WALIKOTA TEBING TINGGI PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 - 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TEBING TINGGI, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1
2.
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 - 2016; Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10. 11.
12. 13.
14.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi; Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi; 16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi; 17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi; 18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025; 19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 - 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. 8. 9. 10. 11. 12.
13.
14. 15.
16.
17. 18. 19.
Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi mencakup 8 (delapan) unit organisasi/Bagian Administrasi. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi. Indikator adalah ukuran yang digunakan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur (normatif dan kwantitatif) sesuai dengan program yang ditetapkan dalam setiap tingkatan organisasi SKPD. Kinerja adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan sebagai jabaran dari Visi dan Misi SKPD. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen untuk membandingkan tingkat Kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi, yaitu hasil pengukuran kinerja dan indentifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan/atau APBD serta sumber pendanaan lainnya.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, berupa tindakan pengerahan sumber daya antara lain: Sumber Daya Manusia, Barang Modal termasuk Peralatan dan Teknologi, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut. 21. Indikator Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator / Kementerian Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD serta sumber pendanaan lainnya; 22. Unit Organisasi adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi; BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penetapan IKU dalam Peraturan Walikota ini ádalah untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, yang bertujuan untuk: a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi yaitu SKPD yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja. BAB III PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 3 (1) (2) (3)
Walikota wajib menetapkan IKU untuk Pemerintah Kota dan SKPD serta Unit Kerja mandiri di bawahnya. IKU harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi. IKU pada organisasi setingkat Eselon II/SKPD sekurangkurangnya adalah indikator kinerja keluaran (output).
Pasal 4 Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan/atau Dokumen Strategis lainnya yang relevan; b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 5 Pemilihan dan Penetapan IKU di Lingkungan SKPD Pemerintah Kota Tebing Tinggi melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) dari SKPD yang bersangkutan. Pasal 6 Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi karakteristik Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja SKPD yang bersangkutan, yaitu meliputi SMART: a. spesifik; b. dapat dicapai; c. relevan; d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan e. dapat dikuantifikasi dan diukur. Pasal 7 (1)
(2)
Pengembangan dan penetapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal. Dalam hal IKU ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada Unit Organisasi diatasnya agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.
(3)
Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan Penetapan IKU SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi ditetapkan oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota ini.
BAB IV PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 8 IKU dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah digunakan untuk: a. perencanaan jangka menengah; b. perencanaan tahunan; c. penyusunan dokumen penetapan kinerja; d. penyusunan dan pelaporan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SKPD; e. evaluasi kinerja Instansi Pemerintah; dan f. pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pasal 9 Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU.
setiap
Pasal 10 (1)
(2)
SKPD melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya yang dianggap relevan. BAB V PEMBINAAN DAN KOORDINASI Pasal 11
(1)
Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan koordinasi terhadap penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tebing Tinggi dan untuk selanjutnya melaporkan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
(2)
IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB VI PENUTUP Pasal 12
Peraturan Walikota diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 20 Desember 2012 WALIKOTA TEBING TINGGI, ttd. UMAR ZUNAIDI HASIBUAN Diundangkan di Tebing Tinggi pada tanggal 20 Desember 2012012 SEKRETARIS DAERAH, ttd. JOHAN SAMOSE HARAHAP BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 27
