WALIKOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG SELATAN, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2012;

b.

bahwa penyesuaian metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan diperlukan dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang berimplikasi terhadap Standar Belanja Tahun Anggaran 2012;

c.

bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf

b,

perlu

menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2012; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Pembentukan Republik Tambahan

Nomor

Provinsi

Indonesia Lembaran

23

Tahun

Banten Tahun Negara

2000

tentang

(Lembaran

Negara

2000

Nomor

Republik

Indonesia

Nomor 4010); PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

PARAF HIERARKI WAKIL WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

SEKRETARIS DAERAH

PARAF KOORDINASI KEPALA DPPKAD

182,

-2–

2.

Undang–Undang

Nomor

Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

17

Tahun

(Lembaran 2003

2003

Negara

Nomor

47,

tentang Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.

Undang-Undang Pemeriksaan

Nomor

15

Pengelolaan

Keuangan

Negara

Indonesia

Tahun

Tahun dan

(Lembaran 2004

2004

tentang

Tanggung Negara

Nomor

66,

Jawab Republik

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2004

Nomor

125,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Undang-Undang

Nomor

51

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor

188,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4935);

PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



SEKRETARIS DAERAH


-3–

7.

Undang-Undang

Nomor

12

Pembentukan

Peraturan

Tahun

2011

tentang

Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Nomor

Lembaran

3547),

Negara

sebagaimana

Republik

telah

Indonesia

diubah

dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan

Indonesia

Tahun

(Lembaran 1996

Negara

Nomor

49,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Tambahan

Keuangan

Indonesia

Daerah Tahun

Lembaran

(Lembaran 2005

Negara

Negara

Nomor

Republik

140,

Indonesia

Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

158,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



SEKRETARIS DAERAH


-4–

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan

Penyelenggaraan

dan

Pemerintahan

Pengawasan

Daerah

(Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

lndonesia

Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tambahan

Indonesia Lembaran

Tahun

2010

Negara

Nomor

Republik

123,

Indonesia

Nomor 5165); 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah,

sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun

2011

tentang

Perubahan

Atas

Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota

Tangerang

Selatan

(Lembaran

Daerah

Kota

Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610); PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



SEKRETARIS DAERAH


-5–

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Tangerang

Selatan

(Lembaran

Daerah

Kota

Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0811); 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun

2011

tentang

Pokok-Pokok

Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211); 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun

2011

tentang

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1311); Memperhatikan

:

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri

Nomor

21

Tahun

2011

tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

3.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 85);




SEKRETARIS DAERAH


-6–

4.

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 94); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN

WALIKOTA

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 85 TAHUN

2011

TENTANG

STANDAR

BELANJA

TAHUN

ANGGARAN 2012. Pasal I Beberapa ketentuan Lampiran I Huruf B Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 85 Tahun 2011 tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 85), diubah sebagai berikut : 1.

Di antara angka 1) dan angka 2) angka 1.2.2. disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1)a dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 7), sehingga angka 1.2.2. berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2.

Ketentuan

angka

1.3.1.

diubah,

sehingga

angka

1.3.1.

berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 3.

Ketentuan angka 2.15. diubah, sehingga angka 2.15. berbunyi sebagaimana tercantum

dalam

Lampiran

I

yang

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 4.

Ketentuan angka 2.17. ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga angka 2.17. berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5.

Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 4 sebagai dasar

penganggaran

dan

pembayaran

pada

Perubahan

APBD

Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012.




SEKRETARIS DAERAH


Kota

-7–

Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. Ditetapkan di Tangerang Selatan. pada tanggal 18 Mei 2012. WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan. pada tanggal

18 Mei 2012.

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, ttd DUDUNG E. DIREDJA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 11.




SEKRETARIS DAERAH


LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2012

B.

BELANJA LANGSUNG 1.

BELANJA PEGAWAI 1.2. Honorarium Non PNS 1.2.2. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 

Honorarium diberikan kepada Pegawai Honorer/Tidak Tetap, untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan

berdasarkan

surat

keputusan

Pejabat

yang

berwenang. 

Pemberian honorarium berdasarkan tugas dan fungsi yang diberikan

sesuai

kebutuhan

dan

kontrak

kerja

serta

dialokasikan pada kegiatan yang berkenaan. 

Pelaksana Pegawai Honorer/Tidak Tetap/non PNS pada Staf Ahli maksimal 2 (dua) orang yang ditetapkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

1)

Pelaksana Administrasi/Teknis Perkantoran/Teknis Lapangan :

No

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

1.

SLTA/D1/Sederajat

OB

900.000

2.

D3

OB

950.000

3.

S1/D4

OB

1.000.000

4.

S2

OB

1.250.000




SEKRETARIS DAERAH


-21)a Pegawai

Honorer/Tidak

Tetap

yang

ditugaskan

di

Kelurahan/Desa: No

Jabatan

Satuan

Biaya (Rp)

1.

Plt. Kepala Desa

OB

1.250.000

2.

Plt. Lurah

OB

1.250.000

3.

Plt. Sekretaris Kelurahan

OB

950.000

4.

Kepala Seksi

OB

800.000

5.

Kepala Urusan

OB

800.000

6.

Staf Pelaksana Kelurahan/Desa

OB

500.000

2)

Pengamanan Kantor, Pengemudi dan Pramubakti :

No

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

1.

Pengamanan Kantor (SATPAM)

OB

1.100.000

2.

Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon

OB

1.000.000

OB

950.000

II/Operasional SKPD 3.

3)

Pramubakti/Office Boy

Penunjang Kelancaran Tugas Pimpinan :

No 1.

Uraian Ajudan

Walikota,

Sekretaris

Satuan

Wakil

Walikota,

dan

Pimpinan

Daerah

Biaya (Rp)

OB

2.000.000

OB

1.500.000

OB

1.200.000

DPRD. 2.

Sekretaris Pribadi Walikota, Wakil Walikota,

Sekretaris

Daerah

dan

Pimpinan DPRD. 3.

Pengemudi

Kendaraan

Dinas

Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD. PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



SEKRETARIS DAERAH


-34.

Petugas Tetap Pengamanan Rumah

OB

1.000.000

Pejabat Negara/Daerah

4)

Pelayanan

Tenaga

Laboratorium

Medis

RSUD/Apoteker/Asisten

Apoteker/

Daerah

/Puskesmas

/Penyuluh

Kesehatan/PLKB/Tenaga Penunjang di RSUD dan Puskesmas Perawatan :

No

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

1.

Dokter Spesialis

OB

2.500.000

2.

Dokter Umum

OB

1.750.000

3.

Apoteker

OB

1.500.000

4.

Perawat dan Bidan

OB

1.250.000

5.

Teknisi, Analis dan Asisten Apoteker

OB

1.000.000

6.

Honorer

OB

1.000.000

Kesehatan

Lingkungan,

Elektromedis 7.

Penata Radiologi

OB

1.000.000

8.

Fisioterapis/Akufunturis

OB

1.000.000

9.

PLKB/Penyuluh Kesehatan

OB

950.000

10. Petugas Logistik

OB

950.000

11. Juru Masak dan Petugas Gizi

OB

950.000

12. Rekam Medik/Radiologi

OB

950.000

13. Kasir

OB

950.000

14. Petugas Laundry

OB

950.000

15. Pemulasaran Jenazah

OB

950.000

16. Operator Mesin Fogging

OKj

150.000




SEKRETARIS DAERAH


-4-

5)

Tenaga Tidak Tetap Pendidik/Administrasi Sekolah/Administrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pendidikan/Penjaga Sekolah :

No

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

1.

Guru SD/SMP/SMK

OB

400.000

2.

TU SMP dan MSMK

OB

350.000

3.

Tenaga Administrasi UPT Pendidikan

OB

350.000

4.

Penjaga Sekolah

OB

250.000

6)

Petugas Supir/Kernet :

No

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

1.

Supir Dump Truck

OB

1.100.000

2.

Kernet Dump Truck

OB

750.000

3.

Supir Armroll/Loader

OB

1.100.000

4.

Kernet Armroll/Loader

OB

750.000

5.

Supir Pick Up

OB

1.000.000

6.

Kernet Pick Up

OB

700.000

7.

Supir Mobil Hidrolik PJU

OB

1.100.000

8.

Kernet Mobil Hidrolik PJU

OB

750.000

9.

Supir Mobil Tangki Siram

OB

1.100.000

10. Kernet Mobil Tangki Siram

OB

750.000

11. Supir Mobil Ambulance/Jenazah

OB

1.100.000

12. Kernet Mobil Ambulance/Jenazah

OB

750.000

13. Supir Mobil Tangga Pemeliharaan

OB

1.100.000

Fasilitas Kelengkapan LLAJ




SEKRETARIS DAERAH


-514. Kernet Mobil Tangga Pemeliharaan

OB

750.000

15. Supir Mobil Derek

OB

1.100.000

16. Kernet Mobil Derek

OB

750.000

OB

1.100.000

OB

750.000

19. Operator Alat Berat

OB

1.200.000

20. Kernet Operator Alat Berat

OB

800.000

21. Supir Truk/Bis Dalmas Pol PP.

OB

1.100.000

Fasilitas Kelengkapan LLAJ

17. Supir

Mobil

Pengawasan

dan

Pemeliharaan Fasilitas Kelengkapan LLAJ 18. Kernet

Mobil

Pengawasan

dan

Pemeliharaan Fasilitas Kelengkapan LLAJ

7)

Honorarium/insentif Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) /Pemangku Masyarakat :

No

Jabatan

Besaran Per Tahun (Rp)

1.

Ketua RW

1.560.000

2.

Ketua RT

1.560.000

3.

Pemangku Masyarakat

1.560.000




SEKRETARIS DAERAH


-61.3.1. Uang Piket 

Uang piket merupakan kompensasi bagi PNS/non PNS yang dikarenakan tugasnya melakukan piket/tugas jaga diluar jam kerja/waktu normal berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang.



Pemberian uang piket harus memperhatikan hal sebagai berikut : -

Penyediaan

biaya

piket

dibatasi

hanya

untuk

instansi/SKPD yang karena tugas dan fungsinya perlu melaksanakan kegiatan piket/jaga dan didasarkan atas surat perintah dari Kepala SKPD. -

Bagi PNS/non PNS yang melaksanakan kegiatan piket dapat

disediakan

makanan/minuman

harian

Pegawai/Petugas piket.

No 1.

Waktu/Petugas Piket

Satuan

Biaya (Rp) Sore

Malam

Hari Kerja : a.

Dokter Spesialis;

OK

100.000

100.000

b. Dokter di RSUD;

OK

25.000

50.000

c.

OK

15.000

25.000

d. Perawat di RSUD;

OK

12.000

15.000

e.

Bidan di RSUD;

OK

12.000

15.000

f.

Perawat

OK

8.000

12.000

OK

8.000

12.000

OK

5.000

8.000

OK

10.000

15.000

Dokter Puskesmas DTP;

Puskesmas

DTP; g.

Bidan Puskesmas DTP;

h. Tenaga

Penunjang

di

RSUD/Puskesmas DTP; dan i.

Petugas lainnya (selain di RSUD.




SEKRETARIS DAERAH


-72.

Hari Libur : a.

Pagi

Sore

Malam

Dokter Spesialis;

OK

125.000

125.000

150.000

b. Dokter di RSUD;

OK

50.000

50.000

65.000

c.

OK

35.000

35.000

50.000

d. Perawat di RSUD;

OK

20.000

20.000

45.000

e.

Bidan di RSUD;

OK

20.000

20.000

45.000

f.

Perawat

OK

15.000

15.000

25.000

OK

8.000

8.000

12.000

h. Tenaga Penunjang di RSUD/Puskesmas DTP; dan

OK

8.000

8.000

15.000

i.

OK

10.000

10.000

15.000

Pagi

Sore


Puskesmas

DTP; g.


Petugas lainnya (selain di RSUD.

3.

Hari Libur Nasional : a.

Malam

Dokter Spesialis;

OK

200.000

200.000

300.000

b. Dokter di RSUD;

OK

150.000

150.000

180.000

c.

OK

100.000

100.000

150.000

d. Perawat di RSUD;

OK

75.000

75.000

100.000

e.

Bidan di RSUD;

OK

75.000

75.000

100.000

f.

Perawat

OK

50.000

50.000

75.000

OK

50.000

50.000

75.000

OK

35.000

35.000

60.000


Puskesmas

DTP; g.


h. Tenaga

Penunjang

di

RSUD/Puskesmas DTP; dan PARAF HIERARKI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



SEKRETARIS DAERAH


-8i.

Petugas lainnya (selain

OK

15.000

15.000

25.000

OKj

100.000

100.000

150.000

di RSUD. 4.

Visite Dokter Spesialis ke Puskesmas

2.

BELANJA BARANG DAN JASA 2.15. Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku 

Belanja transportasi dapat diberikan kepada Peserta / Panitia / Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah/Kader PLKB/ Kader Posyandu dalam pelaksanaan kegiatan, sepanjang tidak dibiayai oleh SKPD atau Instansinya.



Untuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penceramah dapat diberikan tambahan uang transportasi maksimal Rp500.000 atau sesuai real cost dengan mempertimbangkan tempat asal dan lokasi kegiatan yang diselenggarakan.



Belanja

akomodasi

dianggarkan

untuk

kegiatan

yang

pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) hari yang merupakan paket biaya penginapan/kamar, jamuan makan/minum, jamuan ringan (snack) dan ruang rapat/pertemuan. 

Belanja uang saku dianggarkan untuk kegiatan kediklatan dan studi banding/kunjungan kerja.

No 1.

Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

Transportasi a.

Dalam Daerah (wilayah

Kota

org

100.000

org

200.000

org

disesuaikan

Tangerang

Selatan); b. Luar Daerah (wilayah Banten selain poin 1.a.), DKI Jakarta dan Jawa Barat); c.

Diluar wilayah 1.a. dan 1.b.




SEKRETARIS DAERAH


-9No

Uraian

2.

Satuan

Biaya (Rp)

Akomodasi a.

Banten (selain Kota Tangerang

OH

600.000

OH

disesuaikan

OH

disesuaikan

OK

1.000.000

Selatan), DKI Jakarta dan Jawa Barat; b. Diluar wilayah 2.a. 3.

Uang Saku a.

Untuk kegiatan Diklat;

b. Untuk

kegiatan

banding/kunjungan

studi kerja

oleh

SKPD.

2.17. Belanja Hadiah Prestasi dan Penghargaan 

Belanja hadiah dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang untuk kegiatan lomba-lomba bersifat prestasi tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.



Biaya hadiah prestasi dan penghargaan olah raga untuk event pelajar dianggarkan di SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan Pendidikan.



Biaya hadiah prestasi dan penghargaan olah raga untuk event non pelajar/umum dianggarkan di SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan Pemuda dan Olah Raga.

a.

Bidang Olah Raga : 1)

Biaya

hadiah

prestasi

untuk

juara

event

Kota/Provinsi/Nasional/Internasional pemuda dan olahraga

No

1.

2.

Kategori

Perorangan

Beregu

Juara

Biaya (Rp) Kota

Provinsi

Nasional

Internasional

I

5.000.000

7.000.000

15.000.000

20.000.000

II

4.000.000

6.000.000

14.000.000

18.000.000

III

3.000.000

5.000.000

13.000.000

16.000.000

IV

2.000.000

4.000.000

12.000.000

14.000.000

I

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

II

8.000.000

10.000.000

18.000.000

23.000.000

III

6.000.000

7.500.000

16.000.000

21.000.000

IV

4.000.000

5.000.000

14.000.000

17.000.000




SEKRETARIS DAERAH


- 10 -

2)

Biaya

pembinaan

atlit

olahraga

berprestasi/pemuda

berprestasi

Tingkat

Tingkat

Tingkat

Provinsi

Nasional

Internasional

Obyek

Tingkat Kota

Juara I

Rp2.500.000,-

Rp3.000.000,-

Rp5.000.000,-

Rp7.000.000,-

Juara II

Rp2.000.000,-

Rp2.500.000,-

Rp3.500.000,-

Rp5.000.000,-

Juara III

Rp1.500.000,-

Rp2.000.000,-

Rp2.500.000,-

Rp3.000.000,-

b.

Bidang

Pendidikan,

Kesehatan

dan

Seni

dan

Lingkungan

Budaya, Hidup,

Keagamaan, Kesejahteraan

Masyarakat dan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan:

No

1.

2.

Bidang Lomba

Juara

Pendidikan

Seni dan Budaya

Biaya (Rp) Kota

Provinsi

Nasional

Internasional

I

2.500.000

5.000.000

7.500.000

10.000.000

II

2.000.000

4.000.000

5.500.000

7.500.000

III

1.500.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

I

4.500.000

7.500.000

10.500.000

15.000.000

II

3.500.000

6.000.000

8.000.000

12.500.000

III

2.500.000

4.500.000

6.500.000

10.000.000

I

1.000.000

2.500.000

4.000.000

6.000.000

II

750.000

2.000.000

3.000.000

5.000.000

III

500.000

1.500.000

2.500.000

4.000.000




SEKRETARIS DAERAH


Ket

Perorangan

Beregu

Perorangan

- 11 -

c.

Penghargaan PASKIBRAKA

NO

TINGKAT

Biaya (Rp)

SATUAN

1.

PASKIBRAKA Nasional

Org

2.500.000,-

2.

PASKIBRAKA Provinsi

Org

1.500.000,-

3.

PASKIBRAKA Kota

Org

1.000.000,-

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, ttd AIRIN RACHMI DIANY




SEKRETARIS DAERAH


WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Recommend Documents