata ager dan agrarius. Kata ager bearti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah pertanian, perkebunan. indonesia sebutan agraria di lingkungan Administrasi Pemerintahan dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun non pertanian. Menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, krikil, tambang, sedangkan yang di atas tanah dapat berupa tanaman, bangunan.
2
Php Menurut Kristanto (2010 : 9), PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan sebuah website dan bisa digunakan pada HTML (hypertext markup language). PHP merupakan singkatan dari PHP hipertext processor dan merupakan bahasa yang disertakan dalam dokumen HTML sekaligus bekerja disisi server (server-side HTML - embedded scritpting). PHP mempunyai beberapa keunggulan, antara lain: PHP bersifat open source, PHP mudah dipelajari, PHP bersifat embedded, PHP dapat dijalankan dibanyak platform, PHP meningkatkan kecepatan dari proses script, PHP mempunyai fleksibilitas tinggi, PHP selalu up to date. MySQL (My Structure Query Language) Menurut Kristanto (2010 : 12), MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen berbasis data SQL atau DBMS yang multithread dan multi-user. MySQL relational database management system (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi general public license (GPL). MySQL merupakan turunan dari SQL (structured query language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. MySQL memiliki beberapa keistimewaan, antara lain sebagai berikut : Portability, Open Source, Multi-user, Performance tuning, Column types, Command dan function, Security, Scalability dan limits, Connectivity, Localisation, Interface, Clients dan tools, Strukture table. Pengadaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 pada BAB IV adalah pengadaan milik barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah. Panitia pemeriksaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk panitia pemeriksaan barang/jasa. Penggunaan membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada kepala daerah melalui pengelola. Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa. Tuntutan Ganti Rugi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 pada BAB XV adalah Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahguanaan/pelanggaran hukum atas
3
pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Analisis sistem berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur proses yang terjadi pada sistem yang sudah berjalan dan mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi. Identifikasi Masalah Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan maka identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut : 1. Sering terjadi penggandaan data 2. Dalam penyimpanan data tidak menggunakan database 3. Lambatnya Proses Pembuatan Laporan Alur Sistem Berjalan Flowchart sistem yang berjalan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur proses yang terjadi pada sistem yang sudah berjalan dan mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi. Alur proses berjalan ini menunjukkan bagaimana proses yang berjalan di Pemerintah Kota Palembang.
Gambar 1. Flowchart Alur Sistem Berjalan
4
1. Setelah menerima surat tugas dari wali kota bagian administrasi akan menyampaikannya kepada pimpinan. 2. Selanjutnya pimpinan akan menugaskan bagian lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi dan eksekusi lahan. 3. Kemudian bagian lapangan melaporkan hasil dari peninjauan lokasi dan eksekusi lahan ke bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi menyerahkan kepada pimpinan. 4. Setelah melihat hasil laporan eksekusi lahan maka pimpinan menugaskan bagian lapangan untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi. 5. Kemudian bagian lapangan melaporakan hasil pembayaran ganti rugi ke bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi menyerahkan laporan kepada pimpinan. Diagram Konteks Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan bagian besar dari aliran arus data aplikasi pengolahan data, administrasi, data staff pengukuran, data pimpinan dapat dilihat dari gambar di bawah ini :
Gambar 2. Diagram Konteks 1. Dari gambar diatas dapat dijelaskan, aplikasi memiliki 4 terminator yaitu staff lapangan, administrasi, masyarakat umum, dan pimpinan. Data yang bersumber dari staff lapangan berupa data kegiatan peninjauan dan data eksekusi lahan, sedangkan administrasi memberikan data admin dan data surat tugas. Diagram Level 0 Diagram level 0 adalah diagram yang menunjukkan semua proses utama yang menyusun keseluruhan system.
5
Gambar 3. Diagram Level 0 1. Proses 1.0P adalah proses peng-input-an data administrasi dimana data bersumber dari administrasi, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel administrasi 2. Proses 2.0P adalah proses peng-input-an data berita dimana data bersumber dari administrasi, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel berita 3. Proses 3.0P adalah proses peng-input-an data surat tugas dimana data bersumber dari administrasi, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel surat tugas 4. Proses 4.0P adalah proses peng-input-an data ganti rugi dimana data bersumber dari administrasi, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel ganti rugi. 5. Proses 5.0P adalah proses peng-input-an data aset tanah dan bangunan dimana data bersumber dari administrasi, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel aset. 6. Proses 6.0P adalah proses peng-input-an data staff pengukuran dimana data bersumber dari staff pengukuran, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel staff pengukuran. 7. Proses 7.0P adalah proses peng-input-an data kegiatan peninjauan dimana data bersumber dari staff pengukuran, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel peninjauan. 8. Proses 8.0P adalah proses peng-input-an data eksekusi lahan dimana data bersumber dari staff pengukuran, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel eksekusi. 9. Proses 9.0P adalah proses peng-input-an data masyarakat dimana data bersumber dari staff pengukuran, kemudian data tersebut direkam dan disimpan dalam tabel masyarakat. 10. Proses 10.0 adalah proses cetak laporan dimana data bersumber dari tabel administrasi, berita, surat tugas, pembayaran, aset, staff penmgukuran, kegiatan peninjauan, eksekusi, masyarakat, dan kritik saran.
6
Diagram Level 1 Level ini menunjukkan proses-proses internal yang menyusun setiap proses proses dalam level 0.
Gambar 4. Diagram Level 1 1. Proses 10.1P adalah proses laporan surat tugas dimana data bersumber dari file data surat tugas. Hasil proses pembuatan laporan data surat tugas diberikan kepada pimpinan. 2. Proses 10.2P adalah proses laporan ganti rugi dimana data bersumber dari file data ganti rugi. Hasil proses pembuatan laporan data ganti rugi diberikan kepada pimpinan. 3. Proses 10.3P adalah proses laporan aset tanah dan bangunan dimana data bersumber dari file data aset. Hasil proses pembuatan laporan data aset diberikan kepada pimpinan. 4. Proses 10.4P adalah proses laporan kegiatan peninjauan dimana data bersumber dari file data peninjauan. Hasil proses pembuatan laporan data kegiatan peninjauan diberikan kepada pimpinan. 5. Proses 10.5P adalah proses laporan eksekusi lahan dimana data bersumber dari file data eksekusi. Hasil proses pembuatan laporan data eksekusi lahan diberikan kepada pimpinan.
7
Entity Relationship Diagram (ERD) Diagram ERD merupakan kumpulan entitas, Skema ini menggambarkan implementasi teknis dari sebuah model data.
Gambar 5. Entity Relationship Diagram (ERD)
8
Implementasi Interface 1.
Halaman Layar Utama Halaman layar utama adalah tampilan yang pertama kali akan dilihat oleh masyarakat. pada tampilan layar utama terdapat beberapa menu yang dapat dilihat masyarakat.
Gambar 6. Halaman Layar Utama 2.
Login Administrasi Halaman login administrasi adalah tampilan untuk administrasi menginput data masyarakat, data staff pengukuran, data pimpinan, data peninjauan, data eksekusi lahan, dan data aset.
LOGIN ADMIN username password
login Gambar 7. Halaman Login Administrasi 3.
Data Administrasi Halaman ini menampilakan data administrasi, data staff pengukuran, data pimpinan dengan lengkap, tombol simpan digunakan untuk menyimpan data administrasi, data staff pengukuran, data pimpinan.
9
4.
Gambar 8. Halaman DataAdministrasi Data Surat Tugas Halaman ini menampilkan data surat tugas dan menginput surat tugas yang lain. Terdapat tombol simpan pada halaman ini jika ingin menginput surat tugas yang lain.
Gambar 9. Halaman Data Surat Tugas 5.
Data Ganti Rugi Halaman ini digunakan untuk menginput data-data ganti rugi.
10
Gambar 10. Halaman Data Ganti Rugi 6.
Data Aset Tanah Dan Bangunan Halaman ini digunakan untuk menginput aset tanah dan bangunan serta melihat seluruh aset pemerintah kota palembang. Terdapat tombol simpan yang gunanya untuk menginput data aset tanah dan bangunan.
Gambar 11. Halaman Data Aset Tanah Dan Bangunan PENUTUP Simpulan yang dapat ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut Pengajuan sebuah Website Aset Agraria Kota Palembang yang bertujuan untuk membantu divisi agraria dalam mengolah data pembebasan lahan seperti data surat tugas, data kegiatan peninjauan, data eksekusi lahan, data pembayaran ganti rugi, serta tanah yang sudah dikuasai. Website ini juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang Aset Tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota.
11
DAFTAR PUSTAKA Dukom, Master. 2011. Menjadi Master WebDalam Hitungan Menit. Dunia Komputer : Bekasi. Kristanto, Andri. 2010. Kupas Tuntas PHP & MySql. Cable Book : Klaten. Mahmudi.(2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga Peraturan Menteri Dalam Negeri. No 17 Tahun 2007. Sibero, Alexander F.K. 2013. Web Programming Power Pack.Mediakom: Jakarta
12