Warta. adopsi Deklarasi Bali. semua, ujar Wakil Presiden kepada para delegasi dalam sambutan pembukaannya

WarILOtaJakarta Edisi Dwibahasa

Januari 2017

Konferensi ketenagakerjaan Asia Pasifik ILO adopsi Deklarasi Bali

PERTEMUAN

Regional Asia dan Pasifik ke-16 (APRM) ILO berakhir dengan seruan agar pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha melakukan lebih banyak upaya untuk mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, keadilan sosial dan kerja layak. Pada acara penutupan APRM, para delegasi menyepakati “Deklarasi Bali” yang menegaskan prioritas-prioritas untuk kebijakan dan aksi di tingkat nasional dan oleh ILO. “Pemerintah, pengusaha dan pekerja di kawasan ini sepakat bahwa aksi untuk mempromosikan kerja layak mendorong pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial, menstimulasi dinamika ekonomi dan inovasi serta mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan,” demikian Deklarasi. Menyambut Deklarasi Bali ini, Direktur Jenderal ILO Guy Ryder menegaskan kepada para delegasi bahwa “pelaksanaan Deklarasi dapat mengubah dan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja dan keluarga mereka. Ini dapat dimulai dengan upaya menciptakan 249 juta pekerjaan yang layak yang diperlukan kawasan ini apabila kita ingin menerapkan Tujuan 8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” Sementara Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Hanif Dhakiri, memuji tingginya komitmen yang diperlihatkan para delegasi untuk mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pertumbuhan inklusif di kawasan ini. “Saya mendorong negara-negara Anggota untuk membawa pulang Deklarasi yang jelas dan konsensual ini dan menerapkannya sebagai upaya mewujudkan pekerjaan yang layak di kawasan ini,” kata dia. Konferensi empat hari ini yang diselenggarakan pada 6 hingga 9 Desember 2016 diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla. “Mandat ILO adalah mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Indonesia: Kesejahteraan yang adil untuk

semua,”ujar Wakil Presiden kepada para delegasi dalam sambutan pembukaannya.

kebutuhan dan kepentingan yang sama,” ia menambahkan.

“Yang paling utama adalah terfokus pada perkembangan yang positif dan bersamasama mewujudkan pekerjaan yang layak dan memenuhi aspirasi pekerja dan pengusaha, yang sama-sama memiliki

APRM dihadiri sekitar 350 delegasi – termasuk 24 menteri – yang mewakili pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha dari 37 negara di kawasan Asia, Pasifik dan Negara Arab. ]

Berita Utama

Deklarasi Bali APRM Terdiri dari 23 poin deklarasi, Deklarasi ini menuangkan aksi-aksi kebijakan sebagai berikut: •

•

Mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja dan meningkatkan tingkat ratifikasi serta penerapan standarstandar kerja mendasar. Menyusun kebijakan-kebijakan untuk memperbanyak pekerjaan yang layak melalui, di antaranya, lingkungan yang mendukung perusahaan yang berkelanjutan, penghapusan bentuk-bentuk non standar kerja dan transisi pekerja dari perekonomian informal ke formal.

•

Menanggapi dampak teknologi terhadap pengusaha dan pekerja.

•

Mempercepat tindakan untuk menghapuskan pekerja anak dan kerja paksa.

•

Mengurangi pelebaran ketidaksetaraan dan berbagi tingkat produktivitas melalui investasi dalam perundingan bersama sebagai mekanisme penentuan upah dan membangun standar upah minimum melalui dialog sosial.

•

Membangun ketahanan terhadap konflik dan bencana melalui promosi pemulihan intensif kerja.

•

Menutup kesenjangan gender dalam kesempatan dan perlakuan di tempat kerja.

•

Meningkatkan kebijakan migrasi kerja berdasarkan standar-standar ketenagakerjaan internasional melalui, di antaranya, tidak adanya pembebanan biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada pekerja dan

Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional

hak pekerja untuk menyimpan dokumen perjalanan dan tanda pengenal. •

Mengakui dan memaksimalkan potensi pekerjaan yang layak terhadap Rantai Pasokan Global dan peluang timbul dari investasi, perdagangan dan perusahaan multinasional.

•

Meningkatkan perlindungan sosial, dialog sosial dan tripartisme, dan memperkuat lembaga pasar kerja, termasuk pengawasan ketenagakerjaan.

Kemajuan-kemajuan dalam mencapai Deklarasi Bali ini akan dilaporkan oleh ILO setiap dua tahun sekali. ]

Ulasan Khusus

Menuju migrasi yang adil bagi pekerja migran Indonesia MENGINGAT

jutaan pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka harus melakukan perjalanan ke luar negara mereka sendiri untuk mencari pekerjaan, seminar dua hari bertajuk “Mempromosikan Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Migran Indonesia” berakhir pada 19 Desember dengan rekomendasi bagi Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip rekrutmen yang adil dan mempromosikan jangkauan sistem jaminan sosial yang bersifat universal bagi seluruh pekerja migran Indonesia. Prinsip-prinsip rekrutmen yang adil yang dipromosikan oleh ILO mencakup tidak ada pembebanan biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada para pekerja dan mengizinkan pekerja untuk menyimpan tanda pengenal dan dokumen perjalanan mereka serta hak pekerja untuk keluar dari pekerjaan atau berganti pemberi kerja serta kembali dengan bebas ke negara asal. Rekomendasi-rekomendasi lainnya termasuk kebutuhan mendesak untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga sebagai upaya perlindungan

2

BNP2TKI telah memetakan daerah asal pekerja migran terbesar yang terdiri dari 2.347 desa yang tersebar di lebih 52 kecamatan di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi pembangunan desa seperti diamanatkan oleh Undang-Undang No. 6/2014, pemerintah saat ini mencoba membangun keterkaitan antara pembangunan desa dengan program dana desa sebagai upaya memperkuat tata kelola migrasi kerja dan perlindungan pekerja migran. Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

bagi pekerja rumah tangga migran serta perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran di sektor perkebunan melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara tujuan. Nusron Wahid, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sangat mendukung penerapan migrasi yang adil melalui revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 22/2014 mengenai Pelaksanaan

Ruang Konstituen

Menuju migrasi yang adil di Indonesia tanpa biaya rekrutmen

Pemerintah Indonesia terus meningkatkan tata kelola migrasi kerjanya. Pemerintah Indonesia pun terus melangkah maju menuju penerapan dan pelaksanaan praktik-praktik migrasi yang adil. Prinsip-prinsip migrasi yang adil, antara lain, mencakup tidak ada pembebanan biaya rekrutmen atau biaya apapun kepada para pekerja dan mengizinkan pekerja untuk menyimpan tanda pengenal dan dokumen perjalanan mereka. Bentuk perlindungan lainnya termasuk kebebasan bergerak para pekerja, hak untuk keluar dari pekerjaan atau berganti pemberi kerja serta kembali dengan bebas ke negara asal. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menegaskan komitmen terhadap migrasi yang adil ini dalam sambutannya saat peringatan Hari Pekerja Migran Internasional, “Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Migran Indonesia”, yang diselenggarakan pada Desember 2016. Dalam sambutannya, ia menekankan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus-menerus meningkatkan tata kelola migrasi kerja serta menegaskan perlunya dukungan dari semua pihak terkait untuk mencapai hal ini. “Ada kebutuhan mendesak untuk mempromosikan perlindungan yang inklusif dan tidak diskriminatif terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia masih terus mengalami beragam persoalan di sepanjang siklus migrasi dari tahap rekrutmen hingga saat dan setelah bekerja serta tahap pemulangan.” “Jelas adanya kebutuhan untuk memperkuat upaya kita meningkatkan tata kelola migrasi kerja. Prioritas pertama adalah tata kelola rekrutmen. Peran negara adalah menfasilitasi warga negaranya

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Revisi ini dapat mempermudah prosedur yang menyulitkan dan perizinan yang tidak diperlukan yang mengakibatkan tingginya biaya rekrumen pekerja migran. Sementara Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, mengingatkan masih banyaknya pekerja migran Indonesia yang mengalami eksploitasi akibat lemahnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus yang dialami pekerja migran. “Pemerintah Indonesia harus menindak dan tidak memberikan toleransi kepada agen-agen rekrutmen swasta yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kami menemukan lebih dari 3.000 pekerja migran yang masih berangkat ke Saudi Arabia tahun ini meskipun ada moratorium

mendapatkan pekerjaan dan dipekerjakan, termasuk untuk bekerja di luar negeri. Sistem rekrutmen migran, karenanya, harus menjunjung dan memastikan kebebasan bergerak para pekerja dan hak mereka sebagai warga negara untuk bekerja di luar negeri dan tidak diperlakukan sebagai komoditas.” “Prioritas kedua adalah mengurangi biaya penempatan bagi para calon pekerja migran. Skema-skema baru perlu dikembangkan untuk mengurangi biaya serendah mungkin, atau apabila memungkinkan di masa mendatang tanpa

antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah,” kata dia. Anis juga mengkritisi penundaan persetujuan revisi Undang-Undang No. 39/2004 tentang pekerja migran yang sudah berlangsung lama. “Kami kecewa dengan pemerintah dan parlemen yang gagal memfinalisasi revisi undang-undang pekerja migran tahun ini. Menunda revisi artinya kita memperpanjang penderitaan pekerja migran Indonesia. Pemerintah harus mendorong parlemen untuk memprioritaskan revisi undang-undang pekerja migran di tahun 2017,” tegas Anis. Pentingnya dialog sosial dikemukakan Irham Saifuddin, Staf ILO. “Pemerintah Indonesia bersama dengan para mitra sosial harus terus mempromosikan dialog sosial dalam tata kelola migrasi kerja, termasuk bagi mereka yang bekerja di sektor-sektor rentan seperti pekerja rumah tangga dan pekerja migran di kapal-kapal ikan serta perkebunan kelapa sawit,” kata Irham. Empat diskusi kelompok tematis dilakukan saat seminar. Diskusi-diskusi ini mengangkat isu-isu mengenai: 1)

biaya masa sekali untuk bekerja di luar negeri.” “Sebagai implikasi dari sistem rekrutmen yang efektif dan berbiaya rendah, atau bahkan tanpa biaya, Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses mempersiapkan sistem informasi bursa kerja yang akurat, kredibel, mudah diakses dan inklusif bagi semua calon pekerja, termasuk pekerja migran.” “Prioritas berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah perlindungan sosial universal untuk semua pekerja, termasuk perlindungan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di negara-negara tujuan bagi pekerja migran serta perlindungan sosial bagi keluarga pekerja migran di negara asal.” ] pekerjaan yang layak untuk pekerja rumah tangga migran; 2) pekerjaan yang layak untuk pekerja migran di kapal-kapal ikan; 3) pekerjaan yang layak untuk pekerja migran di perkebunan kelapa sawit; dan 4) prakarsa pemerintah daerah untuk mempromosikan perlindungan pekerja migran. ]

Daftar Isi

?

Berita Utama 1 Ulasan Khusus

2

Ruang Konstituen

3

Liputan Khusus

4

Hak dalam Bekerja

6

Dari KAMI

7

Sekilas Info

7

Ketenagakerjaan

8

Cuplikan

9

Perlindungan Sosial

12

Gender

17 3

Liputan Khusus

Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI)

promosikan keberagaman dan inklusivitas di tempat kerja Indonesia terus melangkah maju menuju bisnis yang inklusif dengan pembentukan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) pada Desember 2016. Lima perusahaan menandatangani komitmen dan mendirikan Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia (JBDI) di Jakarta pada 16 Desember 2016. Penandatanganan dan pendirian JBDI ini sejalan dengan bulan kesadaran disabilitas di bulan Desember. Lima perusahaan yang bergabung untuk membentuk JBDI adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT L’Oréal Indonesia, PT Standard Chartered Indonesia, PT TetraPak Stainless Engineering dan PT Trans Retail Indonesia. JBDI didirikan bersama dengan para mitra, seperti organisasi penyandang disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan, ILO dan BPJS Ketenagakerjaan. JBDI memiliki misi untuk mendorong komunitas bisnis di Indonesia untuk menjadi lebih inklusif dan kondusif, baik melalui pertukaran informasi dan pengalaman maupun melalui kerjasama

Kami mampu melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan kompetensi kami. Penyandang disabilitas dapat beradaptasi dengan dunia usaha dan faktanya penyesuaian tempat kerja tidak mahal dan bahkan dapat dilakukan tanpa biaya. Karenanya, perlakukan kami sama dengan yang lain. Kami juga mampu seperti lainnya. Kami pun ingin berperan dalam masyakarat, ekonomi dan keluarga. Irawan Mulyanto, pegawai stasiun TV swasta Metro TV, pendiri Kartunet.com

4

kegiatan antara perusahaan dengan berbagai pihak terkait yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. “Melihat kemajuan yang telah dicapai dalam hal inklusivitas di Indonesia, saya percaya Jejaring ini akan dapat menjadi sebuah wadah untuk berbagi dan belajar antara pemberi kerja untuk membangun sebuah lingkungan kerja yang inklusif, kondusif dan adil. Melalui Jejaring ini, penyandang disabilitas juga dapat menjadi lebih sadar akan kesempatan yang ada bagi mereka untuk mengembangkan karir sesuai dengan kemampuan, minat dan bakat mereka,” kata Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia. Selanjutnya, Jejaring juga berkomitmen untuk mempersiapkan sektor usaha menuju lingkungan kerja yang lebih inklusif, mendukung peran aktif penyandang disabilitas agar siap untuk memasuki dunia kerja, melakukan rekrutmen penyandang disabilitas berbasis potensi dengan cara yang setara dan bersahabat dengan keragaman dan mendorong program-program kreatif yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus meningkatkan peran aktif dan kemandirian dari para penyandang disabilitas. Mendukung pembentukan JBDI, Sapto Purnomo, Kepala Sub-Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, menghargai upaya yang dilakukan perusahaan untuk mendukung penyerapan dan penempatan pekerja dengan disabilitas di tempat kerja. “Kementerian ketenagakerjaan sangat mendukung pendirian JBDI. Kami akan terus menyosialisasikan Jejaring ini sebagai cara untuk mendukung perluasan informasi

dan berbagi pengalaman terhadap perusahaan-perusahaan di tingkat provinsi dan kota. Banyak perusahaan di daerah belum menyadari isu disabilitas dan inklusivitas di tempat kerja,” kata dia. Irawan Mulyanto, pegawai sebuah stasiun TV swasta Metro TV yang juga menjadi salah satu pendiri Kartunet.com, sebuah situs interaktif bagi tuna netra, mengatakan penyandang disabilitas masih berjuang menghadapi stigma bahwa mereka tidak mampu bekerja dan tidak kompeten. Tuna netra, misalnya, terstigmatisasi bahwa mereka hanya mampu melakukan pekerjaan memijat. Dengan penandatanganan dan pendirian JBDI ini, Jejaring ini akan secara otomatis

Mempromosikan inklusivitas di tempat kerja: Komitmen para perusahaan pendiri JBDI PT Tetra Pak Stainless Engineering (TPSE): Fasilitas inklusif Mempekerjakan 500 pegawai, Tetra Pak berkomitmen untuk memberikan fasilitas inklusif kepada pekerja dengan disabilitas. Perusahaan mempromosikan dan merekrut penyandang disabilitas. Melalui jejaring ini, mereka bertujuan mempekerjakan lebih banyak pekerja dengan disabilitas dan memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerja dengan disabilitas. Sejak tahun 2002, perusahaan telah mempekerjakan tiga pekerja dengan disabilitas yang bekerja sebagai insiyur, master data dan pekerja gudang.

PT L’Oréal Indonesia: Sensitivitas disabilitas di tempat kerja L’Oréal Indonesia terfokus pada peningkatan kesadaran dan pemberdayaan para pegawainya mengenai disabilitas. Sejak tahun 2013, perusahaan telah melakukan serangkaian kegiatan mengenai keberagaman dan sensitivitas terhadap disabilitas bagi para pegawainya. Tujuan dari kegiatan-kegiatan ini adalah memberikan kesadaran mengenai disabilitas terhadap para pegawai dan memastikan hubungan kerja yang baik termasuk untuk pekerja dengan disabilitas. Kegiatan-kegiatan ini diselengarakan bersama dengan para mitra terkait, seperti organisasi penyandang disabilitas dan ILO. Saat ini, perusahaan telah mempekerjakan lima pekerja dengan disabilitas.

PT Bank Mandiri (Persero): Rekrutmen yang adil dan setara

menjadi anggota Jejaring Bisnis dan Disabilitas Global ILO. Jejaring global ini beranggotakan perusahaan multinasional, organisasi pengusaha, jejaring bisnis dan organisasi penyandang disabilitas di negara-negara seperti Cina, Saudi Arabia, Kosta Rika dan Bangladesh. ]

Pendirian JBDI ini juga merespons data disabilitas terbaru tahun 2016 yang dikeluarkan Universitas Indonesia. Dari 12,15 persen penyandang disabilitas di Indonesia, hanya 51,12 persen yang turut berpartisipasi dalam pasar kerja Indonesia, lebih rendah dari nonpenyandang disabilitas yang berada pada angka 70,40 persen. Selain itu, lebih banyak penyandang disabilitas yang berkerja di sektor informal (65,55 persen) dibandingkan sektor formal (34,45 persen).

Hingga saat ini, PT Bank Mandiri telah mempekerjakan 41 pekerja dengan disabilitas dan mereka menjalani proses rekrutmen yang sama dengan para pekerja lainnya. Selain rekrutmen yang sama, mereka juga memberikan program pemagangan di mana penyandang disabilitas menerima pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan mereka dan ditempatkan dalam bidang pekerjaan di mana mereka dapat menerapkan apa yang pelajari dan mendapatkan pengalaman kerja. Perusahaan pun memberikan layanan perbankan yang ramah disabilitas bagi para pelanggan dengan disabilitas.

PT Trans Retail Indonesia: Pelatihan dan kurikulum inklusif PT Trans Retail melaksanakan program inklusif bernama “Program Angkatan Kerja Luar Biasa” (Program Angkasa) sejak tahun 2014 di delapan kota besar, yang bertujuan untuk merekrut lebih banyak lagi pekerja dengan disabilitas. Saat ini perusahaan mempekerjakan 188 pegawai dengan disabilitas dan telah dianugerahi penghargaan Disabilitas dan Tempat Kerja oleh Pemerintah Indonesia pada 2014. Melalui program ini, perusahaan memberikan program pelatihan dengan mempergunakan kurikulum yang disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dengan disabilitas. Program pelatihan ini dilakukan dengan mempergunakan bahasa isyarat mengingat 95 persen pekerja dengan disabilitas di perusahaan tersebut adalah tuna rungu.

Standard Chartered (Stanchart) Bank Indonesia: Kesetaraan di tempat kerja Bank Stanchart Indonesia terfokus pada peciptaan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan setara. Semua pekerja, termasuk delapan pekerja dengan disabilitas, harus mengikuti 12 modul secara online dan mereka harus mengikuti peraturan yang sama. Perusahaan harus melibatkan semua pegawai, tanpa kecuali, dalam semua program dan kegiatan perusahaan. Untuk program inklusivitas, sebuah program khusus telah dikembangkan bernama champion of diversity and inclusion. Selanjutnya, perusahaan telah menerapkan program penyesuaian tempat kerja bagi semua bangunan kantor baru atau yang direnovasi.

5

Hak dalam Bekerja

BERKERJASAMA dengan UNESCO dan ILO, pemerintah Kota Padang menjadi tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Walikota untuk Kota Inklusif ke-6 di Indonesia pada 27 September 2016. Pertemuan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan Jejaring Para Walikota untuk Kota yang Inklusif sebagai koalisi yang aktif, digerakkan oleh tujuan, mandiri dan berkesinambungan guna mendorong dan menyebarkan kebijakan yang memajukan hak-hak penyandang disabilitas.

sektor, seperti sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Dari sudut pandang pengusaha, ILO menyajikan sebuah studi yang dilakukan Universitas Indonesia mengenai Pemetaan Penyandang Disabilitas dalam Bursa Kerja Indonesia. Studi ini mengungkapkan terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memperbesar bursa kerja bagi mereka.

Sebagai sebuah contoh konkret, Kota Padang akan secara resmi membuka wilayah yang ramah penyandang disabilitas pertama di Jalan Permindo, pada 30 September 2016. Ini menjadi sebuah model untuk merancang ulang bagian lain dari kota di masa mendatang. Mahyeldi Ansharullah, Mayor of Padang

Indonesia bersama dengan pemangku kepentingan yang terkait, termasuk sektor swasta, lanjut Francesco, harus bekerja bersama dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

LEBIH BANYAK KOTA

berkomitmen menjadi kota inklusif di Indonesia Beberapa kota dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam pertemuan tersebut seperti Ambon, Metro, Yogyakarta, Tanjung Balai, Surabaya, Banda Aceh, Sungai Penuh, Tangerang Selatan, Tanjung Pinang, Sijunjung dan Pariaman. Kotakota ini menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Melihat secara spesifik ke dalam sektor ketenagakerjaan, ILO terus mendorong pentingnya kerja yang layak bagi semua, termasuk penyandang disabilitas. Francesco d’Ovidio, Direktur ILO untuk

Mahyeldi Ansharullah, Walikota Padang, dalam pidato pembukaannya, mengatakan bahwa Kota Padang adalah salah satu kota inklusif yang paling maju di Indonesia. Kota ini telah memberlakukan peraturan daerah mengenai disabilitas pada tahun 2015, atau setahun sebelum Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas diterbitkan. Pemerintah Kota Padang juga berinisiatif memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas lintas

“Perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Namun, hanya satu dari lima orang penyandang disabilitas yang saat ini bekerja dan memiliki pekerjaan. Dengan kerja yang layak dan produktif memungkinkan penyandang disabilitas untuk mewujudkan aspirasinya, meningkatkan kondisi hidup dan berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat,” kata Francesco. Pemerintah

6

Indonesia, menyatakan penyandang disabilitas memiliki hak atas perlakukan dan peluang yang setara dalam kesempatan kerja, fasilitas umum dan aspek-aspek sosial lain dalam kehidupan.

Pertemuan ini diselenggarakan di bawah program kemitraan PBB untuk mendorong hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia: UNPRPD. Program kerja sama antara UNESCO, ILO dan WHO ini bertujuan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan terdepan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang didorong melalui lembaga penyandang disabilitas yang lebih kuat dan perbaikan pengumpulan data mengenai disabilitas. UNPRPD didukung oleh Dana Perwalian Multi Donor Kemitraan PBB untuk memajukan Hak-hak Penyandang Disabilitasd. ]

Tiga langkah rekomendasi untuk memperbesar bursa kerja bagi penyandang disabilitas:

1

Membentuk jalur formal bagi penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan;

2

Peningkatan teknologi guna membantu penyandang disabilitas;

3

Penyediaan informasi mengenai tawaran pekerjaan apapun bagi penyandang disabilitas ke publik.

Dari Kami TAHUN 2016 merupakan tahun yang produktif bagi Indonesia dan bagi Kantor ILO untuk Indonesia. Pertemuan Regional Asia dan Pasifik (APRM) ILO ke-16 yang diselenggarakan di bulan Desember di Bali memainkan peran penting dalam menentukan kegiatan ILO di kawasan ini untuk empat tahun ke depan melalui pengadopsian Deklarasi Bali. Kami bangga dan berterimakasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan acara penting ini. APRM juga dilaksanakan di tahun pertama Agenda untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Indonesia ratifikasi

Menanggapi pelaksanaan SDGs di negara ini, dua pertemuan SDGs tingkat tinggi dilaksanakan pada Februari dan Agustus 2016. Pertemuan pertama menegaskan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan SDGs, khususnya menetapkan agenda untuk pertumbuhan inklusif melalui kerja layak dan dialog sosial. Acara kedua di bulan Agustus menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap pengembangan keterampilan, jaminan sosial dan perundingan bersama sebagai langkah-langkah untuk memastikan pencapaian Tujuan 8 dari SDGs mengenai pekerjaan yang layak pertumbuhan ekonomi. Pencapaian penting lainnya untuk Indonesia adalah peringatan Hari Pekerja Migran Internasional di mana Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melangkah kea rah migrasi yang adil, peluncuran

Jejaring Bisnis dan Disabilitas Indonesia sebagai upaya mewujudkan bisnis yang inklusif dan ratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim yang mendemonstrasikan komitmen Indonesia untuk mewujudkan lingkungan kerja yang lebih baik bagi para pelaut dan awak kapal. Kegiatan dan program lainnya di bawah ILO Indonesia yang tercakup dalam Warta ini adalah peringatan 71 tahun PBB di Indonesia, perluasan jaminan sosial, praktik kesetaraan gender dan pekerjaan layak bagi pekerja rumah tangga. Kisah-kisah humanis pun disajikan, mengisahkan pengalaman yang mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Saya percaya Anda mendapatkan manfaat dari Warta ini. Terima kasih dan sukses selalu untuk usaha kita bersama di tahuntahun mendatang. ]

Sekilas Berita

Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim

INDONESIA telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Ketenagakerjaan Maritim tahun 2006 (MLC, 2006), yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap para pelaut dan awak kapal Indonesia, melalui persetujuan bulat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia saat sidang pleno pada Kamis, 8 September 2016. Bagi Indonesia, MLC memiliki pengaruh signifikan karena Indonesia merupakan negara pemasok pelaut terbesar kedua. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki sistem pengawasan, pemantauan rutin yang efektif dan terkoordinasi serta langkah-langkah pengendalian kapal lainnya yang diadopsi oleh otoritas-otoritas berwenang.

Diharapkan bahwa ratifikasi dapat memperkuat landasan hukum bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional guna meningkatkan perlindungan, penghargaan dan pemenuhan hak-hak dari pelaut Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dede Yusuf, Anggota DPR Komisi IX

Persetujuan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian audiensi antara Komisi IX DPR yang mengawasi persoalan ketenagakerjaan dengan beberapa kementerian, termasuk para ahli ketenagakerjaan maritim. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, semua pemangku kepentingan membahas poinpoin utama dari konvensi tersebut sebelum mereka sepakat untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, seperti yang dilaporkan Jakarta Post, memuji ratifikasi konvensi, mengatakan bahwa hal ini benar-benar menunjukkan komitmen Indonesia dalam memajukan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang lebih baik bagi semua pelaut dan awak kapal. Ia menambahkan bahwa ratifikasi ini juga menunjukkan komitmen terhadap implementasi perlindungan yang lebih baik atas kapal-kapal berbendera nasional ketika berlayar di perairan internasional. “Pemerintah sekarang harus menjunjung tinggi norma dan standar yang diatur dalam konvensi sebagai undang-undang nasional, termasuk ketentuan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap pelaut-pelaut Indonesia. Ratifikasi ini sejalan dengan visi pemerintah guna membangun Indonesia sebagai axis maritim,” katanya. Ketika MLC diadopsi di Sesi ke-94 (Maritim) Konferensi Perburuhan Internasional ILO pada Februari 2006, hal ini digambarkan sebagai sebuah “momen bersejarah”. MLC dilihat oleh para pelaut

sebagai “piagam hak-hak” yang akan membantu dalam memastikan “kerja yang layak” bagi pelaut, dimana pun kapal mereka berlayar dan di bawah bendera kapal apapun. Fitur pokok dari MLC adalah bahwa konvensi ini dibangun atas kekuatan pendekatan ILO dalam memastikan bahwa, di setiap negara, standar-standar ketenagakerjaan internasional diterapkan secara efektif di tingkat “bawah” dan ditegakkan. Di saat bersamaan, MLC memenuhi tantangan dari industri yang terglobalisasi ini dengan mengambil alih banyak elemen-elemen yang ditemukan di Konvensi-konvensi maritim utama lainnya dalam memastikan pelayaran yang lebih aman dan mencegah polusi laut. Dengan ratifikasi MLC, sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi total 20 Konvensi ILO, termasuk delapan Konvensi Pokok ILO. ]

7

Ketenagakerjaan

ILO gelar

diskusi inisiatif

pekerjaan masa depan di Indonesia DUNIA kerja terus mengalami proses perubahan. Terdapat beberapa kekuatan yang mengubahnya, antara lain perkembangan teknologi yang sangat pesat, dampak dan respons terhadap perubahan iklim, hingga berbagai karakter produksi dan kerja yang terus berubah. Untuk memahami dan merespons tantangan-tantangan baru ini secara efektif, ILO pun meluncurkan program “Inisiatif Pekerjaan Masa Depan” (Future of Work Initiative) pada Juni 2015.

Untuk mendukung inisiatif ini, ILO menyelenggarakan diskusi awal bersama para mitra dan konstituen utama dengan tema “Inisiatif Pekerjaan Masa depan: Transformasi yang Mempengaruhi Bursa Kerja di Indonesia”, pada 3 November 2016, di Jakarta. Diskusi ini menjadi bagian

Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dari aspek sosial dan ekonomi, apabila dikelola dengan baik, tentu dapat menggerakkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan kerja, keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dan kunci dari transisi ini adalah memahami kaitan antara bursa kerja dan kebijakan perekonomian yang ramah lingkungan. Lurraine Villacorta, Penasihat Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO

8

dari serangkaian forum yang membahas mengenai masa depan dunia kerja yang diselenggarakan untuk memahami seperti apa saja perspektif dan misi ke depan Indonesia. Dihadiri sekitar 50 peserta dari perwakilan pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, rangkaian diskusi pertama ini berfokus pada perekonomian hijau, serta langkah-langkah dan dampak

perubahan iklim pada bursa kerja sebagai salah satu dari tiga penggerak utama yang mempengaruhi masa depan dunia kerja. Dua penggerak lainnya adalah teknologi dan globalisasi. Masukan dan temuan utama mengenai topik ini disajikan. Lurraine Villacorta, Penasihat Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO menekankan bahwa respons-respons yang relevan seperti yang termasuk dalam kebijakan perubahan iklim Indonesia (disebut sebagai NDC) menjadi salah satu penggerak utama dari perubahan dalam dunia kerja di Indonesia. Temuan utama mengenai studi terkini untuk mengkaji dampak kebijakan perubahan iklim terhadap bursa kerja Indonesia, termasuk target-target nasional untuk pengurangan emisi sampai tahun 2030, tercerminkan dalam NDC yang disajikan oleh Dr Xin Zhou, seorang peneliti senior untuk Institute for Global Environment Strategies (IGES). Studi ini dilakukan bersama dengan Program Pekerjaan Ramah Lingkungan ILO dan ILO Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan target emisi pada tahun 2020 dan 2030,

sektor-sektor utama kemungkinan akan melihat dampak ketenagakerjaan dalam sektor energi, kimia, manufaktur nonlogam. Temuan menyoroti penambahan kesempatan kerja bagi sektor energi terbarukan, khususnya energi listrik dari sumber panas bumi dan air.

Studi ini juga mencatat dampak ketenagakerjaan positif yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan dan respons bursa kerja yang proaktif, khususnya apabila kebutuhan akan keterampilan dipenuhi. Dengan langkah seperti ini maka memungkinkan untuk melakukan penyerapan pekerja yang kehilangan pekerjaannya ke sektor-sektor yang berkembang. Selain Indonesia, lebih dari 60 negara di seluruh dunia saat ini merencanakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang relevan dalam hal ini. Direncanakan, pada tahun 2017, sebuah Komisi Global Tingkat Tinggi mengenai Masa Depan Dunia Kerja akan dibentuk dan mulai melaksanakan pekerjaannya. Tujuan dari Masa Depan Dunia Kerja adalah untuk menghasilkan pemahaman bersama mengenai kekuatan-kekuatan pendorong yang mengubah dunia kerja. Selain itu langkah ini juga untuk memperkuat pemerintah, pengusaha dan pekerja dengan pengetahuan, ide dan alternatif kebijakan guna memajukan keadilan sosial. Hal ini seiring dengan upaya ILO dalam memasuki abad kedua di masa kerjanya. ]

Cuplikan

Apa kata mereka mengenai pekerjaan masa depan Kita harus mempersiapkan dunia kerja untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan baru di masa mendatang. Kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Karenanya, kita perlu fokus pada pengembangan dan peningkatan keterampilan serta keahlian baru karena adanya perubahan pengetahuan dan keterampilan terkait dengan lingkungan dalam kasus ini. Kunjung Masehat, Sekretaris Direktur Umum untuk Pemberdayaan, Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Tenaga Kerja

Energi terbarukan masih mahal dan hal ini akan mempengaruhi produktivitas dan daya saing perusahaanperusahaan Indonesia. Untuk mengantisipasinya, kami perlu bekerja sama dan mengubah perilaku terhadap teknologi, manajemen kerja serta perilaku pekerja guna mendukung implementasi dari perekonomian hijau. Agung Pambudhi, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Benar bahwa kita perlu mengantisipasi pengembangan keterampilan. Namun, kita juga perlu mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja dan meminimalkan hilangnya pekerjaan. Agus R. Toniman, Dewan Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Peringatan PBB ke-71 tahun:

Meningkatkan kemitraan multi pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia

ILO berpartisipasi dalam diskusi interaktif, bertajuk “Aksi Kolaborasi Indonesia-PBB: Meningkatkan Kemitraan Multi Pemangku Kepentingan untuk Pembangunan Berkelanjutan”, di Jakarta pada 24 Oktober. Diskusi ini merupakan bagian dari peringatan bersama Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-71 tahun dan menandai tahun pertama pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diskusi ini diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Francesco d’Ovidio, Direktur ILO di Indonesia, menjadi penanggap dalam sesi kemitraan global untuk pembangunan di Indonesia, menanggapi pemaparan Nina Sardjunani, Kepala Sekretariat SDGs dan Vivi Alatas, Ekonom Bank Dunia untuk Program Kemiskinan di Indonesia. Dimoderatori oleh Anthea Webb, Perwakilan Program Pangan se-Dunia (WFP) di Indonesia, sesi ini menyoroti elemen-elemen penting di bawah kemitraan dalam penerapan SDGs, pentingnya perubahan perilaku dalam mencapai SDGs dan kemitraan dalam perlindungan sosial sebagai salah satu sektor yang harus menjadi prioritas di Indonesia. Acara ini dibuka oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi. Menteri Retno menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat dan memperluas kerjasama internasionalnya dengan PBB, khususnya dalam pelaksanaan SDGs.

Selanjutnya, agenda Hari PBB 2016 mencakup diskusi interaktif mengenai pelaksanaan Agenda 2030 melalui Kemitraan Indonesia-PBB, yang menghadirkan pembicara dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan penanggap dari UNDP. Untuk membuat peringatan ini semakin meriah, pameran seni berjudul “Art with Purpose: Bringing Global Goals to Indonesia Art”, yang dibuka pada hari yang sama dengan seminar dan berlangsung hingga 30 October di Museum Nasional yang menghadirkan karya-karya 22 artis dari berbagai generasi dalam beragam bentuk seperti film, pertunjukan, pahat dan media lainnya. Pameran ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu global serta ke-17 tujuan SDGs. ]

Belajar dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) sebelumnya, kami sangat berkomitmen untuk menerapkan SDGs dan terus melakukan aksi-aksi kongkret dengan melibatkan semua pihak untuk mencapai SDGs pada 2030. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

9

Ketenagakerjaan

Rekomendasi dialog tripartit

tentang pengembangan keterampilan, jaminan sosial dan perundingan bersama di Indonesia

DIALOG Tripartit Tingkat Tinggi dua hari mengenai Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial pada 26 Agustus 2016 menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat dialog sosial dan pelibatan tripartit dalam pengembangan keterampilan, penyelenggaraan jaminan sosial serta upah dan kesepakatan bersama. Pertemuan ini menyediakan wadah untuk berdiskusi interaktif dan berbagi pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik di tingkat global dan regional. Pertemuan juga mendorong partisipasi aktif para konstituen tripartit terhadap implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di negeri ini. Dialog mengenai pengembangan keterampilan yang berfokus pada kemitraan pemerintah-swasta, meningkatkan program pemagangan berkualitas, memperkuat pengembangan keterampilan untuk ekonomi informal dan memastikan akses ke pelatihan bagi perempuan dan kelompokkelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, menjadi bagian pembahasan dari forum ini. Terkait dengan jaminan sosial, pertemuan kembali mengingatkan pentingnya memperluas cakupan kepada para pekerja di sektor informal, meninjau kembali kebijakan dan peraturan pensiun serta

10

Dialog Nasional Tripartit Tingkat Tinggi ini menunjukkan tonggak penting lain dalam sejarah dialog sosial Indonesia dan kerjasama antara bangsa dengan ILO. Tomoko Nishimoto, ILO’s Assistant DirectorGeneral and Regional Director for Asia and the Pacific

asuransi pengangguran. Sementara itu, persoalan hubungan industrial yang dibahas mencakup penguatan mekanisme dialog sosial dan kelembagaan melalui dewan nasional dan tripartit, peningkatan kesepakatan bersama melalui peningkatan kapasitas dan penguatan dewan pengupahan nasional dan daerah. Dialog Tripartit ini digelar sebagai tindak lanjut dari Konferensi Tripartit Jakarta pada Februari yang mengusung tema “Agenda Indonesia untuk SDG Menuju Kerja yang Layak untuk Semua”. Saat itu disimpulkan berbagai tantangan bursa kerja signifikan yang harus direspons oleh aktor-aktor ketenagakerjaan kunci secara komprehensif dan holistik melalui dialog sosial. Triyono Wibowo, Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

dan Organisasi Internasional lainnya, menyatakan Indonesia telah mencapai kemajuan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia akan terus berupaya untuk mempertahankan kemajuan tersebut selama 15 tahun ke depan hingga 2030. Ia juga menekankan peranan penting yang dimainkan Indonesia dalam forum-forum internasional. “Isu-isu yang didiskusikan saat dialog merupakan persoalan yang sangat penting untuk mewujudkan sasaran-sasaran nasional yang sangat sejalan dengan tujuan global dari agenda 2030. Indonesia telah memainkan peran kepemimpinan yang penting selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam G20, dalam PBB, dan dalam banyak forum internasional lainnya, Indonesia berbicara dengan otoritas dan menjadi pemimpin dari negara-negara berkekuatan ekonomi baru yang sangat dihormati,” ujarnya. “Dialog Nasional Tripartit Tingkat Tinggi ini menunjukkan tonggak penting lain dalam sejarah dialog sosial Indonesia dan kerjasama antara bangsa dengan ILO. Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari dialog ini dan kami akan terus mendukung negara-negara anggota seperti Indonesia secara terkoordinir dan efektif,” kata Tomoko Nishimoto, Asisten Direktur Jenderal ILO dan Direktur Regional untuk Asia dan Pasifik ILO. ]

Hak dalam Bekerja

ASEAN berikan penghargaan untuk tempat kerja dengan program pencegahan HIV dan AIDS ENAM

perusahaan swasta dari Negara Anggota ASEAN diberikan penghargaan pertama dari ASEAN Red Ribbon for Outstanding Workplace (ARROW) atas prakarsaprakarsa luar biasa untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman melalui program peningkatan kesadaran dan pencegahan HIV dan AIDS bagi para pekerjanya. Upacara penghargaan diselenggarakan pada pertemuan kedua Koalisi Bisnis ASEAN untuk HIV dan AIDS di Bogor selama dua hari pada 14-15 September 2016.

Inisiatif VCT@Work merupakan sebuah elemen penting dari kampanye “Getting to Zero at work” ILO, yang bertujuan untuk menjangkau pekerja perempuan dan laki-laki dengan VCT. Mewakili kelompok perempuan dan laki-laki yang hidup dengan HIV terbesar, dunia kerja memainkan peran penting dalam mencegah HIV dan menanggapi AIDS. Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia

Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia, memuji keterlibatan dan komitmen lebih besar yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam mencapai target tidak adanya infeksi HIV baru, tidak adanya diskriminasi dan tidak adanya kematian terkait AIDS di tempat kerja, khususnya di antara Negaranegara Anggota ASEAN di bawah inisiatif VCT@Work. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai tuan rumah. Penghargaan akan diteruskan setiap dua tahun dibawah koordinasi Koalisi Bisnis ASEAN untuk HIV dan AIDS (ASEAN BCA). Koalisi ini dibentuk oleh Pertemuan Menteri-menteri Tenaga Kerja ASEAN pada 2014 guna mendorong keterlibatan lebih besar dari asosiasi pengusaha dari Negara-negara Anggota ASEAN dalam pencegahan dan pengendalian

Diperkirakan sekitar 34 juta orang hidup dengan HIV (UNAIDS, 2010) di dunia. Sebagian besar dari mereka dalam rentang usia produktif (15-49 tahun) dan tempat kerja adalah tempat di mana mayoritas dari mereka yang terjangkit oleh epidemi ini menghabiskan waktunya. Karenanya, diharapkan bahwa setelah mengetahui status mereka, para pekerja yang hasil tesnya positif dapat mengakses perawatan HIV dan terapi antiretroviral yang dapat menyelamatkan nyawa, memungkinkan mereka untuk menjalani hidup yang sehat dan produktif

HIV dan AIDS di tempat kerja, dan untuk mendorong inklusi pencegahan dan pengendalian HIV di tempat kerja ke dalam agenda bisnis. Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan Koordinator BCA ASEAN dari Indonesia (2014-2016) ke Malaysia (20162018). ]

Enam perusahaan yang menerima penghargaan ARROW adalah: Brunei 1 Bank, Darussalam

2

Standard Chartered



ACLEDA Bank, Kamboja



Kaltim Prima Coal.

3 Indonesia

Darby Group, 4 Sime Malaysia Water 5 Maynilad Services Inc., Filipina Technology 6 Microchip Co. Ltd., Thailand 11

Perlindungan Sosial

Memperluas cakupan perlindungan sosial di Indonesia

INDONESIA

mengambil langkahlangkah menuju perlindungan sosial universal sesuai dengan mandat konstitusi dan standar-standar internasional. Sejak November 2016, lebih dari 170 juta orang telah menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (yang menangani asuransi kesehatan), sementara 19 juta pekerja dan pengusaha menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (menangani masalah kecelakaan kerja, kematian dan tunjangan hari tua).

para anggota ILO di Indonesia selama Dialog Tingkat Tinggi mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadakan di Jakarta pada Agustus 2016. Sebagai tindak lanjut dari Dialog tersebut dan sebagai bagian dari kerangka kerja proyek regional ILO/Jepang mengenai Memperluas Jaminan Sosial di ASEAN (ESSA), lokakarya berbagi informasi selama dua hari diselenggarakan di Bogor pada September 2016 lalu.

Memperkuat lembaga jaminan sosial nasional guna mencapai cakupan universal dan menggali berbagai solusi bagi kelompok-kelompok rentan tertentu (pekerja dari perekonomian informal dan pekerja migran) merupakan hal-hal yang menjadi prioritas aksi utama dari

Sedikitnya 40 perwakilan konstituen tripartit ILO (pemerintah, pekerja dan pengusaha) menghadiri lokakarya ini untuk berbagi informasi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjalankan strategi perluasan saat ini dan apa yang dapat dipelajari dari berbagai inisiatif sebelumnya yang dilakukan Indonesia dan negara-negara lainnya.

Pemimpin Redaksi: Francesco d’Ovidio

Desain & Produksi: Balegraph

Wakil Pemimpin Redaksi: Michiko Miyamoto

ILO Jakarta Newsletter Gedung Menara Thamrin, Lantai 22 Jl. M. H. Thamrin Kav 3, Jakarta 10250, Indonesia Tel. (62-21) 391-3112 Faks (62-21) 310-0766 Email: [email protected] Situs: www.ilo.org/jakarta

Eksekutif Editor: Gita Lingga Koordinator Editorial: Gita Lingga Diseminasi: Budi Setiawati Kontributor: Gita Lingga, Georginia M. Pascual, Gregoire W. Yameogo, Grace M. Halim, Irham A. Saifuddin, Lusiani Julia, Owais Parray, Santy Otto, Tendy Gunawan dan Yunirwan Gah.

12

Para peserta juga membahas mengenai standar-standar ILO terkait asuransi ketenagakerjaan/pengangguran dan mengenai perbandingan berbagai pilihan rancangan asuransi berdasarkan laporan yang dipersiapkan proyek ILO/Jepang (tahap II) yang memetakan situasi di 14 negara, termasuk Vietnam, Thailand, Republik Korea, Mongolia, Jepang dan Cina. Konsultasi ini juga menandai dimulainya Proyek ILO/Jepang mengenai Perluasan Jaminan Sosial di ASEAN (ESSA) di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih baik mengenai perluasan jaminan sosial, dan mendorong kerja sama SelatanSelatan di antara negara-negara anggota ASEAN. Proyek memberikan dukungan langsung ke Indonesia dan Vietnam untuk meningkatkan cakupan jaminan sosial. ] Warta ILO Jakarta merupakan terbitan ILO dalam dua bahasa yang bertujuan memberitakan kegiatan-kegiatan pokok ILO Jakarta di Indonesia. Warta ini akan dipublikasikan tiga kali alam setahun serta dapat diakses secara online. Opiniopini yang tercantum di dalam publikasi ini tidak mencerminkan pandangan dari ILO.

Redaksi

Ketenagakerjaan

Indonesia harus terfokus pada pertumbuhan peluang kerja DENGAN jumlah penduduk usia muda yang cukup besar dan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia dapat memanfaatkan kelebihan atas demografinya. Namun, untuk mewujudkan hal ini, Indonesia perlu menciptakan peluang-peluang ekonomi dan berinvestasi pada sumber daya manusia sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan yang produktif dan layak. Hal tersebut mengemuka menjadi beberapa kesimpulan utama dari dialog interaktif berjudul “Kualitas Pekerja Indonesia: Siapa yang Bertanggungjawab?”, pada 15 September lalu. Dialog ini diselenggarakan oleh Radio Sonora, sebuah jaringan radio terkemuka di Jakarta, dan ILO. Selama gelar wicara ini, ILO menyajikan edisi terakhir dari Tinjauan Bursa Kerja Indonesia, 2016. Selain dari pemirsa radio, lebih dari 50 peserta menghadiri dialog interaktif tersebut. Berbagai persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan dibahas, termasuk polapola pertumbuhan, tingkat pengangguran muda yang tinggi, kesenjangan gender dan pengembangan keterampilan. “Kita menyaksikan perlambatan pertumbuhan secara serentak, namun Indonesia dapat melakukan banyak hal untuk memanfaatkan potensinya yang sangat besar. Indonesia perlu

Banyak pemerintah provinsi yang belum berfokus pada kesempatan kerja. Mereka harus bekerja secara aktif dengan sektor swasta dan memberikan insentif pada perusahaan untuk menyerap lebih banyak pencari kerja. Aviliani, Ekonom

memanfaatkan pertumbuhan dan kesempatan kerja di sektor manufaktur dan jasa yang bernilai lebih tinggi,” kata Owais Parray, ahli ekonomi ILO. Aviliani, ekonom terkemuka Indonesia, menyoroti bahwa demografi Indonesia dengan jumlah kaum muda yang tinggi dapat menjadi keuntungan bagi negara. Sayangnya, pemerintah di tingkat daerah tidak memberikan banyak perhatian pada kesempatan kerja tersebut.

bahwa ILO siap memfasilitasi dan mendukung para konstituennya seperti pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk memberlakukan kebijakan dan program yang pro-kesempatan kerja. Tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah. “Indonesia adalah negara yang luas dan itu sebabnya upaya-upaya pembangunan harus berfokus pada tingkat nasional dan di tingkat daerah,” ujarnya. ]

Sementara itu, Harijanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menekankan pentingnya pekerja yang berkeahlian dan memiliki kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan. Menanggapi Harijanto, Sugiharto Sumas, Kepala Penelitian dan Pengembangan dari Kementerian Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa mulai tahun ini pemerintah Indonesia telah menerapkan pendekatan permintaan-penawaran guna menanggapi persoalan pengangguran dan produktivitas pekerja. Dalam pidato penutupnya, Francesco d’Ovidido, Direktur ILO di Indonesia, menegaskan

Kami bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Apindo untuk menyelenggarakan programprogram pemagangan yang melibatkan lebih dari 2.000 perusahaan. Kami juga berfokus pada pelatihan-pelatihan kejuruan untuk pencari kerja dan pekerja. Sugiharto Sumas, Kepala Penelitian dan Pengembangan dari Kementerian Ketenagakerjaan

Masih sulit untuk menemukan pekerja yang memiliki kualifikasi di tingkat manajerial. Akhirnya, perusahaan memperkerjakan pekerja-pekerja asing. Karenanya, di masa mendatang, kita harus meningkatkan pelatihan pendidikan kejuruan kita dan juga mempermudah perusahaan-perusahaan untuk memperoleh izin investasi. Harijanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),

13

Ketenagakerjaan

Mendorong ketahanan pangan dan

pembangunan desa berkelanjutan

KETAHANAN Untuk mewujudkan komitmen ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Desa mengalokasikan lebih dari Rp 20,7 triliun untuk pembangunan pedesaan yang juga berarti tiap desa menerima Rp 320 juta. Kami telah meningkatkan alokasi menjadi Rp 46,98 triliun tahun ini, dan sejauh ini kami telah mentransfer 82 persen dari anggaran ke semua desa di dalam negeri. Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

14

pangan merupakan salah satu hambatan pembangunan utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim pertanian dan musim. Sejumlah upaya telah dilakukan Pemerintah Daerah NTT untuk mendorong produksi pertanian dan mengadopsi langkah-langkah penunjang bagi para petani. Untuk bersama-sama menanggulangi masalah ketahanan pangan, ILO, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), telah mengembangkan program bersama selama dua tahun mengenai pekerjaan layak untuk ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di NTT. Dikoordinir oleh Kementerian Desa, program bersama yang didanai oleh Badan untuk Kerjasama Pembangunan Luxembourg (Luxembourg Agency for Development Cooperation) dan ILO ini berfokus pada peningkatan produktivitas

tenaga kerja, peluang kerja dan perluasan peluang kewirausahaan dalam rantai nilai makanan agro, khususnya jagung, rumput laut dan ternak. Menghargai komitmen pemerintah Indonesia, Alette Van Leur, Direktur untuk Departemen Sektoral ILO Jenewa, memuji kesediaan Indonesia menjadi negara percontohan pertama untuk ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan. “Indonesia menjadi salah satu negara anggota ILO yang sepenuhnya merangkul pekerjaan yang layak untuk pembangunan pedesaan dengan dukungan kuat dari para konstituen tripartit, yang bertujuan membuka potensi dan peluang lainnya di wilayah pedesaan,” katanya. Selama acara penutupan, berbagai capaian dari proyek bersama ini dipaparkan. Pelajaran yang diperoleh dan praktik terbaik program ini juga dibagi di antara para peserta dari organisasiorganisasi terkait, antara lain, kementerian, organisasi internasional dan nasional, akademisi, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan lain sebagainya. ]

Ketenagakerjaan

Capaian utama Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan •

•

•

Di bawah pengawasan pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya Dinas Peternakan, 161 desa mampu memiliki rencana aksi yang terintegrasi dan sinkron guna meningkatkan produktivitas dalam sektor peternakan serta pertanian secara umum melalui sebuah Rencana Induk yang komprehensif yang memasukkan pekerjaan yang layak dan praktikpraktik peternakan yang baik. Sekitar 11 kelompok pemasaran kolektif, terdiri dari 5 hingga 10 kelompok petani yang terdiri dari 20 hingga 25 petani penggarap, memiliki jejaring pasar beragam yang menawarkan lebih banyak insentif serta margin keuntungan dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengembangkan cara-cara untuk meningkatkan kondisi kerja. Hasil lokakarya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja telah direplikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam satu lokakarya serupa di Lampung dan telah diuji coba di dua desa. Alat bantu pelengkap berupa daftar mengenai kesehatan dan keamanan dalam sektor peternakan dan jagung telah

disusun dan diujicobakan di empat desa. •

Lima kelompok peternak, terdiri dari 20 peternak perorangan, telah meningkatkan bisnis mereka dan diberikan akses atas pinjaman di atas Rp 500 juta agar dapat merencanakan serta mengelola keuangan dan bisnis mereka dengan lebih baik.

•

Kurang lebih 350 petani jagung garapan telah menikmati pasar yang lebih baik karena kontrak yang telah dibuat oleh kelompok dagang atau kelompok pemasaran kolektif setempat yang memfasilitasi jejaring pasar baru.

•

•

Tiga kelompok dagang rumput laut atau kelompok dagang kolektif lainnya mengejar bisnis baru dalam mengembangkan pupuk dan pestisida organik lokal sebagai sebuah peluang bisnis baru untuk menghasilkan pendapatan. Lima lembaga daerah telah mengadopsi berbagai perangkat ILO untuk diimplementasikan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan mereka sendiri. Hingga saat ini, 400

peserta tambahan telah dilatih oleh lembaga-lembaga ini. Balai latihan koperasi di tingkat provinsi yang dijalankan oleh departemen koperasi telah mengalokasikan dana untuk melatih lebih dari 500 kaum muda pada tahun anggaran 2017 dan satu universitas di Sumba Timur telah mengadopsi modul manajemen keuangan ILO sebagai modul pelengkap untuk para mahasiswanya. •

Semua petani peternak di empat desa sasaran telah menerima manfaat dari mekanisme perdagangan yang baru dan telah meningkatkan transparansi pasar akibat dari proses dialog yang difasilitasi oleh proyek.

•

Pengembangan sistem informasi pasar oleh sepuluh kelompok dagang daerah atau kelompok pemasaran kolektif bersama. Sistem ini telah diperbarui secara rutin guna mendorong fasilitasi ke pasar yang lebih luas dan untuk mendorong para petani untuk bergabung dalam mekanisme pemasaran kolektif. ]

15

Kisah Sukses

Keterampilan mengelola keuangan membangun

masa depan yang lebih baik AFRIANI Ngada Tara Andung,

mengembangkan sebuah pendekatan strategis terhadap alur keuangannya. “Sebelumnya, kekhawatiran saya adalah harga pasar yang berfluktuasi, dan saya mengabaikan pentingnya pengelolaan uang ketika harga pasar sedang bagus”.

seorang ibu dua orang anak berusia 36 tahun, sekarang sangat memperhatikan keuangan keluarganya. Menggunakan teknik pembukuan yang baru dipelajari, ia juga secara seksama mencatat berbagai sumber pendapatan – budidaya rumput laut, penangkapan ikan dan kegiatankegiatan usaha kecil – dan memisahkan pengeluaran usaha dengan rumah tangga.

“Saya sekarang memiliki akun bank. Dulu saya sempat menabung namun berhenti beberapa tahun yang lalu karena saya selalu kehabisan uang. Sekarang keadaan sudah berubah. Hanya dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran Anda, saya dapat mulai menabung sekarang,” ujarnya.

Ketekunannya ini membuat keluarganya mampu menghemat 2 juta rupiah per bulan. “Pembukuan keluarga telah mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik dan lebih teratur,” ujarnya “Suami dan saya tidak pernah menyadari berapa banyak yang kami peroleh tiap bulannya dan berapa banyak yang kami keluarkan. Uang sepertinya datang dan pergi dengan mudahnya. Contohnya, saya tidak pernah menyadari bahwa keluarga kami mengonsumsi 90 kilogram beras per bulannya”. Kesadaran keuangan Afriani baru terbangun setelah ia bergabung dengan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh ILO (melalui mitra lokal), mengenai Pendidikan Keuangan untuk Keluarga, sebagai bagian dari Proyek Kerja yang Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). “Program pelatihan ini melengkapi masyarakat yang hidup di wilayah rawan pangan dengan keahlian kewirausahaan dasar sehingga mereka dapat bergeser dari mata pencarian yang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi kegiatan kewirausahaan yang lebih berkelanjutan,” Yunirwan Gah, Koordinator Proyek ILO, menjelaskan. Proyek ini, didanai oleh Luxembourg Agency for Development Cooperation dan ILO, terfokus pada perbaikan produktivitas kerja, peningkatan peluang kerja dan perluasan peluang kewirausahaan dalam rantai nilai makanan berbasis pertanian, khususnya jagung, rumput laut dan ternak. Afriani dan petani rumput laut diberikan keahlian untuk memulai pembukuan keluarga dan menyusun target-target keuangan jangka pendek, menengah dan panjang.

16

Saya belajar banyak mengenai manajemen keuangan selama pelatihan. Sebagai pemimpin kelompok, saya harus membantu dan mendukung anggota kelompok saya untuk menyelesaikan tugas-tugas karena tidak semuanya dapat membaca dan menulis. Di rumah, ia segera menerapkan pengetahuan barunya dan tercengang ketika menemukan bahwa keluarganya memperoleh Rp. 5,800,000 per bulannya dari budidaya rumput laut dan Rp. 1,600,000 per bulannya dari menjual es batu. “Kami tidak pernah menyadari bahwa kami memperoleh penghasilan sebesar itu,” ujarnya. “Pelatihan ini benarbenar telah membuka mata saya mengenai pentingnya manajemen keuangan dan pembukuan.” Selanjutnya ia menghitung pengeluaran rutin keluarga, dan sebagai hasilnya, mampu menyusun anggaran untuk hal-hal seperti pengeluaran rutin harian, pendidikan dan komitmen-komitmen sosial. “Keluarga saya menghabiskan total Rp. 5,300,000 per bulannya. Ketika secara seksama menghitung prioritas dan pengeluaran, saya memiliki pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan dan tidak saya sadari,” ujarnya. Setelah memilah-milah situasi keuangan hari per hari, Afriani kemudian menggunakan keahlian barunya ini untuk jangka waktu yang lebih panjang,

“Yang paling saya pelajari adalah bahwa saya tidak menyadari kapasitas dan kemampuan sendiri. Pelatihan ini telah mengubah saya menjadi petani yang lebih baik, pengusaha yang lebih baik dan ibu yang lebih baik”. Pelatihan Afriani juga telah memberikan manfaat kepada keluarga lain dalam komunitasnya. Ia ditunjuk sebagai fasilitator lokal untuk membantu para tetangga dalam mempertajam manajemen keuangan rumah tangga mereka, sehingga mereka dapat juga meningkatkan bisnisnya dan memastikan bahwa pendapatan mereka dapat menunjang kepastian pangan, pendidikan serta komitmen budaya dan sosial. “Penghasilan yang dikelola dengan baik sangatlah penting bagi komunitas saya karena kami memiliki tanggung jawab adat yang harus dipenuhi sebagai bagian dari budaya Sumba Timur,” ujarnya. Berdasarkan keberhasilan pelatihan Pendidikan Keuangan untuk Keluarga, ILO saat ini memperkenalkan perangkat pelatihan lainnya; Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Community-Based Enterprise Development/C-BED), yaitu sebuah program pelatihan rendah biaya dan mudah untuk diimplementasikan guna membantu pengusaha dan pemilik usaha melakukan perencanaan dan peningkatan. Sekali lagi, menurut Yunirwan, pelibatan komunitas adalah kunci kesuksesan program, dan Afriani memimpin di depan. “Kami mengagumi semangat dan komitmen Afriani. Ia berkomitmen untuk memperbaiki tidak hanya dirinya dan usahanya namun juga orang lain di komunitasnya. Ia secara aktif memfasilitasi pelaksanaan C-BED dalam kelompok dan komunitasnya,” ujarnya. ]

Gender

Investasi pada kesetaraan gender

baik untuk bisnis Perusahaan ini menyediakan fasilitas penitipan anak bagi pekerjanya, yang memungkinkan mereka membawa anak ke tempat kerja. Fasilitas ini memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pekerja dengan mengetahui anak-anak mereka terjaga dengan baik ketika mereka di tempat kerja.

SEBUAH perusahaan berskala menengah di Bali telah membuktikan bahwa praktik-praktik non-diskriminasi di tingkat perusahaan, termasuk di usaha kecil dan menengah (UKM), akan meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerja. Sejak awal pembentukan perusahaannya yang bernama Spa Factory Bali, Maria Satya Putri menaruh perhatian serius terhadap kesejahteraan para pegawainya. Memulai usahanya sejak tahun 2002 dengan satu pegawai =hingga kini mempekerjakan lebih dari 50 pegawai, Maria telah menjalankan praktik-praktik dan peraturan-peraturan non-diskriminasi.

Walaupun perusahaan saya masih dianggap sebagai UKM, namun saya memahami kebutuhan ibu-ibu muda yang bekerja untuk saya. Mereka membutuhkan keyakinan bahwa mereka tidak perlu memilih antara kerja dan keluarga, khususnya selama masa-masa darurat. Maria Satya Putri, Pemilik Spa Factory

Spa Factory Bali merupakan sebuah usaha berskala menengah yang mengembangkan dan memproduksi produk-produk spa untuk hotel dan sanggraloka lokal dan nasional. Spa Factory juga merupakan perusahaan yang berpartisipasi dalam program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (SCORE) sejak 2015. Perusahaan ini menyediakan fasilitas penitipan anak bagi pekerjanya, yang memungkinkan mereka membawa anak ke tempat kerja. Fasilitas ini memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pekerja dengan mengetahui anak-anak mereka terjaga dengan baik ketika mereka di tempat kerja. “Saya ibu dari dua orang anak, saya menghargai rasa aman dengan mengetahui bahwa saya bisa bekerja sementara anak-anak saya terjaga dengan baik,” ujarnya, mempertimbangkan fasilitas ini sebagai sebuah investasi untuk perusahaan. Menyadari pentingnya menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan keluarga, ia juga menyediakan cuti keluarga darurat untuk para pekerjanya. Pekerja dapat mengambil cuti satu hari dalam sebulan untuk merawat anak atau anggota keluarga yang sakit. Lama cuti dapat diperpanjang menjadi tiga hingga empat hari untuk keadaan-keadaan darurat yang lebih serius seperti rawat inap di rumah sakit.

Selain itu, opsi juga diberikan kepada pekerja perempuan yang menyusui. Mereka bisa menggunakan ruang menyusui di mana tersedia kulkas untuk menyimpan ASI atau mereka dapat mengambil rehat satu jam untuk menyusui bayinya di rumah. Opsi kedua sebagian besar berlaku bagi para pekerja perempuan yang tinggal di daerah sekitar perusahaan. Kebijakan sensitif gender ini, ujar Maria, telah meningkatkan motivasi, kinerja dan efisiensi para pekerjanya. Ia juga menyaksikan adanya rasa memiliki dan loyalitas yang lebih kuat dari mereka. Respons positif tidak hanya datang dari para pekerja, namun juga dari para investor dan pembeli. “Pembeli terkesan dengan hal ini dan sebagai hasilnya, penghasilan kami meningkat 30 persen,” ia menambahkan dengan bangga. “Memahami kebutuhan pekerja dan memberikan apa yang penting bagi mereka adalah sebuah investasi karena manfaat, motivasi, produktivitas dan loyalitas yang dihasilkan kembali lagi untuk perusahaan,” kata Januar Rustandie, Manajer Program SCORE ILO, mengomentari praktik-praktik kesetaraan gender di Spa Factory. Spa Factory terus menciptakan sebuah lingkungan yang aman bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Perusahaan ini sekarang telah mengasuransikan pekerja-pekerja dan keluarganya di bawah BPJS Kesehatan dan telah melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi tahunan untuk pekerja perempuannya. ]

17

Ketenagakerjaan

Perusahaan atasi pengangguran muda

melalui program pemagangan

DUNIA

sedang menghadapi krisis pengangguran muda yang makin meningkat, termasuk di Indonesia. Di berbagai sektor perekonomian, kaum muda memiliki kemungkinan 2,8 kali lebih tinggi menjadi pengangguran dibandingkan dewasa. Bahkan di Indonesia, kaum muda memiliki kemungkinan 4,6 kali lebih tinggi menjadi pengangguran dibandingkan dewasa.

Apprenticeship Network/GAN) untuk mendorong sistem pemagangan di kalangan perusahaan. Apindo sejak saat itu terlibat aktif mendorong program pemagangan di tingkat provinsi. Salah satu promosi pun dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Lokakarya mengenai pemagangan dilaksanakan di sana dan dihadiri sekitar 50 peserta yang mewakili berbagai perusahaan dari sektor hotel, otomotif dan retail.

Karenanya, pemagangan yang berkualitas tinggi sangat penting dalam menghadapi persoalan pengangguran muda. Sistem pemagangan yang memadukan pelatihan di tempat kerja serta di luar tempat kerja telah terbukti sukses dalam mendorong pembelajaran dan pembentukan

Kunjungan ke Taman Tekno Solo, balai latihan kerja pemerintah, dan Akademi Teknik Industri (ATNI), mampu menyediakan peluang bagi para peserta untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kurikulum dan kesiapan institusi pendidikan

keterampilan. Selain itu juga mampu memfasilitasi kesempatan kerja dengan membangun jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Selain itu, praktik-praktik yang baik mengenai bagaimana merumuskan silabus pemagangan juga dibagi oleh perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi. Untuk memastikan efektivitas dari program pemagangan, berdasarkan pengalaman perusahaan, maka diusulkan bahwa silabus dan program pemagangan harus diperbarui dan dievaluasi secara rutin.

Dari perspektif pengusaha, pemagangan mampu menyediakan pekerjapekerja muda dengan keterampilan yang diperlukan sesuai kebutuhan perusahaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons persoalan pemagangan dengan terus-menerus meningkatkan kesadaran para anggotanya sehingga sistem yang lebih kokoh dapat ditempatkan untuk semakin mengembangkan keterampilan kaum muda Indonesia. Apindo baru saja bergabung dalam Jejaring Pemagangan Global (Global

18

Pemagangan selain dapat menjadi kontribusi pengusaha dalam mengurangi pengangguran, juga dapat memberikan manfaat bagi pengusaha dengan menyediakan pekerja yang memiliki keterampilan, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. FX Sri Martono, Kepala Program Pelatihan Apindo

dalam berkerjasama dengan industri.

Lokakarya ditutup dengan komitmen dari Apindo untuk meneruskan upaya mendorong pemagangan di tingkat perusahaan serta melaksanakan sebuah aksi nasional yang bertujuan untuk mendorong perusahaan mengembangkan program pemagangan, khususnya melalui Jejaring Pemagangan Indonesia. ]

Kami telah menerima manfaat positif dari program ini. Hampir 80 persen dari pemagang direkrut oleh perusahaan karena mereka terbukti memiliki keterampilan kerja yang lebih baik. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam menangani persoalan pengangguran muda. Sumartono, Head of Manpower Office in Solo

Ketenagakerjaan

Forum Bisnis BETTER WORK INDONESIA “FORUM Bisnis merupakan acara penting tahunan yang mampu menyediakan peluang untuk mengembangkan pendekatan dan prinsip dalam membangun konsensus serta dialog sosial dengan para aktor utama dalam rantai usaha di Indonesia,” demikian Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO untuk Indonesia, saat membuka Forum Bisnis Better Work Indonesia pada 6-7 September 2016 di Jakarta. Lebih dari 20 pembeli dan pemasok berpartisipasi dalam forum ini. Forum tahunan ini terbuka bagi partisipasi yang lebih luas seperti pemasok untuk mendukung solusi inovatif terhadap berbagai tantangan ketenagakerjaan dalam rantai pasokan global yang besar. Acara ini memberikan fokus khusus pada fitur-fitur Better Work seperti pelaporan publik. Fitur juga mencakup tantangan dan peluang dalam kepatuhan terhadap peraturan serta persoalan dalam hubungan industrial. Hari kedua forum ini difokuskan pada mitra-mitra Better Work. Pada sesi ini disediakan ruang untuk berinteraksi dengan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan perwakilan pemerintah di

2016

tingkat nasional untuk membahas isu-isu kunci yang mempengaruhi kepatuhan, termasuk problem yang dihadapi di sektor garmen dan alas kaki. Better Work Indonesia merupakan salah satu dari lima program negara yang dikaji secara independen oleh Tufts University atas efektivitasnya dalam meningkatkan kehidupan pekerja garmen dan meningkatkan daya saing pabrik. Hasil dari Laporan Kajian Dampak menunjukkan bahwa Program Better Work memiliki dampak signifikan dan penting pada kondisi kerja. “Sebelumnya, bukti dari hasil yang samasama menguntungkan, meningkatkan kondisi kerja dan meningkatkan margin profit, sebagian besar masih menjadi anekdot belaka. Kajian Dampak yang dilakukan Tufts University menjadi langkah yang signifikan dalam membangun bukti dari relasi tersebut,” ujar Professor Drusilla Brown, penulis utama dari laporan tersebut.

Industri garmen dan alas kaki menghadapi tantangan seperti peningkatan upah tahunan sebesar 11 persen; melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar AS dan tekanan pembeli terkait dengan harga. Untuk memastikan bahwa industri tetap kompetitif, komunikasi antara pabrik dan serikat pekerja harus terbuka dan transparan. Anne Patricia Susanto, APINDO

Ditegaskan juga bahwa pemantauan terhadap kepatuhan sangat penting dan dialog sosial memainkan bagian penting dalam meningkatkan hasil bagi pekerja. ]

Dampak-dampak utama yang disoroti, mencakup: w Stabilitas kerja yang lebih baik bagi pekerja, dengan proporsi pekerja memiliki jangka waktu kontrak yang lebih panjang naik menjadi dua kali lipat. w Peningkatan kesadaran pekerja mengenai hak dan kesediaan untuk mempertimbangkan serikat pekerja dengan serius. w Penurunan prevalensi kekerasan verbal. w Efek yang cukup besar dalam besaran upah yang dibawa pulang pekerja. v Peningkatan perawatan prenatal.

19

Ketenagakerjaan

Praktik bisnis yang bertanggungjawab dan berkelanjutan di Indonesia ILO menggelar serangkaian seminar tentang praktik-praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggungjawab di Indonesia. Rangkaian seminar ini merespons tantangan besar yang saat ini berdampak pada dunia kerja, terutama ketidakpastian dari melambatnya perekonomian global dan nasional, ketergantungan pada sumber daya yang semakin berkurang dan semakin terancam oleh perubahan iklim yang tak dapat dielakkan. Tantangan ini turut memaksa industri untuk berubah dari ‘bisnis biasa’ dan harus meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis kepada masyarakat. Rangkaian acara ILO ini bertujuan melibatkan para aktor ketenagakerjaan utama, terutama para mitra tripartit (pemerintahan, pekerja, dan pengusaha) dalam melaksanakan praktik-praktik berkelanjutan dan bertanggungjawab sebagai upaya menelaah langkah-langkah aksi bersama. Acara ini difasilitasi oleh Yukiko Arai, pakar dari Unit Perusahaan Multinasional dan Pelibatan Usaha ILO Jenewa. “Pratik-praktik yang bertanggungjawab secara sosial kerapkali dianggap mahal dan membahayakan daya saing. Namun, saya berharap lokakarya-lokakarya ini dapat mendemonstrasikan bahwa mencapai hasil menang-menang mungkin dilakukan melalui daya saing yang meningkatkan praktik kerja dan usaha yang bertanggungjawab secara sosial.,” kata Yukiko. Rangkaian acara ini diselenggarakan ILO melalui Proyek Industri dan Tempat Kerja untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif (Proyek InSIGHT). Didanai Pemerintah Jepang, Proyek ini bertujuan memperkuat dialog kebijakan dan kapasitas kelembagaan guna mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam industri dan tempat kerja. Proyek ini juga bertujuan meningkatkan struktur tripartit setempat dan sistem pendukung untuk mendorong keberlanjutan dan daya saing di tingkat sektor dan tempat kerja. ]

Rantai hotel global

untuk promosikan ketenagakerjaan muda SEKITAR

30 anggota Asosiasi Perhotelan Bali berkumpul untuk mengkaji langkah-langkah meningkatkan penerapan prinsip-prinsip Deklarasi Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN). Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya serupa yang digelar di Jakarta. Berbeda dengan lokakarya Jakarta, lokakarya Bali secara spesifik menargetkan sektor perhotelan karena sektor ini termasuk yang paling maju dalam mempromosikan pengembangan keahlian bagi kaum muda. Sektor-sektor lainnya cenderung menerapkan standar kerja khusus dan membutuhkan sertifikasi bagi para pekerjanya. Ricky Putra, Kepala Asosiasi Hotel Bali, yang juga General Manager dari The Royal Santrian di Bali, mengatakan bahwa “dalam hal standar dan kualitas sumber daya manusia, Indonesia merupakan salah satu negara termaju di sektor hotel. Para pekerja hotel kami benar-benar dicari oleh sektor hotel di seluruh dunia, di Maladewa, Timur Tengah dan banyak tempat lain.” Namun masih ada aspek operasional yang dapat ditingkatkan, misalnya dalam

20

hal pengadaan produk lokal. “Kualitas, sertifikasi, dan kebersihan tidak dapat dijamin bila kita mendapatkannya langsung dari produsen lokal. Standar rantai hotel yang berbeda juga menghalangi kami mencari sumber secara kolektif. Harus ada terobosan untuk mengatasi hal tersebut sehingga produk lokal bisa diterima,” jelas Fransiska Handoko, Government Relation Director dari Asosiasi Perhotelan Bali. Selama lokakarya, seorang pengusaha sosial, Mariko Asmara, memberi inspirasi bagi para peserta dengan berbagi pengalaman mengenai bagaimana perusahaan dapat bertanggungjawab secara sosial dan berkontribusi secara lebih positif kepada komunitas. Berbagai pengalaman di tingkat regional, Georginia Pascual dari Proyek InSIGHT ILO berbagi berbagai inisiatif ILO dalam sektor perhotelan yang diterapkan di Filipina dan Thailand, di bawah Proyek Usaha Asia yang Lebih Ramah Lingkungan. Selama lokakarya, para peserta juga secara aktif terlibat dalam diskusi yang kaya dengan pertukaran pendapat dan gagasan. Mereka memberikan sambutan yang baik untuk menyokong praktik

ketenagakerjaan serta usaha yang berkelanjutan dan bertanggungjawab secara sosial ini. Mereka berkomitmen untuk memelihara Bali sebagai destinasi paling dituju di Asia dan membantu memfasilitasi pengembangan masyarakat Bali. ]

Para peserta antusias untuk menjajaki lebih lanjut langkahlangkah yang dapat dilakukan bersama ILO, terutama untuk memfasilitasi dialog dengan pemerintah, menindaklanjuti peluang untuk penelitian yang berorientasi pada aksi tentang sektor perhotelan di Bali dan mengadakan pertukaran pengetahuan tentang instrumen dan perangkat ILO. Tendy Gunawan, Staf ILO

Ketenagakerjaan

Mempromosikan ketenagakerjaan

dan meningkatkan jejaring usaha

di Indonesia

SEKITAR

80 perwakilan dari perusahaan multinasional, asosiasi pengusaha, organisasi pekerja, pengamat ketenagakerjaan dan kaum akademisi berkumpul di Jakarta pada 15 November lalu untuk membahas berbagai upaya agar dunia usaha dapat menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi Tripartit ILO tentang Perusahaan Multinasional dan Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN). Mohamad Fahmi, Direktur Eksekutif dari Business Links Indonesia, mengingatkan para peserta tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap tenaga kerja yang tertuang di dalam Deklarasi PMN ILO. Saat ini, masih ada salah pengertian tentang pelaksanaan CSR di Indonesia, di mana perusahaan cenderung berfokus pada kegiatan komunitas dan bukan pada peningkatan kemampuan para pegawai mereka. Sementara itu, Alexander Noah, Direktur Pengelola Hotel Dharmawangsa yang juga merupakan perwakilan dari Asosiasi Perhotelan Jakarta, mengatakan bahwa industri perhotelan di Indonesia telah menerapkan konsep CSR tenaga kerja. “Saya yakin konsep CSR tenaga kerja ini juga bisa diterapkan di industri lainnya, bukan hanya di industri perhotelan.

Deklarasi PMN merupakan satu-satunya instrumen ILO yang memberikan panduan langsung kepada perusahaan mengenai kebijakan sosial. Terkait erat dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional, pasal-pasal Deklarasi ini memaparkan praktik-praktik baik mengenai praktik-praktik tempat kerja yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Deklarasi ini juga merupakan satusatunya instrumen global yang dikembangkan dan diadopsi oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh dunia.

Perusahaan harus mengalokasikan dana untuk kegiatan CSR dan akan lebih baik lagi jika dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat sumber daya manusia internal yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang,” katanya. Selanjutnya sejumlah perwakilan perusahaan multinasional dari PT Panasonic Gobel Indonesia, PT Holcim di Indonesia dan PT Astra Daihatsu Motor turut memaparkan program CSR tenaga kerja mereka. PT Panasonic, misalnya, berfokus pada perbaikan fasilitas internal bagi para pekerja sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Sementara PT Astra Daihatsu

Diadopsi lebih dari 40 tahun lalu, Deklarasi PMN masih sangat relevan saat ini dalam konteks terkait Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip-prinsip di bawah Deklarasi ini bertujuan mendorong kontribusi positif perusahaanperusahaan multinasional terhadap kemajuan ekonomi dan sosial, serta meminimalisir dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul akibat kegiatan operasional mereka.

berfokus pada manufaktur dalam rantai pasokan dengan meningkatkan pendidikan dan kompetensi karyawan. PT Holcim Indonesia berfokus pada upaya memberikan peluang pendidikan kejuruan bagi kaum muda di area operasional mereka, terutama terkait industri teknis yang berhubungan dengan semen. Dengan memadukan pembelajaran di kelas dengan pelatihan teknis, para lulusan pendidikan kejuruan ini tidak hanya diserap oleh PT Holcim, namun juga oleh perusahaan multinasional lainnya. ]

Saat ini masih belum ada standar tentang CSR di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat sedang menyusun rancangan peraturan CSR sebagai sarana untuk mengatur pelaksanaan CSR di Indonesia. Selain kegiatan CSR untuk komunitas, juga penting melakukan CSR internal untuk memberdayakan pekerja dan menyediakan fasilitas internal yang lebih baik. Mohamad Fahmi, Direktur Eksekutif dari Business Links Indonesia

21

Ketenagakerjaan

Jalur menuju peningkatan hubungan industrial di Indonesia pengusaha dalam menciptakan tempat kerja yang lebih ramah lingkungan, lebih aman dan lebih produktif di Filipina serta kasus percontohan dari Vietnam tentang penciptaan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik melalui praktikpraktik ketenagakerjaan dan usaha yang bertanggungjawab secara sosial. Pengalaman di dalam negeri disampaikan oleh perwakilan HM Sampoerna Tbk, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dan PT Toyota Motor. Mereka berbagi program di tempat

DIHADIRI oleh 50 peserta tripartit, Forum Hubungan Industrial yang diselenggarakan pada November lalu di Jakarta memaparkan hasil Seminar Hubungan Industrial Tripartit Regional ke-7 bertajuk “Mempromosikan Dialog Sosial dalam Perusahaan” yang diadakan di Chiba, Jepang September lalu. Forum tersebut menggarisbawahi hubungan industrial di kawasan ASEAN. Salah satu hasil yang disoroti adalah pentingnya kerja sama bipartit di tingkat perusahaan sebagai upaya mendukung hubungan industrial yang harmonis di dalam perusahaan.

Forum ini memainkan peran penting dalam mempromosikan dialog sosial di antara para aktor ketenagakerjaan di negara ini. Melalui dialog sosial kita dapat membangun kepercayaan dan memperkuat komunikasi di antara kita. Karenanya, saya berharap hasil-hasil dari forum ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan perwujudan hubungan industrial yang harmonis di Indonesia. Hayani Rumondang, Direktur Jenderal Hubungan Industri Kementerian Tenaga Kerja

22

Selama diskusi interaktif tentang peran lembaga kerjasama bipartit di tempat kerja, Siti Junaedah, Direktur Kerjasama Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan, menegaskan pentingnya komunikasi dan negosiasi yang adil antara pengusaha dan pekerja di tingkat tempat kerja. “Kami telah mengadakan serangkaian pelatihan untuk pelatih, terutama untuk para penggiat serikat buruh agar mereka dapat melatih para anggotanya tentang bagaimana melakukan negosiasi yang adil berdasarkan kepercayaan di tempat kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengembangkan dan menyebarluaskan perangkat komunikasi tentang kerja sama bipartit untuk mendukung hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” katanya menjelaskan. Para perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja sepakat bahwa kedua belah pihak harus mengembangkan komunikasi yang transparan dan membangun kepercayaan satu sama lain. “Dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), kami berharap para pekerja akan membuka lebih banyak dialog ketimbang melakukan pemogokan di jalanan,” kata Myra Hanartani dari Apindo. Agus R. Toniman, Dewan Nasional KSPI, menambahkan, “Kami perlu membangun komunikasi yang lebih baik di tingkat perusahaan, di mana kami dapat menyampaikan kebutuhan para pekerja.” Sesi-sesi interaktif dalam forum mencakup pembelajaran Sistem Ketenagakerjaan Jepang dan penerapan praktisnya untuk mendukung kebutuhan hubungan industrial di Indonesia. Isu-isu lain yang dibahas termasuk kerjasama pekerja-

Pendekatan pribadi lebih sesuai bagi para pekerja kami yang mayoritas adalah kaum ibu dan ibu rumah tangga. Mereka tidak peduli akan data dan statistik, tapi mereka lebih peduli tentang menjaga keberlangsungan pekerjaan mereka dan bagaimana mereka dapat membiayai keluarganya. Matheus Sikardianto, HM Sampoerna Tbk

kerja yang mempromosikan kerjasama bipartit yang kuat dan timbal-balik di tingkat perusahaan. Matheus Sikardian dari HM Sampoerna, misalnya, menekankan pendekatan pribadi kepada para pekerjanya yang kebanyakan perempuan dengan tingkat pendidikan rendah. Sementara Budi Santosa dari IBCSD menyebutkan perusahaannya telah menciptakan keterbukaan dan transparansi untuk memperkuat hubungan industrial di tempat kerja. Dengan menggunakan pendekatan berbeda, Budi mengungkapkan mereka membicarakan pengampunan pajak (tax amnesty) secara terbuka atau mengundang seorang analis ketenagakerjaan, misalnya, untuk membicarakan dampak masa depan, dari hasil pemilu di Amerika Serikat. “Para pegawai kami perlu mengetahui realitas sehingga mereka dapat saling mendukung,” ungkap Budi. ]

Ketenagakerjaan Pemenang Penghargaan Media ILO-AJI Jakarta 2016: Laporan investigasi: • “NTT Darurat Perdagangan Manusia” oleh Johan Pahlevi dari Metro TV. Pelaporan mendalam:

ILO-AJI Jakarta anugerahi penghargaan media mengenai pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak

ILO dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan media atas reportase terbaik mengenai perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) dan penghapusan pekerja rumah tangga anak (PRTA) di Indonesia pada 23 November lalu di Jakarta. Pemenang dari lima kategori dibagi menjadi empat jenis: artikel feature, foto bercerita, liputan mendalam dan laporan investigasi. Penghargaan media ini bertujuan untuk mengapresiasi karya jurnalis dalam menghasilkan produk-produk jurnalisme bermutu, yang mampu menggambarkan berbagai persoalan PRT dan PRTA. Penghargaan media ini juga merupakan bagian dari kampanye ILO untuk menyoroti berbagai upaya nasional, termasuk media massa, dalam mendorong pekerjaan yang layak bagi PRT dan penghapusan PRTA. “ILO sangat menghargai kemitraan dengan AJI Jakarta. Melalui penghargaan media ini, diharapkan media dapat melanjutkan upaya mengedukasi masyarakat, memperkuat upaya-upaya baik di tingkat nasional dan daerah, serta memberikan suara kepada para pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya melalui berbagai karya

jurnalisme yang luar biasa terkait dengan isu-isu ini, “ ujar Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia. Proses registrasi dan seleksi dilakukan bagi karya jurnalistik media yang dipublikasikan dalam periode 1 Juni 2015 hingga 30 September 2016, baik diproduksi oleh para jurnalis secara perorangan maupun tim. Terdapat 82 artikel dan pelaporan jurnalistik yang diterima dan dipilih melalui sebuah proses seleksi oleh para juri: Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi Jakarta Post, Burhan Solihin, Editor Eksekutif Tempo.co dan Mohamad Teguh, Pemimpin Redaksi SCTV. Selain penghargaan media, ILO dan AJI Jakarta juga memberikan beasiswa media bagi para jurnalis terpilih untuk melakukan peliputan mendalam mengenai PRT dan PRTA. Para jurnalis yang terpilih dari tujuh media terkemuka mempublikasikan dan menyiarkan rangkaian pelaporan mendalam atas sejumlah persoalan, seperti: kurangnya peraturan mengenai PRT, hak untuk berserikat bagi PRT, penderitaan PRTA, kurangnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi PRT dan PRTA sebagai sebuah bentuk perbudakan modern. Dua penghargaan kehormatan diberikan kepada para PRT yang secara aktif mengadvokasi perjuangan PRT sebagai bagian dari jurnalisme warga. Selain

•

“Ani: Habis Gelap Terbitlah Terang” oleh Kenia Gusnaeni dari Rajawali TV (RTV)

•

“Menolak Pengabaian” oleh Wina Triyanita Sari Simanjuntak dari DAAI TV

Artikel feature: •

“Menggantung Nasib PRT” oleh Kresna dari Tirto.id

•

“Geliat Pemberdayaan PRT” oleh Dodi Prananda dari Jawa Pos

Foto bercerita: •

“Cerita Penampungan PRT” oleh Andrey Gromico dari Tirto.id

itu, sebagai sebuah upaya untuk terus mendorong pekerjaan yang layak untuk PRT, ILO Jakarta menyelenggarakan serangkaian pelatihan keterampilan menulis bagi PRT sehingga mereka dapat mengadvokasi berbagai persoalan yang dialami dan dapat menyuarakan aspirasinya. Penghargaan dan beasiswa media ini merupakan bagian dari kampanye ILO melalui Proyek Mempromorsikan Pekerjaan yang Layak untuk Pekerja Rumah Tangga guna Mengakhiri Pekerja Rumah Tangga Anak (PROMOTE). Didanai Departemen Perburuhan Amerika Serikat (USDOL), Proyek PROMOTE bertujuan mengurangi pekerja rumah tangga anak secara signifikan dengan membangun kapasitas kelembagaan mitra guna mendorong pekerjaan yang layak untuk pekerja rumah tangga secara efektif. ]

23

Ketenagakerjaan

Pekerja rumah tangga Indonesia yang teraniaya

mencari keadilan SELAMA lebih dari tujuh tahun, Marni Siti* (nama samaran), 22 tahun, disekap di rumah majikannya, seorang ibu dengan empat anak, Mala Husin* (nama samaran) yang menyiksanya secara rutin dan tidak memberikan makan, tidur dan upah atas kerja yang melelahkan dengan jam kerja yang panjang. Ia akhirnya berhasil lari dengan lompat dari lantai tiga menggunakan kabel antena dan memanjat pagar setinggi dua meter. Dengan memar dan bengkak di sekujur tubuhnya, ia pergi ke polisi dan melaporkan majikan penyiksanya pada Februari 2016 lalu. Marni mulai bekerja di rumah majikannya pada tahun 2007 ketika ia baru berusia 12 tahun. Ia meninggalkan keluarga dan tujuh saudaranya di Bogor, Jawa Barat, dan pergi ke Jakarta dengan pemikiran ia diundang untuk berlibur. “Saya sedang libur sekolah saat itu mempersiapkan studi lanjutan ke pesantren. Paman saya datang ke rumah dengan majikan saya mengundang saya pergi ke Jakarta untuk liburan,” ingatnya. Ia menceritakan kisah ini dalam diskusi interaktif mengenai perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) dan penghapusan pekerja rumah tangga anak yang diselenggarakan di Jakarta pada 14 Agustus. Diskusi interaktif ini diselenggarakan bersama oleh ILO dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, Mala berjanji ia akan memperlakukan Marni seperti

24

putrinya sendiri dan akan disekolahkan.

dari rumah. Ia melompat dari lantai tiga

“Mala bahkan meminta saya untuk

menggunakan kabel antena dan memanjat

memanggilnya Mama dan menganggap

gerbang depan setinggi lebih dari 2 meter

empat anaknya seperti saudara saya

walaupun sekujur tubuhnya memar dan

sendiri. Mala juga mengatakan bahwa

bengkak.

rumahnya adalah rumah saya juga,” lanjutnya.

Polisi segera menggeledah rumah Mala namun Mala sudah melarikan diri. Ia

Namun, setelah beberapa bulan, bukannya

menyerahkan diri ke polisi pada hari

pergi ke sekolah, ia harus melakukan

berikutnya. Sementara Marni dibawa

berbagai pekerjaan rumah tangga. Ketika

rumah sakit polisi untuk perawatan dan

ia bersikeras ingin pulang, ia dibawa ke

telah menjalani program penyembuhan

kantor polisi. “Mala mengancam saya

trauma. Kasus ini sekarang sedang

bahwa polisi akan menangkap saya dan

disidangkan dengan Marni dalam proses

saya akan dipenjara apabila saya pulang.

pemulihan dari luka mental dan fisik yang

Saya takut dan tinggal,” ujar Marni.

berat karena penganiayaan majikannya.

Selama dua tahun pertama, Mala akan

“Saya harap majikan penyiksa saya dan

membawa Marni pulang ke Bogor

keluarganya diadili dan dijatuhi hukuman

untuk bertemu keluarganya. Namun,

atas apa yang mereka lakukan pada saya.

Mala berulangkali mengancam untuk

Penganiayaan mereka meninggalkan

memasukkan ayah Marni ke penjara apabila

bekas luka dan trauma namun saya

ia memutuskan untuk tidak kembali dan

hanya ingin melanjutkan hidup dan

memberitahukan orangtuanya. Ketakutan,

menggapai mimpi saya” katanya. Sembari

Marni terus bekerja sebagai PRT.

berjalannya persidangan, Marni sekarang mempersiapkan diri untuk melanjutkan

Namun, setelah tahun kedua, kekerasan fisik

studinya, mengambil paket pendidikan. ]

dimulai ketika Marni dituduh berselingkuh dengan salah satu anggota keluarga. Dimulai dengan tonjokan, kemudian pemukulan dengan ikat pinggang, sapu dan sandal. Air panas disiram ke dada Marni, perutnya disetrika dan ia dipaksa untuk memakan kotoran kucing. Penyiksaan ini tidak hanya dilakukan oleh Mala, namun juga oleh suami dan anakanaknya. Marni mengatakan bahwa anakanaknya juga bergabung dengan ibunya memukul dan menyiksa dan bukannya menyelamatkannya. Tidak mampu

Saya hanya berlari dan berlari dengan orang-orang menonton saya dengan rasa tidak percaya. Orang takut menolong saya karena kondisi saya. Saya lari ke kantor polisi. Saya mengatakan pada polisi bahwa

memikul perlakuan tidak manusiawi

saya takut dipenjara, dan polisi

tersebut, Marni mencoba untuk mengakhiri

mengatakan bahwa saya tidak

hidupnya tiga kali namun gagal. Akhirnya, pada Selasa, 13 Februari 2016, setelah dipukuli dan disiksa selama berjam-jam, ia memutuskan untuk lari

perlu khawatir karena majikan sayalah yang harus dipenjara.